PinterPolitik.com

Biasanya jika menyambut sesuatu yang ‘baru’, rasa antusias kadang tidak terbendung. Rasa bahagia dan sukacita kerap menyelimuti untuk menyongsong dunia yang baru. 

Sama halnya dengan pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian ATR/BPN yang saat ini sudah memiliki seragam baru. Bagaimana tidak? pegawai di instansi ini akan mengenakan baret dan tongkat komando. 

Maka, tidak heran jika beberapa pihak menilai seragam ini kental dengan nuansa militer. Bahkan salah satu politisi asal PDIP, Junimart Girsang, mempertanyakan urgensi seragam baru ini karena dianggap bukan merupakan prioritas ketika sedang melaksanakan tugas. 

Namun, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto justru menilai sebaliknya, yakni seragam baru ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dan kewibawaan para ASN. Hmm, apa betul? 

Well, sebenarnya wajar-wajar saja jika Pak Hadi mengatakan perubahan seragam ini bisa meningkatkan kewibawaan. Setiap pemimpin tentu memiliki cara agar instansi yang dipimpin bisa maju dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. 

Terlebih, saat ini, Kementerian ATR/BPN sedang gencar membasmi para mafia tanah yang meresahkan publik. Hmm, apa mungkin seragam bernuansa militer ini perwujudan psywar untuk menakuti para mafia tanah?

Mengacu pada pakar strategi militer Tiongkok kuno Sun Tzu dalam bukunya Art of War, dijelaskan jika perang psikologis atau psywar lebih penting dari perang dengan menggunakan kekuatan pasukan. Alasannya ialah karena taktik ini lebih efektif untuk mengalahkan musuh karena menyerang mental dan pikiran. Hmm, yakin cara ini bakal berhasil? 

Sepertinya bukan perkara mudah untuk mewujudkan hal tersebut apalagi kalau melihat background Pak Hadi yang sejak dulu berkecimpung di sektor udara. Ya, pengalamannya sebagai prajurit hingga menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) membuktikan kemampuannya di langit Indonesia. Wah, kalau soal udara tampaknya kemampuan Pak Hadi tidak perlu diragukan lagi! 

Nah, kali ini jabatan Menteri ATR/BPN yang notabene ‘mengurusi’ tanah tentu menjadi tantangan baru buat mantan Panglima TNI ini. Bayangkan saja, sudah ‘mengudara’ sejak tahun 1986 dan kini diberikan tugas untuk menjadi menteri yang fokus menangani permasalahan lahan atau tanah. Well, sepertinya ini menjadi tantangan tersendiri.

Hmm, kalau diperhatikan tampaknya kisah Pak Hadi ini hampir mirip dengan sosok Aang dalam serial Avatar: The Legend of Aang. Mengapa? Karena Aang merupakan karakter pengendali udara. Nah, kalau begitu sama dengan Pak Hadi bukan? 

Adapun Aang diharapkan bisa menjadi Avatar yang mampu menciptakan perdamaian di bumi dan mengalahkan raja api. Namun, untuk mewujudkannya, Aang harus menguasai empat elemen lainnya, yaitu meliputi air, tanah, dan api. 

Meski demikian, tidak mudah untuk menguasai empat unsur kekuatan itu karena masing-masing suku memiliki ciri khas tersendiri – mulai dari ilmu hingga pakaian yang dikenakan. Aang yang berasal dari suku udara tentu memiliki perbedaan baik dari kekuatan hingga pakaian. Maka, tidak heran jika Aang memerlukan latihan dengan Toph untuk menguasai kekuatan dari unsur tanah. 

Well, mungkin pergantian seragam yang dilakukan Pak Hadi terhadap instansi yang dipimpinnya merupakan bentuk ‘adaptasi’ karena adanya peralihan dari udara menuju ke darat, yaitu tanah. Hmm, atau bisa jadi cara ini merupakan solusi cepat untuk memahami seluk beluk ‘instansi’ yang saat ini ia pegang. 

Mengingat, musuh yang dihadapi bukan perkara mudah karena harus melawan mafia tanah yang meresahkan. Ya, mafia tanah ini ibaratkan raja api yang begitu kuat sehingga sulit untuk ditaklukan. 

Nah, kalau sudah begini tampaknya tidak mudah untuk memadamkan kekuatan raja api apalagi jika hanya mengubah tampilan saja. Tampaknya, Pak Hadi harus berpikir lebih keras untuk mengalahkan raja api jika tidak mempan dengan mengoptimalkan salah satu unsur saja. Wah, jangan-jangan bukan suku udara, tanah maupun air yang bisa ‘kalahkan’ suku api tetapi suku lainnya, yakni suku dinas pemadam kebakaran. Hehe. (G69)

PinterPolitik.com

Seragam anyar akan dikenakan abdi negara di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Ya, sang pucuk pimpinan Menteri ATR/BPN Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto baru saja memberikan penyegaran dalam aspek penampilan jajarannya. Purnawirawan jenderal bintang empat itu menambahkan baret, tanda pangkat, hingga tongkat komando.

Atribut baru yang diluncurkan dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di The Ritz-Carlton Hotel Mega Kuningan, Jakarta, Selasa (26/7)  itu disebutnya demi memberikan kepercayaan diri, kewibawaan, dan motivasi.

Hal tersebut dianggap perlu dilakukan usai dirinya meminta seluruh kepala daerah agar memasukkan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) dan Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) ATR/BPN ke dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Plus.

Seperti yang mudah ditebak, langkah Hadi itu mendapat kritik yang kebanyakan menyoroti konteks dan urgensi pembaharuan seragam itu.

Namun, ketika memaknai kritik dan polemik yang ada secara lebih dalam, penunjukan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN kiranya dapat kembali menjadi satu diskursus menarik.

Dengan ditunjuknya Hadi sebagai menteri yang mengurusi sektor agraria dan pertanahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali memasukkan nama yang sekilas dipandang kurang sesuai dengan latar belakang dan pengalamannya.

Pertanyaan kemudian mengemuka, yakni sejauh mana Hadi dapat menjawab amanah yang diberikan, agar sesuai dengan kehendak dan visi Presiden Jokowi dalam menyelesaikan masalah di sektor tersebut.

Akan tetapi, sebelum menjawab itu, menarik pula kiranya untuk kembali menelisik perihal mengapa Hadi menginisiasi atribut baru kementeriannya?

Filosofi “Kostum” yang Keliru?

Sebuah jurnal yang ditulis Leonard Bickman berjudul The Social Power of a Uniform agaknya dapat menjadi acuan untuk memahami filosofi sebuah seragam.

Mengutip Barry E. Collins, Bertram Raven, dan John Schopler, Bickman menyebutkan social power theory atau teori kekuatan sosial untuk menjawab mengapa impresi dan sikap dapat dipengaruhi oleh sebuah penampilan.

Secara singkat, teori itu menyebutkan bahwa derajat kepatuhan akan perintah sebagian ditentukan oleh karakteristik orang yang memberi perintah.

Bickman kemudian melakukan sintesa teori tersebut pada publikasi Nathan Joseph dan Nicholas Alex yang berjudul The Uniform: a sociological perspective, bahwasanya fungsi seragam di antaranya sebagai identifikasi status pemakainya, keanggotaan kelompok, dan legitimasi dalam berbagai pola interaksi yang terjadi.

Intinya, esensi sebuah atribut atau seragam dapat menggambarkan hierarki, impresi koersi, punishment, dan reward yang mana semua itu berujung pada kepatuhan.

Dengan kata lain, jika dimaknai untuk memberikan kepatuhan agar para pegawai Kementerian ATR/BPN demi kinerja positif penyelesaian persoalan agraria dan pertanahan, Hadi tidak keliru.

Akan tetapi, ketika tujuan yang disampaikan Menteri Hadi hanyalah sebatas memberikan kepercayaan diri dan kewibawaan, kiranya penambahan atribut itu kurang tepat.

Apalagi, konteks koersi, punishment, dan reward dari seragam yang dikemukakan Bickman lebih relevan diterapkan dalam hierarki kemiliteran dan penegak hukum. Sementara, Kementerian ATR/BPN memiliki tupoksi yang tidak demikian.

Kritik tersebut juga selaras dengan apa yang disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang.

Politisi PDIP itu mengatakan bahwa atribut baru itu tidak dibutuhkan dalam menjalankan tugas maupun fungsi Kementerian ATR/BPN, terlebih dalam pemberantasan mafia tanah.

Junimart menambahkan, pejabat di Kementerian ATR/BPN bukanlah penegak hukum maupun penyidik yang harus tampak memberikan citra tertentu dalam pelaksanaan tugasnya.

Lebih spesifik, kritik juga hadir dari Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar yang menyebut seragam baru itu sama sekali tidak penting.

Penyegaran seragam itu ia nilai tidak memiliki urgensi dan keterkaitan dengan kompleksitas permasalahan agraria Indonesia, di mana ketimpangan penguasaan atas tanah cukup tinggi.

Selain itu, tidak hanya seragam, namun juga korelasi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Hadi di ATR/BPN dengan latar belakangnya yang merupakan seorang militer agaknya kembali menguak karakteristik pemerintahan Presiden Jokowi.

Sepanjang sejarahnya, hanya ada satu nama purnawirawan TNI yang duduk di kursi institusi tersebut, yakni Letnan Jenderal TNI (HOR) (Purn.) Ary Mardjono. Itupun hanya dua bulan di akhir periode Orde Baru, dari 14 Maret sampai 21 Mei 1998.

Lalu, pertanyaannya, mengapa Hadi dipercaya Presiden Jokowi untuk mengurus sektor agraria dan pertanahan Indonesia saat ini?

Sekuritisasi, Visi Jokowi?

Impresi sekilas mengenai ketidaksesuaian latar belakang dengan tupoksi tak hanya tersorot kepada Hadi. Sebelumnya, ada nama Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin yang tidak memiliki latar belakang sedikitpun di bidang medis dan menariknya ia menggantikan Letjen TNI (Purn.) Terawan Agus Putranto.

Pun, ada pula Jenderal TNI (Purn.) Fachrul Razi yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama (Menag) sejak Oktober 2019 hingga Desember 2020 silam yang kemudian digantikan oleh Yaqut Cholil Qoumas.

Dengan kata lain, latar belakang susunan menteri di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi agaknya dapat dilihat berdasarkan urgensi terdekat terkait dinamika prioritas kebijakannya.

Saat ini, konfigurasi menteri berlatar belakang militer sendiri menempati posisi-posisi kunci, seperti Luhut Binsar Pandjaitan yang menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Prabowo Subianto yang menjabat Menteri Pertahanan (Menhan), serta Hadi.

Evan A. Laksmana dalam Civil-Military Relations under Jokowi: Between Military Corporate Interests and Presidential Handholding menyebutkan bahwa militer telah berperan penting dalam menjalankan agenda politik Presiden Jokowi sejak periode pertama kepemimpinannya.

Mengacu pada perspektif tersebut, Presiden Jokowi awalnya hanya menggunakan strategi dengan mengandalkan militer seperti Luhut hingga Hendropriyono, untuk menutup kelemahannya dalam mengelola hubungan dengan militer plus menyeimbangkan koalisi politik.

Lambat laun, Presiden Jokowi memperluas koneksi dan simbiosisnya dengan militer melalui restu penempatan sosok militer di sejumlah kementerian dan lembaga.

Militer, kemudian tampak menjadi kelompok yang tidak tergantikan untuk memuluskan kebijakan maupun langkah politik sang mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Penunjukkan sosok militer dibanding mengedepankan kesesuaian representasi keilmuan seolah menjadi tanda pendekatan sekuritisasi dan otoritatif, sebagaimana yang dikatakan anggota Penelitian dan Pengembangan (Litbang) PinterPolitik Khairul Fahmi, saat menganalisa maksimalisasi militer dalam penanganan Covid-19.

Pendekatan itu pula yang kiranya melatarbelakangi keputusan Presiden Jokowi untuk menunjuk Hadi sebagai Menteri ATR/BPN.

Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam Security: A New Framework for Analysis mendefinisikan sekuritisasi sebagai proses di mana aktor negara mengubah subyek dari masalah politik biasa menjadi masalah “keamanan”, sehingga memungkinkan cara luar biasa digunakan atas nama keamanan.

Lantas, apa urgensi penunjukan Hadi?

Sebagaimana yang diketahui, persoalan agraria dan pertanahan – terutama pembebasan lahan bagi infrastruktur pemerintah – menjadi prioritas yang terus dikebut Presiden Jokowi di sisa masa jabatannya.

Pembebasan lahan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu prioritas yang diamanatkan RI-1 kepada Hadi untuk diakselerasi.

Meski bukan berlatar belakang prajurit teritorial, ada kemungkinan bahwa Hadi dianggap dapat memaksimalkan jejaringnya saat menjabat Panglima TNI yang belum genap satu tahun ditinggalkannya untuk mendukung tupoksi tersebut.

Terlebih, IKN Nusantara menjadi ambisi besar pemerintahan Jokowi yang bisa saja dianggap dapat lebih cepat dan efektif ditangani dengan pendekatan sekuritisasi, sebagaimana yang telah dilakukannya dalam penanganan puncak Pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, akan cukup menarik untuk menantikan gebrakan sesungguhnya yang akan diperlihatkan Hadi sebagai Menteri ATR/BPN, di samping pembaharuan atribut ala kemiliterannya yang menuai kontroversi. (J61)