Audio ini dibuat menggunakan AI.

Sengkarut satir “bolu ketan” antara kubu PDIP dan Golkar di sektor ESDM tampaknya bukanlah sekadar adu mulut elite biasa. Ini adalah kelanjutan perang klasik dua titan dalam diskursus sumber daya sejak era Orba. Tentang menjadi si paling bersih di industri ekstraktif yang inheren kotor ini, Benarkah demikian? 

PinterPolitik.com

Gedung DPR RI kerap menjadi saksi bagaimana aktor yang mengampu mandat rakyat di dalamnya bertutur bahasa domestik yang banal menjelma menjadi proyektil politik berdaya ledak tinggi.

Ketika Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus melontarkan diksi satir “si bolu ketan” yang diarahkan langsung kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, ruang publik tidak sedang disuguhi sekadar tensi politik.

Di balik penggunaan verbal tendensius, plus frasa “bolu ketan” kontroversial, Deddy yang mendesak pemeriksaan Bahlil atas sengkarut korupsi distribusi batu bara untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), kiranya terdapat sebuah kalkulasi taktis pertarungan pengaruh yang mendalam.

Reaksi defensif pun segera mengkristal. Sayap pemuda Partai Golkar, Angkatan Muda Pembaharuan Golkar (AMPG), bereaksi keras dengan menuding PDIP melakukan pembunuhan karakter dan melanggar etika politik.

Pembelaan ini diperkuat secara teknokratis oleh Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, yang membantah keras tuduhan Deddy dan menegaskan bahwa regulasi yang berjalan telah sesuai dengan koridor hukum.

Namun, benturan ini bukanlah sebuah insiden tunggal yang terisolasi. Konflik ini seolah adalah kelanjutan dari ketegangan historis-retoris yang sempat memuncak pada 1 April 2024.

Saat itu, Bahlil yang masih menjabat sebagai Menteri Investasi/Kepala BKPM melontarkan klaim provokatif di DPR bahwa pencabutan 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) bukanlah keputusan sepihak dari Satgas yang dipimpinnya, melainkan hasil verifikasi teknis dari Kementerian ESDM yang saat itu dipimpin oleh Arifin Tasri, figur yang secara afinitas politik kerap dikaitkan dengan PDIP. Interupsi tajam dari Deddy Sitorus kala itu memaksa Bahlil menarik ucapannya secara lisan.

Secara teoretis, perseteruan dramatis ini dapat dibedah melalui kacamata Gordon Tullock mengenai Political Rent-Seeking Behavior (Perilaku Perburuan Rente) yang berkelindan dengan konsep Niccolò Machiavelli dalam Il Principe mengenai “perang para pembantu raja”.

Di dalam industri ekstraktif yang secara inheren dicirikan oleh adanya scarcity rent (rente kelangkaan), moralitas murni sering kali menjadi komoditas langka.

Pertarungan narasi antara Deddy yang secara gamblang mewakili PDIP dan Bahlil sebagai representasi pemerintah sekaligus Partai Golkar, pada hakikatnya adalah perebutan hak moral untuk menentukan faksi mana yang “bersih” di dalam sebuah industri yang secara struktural kotor.

Paradoksnya, PDIP sebagai partai penguasa mayoritas sepanjang dekade 2014–2024 juga tidak bisa melepaskan diri dari tanggung jawab sejarah atas sengkarut tata kelola komoditas ini. Mengapa demikian?

Hegemoni vs Kontra-Hegemoni Populis?

Untuk memahami mengapa sektor ESDM selalu menjadi medan laga yang mungkin “paling berdarah” antara Golkar dan PDIP, melacak dialektika kebijakan ini sejak era Orde Baru kiranya menjadi krusial.

Di bawah kendali rezim Soeharto, Golkar mengonstruksi sebuah Hegemoni Teknokrasi yang sangat kuat di sektor pertambangan dan energi.

Melalui instrumen UU No. 11/1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, Golkar merancang arsitektur ekonomi ekstraktif yang sangat ramah terhadap modal asing dan bersifat sangat sentralistik.

Tokoh-tokoh legendaris seperti Ginandjar Kartasasmita membangun sebuah adopsi perspektif dari apa yang di kemudian hari disebut Timothy Mitchell sebagai Carbon Authoritarianism (Otoritarianisme Karbon), sebuah model pemerintahan di mana kontrol absolut atas sumber daya energi digunakan untuk membiayai stabilitas politik rezim dan mengonsolidasikan kekuatan oligarki domestik.

Departemen Pertambangan dan Energi saat itu berfungsi sebagai mesin logistik raksasa yang jamak dinilai menopang kekuasaan Beringin.

Sebaliknya, PDI (yang kemudian bertransformasi menjadi PDIP di era Reformasi) secara historis memosisikan diri sebagai kekuatan Kontra-Hegemoni.

Sepanjang era Orde Baru, faksi nasionalis ini konsisten menggunakan mimbar parlemen yang terbatas untuk menyuarakan kritik berbasis Pasal 33 UUD 1945. Mereka menggugat model Kontrak Karya (KK) yang dinilai mengeksploitasi kekayaan daerah tanpa memberikan tetesan kesejahteraan (trickle-down effect) bagi rakyat lokal.

Ketika fajar Reformasi menyingsing, benturan ideologis ini semakin mengkristal dalam perumusan regulasi.

Lahirnya UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi di era pemerintahan Megawati Soekarnoputri merupakan upaya pragmatis untuk mendesentralisasi sekaligus memutus monopoli warisan Orba, meskipun di sisi lain undang-undang ini kerap dikritik karena terlalu mengakomodasi liberalisasi yang didorong oleh lembaga keuangan internasional.

Pertarungan berlanjut pada penyusunan UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba).

Di satu sisi, faksi Partai Golkar di parlemen berjuang keras mengamankan kepentingan transisional perusahaan-perusahaan pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) generasi pertama agar tetap mendapatkan jaminan perpanjangan kontrak.

Di sisi lain, PDIP yang saat itu berada di luar pemerintahan (2004–2014) menggunakan isu hilirisasi dan kedaulatan energi sebagai alat penekan moral untuk mendelegitimasi kebijakan tambang era Susilo Bambang Yudhoyono yang dinilai setengah hati dalam mengeksekusi kewajiban divestasi dan pembangunan smelter.

Ihwal yang lantas kian menambah variabel dinamika politik aspek energi dan sumber daya mineral di kemudian hari.

Hiper-Sentralisasi, Waspada?

Ketika lanskap politik bergeser ke era pasca-2024, di mana terjadi konfigurasi ulang kekuasaan di bawah kepemimpinan nasional yang baru, perseteruan klasik ini memasuki babak yang jauh lebih agresif.

Masuknya Bahlil Lahadalia ke pos Kementerian ESDM sekaligus menduduki takhta Ketua Umum Partai Golkar agaknya menandai lahirnya era Hiper-Sentralisasi Kuasa Ekstraktif.

Menggunakan basis legal UU No. 3/2020 (UU Minerba Baru) yang kemudian diperbarui melalui UU No. 2/2025 yang menarik kembali kewenangan perizinan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat, Bahlil memiliki otoritas diskresioner yang sangat besar untuk melakukan penataan, pengawasan, pencabutan, hingga redistribusi ribuan IUP.

Bagi Partai Golkar, langkah taktis Bahlil dipromosikan sebagai aksi “bersih-bersih” birokrasi dan penegakan hukum demi efisiensi investasi nasional

Namun, dari sudut pandang analisis ekonomi-politik, konsolidasi ganda yang dipegang Bahlil, sebagai regulator energi sekaligus nakhoda partai politik terbesar kedua di parlemen, mungkin saja menimbulkan kecemasan struktural bagi kekuatan politik lain, khususnya PDIP.

Serangan bertubi-tubi dari Deddy Sitorus di DPR mencerminkan keprihatinan mendalam bahwa instrumen negara (seperti pencabutan dan pembagian kembali IUP serta pengawasan tata kelola batu bara dalam kasus blackout Sumatra) berpotensi digunakan sebagai alat akumulasi kapital politik untuk mengunci dominasi elektoral di masa depan.

PDIP agaknya menyadari bahwa jika ekosistem hulu-hilir pertambangan ini sepenuhnya dikuasai oleh jejaring patronase Beringin, maka keseimbangan politik nasional akan terganggu secara asimetris. Bisa saja, dalam derajat tertentu akan sangat merugikan PDIP secara politik

Namun, di sinilah letak paradoks moral yang dianalisis oleh Machiavelli dalam Il Principe.

Upaya PDIP untuk tampil sebagai pembela tata kelola lingkungan dan transparansi batu bara kerap membentur memori kolektif publik atas rekam jejak kekuasaan mereka sendiri sepanjang periode 2014–2024.

Selama satu dekade tersebut, posisi Menteri ESDM dipimpin oleh figur teknokrat yang dinilai cenderung akomodatif terhadap kepentingan politik partai penguasa, di mana eksploitasi komoditas batu bara tetap berjalan masif demi menopang megaproyek ketenagalistrikan nasional.

Pada akhirnya, benturan antara Bahlil dan Deddy Sitorus bukanlah sekadar friksi personal atau perdebatan teknis mengenai regulasi distribusi batu bara PLTU.

Ini kiranya adalah babak kontemporer dari drama tua perebutan resource rent di Indonesia.

Konflik ini membuktikan bahwa siapa pun yang menduduki takhta “pembantu raja” di sektor ESDM akan selalu terjebak dalam dilema yang sama, mengelola energi untuk kemakmuran jangka panjang bangsa, atau menggunakannya sebagai bahan bakar untuk mempertahankan imperium kekuasaan politik kelompoknya masing-masing.

Di bawah bayang-bayang sejarah Orde Baru yang belum sepenuhnya sirna, dialektika ini akan terus bergulir selama konstitusi Pasal 33 UUD 1945 masih kerap diletakkan di bawah kepentingan pragmatisme oligarki. Semoga tidak demikian adanya. (J61)

Jika melihat gerak politik Bahlil, hampir sama dengan karakter Loid Forger dari Anime Spy X Family. Loid bisa berperan sebagai apapun di situasi manapun karena dia adalah seorang mata-mata. Tetapi, Bahlil melakukan itu untuk tetap relevan di kedua poros kekuasaan politik yang berbeda.

PinterPolitik.com

Dalam anime Spy x Family, Loid Forger adalah agen rahasia yang bisa menjadi ayah keluarga yang hangat, psikolog yang empatik, atau pembunuh dingin, tergantung siapa yang ada di ruangan. 

Bukan karena ia punya banyak kepribadian. Justru sebaliknya: ia hanya punya satu tujuan, dan semua peran itu adalah instrumen menuju tujuan itu. Yang membuat Loid tak tergantikan bukan kemampuan bertarungnya, melainkan kemampuannya membaca konteks lebih cepat dari orang lain bisa mengedipkan mata.

Bahlil Lahadalia adalah versi politiknya.Satu orang ini tiga kali dilantik oleh Jokowi,: dari Kepala BKPM, Menteri Investasi, hingga Menteri ESDM. Lalu bertahan sepenuhnya di kabinet Prabowo dengan jabatan yang sama. 

Di antara dua momen pelantikan itu, ia melobi pengurus daerah Golkar dari Sabang sampai Merauke untuk “melangkahi” seniornya sendiri, Airlangga Hartarto, dan menjadi ketua umum partai beringin sebelum masa jabatan Jokowi berakhir. 

Di sela-sela itu semua, ia membisiki Gibran Rakabuming saat jeda debat cawapres, mendampinginya kampanye ke Papua pada hari kerja, dan secara terbuka mengklaim bahwa perpanjangan masa jabatan Jokowi hingga 2027 adalah idenya sendiri. 

Pertanyaan yang publik ramai ajukan adalah apakah Bahlil loyalis Jokowi atau Prabowo. Pertanyaan yang lebih penting adalah mengapa pertanyaan itu salah sejak awal.

Apa yang membuat satu orang tetap tak tergantikan ketika seluruh konfigurasi kekuasaan di sekitarnya berganti?

Terminal sebagai Sekolah Pertama Bahlil

Robert Jay Lifton, psikiater Harvard yang menulis The Protean Self, berargumen bahwa manusia yang berhasil bertahan dalam dunia yang terus berubah bukan mereka yang memiliki identitas kaku dan konsisten, melainkan mereka yang punya “protean self”: kepribadian lentur seperti Proteus, dewa laut Yunani yang bisa berubah wujud sesuai ancaman yang datang. 

Lifton tidak bicara tentang kepalsuan atau oportunisme. Ia bicara tentang kapasitas adaptasi yang hanya bisa tumbuh dari pengalaman hidup yang keras dan tidak homogen.

Bahlil punya dua sekolah yang tidak pernah dimasuki oleh hampir semua pesaingnya di Jakarta. Sekolah pertama adalah terminal angkot Fakfak dan jalanan Jayapura di akhir 1980-an hingga 1990-an. 

Di sana ia belajar satu kurikulum yang tidak ada di fakultas ilmu politik mana pun: membaca watak manusia dalam hitungan detik, memahami bahwa kepercayaan adalah modal yang lebih tahan lama dari uang tunai, dan tahu kapan harus keras sebelum situasi berubah menjadi bencana. 

Sekolah kedua adalah HMI dan HIPMI, dua organisasi yang secara historis menjadi inkubator elite nasional. Di sana ia belajar bahasa yang berbeda: konsolidasi jaringan, manajemen patron-klien, dan cara membuat orang merasa bahwa mendukungmu adalah kepentingan mereka juga.

Sebagian besar politisi Indonesia hanya melewati satu sekolah. Itulah yang membatasi repertoar respons mereka. Bahlil melewati keduanya, dan celah antara dua sekolah itu adalah persis tempat keahliannya tinggal.

Manuver Sang Kanda Politik?

Agustus 2024, Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Golkar, Menko Perekonomian, dan salah satu wajah paling senior di kabinet. Ia seharusnya tidak bisa digeser dari luar.

Tidak ada mekanisme formal yang memungkinkan seseorang yang bukan pengurus aktif Golkar untuk masuk dan mendongkelnya. 

Jusuf Kalla secara terbuka menyebut Bahlil tidak memenuhi syarat kader. Namun pada 10 Agustus 2024, Airlangga mengumumkan pengunduran diri melalui video Instagram dengan nada seorang pria yang tidak punya pilihan.

Sebelas hari kemudian, Bahlil berdiri di podium JCC Senayan sebagai Ketua Umum Golkar yang dipilih aklamasi oleh 37 dari 38 DPD provinsi.

Yang terjadi di antara dua tanggal itu adalah pelajaran tentang apa yang ilmuwan politik James Scott dalam Domination and the Arts of Resistance sebut sebagai “infrastruktur tersembunyi kekuasaan”, jaringan lobi, tekanan tidak langsung, dan konsolidasi senyap yang bekerja jauh di bawah permukaan sebelum hasilnya tiba-tiba menjadi fakta. 

Majalah Tempo melaporkan bahwa manuver Bahlil mendapat restu Presiden Jokowi, dengan skenario di mana Jokowi sendiri berpeluang masuk sebagai Ketua Dewan Pembina.

Airlangga, yang bersamaan itu menghadapi tekanan hukum dari Kejaksaan Agung soal kasus ekspor minyak sawit, tidak memiliki ruang untuk bertahan.

Bahlil tidak merebut Golkar dengan konfrontasi. Ia menunggu medan terbuka, lalu mengisi kekosongan yang sudah ia persiapkan sebelumnya. 

Para psikolog perilaku menyebut ini sebagai political timing intelligence: kemampuan membaca kapan sebuah sistem paling rentan terhadap perubahan, lalu bergerak tepat di titik itu sebelum orang lain sadar bahwa ruang itu ada.

Bahlil tidak setia kepada Jokowi. Bahlil tidak setia kepada Prabowo. Ia setia kepada satu hal saja: relevansi. 

Dan relevansi itu ia jaga bukan dengan cara mengikuti arus, melainkan dengan cara selalu menjadi orang yang paling berguna bagi siapa pun yang sedang berkuasa, sebelum transisi itu bahkan terjadi

Bahlil Lentur ke Semua Poros Politik

Di sinilah pertanyaan yang sebenarnya muncul: bagaimana caranya satu orang bisa tetap relevan di dua poros politik yang berbeda, bahkan ketika dua poros itu pernah berdiri di sisi yang berseberangan?

Jawabannya bukan pada kesetiaan ganda. Jawabannya ada pada struktur dari apa yang ia tawarkan kepada masing-masing poros itu.

Kepada Jokowi, Bahlil menawarkan kombinasi yang langka: loyalitas tanpa ambisi yang mengancam. 

Ia bukan tipe politisi yang bermain di balik punggung patron. Ia bekerja keras, mau menjadi wajah kebijakan tidak populer, dan cukup kuat untuk menjalankan tugas-tugas yang membutuhkan keberanian

Tiga kali dilantik dalam satu periode presiden bukan karena Jokowi tidak punya pilihan lain, melainkan karena Bahlil adalah jenis eksekutor yang semakin sulit ditemukan. Tahu batas, tapi tidak mudah diintimidasi dari luar.

Kepada Prabowo, Bahlil menawarkan sesuatu yang berbeda. Ia datang bukan dengan tangan kosong, melainkan membawa Golkar dan membawa bukti: selama kampanye 2024, ia duduk di barisan paling depan tim Prabowo-Gibran, membisiki Gibran setiap kali jeda iklan debat cawapres, mendampinginya kampanye ke Papua, dan secara terbuka menyatakan keyakinannya bahwa Gibran “akan menguasai debat.” Semua ini dilakukan saat ia masih berstatus Menteri Investasi aktif.

 Artinya ketika Prabowo menang, Bahlil sudah lama berdiri di pihak yang benar, dengan rekam jejak yang tidak perlu diklaim, karena sudah tercatat oleh puluhan kamera.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menulis bahwa individu yang cerdas secara sosial tidak mengelola satu penampilan, melainkan beberapa “front stage” yang berbeda untuk audiens yang berbeda, sementara “back stage” yang sesungguhnya tetap tidak terlihat.

 Bahlil setidaknya menjalankan tiga front stage secara bersamaan: eksekutor keras di hadapan bawahan dan investor, loyalis yang tahu adab di hadapan patron, dan figur humoris yang merangkul parodi dirinya sendiri di hadapan publik digital. Ketiganya tidak saling bertabrakan karena ia tahu persis kapan menyalakan yang mana, dan kepada siapa.

Ketika lagu “MBG Mas Bahlil Ganteng” viral di TikTok, ia tidak marah. Ia justru mengaku penasaran dan ingin mengundang pembuatnya makan siang. Ketika kadernya melaporkan pembuat meme ke Bareskrim, ia yang meminta laporan itu ditarik. 

Ini bukan kerendahan hati spontan. Ini adalah kalkulasi: orang yang bisa menertawakan dirinya sendiri di ruang publik tidak bisa dijatuhkan dengan serangan yang sama. Ia sudah lebih dulu mengambil alih narasi itu.

Di atas semua itu ada satu hal yang membuat model Bahlil bekerja di dua poros sekaligus: ia tidak membawa ideologi yang bisa menjadi beban. Dalam sistem politik Indonesia yang berjalan di atas kepentingan, bukan gagasan, tidak punya ideologi yang kaku bukan kelemahan.

Itu adalah aset. Ia bisa masuk ke konfigurasi mana pun selama ia membawa nilai yang dibutuhkan. Dan nilai itu selalu ia pastikan sudah tersedia sebelum ada yang sempat memintanya.

Bahwa per Juni 2026 beberapa pengamat sudah menyebut skenario Gibran-Bahlil untuk Pilpres 2029 bukan sesuatu yang muncul dari langit. 

Itu adalah panen dari benih yang ditanam dua tahun sebelumnya, di jeda iklan debat cawapres, di kaos TKS yang ia kenakan saat mendampingi Gibran di Papua, dan di setiap momen di mana ia memilih untuk hadir sebelum ada yang memintanya.

Pertanyaan yang sesungguhnya bukan apakah Bahlil bisa bertahan di bawah presiden ketiga. Tapi apakah sistem yang membuat ia tak bisa diganti itu sehat bagi siapa pun selain dirinya sendiri. (A99)

Bambang Pacul menyebutnya mentalitet korea: watak orang yang pernah melarat lalu nekat melenting dan sampai ke pucuk kekuasaan politik. Bahlil membawanya ke Senayan, dan jenis nyali itu ternyata tidak bisa diwariskan.

PinterPolitik.com

Pada 15 Juni 2026, di ruang Komisi XII DPR, Bahlil Lahadalia dikepung. Anggota dewan mengeluhkan izin tambang yang macet, mempertanyakan kuota batu bara yang dipangkas ke 600 juta ton, dan menyindir bahwa parlemen kehilangan wibawa. Menteri Energi itu tidak menunduk. “Saya nggak bisa digertak-gertak,” katanya. Lalu ia melakukan sesuatu yang jarang dilakukan pejabat yang sedang terpojok. Ia mempersilahkan aparat penegak hukum memeriksa seluruh keputusannya. Boleh dicek, katanya, saya tidak pernah main-main soal ini.

Refleks itu bukan sekali jadi. Setahun sebelumnya, dalam polemik ribuan izin usaha pertambangan, ia balik menuding dan menawarkan diri mundur bila terbukti salah. Di forum lain ia memarahi pejabat yang menyodorkan data keliru. Polanya konsisten: ditekan, lalu membuka dada. Sulit membayangkan gerak yang sama dari politisi yang besar di lingkaran kekuasaan, yang kursinya tidak pernah sungguh-sungguh terancam dan hampir selalu lebih aman memilih diam.

Apa yang membuat seseorang kebal terhadap ancaman yang biasanya cukup untuk membungkam?

Menteri Yang Minta Diperiksa?

Di permukaan, ini tampak seperti gertakan balik, teater seorang menteri yang pandai tampil. Tetapi orang yang menantang dirinya diperiksa mengirim sinyal yang berlawanan dengan orang yang menghindar. Ia memberi tahu ruangan itu bahwa ruangan itu bukan tempat terburuk yang pernah ia masuki.

Bambang Wuryanto, politikus PDIP yang lebih dikenal sebagai Bambang Pacul, punya istilah untuk manusia jenis ini. Dalam bukunya, Mentalitet Korea: Jalan Ksatria (2024), ia memungut sebutan lama dalam kultur Jawa untuk orang kelas bawah yang kehendaknya begitu keras untuk melenting keluar dari kemiskinan sampai mampu menerobos batas yang seharusnya mengurungnya. Korea, tulis Pacul, sakit ketika kalah, lalu menyusun strategi untuk bangkit.

Bahlil ilustrasinya yang nyaris sempurna. Anak kedua dari sembilan bersaudara, ayah buruh bangunan berupah harian sekitar Rp7.500, ibu buruh cuci. Ia berjualan kue sejak sekolah dasar, menjadi kondektur lalu sopir angkot, dan pernah mengalami busung lapar semasa kuliah. Sejak 1980-an, psikiater Michael Rutter menamai apa yang terjadi pada anak semacam ini steeling effect, efek baja: paparan pada kesulitan yang masih bisa dilewati, bukan yang menghancurkan, menurunkan reaktivitas seseorang terhadap tekanan di kemudian hari. Apa yang Rutter rumuskan di klinik sudah lebih dulu dipadatkan Friedrich Nietzsche dalam Twilight of the Idols (1888): yang tidak membunuhku membuatku lebih kuat. Bahlil menyebut terminal tempatnya dulu bekerja sebagai sekolah kehidupan, dan di sanalah ambang takutnya dikalibrasi jauh sebelum ia mengenal Senayan.

Bahlil Licin Keatas, Merangkul yang Bawah

Nyali saja tidak cukup untuk bertahan dua dekade. Kekuatan Bahlil yang sebenarnya bersifat relasional, apa yang sosiolog Pierre Bourdieu sebut modal sosial, yakni jaringan hubungan yang bisa dikonversi menjadi kekuasaan nyata. Ia naik lewat organisasi yang hidup dari loyalitas, dari Bendahara Umum PB HMI pada awal 2000-an, ke Ketua Umum HIPMI 2015-2019, dan kini Ketua Dewan Kehormatannya. Seorang anak Fakfak tanpa koneksi memimpin himpunan yang lama dianggap kumpulan anak pengusaha dan pejabat. Ia tidak mewarisi jaringan itu. Ia mengikatnya satu per satu.

Cara ia mengikat punya logika yang jelas. Di hadapan kader HIPMI ia merumuskan dua pasal tak tertulis: loyal dan tahu etika kepada senior yang sungguh membina organisasi, dan jangan sungkan menolak yang ia sebut abuleke, omong kosong dalam bahasa Ambon. Loyalitasnya bersyarat, bukan penjilatan. Itu sebabnya ia bisa tegas ke bawah sekaligus berguna ke atas tanpa pernah terlihat menghamba. Daniel Goleman, dalam Emotional Intelligence (1995), menyebut kemampuan membaca orang kerap lebih menentukan ketimbang gelar. Prabowo, di ulang tahun Golkar Desember 2024, mengakui sempat heran Jokowi memilih lulusan sekolah tinggi ekonomi di Jayapura, bukan alumnus kampus Amerika, sebagai menteri investasi. Ia bertanya Bahlil lulusan mana. Lalu ia mengaku terkesan.

Buktinya terletak pada hal tersulit dalam politik, yaitu bertahan saat rezim berganti. Jokowi mengangkatnya menjadi menteri investasi pada 2021. Prabowo melantiknya sebagai Menteri ESDM pada 2024, dan di tengah peralihan itu ia justru menambah jabatan Ketua Umum Golkar. Ia menjadikan dirinya jembatan yang menjaga dua kekuatan tetap tersambung, dan jembatan selalu berharga bagi siapa pun yang berkuasa.

Pewaris Politik VS Perintis Politik

Bandingkan dengan mereka yang lahir di puncak. Gibran naik ke kursi wakil presiden lewat jalan yang dimuluskan putusan pengadilan, mewarisi mesin politik ayahnya tanpa pernah membangunnya dari bawah, dan ketika dihantam isu ia memilih diam. Puan, cucu proklamator, mewarisi nama besar dan struktur PDIP; di ruang sidang ia lebih sering mematikan mikrofon penyela ketimbang melayani argumennya. Keduanya tidak lemah sejak lahir. Mereka hanya tidak pernah harus mengikat seorang pun dari nol, sebab orang-orang sudah diwariskan bersama nama mereka. Yang diwarisi adalah jaringan. Yang tidak bisa diwarisi adalah nyali untuk kehilangannya dan keras untuk lebih agresif buka opsi politik seperti si perintis.

Ancaman kehilangan kekuasaan hanya menakutkan bagi orang yang belum pernah kehilangan apa pun.

Di sinilah letak yang tidak nyaman. Sosiolog Vilfredo Pareto, pada 1916, menyebut sejarah sebagai sirkulasi elite, pergantian abadi antara mereka yang merangsek naik dan mereka yang menjaga warisan. Yang tidak ia janjikan adalah bahwa para perangsek itu, begitu menang, kerap menyerahkan kandang kepada anak yang tidak pernah berburu. Jokowi, tukang mebel tanpa trah, adalah produk paling murni dari demokrasi yang membuka pintu bagi orang bawah. Anak-anaknya bukan.

Keberanian semacam ini menuntut biaya masuk yang brutal: kemiskinan, kelaparan, tahun-tahun di terminal. Demokrasi yang sehat justru berusaha menghapus biaya itu, dan memang seharusnya begitu. Tidak ada orang tua waras yang ingin anaknya lapar supaya kelak tahan dicecar parlemen.

Namun ketika sebuah negeri mengantar para pewarisnya ke puncak tanpa satu pun ujian yang sungguh-sungguh, ia diam-diam membesarkan kelas pemimpin yang belum teruji pada saat ujian itu tiba. Dan ujian selalu tiba. Ketika hari itu datang, apakah kita masih sanggup mengenali keberanian saat berhadapan dengannya, atau sudah terlalu lama berhenti menempanya sampai lupa rupanya. (A99)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Presiden datang dan pergi, tetapi satu fungsi selalu bertahan, the fixer. Dari Orde Baru hingga era Presiden Prabowo, Indonesia terus melahirkan operator negara yang menjembatani politik, birokrasi, dan ekonomi. Mengapa begitu banyak figur tersebut berasal dari Partai Golkar? Di sinilah kisah tentang “kawah chandradimuka” para pengelola kekuasaan dimulai.

PinterPolitik.com

Dalam setiap pemerintahan, perhatian publik hampir selalu tertuju kepada para pemimpin puncak. Presiden dikenang karena visi besarnya, karena janji politiknya, atau karena kebijakan-kebijakan yang mengubah arah bangsa.

Namun, sejarah politik menunjukkan bahwa perjalanan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh para visioner.

Di belakang setiap agenda besar, selalu terdapat figur-figur yang bertugas memastikan bahwa gagasan dapat diterjemahkan menjadi tindakan, bahwa keputusan politik dapat bergerak menjadi kebijakan, dan bahwa berbagai kepentingan yang sering kali saling bertabrakan dapat dipertemukan dalam satu arah yang sama.

Figur semacam ini sering disebut sebagai the fixer. Dalam pengertian yang paling konstruktif, the fixer bukanlah sosok yang bekerja di luar sistem, melainkan individu yang dipercaya menyelesaikan persoalan paling rumit ketika mekanisme birokrasi biasa tidak cukup cepat atau tidak cukup lentur untuk menjawab tantangan yang ada.

Mereka menjadi penghubung antara pusat kekuasaan dan mesin pemerintahan, antara keputusan politik dan realitas implementasi.

Fenomena ini sesungguhnya bukan sesuatu yang khas Indonesia. Dalam teori kepemimpinan adaptif yang dikembangkan oleh Ronald Heifetz, organisasi besar selalu membutuhkan dua jenis kepemimpinan sekaligus.

Pertama, adalah kepemimpinan yang mampu menentukan arah dan visi. Kedua, adalah kepemimpinan yang mampu menerjemahkan visi tersebut menjadi tindakan nyata.

Jika yang pertama berfungsi sebagai navigator, maka yang kedua berfungsi sebagai penggerak mesin.

Negara modern, dengan kompleksitas yang terus meningkat, hampir mustahil berjalan hanya mengandalkan struktur formal.

Di dalamnya terdapat banyak kementerian, lembaga, pemerintah daerah, pelaku ekonomi, organisasi masyarakat, dan kelompok kepentingan yang memiliki agenda masing-masing.

Dalam situasi semacam itu, muncul kebutuhan terhadap figur yang mampu bergerak melintasi batas-batas kelembagaan dan menjembatani berbagai kepentingan tersebut.

Sosiolog Prancis Michel Crozier menyebut kondisi ini sebagai keberadaan uncertainty zones atau zona ketidakpastian dalam organisasi.

Semakin besar organisasi, semakin banyak ruang yang tidak dapat diatur hanya melalui prosedur formal. Pada titik inilah figur operator menjadi penting. Mereka bukan sekadar pelaksana, melainkan pengelola kompleksitas.

Karena itu, pertanyaan yang relevan bukanlah mengapa pada era tertentu muncul tokoh yang dianggap dekat dengan presiden atau memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan.

Pertanyaan yang lebih menarik adalah mengapa hampir setiap rezim selalu melahirkan figur dengan fungsi yang sama?

Fungsi yang Sama, Wajah yang Berbeda

Jawabannya dari pertanyaan sebelumnya mungkin sederhana, karena negara selalu membutuhkan seseorang yang mampu memastikan roda pemerintahan tetap bergerak ketika struktur formal menghadapi keterbatasannya.

Jika ditelusuri sepanjang sejarah Indonesia, pola kemunculan figur operator ini terlihat sangat konsisten. Nama dan zamannya berubah, tetapi fungsinya relatif tetap.

Pada masa Orde Baru, kebutuhan terhadap figur semacam ini dijawab melalui kombinasi antara Partai Golkar, birokrasi, dan militer.

Sistem politik yang sangat terpusat membutuhkan individu-individu yang mampu menghubungkan kepentingan pembangunan, administrasi negara, dan stabilitas politik.

Tokoh-tokoh seperti Sudharmono, Ginandjar Kartasasmita, maupun Harmoko muncul dalam konteks yang berbeda, tetapi memiliki satu kesamaan mendasar, yakni mereka berperan menjaga kesinambungan antara keputusan politik dan pelaksanaan pemerintahan.

Ketika Reformasi membuka ruang kompetisi politik yang lebih luas, kebutuhan terhadap operator tidak hilang.

Yang berubah hanyalah bentuk dan mekanismenya. Pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dinamika politik yang sangat cair membutuhkan figur yang mampu menjaga komunikasi antarkelompok.

Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri, peran tersebut agaknya banyak tercermin dalam figur Jusuf Kalla yang dikenal memiliki kemampuan negosiasi lintas sektor dan lintas kepentingan.

Jusuf Kalla menjadi salah satu contoh paling menarik dalam sejarah politik modern Indonesia.

Ia tidak hanya hadir sebagai politisi atau pengusaha, tetapi juga sebagai mediator yang mampu menjembatani konflik, membangun konsensus, dan menghubungkan berbagai kelompok yang berbeda.

Dalam banyak kasus, perannya menunjukkan bahwa keberhasilan pemerintahan tidak selalu ditentukan oleh kekuatan formal jabatan, melainkan oleh kemampuan membangun kepercayaan dan koordinasi.

Era Susilo Bambang Yudhoyono menghadirkan konfigurasi yang sedikit berbeda. Basis kekuasaan yang bertumpu pada Partai Demokrat membuat fungsi operator lebih tersebar pada beberapa figur sekaligus.

Tidak ada satu tokoh yang secara dominan dipersepsikan publik sebagai the fixer utama. Namun, kebutuhan terhadap fungsi tersebut tetap ada, terutama dalam pengelolaan koalisi dan koordinasi pemerintahan.

Fenomena itu kembali menguat pada era Presiden Joko Widodo. Di tengah ambisi pembangunan infrastruktur, investasi, dan reformasi ekonomi, publik melihat kemunculan sosok Luhut Binsar Pandjaitan sebagai figur yang kerap dipercaya menangani berbagai persoalan lintas sektor.

Dalam banyak isu strategis, mulai dari investasi hingga penanganan pandemi, Luhut dipersepsikan sebagai representasi dari fungsi operator negara yang bekerja melampaui batas-batas sektoral.

Pada masa Presiden Prabowo Subianto, sebagian pengamat mulai melihat gejala yang serupa pada diri Bahlil Lahadalia, sosok yang bahkan sejauh ini menjalin relasi positif dengan lingkar-1 Presiden, yakni Hambalang Boys, termasuk Seskab Teddy Indra Wijaya.

Berasal dari dunia usaha dan organisasi, lalu berkembang menjadi tokoh politik nasional hingga memimpin Partai Golkar, Bahlil memiliki karakteristik yang sering ditemukan pada figur operator, yaitu kemampuan membangun jaringan, menghubungkan kepentingan yang berbeda, serta menerjemahkan agenda politik menjadi langkah-langkah yang lebih operasional.

Yang menarik, jika disusun dalam satu garis sejarah, terdapat pola yang sulit diabaikan. Banyak figur yang menjalankan fungsi operator negara memiliki keterkaitan dengan Partai Golkar, baik secara langsung maupun melalui lingkungan politik yang dibentuk oleh partai tersebut.

Partai Golkar, Sekolah Operator Negara?

Penjelasan paling sederhana mengenai dominasi Partai Golkar adalah faktor sejarah. Sebagai organisasi politik yang selama puluhan tahun menjadi pilar utama pemerintahan, Partai Golkar memiliki pengalaman yang jauh lebih panjang dibanding banyak partai lain.

Namun, penjelasan ini belum cukup untuk memahami mengapa figur-figur operator begitu sering lahir dari lingkungan tersebut.

Kekuatan utama Partai Golkar sesungguhnya terletak pada budaya organisasinya. Sejak awal, Partai Golkar tidak dibangun sebagai partai ideologi yang berfokus pada satu arus pemikiran tertentu.

Mereka berkembang sebagai organisasi yang menghimpun birokrasi, kelompok profesi, dunia usaha, pemerintah daerah, hingga berbagai organisasi sosial. Lingkungan seperti ini menciptakan tradisi politik yang berbeda.

Jika banyak partai bertumpu pada kemampuan mobilisasi politik, Partai Golkar justru dikenal melalui kemampuan koordinasi.

“Kader” dalam tubuh Partai Golkar agaknya bukan sekadar buzzword meritokrasi demokrasi, melainkan benar-benar tumbuh di dalamnya terbiasa bekerja dalam ruang yang mempertemukan banyak kepentingan sekaligus.

Mereka belajar memahami cara kerja birokrasi, memahami logika dunia usaha, mengenali dinamika pemerintahan daerah, dan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok sosial.

Dalam perspektif teori organisasi, kondisi tersebut menghasilkan apa yang disebut sebagai organizational capital. Modal ini tidak berbentuk uang atau jabatan, melainkan berupa jaringan, pengalaman, pengetahuan kelembagaan, dan kemampuan mengelola hubungan antarsektor.

Modal semacam ini tidak dapat dibangun dalam waktu singkat. Ia terbentuk melalui proses panjang yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dari perspektif tersebut, dominasi figur berlatar Partai Golkar dalam posisi operator bukan semata-mata persoalan kekuasaan politik.

Lebih dari itu, seolah mencerminkan keberadaan modal organisasi yang memungkinkan lahirnya kader-kader dengan kapasitas koordinatif yang tinggi.

Partai Golkar, dalam pengertian ini, bukan sekadar partai politik, melainkan semacam laboratorium yang selama puluhan tahun menghasilkan individu-individu yang terbiasa mengelola kompleksitas negara.

Pada akhirnya, sejarah politik Indonesia memperlihatkan sebuah pelajaran yang menarik. Perhatian publik sering tertuju kepada mereka yang merumuskan visi besar, tetapi keberlangsungan pemerintahan sering kali bergantung kepada mereka yang mampu menerjemahkan visi tersebut ke dalam tindakan.

Presiden dapat berganti, kabinet dapat berubah, dan konfigurasi politik dapat terus bergerak. Namun fungsi operator negara akan selalu muncul kembali dalam bentuk yang berbeda.

Oleh karena itu, kisah tentang para fixer sesungguhnya bukanlah kisah tentang individu tertentu. Ia adalah kisah tentang bagaimana negara bekerja. Dan dalam sejarah Indonesia modern, salah satu institusi yang paling konsisten melahirkan figur-figur dengan kemampuan tersebut adalah Partai Golkar.

Jika banyak partai dikenal karena ideologinya, maka warisan paling khas Partai Golkar mungkin justru terletak pada kemampuannya mencetak para pengelola kekuasaan, orang-orang yang tidak selalu berada di panggung utama, tetapi sering menjadi penentu apakah sebuah agenda besar dapat benar-benar diwujudkan. (J61)

Solar B50 lagi hangat diperbincangkan ya, tapi keren juga sih kalo kita bakal lepas ketergantungan sama luar negeri

Ada yang bilang enak di mesin, ada yang bilang gak.

Gimana menurut kalian? Bahas di kolom komentar yaa

#B50 #biodiesel #Bahlil #Amran #PinterPolitik #JagaNegeri

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Lagu “Mas Bahlil Ganteng” kiranya menjadi fenomena yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks sosial-politik Indonesia. Kedahsyatannya yang dinyanyikan dewasa maupun Gen-Alpha, mendobrak algoritma untuk mengubah citra seketika saat seorang pejabat yang awalnya dinaungi nuansa skeptisisme.

PinterPolitik.com

Lagu “MBG, Mas Bahlil Ganteng” mendadak menjadi fenomena digital nasional. Lagu sederhana yang awalnya lahir dari guyonan netizen itu melampaui batas hiburan biasa.

Ke-syahduannya menjadi penanda transformasi besar dalam cara Indonesia berinteraksi dengan figur politiknya. Lirik “Buah apa yang paling manis? Buahlil” membawa nuansa baru dalam diskursus terkait seorang aktor politik yang merupakan Ketua Umum Partai Golkar pula, parpol tertua dalam sejarah RI yang masih aktif hingga kini.

Bahlil Lahadalia, yang juga Menteri ESDM dikenal lewat pernyataan-pernyataannya yang keras dan kontroversial, tiba-tiba hadir di meja makan keluarga bukan melalui berita, melainkan melalui nyanyian.

Anak-anak Gen Alpha menghafalnya. Anak muda membuat kontennya. Orang dewasa larut dalam alunannya, hingga orang tua yang mulai familiar dan ikut menyenandungkannya. Dan kiranya, ini bukan sekadar fenomena hiburan biasa.

Selama puluhan tahun, politik Indonesia dibangun di atas formalitas, jarak, dan hierarki. Pejabat menjaga aura, menghindari bahan candaan, dan bereaksi defensif terhadap kritik.

Namun fenomena “Buahlil” membalik semua itu, Bahlil tidak melawan ejekan, tidak baper, tidak defensif. Ia membiarkan dirinya menjadi meme dan justru itulah yang memperluas eksposurnya secara eksponensial.

Olok-olok berubah menjadi engagement, candaan menjadi kedekatan emosional, dan viralitas menjadi modal sosial-politik yang riil.

Tak berlebihan kiranya untuk menyebut fenomena ini sebagai Buahlil fever atau “demam Buahlil”, sebuah perubahan paradigma, bukan sekadar insiden viral.

Demokrasi digital Indonesia mulai mengenal formula baru saat politisi yang mampu ditertawakan tanpa kehilangan otoritas justru lebih mudah diterima publik.

Bahkan, mungkin saja Bahlil tidak sekadar bertahan dari ejekan, melainkan bertambah pengaruh karenanya. Mengapa demikian?

Dari Ketukan Pythagoras?

Untuk memahami mengapa lagu ini bisa merasuki ingatan jutaan orang, termasuk anak-anak yang bahkan belum mengenal dunia politik, mundur 2.500 tahun ke belakang agaknya perlu untuk dilakukan.

Pythagoras, filsuf Yunani yang dikenal lewat teorema segitiga, sesungguhnya adalah pemikir musik pertama yang menyadari bahwa harmoni bukan urusan selera, melainkan matematika.

Ia menemukan bahwa bunyi yang terasa menyenangkan di telinga manusia selalu mengikuti rasio bilangan sederhana, yakni oktaf (2:1), kuint (3:2), kuart (4:3).

Otak manusia, tanpa sadar, merespons pola-pola matematis ini dengan kesenangan fisiologis. Dalam bahasa hari ini, kita menyebutnya “catchy.”

Lagu “MBG Mas Bahlil Ganteng” secara tidak disengaja memenuhi hampir seluruh prinsip Pythagorean tentang musik yang menempel di memori.

Terlebih, nuansanya begitu ceria, khas lagu anak-anak di mana memori masa kecil juga turut menjadi variabel determinan.

Strukturnya pendek dan simetris, memenuhi cara kerja otak yang optimal pada pola berulang.

Melodinya bergerak dalam interval sederhana yang mudah ditiru siapa pun tanpa pelatihan musik.

Liriknya mengandung nama yang berima dan fonetis menyenangkan, “Buahlil” memiliki kontur bunyi yang terasa lucu dan ringan di lidah, perpaduan vokal terbuka yang secara akustik mengundang tawa.

Pythagoras menginspirasi Boethius untuk menyebutnya sebagai musica humana, harmoni yang beresonansi langsung dengan jiwa manusia.

Ditambah, analisis turunannya menjadi semakin tajam ketika kita memperhatikan Gen Alpha, generasi yang lahir setelah 2010 dan tumbuh sepenuhnya di ekosistem konten pendek.

Otak mereka kerap disebut terlatih oleh TikTok dan YouTube Shorts, konten yang harus meledak dalam tiga detik pertama, berulang dengan variasi minimal, dan melekat karena stimulasi sensorik yang padat.

Lagu Buahlil memenuhi semua kriteria neurologis itu. Ia bukan hanya viral secara algoritmik, tetapi viral pula secara biologis. Formula yang ditemukan Pythagoras dua setengah milenium lalu ternyata juga berlaku di era FYP.

Implikasinya serius, jika nama seorang politisi dapat dipaketkan dalam formula Pythagorean melodi sederhana, ritme berulang, lirik fonetis yang menyenangkan, maka musik menjadi mesin distribusi identitas politik paling efisien yang pernah ada

Lebih efisien dari iklan berbayar. Lebih tahan lama dari pidato menggebu-gebu, karena masuk ke alam bawah sadar dan menetap di sana “tanpa izin”. Tentu dengan catatan akun @vokaliz_netizen yang pertama kali membuat lagu ini bukan bagian dari operasi cipta kondisi.

Modal Relevansi Bahlil & Golkar?

Mikhail Bakhtin menjelaskan bahwa dalam budaya karnaval, figur otoritas ditertawakan tanpa benar-benar dijatuhkan, tawa justru menciptakan keintiman sosial antara rakyat dan pemimpin.

Buahlil fever adalah pertemuan kedua teori itu dalam satu momen sejarah Indonesia yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Secara sosial, dampak paling mengejutkan adalah masuknya politik ke ruang afeksi domestik. Anak-anak yang menyanyikan nama seorang menteri sedang tanpa sadar membangun familiar recognition terhadap figur kekuasaan.

Dalam psikologi politik, mere exposure effect menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mendengar nama seorang figur, semakin besar kemungkinan ia merasa positif terhadapnya, bahkan tanpa informasi substantif apa pun.

Meme menciptakan familiarity, familiarity menciptakan emotional trust, dan emotional trust menciptakan political resonance yang sulit diukur tapi nyata kekuatannya.

Apalagi, tokoh politik yang dimaksud memiliki rekam jejak benar-benar dari rakyat biasa, perintis bukan pewaris, serta naik ke tampuk kekuasaan dengan perjuangan dan seni berpolitik.

Secara sosio-politik, Indonesia kiranya juga sedang memasuki era “post-baper politics”, ketika meme bukan lagi ancaman kekuasaan, melainkan bagian dari strategi kedekatan dengan rakyat.

Politisi yang mampu ikut menari dalam spektakel internet tanpa terlihat memaksakan diri memperoleh apa yang tidak bisa dibeli dengan anggaran kampanye manapun, autentisitas yang dirasakan, bukan yang diklaim.

Dari perspektif Erving Goffman, Bahlil agaknya berhasil memainkan “autentisitas performatif”, yakni sebuah persona yang terasa natural justru karena diatur dengan sangat cermat.

Namun ada pertanyaan kritis yang tidak boleh diabaikan. Apakah kedekatan yang lahir dari musik dan meme ini sungguh-sungguh membangun kesadaran politik yang substansial?

Ataukah fenomenanya menjadi layar asap yang mengaburkan akuntabilitas kebijakan?

Jika tawa menjadi instrumen legitimasi, demokrasi kekinian berisiko menghasilkan bukan negarawan, melainkan selebritas berkekuasaan yang lihai menghibur tetapi abai terhadap tanggung jawab struktural.

Buahlil fever adalah cermin yang jujur. Ia memantulkan kepada kita pertanyaan yang sesungguhnya, apakah kita menginginkan politisi yang bisa kita nyanyikan namanya, atau politisi yang benar-benar bekerja untuk kita?

Atau, ini adalah kemungkinan yang paling menggoda sekaligus paling berbahaya? Keduanya tidak harus dipertentangkan. Mungkin itulah tepatnya mengapa fenomena ini begitu dahsyat, karena bisa saja menawarkan ilusi bahwa rakyat bisa mendapatkan keduanya sekaligus. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Indonesia tidak lagi sekadar menjual kekayaannya, ia mulai membangun kekuatan dari sana. Sawit jadi bahan bakar, gas jadi kartu geopolitik, kilang jadi simbol kemandirian. Satu pertanyaan tersisa, apakah ini benar-benar secercah harapan dari kedaulatan energi serta kemaslahatan rakyat dan bangsa?

PinterPolitik.com

Terdapat spirit dan sesuatu yang bergeser dalam cara Indonesia memandang sumber dayanya sendiri. Bukan sekadar pergeseran kebijakan, melainkan rekalibrasi identitas yang lebih dalam, dari bangsa yang menjual apa yang dimilikinya, menuju bangsa yang membangun kekuatan dari apa yang dimilikinya.

Gejolak geopolitik global menjadi latar yang tidak bisa diabaikan. Konflik di Timur Tengah mengguncang stabilitas pasokan energi dunia, harga minyak berosilasi tajam, dan negara-negara importir energi terpaksa mengevaluasi ulang ketergantungan mereka. Di tengah turbulensi itu, Indonesia tidak berdiri diam.

Dengan modal sawit sebagai produsen terbesar dunia, cadangan gas bumi yang baru menemukan dimensi barunya di Blok Kutai pada April 2026 ini, serta kilang Balikpapan yang menjadi terbesar dalam sejarah negeri, Indonesia sedang mengonsolidasikan apa yang Michael Klare sebut sebagai resource power, kemampuan mengonversi kekayaan sumber daya menjadi instrumen kekuatan geopolitik, bukan sekadar komoditas ekspor.

Di sinilah dua kata kerja yang dalam bahasa rakyat, khususnya netizen, menjadi relevan secara strategis, “nyawit” dan “ngegas”.

Keduanya bukan sekadar diksi populer. Keduanya adalah nama dari dua pilar utama dalam proyek yang lebih besar, proyek membangun kedaulatan energi Indonesia di atas fondasinya sendiri.

Sawit, Migas, dan Logika Transisi

Vaclav Smil, pemikir energi yang argumennya jarang berkompromi dengan romantisisme, menegaskan bahwa transisi energi selalu merupakan proses yang lambat, kompleks, dan penuh kompromi politik.

Tidak ada negara yang berhasil melompat dari satu rezim energi ke rezim lain tanpa menginjak pijakan yang tersedia. Bagi Indonesia, sawit adalah pijakan itu.

Program mandatori B50, campuran 50 persen minyak sawit dalam bahan bakar diese sering dibaca sebagai kebijakan lingkungan yang kontroversial. Namun membaca B50 hanya dari sudut pandang ekologi adalah membaca teks tanpa konteks.

Dalam perspektif geoekonomi, B50 adalah substitusi impor senilai miliaran dolar per tahun sekaligus transformasi identitas, sawit tidak lagi sekadar komoditas mentah yang diekspor, melainkan instrumen energi nasional yang dikendalikan dari dalam negeri.

Narasi yang sama berlaku untuk gas. Penemuan cadangan besar di Blok Kutai bukan sekadar kabar eksplorasi biasa. Negara-negara Asia Timur seperti Jepang, Korea Selatan, hingga Tiongkok masih sangat bergantung pada LNG untuk memenuhi kebutuhan energinya, sementara disrupsi geopolitik terus mempersempit pilihan pasokan mereka.

Indonesia, dengan cadangan yang baru ditemukan itu, berpotensi mengisi celah tersebut, bukan sebagai penjual gas biasa, tetapi sebagai mitra energi strategis yang posisinya diperhitungkan dalam setiap negosiasi regional.

Inilah yang membedakan pendekatan saat ini dari era sebelumnya saat gas tidak lagi diperlakukan semata sebagai komoditas transisi, melainkan sebagai transitional power—instrumen yang memperkuat posisi Indonesia dalam peta energi Asia, bahkan dunia selagi jendela waktu itu masih terbuka.

Kedaulatan Energi, Proyek Negara

Francis Fukuyama mendefinisikan negara kuat bukan dari kekayaan sumber dayanya, melainkan dari kemampuannya mendesain kebijakan dan mengeksekusinya. Kilang Balikpapan adalah ujian atas tesis itu.

Revitalisasi dengan kapasitas 300.000 barel per hari bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan pernyataan bahwa Indonesia ingin mengolah minyaknya sendiri, menambah nilai di dalam negeri, dan memutus siklus tidak menguntungkan di mana minyak mentah dijual murah lalu dibeli kembali dalam bentuk BBM olahan dengan harga lebih tinggi.

Pun saat berbicara batu bara, di mana ketidakpastian energi global tampaknya mulai memaksa negara-negara Eropa, terutama Italia kembali berpikir menggunakan energi yang dianggap kotor seperti PLTU.

Tentu, ini adalah peluang bagi ekspansi komoditas RI di kancah global. Negara yang kaya akan sumber daya dalam berbagai karya sajak, syair, sastra hingga orkestra mungkin saja benar-benar akan mewujudkannya.

Di level kepemimpinan, kombinasi Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menghadirkan dinamika yang layak dicermati. Prabowo membawa visi resource nationalism yang tidak berhenti di retorika, ia diterjemahkan dalam kebijakan konkret.

Bahlil, sebagai eksekutor lapangan, menghubungkan keputusan kebijakan dengan realitas investasi dan pasar dengan cara yang jarang dimiliki teknokrat klasik.

Yang lebih penting dari keduanya adalah pertanyaan konseptual yang diajukan Terry Lynn Karl dalam studinya tentang paradoks kelimpahan, yakni mengapa negara-negara kaya sumber daya sering berakhir lebih lemah dari seharusnya?

Jawabannya ada pada kegagalan mengonversi resource menjadi leverage, dan leverage menjadi sovereignty.

Indonesia kini sedang mencoba membalik rantai itu dan jika berhasil, tidak hanya membangun ketahanan energi, tetapi menawarkan model alternatif bagi negara berkembang lain yang terjebak dalam dilema yang sama, dipaksa memilih antara mengikuti agenda hijau global yang tidak terjangkau, atau bertahan dalam ketergantungan fosil yang tidak berkelanjutan.

Jalan yang sedang dirintis Indonesia adalah jalan ketiga, transisi berbasis kekuatan domestik yang pragmatis, realistis, dan berpotensi lebih bertahan lama justru karena ia tumbuh dari dalam, bukan dipaksakan dari luar. (J61)

Yakusa! 

#hmi #bahlil #yusril #kanda #pinterpolitik

Gaskeun! 

#prabowo #kilangminyak #bbm #esdm #bahlil #purbaya #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Media sosial (medsos) dihebohkan dengan pelaporan ke pihak berwajib atas pembuat dan penyebar meme yang menyertakan sosok Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. What if kalau branding Bahliln dikerjakan oleh Gen Z juga?

PinterPolitik.com

“Kijang satu, monitor…” – @Gerindra di X (26/6/2020)

Cupin baru saja meneguk kopi sachet keduanya ketika timeline X, dulu Twitter tapi semua orang masih nyebutnya Twitter juga, dipenuhi gambar-gambar lucu Bahlil Lahadalia. Ada yang edit fotonya seperti penyanyi dangdut, ada juga yang pakai template “Sigma Male Grindset.” Cupin ngakak, tapi nggak lama kemudian muncul kabar bahwa ada laporan polisi terkait meme itu.

“Wah, ini kayak nonton dua dunia yang nabrak,” gumam Cupin sambil garuk kepala. Dunia birokrasi yang serius bertemu dunia internet yang cair. Meme yang sejatinya jadi bahasa sehari-hari Gen Z mendadak berubah jadi barang bukti hukum.

Bahlil sendiri, sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mungkin nggak pernah nyangka dirinya bakal seviral itu di jagat maya. Meme-meme tentang dirinya tersebar ke mana-mana, dari grup receh sampai forum politik. Tapi yang bikin heboh bukan cuma lucunya meme, melainkan respons yang muncul, yaitu ada yang merasa bahwa itu bentuk penghinaan.

Fenomena ini, kalau kata Cupin, udah kayak nonton ulang film lama. Setiap kali figur publik kena banjir meme, debatnya selalu itu-itu juga: antara kebebasan berekspresi dan perlindungan nama baik. Tapi kali ini berbeda, karena yang bikin dan nyebarin meme bukan lagi aktivis digital atau buzzer politik, melainkan Gen Z. Mereka adalah generasi yang hidupnya memang sudah nggak bisa dipisahkan dari internet.

Mereka ini lahir di era di mana humor adalah cara berpikir, bukan sekadar hiburan. Meme jadi bahasa yang lebih efisien daripada paragraf panjang. Dalam satu gambar, mereka bisa menggabungkan satire, empati, dan ironi, kadang semuanya dalam satu paket.

Cupin ingat, dulu waktu mahasiswa, komunikasi politik itu bahasnya tentang framing media, pesan persuasif, dan segmentasi publik. Sekarang semuanya bisa direduksi ke satu template meme: “Gua sih yes” atau “NPC moment.” Dunia berubah cepat sekali.

Makanya, ketika meme tentang Bahlil dilaporkan ke aparat hukum, Cupin cuma bisa bilang ini bukan sekadar kasus hukum. Ini soal dua paradigma komunikasi yang tabrakan. Yang satu masih pakai aturan abad ke-20, sedangkan yang lain sudah hidup di logika abad ke-21.

Kalau dilihat dari kacamata komunikasi digital, meme itu bukan penghinaan, tapi sinyal keterlibatan. Ketika seseorang dijadikan bahan meme, artinya dia sudah masuk ke kesadaran publik. Cupin nyengir. “Kalau udah jadi meme, berarti udah jadi bagian dari budaya pop, Bro,” katanya pelan.

Nama Bahlil yang sebelumnya mungkin cuma dikenal di kalangan ekonomi dan politik kini mendadak jadi ikon internet. Ironisnya, pelaporan justru bikin meme itu makin viral. Cupin jadi ingat pepatah digital lawas, the Streisand effect. Semakin coba dikontrol, semakin liar ia menyebar.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Meme sebagai Bahasa Gen Z

Untuk memahami ini, Cupin membuka lagi catatan lama waktu dia baca buku Limor Shifman, Memes in Digital Culture. Di sana dijelaskan bahwa meme itu bukan cuma gambar lucu, tapi unit informasi budaya yang bisa berevolusi dan beradaptasi. Setiap orang yang me-remix atau share berarti ikut berpartisipasi dalam proses penyebaran makna.

“Jadi,” kata Cupin ke dirinya sendiri, “meme itu kayak DNA komunikasi zaman sekarang.”

Buat Gen Z, meme bukan sekadar bercandaan. Itu cara mereka ngobrol, menyindir, bahkan memahami dunia. Seperti yang ditulis Crystal Abidin dalam Internet Celebrity: Understanding Fame Online, meme adalah alat untuk membangun komunitas dan menegosiasikan identitas. Dalam konteks ini, ketika mereka bikin meme tentang Bahlil, mereka sedang menandai posisi mereka dalam percakapan publik. Mereka tidak hanya menonton politik, tapi ikut main di dalamnya.

Cupin membayangkan sekelompok anak muda nongkrong di kafe, buka laptop, dan mulai ngedit foto Bahlil dengan template “rizz level dewa.” Buat mereka, itu bukan penghinaan. Itu cara mereka mengekspresikan opini sekaligus bermain-main dengan simbol kekuasaan.

Yang menarik, meme itu egaliter. Semua orang bisa bikin. Kalau dulu opini publik dibentuk lewat media arus utama, sekarang siapa pun bisa ikut membangun narasi. Dalam kasus Bahlil, ribuan orang jadi co-creator dalam membentuk citra dirinya di internet. Cupin mengernyit. “Dulu yang pegang kendali itu humas kementerian, sekarang ya netizen.”

Ryan Milner dalam The World Made Meme menyebut fenomena ini sebagai participatory media culture. Di dunia seperti ini, batas antara pembuat dan penonton konten jadi kabur. Setiap orang bisa jadi komentator. Di situlah politik digital Gen Z menemukan bentuknya: informal, visual, cepat, dan spontan.

Cupin lalu nyengir waktu ingat gaya humor Gen Z yang absurd. Kadang dia butuh lima menit buat ngerti maksudnya. Meme mereka bisa berlapis-lapis makna: ejekan bisa jadi bentuk apresiasi, ironi bisa jadi tanda cinta. Di balik humor yang tampak ngawur, ada literasi visual yang tinggi.

Kalau kita pakai logika komunikasi konvensional, ya jelas gagal paham. Meme bukan teks biasa. Ia campuran konteks, timing, dan emosi kolektif. Karena itu, waktu seseorang bikin meme tentang gaya bicara Bahlil, itu bukan semata bahan ketawaan, tapi cara publik memahami figur ini dalam lanskap sosial yang lebih luas.

Cupin kemudian teringat argumen menarik: buat banyak anak muda, meme adalah cara menghadapi dunia yang terlalu rumit. Ketika ekonomi sulit, politik sumpek, dan informasi berseliweran tanpa henti, mereka merespons dengan humor. “Ketawa dulu, mikir belakangan.”

Tapi jangan salah, kata Cupin sambil menunjuk layar laptopnya, itu juga bentuk perenungan. Meme jadi alat epistemik, cara mereka memahami dunia. Dalam meme tentang Bahlil, misalnya, mereka sedang mencoba memetakan relasi antara kekuasaan dan rakyat, antara otoritas dan representasi.

Maka, daripada dianggap ancaman, meme seharusnya dilihat sebagai pintu komunikasi baru. Internet culture menciptakan ekosistem yang jauh berbeda dari era televisi dan koran. Di sinilah Cupin berhenti sejenak, menghela napas, dan menulis di catatan kecilnya: “Kalau zaman dulu kekuasaan punya podium, sekarang publik punya template.”

Pertanyaannya tinggal satu: apakah figur publik siap berdialog dengan bahasa baru ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Meme ke Momentum Branding Bahlil

Di sinilah Cupin mulai bersemangat. Ia yakin, viralnya meme bukan akhir, tapi awal. Meme bisa jadi branding goldmine kalau diolah dengan cerdas. Dalam dunia Gen Z, reputasi nggak dibangun lewat kesempurnaan, tapi lewat otentisitas.

Cupin membayangkan skenario alternatif. Bagaimana kalau Bahlil justru ikut main di ruang itu? Misalnya, dia bikin video singkat di TikTok, reaksi santai terhadap meme-memenya sendiri sambil bilang, “Wah, kreatif banget kalian!” Bayangin efeknya, langsung viral dua kali lipat tapi kali ini dengan sentimen positif.

Sarah Banet-Weiser dalam Authentic: The Politics of Ambivalence in a Brand Culture bilang bahwa di era digital, otentisitas adalah mata uang paling mahal. Publik bisa mencium ketidaktulusan dari jauh. Gen Z, apalagi, detektornya tajam. Mereka cepat tahu mana yang genuine dan mana yang cuma pencitraan.

Jadi kalau Bahlil bisa menunjukkan self-awareness, bahwa dia bisa tertawa bersama publik dan tidak marah, itu bukan kelemahan. Itu kekuatan. Cupin menulis di jurnalnya: humor is new authority.

Dalam konteks branding, ini bukan hal baru. Alice Marwick dalam Status Update: Celebrity, Publicity, and Branding in the Social Media Age menjelaskan bahwa tokoh publik yang sukses di media sosial adalah mereka yang menampilkan “performed intimacy.” Artinya, mereka kelihatan dekat dan manusiawi, tapi tetap punya wibawa.

Cupin lalu memberi contoh nyata. Akun resmi Partai Gerindra pernah menunjukkan strategi brilian ini. Waktu ada tweet lucu yang nyamain Prabowo sama bayi di iklan “mybaby,” alih-alih marah, akun Gerindra justru ikut bercanda, “Kijang satu, monitor…” Netizen langsung meledak ketawa. Responsnya bukan cuma lucu, tapi juga menunjukkan bahwa mereka paham cara kerja internet.

Cupin mengetik cepat: “That’s how you win the timeline.” Dengan ikut main, mereka bukan kehilangan wibawa, tapi justru mendapat simpati. Mereka terlihat fun, modern, dan nggak kaku.

Kalau strategi semacam itu diterapkan oleh Bahlil, efeknya bisa luar biasa. Meme yang awalnya terlihat seperti ejekan bisa diubah jadi titik balik citra publik. Ia bisa membuka dialog santai dengan anak muda soal hilirisasi, investasi, atau ekonomi digital, tapi dikemas dengan gaya yang playful dan komunikatif.

Joshua Meyrowitz dalam No Sense of Place menjelaskan bahwa media elektronik menghapus batas antara panggung depan dan belakang. Publik sekarang pengin lihat sisi “backstage” dari pejabat, yang manusiawi, jujur, dan bahkan kadang kikuk. Meme, kata Cupin, adalah undangan halus ke panggung belakang itu.

Kalau Bahlil bisa menanggapi dengan santai, dia bukan cuma dapat poin di mata netizen, tapi juga membuka era baru komunikasi publik di Indonesia. Ia bisa menunjukkan bahwa pemimpin modern itu bukan yang jauh dan formal, tapi yang bisa connect tanpa kehilangan substansi.

Cupin menutup laptopnya sambil tersenyum. Dalam hati, dia tahu bahwa yang sedang terjadi ini lebih besar dari sekadar meme. Ini tentang cara baru rakyat bicara kepada kekuasaan. Tentang bagaimana humor bisa jadi jembatan antara istana dan warganet.

Di akhir catatannya, Cupin menulis pelan: “Mungkin Bahlil nggak sedang di-olok, tapi sedang diundang.”

Diundang untuk hadir di ruang percakapan digital yang lebih cair, lebih manusiawi, dan lebih Indonesia karena, di zaman sekarang, branding bukan soal siapa yang paling berkuasa, tapi siapa yang paling bisa tertawa. (A43)