Waduh, semoga jangan sampai ada kasus ini ya di Indonesia

Salah satu perusahaan pembuat vaksin Covid-19, AstraZeneca belakangan jadi sorotan karena akui vaksin buatannya bisa timbulkan efek samping yakni pembekuan darah, kendati hal tersebut diklaim AstraZeneca kemungkinan terjadinya sangat kecil. 

Pengakuan ini diketahui dilakukan setelah AstraZeneca digugat oleh 51 korban efek samping vaksin di Inggris. 

Covid-19 memang telah menjadi permasalahan pelik yang dihadapi masyarakat global kurang lebih 2 tahun terakhir. Selain karena efeknya terhadap kehidupan sehari-hari. Mulai dari pola kerja, sosialisasi, dan lain-lain. Covid-19 memang melahirkan banyak perdebatan di sektor kesehatan global.

Salah satunya adalah terkait The Big Pharma! Narasi dan istilah big pharma itu sendiri memang berkembang menjadi teori konspirasi yang menuduh perusahaan-perusahaan ini mengambil untung dari masalah kesehatan masyarakat. Tapi satu hal yang pasti, mereka kini telah sangat powerful dan mempengaruhi kebijakan negara dan masyarakat global. Bahkan, banyak masalah kesehatan yang tak akan selesai tanpa research and development dari perusahaan-perusahaan ini.

Inilah Warna Industri The Big Pharma!

PinterPolitik.com

Sudah jadi tanggung jawab masyarakat apabila pemerintahnya mengalami kesulitan dalam menentukan atau menjalankan kebijakan. Biasanya, dalam sebuah demokrasi, masyarakat bisa memberikan aspirasi agar jalannya pemerintahan senantiasa sesuai dengan kepentingan rakyat.

Nah, mungkin nih, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga perlu diberi sejumlah masukan nih. Apalagi nih, publik lagi diramaikan dengan isu kehalalan vaksin AstraZeneca yang sempat diduga mengandung tripsin babi. Waduh, padahal, kan penting vaksin untuk menghadapi pandemi Covid-19.

Tapi pihak AstraZeneca sudah memberi penegasan sih kalau vaksin mereka tidak mengandung produk turunan babi ataupun produk hewani lainnya.

Akhirnya, sebuah usulan pun datang. Salah satunya berasal dari Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Kata Pak Burhanuddin, inilah saatnya pemerintah menggandeng Habib Rizieq Shihab (HRS) untuk menjadi influencer untuk vaksinasi AstraZeneca lho.

Wah, apa yang dibilang oleh Pak Burhanuddin ini bisa jadi benar nih. Soalnya nih, seperti yang kita ketahui bersama, HRS ini memiliki pengaruh yang cukup besar lho. Coba aja tanya Pak Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok kalau nggak percaya. Hehe.

Baca Juga: Kerumunan Jokowi vs Habib Rizieq

Hmm, mimin jadi ingat dengan salah satu influencer yang ikut gelombang vaksinasi bersama Presiden Jokowi. Kalau nggak salah, ada tuh influencer yang malah datang ke pesta dengan penerapan protokol kesehatan yang minim. Lagi-lagi, kalau nggak percaya, coba tanya aja Pak Ahok. Hehe.

Tapi nih, kalau pemerintah benar menggandeng HRS, pemerintah sepertinya nggak perlu merasa khawatir kejadian serupa terulang tuh. Mengingat HRS kini tengah ditahan, nggak mungkin lah bakal datang ke pesta sambil nyanyi-nyanyi bersama di depan penonton. Upss.

Mungkin nih, pemerintahan Jokowi bisa meniru film Suicide Squad (2016) dalam menanggapi usulan vaksinasi HRS ini. Bagi yang pernah nonton, pasti tahu kalau ternyata penyelamat dunia sebenarnya di film itu justru bukan para pahlawan super, melainkan para penjahat super yang juga sebelumnya ditahan tuh.

Hmm, kenapa ya kok malah para penjahat seperti Harley Quinn, Headshot, dan El Diablo yang dipilih otoritas pemerintah guna menyelamatkan dunia melalui kelompok Task Force X? Katanya sih, karena dunia dalam bahaya gara-gara era pahlawan telah berakhir dengan kematian Superman.

Wah wah, apakah HRS ini bakal jadi semacam ‘Suicide Squad’ selanjutnya nih? Mungkinkah ada sosok “pahlawan” yang mampu menyelamatkan vaksinasi AstraZeneca oleh pemerintahan Jokowi dari bahaya ancaman polemik kehalalan? Mari kita tunggu aja lah ya kelanjutannya. (A43)

Baca Juga: Habib Rizieq Kalahkan Puan Maharani

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

AstraZeneca mungkin jadi salah satu produsen vaksin Covid-19 yang beberapa hari terakhir ini mencuri perhatian publik. Bukannya gimana-gimana ya, vaksin yang diproduksi oleh perusahaan Ingriss-Swedia ini awalnya menimbulkan masalah di beberapa negara Eropa karena disebut menyebabkan pembekuan darah.

Persoalannya jadi tambah pelik karena vaksin tersebut sudah datang 1,1 juta dosis ke Indonesia. Dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pihaknya baru tahu kalau vaksin tersebut ternyata memiliki masa kadaluarsa hingga bulan Mei 2021.

Baca Juga: Nasdem Lebih Cocok Dengan Ridwan Kamil

Kini masalah lagi datang. Pasalnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengumumkan vaksin produksi AstraZeneca ini mengandung tripsi babi. Dalam pernyataan resminya, vaksin ini disebut haram.

Namun, vaksin tersebut tetap boleh digunakan karena situasinya sedang darurat dan mendesak. MUI sendiri menyebutkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam mengkaji AstraZeneca berbeda dengan vaksin Sinovac.

MUI memberangkatkan tim ke lokasi produksi Sinovac di Tiongkok, untuk menilai kehalalan vaksin tersebut. Sedangkan untuk AstraZeneca, MUI mengambil penilaian dari pertimbangan data-data yang diterima saja.

Wih, bakal makin ramai nih kalau kayak gini ceritanya. AstraZeneca sendiri sudah membantah terkait keberadaan kandungan babi dalam produknya. Dalam keterangan resminya, pihak AstraZeneca mengatakan vaksin mereka merupakan vaksin vektor virus yang tidak mengandung produk berasal dari hewan.

Hmm, bakal bikin masyarakat ragu nih untuk mau divaksin kalau udah kayak gini persoalannya.

Tapi, dari semua masalah ini, yang paling pusing tentu saja Menkes Budi Gunadi Sadikin. Ya iyalah, kalau vaksin ini kadaluarsa atau tidak mau digunakan oleh masyarakat, siapa hayoo yang harus bertanggungjawab? Soalnya beli vaksinnya kan pakai uang negara dan harganya nggak murah cuy.

Makanya, Menkes Budi bisa dibilang kena getahnya. Kini persoalan vaksin AstraZeneca ini berasa kayak bom waktu gitu. Tik tok tik tok – bukan main TikTok loh ya, tapi ini kayak timer bom waktu ala tokoh Trickster di serial The Flash. Hmm, menarik untuk ditunggu akhir saga Menkes Budi ini. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah berbagai uji coba dilakukan oleh banyak perusahaan besar dunia untuk menyempurnakan vaksin Covid-19, kini komoditas medis yang satu ini sudah memasuki tahap-tahap akhir pengujian, dan bahkan tinggal menunggu waktu untuk bisa digunakan oleh masyarakat luas.

Hal ini tentu menjadi harapan tersendiri bagi para pemimpin negara-negara di dunia agar setidaknya bisa mengeluarkan negaranya masing-masing dari persoalan-persoalan pelik yang ditimbulkan oleh virus yang satu ini.

Beberapa pemimpin mungkin begitu excited alias “gembira”, sampai-sampai menargetkan dengan cepat agar vaksin tersebut bisa segera diaplikasikan kepada masyarakat. Salah satunya adalah Presiden Jokowi.

Nggak tanggung-tanggung, Jokowi awalnya sempat menargetkan agar vaksin Covid-19 ini bisa digunakan pada Desember 2020. Nggak heran pada akhirnya Indonesia “berburu” vaksin ke berbagai negara.

Mulai dari Tiongkok, hingga AstraZeneca yang merupakan perusahaan Inggris-Swedia, lalu juga mulai menjajaki produk vaksin buatan perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat (AS).

Sayangnya, harapan dan target cepat Pak Jokowi itu sepertinya sedikit meleset. BPOM sebagai salah satu pihak yang bertanggungjawab menilai apakah sebuah produk obat atau makanan bisa diedarkan atau tidak, sudah memberikan pernyataan bahwa vaksin Covid-19 baru bisa digunakan pada Januari 2021.

Hmm, dari pernyataan tersebut, setidaknya ada dua hal yang bisa dijadikan catatan pinggir. Pertama, memang keberadaan vaksin yang dimaksud belum dapat buru-buru dikeluarkan karena punya risiko. Kedua, atau jangan-jangan memang bawahan dan pembantu-pembantunya Pak Jokowi tidak bisa mengimbangi target dan kecepatan kerjanya sang presiden.

Kalau alasan peertama yang benar, maka bisa dimaklumilah. Tapi, kalau alasannya adalah yang kedua, maka patut dipertanyakanlah. Hehehe.

Hmmm, bicara soal cepet-cepetan bikin jadi keingat sama Pak Jusuf Kalla (JK). Doi kan sangat terkenal dengan tagline “Lebih Cepat Lebih Baik”. Slogan ini jadi senjata kampanyenya di tahun 2009 lalu saat memutuskan untuk maju sebagai calon presiden.

Nah, jangan-jangan, Pak JK berhasil nih “menanamkan” prinsip cepat-cepatan itu ke Pak Jokowi. Jadinya apa-apa pengen diselesaikan secara cepat. Uppps. Sayangnya, yang jadi pembantu di kabinet dan di bawah-bawahnya nggak bisa mengimbangi kecepatan.

Ibaratnya Pak Jokowi ini kayak The Flash alias Barry Allen – superhero yang bisa bergerak sangat cepat. Makanya, doi jadi pengen semuanya dikerjakan dengan cepat. Sayangnya, teman-temannya manusia biasa semua. Jadinya sulit buat ngimbangin.

Hmm, tapi hati-hati juga loh. Soalnya di seri The Flash, yang jadi tokoh antagonis utamanya adalah Eobard Thawne aka Harrison Wells, yang tidak lain adalah orang yang mengajari Barry menjadi manusia cepat.

Wait, berarti maksudnya yang jahat itu adalah si itu, eh siapa maksudnya? Uppps. Hati-hati loh, UU ITE menanti. Hehehe. (S13)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hembusan angin segar atas upaya pemerintah untuk memborong vaksin Covid-19 dari berbagai produsen asing mendapat praduga pesimisme empiris dari beberapa ahli yang meragukan efektivitas dari antivirus tersebut.

Epidemiolog Griffith University Dicky Budiman misalnya, menyebut bahwa pemerintah harus berhati-hati dengan implementasi program vaksinasi Covid-19 pada November 2020 mendatang. Karena hingga saat ini Ia menganggap belum ada vaksin yang dinyatakan lulus uji secara ilmiah, standar keamanan, dan efektivitas.

Belajar dari pandemi flu babi, inisiatif banyak negara untuk menggunakan vaksin yang belum selesai riset dan uji klinis telah menyebabkan musibah yang fatal. Kala itu, terjadi narkolepsi, gangguan neurologis kronik akibat otak kehilangan fungsi pengaturan bangun dan tidur pada sebagiana pengguna vaksin.

Hal serupa juga dikemukakan Prof. Kusnandi Rusmil yang merupakan Ketua Tim Uji Riset Vaksin Covid 19, Universitas Padjajaran (Unpad), hingga Epidemiolog Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono.

Sementara ahli biostatistik dari University of Florida Dr. Natalie Dean menyebut bahwa vaksin generasi pertama memiliki tingkat keampuhan dan efektivitas yang kecil untuk diharapkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Airlangga Hartarto menyiratkan tingginya keseriusan pemerintah saat mengumumkan bahwa ratusan juta dosis vaksin akan didatangkan dari sejumlah produsen vaksin luar negeri seperti Sinovac, Cansino, Sinopharm, hingga AstraZeneca.

Khusus produsen terakhir, Airlangga mengatakan bahwa pemerintah akan memesan 100 juta dosis dari produsen asal Britania Raya tersebut dan telah menyiapkan down payment atau uang muka sebesar US$ 250 juta atau sekitar atau Rp 3,67 triliun.

Lebih lanjut, sosok yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan berdasarkan hitungan pemerintah, total masyarakat Indonesia yang akan divaksinasi sebanyak 160 juta orang dengan kebutuhan 320 juta dosis vaksin. Dari total tersebut, Airlangga memastikan kebutuhan untuk 135 juta orang sudah diamankan dengan ketersediaan hingga 270 juta dosis tahun depan.

Vaksinasi itu diprioritaskan pada mereka yang memiliki tingkat kerentanan terkena virus yang tinggi, mulai dari tenaga kesehatan, aparat keamanan, petugas pelayanan publik, serta tenaga pendidik.

Pemerintah sendiri telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi untuk mengakselerasi upaya tersebut.

Dengan asumsi bahwa keraguan para ahli seperti yang telah disebutkan sebelumnya tentu telah dikalkulasi, mengapa pemerintah tetap bersikeras memborong vaksin dengan nilai fantastis dan mengakselerasi vaksinasi Covid-19 secepat mungkin? Serta apakah ada makna tertentu dari upaya tersebut dengan prominennya peran Airlangga secara spesifik di dalamnya?

Alternatif Logis?

Berdasarkan sejarahnya, proses dan implementasi sebuah vaksinasi memang cukup problematik. Apalagi ketika bersentuhan dengan aspek politik dari kebijakan pemerintah yang mendasari pengadaan vaksin beserta upaya vaksinasi massal itu sendiri.

Christine Holmberg, Stuart Blume, dan Paul Greenough dalam The Politics of Vaccination menyebutkan bagaimana aspek politik cukup berpengaruh di balik kebijakan vaksinasi nasional, seperti yang terjadi di sejumlah negara komunis Eropa Timur saat perang dingin, hingga kebijakan pengadaan vaksin yang bersinggungan dengan keamanan nasional di Meksiko saat mengupayakan vaksinasi wabah cacar di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

Sementara untuk melihat motifnya, secara umum upaya pengadaan vaksin beserta proses vaksinasi untuk menangkal sebuah wabah juga dapat dilihat sebagai sebuah bentuk political survival atau keberlangsungan politik bagi sebuah pemerintahan.

Konsep political survival sendiri disinggung oleh Lindsay Whitfield dan Ole Therkildsen dalam tulisannya yang berjudul What Drives States to Support the Development Of Productive Sectors?: Strategies Ruling Elites Pursue for Political Survival and Their Policy Implications.

Menurut Whitfield dan Therkildsen, political survival merupakan motivasi utama dan kunci mengapa penguasa atau pemerintah mendorong kebijakan tertentu. Kebijakan penyediaan “kebutuhan”, terutama yang esensial digunakan secara strategis untuk “membeli” sesuatu dari publik seperti reputasi, citra, dan dukungan.

Pada konteks pengadaan vaksin secara masif yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, agaknya dapat dimaknai sebagai bentuk political survival dari pemeritahan di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebagaimana yang telah diketahui, sejauh ini penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia masih terus menghadapi tantangan yang kian hari kian problematis. Persoalan terkait anggaran yang tidak terserap maksimal hingga kemampuan teknis menekan penyebaran virus, terus mendapat sorotan yang kebanyakan tak menguntungkan bagi citra pemerintah.

Tentu dengan menempuh langkah signifikan dengan memborong ratusan juta vaksin secara politis akan jauh lebih baik dibandingkan tidak melakukan apa-apa atau menunggu vaksin benar-benar ampuh yang penuh dengan ketidakpastian.

Langkah dan keseriusan yang ditunjukkan itu juga secara strategis akan menjadi political survival pemerintah di depan publik atas reputasi yang kurang positif selama penanganan pandemi.

Dan nyatanya, Indonesia juga tak sendiri. Ketika negara berkembang lain seperti India, Turki, Thailand, hingga Kazakhstan disebut menjadi “pemburu” vaksin Covid-19 yang cukup aktif.

Sejumlah negara tersebut juga dinilai sedang mengupayakan political survival di balik memaksimalkan pengadaan vaksin Covid-19, ketika penanganan pandemi maupun kondisi politik domestiknya dinilai kurang memuaskan publik seperti yang terjadi di India maupun Thailand.

Tak hanya itu, Operation Warp Speed untuk menggenjot temuan dan produksi vaksin di Amerika Serikat (AS) pun disebut merupakan strategi political survival dari Presiden Donald Trump demi menyongsong Pilpres November mendatang.

Pada konteks Indonesia sendiri, sosok yang cukup sering tampil dan menonjol di balik upaya pengadaan vaksin Covid-19 secara masif ialah Airlangga Hartarto. Menjadi menarik untuk ditelisik, selain karena dinilai merupakan kombinasi dari posisi yang diampunya plus sebagai bentuk political survival pemerintah, apakah eksistensi Airlangga memiliki tujuan politis lain di masa yang akan datang?

Airlangga Suksesor Jokowi?

Ashutosh Dwivedi, Deepak Mishra, dan Prem Kumar Kalra dalam Handling Uncertainties – Using Probability Theory to Possibility Theory mengemukakan teori kemungkinan dan probabilitas sebagai jawaban dari sebuah kondisi ketidakpastian yang tak dapat kita hindari dalam kehidupan nyata.

Singkatnya, jalan terbaik yang dapat ditempuh untuk keluar dari ketidakpastian, yakni dengan memaksimalkan segala probability dan possibility atau berbagai kemungkinan yang ada selama masing-masing memiliki tingkat keterbatasan dan peluang tertentu.

Pada konteks berbagai ketidakpastian dari dan akibat pandemi Covid-19, upaya menemukan vaksin terbaik telah menjadi hal yang vital dan kian signifikan. Meski jamak dipertanyakan keampuhan dan efektivitasnya, permintaan akan vaksin sesegera mungkin nyatanya tak hanya datang dari negara-negara berkembang seperti yang telah disebutkan diatas.

Selain mengembangkan secara mandiri, negara-negara maju seperti Australia, Inggris, bahkan AS pun berlomba-lomba mendatangkan dan bekerja sama dengan produsen vaksin asing yang sebagian besar berasal dari episentrum awal Covid-19 yakni Tiongkok, yang kemungkinan memiliki formula vaksin termutakhir.

Artinya, dengan berangkat dari teori yang Dwivedi, Mishra, dan Kalra kemukakan dan di luar kekhawatiran para ahli akan kemungkinan ketidakampuhan vaksin, terdapat kemungkinan pula bahwa pesimisme tersebut keliru dan vaksin yang ada saat ini – yang kebanyakan berasal dari Tiongkok – memang telah siap.

Dari asumsi itulah, menjadi lumrah kiranya mengapa pemerintah Indonesia berkenan mendatangkan ratusan juta dosis vaksin Covid-19 yang juga jamak berasal dari Tiongkok.

Dan jika skenario tersebut berhasil di tanah air, tentu akan menjadi sebuah pencapaian monumental tersendiri, utamanya bagi pihak dan sosok yang selama ini menjadi focal point dalam pengupayaan vaksin Covid-19 di Indonesia.

Salah satu sosok yang jamak terlihat signifikan ialah Airlangga Hartarto. Presiden Jokowi kemungkinan memang memberikannya posisi sebagai Ketua KPCPEN untuk maksud tertentu.

Kepercayaan yang dapat dikatakan sebagai sebuah political endorsement atau dukungan politik tersendiri, ketika berhadapan pada konteks urgensi vaksinasi Covid-19 plus dengan probabilitas keberhasilannya yang dinilai akan sangat berharga bagi modal dan kiprah politik Airlangga ke depannya.

Tentu kiprah dalam kontestasi elektoral 2024, di mana Presiden Jokowi pun secara politik mungkin saja memposisikan Airlangga sebagai sosok pimpinan partai politik yang cukup berjasa selama masa kepresidenannya. Dan akan dirasa fair dan logis apabila mengendorse Airlangga melalui berbagai posisi strategis dengan kemungkinan-kemungkinan pencapaiannya.

Lantas, apakah keberadaan prominen Airlangga di balik upaya vaksinasi Covid-19 ini akan menjadi modal berharga bagi karier politiknya di 2024? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.