Beberapa survei menunjukkan bahwa tingkat optimisme di masyarakat terus menurun. Mungkinkah ada pendambaan akan penjenamaan yang jelas di bawah pemerintahan Prabowo Subianto?

PinterPolitik.com

“Political marketing practice also includes a more relational strategy, using marketing to create long-term positive relationships between voters and political elites that help sustain politicians in times of crisis or failure and enable them to enact transformational leadership decisions.” – Jennifer Lees-Marshment, Political Marketing: Principles and Applications (2019)

Cupin menghela napas panjang di sebuah warung kopi kecil di sudut Jakarta, matanya terpaku pada layar ponsel yang memuat grafik Indeks Optimisme 2025. Ia bergumam lirih, “Lho kok turun ya? Padahal kemarin aku semangat banget lihat rencana pembangunan baru.” 

Grafik itu menunjukkan skor optimisme masyarakat anjlok ke 5,51 dari 7,77 pada 2023—angka yang netral, tidak pesimis, tapi juga belum berani berharap banyak.

Di meja sebelah, dua pegawai muda membahas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, dimensi yang diukur survei GoodStats tersebut. Cupin mendengar sekilas ketika salah satunya menyebut “paling parah justru politik dan pemerintahan,” yang memang mencatat indeks terendah: 3,87, turun dari 5,72 dua tahun sebelumnya. 

Bagi Cupin, ini semacam tanda tanya besar: kenapa rasa percaya kepada kepemimpinan bisa jatuh sedalam itu?

“Padahal budaya dan kreativitas kita masih tinggi optimisme, lho. Kok yang politik malah jeblok?” Cupin menggaruk kepala. 

Memang, sektor budaya mencatat 6,75, seolah masyarakat masih percaya pada daya kreasi dan inovasi, namun belum yakin dengan arah kepemimpinan. Ia teringat masa kecilnya ketika orang-orang bicara penuh semangat tentang “masa depan emas Indonesia,” kini percakapan itu terasa lebih hambar.

Fenomena ini jadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah. Cupin membatin, “Kalau bisa bikin orang percaya lagi, bakal luar biasa efeknya.” Optimisme bukan cuma soal ekonomi atau program teknis, tapi juga persepsi dan keyakinan kolektif. 

Tapi bagaimana sebenarnya optimisme publik bisa dipupuk kembali lewat strategi komunikasi politik? Apakah ada contoh nyata dari negara lain yang bisa menjadi inspirasi Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Belajar dari “Malaysia Madani”

Sore itu Cupin memutuskan membuka buku catatan lamanya tentang komunikasi politik. Ia ingat pernah membaca tentang Jennifer Lees-Marshment, akademisi Inggris yang sering disebut pionir kajian political marketing. 

Dalam bukunya Political Marketing: Principles and Applications, Lees-Marshment menjelaskan branding politik bukan sekadar logo atau slogan, melainkan rangkaian simbol, cerita, dan pengalaman yang membuat masyarakat merasa “ini pemimpin kita.” Cupin menandai kalimat itu dengan spidol, merasa cocok dengan situasi Indonesia sekarang.

“Jadi branding politik itu kayak ngeracik bumbu ya?” gumam Cupin sambil tersenyum. Ia membayangkan seperti pedagang bakso di kampungnya yang bukan hanya jualan rasa enak, tapi juga keramahan dan cerita di baliknya, sehingga pembeli merasa punya ikatan emosional. 

Lees-Marshment menekankan bahwa melalui branding, pemimpin bisa membedakan diri dari pesaing sekaligus menumbuhkan hubungan jangka panjang dengan rakyat. Ini bukan trik instan, melainkan proses konsisten yang menanamkan harapan.

Cupin lalu teringat contoh yang sering disebut dosennya dulu: Anwar Ibrahim di Malaysia dengan konsep “Malaysia Madani.” Branding ini bukan cuma tagline; ia berfungsi sebagai payung kebijakan yang merangkul keberlanjutan, kesejahteraan, inovasi, rasa hormat, kepercayaan, dan kasih sayang. 

Cupin membaca artikel yang menjelaskan bagaimana narasi ini membuat masyarakat Malaysia merasa terlibat dalam visi baru negaranya. Ia terkekeh, “Nah ini, kayak punya tema cerita yang bikin semua orang semangat.”

Bahkan dalam sejarah dunia, Cupin menemukan kisah Franklin D. Roosevelt saat memimpin Amerika Serikat di era The Great Depression pada tahun 1930-an. Melalui program “The New Deal,” Roosevelt bukan hanya meluncurkan kebijakan ekonomi dan sosial, tetapi juga menyalakan spirit optimisme di hati rakyat yang sedang putus asa. 

Cupin membayangkan betapa beratnya situasi kala itu, tapi Roosevelt berhasil menyampaikan pesan moral bahwa masa depan bisa diperbaiki lewat kolaborasi. Ia berkata pada dirinya sendiri, “Kalau di Amerika aja bisa, kenapa kita enggak?”

Dua contoh ini memperlihatkan, kata Cupin, bahwa branding politik yang efektif harus memadukan visi konkret dan nilai-nilai emosional yang dekat dengan masyarakat. Seperti kata Lees-Marshment, citra politik yang baik adalah narasi yang hidup, bukan poster yang mati. 

Cupin menulis di catatannya: “Optimisme itu energi sosial. Branding itu mesinnya.” Ia merasa mendapat pencerahan kecil tentang cara memulihkan kepercayaan publik.

Namun, bagaimana penerapan prinsip-prinsip ini di konteks pemerintahan Prabowo Subianto? Apakah konsep Asta Cita sudah cukup menjadi narasi yang menggerakkan optimisme publik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mencari Jenama: “Indonesia ……”

Malam itu Cupin menonton berita tentang Presiden Prabowo Subianto yang memperkenalkan konsep Asta Cita sebagai payung visi pembangunan nasional. Di layar televisi, grafis warna-warni menjelaskan delapan cita-cita besar itu. 

Cupin mengangguk, “Bagus sih idenya. Tapi orang-orang di kampungku ngerti enggak ya artinya?” Ia merasa Asta Cita punya nilai aspiratif, tapi belum terasa sebagai cerita yang menyentuh hati masyarakat luas.

Di catatan kecilnya, Cupin menulis: “Branding yang kuat harus bicara ke semua orang, bukan hanya elit.” Ia teringat lagi pada Lees-Marshment yang menekankan pentingnya komunikasi emosional dan simbolik. 

Slogan yang berulang tanpa pengalaman nyata hanya akan jadi gema di ruang kosong. Cupin membayangkan jika Asta Cita dipresentasikan dengan kisah-kisah nyata, wajah-wajah rakyat, dan simbol yang familiar, mungkin resonansinya akan lebih besar.

Baginya, membangun jenama pemerintahan Prabowo bukan sekadar soal memperkenalkan program, tapi menghidupkan narasi optimisme yang terasa autentik. 

“Kayak nonton film,” pikir Cupin. “Kalau cuma poster, orang enggak nonton. Tapi kalau trailernya bikin penasaran dan ceritanya nyambung sama hidup kita, kita rela bayar tiket.” Cupin menulis di buku catatan, “Narasi yang menyentuh + kebijakan nyata = optimisme terbangun.”

Era digital dan media sosial membuat tantangan ini makin rumit. Cupin melihat timeline-nya dipenuhi meme, komentar, dan kritik yang kadang jauh dari substansi kebijakan. “Kalau komunikasinya enggak adaptif, ya kalah sama meme,” ia tersenyum pahit. Artinya, strategi komunikasi harus transparan, fleksibel, dan jujur agar publik merasa dilibatkan, bukan digurui.

Cupin lalu menuliskan kesimpulan kecil untuk dirinya: “Optimisme itu bahan bakar, branding itu kendaraan. Pemimpin yang baik tahu cara mengemudikan keduanya.” Dengan branding yang terstruktur, terencana, dan inspiratif, pemerintah dapat menanamkan keyakinan bahwa masa depan Indonesia sedang dibangun bersama rakyat. 

Cupin menutup catatan itu dengan satu kalimat penuh harap: “Jenama politik sejatinya bukan tentang citra semu, melainkan tentang menyalakan api kepercayaan.” (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Kejaksaan Agung di era Presiden Prabowo Subianto tampak menjadi ujung tombak pemberantasa korupsi kelas kakap yang secara total merugikan negara hingga beberapa digit triliun rupiah. Lantas, dengan diiringi penguatan kelembagaan, baik secara regulasi dan struktural, mengapa Kejagung? Serta apa yang dapat dimaknai bagi masa depan penegakan hukum di Indonesia?

PinterPolitik.com

Memasuki setengah tahun lebih pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, penegakan hukum terhadap korupsi kembali menjadi sorotan utama.

Salah satu program unggulan dalam Asta Cita Prabowo-Gibran menegaskan komitmen memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba. Tentuu, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif.

Dalam konteks ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tampil sebagai aktor kunci, seolah berada di garda terdepan dalam pemberantasan korupsi.

Sejumlah kasus besar yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan transformasi peran Kejagung. Bukan lagi sekadar institusi penuntut umum, lembaga ini kini dipersepsikan sebagai leading institution dalam melawan korupsi sistemik.

Kasus-kasus mencolok seperti mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, skandal BTS Kominfo, mafia timah, hingga makelar kasus di Mahkamah Agung (MA) menjadi bukti konkret tajinya.

Dalam kasus-kasus tersebut, negara dirugikan hingga ratusan, bahkan mungkin ribuan triliun rupiah, angka yang mencerminkan skala kerusakan struktural dan lemahnya pengawasan dalam institusi negara selama ini.

Di awal masa jabatan pemerintahan baru, Kejagung kembali menjadi sorotan. Dugaan korupsi pada pengadaan laptop di Kemendikbudristek era Nadiem Makarim serta skandal rasuah Sritex menandai babak lanjutan dari konsistensi kerja penindakan.

Presiden Prabowo memberi sinyal penguatan, bukan hanya dalam bentuk politik simbolik, tapi juga dukungan konkret. Mulai dari keterlibatan TNI dalam operasi pengamanan hingga regulasi hak imunitas bagi aparat penegak hukum, yang meski menuai kontroversi, memberi sinyal arah kebijakan yang law-enforcement centric.

Dengan situasi ini, muncul pertanyaan konseptual yang mendasar, yakni apakah yang tengah Indonesia saksikan adalah kebangkitan institusional Kejagung sebagai pilar utama reformasi hukum?

Punten! Kejagung is in The House

Untuk membaca dinamika ini secara lebih jernih, lensa teoretis new institutionalism kiranya dapat menjadi teropong, khususnya konsep actor embeddedness dan path dependency.

Kejagung sebagai institusi formal negara, tidak bekerja dalam ruang hampa. Ia beroperasi dalam konteks struktur hukum, politik, dan ekonomi yang membentuk dan membatasi tindakannya.

Dalam banyak hal, munculnya Kejagung sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi dapat dilihat sebagai respons terhadap dua hal, yaitu ekspektasi publik terhadap perubahan serta kebutuhan fiskal untuk menopang program besar pemerintahan Prabowo-Gibran.

Pertama, dari sisi struktural, kasus-kasus besar yang diungkap tidak bisa dilepaskan dari dorongan untuk merestorasi kepercayaan publik terhadap institusi hukum yang telah lama dianggap tumpul ke atas.

Keberhasilan Kejagung dalam mengungkap kasus Jiwasraya, Asabri, hingga mafia timah, misalnya, adalah representasi dari semangat reclaiming legitimacy.

Dalam kerangka ini, Kejagung bukan hanya bertindak sebagai penegak hukum, tetapi sebagai institutional entrepreneur yang mencoba membentuk ulang norma hukum dan kepercayaan publik terhadap negara.

Kedua, kendati bukan menjadi tupoksinya, terdapat faktor dorongan fiskal. Jaksa Agung ST Burhanuddin menyatakan bahwa Kejagung berkontribusi signifikan terhadap Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui perampasan aset korupsi.

Hal tersebut menjadi penting dalam konteks pemerintahan Prabowo-Gibran yang membutuhkan dukungan anggaran masif untuk menjalankan program-program prioritas seperti makan bergizi gratis, hilirisasi industri, dan pertahanan.

Maka, pemberantasan korupsi juga dilihat sebagai strategi pemulihan ekonomi negara yang paling konkret untuk dilakukan dalam jangka pendek, di mana Kejagung menjadi salah satu alat utama redistribusi sumber daya negara yang sebelumnya tersedot oleh elite korup.

Namun, dalam semangat ini pula muncul risiko, di mana Kejaksaan Agung bukan tidak mungkin dapat “tergelincir” dalam logika instrumentalization, yakni digunakan sebagai alat kekuasaan untuk tujuan politik tertentu.

Kendati sama sekali tak diharapkan untuk terjadi, kesadaran bersama iranya perlu diperhatikan dengan serius. Ktika penegakan hukum menjadi selektif atau ditarik dalam arus politik elektoral dan patronase, maka netralitas institusional Kejagung akan goyah.

Ini merupakan paradoks laten dalam transformasi institusi penegak hukum di negara berkembang, saat keberhasilan teknokratik bisa dengan mudah dikaburkan oleh tarik-menarik kepentingan oligarki.

Upgrade Paradigma Kejagung?

Jika ingin menjadikan Kejaksaan Agung sebagai agen perubahan struktural, maka langkah-langkah penguatan kelembagaan kiranya harus dilanjutkan secara lebih sistemik dan tidak semata bergantung pada figur atau momentum.

Dalam perspektif teori kelembagaan normatif (normative institutionalism), keberlanjutan reformasi hukum tidak cukup hanya dengan penindakan, tetapi harus juga disertai perubahan budaya kerja, transparansi, akuntabilitas internal, dan pembenahan sistemik.

Langkah-langkah ke depan yang perlu menjadi fokus antara lain seperti reformasi prosedural internal, di mana Kejagung harus memastikan bahwa setiap kasus diusut dengan prosedur yang transparan, berbasis bukti, dan tidak tebang pilih. Penegakan hukum yang konsisten akan memperkuat legitimasi moral dan politik lembaga ini dan pemerintah tentunya.

Lalu, pengawasan yang independen juga menjadi penting. Diperlukan mekanisme oversight yang melibatkan aktor eksternal, seperti Komisi Kejaksaan atau lembaga sipil, untuk mengawasi proses penegakan hukum demi mencegah penyalahgunaan kewenangan.

Satu hal kekinian lainnya adalah digitalisasi dan transparansi data. Mengingat banyak kasus korupsi melibatkan kompleksitas data dan transaksi digital, maka investasi dalam sistem forensik digital dan transparency dashboard menjadi kebutuhan strategis.

Selain itu, pemisahan kekuasaan serta check and balance juga harus dikedepankan. Penguatan Kejagung tentu tidak boleh dibarengi dengan kesan “pelemahan” institusi lain seperti KPK atau Polri. Demokrasi hukum yang sehat menuntut keseimbangan antar lembaga.

Sebagai fokus pamungkas, pendidikan publik tentang hukum juga kiranya menjadi penting di mana Kejagung juga harus mengambil peran dalam membentuk budaya hukum masyarakat. Sosialisasi yang mengena dan relevan tentang pentingnya integritas dan pelaporan publik atas dugaan korupsi kiranya harus diperluas.

Bagaimanapun, penegakan hukum kiranya tidak akan pernah lepas dari tarik ulur politik, tetapi institusi yang kuat adalah institusi yang mampu menjaga jarak kritis dan strategis terhadap kekuasaan.

Dalam semangat republicanism, hukum adalah penjaga kepentingan publik, bukan alat pembalasan atau justifikasi kekuasaan. Maka, gaspol-nya Kejaksaan Agung yang agung harus disertai dengan kesadaran institusional untuk menjadi lembaga yang progresif.

Apakah Kejaksaan Agung yang sekarang benar-benar menjadi simbol kebangkitan supremasi hukum Indonesia? Hanya waktu dan konsistensi yang akan menjawabnya. Yang jelas, rakyat pun berhak menagih tidak hanya kinerja, tetapi juga integritas.

Dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, dalam Upacara Hari Lahir Pancasila 2025 hari ini (2/6), Presiden Prabowo pun tegas mengatakan jangan menganggap negara tidak ada dan bisa dipermainkan. (J61)

Kenalin nih, APUDSI yang full support Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Yuk bisa yuk 

#apudsi #maulidanisbar #ketahananpangan #prabowo #astacita #desa #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini