PinterPolitik.com

[dropcap]V[/dropcap]ideo seseorang berjubah putih dengan rambut pirang terurai sedang menarik rambut seorang bocah dan membenturkan ke lututnya beredar luas di media sosial. Belakangan diketahui yang melakukan tindakan penganiayaan dalam video itu adalah Habib Bahar bin Smith, pendakwah yang kerap melontarkan kritik keras kepada rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Atas dasar video itu, sang habib menjadi tersangka dan kini harus ditahan. Bahar dijerat dengan pasal 170 KUHP dan/atau 351 KUHP dan/atau pasal 80 UU 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sebelumnya, Bahar juga menjadi tersangka setelah dirinya dilaporkan karena melakukan ujaran kebencian terhadap Presiden Jokowi.

Tentu saja kasus yang menimpa Bahar ini memiliki implikasi politik, khususnya dalam konteks elektoral. Sikap politiknya jelas, ia membenci Jokowi dan mendukung pencapresan lawan sang presiden, Prabowo Subianto.

Maka, mudah untuk menilai bahwa Bahar masuk dalam barisan pendukung Prabowo. Namun, sikap dan kata-katanya yang cenderung kasar, ditambah statusnya yang kini menjadi tahanan karena penganiayaan anak di bawah umur, memberikan dampak politik yang negatif terhadap Prabowo.

Oleh karenanya, langkah sang habib dinilai akan cukup mengganjal Prabowo pada Pilpres mendatang. Benarkah demikian.

Kasus Bahar bin Smith menjadi benalu bagi Prabowo?
Share on X

Bahar dan Sikap Anti-Jokowi

Peran habib – sebutan yang sering diberikan pada orang-orang bergelar sayid atau keturunan Nabi Muhammad – di Indonesia bisa dilacak setidaknya dari abad ke-16. Mereka membawa ajaran tariqa alawiyah, seperti tradisi ziarah atau merayakan maulid, serta ajaran sufi lainnya. Sementara kehadiran klan Smith baru masuk ke Indonesia pada gelombang kedua, yakni pada abad ke 19.

Menurut analis dari Bowergroup Asia, Ahmad Syarif Syechbubakr, peran para habib semakin penting pada periode 1990-an. Ia berpendapat, saat itu mulai tumbuh persaan untuk memeluk identitas religius pada masyarakat, sehingga munculnya tokoh agama menjadi semakin diminati. Pada saat yang sama, kelompok-kelompok pengajian atau majelis zikir juga semakin popular.

Meningkatnya peran habib dalam masyarakat ditandai dengan kemunculan Habib Munzir al-Musawa, pimpinan Majelis Rasulullah (MR). Munzir terkenal karena karakternya yang karismatik dan toleran, bahkan ia memperbolehkan umat Islam untuk mengucapkan selamat natal kepada umat Kristiani. Munzir melarang penggunaan kata-kata yang menyinggung dalam ceramah.

Sayangnya, Munzir meninggal pada 2013 dan posisinya di MR digantikan oleh saudara laki-lakinya, Habib Nabiel al-Musawa yang adalah mantan anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Pada periode yang sama, muncul juga habib lain, yakni Rizieq Shihab dengan organisasinya Front Pembela Islam (FPI) yang mulai bersinar dengan gayanya yang berapi-api dalam berkhotbah. MR dan FPI mewakili dua aliran politik utama di komunitas Sayyid atau komunitas yang mewakili garis keturunan nabi.

Sejak pelarangan penggunaan Monumen Nasional (Monas) untuk kegiatan pengajian oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memang membuat hubungan antara MR dengan Gubernur DKI Jakarta saat itu renggang. Sebab, Monas adalah simbol kekuatan dan pengaruhnya MR. Saat itu pula, anggapan bahwa Ahok anti Islam tumbuh di kalangan MR.

Akibatnya, banyak pemimpin – terutama habib-habib muda – MR sepeninggal Habib Munzir, loncat ke tubuh FPI. Mereka melihat FPI sebagai satu-satunya organisasi yang mau melawan Ahok.

Sementara itu, Bahar bin Smith diketahui mengisi wajah baru dalam barisan para pemuka agama yang rajin melontarkan kritik kepada Jokowi. Namanya bersinar setelah aktivitasnya pada momen Aksi Belas Islam tahun 2017 lalu.

Bahar bin Smith lahir di Manado tahun 1985. Dirinya dianggap sebagai pewaris keturunan Nabi Muhammad dari kakek buyutnya Habib Alwi bin Abdurrahman bin Smith yang berasal dari Hadramaut – sebuah provinsi Yaman.

Karena hal tersebut, Habib Bahar sangat dihormati oleh kalangan pengikutnya. Dalam pandangan umum masyarakat Indonesia, seorang keturunan nabi dianggap memiliki kesucian. Bahkan Syamsul Rijal dalam penelitiannya yang berjudul Habaib, Markets and Traditional Islamic Authority: The Rise of Arab Preachers in Contemporary Indonesia, menyebut bahwa bagi kalangan pengikut, menyentuh tangan atau jubah sang habib saja dipercaya akan mendapatkan keberkahan tersendiri.

Habib Bahar jelas memanfaatkan kesempatan ini untuk kepentingannya menjaring pengikut. Status alawiyyin atau keturunan nabi digunakan untuk melegitimasi ketokohannya.

Ketokohan Bahar terbukti membuahkan hasil. Tidak sedikit pengikutnya berada dalam wadah Majelis Pembela Rasulullah atau Pesantren Tajul Alawiyyin yang ia pimpin, seiring meningkat pula popularitasnya di hadapan publik.

Nama Bahar semakin populer secara luas setelah videonya “menghina” Presiden Jokowi beredar luas. Dalam kadar tertentu, cara Bahar ini memang mirip dengan Rizieq Shihab.

Dalam konteks politik, kasus yang kini menimpa junjungannya oleh para pendukungnya dianggap sebagai kriminalisasi karena kritiknya terhadap Jokowi.

Bahar dan Wavering Support

Bagaimanapun juga, kesan Bahar sulit dilepaskan dari pencapresan Prabowo. Meski bukan orang di lingkaran utama, namun dakwahnya yang membawa isu politik memberikan pengaruh di akar rumput, apalagi dalam konteks polarisasi yang terjadi di masyarakat.

Video ceramah Bahar yang mengkritik Jokowi dengan mengatakan bahwa sang presiden adalah banci dapat dengan mudah ditemukan di Youtube. Bahkan dalam sebuah unggahan lain, ia menuding Jokowi memberikan kelonggaran terhadap Partai Komunis Indonesia (PKI) untuk hidup kembali di Indonesia.

Selain Jokowi, nama besar lain yang menjadi “bahan” Bahar adalah Kapolri Tito Karnavian dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Sementara itu, bagi kubu Prabowo isu terkait Bahar dianggap sebagai kriminalisasi ulama. Hal itu seperti yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon. Politisi Partai Gerindra itu menyebut bahwa rezim Jokowi kembali melakukan kriminalisasi ulama. Komentarnya itu mendapatkan reaksi dari banyak orang. Tidak sedikit yang langsung beraksi keras sebab berdasarkan video yang beredar, memang aksi Bahar mutlak dianggap sebagai tindakan penganiayaan atau kejahatan.

Apalagi, kasus yang menjerat Bahar adalah aksi penganiayaan terhadap anak di bawah umur, sehingga tudingan kriminalisasi sulit untuk diterima.

Bahkan, Bahar akan dianggap melakukan blunder dan menjadi ganjalan bagi Prabowo, sosok yang secara tidak langsung ia bela.

Dalam kadar tertentu, masyarakat bisa mengalihkan perhatiannya kepada Jokowi karena perilaku Bahar tersebut, terutama bagi swing voters atau undecided voters alias mereka yang belum menentukan pilihan politiknya.

Hal ini sejalan dengan pendapat dosen komunikasi politik dari Universitas Komputer Indonesia, Adiyana Slamet yang menyebut bahwa kasus Bahar menjadi blunder bagi Prabowo.

Sebab, dalam Islam tidak mengajarkan caci maki atau tindak kekerasan. Fenomena ini akan mengakibatkan wavering support atau keraguan dalam menentukan dukungan terhadap Prabowo.

Implikasi politiknya, akan ada undecided voters yang akhirnya memutuskan tidak memilih Prabowo dan beralih pada Jokowi, atau memilih untuk golput.

Jika diperhatikan secara lebih seksama, ragu-ragu dalam menentukan pilihan politik bukanlah hal baru dalam koridor demokrasi, dan seringkali, kasus-kasus negatif yang diasosiasikan dengan kandidat tertentu, justru menjadi pijakan bagi mereka untuk menentukan pilihan politiknya.

Hal ini bisa dilihat pada Pilpres Amerika Serikat (AS) 2016 lalu, di mana banyak pemilih dari kelompok undecided voters akhirnya tidak memilih Hillary Clinton karena dirinya tidak disukai, katakanlah terkait kasus kebocoran email, dan beberapa persoalan negatif yang dituduhkan padanya.

Walaupun demikian, konteks keraguan yang muncul pada Pilpres AS itu lebih kepada faktor kandidat itu sendiri. Sementara yang terjadi di Indonesia saat ini lebih kepada persoalan Habib Bahar sebagai pendukung Prabowo.

Dear all,a Muslim cleric named Habib Bahar Bin Smith acknowledged that he practiced "Kick Boxing" with two kids as his sparing partner (@RiyantAriel: https://t.co/CowpP8AMTs) &supported by @prabowo's supporters,@fadlizon, but he'll "Rest in Prison" as he brutally injured two kids https://t.co/SLJPgL7u6w

— Prof. Yusuf L. Henuk (@ProfYLH) December 19, 2018

Ganjalan Prabowo?

Memang, belum bisa dipastikan seberapa besar dampak yang akan diberikan oleh kasus Bahar terhadap Prabowo. Namun, Prabowo perlu berhati-hati sebab kejadian seperti Bahar kemungkinan akan merugikan pihaknya. Apalagi jumlah undecided voters tidak sedikit.

Menurut beberapa survei, kelompok swing voters ini jumlahnyamencapai 40 persen dari total keseluruhan pemilih. Bagi kelompok ini, alasan yang mendasari mereka belum menentukan pilihan karena cenderung belum menemukan narasi yang berbobot dari kampanye yang dilakukan oleh dua belah pihak.

Selain itu, mereka lebih memilih untuk menunggu hingga waktu pencoblosan tiba. Oleh karena itu, kasus Bahar ini sedikit banyak akan memberikan preferensi kepada undecided voters dan akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo.

Perlu dicermati juga terkait adanya fenomena doublethink di Indonesia. Fenomena ini biasanya terjadi saat detik-detik terakhir masa pencoblosan di mana kampanye yang sudah dibangun dengan baik akan runtuh dengan percuma apabila masyarakat berpikir tentang keburukan dari calon yang semula mereka dukung.

Fenomena doublethink menggejala saat Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu. Kala itu, meski banyak yang mengaku puas dengan kinerja Ahok, namun pada akhirnya beralih memilih Anies Baswedan di menit-menit terakhir. Isu soal penistaan agama menjadi pemicunya.

Pada akhirnya, kasus yang menimpa Habib Bahar karena kasus penganiayaan harus disikapi dengan cermat oleh kubu Prabowo. Bagaimanapun juga sangat mungkin hal ini berefek negatif bagi tingkat keterpilihan sang jenderal. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]elum selesai dengan kasus ujaran kebencian, Bahar bin Smith kini kemballi menjadi tersangka atas dugaan penganiayaan terhadap dua anak di Bogor. Wadaw, gimana nih?

Jadi gaes, kasus dugaan penganiayaan tersebut terjadi di Pesantren Tajul Alawiyyin di Pabuaran, Bogor, Jawa Barat. Dua korban yang masing-masing berinisial CAJ (18), dan MKUAM alias Zaki (17) dianiayai karena salah satu dari mereka meniru gaya Bahar saat sedang mengisi acara di Bali.

Polisi pun menjerat Bahar dengan pasal berlapis yakni Pasal 170 ayat (2), Pasal 351 ayat (2), Pasal 333 ayat (2) dan Pasal 80 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pengacara Bahar, Aziz Yanuar, mengatakan Bahar dari awal dipanggil sudah berstatus tersangka.

Haduhhh, baru ditiruin gayanya aja udah es mosi sampai gebukin anak orang. Nggak kebayang, kalau dikatain banci terus disuruh buka celana gimana ya?

Tapi ngomong-ngomong, untuk masalah sekarang Habib mau merasa dikriminalisasi lagi nggak? Terus katanya kemarin Habib sempat berdalih bahwa pemukulan yang terjadi merupakan latihan bela diri ya? Hmm, tidak semudah itu… karena bukti sudah menyebar di layar-layar milik netizen. Hihihihi.

Tokoh agama harusnya menebarkan kedamaian, bukan malah menghebohkan suasana dengan tindakan-tindakan kriminal. Hanya sekadar mengingatkan...
Share on X

Lebih lanjut, Presiden Jokowi sampai harus angkat bicara terkait kasus yang menimpa sang Habib ini. Memang sih, Pak Jokowi tidak menyebut siapa yang dimaksud. Tetapi, ia tampaknya sudah gerah dituduh kriminalisasi ulama sehingga bilang kalau ulama pukul orang urusannya bukan dengan dia, tapi dengan polisi. Gimana, kode tingkat tinggi kan?

Dari pihak polisi, Kapolda Jabar Irjen Agung Budi Maryoto mengatakan penetapan Habib Bahar sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang dimiliki oleh penyidik, video, keterangan dari tersangka lain, saksi, dan alat bukti. Agung menyebut Habib Bahar sudah terbukti menganiaya korban.

Yaaa, nggak bisa berkilah lagi dong. Hehehe.

Yaudah, semoga Pak Habib dan semua masyarakat bisa mengambil hikmah dari kejadian ini. Apa tuh? Ya, jangan main hakim sendiri. Ok? (E36)

PinterPolitik.com

“It is not wisdom but authority that makes a law.”

:: Thomas Hobbes ::

[dropcap]K[/dropcap]asus-kasus hukum yang menyerang beberapa simpatisan dan pendukung kelompok oposisi beberapa waktu terakhir memang menjadi salah satu sorotan utama penegakan hukum di Indoneia – setidaknya dalam kacamata lawan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kasus hukum yang menimpa Ahmad Dhani dan Habib Bahar bin Smith misalnya, dianggap sebagai bentuk ketidakadilan hukum karena cenderung menjerat kelompok-kelompok yang mendukung oposisi.

Yang terbaru adalah kasus Suhartono, Kepala Desa Sampangagung, Kabupaten Mojokerto, yang dilaporkan ke polisi karena mengajak warganya menyambut cawapres pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Uno saat mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berkunjung ke wilayahnya.

Sosok Suhartono dan Ahmad Dhani mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Namun, Bahar bin Smith punya massa kuat. Apalagi sosoknya dipandang sebagai pendakwah yang punya pengaruh.
Share on X

Tak tanggung-tanggung, ancaman hukuman yang ditimpakan pada sang kades adalah kurungan 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun dan denda Rp 12 juta.

Suhartono akhirnya divonis hukuman 2 bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Mojokerto, hal yang lagi-lagi disorot oleh oposisi. Salah satunya adalah politisi Partai Gerindra, Muhammad Syafi’i yang dalam sebuah kesempatan memprotes kasus-kasus tersebut.

Pria yang menjabat sebagai anggota Dewan Penasehat Partai Gerindra itu menyebutkan bahwa hukum terlihat sedang dijadikan sebagai alat politik kekuasaan oleh rezim Jokowi yang saat ini berkuasa. Menurut Syafi’i, ketegasan hukum kini terlihat tidak adil bagi pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah. Sementara, untuk orang-orang yang dekat dengan lingkaran kekuasaan, justru mendapatkan keringanan hukuman.

Tuduhan Syafi’i ini memang menjadi bahasa serangan politik yang dalam beberapa tahun terakhir sering digunakan untuk menyerang Jokowi.

Apa yang dikatakan oleh Syafi’i ini kemudian membawa kembali perdebatan tentang posisi hukum dan kekuasaan yang pertaliannya telah didefinisikan ulang sejak konsepsi negara bangsa (nation state) mengambil tempat dalam peradaban manusia di abad ke-17 lalu.

Tentu pertanyaanya adalah apakah strategi politik yang demikian sah-sah saja digunakan dalam kontestasi elektoral dan bisa menguntungkan bagi kubu tertentu?

Gamesmanship, Sebuah Strategi Politik

Pada tahun 1644, Samuel Rutherford – seorang teolog Presbiterian Skotlandia – menulis buku berjudul Lex, Rex yang dianggap sebagai dasar pemahaman peradaban modern tentang supremasi hukum di atas kekuasaan.

Buku yang terbit 4 tahun sebelum perjanjian damai Westphalia yang menjadi akhir dari perang agama 30 tahun antara Katolik dan Protestan di Eropa ini, menjadi pembalikan konsep kekuasaan dan hukum. Konsep yang semulanya percaya bahwa “the king is law” – raja adalah hukum – diubah menjadi “law is the king” – hukum adalah raja.

Konteks tulisan Rutherford tersebut kemudian menjadi jalan masuk pemahaman bahwa kekuasaan sebesar apa pun harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Walaupun kelahiran prinsip ini sebetulnya sudah terlihat ketika Raja Henry II mendirikan pengadilan profesional pertama di Westminster, Inggris pada tahun 1230-an, namun garis tulisan Rutherford menjadi penunjuk arah yang lebih jelas terkait konteks kekuasaan kontemporer.

View this post on Instagram

Hukum jadi alat politik petahana? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #hukum #gamesmanship #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 13, 2018 at 8:48pm PST

Memang, tentu saja dalam pelaksanaannya, kekuasaan seringkali membuat orang membalikkan prinsip-prinsip yang sudah dibentuk sejarah itu dengan sesukanya. Hukum kemudian digunakan sebagai alat kekuasaan dan menjadi bagian dari upaya untuk mempertahankan kekuasaan tersebut.

Bahkan, menurut Lynne Henderson dari University of Nevada, karena hukum adalah alat kekuasaan sosial dan politik dan menjadi instrumen utama bagi pemerintah untuk menunjukkan legitimasinya di hadapan masyarakat, seringkali keberadaannya menjadi “rawan” digunakan untuk tujuan-tujuan pembentukan kekuasaan otoritarian. Hukum sebagai instrumen negara yang “memaksa” rakyat kemudian menjadi alat pemaksaan kepentingan kekuasaan.

Lalu, apakah hal itulah yang sedang terjadi pada rezim Jokowi saat ini dalam konteks penggunaan hukum yang oleh oposisi disebut menjadi alat politik kekuasaan?

Jawabannya mungkin benar, tetapi pada titik tertentu saja. Konteks pemerintahan Jokowi belum sampai pada level membalikkan kembali konteks Lex, Rex Rutherford. Namun, karena konteks politik saat ini menjelang Pemilu, maka persepsi yang terbentuk atas hal ini tidak bisa dihindari.

Pasalnya, kondisi jelang Pilpres 2019 membuat irisan antara penegakan hukum dengan konteks penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan menjadi sangat tipis. Irisan itu pun tergantung dari sudut pandang mana persoalan ini dilihat.

Yang jelas, bagi kubu oposisi, kasus-kasus yang menjerat Ahmad Dhani, Habib Bahar bin Smith dan Suhartono dianggap sebagai bagian dari politik kekuasaan, sekalipun jika dilihat secara spesifik, tentu saja ada aturan hukum dan Undang-Undang yang mereka langgar.

Ahmad Dhani didakwa melanggar UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Bahar melanggar UU Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis serta UU ITE, sementara Suhartono melanggar UU Pemilu. Namun, seringkali pemikiran manusia sulit membedakan mana kebenaran dan mana persepsi – hal yang disebutkan oleh pemilik lembaga konsultan Trout & Partners, Jack Trout dalam salah satu tulisannya di Forbes.

Hal inilah yang membuat kasus-kasus hukum tersebut dinilai berdasarkan persepsi yang timbul dan sudut pandang yang dipakai, tanpa mempertimbangkan lagi konteks kebenarannya.

Sementara, dalam hal mencari celah untuk kepentingan kekuasaan seperti yang dituduhkan oleh oposisi, Jokowi memang bisa disebut menjalankan apa yang disebut sebagai political gamesmanship. Terminologi ini diadopsi dari bidang olahraga untuk menggambarkan kondisi ketika seseorang menggunakan segala cara untuk memenangkan pertandingan tanpa benar-benar berbuat curang.

Strategi yang umumnya terjadi adalah mem-push atau mendorong permainan sampai pada titik paling mepet dengan batas kecurangan atau pelanggaran. Artinya, tidak ada pelanggaran yang terjadi, namun sebetulnya juga menyalahi prinsip-prinsip dasar sportivitas.

Gamesmanship memang menjadi lawan dari sportsmanship, di mana istilah yang terakhir dicirikan dengan nilai-nilai sportivitas, menghormati lawan, dan menjunjung nilai-nilai yang dianggap harus dihormati.

Tujuan gamesmanship tentu saja adalah untuk meraih kemenangan sekaligus juga merusak psikologi lawan.

Contohnya seperti yang sering dilakukan oleh atlet badminton, Kevin Sanjaya Sukamuljo yang kerap memprovokasi lawan di lapangan dengan aksi-aksi “tengil”, atau yang umum dilakukan oleh pemain sepak bola dan olahraga lainnya untuk memprovokasi lawan secara psikologis, yang pada titik tertentu berhasil menghancurkan mental bertanding lawan dan merusak permainannya.

Dalam konteks politik, gamesmanship memang sangat umum dilakukan oleh para politisi lewat pernyataan-pernyataan yang menggertak lawan, atau menyerang tanpa melanggar aturan, dan lain sebagainya. Artinya, bukan hanya Jokowi yang bisa melakukan hal ini, tetapi kubu Prabowo pun bisa melakukan hal yang sama.

View this post on Instagram

Isi ceramah mengina presiden, Bahar terancam dipolisikan Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #hatespeech #habibbharbinsmith #habibbahar #uuite #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 29, 2018 at 11:59pm PST

Untungkan Petahana?

Jokowi memang belum bisa dikatakan benar-benar melakukan pembalikan prinsip Lex, Rex. Namun, konteks kekuasaannya sebagai petahana dan aksesnya kepada lembaga-lembaga hukum memang membuat dirinya punya sumber daya yang lebih besar untuk memenangkan pertarungan politik – hal yang oleh banyak ahli politik disebut sebagai incumbent advantages atau keunggulan petahana.

Jokowi sangat mungkin menerapkan gamesmanship dan mem-push strategi kampanye politiknya sampai pada batas mepet dengan kecurangan atau pelanggaran. Persoalannya adalah ketika strategi yang dipakai adalah dengan menggunakan hukum.

Pasalnya, instrumen hukum adalah alat untuk menjamin ketertiban masyarakat. Ketika hukum digunakan oleh pemerintah untuk membentuk persepsi publik atau mencapai kepentingan tertentu, maka suatu saat ada ancaman kehilangan legitimasi yang menghantui. Masyarakat sangat mungkin kehilangan kepercayaan kepada pemerintahan yang berkuasa, bahkan terhadap hukum yang berlaku.

Konteks tersebut tidak akan terjadi jika pemerintahan yang berkuasa benar-benar kuat. Pertanyaannya adalah apakah pemerintahan Jokowi kuat? Jawabannya memang kuat, namun tidak benar-benar kuat. Jokowi masih mungkin digoyang oleh isu-isu berbasis identitas.

Dalam kasus-kasus hukum itu misalnya, sosok Suhartono dan Ahmad Dhani mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Namun, hal yang berbeda jika kita berbicara mengenai Bahar bin Smith yang punya massa kuat. Apalagi sosoknya dipandang sebagai pendakwah yang punya pengaruh.

Pada akhirnya semua akan kembali pada pendekatan yang dipakai oleh Jokowi. Jika berhasil memanfaatkan gamesmanship dengan baik, maka kemenangan sudah ada di depan mata. Tidak ada yang adil dan sportif dalam politik, jenderal! (S13)