Audio ini dibuat menggunakan AI.

Bahasa Indonesia agaknya makin mendominasi ruang digital negara lain, khususnya Malaysia, dari TikTok hingga ruang kelas. Fenomena ini tampaknya bukan sekadar soal bahasa, tapi ekspansi soft power Indonesia di Asia Tenggara. Apakah ini adalah gejala menuju lahirnya “King Indo Digital Empire”?

PinterPolitik.com

Baru-baru ini, jagat maya Malaysia diramaikan dengan video dari seorang guru bernama Cikgu Azizah—atau lebih dikenal dengan nama akun Cikgu Gja—yang mengungkapkan kekhawatirannya atas fenomena siswa Malaysia yang menyisipkan kosakata Bahasa Indonesia dalam tugas sekolah.

Video yang diunggah di TikTok itu kemudian viral, memantik diskusi lintas negara mengenai batas-batas bahasa, pengaruh budaya populer, dan interpretasi mengenai transformasi identitas linguistik di era digital.

Namun, apa yang tampak sebagai kegusaran linguistik sejatinya mencerminkan sesuatu yang lebih dalam: sebuah fenomena soft power kultural Indonesia yang kian mengakar di wilayah jiran.

Melalui platform Instagram, X, TikTok, YouTube, sinetron, lagu-lagu viral, dan konten lifestyle, bahasa Indonesia perlahan menjelma menjadi simbol keakraban, keunikan, dan bahkan daya tarik regional.

Lantas, mengapa isu yang bahkan telah disorot oleh banyak warga hingga politisi Malaysia itu menjadi krusial?

Indonesian Soft Power?

Dalam kerangka teori soft power, kekuatan sebuah negara tidak selalu ditentukan oleh militernya, tetapi oleh kemampuannya mempengaruhi negara lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan institusi.

Bahasa merupakan komponen sentral dalam kekuatan lunak ini. Saat generasi muda Malaysia menyerap dan menggunakan Bahasa Indonesia karena “terpapar” oleh konten digital asal Indonesia, sesungguhnya mereka sedang mengalami ekspansi kekuatan lunak Indonesia secara langsung.

Bagaimana banyak istilah slang kini akrab di mulut dan telinga pengguna TikTok dan media sosial Malaysia. Bahkan, penggunaan bahasa Indonesia oleh influencer Malaysia sendiri menjadi semacam upaya komersialisasi citra “gaul Nusantara”.

Hal ini selaras dengan konsep linguistic commodification, yaitu ketika bahasa dipakai bukan hanya sebagai alat komunikasi, tapi juga sebagai aset simbolik dan kapital budaya.

Tidak berhenti di situ, struktur konsumsi budaya populer di Malaysia sejak awal 2000-an juga tampaknya mengambil porsi konstruksi saling terkait.

Band-band seperti Peterpan dan Dewa 19, berbagai sinetron, hingga film-film drama keluarga asal Indonesia telah mengisi ruang imajinasi kolektif masyarakat Malaysia selama lebih dari dua dekade terakhir.

Dengan kata lain, dominasi kultural Indonesia bukanlah fenomena baru, melainkan akumulasi panjang dari relasi kultural yang telah terbentuk dan diperkuat oleh digitalisasi.

Ketika platform seperti Instagram, X, TikTok dan YouTube mempercepat sirkulasi konten, maka bahasa sebagai pembungkus budaya pun ikut terdorong menjadi lingua franca digital di kawasan.

Bahasa Indonesia menjadi “raja tidak resmi” dalam lanskap regional, terutama di ranah informal anak muda. Dari sinilah istilah “King Indo Digital Empire” bukanlah lelucon belaka, tapi refleksi dari posisi dominan Indonesia sebagai eksportir budaya dalam ekosistem digital Asia Tenggara.

Lalu, bagaimana dengan masa depan substansi Bahasa Indonesia, setidaknya di kawasan Asia Tenggara?

Post-Nasionalisme Regional?

Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari struktur internal Malaysia sendiri, khususnya kompleksitas bahasa dan identitas nasional mereka. Malaysia memiliki kebijakan bahasa yang secara resmi mengangkat Bahasa Melayu sebagai lambang jati diri nasional, namun di saat bersamaan menghadapi tantangan dari masyarakat multi-etnis (Melayu, Tiongkok, India, serta Bahasa Inggris) yang memiliki preferensi linguistik berbeda-beda.

Dalam konteks ini, penggunaan Bahasa Indonesia di kalangan muda Malaysia bukan hanya bentuk pengaruh eksternal, tetapi juga bentuk negosiasi identitas.

Dalam era global dan digital, anak-anak muda tidak lagi melihat bahasa semata-mata sebagai alat kebangsaan, tetapi sebagai alat ekspresi diri lintas-batas.

Mereka akan menggunakan bahasa yang menurut mereka paling representatif terhadap keinginan untuk connect, untuk terlihat cool, dan untuk menjadi bagian dari komunitas digital regional dan dunia.

Melalui kerangka post-national identity, batas-batas negara-bangsa telah menjadi porous akibat arus globalisasi dan teknologi digital.

Identitas kini dibentuk dalam arena “mediascape” dan “technoscape” yang melintasi batas geografis. Bahasa Indonesia, dalam hal ini, telah menjadi bahasa keakraban, bahasa koneksi, dan bahkan bahasa coolness di ranah informal digital regional, dan beberapa hal, dunia.

Mengapa ini terjadi pada Indonesia dan bukan negara lain? Jawabannya adalah demografi dan ekonomi perhatian.

Dengan lebih dari 280 juta penduduk dan dominasi pada platform-platform besar seperti Instagram, X, TikTok dan YouTube, Indonesia menghasilkan volume konten yang masif dan otentik, yang menjadikannya produsen utama simbol budaya di Asia Tenggara, Asia, dan dunia.

Malaysia yang memiliki populasi jauh lebih kecil, kedekatan geografis & historis, serta pola konsumsi kontennya yang sangat terhubung ke Indonesia, secara alami menjadi konsumen aktif dari budaya Indonesia.

Lebih jauh, hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh Indonesia tidak lagi hanya berbasis kekuatan negara, tetapi juga dari aktor-aktor non-negara seperti content creator, influencer, dan komunitas digital yang membentuk jaringan luas pengguna bahasa dan budaya Indonesia di luar batas teritorial.

Kegusaran Cikgu Gja mungkin tampak sepele atau bahkan lucu bagi sebagian kalangan, tapi ia menyentuh lapisan-lapisan dalam dari sebuah perubahan struktural yang tengah terjadi. Tentu, saat Bahasa Indonesia kini bukan hanya milik Indonesia, melainkan telah menjadi mata uang budaya (cultural currency) dalam interaksi digital global.

Dalam dunia yang makin terkoneksi, pengaruh budaya tak lagi ditentukan oleh senjata atau perjanjian dagang, tetapi oleh apa yang di-share, di-like, dan diikuti di TikTok.

Indonesia, secara tak sadar, telah mengekspor bukan hanya bahasa dan budaya, tetapi juga cara berbahasa, cara berpikir, dan cara bergaul digital kepada tetangganya. Ini adalah King Indo Linguistic Flex, sebuah hegemoni lunak yang lebih kuat dari yang bisa dibayangkan oleh siapa pun di era analog.

Tinggal kini, bagaimana keuntungan tersebut dapat dimaksimalkan demi kepentingan positif serta kemaslahatan rakyat dan bangsa Indonesia. (J61)

PinterPolitik.com

Keberadaan manusia di dunia (masyarakat) ditentukan oleh bahasa yang digunakannya di tengah masyarakat. Manusia adalah makhluk sosial yang hidup berkelompok (masyarakat) sebagai homo homini lupus, di mana bahasa yang digunakan oleh seseorang menjadi ukuran logika (kemampuan berpikir). 

Secara umum, bahasa adalah landasan terbentuknya peradaban masyarakat tersebut, di mana setiap orang yang menjadi anggota masyarakat saling berinteraksi dengan menggunakan bahasa. Bahasa dapat merekatkan (mempersatukan warga masyarakat) tetapi dilain pihak juga dapat mengakibatkan warga masyarakat yang  bersangkutan tercerai berai.

Sejarah kehidupan umat manusia telah menunjukkan betapa banyaknya kerusuhan, pertengkaran, dan, bahkan, peperangan terjadi akibat penggunaan bahasa yang salah atau tidak tepat. Penggunaan bahasa yang salah dapat menimbulkan rasa kebencian di antara warga masyarakat. 

Sebaliknya, penggunaan bahasa yang benar dapat membangun rasa persatuan di kalangan warga masyarakat dan memperlancar proses interaksi sosial sesama warga masyarakat. Singkatnya, setiap orang ditentukan keberadaannya dan posisinya di masyarakatnya berdasarkan kemampuannya dalam berbahasa.

Filsuf asal Tiongkok, Confusius (1551-479 SM), ketika ditanya, “Apa yang pertama kali akan Anda lakukan seandainya menjadi pemimpin negara?” pun menjawab, “Tentu saja meluruskan bahasa.” 

Pasalnya, jika bahasa tidak lurus, maka apa yang dikatakan oleh seseorang bukanlah apa yang dimaksudkannya. Dan, jika yang dikatakan bukan yang dimaksudkan, maka apa yang seharusnya diperbuat justru tidak diperbuat atau dipeebuat tetapi bukan seperti apa yang dimaksudkan. 

Jika perbuatan tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan, maka moral dan akhlak menjadi turun. Jika moral dan akhlak turun, maka keadilan tidak akan terwujud. 

Jika keadilan tidak terwujud, maka yang akan terjadi adalah kesewenang-wenangan. Ini adalah hal yang paling penting dari segala-galanya untuk dihindari bagi kepentingan rakyat.

Bahasa Lisan dan Tulisan

Bahasa yang pada awalnya berbentuk lisan (diucapkan atau oral). Kemudian, bahasa yang digunakna berkembang setelah diketemukannya tulisan oleh Bangsa Sumeria pada 3100 SM di masa Nabi Idris as yang berkembang juga menjadi bahasa tulisan. 

Meskipun bahasa lisan tetap berperan penting dalam interaksi personal – langsung di antara sesama warga masyarakat, bahasa tulisan dari waktu ke waktu semakin besar peranannya di dalam menyampaikan maksud seseorang kepada orang lainnya karena bahasa tulisan bisa menjangkau lebih banyak orang yang dituju dan tidak tergantung pada jaraknya. Tambahan lagi, di era modern saat ini (era digital), bahasa tulisan menjadi semakin besar peranannya.

Jika bahasa lisan dalam penggunaannya dapat dibantu dengan ekspresi nada (intonasi suara) maupun ekspresi anggota tubuh lainnya, maka bahasa tulisan akan sampai kepada pihak yang dituju tanpa ekspresi. Oleh karenanya, menggunakan bahasa tulisan harus lebih hati-hati, karena lebih mudah melahirkan kesalahpahaman bagi pihak yang dituju sehingga maksud yang disampaikan bisa salah dipahami oleh yang membacanya. 

Oleh karenanya, di dalam menggunakan bahasa tulisan diperlukan bantuan ilmu-ilmu bahasa (linguistik), seperti perbendaharaan kata yang cukup, tata bahasa, dan struktur kalimat yang berlaku pada bahasa yang bersangkutan. Ilmu Lingustik ini bisa berbeda antara satu bahasa dengan bahasa lainnya.

Kesalahan dalam penggunaan bahasa lisan atau oral dapat secara mudah dan cepat diperbaiki sehingga dapat secara cepat dicegah timbulnya dampak yang negatif. Sementara, kesalahan dalam penggunaan bahasa tulisan memerlukan waktu yang relatif lebih lama untuk memperbaikinya sehingga tidak tertutup kemungkinan dampak negatif yang ditimbulkan sudah terjadi dan menyebar secara luas. 

Hal mana terutama terjadi pada kesalahan bahasa tulisan yang digunakan oleh kalangan media massa yang dibaca oleh banyak orang. Banyak sekali contoh kesalahan penggunaan bahasa tulisan oleh media massa yang menimbulkan akibat yang sangat merugikan masyarakat baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional.

Guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan di dalam menggunakan bahasa tulisan ini, terutama di era digital kini. Banyak negara yang memberlakukan peraturan yang menetapkan sanksi bagi pengguna bahasa tulisan yang melakukan kesalahan.

Hukum dan Bahasa

Norma hukum sebagai pedoman tingkah laku sebahagian terbesar hadir dan bekerja di tengah-tengah masyarakat yang mana diaturnya dalam bentuk rangkaian kata-kata, baik secara tertulis maupun secara lisan. 

Sementara, sebahagian kecilnya, norma hukum hadir dalam bentuk tanda-tanda (semiotika), seperti misalnya rambu-rambu lalu-lintas. Namun, hukum sebagai tanda inipun kemudian harus dijelaskan dan dikomunikasi melalui rangkaian kata-kata.

Rangkaian kata-kata yang bersifat normatif (norma hukum) ini tentunya mengandung informasi yang berisikan pedoman tingkah laku yang diharapkan dipahami dan kemudian diikuti oleh warga masyarakat yang menjadi sasarannya. Agar informasi yang termuat pada suatu norma hukum dipahami oleh warga masyarakat, maka rangkaian kata-kata yang mengandung informasi itu harus sejalan dengan realitas bahasa yang hidup di tengah masyarakat yang bersangkutan. 

Rangkaian kata-kata (yang mengandung muatan normatif) yang berasal dari Bahasa Inggris, misalnya, akan sulit dipahami oleh warga masyarakat yang pada umumnya hidup dengan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai sarana komunikasi yang utama.

Bertitik tolak dari sini, maka norma hukum yang terwujud melalui rangkaian kata-kata berkaitan erat dengan kaidah-kaidah bahasa yang berlaku di tengah-tengah masyarakatnya sehingga norma hukum yang berlaku di Indonesia – yang mana dirumuskan melalui rangkaian kata-kata Bahasa Indonesia – tidak dapat dipisahkan dari kaidah-kaidah yang berlaku umum pada Bahasa Indonesia.

Ini pula kiranya yang menyebabkan antara hukum dan bahasa senantiasa terjadi hubungan timbal balik yang erat sekali. Perkembangan atau perubahan yang terjadi pada salah satu pihak akan langsung mempengaruhi pihak lainnya, demikian juga sebaliknya.

Perkembangan kehidupan suatu masyarakat salah satunya dapat dilihat dari perkembangan bahasanya karena bahasa akan selalu mengikuti perkembangan yang dialami oleh kehidupan masyarakatnya. Hal ini biasanya akan terlihat dari bertambahnya perbendaharaan kata-kata atau bertambahnya pengertian yang terkandung pada suatu kata atau istilah yang sudah ada sebelumnya. 

Perkembangan yang dialami oleh bahasa ini secara langsung akan mempengaruhi hukum yang hadir di masyarakat dalam bentuk rangkaian kata-kata. Satu kata/istilah yang pada mulanya mengandung pengertian tunggal, kemudian karena perkembangan di bidang bahasa menyebabkan kata tersebut mempunyai beberapa makna/pengertian. 

Bilamana kata yang bersangkutan dipergunakan di dalam perumusan suatu norma hukum, maka informasi normatif (makna) yang diterima oleh warga masyarakat akan beragam pula. Akibatnya, aspek kepastian yang merupakan unsur esensial bagi suatu norma hukum menjadi terganggu sehingga norma hukum tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya di masyarakat. 

Sehubungan dengan hal ini kiranya dapat disimak pendapat Prof. Padmo Wahjono, SH, yang antara lain mengatakan:

“…di sini dapat dikatakan bahwa bahasa yang baik memberikan ‘wibawa’ kepada hukum, sedangkan hukum yang berwibawa akan menumbuhkan kepatuhan pada hukum tersebut.”

Sebaliknya, dari penjelasan di atas, maka perkembangan yang terjadi di bidang hukum juga dapat mempengaruhi bidang bahasa. Bilamana tuntutan perkembangan kehidupan masyarakat membutuhkan lembaga-lembaga hukum baru – sementara pada perbendaharaan kata (kosa kata) belum memiliki kata yang dapat mewakili makna/pengertian dari lembaga hukum yang baru itu – maka tersedia sedikitnya tiga alternatif, yaitu:

1. menambah makna baru (yang sejalan dengan makna lembaga hukum baru) pada kata yang ada dalam kosa kata;
2. meminjam atau mengimpor kata dari kosa kata asing yang sesuai dengan makna lembaga hukum baru; atau
3. menciptakan kata baru untuk menampung makna lembaga hukum yang baru tersebut, dan kata ini akan menambah kosa kata yang ada.

Setiap alternatif di atas memiliki segi positif dan segi negatifnya masing-masing.

Dari penjelasan singkat di atas, maka dapat diperoleh gambaran tentang keterkaitan erat antara Hukum dan Bahasa terutama sekali terdapat pada aspek “pilihan kata’ atau dalam ilmu linguistik dinamakan sebagai “diksi”.

Sehubungan dengan hal di atas, maka kiranya perlu diperhatikan pesan yang disampaikan oleh Menteri Kehakiman dalam pidatonya pada pembukaan Simposium ‘Bahasa & Hukum’, di Medan tanggal 25 November 1974 lalu, di mana beliau mengatakan bahwa salah satu masalah utama dibidang ‘Bahasa & Hukum’ adalah masalah peristilahan hukum, terutama dalam hal menggantikan istilah-istilah hukum yang berasal dari kosa kata bahasa asing menjadi istilah-istilah Bahasa Indonesia hukum.

Di Indonesia sejak tahun 2008 telah diberlakukan Undang-Undang (UU) No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Namun, UU ini kemudian banyak sekali dikritik karena dinilai telah membatasi kebebasan warga masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya, padahal kebebasan mengemukakan pendapat merupakan salah satu hak asasi yang esensial di sebuah negara yang menganut paham demokrasi.

Berdasarkan informsi yang beredar di media sosial, rencana merevisi UU No. 11/2008 ini sudah masuk ke dalam Prolegnas yang insyaAllah akan segera dibahas oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Semoga revisi UU ITE ini akan tetap membuka lebar hak-hak rakyat untuk menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tulisan, serta mendorong berkembangnya Bahasa Indonesia guna memajukan peradaban dan ilmu pengetahuan sehingga setiap niat ataupun rencana untuk menghapuskan mata pelajaran Bahasa Indonesia dari kurikulum pendidikan di Indonesia haruslah ditolak.

24 Maret 2023

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.

PinterPolitik.com

“Speakin’ language only we know, you think it’s an accent” – Kendrick Lamar, “The Art of Peer Pressure” (2012)

Para pengguna media sosial (medsos) yang tergolong dalam kelompok usia milenial dan generasi Z akhir-akhir ini dimanjakan oleh konten-konten menggugah tawa terkait bahasa gaul yang digunakan oleh anak-anak Jakarta Selatan (Jaksel). Salah satunya datang dari akun @podcastkeselaje yang dibawakan oleh Oza Rangkuti.

Sebenarnya, sejumlah konten yang dibuat oleh Oza ini mudah dimengerti, yakni menjelaskan bagaimana makna dari kata dan frasa Bahasa Inggris yang biasa digunakan oleh anak-anak Jaksel. Anxiety, misalnya, disetarakan oleh Oza dengan bahasa umum lainnya, yakni deg-deg-an.

Terlepas dari benar atau tidaknya pemaknaan yang dilakukan oleh Oza dan timnya ini, tidak dapat dipungkiri bahwa fenomena bilingualisme antara Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris di Jaksel bukan lagi rahasia. Mungkin, ini menjadi fenomena sosial yang ingin dikritik oleh akun tersebut.

Namun, fenomena bilingualisme ini tampaknya tidak hanya terjadi di kalangan kelompok usia milenial dan Generasi Z. Pasalnya, perdebatan penggunaan istilah dan kata Bahasa Inggris kini juga terjadi dalam diskursus politik.

Soal penamaan Jakarta International Stadium (JIS), misalnya, dijadikan sorotan oleh partai-partai politik seperti PDIP dan PSI. Mereka menganggap bahwa pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seharusnya menamakan gelanggang olahraga tersebut dengan nama berbahasa Indonesia.

Persoalan penggunaan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris ini ternyata tidak hanya berhenti di persoalan JIS. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang “Pacul” Wuryanto, misalnya, menyebutkan bahwa frasa omnibus law yang biasa digunakan untuk merujuk ke Undang-Undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) perlu diganti ke Bahasa Indonesia.

Menurutnya, istilah yang lebih mudah dipahami oleh masyarakat adalah “sapu jagat”. Selain itu, Bambang Pacul juga mengusulkan sejumlah istilah Bahasa Indonesia lainnya – seperti hukum lengkap, hukum komplit, pranata lengkap, dan pranata komplit. 

Perdebatan soal penggunaan istilah-istilah yang ada dalam Bahasa Indonesia yang dimunculkan oleh PDIP ini bukan tidak mungkin menimbulkan sejumlah pertanyaan. Mengapa mulanya perdebatan ini bisa muncul? Lantas, apa konsekuensinya terhadap dinamika politik di era kontemporer bagi Indonesia?

Skizofrenia Bahasa ala PDIP?

Dalam psikologi, terdapat gangguan yang dikenal sebagai skizofrenia (schizophrenia). Gangguan ini membuat penderitanya melihat realitas (kenyataan) secara abnormal – bisa berujung pada halusinasi dan delusi.

Namun, abnormalitas terhadap visi realitas seperti ini mungkin tidak hanya terjadi dalam bidang psikologi, melainkan juga bidang-bidang lain seperti bahasa. Allan Lauder – dengan mengutip Kartono – dalam tulisannya yang berjudul The Status and Function of English in Indonesia menyebutkan sebuah istilah terkait, yakni language schizophrenia (skizofrenia bahasa) atau exolinguaphobia (eksolinguafobia).

Skizofrenia bahasa ini terjadi akibat munculnya anggapan ancaman yang bisa saja datang dari bahasa asing. Semakin besar dominasi bahasa asing tersebut, dicemaskan semakin besar juga peluang nilai-nilai budaya dari bangsa asing tersebut turut tersalurkan.

Bakić Antonela dan Škifić Sanja dalam studi mereka yang berjudul The Relationship between Bilingualism and Identity in Expressing Emotions and Thoughts, menjelaskan bagaimana kemampuan bilingual bisa mempengaruhi identitas seseorang dalam mengekspresikan pikiran dan emosi. Bukan tidak mungkin, hal inilah yang juga terjadi pada individu-individu bilingual di Indonesia – misal fenomena bilingual ala Jaksel.

Namun, bagaimana ceritanya Bahasa Inggris bisa menjadi bahasa yang memiliki peran dan fungsi di masyarakat Indonesia? Mengapa bukan Bahasa Belanda yang merupakan bahasa yang lebih banyak digunakan di era kolonial Hindia Belanda?

Semua ini bermula dengan kemunculan Bahasa Melayu sebagai bahasa alternatif dalam edukasi dan administrasi di Hindia Belanda. Seiring berjalannya waktu, Bahasa Melayu yang distandarisasi menjadi Bahasa Indonesia kemudian menjadi bahasa nasional yang digunakan oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia.

Scott Paauw dalam tulisannya yang berjudul One Land, One Nation, One Language menjelaskan bahwa Bahasa Indonesia sebenarnya berhasil diterapkan sebagai bahasa nasional – meski masyarakat Indonesia memiliki bahasa-bahasa daerahnya sendiri. Namun, bahasa nasional memiliki kegagalan dalam satu tempat, yakni pendidikan tinggi.

Ini terlihat dari minimnya konsep-konsep Bahasa Inggris di pendidikan tinggi yang gagal diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Alhasil, dengan sedikitnya padanan kata yang ada dalam Bahasa Indonesia, kata dan istilah dalam Bahasa Inggris lah yang akhirnya digunakan – membentuk identitas tersendiri bagi kalangan intelektual di Indonesia.

Tidak mengherankan apabila kalangan terdidik dan pengambil kebijakan akhirnya sering menggunakan istilah-istilah dalam Bahasa Inggris. Pada akhirnya, Bahasa Inggris memiliki fungsi dan tempat tertentu bagi masyarakat Indonesia – meski sebelumnya negara ini lebih lama dikolonisasi oleh Belanda.

Lantas, mungkinkah skizofrenia bahasa ala PDIP terhadap Anies ini memiliki dampak politik dalam jangka panjang? Bila benar kemungkinan itu ada, mengapa persoalan penggunaan bahasa saja bisa punya dampak demikian?

Anies vs PDIP, Hegemoni Bahasa?

Namun, persoalan bahasa sebenarnya bukanlah hanya soal kata atau frasa mana yang lebih familiar bagi masyarakat, melainkan juga bagaimana bahasa bisa mempengaruhi cara hidup masyarakat. Secara tidak langsung, bahasa meregulasi budaya – bila mengacu pada konsep circuit culture dari Stuart Hall. 

Mungkin, inilah mengapa bahasa kerap menjadi locus bagi perebutan pengaruh dan dominasi – bahkan termasuk dalam dimensi politik. Inilah mengapa bahasa yang dominan secara internasional – seperti Bahasa Inggris – kerap dilihat memiliki strata yang lebih tinggi.

Abolaji Samuel Mustapha dalam tulisannya yang berjudul Linguistic Hegemony of the English Language in Nigeria menjelaskan bahwa hegemoni linguistik (linguistic hegemony) adalah ketika kelompok-kelompok yang dominan menciptakan sebuah kesepakatan dengan meyakinkan kelompok-kelompok lain untuk menerima norma dan penggunaan bahasa mereka sebagai sebuah standar atau paradigma.

Inilah mengapa, ketika sebuah bahasa menjadi dominan, norma dan penggunaannya pun turut menjadi standar yang meregulasi cara berkomunikasi masyarakat. Tidak mengherankan apabila Bahasa Inggris yang dominan di kalangan terdidik menjadi standar yang umum bagi kelompok mereka.

Hal yang sama juga sebenarnya terjadi pada Bahasa Indonesia – khususnya di era pemerintahan Soekarno yang mendorong agar Bahasa Indonesia menjadi bahasa nasional. Penyaluran penggunaan bahasa ini akhirnya disalurkan lebih luas melalui pendidikan.

Hegemoni Bahasa Indonesia – dibandingkan bahasa-bahasa daerah masing-masing – tentu memiliki implikasi politik. Seperti apa yang umumnya diketahui, Soekarno merupakan sosok pemimpin yang ahli dalam menggunakan bahasa dalam pidato-pidato politiknya. 

Mengacu pada penjelasan David Samuel Latupeirissa dan rekan-rekannya dalam tulisan mereka yang berjudul On Political Language Ideology, Soekarno dianggap mahir dalam berorasi – yang mana akhirnya berimplikasi pada pandangan masyarakat, termasuk dalam politik. Kata “kita” dan “Indonesia” yang digunakan bergantian, misalnya, menjadi andalan Soekarno untuk mempengaruhi konsepsi masyarakat soal negara-bangsa ini.

Bukan tidak mungkin, bahasa-bahasa politik semacam ini menjadi perebutan di antara para aktor politik. Mengacu pada Latupeirissa dan rekan-rekannya, bahasa kerap digunakan untuk mencapai kekuatan (power) dan otoritas (authority).

Lantas, bagaimana dengan “permainan” bahasa yang terjadi antara Anies dan PDIP? Bukan tidak mungkin, berkaca dari penggunaan bahasa politik ala Soekarno, dominansi bahasa turut mempengaruhi aktor politik mana yang mendapatkan power dan authority. Hal ini bisa jadi berlaku bagi perdebatan soal bahasa yang terjadi antara Anies dan PDIP. 

Namun, itu semua kembali lagi kepada bahasa mana yang benar-benar bisa meregulasi budaya masyarakat. Lagipula, ini semua kembali pada seperti apa peran masing-masing bahasa – baik Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris – dalam masyarakat Indonesia. (A43)