Pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi membuat tensi Taiwan memanas. Saatnya Prabowo mencegah krisis besar?

PinterPolitik.com

“Peace and stability in the Taiwan Strait are important not only for Japan’s security but also for the stability of the international community” – Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet Jepang (14/11/2025)

Cupin selalu percaya bahwa politik internasional itu mirip papan catur yang kakinya goyah: satu gerakan kecil saja bisa bikin buah catur berjatuhan. Ketika ia mendengar Sanae Takaichi bicara soal “ancaman eksistensial” jika Tiongkok memblokade Taiwan, ia cuma mendecak, “Wah, ini bidaknya bukan jatuh lagi, bro, ini papan caturnya kebalik sekalian.”

Pernyataan Takaichi pada 7 November 2025 mengubah percakapan yang tadinya penuh basa-basi diplomatik menjadi adu keras retorika antar dua kekuatan besar Asia. Perdana Menteri Jepang itu menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap Taiwan akan memberi dasar hukum bagi Jepang mengaktifkan hak pertahanan kolektifnya—sebuah batasan tegas yang sebelumnya tidak pernah diucapkan.

Respons Beijing langsung sekeras suara pintu besi yang dibanting. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Jepang melakukan “campur tangan kasar” dan meminta pernyataannya dicabut, sementara Konsul Jenderal Xue Jian bahkan mengeluarkan ancaman yang ia sebut “memotong kepala kotor yang menjulur masuk” sebelum akhirnya dihapus.

Cupin geleng-geleng melihat drama internet itu. Katanya, “Kalau diplomat mulai main ancam di medsos, itu tanda situasinya udah lewat batas wajar, kayak influencer rebutan endorse kopi susu.”

Taiwan pun ikut buka suara, menyatakan kegelisahan atas ancaman tersebut. Jepang memanggil perwakilan diplomatik Tiongkok, menegaskan bahwa hubungan kedua negara berada pada titik sensitif.

Meski terlihat seperti kejutan, sebenarnya arah kebijakan ini sudah mengemuka sejak era Shinzo Abe yang pada 2021 menyatakan “kontingensi Taiwan adalah kontingensi Jepang.” Namun Takaichi melampaui pendahulunya dengan memberi skenario militer konkret, menandai pergeseran dari “ambiguitas strategis” menuju “kejelasan strategis.”

Dalam kacamata Beijing, ucapan itu bukan sekadar pernyataan kebijakan luar negeri. Itu adalah gema masa kolonial Jepang atas Taiwan dari 1895–1945 dan luka-luka sejarah seperti Pembantaian Nanjing yang terus hidup dalam memori kolektif Tiongkok.

Selama 2025, Tiongkok bahkan merilis sejumlah film perang yang menekankan kekejaman pendudukan Jepang. Ini cara Beijing mengingatkan publiknya—dan orang Jepang—bahwa sejarah belum sepenuhnya terkubur.

Ketegangan itu sampai membuat Kedutaan Besar Jepang di Beijing meminta warganya menghindari berbicara dalam bahasa Jepang di tempat publik. Cupin yang pernah tinggal di Beijing spontan komentar, “Kalau saya jadi orang Jepang di sana, saya bakal pretend jadi turis Korea Selatan biar aman.”

Lantas pertanyaan utamanya muncul: apakah perang kata-kata ini bisa mengarah pada krisis militer? Dan jika benar terjadi, siapa yang mampu menjadi penengah sebelum api kecil membesar menjadi kebakaran geopolitik global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Percuma Ada ASEAN?

Cupin suka bilang bahwa ASEAN itu seperti warung soto yang selalu ramai walaupun pelayanannya pelan: semua orang datang bukan karena kecepatannya, tapi karena nyaman dan bisa diajak ngobrol lama. Prinsip “ASEAN Centrality” bekerja persis seperti itu—longgar, informal, lambat, tapi tetap jadi tempat semua kekuatan besar duduk bersama.

Sejak dekade 1990-an, ASEAN membangun forum-forum seperti ARF, APT, dan EAS untuk memayungi negara-negara besar. Kerangka ini membuat ASEAN menjadi simpul tempat AS, Tiongkok, Jepang, India, hingga Rusia bekerja sama dalam isu-isu keamanan.

Namun dunia berubah lebih cepat daripada kemampuan ASEAN untuk mengikuti. Mely Caballero-Anthony dari Nanyang Technological University dalam tulisannya tentang “The ASEAN Way” menegaskan bahwa model informal dan berbasis konsensus ini menghadapi tekanan hebat dari krisis Myanmar, agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, hingga rivalitas AS-Tiongkok yang semakin intens.

Menurutnya, ASEAN perlu “merekalibrasi” cara kerja agar fit-for-purpose menghadapi ancaman keamanan abad ke-21. Cupin meresponsnya dengan kalimat khasnya: “Intinya, ASEAN butuh update software biar nggak lemot pas dunia lagi nge-lag.”

Penelitian Guangyu Qiao-Franco dan koleganya menemukan bahwa negara-negara besar semakin condong ke koalisi minilateral yang dianggap lebih efektif, seperti Quad atau AUKUS. ASEAN masih dianggap relevan untuk ekonomi, tapi tidak lagi jadi pilihan pertama dalam isu politik dan keamanan keras.

Namun Amitav Acharya mengingatkan bahwa kekuatan ASEAN bukan terletak pada kecepatan, melainkan pada norma regional yang berhasil ia bangun. Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi bukti bagaimana ASEAN mensosialisasikan norma non-intervensi dan penyelesaian damai kepada negara-negara besar.

Cupin menyimpulkan dengan sok bijak, “ASEAN itu bukan bodyguard, tapi mediator yang selalu diundang karena semua orang nyaman sama dia.”

Masalahnya, krisis Taiwan bukan isu biasa yang bisa ditangani dengan dialog lama. Ini adalah potensi konflik antara dua blok besar global, melibatkan kemungkinan blokade, serangan militer, hingga sanksi ekonomi besar-besaran.

Dalam situasi seperti ini, mekanisme ASEAN yang berbasis konsensus bisa terlalu lambat untuk merespons. Apalagi isu Taiwan tidak melibatkan negara-negara ASEAN secara langsung, sehingga wajar bila banyak anggota yang memilih berhati-hati.

Pertanyaannya: apakah ASEAN Centrality bisa kembali relevan jika ada satu negara yang cukup berani untuk memimpin arah baru? Dan apakah Indonesia—yang paling besar dan paling berpengaruh di ASEAN—mampu mengambil peran itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Saatnya Prabowo Selamatkan Dunia?

Cupin selalu mengibaratkan Indonesia sebagai “tetangga paling ramah” di kompleks Asia, tapi kadang terlalu fokus menyapu halaman sendiri. Di bawah Prabowo, katanya, mungkin untuk pertama kalinya Indonesia mulai terpikir ikut bantu beresin keributan di jalan depan rumah.

Indonesia punya modal besar. Hubungan dengan Tiongkok berada pada titik puncak, mengingat Beijing adalah mitra dagang terbesar, investor utama di infrastruktur, dan aktor penting dalam rantai pasokan industri strategis Indonesia.

Pada 2024, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan memperbarui sejumlah proyek kerja sama, menunjukkan kedekatan politik sekaligus pragmatisme ekonomi. Cupin bercanda, “Hubungan mereka tuh kayak hubungan supplier dan pembeli yang udah saling percaya—asal nggak ngutang kebanyakan.”

Di sisi lain, hubungan Indonesia-Jepang tetap sangat kuat, dibangun dari enam dekade kerja sama pembangunan. Jepang mendukung MRT Jakarta, Patimban, sampai proyek-proyek di IKN—sebuah jaringan kolaborasi yang membuat Tokyo menjadi salah satu mitra strategis paling stabil Indonesia.

Lowy Institute menulis bahwa kolaborasi Prabowo dan Takaichi membuka peluang transformasi hubungan menjadi kemitraan dua jalur: pembangunan dan keamanan. Cupin menyebutnya “upgrade relasi dari sahabat lama menjadi partner regional.”

Kedekatan dengan dua pihak yang sedang berkonfrontasi memberikan Indonesia modal diplomatik besar. Laporan Atlantic Council dan Rhodium Group menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan posisi non-alignment dalam krisis Taiwan, membuatnya dipercaya oleh semua pihak.

Tidak berpihak secara militer justru membuat Indonesia punya kredibilitas sebagai mediator. Evi Fitriani dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa hubungan RI-Tiongkok dibangun lewat empat faktor—persepsi, politik domestik, ekonomi, dan lingkungan internasional—yang menunjukkan fleksibilitas strategis Indonesia.

Model yang sama bisa diterapkan dalam isu Taiwan. Cupin menambahkan, “Diplomasi Indonesia itu kayak pedagang warung: nggak mau ribut, tapi jago negosiasi.”

Indonesia punya rekam jejak positif sebagai mediator. Dari perdamaian Aceh, keterlibatan dalam resolusi konflik Kamboja, sampai kepemimpinan di Non-Aligned Movement dan ASEAN. Simon Hutagalung bahkan menulis bahwa Indonesia memiliki fondasi normatif kuat untuk memediasi krisis Taiwan.

Berbeda dengan Jokowi yang fokus pada urusan domestik, Prabowo tampak lebih siap bermain di panggung global. Keputusan bergabung dengan BRICS+ memperjelas ambisi Indonesia untuk duduk di meja besar diplomasi internasional.

Dalam isu Taiwan, Indonesia bisa mengaktifkan forum seperti ARF atau EAS untuk membangun mekanisme dialog baru. Indonesia juga bisa melakukan diplomasi backdoor—sesuatu yang selama ini jadi kekuatan halus Jakarta.

Namun risikonya nyata. Jika terlihat memihak, reputasi Indonesia sebagai mediator akan runtuh. Selain itu, ada 400.000 lebih WNI di Taiwan yang harus dilindungi dan memiliki rencana evakuasi, seperti diingatkan oleh Noory Okthariza.

Ketidakmampuan mengevakuasi bisa menjadi bencana humaniter dan politik bagi Indonesia. Cupin menegaskan, “Diplomasi tanpa rencana evakuasi itu kayak naik kapal tanpa pelampung.”

Namun risiko tidak bertindak jauh lebih besar. Krisis Taiwan akan mengguncang ekonomi global, terutama semikonduktor yang menjadi inti industri modern. TSMC menguasai 60 persen produksi global dan 90 persen chip paling canggih—dan gangguannya akan memukul pabrik-pabrik di seluruh dunia, termasuk industri Indonesia.

Sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia tidak bisa hanya jadi penonton. Ini momen untuk menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya raksasa regional, tetapi juga pemain yang bisa menjaga stabilitas global.

Jika Prabowo berhasil mengelola peluang ini, Indonesia bukan hanya memperkuat posisi regionalnya. Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di salah satu titik paling berbahaya di dunia—tanpa harus menjadi pahlawan, cukup menjadi jembatan yang dibutuhkan dunia. (A43)

Saat meresmikan pabrik Lotte Chemical Indonesia, Presiden Prabowo bicara soal pelatih judo Korea dan menyebut Park Chung-hee. Apa pesan di balik kisah ini?

PinterPolitik.com

“Kita wajib mengamankan, kita wajib menjaga semuanya karena ini membawa manfaat sangat besar bagi kepentingan seluruh rakyat Indonesia.” – Prabowo Subianto, Presiden RI (6/11/2025)

Pada 6 November 2025, Presiden Prabowo Subianto meresmikan kompleks petrokimia PT Lotte Chemical Indonesia di Cilegon, Banten. Pabrik dengan investasi senilai USD 3,9 miliar atau sekitar Rp 62,4 triliun ini menjadi proyek petrokimia terbesar di Asia Tenggara dan kompleks naphtha cracker pertama di Indonesia dalam tiga dekade terakhir.

Sorotan publik bukan hanya pada nilai investasinya, melainkan pada pidato Prabowo yang mengungkap kekagumannya terhadap etos kerja Korea Selatan. Di hadapan hadirin, Prabowo mengenang masa-masa ketika dirinya masih bertugas di Komando Pasukan Khusus (Kopassus). Ia bercerita tentang seorang pelatih judo asal Korea Selatan yang pernah melatih prajurit Indonesia dengan disiplin ekstrem dan keteguhan yang mengesankan.

“Waktu saya di tentara, saya dibantu pelatih-pelatih dari Korea. Mereka sangat keras, melatih dari depan,” ujar Prabowo. Sang pelatih, yang ia panggil “Profesor”, menolak memberi libur bahkan pada hari besar keagamaan seperti Natal atau Idul Fitri. Disiplin menjadi prinsip absolut yang tidak bisa ditawar, bahkan oleh tradisi keagamaan sekalipun.

Ketika menjelang Natal, Prabowo sempat meminta agar timnya diliburkan, namun sang pelatih menolak. “Tidak bisa, Jenderal. Saya orang Kristen, nanti kita ke gereja jam 10, kebaktian misa, jam 1 latihan lagi,” jawabnya. Begitu pula saat Idul Fitri tiba. Setelah memahami kewajiban salat Id yang berlangsung singkat, sang pelatih kembali menegaskan tekadnya. “Habis itu dia tanya, ‘Jenderal, mau tim Jenderal juara atau tidak? Kalau mau juara tidak ada jalan lain, harus latihan,’” kenang Prabowo.

Rumus kemenangan yang ia pelajari sederhana namun mengandung makna mendalam: latihan tanpa henti adalah kunci keberhasilan. Prabowo memandang pengalaman itu sebagai cerminan karakter bangsa Korea Selatan—tegar, keras, dan teguh dalam komitmen. Bangsa yang berulang kali dijajah dan dilanda perang itu mampu bangkit menjadi negara industri maju berkat etos kerja dan kepemimpinan yang kuat.

“Jadi, kalau negosiasi sama orang Korea tidak gampang,” ujar Prabowo sambil tersenyum, lalu menambahkan candaan khasnya, “Boleh juga kalau orang Korea kita kirim orang Papua. Jadi, mereka bangsa yang tangguh.” Cerita itu menggambarkan kekaguman Prabowo pada semangat pantang menyerah yang menjadi fondasi pembangunan Korea Selatan.

Pidato di Cilegon itu menjadi lebih dari sekadar refleksi pribadi. Ia berubah menjadi pernyataan arah kebijakan ekonomi: bahwa Indonesia perlu meneladani disiplin, keteguhan, dan kejelasan misi seperti bangsa-bangsa Asia Timur. Korea Selatan bangkit bukan karena kekayaan alam, tetapi karena manusia yang dilatih dengan disiplin besi untuk mencapai tujuan nasional yang jelas.

Dalam pandangan Prabowo, semangat seperti itulah yang harus dihidupkan di Indonesia. Ia menilai pembangunan tidak bisa hanya bergantung pada pasar atau kekuatan ekonomi spontan, tetapi memerlukan misi bersama yang dijalankan dengan kedisiplinan kolektif. Nilai-nilai yang pernah ia pelajari dari pelatih judo Korea itu kini ia bawa ke panggung politik dan ekonomi nasional.

Disiplin dan kerja keras, dua unsur yang pernah ditempa di lapangan latihan Kopassus, kini menjadi ruh di balik kebijakan ekonomi yang ia sebut sebagai “ekonomi konstitusi”. Seperti dalam seni bela diri judo, Prabowo meyakini bahwa kekuatan sejati bukan hanya berasal dari tenaga kasar, melainkan dari arah, strategi, dan keseimbangan. Prinsip itu ia terjemahkan ke dalam strategi pembangunan nasional yang berbasis pada tujuan jelas dan kesatuan gerak.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mission-Directed Governance ala Asia Timur

Untuk memahami arah pikir seperti itu, kita dapat menelusuri konsep mission-directed governance yang banyak dijumpai dalam pengalaman pembangunan di Asia Timur. Kajian mendalam mengenai hal ini datang dari tulisan Kevin Cheang berjudul Why Mission-Directed Governance Risks Authoritarianism: Lessons from East Asia, yang terbit di Journal of Institutional Economics pada 2024. Cheang menjelaskan bagaimana negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Singapura, dan Jepang berhasil melesat dengan menjadikan negara sebagai pusat komando pembangunan ekonomi.

Model ini disebut mission-directed governance, di mana negara bertindak sebagai pengarah utama seluruh sumber daya ekonomi menuju satu misi besar. Dalam konteks Asia Timur, misi itu adalah pertumbuhan ekonomi pesat atau catch-up growth untuk mengejar ketertinggalan dari Barat. Negara tidak hanya mengatur, tetapi memimpin dan memobilisasi masyarakat agar berkontribusi pada tujuan nasional yang sama.

Cheang menautkan konsep tersebut dengan gagasan ekonom Mariana Mazzucato tentang entrepreneurial state. Dalam kondisi ekonomi yang tidak pasti, negara berperan seperti “harimau yang mengaum”, memberi arah dan keberanian untuk mengambil risiko besar. Negara bukan sekadar pengawas pasar, melainkan pencipta pasar baru yang menetapkan arah dan mengoordinasikan eksperimen kebijakan agar tidak berjalan tanpa panduan.

Bagi Cheang, keberhasilan model Asia Timur terletak pada keberanian negara untuk menentukan prioritas dan menyatukan energi sosial menuju misi tunggal. Ia membandingkan negara seperti Korea Selatan dengan bintang utara (Polaris) yang menjadi penuntun kapal-kapal di tengah lautan ketidakpastian global. Tanpa bintang penuntun itu, kapal akan kehilangan arah dan tersesat dalam arus ekonomi dunia yang tak menentu.

Konteks historis menjadi kunci pemahaman model ini. Setelah Perang Dunia II dan perang saudara di berbagai negara Asia Timur, lahirlah semangat darurat nasional untuk membangun kembali negeri. Dalam situasi krisis itu, pemerintah mengambil peran besar untuk mengarahkan sumber daya secara terpusat, melegitimasi kebijakan keras demi percepatan pembangunan. Di Korea Selatan, Park Chung-hee memimpin transformasi ekonomi dengan tangan besi, membangun infrastruktur dan industri berat di tengah situasi politik yang tegang.

Di Taiwan, rezim Kuomintang menggunakan pendekatan serupa dengan melakukan reformasi tanah besar-besaran dan mengonsolidasikan industri dalam kendali negara. Sementara di Singapura, Lee Kuan Yew menanamkan nilai efisiensi, meritokrasi, dan disiplin sosial yang ketat untuk menciptakan mesin ekonomi yang nyaris tanpa friksi. Jepang lebih awal mempraktikkan hal serupa sejak era Meiji, ketika negara menjadi pengarah industrialisasi nasional melalui konglomerasi seperti Mitsubishi dan Sumitomo.

Cheang menilai keberhasilan ekonomi negara-negara ini tidak lepas dari budaya komunitarian yang kuat. Dalam masyarakat yang lebih menekankan harmoni sosial daripada kebebasan individual, konsep negara sebagai “ayah” atau pengarah moral mudah diterima. Survei World Values Survey menunjukkan bahwa masyarakat di Korea Selatan dan Jepang cenderung percaya bahwa pemimpin harus melakukan apa yang mereka anggap terbaik, bukan semata mengikuti keinginan rakyat.

Nilai kolektivisme ini membentuk fondasi sosial bagi keberhasilan mission-directed governance. Dalam kerangka itu, pembangunan tidak dilihat sebagai hasil dari persaingan bebas, melainkan sebagai proyek nasional yang harus dikerjakan bersama. Setiap individu menjadi bagian dari misi besar bangsa, dan keberhasilan pribadi diukur dari kontribusinya terhadap tujuan kolektif.

Dalam perjalanan sejarah Asia Timur, pendekatan ini membuahkan hasil yang luar biasa. Korea Selatan melesat dari negara miskin pada 1960-an menjadi kekuatan industri teknologi global dalam waktu kurang dari setengah abad. Taiwan tumbuh menjadi pusat manufaktur semikonduktor dunia, sementara Singapura menjelma menjadi negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia Tenggara. Jepang, yang sempat hancur oleh perang, berhasil membangun kembali dirinya menjadi raksasa ekonomi kedua di dunia pada 1980-an.

Model pembangunan semacam itu menginspirasi banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Dalam praktiknya, mission-directed governance memerlukan disiplin, kesatuan arah, dan koordinasi lintas lembaga yang ketat. Ia menuntut kemampuan negara untuk menjadi penggerak, bukan sekadar penonton dalam ekonomi pasar global. Prinsip inilah yang kemudian banyak mewarnai cara berpikir Prabowo Subianto dalam merancang konsep ekonomi nasional yang berpijak pada semangat konstitusi.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Jalan Tengah Prabowo: Ekonomi Konstitusi

Konsep ekonomi konstitusi yang diusung Prabowo Subianto merupakan bentuk adaptasi dari semangat mission-directed governance dalam konteks Indonesia. Gagasan ini ia uraikan dalam buku Paradoks Indonesia dan Solusinya (2017; revisi 2022), yang menegaskan pentingnya kembali pada prinsip Pasal 33 UUD 1945. Dalam kerangka itu, negara berperan aktif menguasai cabang-cabang produksi yang menyangkut hajat hidup orang banyak, sementara sektor lainnya tetap terbuka bagi swasta.

Prabowo menilai bahwa arah pembangunan Indonesia selama ini telah menyimpang dari amanat konstitusi. Ia menyoroti dominasi oligarki yang menguasai lebih dari separuh kekayaan nasional, serta derasnya arus modal keluar melalui praktik keuangan global. Menurutnya, demokrasi ekonomi harus dikembalikan pada cita-cita awal pendiri bangsa: kesejahteraan untuk seluruh rakyat, bukan untuk segelintir elit ekonomi.

Dalam kerangka ekonomi konstitusi, negara bukan pesaing pasar, melainkan pengarah utama misi pembangunan nasional. BUMN dan lembaga investasi strategis menjadi instrumen pelaksana yang memastikan sumber daya nasional digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Proyek-proyek besar seperti pabrik Lotte Chemical di Cilegon menjadi simbol konkret dari strategi hilirisasi yang telah lama menjadi visi utama pemerintahan Prabowo.

Nilai tambah dari sumber daya alam harus dinikmati di dalam negeri melalui industrialisasi. Hilirisasi, swasembada pangan, dan kemandirian energi bukan sekadar kebijakan teknokratis, melainkan misi nasional yang membutuhkan koordinasi seperti pasukan dalam latihan judo: fokus, konsisten, dan berorientasi pada hasil.

Peran negara juga terlihat dari pembentukan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara yang ditugasi mengelola aset strategis. Lembaga ini berfungsi memastikan negara tetap menjadi pemegang kendali dalam sektor-sektor penting, terutama industri dasar dan energi. Dengan langkah itu, Prabowo menunjukkan bahwa negara tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga pelaku aktif dalam arena ekonomi nasional.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi contoh nyata lain dari implementasi ekonomi konstitusi. Dengan melibatkan banyak kementerian dan pemerintah daerah, program ini dirancang untuk memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui intervensi langsung terhadap gizi anak-anak Indonesia. Bagi Prabowo, pembangunan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari investasi jangka panjang pada manusia.

Dalam visi yang sama, kebijakan swasembada pangan, energi, dan air bersih menjadi prioritas utama. Negara mengambil peran utama dalam memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi tanpa ketergantungan pada impor. Dengan memadukan prinsip efisiensi pasar dan tanggung jawab sosial, ekonomi konstitusi menjadi jalan tengah antara kapitalisme liberal dan sosialisme negara.

Prabowo menegaskan bahwa sistem demokrasi tetap menjadi fondasi. Ia menolak gagasan pembangunan yang menafikan kebebasan sipil, karena demokrasi Pancasila dianggap sebagai sistem yang paling sesuai dengan karakter bangsa. Prinsip ini menjadi pembeda antara ekonomi konstitusi dengan model developmental state Asia Timur yang kerap identik dengan otoritarianisme.

Landasan moral dan hukum dari ekonomi konstitusi bersumber langsung dari UUD 1945, bukan dari keadaan darurat atau krisis nasional. Dengan demikian, setiap kebijakan intervensi negara memiliki legitimasi konstitusional yang kuat. Dalam pandangan Prabowo, amanat konstitusi itu adalah kontrak sosial yang mengikat seluruh komponen bangsa untuk bekerja menuju kesejahteraan bersama.

Model ini juga memberikan ruang bagi sektor swasta untuk berkembang. Negara tidak berusaha menguasai seluruh aktivitas ekonomi, melainkan fokus pada sektor strategis yang menyangkut kedaulatan nasional. Prabowo memberi contoh, “Usaha kopi, ayam goreng, bioskop dan sejenisnya, bisa dijalankan swasta.” Prinsip keseimbangan inilah yang membuat ekonomi konstitusi bersifat adaptif dan tidak mengekang inisiatif wirausaha.

Dengan pendekatan seperti ini, arah pembangunan Indonesia diarahkan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Negara berperan sebagai pelatih yang menuntun, bukan menindas; sebagai pengarah misi yang menjaga ritme dan disiplin, bukan menghapus kebebasan. Di titik inilah prinsip judo menemukan relevansinya: menggunakan kekuatan secara terkendali untuk mencapai kemenangan yang elegan. (A43)

Oleh: Adrian Aulia Rahman

PinterPolitik.com

Memasuki abad ke 21, konfigurasi politik dunia sedikit besarnya mengalami perubahan, terlebih dengan kebangkitan Asia yang tak terelakkan. Dalam bukunya yang berjudul Asia Hemisfer Baru Dunia, Kishore Mahbubani menerangkan ada tiga kemungkinan jalannya sejarah berikut dinamikanya, dalam membentuk konfigurasi politik dunia, terlebih Pasca Perang Dingin. 

Pertama, March to modernity. Perjalanan menuju modernitas ini merupakan salah satu dari tiga kemungkinan dinamika global abad 21 menurut Mahbubani. Prospek pertama ini menerangkan atau bisa juga disebut meramalkan, bagaimana negara-negara Asia (non-Barat) akan semakin mudah mengakses modernitas. March to modernity ini termanifestasi dalam keyakinan dan realita bahwa Asia akan menjadi pemeran utama politik dunia abad 21. 

Kedua, the Retreat into Fortresses (kembali ke benteng). Prospek kedua ini merupakan sebuah upaya pembatalan, atau penulis lebih meyakini upaya pencegahan, terjadinya prospek yang pertama tentang kebangkitan Asia menuju modernitas. 

Negara yang merasa keberatan akan terjadinya kebangkitan Asia tiada lain adalah negara-negara Barat, yang ingin selalu menggenggam status quo. Prospek ini, demikian papar Mahbubani, dapat sedikitnya terlihat dalam upaya-upaya proteksionisme dalam relasi ekonomi global. 

Ketiga, Triumfalisme Barat. Prospek tentang Triumfalisme Barat atau kejayaan Barat ini sempat mendapatkan angin segar pasca runtuhnya Uni Soviet dan usainya Perang Dingin. Francis Fukuyama menambah optimisme Barat dengan esai fenomenalnya yang berjudul The End of History, yang seakan mengkonfirmasi kemenangan mutlak kapitalisme dan demokrasi liberal barat. Namun kebangkitan Asia yang tak bisa dibendung serta deklinisme Barat, membatalkan prospek triumfalisme Barat ini. 

Dari tiga kemungkinan dinamika politik dunia abad ke 21 menurut Kishore Mahbubani yang telah dipaparkan, prospek paling realistis adalah kebangkitan Asia yang sedang melangkah menuju modernitas (March to Modernity). 

Tidak heran apabila muncul istilah bahwa Abad ke 21 adalah milik Asia. Asia akan menjadi pemain kunci dalam dinamika politik dunia, serta menjadi magnet bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendekat ke pusat dunia baru ini.  

Salah satu kawasan krusial di Asia yang sangat menonjol adalah Asia Timur. Asia Timur menjadi penggerak modernisasi Asia, yang tentu saja dimulai oleh Jepang sejak abad 19, diikuti oleh Korea, hingga bangkitnya sang Naga Asia, tiada lain adalah China. 

Menariknya, dinamika dan relasi geopolitik yang terjalin di Asia Timur, selalu melibatkan Amerika Serikat sebagai negara yang berkepentingan di kawasan ini.  

Tulisan ini akan mengetengahkan bagaimana Amerika Serikat terlibat di kawasan Asia Timur pada abad 21, mulai dari kebijakan pivot to Asia Presiden Obama, hingga perkembangan paling mutakhir yaitu diselenggarakannya KTT Camp David antara Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Serta diperlukannya suatu regionalisme Asia Timur untuk stabilitas kawasan itu. 

AS di Asia Timur: Sebuah Komitmen yang Langgeng 

Tahun 1853 mungkin menjadi awal mula keterlibatan Amerika Serikat di Asia Timur. Tahun 1853 tersebut, seorang perwira Angkatan laut Amerika Serikat bernama Matthew Calbraith Perry, yang kemudian lazim disebut Komodor Perry, tiba di Jepang. 

Kedatangan Komodor Perry tersebut merupakan upaya AS untuk membuka akses perdagangan Jepang dan mendobrak pintu tebal isolasionisme dan ekonomi autarki Kekaisaran Jepang.  

Jepang memasuki periode westernisasi, terutama sejak dicetuskannya Restorasi Meiji 1868. Bahkan Jepang dalam waktu yang cukup lama mengalami krisis identitas, terkait dengan ambisinya sebagai negara non-Barat yang ingin menjadi ‘masyarakat beradab Barat’. 

Dalam hal ini, Amerika Serikat menjadi salah satu negara yang berperan besar dalam proses modernisasi Jepang.  

Di abad ke 20, kendati sempat menjadi musuh sengit dalam Perang Dunia II, Amerika Serikat sangat berperan dalam merekonstruksi Jepang pasca perang. Pasca perang dan pasca terbentuknya tatanan global 1945, Amerika meningkatkan komitmennya di Asia Timur baik secara politik, ekonomi, maupun militer.  

Selain Jepang, Korea Selatan yang belakangan menjadi salah satu macan Asia, juga memiliki hubungan erat dengan Amerika. Hubungan erat dan kuatnya komitmen AS terhadap Korea dimulai terutama pasca meletusnya perang di Semenanjung Korea tahun 1950. 

Komitmen Harry S. Truman juga Menlu Dean Acheson terhadap perjuangan Korsel melawan agresi komunisme dari Utara menancapkan basis dominasi AS di Korea Selatan (Republic of Korea/ RoK).  

Perang Dingin menjadi salah satu sebab terkuat komitmen AS kepada dua negara Asia Timur tersebut. Lantas bagaimana pada saat dunia menyaksikan runtuhnya Uni Soviet dan usainya Perang Dingin, apakah komitmen AS di Asia Timur akan berkurang, atau paling drastis apakah AS akan mengikuti langkah Inggris pada dekade 1960-an, dengan menarik diri dari Asia Tenggara? Jawabannya ternyata tidak. 

Hal ini dapat dilihat pada masa pemerintahan Obama, dimana sang presiden mencetuskan kebijakan yang dikenal dengan Pivot to Asia. Kendati kebijakan ini merupakan kebijakan yang lebih inklusif mencakup seluruh kawasan Asia, namun Asia Timur tetap menempati posisi yang spesial.  

Dalam tulisannya yang berjudul What Exactly Does It Mean That the U.S. Is Pivoting to Asia? yang dipublikasikan di The Atlantic, Matt Schiavenza menuangkan pandangan dan analisisnya mengenai kebijakan Pivot to Asia Presiden Obama. 

Menurutnya, kebijakan ini merupakan sebuah langkah strategis untuk me-re-orientasi kebijakan luar negeri AS, setelah di era sebelumnya lebih difokuskan pada belahan bumi Barat dan Timur Tengah, terutama pada masa pemerintahan George W. Bush.  

Langkah ini merupakan sebuah strategi geopolitik dan geostrategis AS untuk menjawab tantangan dari dinamika politik dunia abad 21 yang condong pada pesatnya pertumbuhan Asia, sebagaimana prospek March to Modernity Kishore Mahbubani. 

Schiavenza juga menerangkan bahwa langkah politik Obama ini juga dimaksudkan untuk mengimbangi kekuatan China yang sedang bangkit-bangkitnya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa komitmen politik AS di Asia Timur semakin menguat. 

Diselenggarakannya KTT Camp David antara AS, Jepang, dan Korsel baru-baru ini, tepatnya pada 19 Agustus 2023, menjadi bukti yang memperkuat komitmen AS di Asia Timur. 

Joe Biden, yang merupakan mantan wakil presiden Obama yang kini menjadi Presiden, tidak jauh berbeda kebijakannya dengan Obama terkait dengan komitmennya di Asia Timur. 

Pertemuan ketiga negara ini sudah bisa ditebak arahnya. Isu yang dibahas tidak akan jauh-jauh dari ancaman China. Ketiga negara sepakat dan sepaham untuk ‘waspada’ akan ancaman China, terlebih atas klaimnya terhadap Laut China Selatan (LCS). Ketiga negara sepakat untuk memperkuat kerjasama militer untuk menghadapi tantangan-tantangan di kawasan. 

Bahkan sebagian pihak mengatakan pertemuan ini merupakan sebuah upaya menciptakan NATO di Asia Timur. Dapat disimpulkan, paling tidak sampai saat ini, Amerika memiliki komitmen yang langgeng terhadap Asia Timur.  

Perlunya Regionalisme Asia Timur 

Asia di Abad 21, selain menjadi pusat kebangitan dan pertumbuhan, juga menjadi medan konfrontasi para adidaya dunia. Amerika dan China menjadi aktor utama. 

Perebutan pengaruh di Asia dan Pasifik menjadi krusial dalam konstelasi politik dunia Abad 21. Tidak heran apabila Amerika berusaha mengubah orientasi kebijakan politik luar negerinya pada Abad 21, terutama pasca George W. Bush, ke kawasan Asia. 

KTT Camp David yang baru terlaksana menjadi bukti yang nyata. Presiden AS Joe Biden, Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, dan Presiden Korea Yoon Suk Yeol bertemu dalam KTT tersebut. Fokus bahasan dalam pertemuan itu adalah menyangkut keamanan kawasan, termasuk ancaman China dan kerjasama militer antar ketiga negara. 

Pertemuan ini menurut penulis mengindikasikan bahwa, selain relasi ekonomi yang sudah lama terjalin, keterikatan politis dan militer antara Amerika, Jepang, dan Korea, berusaha diperkuat dengan diselenggarakannya KTT Camp David tersebut. 

Terjadi persaingan militer yang tak terelakkan antara AS, Korea, dan Jepang di lain pihak, serta China dan Korea Utara di pihak lain. Hemat penulis, kendati bertujuan untuk meningkatkan keamanan kawasan, KTT tersebut justru akan semakin membuat kawasan Asia Timur menjadi tidak stabil dan dilingkupi curiga.  

Persekutuan abadi antara AS-Jepang-Korea Selatan, akan seiring sejalan juga dengan konfrontasi abadinya dengan China dan Korea Utara. Media Korea Utara, KCNA (Korean Central News Agency), menerangkan bahwa apabila terjadi latihan perang antara AS-Jepang-Korea Selatan, sebagai tindak lanjut dari KTT Camp David, maka pecahnya perang nuklir akan semakin potensial.  

Menurut penulis, problem utamanya adalah rasa saling curiga yang tak berkesudahan antara negara-negara Asia Timur sendiri, yang kemudian dimanfaatkan AS untuk memperkuat basis politis dan strategisnya. 

Bahkan sampai saat ini, prospek mengenai ‘pelepasan diri’ Jepang dan Korea Selatan dari dominasi AS, masih menjadi sesuatu yang cukup mustahil.  

Oleh karena itu, jika keamanan kawasan dan kerjasama konstruktif menjadi orientasi utama dalam dinamika politik Asia Timur, penulis berpendapat cara yang paling ampuh adalah membangun regionalisme Asia Timur yang independen. Untuk mencapainya, bisa dilakukan beberapa cara. 

Pertama, mengganti paradigma ideologis dengan paradigma pragmatis. Konfrontasi di Asia Timur besar sekali dipengaruhi oleh tatanan dunia saat Perang Dingin. 

Paradigma ideologis yang mengekang akan membuat jalinan relasi politik di kawasan ini menjadi tidak fleksibel karena dihambat oleh terjadinya ideologisasi kebijakan yang mengekang. 

Padahal, untuk menghadapi dunia yang serba berubah ini, fleksibilitas dan pragmatisme politik sangat diperlukan untuk mengamankan kepentingan nasional. Jepang dan Korea Selatan, begitupun China dan Korea Utara, sudah semestinya menyingkirkan rasa saling curiga secara politik warisan dari Perang Dingin. 

Keempat negara ini perlu membangun suatu kerjasama konstruktif dan berorientasi pada kepentingan nasional dan stabilitas kawasan. Diplomasi, dan bukannya konfrontasi, menjadi kunci mencapainya. 

Kedua, mengurangi pengaruh AS di kawasan. Kita sama-sama paham dan tahu bahwa AS sangat berkepentingan di Asia. Dan salah satu basis politik terkuat AS di Asia adalah di kawasan Asia Timur, dengan Jepang dan Korsel sebagai sekutu utamanya. Intervensi AS di Asia Timur perlu dievaluasi secara kritis, tentu oleh para aktor yang terlibat.  

Apakah masih diperlukan peran serta AS yang begitu besar dalam menjamin keamanan Asia Timur, terlebih dengan upayanya untuk membangun semacam aliansi militer baru di kawasan ini. Jepang dan Korea Selatan sendiri perlu meninjau ulang kembali kerjasama keamanannya dengan AS, yang bukannya akan menjamin keamanan, justru akan membangkitakan kemarahan dari China dan Korea Utara, dan menimbulkan ketidakstabilan kawasan. 

Dengan berkurangnya pengaruh dan intervensi AS di kawasan ini, suatu kerjasama solid dan relasi saling menghormati kiranya bisa diwujudkan. AS sudah cukup lama ‘berbaik hati’ menjadi penjaga keamanan kawasan orang lain, dan kini saatnya hengkang dari sana.  

Walaupun tentu saja tidak sesederhana yang dibayangkan, namun kedua cara diatas menurut penulis akan bisa mewujudkan regionalisme kawasan Asia Timur yang stabil, konstruktif, dan egaliter. Juga jangan dilupakan bahwa ikatan kultural di Asia Timur yang begitu kokoh secara historis akan membawa cita-cita regionalisme ini tidak sukar untuk diwujudkan.

Artikel ini ditulis oleh Adrian Aulia Rahman

Adrian Aulia Rahman adalah seorang mahasiswa jurusan Ilmu Sejarah Universitas Padjajaran.

Opini adalah kiriman dari penulis. Isi opini adalah sepenuhnya tanggung jawab penulis dan tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi PinterPolitik.com.