Menhan RI Sjafrie dan Menhan Jepang Koizumi nonton film di pesawat sebelum teken perjanjian pertahanan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? 

PinterPolitik.com

“にもちろんPRしておきました。「これ、日本のお菓子ですよ！」と” – Shinjirō Koizumi, Menteri Pertahanan Jepang (3/5/2026)

Cupin nyaris tersedak kopi hitamnya ketika melihat foto yang beredar di linimasa pagi ini: dua menteri pertahanan dari dua negara berbeda, duduk berdampingan di pesawat Boeing abu-abu milik TNI Angkatan Udara, menonton film Netflix sambil berbagi camilan Hello Panda. Momen nyata antara Menteri Pertahanan Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Pertahanan Jepang Koizumi Shinjiro dalam penerbangan dari Jakarta menuju Bali pada awal Mei 2026.

Cupin memperbesar foto itu dan memperhatikan detailnya. Dua pejabat pertahanan dari dua negara yang pernah berhadapan di medan Pasifik tujuh dekade lalu kini tampak seperti sahabat lama yang sedang road trip bersama.

Ia menggulir berita lebih jauh dan menemukan kronologi lengkapnya. Koizumi tiba di VIP Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam, disambut langsung oleh Sjafrie, lalu keduanya bertolak ke Bali untuk jamuan makan malam resmi.

Esok paginya, kedua menhan kembali ke Jakarta dan menandatangani Defence Cooperation Arrangement (DCA), perjanjian pertahanan paling komprehensif yang pernah dimiliki kedua negara. Cupin mencatat bahwa pertemuan ini bukan peristiwa tunggal yang muncul dari ruang hampa.

Ia menelusuri jejak digital dan menemukan bahwa Sjafrie sudah membangun pendekatan personal sejak November 2025, ketika ia mengunjungi Yokosuka Naval Base dan menaiki kapal perang kelas Mogami. Pada April 2026, usai menandatangani MDCP dengan Pete Hegseth di Pentagon, Sjafrie transit di Bandara Narita untuk bertemu Koizumi.

Cupin meletakkan ponselnya dan berpikir sejenak. Rangkaian pertemuan itu tampak seperti koreografi diplomatik yang dirancang dengan sangat sadar.

Cupin mulai bertanya dalam benaknya: apakah pendekatan personal semacam ini memang sedang menjadi tren di kalangan pemimpin Asia? Dan mengapa justru di era ketika hubungan antarnegara di belahan dunia lain semakin tegang dan transaksional?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tren ‘Bestie’: Dari Seoul hingga Beijing

Cupin membuka laptopnya dan mulai memetakan pola. Ternyata apa yang dilakukan Sjafrie dan Koizumi bukan fenomena terisolasi, melainkan bagian dari gelombang yang lebih luas di seluruh kawasan Asia.

Ia teringat pada kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Seoul pada April 2026, ketika presiden Indonesia membawa hadiah baju khusus untuk anjing peliharaan Presiden Lee Jae-myung. Anjing itu ternyata bernama Bobby, sama persis dengan nama kucing peliharaan Prabowo, sebuah kebetulan yang menciptakan momen keintiman yang tak ternilai.

Cupin juga mencatat bahwa sejak dilantik Oktober 2024 hingga April 2026, Prabowo telah melakukan 49 kunjungan luar negeri ke 28 negara. Moto sang presiden terkenal jelas: satu musuh terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit.

Di Jepang, Perdana Menteri Sanae Takaichi juga mempraktikkan hal serupa dengan gaya khasnya sendiri. Ia melakukan pose “Kamehameha” dari manga Dragon Ball bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron, menciptakan momen ringan setelah pembicaraan berat soal Timur Tengah.

Bahkan Xi Jinping mengintensifkan apa yang Menteri Luar Negeri Wang Yi sebut sebagai “head-of-state diplomacy” sebagai jangkar utama diplomasi Tiongkok. Sepanjang 2025, Xi mengunjungi Asia Tenggara, Rusia, Asia Tengah, dan Korea Selatan dengan penekanan pada “good neighborliness and friendship.”

Cupin kemudian membandingkan pola ini dengan apa yang terjadi di sisi lain dunia. Laporan Council on Foreign Relations menggambarkan bagaimana kebijakan tarif Amerika Serikat di bawah Trump telah mengguncang hubungan Washington dengan sekutu-sekutu terdekatnya, dari Kanada hingga Jepang.

Profesor ilmu politik Amherst College Javier Corrales menggambarkan pendekatan Trump sebagai seorang “punitive actor” yang memperlakukan mitra dengan buruk sampai mereka datang membawa penawaran besar. Cupin menggeleng membaca itu, lalu membandingkannya dengan Prabowo yang justru datang membawa baju untuk anjing peliharaan tuan rumah.

Joseph Nye dari Harvard, dalam konsep soft power yang sudah menjadi kanon hubungan internasional, berargumen bahwa kekuatan sejati sebuah negara tidak hanya terletak pada kemampuan memaksa tetapi juga pada daya tarik. Cupin melihat bahwa apa yang dilakukan pemimpin-pemimpin Asia ini adalah praktik soft power dalam bentuknya yang paling organik.

Peter Berger dan Thomas Luckmann dalam The Social Construction of Reality menjelaskan bahwa kepercayaan antarmanusia dibangun melalui interaksi berulang dalam konteks yang tampak biasa. Nonton film bersama di pesawat militer, dalam kerangka ini, justru menjadi instrumen pembangunan kepercayaan yang efektif karena ia tampak sepele.

Cupin menutup laptopnya dengan dua pertanyaan yang masih menggantung. Pertama, apakah pola diplomasi personal Asia ini benar-benar sesuatu yang baru, ataukah ia sebenarnya berakar pada tradisi yang jauh lebih tua?

Kedua, jika ini memang “cara Asia,” mengapa ia baru sekarang mendapat pengakuan di panggung global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pulang ke ‘The Asian Way‘: Akar Lama, Panggung Baru

Cupin membuka kembali catatan kuliahnya dan menemukan jawabannya sendiri. Apa yang media internasional gambarkan sebagai “pendekatan segar” sebenarnya adalah cara Asia bekerja sejak berabad-abad lalu.

Dalam tradisi Jepang, konsep wa atau harmoni mensyaratkan bahwa konfrontasi langsung harus dihindari. Negosiasi yang baik dimulai dengan nemawashi, konsultasi informal sebelum keputusan resmi, dan Cupin menyadari bahwa penerbangan bersama ke Bali pada dasarnya adalah nemawashi berskala kenegaraan.

Di Indonesia, tradisi musyawarah-mufakat mensyaratkan semua pihak merasa didengar sebelum kesepakatan tercapai. Mengundang Koizumi ke pesawat TNI AU dan menjamunya dengan makanan khas Indonesia adalah praktik musyawarah yang diangkat ke level antarnegara.

Cupin juga membaca tentang konsep kibun dalam budaya Korea, yang secara harfiah berarti suasana hati dan selalu diperhitungkan dalam setiap interaksi diplomatik. Hadiah baju untuk anjing bernama Bobby dari Prabowo, dalam kacamata ini, adalah manajemen kibun yang sangat presisi.

Di Tiongkok, konsep guanxi atau jaringan hubungan personal mendahului semua urusan bisnis dan politik. Pemimpin yang tidak berinvestasi dalam guanxi dianggap tidak serius, bukan sebaliknya.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa semua interaksi sosial pada dasarnya adalah pertunjukan, dan aktor yang cerdas akan memilih panggung yang paling menguntungkan. Sjafrie memilih panggung pesawat militer Indonesia bukan tanpa alasan: ia informal, intim, dan bebas dari tekanan protokol.

Amitav Acharya dari American University dalam tulisannya tentang tatanan Asia berargumen bahwa kawasan ini memiliki tradisi normatif sendiri yang tidak bisa direduksi ke dalam kerangka Westphalian ala Eropa. Diplomasi relasional Asia bukan imitasi dari model Barat yang dilonggarkan, melainkan sistem tersendiri tentang bagaimana kepercayaan bekerja.

Cupin mencatat bahwa selama hampir dua abad, model relasional Asia ini sempat tertekan oleh sistem diplomasi Westphalian yang memisahkan secara ketat antara urusan personal dan urusan negara. Kolonialisme Barat tidak hanya merebut sumber daya Asia tetapi juga mengimpor sistem hubungan antarnegara yang asing bagi logika budaya lokal.

Kini, di era multipolar ketika institusi multilateral seperti WTO dan Dewan Keamanan PBB menghadapi krisis legitimasi, model relasional Asia justru menemukan relevansinya kembali. Kepercayaan antarpersona pemimpin menjadi jaminan yang tersisa ketika tatanan multilateral semakin renggang.

Cupin tersenyum tipis membaca kembali semua catatannya. Barangkali apa yang sedang terjadi bukan sebuah inovasi diplomatik sama sekali, melainkan kearifan Asia yang akhirnya mendapat panggungnya sendiri.

Indonesia, dengan tradisi non-blok dan budaya relasional yang menempatkan silaturahmi di atas kontrak, sedang menemukan keunggulan komparatifnya di tengah dunia yang semakin terpecah. Apakah pendekatan ini akan bertahan melampaui figur-figur pemimpinnya saat ini, tentu menjadi pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh waktu dan oleh seberapa serius Indonesia menerjemahkan kehangatan personal menjadi arsitektur institusional yang kokoh. (A43)

Konflik Iran-AS memukul urat nadi ekonomi negara-negara Asia. Mungkinkah krisis ini menyatukan benua Asia?

PinterPolitik.com

“Security Dilemma sebagai situasi di mana upaya satu negara untuk meningkatkan keamanannya secara otomatis mengurangi rasa aman negara lain.” — John Herz (1950)

Cupin menatap layar ponselnya dengan dahi berkerut, menyadari bahwa rudal balistik yang meluncur dari Dataran Tinggi Iran tidak sekadar menghancurkan bunker di Levant. Ia sadar betul bahwa gelombang kejut ledakan itu secara langsung membakar margin keuntungan di pabrik tempatnya bekerja di Cikarang, mengguncang bursa Shenzhen, dan membuat menteri keuangan terbangun di tengah malam.

Bagi Cupin, realitas ini terasa amat pahit karena Timur Tengah mungkin adalah teater perangnya, namun Asia adalah kasir yang selalu dipaksa membayar tagihannya. Ada sebuah ironi kejam di mana kawasan Asia, yang menampung enam puluh persen populasi dunia dan menjadi mesin penghasil empat puluh persen PDB global, justru tidak memiliki suara berarti.

Konflik antara Iran dan Amerika Serikat bukan sekadar rivalitas bilateral, melainkan sebuah guncangan sistemik yang mengekspos pondasi rapuh kemakmuran Asia. Cupin mulai memahami bahwa keajaiban ekonomi negerinya beroperasi di atas kesepakatan rentan: Asia memproduksi barang, Amerika Serikat menjaga keamanan maritim, dan Timur Tengah memasok minyak.

Ketika Amerika Serikat perlahan bergeser peran dari seorang penjaga maritim menjadi kombatan yang aktif, seluruh struktur keamanan yang selama ini dipinjam oleh Asia itu ikut bergetar hebat. Fakta aritmatika yang menyesakkan dada ini bermula dari kendala geografi, tepatnya di Selat Hormuz yang lebarnya hanya tiga puluh tiga kilometer.

Setiap harinya, sekitar dua puluh hingga dua puluh satu juta barel minyak mentah harus melewati titik cekik utama peradaban tersebut. Data yang dibaca Cupin menunjukkan fakta mengkhawatirkan bahwa lebih dari tujuh puluh enam persen volume minyak itu mengalir deras menuju Asia, termasuk ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia.

Di sisi lain, berkat adanya revolusi minyak serpih, Amerika Serikat kini bisa membakar Timur Tengah sambil menikmati beban biaya energi yang jauh lebih rendah bagi perekonomiannya sendiri. Cupin kini merasakan langsung apa yang disebut oleh ekonom Nouriel Roubini sebagai polikrisis, sebuah situasi mencekam di mana berbagai krisis saling memperkuat menjadi putaran yang ganas.

Gelombang pertama menghantam dompet Cupin dalam bentuk kejutan komoditas, mengingat Asia mengimpor lebih dari tujuh puluh persen gas alam cair dunia. Pukulan ini segera disusul oleh depresiasi mata uang serentak yang melahirkan inflasi impor ganda bagi negara-negara berkembang.

Disrupsi maritim melengkapi penderitaan operasional pabrik Cupin, di mana premi asuransi pengiriman rantai pasok kini melonjak tajam hingga empat ratus persen. Bagi negara tempat Cupin bernaung, setiap kenaikan sepuluh dolar harga minyak dunia akan langsung menambah beban subsidi energi APBN hingga enam puluh triliun rupiah per tahun.

Cupin hanya bisa mendesah, membayangkan bagaimana negerinya harus menelan pil pahit antara memotong subsidi yang berisiko memicu gejolak sosial atau mengorbankan anggaran pembangunan masa depan.

Apakah rentetan krisis eksistensial akibat ulah negara adidaya ini akhirnya cukup kuat untuk memaksa kekuatan di kawasan Asia bersatu padu? Ataukah himpitan beban ekonomi yang masif ini justru akan semakin mencabik-cabik Asia yang secara struktural sudah rapuh sejak awal?

IG

Prabowo-Xi-Takaichi: Saatnya Poros Baru?

Menghadapi ancaman eksternal yang sedemikian destruktif, naluri pertama yang muncul di benak publik adalah mempertanyakan absennya institusi kolektif sekuat NATO di Asia. Namun, kerentanan yang mencekik kawasan ini sejatinya paling akurat dibedah melalui konsep kerentanan asimetris dalam teori interdependensi kompleks karya dua pemikir besar, Robert Keohane dan Joseph Nye.

Asia memiliki sensitivitas yang ekstrem terhadap lonjakan harga global, sekaligus kerentanan yang dalam karena ketiadaan alternatif struktural pengganti minyak Teluk secara instan. Kesulitan unifikasi di kawasan ini juga mengakar kuat pada patologi struktural yang oleh ilmuwan John Herz didefinisikan secara brilian sebagai sebuah dilema keamanan yang terlembagakan.

Upaya satu negara untuk memoles dan mengamankan postur militernya secara otomatis akan menyusutkan rasa aman negara tetangganya, sebuah realitas yang mendarah daging di Asia. Bayangkan saja kemustahilan diplomatis apabila kekuatan raksasa seperti Tiongkok dan Jepang diwajibkan untuk berbagi komando militer di tengah sengketa historis yang belum pernah tuntas ditebus.

Berjalan tegak lurus dengan logika realisme ofensif yang digagas oleh John Mearsheimer, setiap kekuatan hegemonik di Asia beroperasi murni untuk memaksimalkan keamanan relatifnya sendiri. Alasan fundamental lainnya di balik perpecahan ini terletak pada absennya prasyarat krusial yang dikemukakan Michael Doyle dan Bruce Russett mengenai segitiga perdamaian Kantian.

Berbeda dengan Eropa, Asia sangatlah heterogen secara ideologi politik, miskin akan institusi internasional yang mengikat kedaulatan, serta tidak memiliki jaring interdependensi ekonomi yang simetris . Kemitraan dagang di Asia lebih sering menyerupai asimetri hierarkis antara patron dan klien, di mana embargo ekonomi rutin digunakan sebagai senjata penekan kedaulatan.

ASEAN sendiri, yang kerap diagungkan sebagai mahkota diplomasi kawasan, beroperasi teguh dengan prinsip institusionalisme lunak yang sangat mendewakan non-intervensi dan konsensus mutlak. Desain institusional semacam ini sejak awal dirancang khusus guna mencegah terjadinya peleburan kedaulatan, menjadikannya antitesis sempurna dari sebuah persatuan supranasional.

Di luar dinamika internal kawasan, Amerika Serikat secara aktif dan konsisten menerapkan strategi penyeimbangan lepas pantai seperti yang diuraikan secara lugas oleh Mearsheimer dan Walt. Grand strategy Washington adalah memastikan kekuatan besar Asia tetap berimbang dan saling menaruh curiga melalui jaring aliansi bilateral yang sistematis mencegah lahirnya koalisi independen .

Hambatan terakhir sekaligus yang paling sulit dijinakkan adalah amarah nasionalisme domestik, sebuah fenomena pelik yang direkam Robert Putnam melalui teori permainan dua tingkat. Tidak ada satu pun pemimpin di Asia, baik yang terikat doktrin otonomi strategis maupun penganut murni bebas-aktif, yang bisa membarter kedaulatannya tanpa dianggap sebagai pengkhianat oleh rakyatnya sendiri .

Jika persatuan politik utuh ala Uni Eropa terbukti hanya merupakan sebuah delusi struktural belaka, lantas mekanisme bertahan hidup seperti apa yang sedang disiapkan oleh para raksasa Asia? Mungkinkah kawasan ini secara diam-diam tengah mendirikan sebuah dinding pelindung jenis baru yang murni bertumpu pada ego sektoral dan persenjataan ekonomi?

IG

Mungkinkah ‘Asian Union’?

Sebagai respons logis atas kemustahilan integrasi politik, arsitektur Asia perlahan bergeser menuju pembentukan benteng geoekonomi yang dipicu secara murni oleh insting evolusioner Darwinian. Alih-alih merajut solidaritas afektif antarnegara, poros-poros kekuasaan di Asia sesungguhnya sedang menyusun sebuah pakta kelangsungan hidup yang dikalkulasi secara teramat dingin dan transaksional.

Manifestasi paling benderang dari manuver ini terlihat pada eskalasi RCEP yang perlahan berevolusi menyerupai konsep negara garnisun ekonomi yang pernah dilontarkan oleh Harold Lasswell. Blok raksasa yang mewakili tiga puluh persen populasi global ini mengakselerasi integrasi ekonominya bukan karena mimpi kemakmuran bersama, melainkan semata-mata demi membentengi diri dari guncangan eksternal.

Langkah operasional pertama dari benteng ini adalah tren dedolarisasi transaksional, sebuah taktik pragmatis untuk memangkas paparan mematikan dari volatilitas nilai tukar Dolar Amerika Serikat. Kesepakatan penyelesaian transaksi mata uang lokal antarnegara Asia kini menjamur pesat, bertransformasi wujud dari sekadar manuver moneter menjadi instrumen utama evolusi pertahanan.

Lebih jauh lagi, orientasi rantai pasok industri manufaktur tidak lagi membentang ke pasar Barat, melainkan melipat tajam ke dalam untuk merajut ekosistem utuh di intra-Asia. Kekayaan bahan mentah dari suatu negara kini diproses sekaligus dirakit oleh negara tetangganya sendiri guna membangun imunitas kolektif terhadap maraknya disrupsi pelayaran internasional.

Di tengah badai lanskap yang terfragmentasi ini, Indonesia mau tidak mau dipaksa mengadopsi doktrin penyeimbangan ke segala arah, persis seperti yang dianalisis oleh Steven David. Para pembuat kebijakan di Jakarta harus lincah menyeimbangkan intervensi geopolitik dari luar, sembari berusaha keras menjinakkan potensi instabilitas sosial akibat melonjaknya beban subsidi di dalam negeri.

Namun secara paradoks, krisis energi global ini justru mendongkrak daya tawar diplomasi Indonesia berkat dominasinya atas nyaris separuh cadangan nikel di muka bumi. Memasuki era geoekonomi modern, mineral kritis bukan lagi sebatas komoditas bongkar muat, melainkan telah bermetamorfosis menjadi mata uang geopolitik yang daya tekannya sangat absolut.

Pemerintahan transisi secara strategis tengah membangun titik cekik industri global yang pada akhirnya akan memaksa para raksasa Asia untuk merogoh kocek investasi demi jaminan kelangsungan pasokan. Posisi optimal Indonesia pada konstelasi ke depan bukanlah bersolek menjadi juru damai pertempuran di Timur Tengah, melainkan tampil beringas sebagai arsitek utama bagi ketahanan ekonomi regional.

Jika membaca peta probabilitas ke depan, nasib kawasan ini kemungkinan besar akan berjalan di atas skenario koordinasi dingin yang sangat transaksional. Negara-negara Asia akan saling merajut jejaring pengamanan ekonomi tanpa pernah berniat membentuk institusi formal supranasional, menjadikan Asia sebuah benua yang dipersatukan murni oleh kalkulasi.Pada analisis akhirnya, tontonan konflik antara Amerika Serikat dan musuh-musuhnya tidak akan pernah melahirkan fajar bagi Uni Asia.

Gemuruh perang tersebut hanya akan mencetak sebuah kawasan yang semakin sinis, secara ekonomi proteksionis, dan akan selalu terfragmentasi secara tajam dalam urusan politik kedaulatan. Di tengah panggung dunia yang secara brutal terus memecah belah dirinya sendiri ini, mengadopsi sikap pragmatisme yang berjarak dan dingin adalah bentuk tertinggi dari kebijaksanaan untuk terus menyambung napas. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah ketegangan geopolitik dan peningkatan belanja militer negara Asia, termasuk Indonesia, Singapura tampak tetap tenang. Dengan strategi pertahanan berlapis, investasi teknologi tinggi, warisan Israel, dan dukungan AS, angkatan bersenjata mereka tampil sebagai militer kecil namun mematikan. “Swiss”-nya Asia ini membuktikan stabilitas bisa lahir dari disiplin dan visi strategis.

PinterPolitik.com

Asia dalam dua dekade terakhir berada dalam pusaran ketidakpastian geopolitik. Konflik perbatasan Thailand–Kamboja, isu Taiwan, persaingan intensif di Laut China Selatan, serta ekspansi militer dan diplomasi koersif Tiongkok telah memperlihatkan kawasan ini sebagai salah satu episentrum security dilemma paling dinamis di dunia.

Negara-negara besar di kawasan, terutama Indonesia, merespons dengan percepatan modernisasi alutsista, dari pembelian jet tempur, drone tempur, rudal, hingga rencana kapal induk.

Namun, ada anomali dalam pola ini, Singapura. Berbeda dengan tetangga-tetangganya, Singapura tidak menunjukkan kegugupan. Mereka seolah justru menampilkan wajah tenang, meski dikepung ancaman yang potensial lebih besar dari ukuran teritorialnya.

Pertanyaan penting muncul: mengapa Singapura tidak “ketar-ketir”?

Kecil, Padat, Mematikan?

Jawaban dari pertanyaan di atas kiranya terletak pada strategi pertahanan yang terencana, disiplin, dan berakar pada paradigma small-state resilience, yakni bagaimana negara kecil membangun kekuatan militer yang tak hanya sepadan, tetapi dalam beberapa aspek melampaui negara-negara jauh lebih besar.

Sejak awal kemerdekaan, Singapura mengidentifikasi kerentanan geografisnya, sebuah pulau mungil tanpa kedalaman strategis, dikelilingi tetangga dengan populasi dan luas wilayah berlipat ganda. Konteks ini membentuk doktrin utama Singapura, yakni pertahanan forward defence dan preemptive capability.

Alih-alih mengandalkan jumlah pasukan, Singapura memilih jalur investasi teknologi tinggi. Angkatan Bersenjatanya (Singapore Armed Forces/SAF) dilengkapi sistem tempur generasi terbaru, mulai dari pesawat F-15SG, F-16V yang dimodernisasi, dan dalam waktu dekat F-35B yang memberi keunggulan stealth dan kemampuan operasi dari landasan pendek.

Di laut, armada kapal perang dilengkapi frigat kelas Formidable yang berbasis desain Prancis, kapal patroli generasi baru, serta kapal serbu amfibi berskala medium.

Singapura pun memiliki salah satu sistem pertahanan udara paling mutakhir di Asia. Selain rudal permukaan-ke-udara SPYDER dan Aster 30, Singapura terus memperbarui kemampuan radar dan jaringan komando-kontrol (C4ISR) yang memungkinkan respons cepat terhadap ancaman.

Pendekatan ini menjadikan SAF mampu menciptakan “payung pertahanan” di atas wilayah udara kecilnya, dengan efek penggentar signifikan.

Latihan, interoperabilitas, dan profesionalisme juga jadi keunggulan. SAF bukan hanya sekadar gudang alutsista canggih. Investasi besar dilakukan pada latihan reguler, baik di dalam negeri maupun melalui kerja sama luar negeri.

Karena keterbatasan ruang, Singapura mengadakan latihan udara di Australia, AS, dan Prancis, serta latihan darat di Taiwan dan India. Hal ini memastikan pasukannya terbiasa dengan medan beragam sekaligus meningkatkan interoperabilitas dengan kekuatan besar.

Sistem National Service juga mewajibkan warga negara pria menjalani dinas militer, menghasilkan cadangan besar yang relatif terlatih untuk ukuran populasi kecil. Ini memberi Singapura kemampuan mobilisasi yang tidak dimiliki banyak negara lain dengan ukuran sama.

Dengan strategi ini, Singapura berhasil membalikkan keterbatasan geografis menjadi keunggulan militer: angkatan bersenjata kecil secara jumlah, tetapi padat teknologi, profesionalisme, dan kesiapan tempur.

Israel, AS, dan “Swiss”-nya Asia

Kekuatan militer Singapura tentu tidak muncul tiba-tiba. Ada tiga fondasi utama yang menopang keunggulannya.

Pertama, pada akhir 1960-an, ketika Singapura baru merdeka dan menghadapi kerentanan ekstrem, Israel membantu membangun struktur awal SAF. Mulai dari rancangan doktrin, kurikulum latihan, hingga sistem intelijen, Singapura menerima cetak biru yang disiplin dan teruji.

Warisan ini berkembang menjadi kultur militer yang efisien, cerdas, dan berorientasi pada inovasi—berbeda dengan negara tetangga yang sering terjebak dalam politik alutsista.

Kedua, Singapura bukan sekutu formal Amerika Serikat, tetapi menjadi mitra kunci. Mereka menyediakan fasilitas logistik dan pelabuhan bagi Angkatan Laut AS, memungkinkan akses ke teknologi pertahanan canggih, termasuk F-35.

Hubungan ini memberi Singapura lapisan perlindungan strategis: dalam keadaan darurat, keterlibatannya dengan jaringan kekuatan global dapat berfungsi sebagai pencegah agresi.

Ketiga, tak lain, kekuatan militer Singapura didukung oleh fondasi finansial dan institusional yang jarang ditemui di Asia Tenggara.

Dengan cadangan devisa raksasa, manajemen fiskal yang disiplin, dan investasi melalui Temasek dan GIC, Singapura dapat membiayai akuisisi sistem persenjataan kelas dunia sekaligus menjamin keberlanjutan pemeliharaan.

Hal yang sering menggerogoti modernisasi militer negara lain, seperti biaya operasional, perawatan, dan logistik jangka panjang. Semua hal yang agaknya telah diantisipasi sejak awal oleh Singapura.

Implikasinya jelas, sementara negara tetangga masih berkutat dengan diversifikasi platform dan kendala fiskal, Singapura mampu menjaga keunggulan relatifnya secara stabil.

SAF menjadi militer kecil dengan efek pencegahan besar, membuat Singapura seolah “tenang di tengah badai”.

Mengapa Singapura terlihat tidak ketar-ketir dalam pusaran ketidakpastian Asia? Karena ia telah merancang sejak awal strategi bertahan hidup sebagai negara kecil: membangun militer yang tidak bergantung pada kuantitas, melainkan pada kualitas, interoperabilitas, dan keberlanjutan finansial.

Dalam kerangka balance of power, Singapura sadar ia tidak bisa menandingi raksasa seperti Tiongkok atau India. Namun, melalui deterrence by denial (mencegah lawan dengan membuat agresi terlalu mahal) dan jaringan kemitraan strategis, Singapura memastikan dirinya bukan target mudah.

Pelajaran dari Singapura bagi kawasan pun tampak jelas, modernisasi pertahanan bukan soal daftar belanja alutsista, tetapi soal konsistensi strategi, kualitas organisasi, dan keberlanjutan.

Dalam lanskap Asia yang sangat dinamis, Singapura seolah membuktikan bahwa negara kecil pun bisa menjadi “anomali stabilitas”, yang membuat Asia Tenggara ketar-ketir, kecuali Negeri Singa. (J61)

Gelombang demonstrasi di Asia kerap dibayangi tudingan “campur tangan asing” dari Barat maupun Tiongkok. Tapi, benarkah ada aktor luar yang mengatur, atau hanya gema dari pertarungan tatanan dunia yang berubah?

PinterPolitik.com

“Because the United States will be compelled to engage in balance of power politics with China and Russia, its ability to engage in social engineering abroad will be sharply limited.” – John J. Mearsheimer, “Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order” (2019)

Cupin masih ingat betul ketika ia terseret dalam kerumunan demonstrasi di Jakarta beberapa waktu lalu. Bukan karena ingin jadi orator, melainkan karena warung kopi langganannya kebetulan ada di pinggir jalan protokol tempat ribuan mahasiswa berkumpul.

Di tengah asap ban terbakar, Cupin mendengar orang-orang berdebat soal siapa sebenarnya yang menggerakkan massa. Ada yang menyebut jaringan aktivis kampus, ada pula yang berseloroh sambil menuding “pasti ada asing di belakang ini.”

Kecurigaan bahwa ada tangan asing bukanlah barang baru di Asia. Dari Indonesia, Nepal, Filipina, hingga Timor-Leste, setiap gelombang protes besar sering diselimuti aroma konspirasi lintas batas.

Bagi sebagian penguasa, narasi asing adalah perisai yang ampuh. Tuduhan ini bukan hanya menutup kelemahan internal, tetapi juga memupuk semangat nasionalisme yang membuat rakyat ragu mempercayai pihak luar.

Namun, di balik tudingan itu ada kenyataan lebih kompleks. Isu sosial, ketidakadilan ekonomi, dan represi politik tetap menjadi bahan bakar utama demonstrasi, sementara “asing” sering hanya menjadi bumbu retorika.

Cupin mengangkat alis ketika mendengar seorang pedagang kaki lima ikut-ikutan menuding CIA sebagai dalang. Ia hanya tersenyum getir, sadar betapa mudahnya kata “asing” dipakai untuk menambal lubang politik dalam negeri.

Fenomena ini menggiring pertanyaan lebih besar: apakah benar ada intervensi asing langsung, ataukah kita sedang terjebak dalam pusaran geopolitik global? Bagian selanjutnya akan mencoba membongkar kerangka tatanan dunia yang membuat isu “asing” ini selalu relevan.

Namun, perlu dicatat, penjelasan ini tidak akan memberi jawaban hitam-putih. Bisa jadi campur tangan asing memang ada, tapi bisa pula sekadar bayangan dari perubahan tatanan global yang sulit dihindari.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Perang Liberal vs Agnostik di Asia

Di sebuah sore berdebu, Cupin menenteng buku tebal karya John J. Mearsheimer, Bound to Fail: The Rise and Fall of the Liberal International Order. Sambil menyeruput kopi, ia berusaha memahami kenapa tatanan liberal dunia yang dulu diagungkan bisa rapuh di hadapan realitas.

Mearsheimer menulis bahwa tatanan liberal pascaperang dunia kedua didorong oleh Amerika Serikat dengan visi universal: demokrasi, hak asasi, dan kebebasan. Tapi idealisme itu, menurutnya, terlalu muluk karena sering berbenturan dengan kepentingan nasional yang tak pernah benar-benar selaras.

Cupin menghela napas panjang, merasa kata-kata Mearsheimer seperti menohok. Ia teringat bagaimana idealisme sering tak mampu menutup biaya politik dan sosial yang harus ditanggung negara berkembang.

Di sisi lain, Tiongkok hadir dengan model yang lebih “agnostik.” Tidak banyak bicara soal demokrasi atau hak asasi, melainkan menekankan kedaulatan, pembangunan ekonomi, dan prinsip non-intervensi.

Bagi negara-negara yang muak ditekan dengan standar liberal, tawaran Tiongkok terdengar seperti musik di telinga. Mereka merasa bisa berdaulat penuh tanpa harus diawasi oleh nilai-nilai Barat.

Cupin terkekeh kecil, membayangkan seorang pemimpin Asia berkata: “kalau bisa dapat investasi tanpa kuliah demokrasi, kenapa tidak?” Di situlah letak daya tarik tatanan agnostik Tiongkok.

Mearsheimer menegaskan bahwa rivalitas ini bukan hanya ekonomi atau militer. Ini adalah pertarungan ideologi yang merembes ke politik domestik negara-negara yang rentan.

Maka, tuduhan “asing” dalam demonstrasi bisa jadi bukan sekadar fitnah murahan. Ada logika geopolitik yang lebih luas, di mana benturan dua tatanan dunia membentuk panggung baru bagi ketegangan politik Asia.

Meski begitu, jangan buru-buru menyimpulkan bahwa semua demonstrasi hanyalah pion dalam catur global. Masih ada dinamika lokal yang tidak kalah menentukan dan perlu kita telaah lebih lanjut.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Makin Agnostik, Makin Banyak Demo?

Cupin kembali ke meja kopi favoritnya, kali ini dengan koran penuh berita demonstrasi dari Manila dan Kathmandu. Di antara headline besar, ia melihat pola yang mengaitkan kerusuhan jalanan dengan bayang-bayang rivalitas global.

Amerika Serikat, yang dulu teguh dengan misi liberalnya, kini juga lebih pragmatis. Demi menahan Tiongkok, Washington rela mengurangi ceramah soal demokrasi, asal mitranya tetap setia menjaga kepentingan strategis.

Tiongkok pun tak tinggal diam. Ia memperluas pengaruh lewat investasi infrastruktur, pinjaman lunak, dan retorika kedaulatan yang membuat pemerintah lokal merasa terlindungi.

Dalam kerangka itu, Asia menjadi semacam laboratorium politik. Gelombang demonstrasi yang muncul adalah reaksi rakyat terhadap otoritarianisme, tetapi juga pantulan dari benturan dua tatanan dunia yang makin mirip dalam pragmatismenya.

Data dari berbagai studi menunjukkan penurunan kebebasan sipil di banyak negara Asia. Bagi Cupin, itu bukan sekadar angka, melainkan cerita nyata tentang pers yang dibungkam dan aktivis yang ditangkap.

Di Indonesia, narasi “asing” kerap dipakai untuk melabeli mahasiswa yang turun ke jalan. Di Filipina, tuduhan serupa diarahkan pada LSM yang dianggap menerima dana internasional.

Nepal dan Timor-Leste pun tak luput dari polarisasi antara kubu pro-liberal dan pro-agnostik. Demonstrasi di sana menjadi panggung miniatur dari rivalitas global yang jauh lebih besar.

Cupin menyadari bahwa tuduhan asing sering kali lebih merupakan refleksi ketakutan elite daripada kenyataan penuh. Namun, ia juga mafhum bahwa pengaruh global memang merembes dalam banyak bentuk yang sulit dibendung.

Akhirnya, simpul besar dari semua ini adalah demonstrasi Asia bukan sekadar ledakan spontan atau rekayasa asing, melainkan gejala dari transformasi global menuju tatanan yang makin pragmatis. 

Dengan membuka ruang dialog, menjaga kedaulatan, dan mengasah kecerdasan geopolitik, negara-negara Asia bisa mengubah gelombang protes menjadi momentum menuju politik yang lebih matang. Bukan begitu? (A43)

Di tengah riuh persaingan geopolitik Asia-Pasifik, Jepang diam-diam memiliki “imperium senyap” lewat kabel-kabel fiber optic yang melintasi samudra. Dari sinilah mengalir arus data dunia, menjadikan Jepang pusat strategi digital yang tak bisa diabaikan Washington maupun Beijing. 

PinterPolitik.com 

Di era ketika geopolitik tak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau besarnya cadangan energi, ada satu “urat nadi” global yang jarang disorot namun menentukan nasib negara-negara: jaringan kabel fiber optic bawah laut.

Hampir 99% lalu lintas data internasional—termasuk transaksi keuangan, komunikasi diplomatik, hingga hiburan streaming—mengalir lewat pipa tipis kaca yang membentang ribuan kilometer di dasar samudra. Jika jaringan ini terputus, dampaknya bisa seketika melumpuhkan sistem keuangan, mengganggu koordinasi pertahanan, dan memutus arus informasi yang menopang ekonomi global. Tak heran, kabel bawah laut kini diperlakukan layaknya “jalur sutra” baru di abad ke-21, di mana perebutan kontrol atasnya setara pentingnya dengan penguasaan pelabuhan strategis di masa lalu.

Di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menguasai jalur data global, Jepang muncul sebagai pemain kunci yang jarang dibicarakan, tapi memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik. Negeri Matahari Terbit ini bukan hanya menjadi persimpangan penting bagi jaringan kabel bawah laut, tapi juga produsen dan operator utama yang membangun infrastruktur tersebut di Asia Pasifik.

Pertanyaannya: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah “imperium senyap” yang memegang kendali strategis atas arus informasi dunia?

Persimpangan Data Pasifik? 

Posisi geografis Jepang ibarat jembatan digital yang menghubungkan Amerika dengan Asia Timur dan Asia Tenggara. Lebih dari 20 kabel bawah laut internasional berlabuh di negara ini, termasuk proyek raksasa seperti FASTER dan JUNO—kabel trans-Pasifik berkapasitas besar yang dirancang untuk memenuhi lonjakan kebutuhan AI dan cloud computing di masa depan.

Infrastruktur ini menjadikan Jepang titik transit vital. Negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Filipina, bahkan sebagian besar Asia Tenggara, bergantung pada jalur kabel yang melewati Jepang untuk mengakses pasar data Amerika dan Eropa. Dalam istilah geopolitik, Jepang memegang posisi “chokepoint” data yang setara dengan Selat Malaka dalam perdagangan maritim. Situasi ini memberi Jepang leverage strategis: dalam krisis, akses data melalui Jepang bisa menjadi kartu tawar yang menentukan arah negosiasi diplomatik atau perdagangan.

Kekuatan Jepang di sektor ini bukan hanya soal lokasi, tetapi juga kemampuan manufaktur dan pengelolaan. Industri kabel bawah laut Jepang menguasai sekitar 41% proyek di Asia Tenggara—mengungguli Amerika (20%) dan Tiongkok (19%). Proyek-proyek ini mencakup jaringan yang membawa hampir seluruh lalu lintas internet di kawasan.

Dengan kombinasi industri domestik yang kuat, dukungan pemerintah, serta teknologi yang dirancang tahan gempa dan tsunami, Jepang membangun infrastruktur yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga terlindungi secara politis dari intervensi asing.

Dominasi Jepang di dunia fiber optic juga terkait erat dengan dinamika keamanan internasional. Posisinya bisa membuat Amerika Serikat memandang Jepang sebagai sekutu strategis untuk menjaga “jalur data” dari potensi penyadapan lawan-lawannya. Sebaliknya, Beijing berusaha mengembangkan jaringan kabel alternatif seperti proyek Peace Cable yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Afrika tanpa melibatkan Jepang atau AS.

Kondisi ini menempatkan Jepang di posisi tawar tinggi: ia bisa menjadi mitra utama Washington dalam menahan ekspansi digital Tiongkok, sekaligus menjadi penyedia infrastruktur yang mungkin sulit bagi negara-negara Asia yang ingin menghindari ketergantungan pada satu kekuatan besar saja.

Membuat Jepang Powerful? 

Namun, dominasi ini juga menyimpan potensi menarik. Ketika sebuah negara menjadi simpul penting dalam jaringan data, ia memegang kemampuan teknis untuk memonitor, memperlambat, bahkan memutus koneksi pihak lain. Secara teori, Jepang bisa menekan negara-negara tetangga yang terlalu bergantung pada jalur kabelnya, baik dalam konteks diplomatik maupun ekonomi. 

Bagi Asia Tenggara, misalnya, ketergantungan pada kabel Jepang berarti stabilitas internet regional sangat dipengaruhi kondisi politik dan teknis di Tokyo. Jika hubungan bilateral memburuk atau terjadi gangguan teknis besar, dampaknya akan langsung terasa pada kecepatan komunikasi, perdagangan digital, hingga keamanan siber. 

Jepang memang tidak membangun pangkalan militer baru atau mengirim armada kapal untuk menguasai wilayah. Namun, lewat jaringan kabel bawah laut dan industri fiber optic yang dimilikinya, negeri ini membangun “imperium senyap” yang sama strategisnya dengan kekuatan militer konvensional. 

Kontrol atas infrastruktur data adalah bentuk kekuasaan baru yang bekerja di bawah radar publik. Ia menentukan siapa yang bisa terhubung, seberapa cepat informasi bergerak, dan siapa yang punya akses terhadap jalur komunikasi paling aman. 

Di tengah persaingan AS-Tiongkok, posisi Jepang sebagai hub fiber optic Pasifik memberinya peran unik: penyeimbang, penjaga gerbang, sekaligus pemain yang bisa memanfaatkan ketergantungan regional. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jepang menyadari kekuatan ini—tetapi sejauh mana ia akan menggunakannya dalam permainan geopolitik global. (D74) 

Penyanyi legendaris, Titiek Puspa, yang dikenal dengan sebutan “penyanyi Istana” meninggal dunia pada Kamis, 10 April 2025. Mengapa sosok Titiek Puspa memiliki pengaruh besar di dunia politik?

PinterPolitik.com

“Kepadamu Bapak kami Soeharto, terima kasih dari rakyat semua” – Titiek Puspa, “Bapak Kami Soeharto” (1987)

Kenny sedang membuka ponsel saat berita duka itu muncul di layar: Titiek Puspa, legenda musik Indonesia, tutup usia. Ia berhenti sejenak, terdiam, lalu memutar salah satu lagu Titiek yang pernah ia dengar dari neneknya, “Kupu-Kupu Malam.”

Baru kali ini Kenny sadar bahwa Titiek Puspa bukan sekadar penyanyi legendaris, tapi juga sering disebut sebagai “penyanyi Istana.” Ia membaca bahwa sejak era Soekarno, Titiek sudah tampil dalam berbagai acara kenegaraan, menyanyikan lagu-lagu yang sering membuat presiden dan para pejabat ikut larut dalam suasana.

Kenny pun bertanya-tanya, kenapa ya presiden Indonesia suka sekali dengan hal-hal yang berhubungan dengan musik dan nyanyian? Ia teringat saat Jokowi tampil di panggung menyanyikan lagu rock, atau saat BJ Habibie dengan penuh cinta menyanyikan lagu-lagu untuk istrinya, Ainun.

Semakin ia pikirkan, semakin jelas bahwa bukan hanya di Indonesia fenomena ini terjadi. Banyak pemimpin Asia—dari Rodrigo Duterte di Filipina sampai pemimpin Korea Utara—juga dikenal suka bernyanyi di depan publik atau dalam acara formal.

Apakah ada makna tertentu dari kebiasaan ini? Apakah ini cara mereka mendekatkan diri dengan rakyat? Apakah nyanyian menjadi bahasa lain yang lebih efektif dari pidato politik? Atau mungkinkah, ada sesuatu dalam budaya Asia yang membuat musik begitu menyatu dengan kekuasaan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Hobi Pemimpin Asia: Bernyanyi?

Seusai mendengar lagu-lagu Titiek Puspa sepanjang malam, Kenny masih tak bisa berhenti memikirkan kenapa banyak pemimpin di Asia suka bernyanyi. Ia merasa ini bukan sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang lebih dalam—mungkin ada kaitannya dengan cara para pemimpin memandang relasi mereka dengan rakyat.

Keesokan harinya, Kenny membuka laptop dan mulai mencari artikel tentang budaya politik Asia. Ia menemukan sebuah tulisan menarik karya Yoshihiro Francis Fukuyama berjudul “Confucianism and Democracy” dalam jurnal Journal of Democracy (1995), yang menjelaskan bahwa banyak negara Asia Timur dan Tenggara menganut pola kepemimpinan paternalistik.

Paternalistik berarti pemimpin dipandang seperti “ayah” bagi rakyatnya—ia mengayomi, melindungi, dan kadang menunjukkan sisi personal demi membangun kepercayaan. Kenny merasa, dari sudut pandang ini, nyanyian bukan lagi hiburan semata, melainkan bagian dari bahasa kepemimpinan yang akrab, penuh perasaan, dan membumi.

Fukuyama menyebut bahwa dalam masyarakat dengan nilai-nilai Konfusianisme yang kuat, hubungan vertikal antara pemimpin dan rakyat justru dipererat lewat ekspresi emosional. Kenny kemudian teringat bagaimana Presiden Tiongkok atau pemimpin Korea Utara sering tampil dalam paduan suara atau menyanyikan lagu rakyat di acara resmi—bukan untuk bersenang-senang, tapi memperkuat legitimasi moral mereka.

Ini menunjukkan bahwa ekspresi seni sering digunakan pemimpin untuk membentuk citra sebagai figur hangat dan dekat. Ia pun membayangkan kembali Jokowi yang pernah bernyanyi di festival musik, dan Megawati yang sesekali bernyanyi lagu kenangan di acara partai.

Dari sini Kenny merasa bahwa bernyanyi mungkin adalah bagian dari strategi membangun kepercayaan dalam politik Asia yang paternalistik. Jika, di banyak negara Asia, pemimpin suka bernyanyi, bagaimana dengan di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Titiek Puspa: Puncak “Hobi Bernyanyi” Para Presiden?

Di sore yang mendung, Kenny duduk di teras rumah sambil membaca lebih banyak artikel tentang pertanyaan-pertanyaan ini. Setelah beberapa hari tenggelam dalam lagu-lagunya, ia merasa makin yakin bahwa Titiek bukan sekadar penyanyi legendaris, tapi bagian penting dari sejarah kepemimpinan di Indonesia.

Dalam satu artikel dari buku Power and Political Culture in Suharto’s Indonesia karya Stefan Eklöf, Kenny menemukan penjelasan menarik tentang bagaimana seni digunakan oleh negara sebagai alat representasi kekuasaan. Pada era Orde Baru, musik, sandiwara, dan seni pertunjukan dijadikan saluran komunikasi simbolik antara pemimpin dan rakyat.

Titiek Puspa, dengan liriknya yang sederhana namun menyentuh, serta sikapnya yang santun, menjadi simbol dari harmoni yang ingin ditampilkan negara. Kenny membaca bahwa banyak pertunjukan Titiek di Istana Negara bukan hanya soal hiburan, tapi juga penguatan imaji pemimpin yang “paham selera rakyat.”

Dalam acara kenegaraan, nyanyian Titiek menjadi “penenang sosial” di tengah tekanan politik dan ekonomi. Kenny menyadari, melalui lagu-lagunya, Titiek secara tak langsung memenuhi kebutuhan para pemimpin untuk tampil dekat, hangat, dan penuh perasaan—citra yang dibutuhkan dalam sistem paternalistik Indonesia.

Buku Performing the Nation: Cultural Politics in New Order Indonesia karya Jörgen Hellman juga menjelaskan bagaimana negara memelihara bentuk-bentuk seni yang sejalan dengan narasi nasionalisme dan stabilitas. Kenny pun melihat bahwa Titiek bukan hanya dipilih karena suara emasnya, tapi karena ia mampu menjadi jembatan antara rakyat dan negara.

Di hadapan rakyat yang kadang sulit dijangkau oleh jargon politik, nyanyian menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami. Dan di tangan Titiek Puspa, bahasa itu menjadi lembut, akrab, dan sekaligus strategis.

Bagi Kenny, kini jelas bahwa di Indonesia, pemimpin suka bernyanyi bukan hanya karena hobi—tetapi karena nyanyian adalah bagian dari cara mereka membangun kepercayaan dan membentuk makna kekuasaan. (A43)

Hmmm, masa sih Indonesia sekuat itu? Apa yang dihitung hanya jumlah kapal perang kita aja ya dan bukan kualitasnya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya!

Negara-negara Asia memiliki populasi manusia yang begitu banyak. Beberapa orang bahkan mengatakan proyeksi populasi negara Asia yang begitu besar di masa depan akan membuat wilayah ini sebagai pusat dunia yang baru. Kira-kira kenapa Benua Asia “dipadati” manusia?

PinterPolitik.com

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Menurut data dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), populasi Indonesia saat ini mencapai sekitar 273 juta jiwa.

Negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), dengan populasi mencapai 1,4 miliar orang. India menyusul sebagai negara kedua terbanyak penduduknya, dengan populasi sebesar 1,38 miliar jiwa.

Ketika populasi negara-negara ini digabungkan, Benua Asia menjadi benua dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Total penduduk di Asia diperkirakan lebih dari 4,5 miliar orang, lebih dari setengah total populasi dunia yang pada November 2022 mencapai 8 miliar orang.

Selain itu, Asia sering disebut-sebut akan menjadi pusat dunia di masa depan karena pertumbuhan demografisnya yang diperkirakan akan terus meningkat dalam tahun-tahun mendatang.

Dari sini muncul pertanyaan penting: Apa yang membuat negara-negara di Asia memiliki jumlah penduduk yang begitu besar?

Beras Salah Satu Penyebabnya?

Terkait banyaknya populasi di kawasan Asia, ada sebuah konsel menarik yang dipopulerkan di internet oleh seorang guru di Amerika Serikat (AS) bernama Ken Myers.

Pada tahun 2013, Myers mengunggah sebuah gambar lingkaran dengan pusat di Laut China Selatan (LCS) dan radius 4.000 kilometer. Ia menyatakan bahwa populasi dalam lingkaran tersebut melebihi populasi di luar lingkaran. Lingkaran ini kemudian dinamakan Lingkaran Valeriepieris (Valeriepieris Circle).

Unggahan viral ini menarik perhatian Profesor Ekonomi dari London School of Economics (LSE), Danny Quah, yang kemudian melakukan penelitian untuk memverifikasi klaim Ken Myers. Quah menemukan bahwa klaim tersebut benar dan bahkan membuat lingkaran Valeriepieris lebih kecil dengan radius 3.300 kilometer, tetap menjadi lingkaran geografis dengan populasi terbanyak di dunia.

Mengapa begitu banyak orang tinggal di wilayah ini? Salah satu faktor utama adalah agrikultur, yang memainkan peran penting dalam kesuksesan manusia membangun peradaban besar. Menurut penelitian Kees Klein Goldewijk dan rekan-rekannya berjudul “New anthropogenic land use estimates for the Holocene,” pertumbuhan pesat populasi di India dan Tiongkok didorong oleh perkembangan sistem agrikultur mereka, terutama pertanian beras.

Beras adalah makanan pokok di banyak negara Asia, termasuk Indonesia. Ditambah dengan lahan yang subur untuk menanam beras, negara-negara di Lingkaran Valeriepieris mungkin mengalami tantangan kelaparan yang lebih rendah dibandingkan negara-negara lain, seperti di Eropa yang lebih mengandalkan gandum.

Tidak hanya itu, ladang padi beras juga diketahui lebih dapat menghidupi banyak populasi dibanding ladang gandum. Secara rata-rata, satu hektar beras dapat menghasilkan makanan yang cukup untuk mendukung sekitar 15-20 orang per tahun, sementara satu hektar gandum dapat mendukung sekitar 10-15 orang per tahun. Hal ini disebabkan oleh produktivitas yang lebih tinggi dan kandungan kalori beras dibandingkan dengan gandum.

Namun, apakah banyaknya populasi Lingkaran Valeriepieris hany karena beras?

Juga Dipengaruhi Faktor Sejarah?

Beras bukan satu-satunya faktor mengapa negara Asia punya populasi yang lebih banyak dari kawasan lain, seperti Eropa. Dari perspektif politik dan sejarah, tingkat konflik politik di Asia yang lebih rendah dibandingkan di Eropa bisa jadi salah satu kecurigaannya.

Seperti yang dibahas dalam video PinterPolitik berjudul “Kenapa Peradaban Barat Bisa Kuasai Dunia?,” jumlah peperangan di Asia lebih sedikit dibandingkan di Eropa. Peperangan-peperangan tersebut bahkan kerap diyakini menghambat pertumbuhan populasi.

Tidak hanya menyebabkan korban jiwa yang banyak secara langsung, perang yang sering terjadi di Eropa juga mengakibatkan munculnya banyak pandemi mematikan, contohnya seperti pandemi Black Death yang membunuh banyak populasi Eropa.

Sementara, banyak negara konsumen nasi, seperti Tiongkok dan India, memiliki periode stabilitas politik yang lebih panjang dibandingkan dengan negara-negara konsumen gandum di Eropa yang sering terlibat dalam peperangan. Stabilitas ini memungkinkan pertumbuhan populasi yang lebih berkelanjutan.

Dengan demikian, negara-negara Asia mungkin memiliki “start” lebih awal dalam hal populasi manusia karena mereka lebih jarang terlibat dalam peperangan besar dibandingkan negara-negara Eropa.

Well, pada akhirnya hal-hal ini hanya menjadi sebagian kecil dari sejumlah alasan lain yang membuat populasi Asia begitu banyak. Menarik untuk kita ulik lebih dalam lagi di kesempatan selanjutnya. (D74)

Jadinya di kita heatwave atau bukan nih? 

Fenomena heatwave atau gelombang panas masih melanda negara-negara di Asia Tenggara. Filipina, Kamboja, dan Thailand dilaporkan jadi negara-negara Asia Tenggara yang paling parah terdampak heatwave, di mana disebutkan fenomena ini telah renggut sejumlah nyawa.

Di Indonesia, suhu panas juga diketahui melanda sejumlah wilayahnya, tetapi masih ada perdebatan apakah ini termasuk heatwave atau bukan.

Benua Asia adalah benua terbesar dan terkaya di dunia. Namun, sebagai sebuah wilayah yang kerap dipandang homogen, Asia sebetulnya memiliki keberagaman yang begitu tinggi di antara kawasan-kawasannya sendiri. Mungkinkah lantas Benua Asia yang kita kenal bukanlah Benua Asia yang sesungguhnya?

Asia, sebagai benua terbesar di dunia, memiliki 48 negara yang terbagi ke dalam berbagai wilayah yang lebih kecil, seperti Jepang di Asia Timur, dan Indonesia di Asia Tenggara.

Benua ini sering menjadi topik utama dalam diskursus politik internasional karena miliki proyeksi demografis yang luar biasa. Dengan wilayah yang terdiri dari negara-negara dengan populasi terbesar seperti India dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Asia memiliki potensi menjadi pusat ekonomi dan kultur dunia.

Namun uniknya, meskipun sering dianggap sebagai wilayah uang homogen, Asia sebenarnya memiliki perbedaan yang besar di antara negara-negaranya. Jika kita bandingkan Benua Asia dengan Benua Eropa, kita mungkin akan sadar bahwa satu sub-kawasan di Asia saja bisa setara dalam aspek kekayaan kulturalnya dengan Eropa.

Keunikan ini kerap menjadi pertanyaan besar bagi para pemerhati budaya dan modernisme. Mengapa suatu wilayah yang peradaban di dalamnya sebetulnya tidak memiliki kesamaan yang besar dengan satu sama lain bisa dianggap sebagai masyarakat satu benua?

Apakah pemberian nama Benua Asia murni karena praduga atas “homogenitas”nya? Atau justru ada hal lain dalam sejarah yang membuat Benua Asia bisa dianggap sebagai satu wilayah?

Rasisme dalam Nama “Benua Asia”?

Di dalam bukunya “World Order”, Henry Kissinger, mendiang diplomat dan ahli geopolitik dari Amerika Serikat (AS), mengemukakan pandangan kontroversial tentang Benua Asia. Dia menyoroti bahwa konsep Benua Asia sebenarnya hanya merupakan hasil dari konstruksi sosial yang diperkenalkan oleh peradaban Barat, terutama dari kolonialisme Eropa.

Menurut Kissinger, pandangan bahwa Asia adalah benua yang terpisah dari Eropa timbul dari sikap arogan yang cenderung rasis orang Eropa dalam melihat wilayah di sekitarnya.

Kissinger mengungkapkan bahwa istilah Asia seringkali dimaknai sebagai julukan untuk orang-orang yang tidak berasal dari Eropa atau dari peradaban pecahan Kekaisaran Romawi serta tidak menganut Agama Kristen. Istilah Asia pada awal-awal masa Kekaisaran Romawi bahkan sudah diberikan ke wilayah Anatolia, atau Turki, di mana wilayah tersebut jadi ujung pengaruh budaya dan politik Romawi.

Pandangan ini menjadi turun temurun di antara elite Eropa dan menyebabkan konsep Benua Asia terbentuk menjadi suatu konsep yang terlalu simplistik. Kissinger bahkan menyoroti bahwa ketika berbicara tentang peradaban Timur dan Asia, orang Barat cenderung hanya memikirkan peradaban India dan Tiongkok, padahal setiap wilayah di Asia, seperti Asia Timur, Tengah, dan Tenggara, memiliki komunitasnya sendiri yang layak diakui.

Semua ini menjadi pelajaran bahwa banyak hal di dunia ini yang mungkin dianggap biasa, namun sebenarnya memiliki sejarah yang kompleks dan kelam. Oversimplifikasi Benua Asia jadi salah satu contoh akan hal ini.

Namun, menarik untuk kemudian dipertanyakan. Apakah generelisasi Benua Asia ini hanyalah bentuk aroganisme yang Eropa-sentris, atau kira-kira ada motif tersembunyi di baliknya?

Ada Motif Politik?

Kalau kita ingin berspekulasi, mungkin salah satu motivasi utama simplifikasi Benua Asia oleh para kolonialis Eropa di masa lampau adalah berkaitan dengan ambisi mereka untuk menguasai dan mengeksploitasi sumber daya alam yang melimpah.

Benua Asia kaya akan sumber daya seperti rempah-rempah, emas, perak, dan tekstil yang sangat diminati oleh negara-negara Eropa pada masa itu. Untuk membenarkan upaya pengambilalihan ini, bangsa Eropa bisa menggunakan simplifikasi Benua Asia untuk mereduksi kompleksitas wilayah tersebut menjadi entitas yang seakan mudah dimengerti dan dikuasai.

Narasi semacam ini bisa jadi merupakan bagian dari motif kolonial. Bangsa Eropa di masa kolonialisme lampau memang tercatat sering mengklaim bahwa mereka memiliki misi untuk “menyivilisasi” dan “memperkenalkan agama Kristen” kepada penduduk Asia. Pandangan ini menganggap peradaban Eropa sebagai superior.

Sebagai dampaknya, pandangan tersebut juga menekankan perlunya upaya “mengubah” dan “membentuk” masyarakat Asia sesuai dengan standar Eropa, yakni sebuah kesatuan masyarakat yang bukan lahir dari “rahim” bangsa Barat. Dalam konteks ini, bangsa Eropa cenderung menyederhanakan keberagaman budaya dan agama di Benua Asia agar sesuai dengan narasi kolonial mereka.

Pada akhirnya, hal ini semua layaknya jadi perenungan kita bersama. Diskusi soal simplifikasi Benua Asia ini mungkin hanyalah sebagian kecil dari banyaknya hal dalam peradaban kita yang semula terlihat normal, tapi syarat akan motif politik. (D74)