Pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi membuat tensi Taiwan memanas. Saatnya Prabowo mencegah krisis besar?

PinterPolitik.com

“Peace and stability in the Taiwan Strait are important not only for Japan’s security but also for the stability of the international community” – Minoru Kihara, Sekretaris Kabinet Jepang (14/11/2025)

Cupin selalu percaya bahwa politik internasional itu mirip papan catur yang kakinya goyah: satu gerakan kecil saja bisa bikin buah catur berjatuhan. Ketika ia mendengar Sanae Takaichi bicara soal “ancaman eksistensial” jika Tiongkok memblokade Taiwan, ia cuma mendecak, “Wah, ini bidaknya bukan jatuh lagi, bro, ini papan caturnya kebalik sekalian.”

Pernyataan Takaichi pada 7 November 2025 mengubah percakapan yang tadinya penuh basa-basi diplomatik menjadi adu keras retorika antar dua kekuatan besar Asia. Perdana Menteri Jepang itu menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap Taiwan akan memberi dasar hukum bagi Jepang mengaktifkan hak pertahanan kolektifnya—sebuah batasan tegas yang sebelumnya tidak pernah diucapkan.

Respons Beijing langsung sekeras suara pintu besi yang dibanting. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Jepang melakukan “campur tangan kasar” dan meminta pernyataannya dicabut, sementara Konsul Jenderal Xue Jian bahkan mengeluarkan ancaman yang ia sebut “memotong kepala kotor yang menjulur masuk” sebelum akhirnya dihapus.

Cupin geleng-geleng melihat drama internet itu. Katanya, “Kalau diplomat mulai main ancam di medsos, itu tanda situasinya udah lewat batas wajar, kayak influencer rebutan endorse kopi susu.”

Taiwan pun ikut buka suara, menyatakan kegelisahan atas ancaman tersebut. Jepang memanggil perwakilan diplomatik Tiongkok, menegaskan bahwa hubungan kedua negara berada pada titik sensitif.

Meski terlihat seperti kejutan, sebenarnya arah kebijakan ini sudah mengemuka sejak era Shinzo Abe yang pada 2021 menyatakan “kontingensi Taiwan adalah kontingensi Jepang.” Namun Takaichi melampaui pendahulunya dengan memberi skenario militer konkret, menandai pergeseran dari “ambiguitas strategis” menuju “kejelasan strategis.”

Dalam kacamata Beijing, ucapan itu bukan sekadar pernyataan kebijakan luar negeri. Itu adalah gema masa kolonial Jepang atas Taiwan dari 1895–1945 dan luka-luka sejarah seperti Pembantaian Nanjing yang terus hidup dalam memori kolektif Tiongkok.

Selama 2025, Tiongkok bahkan merilis sejumlah film perang yang menekankan kekejaman pendudukan Jepang. Ini cara Beijing mengingatkan publiknya—dan orang Jepang—bahwa sejarah belum sepenuhnya terkubur.

Ketegangan itu sampai membuat Kedutaan Besar Jepang di Beijing meminta warganya menghindari berbicara dalam bahasa Jepang di tempat publik. Cupin yang pernah tinggal di Beijing spontan komentar, “Kalau saya jadi orang Jepang di sana, saya bakal pretend jadi turis Korea Selatan biar aman.”

Lantas pertanyaan utamanya muncul: apakah perang kata-kata ini bisa mengarah pada krisis militer? Dan jika benar terjadi, siapa yang mampu menjadi penengah sebelum api kecil membesar menjadi kebakaran geopolitik global?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Percuma Ada ASEAN?

Cupin suka bilang bahwa ASEAN itu seperti warung soto yang selalu ramai walaupun pelayanannya pelan: semua orang datang bukan karena kecepatannya, tapi karena nyaman dan bisa diajak ngobrol lama. Prinsip “ASEAN Centrality” bekerja persis seperti itu—longgar, informal, lambat, tapi tetap jadi tempat semua kekuatan besar duduk bersama.

Sejak dekade 1990-an, ASEAN membangun forum-forum seperti ARF, APT, dan EAS untuk memayungi negara-negara besar. Kerangka ini membuat ASEAN menjadi simpul tempat AS, Tiongkok, Jepang, India, hingga Rusia bekerja sama dalam isu-isu keamanan.

Namun dunia berubah lebih cepat daripada kemampuan ASEAN untuk mengikuti. Mely Caballero-Anthony dari Nanyang Technological University dalam tulisannya tentang “The ASEAN Way” menegaskan bahwa model informal dan berbasis konsensus ini menghadapi tekanan hebat dari krisis Myanmar, agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, hingga rivalitas AS-Tiongkok yang semakin intens.

Menurutnya, ASEAN perlu “merekalibrasi” cara kerja agar fit-for-purpose menghadapi ancaman keamanan abad ke-21. Cupin meresponsnya dengan kalimat khasnya: “Intinya, ASEAN butuh update software biar nggak lemot pas dunia lagi nge-lag.”

Penelitian Guangyu Qiao-Franco dan koleganya menemukan bahwa negara-negara besar semakin condong ke koalisi minilateral yang dianggap lebih efektif, seperti Quad atau AUKUS. ASEAN masih dianggap relevan untuk ekonomi, tapi tidak lagi jadi pilihan pertama dalam isu politik dan keamanan keras.

Namun Amitav Acharya mengingatkan bahwa kekuatan ASEAN bukan terletak pada kecepatan, melainkan pada norma regional yang berhasil ia bangun. Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi bukti bagaimana ASEAN mensosialisasikan norma non-intervensi dan penyelesaian damai kepada negara-negara besar.

Cupin menyimpulkan dengan sok bijak, “ASEAN itu bukan bodyguard, tapi mediator yang selalu diundang karena semua orang nyaman sama dia.”

Masalahnya, krisis Taiwan bukan isu biasa yang bisa ditangani dengan dialog lama. Ini adalah potensi konflik antara dua blok besar global, melibatkan kemungkinan blokade, serangan militer, hingga sanksi ekonomi besar-besaran.

Dalam situasi seperti ini, mekanisme ASEAN yang berbasis konsensus bisa terlalu lambat untuk merespons. Apalagi isu Taiwan tidak melibatkan negara-negara ASEAN secara langsung, sehingga wajar bila banyak anggota yang memilih berhati-hati.

Pertanyaannya: apakah ASEAN Centrality bisa kembali relevan jika ada satu negara yang cukup berani untuk memimpin arah baru? Dan apakah Indonesia—yang paling besar dan paling berpengaruh di ASEAN—mampu mengambil peran itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Saatnya Prabowo Selamatkan Dunia?

Cupin selalu mengibaratkan Indonesia sebagai “tetangga paling ramah” di kompleks Asia, tapi kadang terlalu fokus menyapu halaman sendiri. Di bawah Prabowo, katanya, mungkin untuk pertama kalinya Indonesia mulai terpikir ikut bantu beresin keributan di jalan depan rumah.

Indonesia punya modal besar. Hubungan dengan Tiongkok berada pada titik puncak, mengingat Beijing adalah mitra dagang terbesar, investor utama di infrastruktur, dan aktor penting dalam rantai pasokan industri strategis Indonesia.

Pada 2024, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan memperbarui sejumlah proyek kerja sama, menunjukkan kedekatan politik sekaligus pragmatisme ekonomi. Cupin bercanda, “Hubungan mereka tuh kayak hubungan supplier dan pembeli yang udah saling percaya—asal nggak ngutang kebanyakan.”

Di sisi lain, hubungan Indonesia-Jepang tetap sangat kuat, dibangun dari enam dekade kerja sama pembangunan. Jepang mendukung MRT Jakarta, Patimban, sampai proyek-proyek di IKN—sebuah jaringan kolaborasi yang membuat Tokyo menjadi salah satu mitra strategis paling stabil Indonesia.

Lowy Institute menulis bahwa kolaborasi Prabowo dan Takaichi membuka peluang transformasi hubungan menjadi kemitraan dua jalur: pembangunan dan keamanan. Cupin menyebutnya “upgrade relasi dari sahabat lama menjadi partner regional.”

Kedekatan dengan dua pihak yang sedang berkonfrontasi memberikan Indonesia modal diplomatik besar. Laporan Atlantic Council dan Rhodium Group menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan posisi non-alignment dalam krisis Taiwan, membuatnya dipercaya oleh semua pihak.

Tidak berpihak secara militer justru membuat Indonesia punya kredibilitas sebagai mediator. Evi Fitriani dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa hubungan RI-Tiongkok dibangun lewat empat faktor—persepsi, politik domestik, ekonomi, dan lingkungan internasional—yang menunjukkan fleksibilitas strategis Indonesia.

Model yang sama bisa diterapkan dalam isu Taiwan. Cupin menambahkan, “Diplomasi Indonesia itu kayak pedagang warung: nggak mau ribut, tapi jago negosiasi.”

Indonesia punya rekam jejak positif sebagai mediator. Dari perdamaian Aceh, keterlibatan dalam resolusi konflik Kamboja, sampai kepemimpinan di Non-Aligned Movement dan ASEAN. Simon Hutagalung bahkan menulis bahwa Indonesia memiliki fondasi normatif kuat untuk memediasi krisis Taiwan.

Berbeda dengan Jokowi yang fokus pada urusan domestik, Prabowo tampak lebih siap bermain di panggung global. Keputusan bergabung dengan BRICS+ memperjelas ambisi Indonesia untuk duduk di meja besar diplomasi internasional.

Dalam isu Taiwan, Indonesia bisa mengaktifkan forum seperti ARF atau EAS untuk membangun mekanisme dialog baru. Indonesia juga bisa melakukan diplomasi backdoor—sesuatu yang selama ini jadi kekuatan halus Jakarta.

Namun risikonya nyata. Jika terlihat memihak, reputasi Indonesia sebagai mediator akan runtuh. Selain itu, ada 400.000 lebih WNI di Taiwan yang harus dilindungi dan memiliki rencana evakuasi, seperti diingatkan oleh Noory Okthariza.

Ketidakmampuan mengevakuasi bisa menjadi bencana humaniter dan politik bagi Indonesia. Cupin menegaskan, “Diplomasi tanpa rencana evakuasi itu kayak naik kapal tanpa pelampung.”

Namun risiko tidak bertindak jauh lebih besar. Krisis Taiwan akan mengguncang ekonomi global, terutama semikonduktor yang menjadi inti industri modern. TSMC menguasai 60 persen produksi global dan 90 persen chip paling canggih—dan gangguannya akan memukul pabrik-pabrik di seluruh dunia, termasuk industri Indonesia.

Sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia tidak bisa hanya jadi penonton. Ini momen untuk menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya raksasa regional, tetapi juga pemain yang bisa menjaga stabilitas global.

Jika Prabowo berhasil mengelola peluang ini, Indonesia bukan hanya memperkuat posisi regionalnya. Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di salah satu titik paling berbahaya di dunia—tanpa harus menjadi pahlawan, cukup menjadi jembatan yang dibutuhkan dunia. (A43)

Sosok politikus perempuan beraliran konservatif, Sanae Takaichi, terpilih menjadi ketua umum (ketum) Partai Demokrat Liberal (LDP) di Jepang. Akankah “Cahaya Asia” kembali?

PinterPolitik.com

“Kita akan ubah kecemasan rakyat menjadi harapan, dan usaha tentu dibutuhkan untuk mencapai itu” – Sanae Takaichi, Ketua Umum LDP (4/10/2025)

Cupin suka membuka catatan politiknya dengan kisah yang agak berbeda. Bayangkan seorang remaja di kota kecil Nara pada awal 1970-an, rambutnya terurai panjang, matanya menyala saat mendengarkan riff gitar Iron Maiden di kaset yang ia beli dari toko musik lokal.

Remaja itu adalah Sanae Takaichi, lahir 7 Maret 1961, yang kelak jadi politisi konservatif pro-stimulus dan kini dipersiapkan menjadi perdana menteri (PM) perempuan pertama Jepang. Selama bertahun-tahun ia duduk di kursi DPR Jepang pertama 1993 hingga 2003 lalu kembali sejak 2005 memegang berbagai posisi menteri di bawah Shinzo Abe dan Fumio Kishida.

Cupin melihat Takaichi seperti murid kesayangan di sekolah politik Abe, menyerap pelajaran tentang nasionalisme dan kebijakan konservatif yang tegas. Dalam pemilihan internal Partai Demokrat Liberal (LDP), ia mengalahkan Menteri Pertanian Shinjiro Koizumi dengan skor 185-156 untuk menjadi pemimpin partai yang telah memerintah Jepang hampir tanpa putus sejak perang.

Julukan “Iron Lady” bukan sekadar kiasan media; ia sendiri menyebut Margaret Thatcher sebagai figur yang ia kagumi. Sama seperti Thatcher yang merombak ekonomi Inggris dengan pendekatan keras, Takaichi membawa visi Jepang yang kuat secara ekonomi dan militer lepas dari warisan kekalahan Perang Dunia II.

Cupin mencatat bahwa langkah Takaichi makin kontroversial ketika menyangkut pandangan sejarah. Ia rutin mengunjungi Kuil Yasukuni yang menghormati lebih dari 2,4 juta korban perang termasuk terpidana kejahatan perang Kelas A sebuah tindakan yang dipandang Beijing dan Seoul sebagai tanda revisionisme sejarah.

Cupin bertanya-tanya. Jika “Iron Lady” Jepang ini benar-benar naik dengan visi revisionis dan militaris yang eksplisit apa yang akan terjadi dengan tatanan keamanan Asia-Pasifik? Apakah kebangkitan Jepang yang militeristik ini akan menjadi ancaman baru bagi negara-negara Asia Tenggara termasuk Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Pasifisme Menuju Ekspansionisme?

Cupin membuka bagian kedua dengan bayangan halaman konstitusi Jepang yang sudah lusuh. Di sana Pasal 9 “klausul pasifis” melarang Jepang menggunakan perang untuk menyelesaikan perselisihan internasional warisan langsung kekalahan Jepang dan tekanan Amerika Serikat.

Bagi Takaichi pasal itu adalah belenggu. Ia mendukung revisi Pasal 9 agar Jepang jadi “negara normal” dengan kapabilitas militer penuh sesuai agenda nasionalis konservatif yang ia warisi dari Abe.

Dalam buku Hedging Against China: Japanese Strategy Towards A Rising Power, Ll. López i Vidal dan Àngels Pelegrín menjelaskan bagaimana politisi nasionalis seperti Takaichi memandang revisi konstitusi sebagai syarat menghadapi ancaman dari Tiongkok. Retorika tentang “ancaman Tiongkok” jadi alat mobilisasi politik domestik yang ampuh untuk mendukung militerisasi.

Cupin melihat Takaichi bukan sekadar melanjutkan warisan Abe tapi mengintensifkannya. Retorikanya lebih keras narasinya lebih lugas tentang perlunya Jepang “bangkit kembali” sebagai kekuatan militer regional.

Ia juga vokal soal Taiwan. Dalam pandangan Beijing dukungan eksplisit Jepang terhadap Taiwan bukan hanya masalah diplomatik tapi ancaman langsung terhadap integritas teritorial Tiongkok; sebuah langkah yang bisa memicu eskalasi militer di Selat Taiwan salah satu titik paling berbahaya di dunia untuk konflik internasional.

Kenneth B. Pyle dalam Japan Rising: The Resurgence of Japanese Power and Purpose menyebut kebangkitan Jepang sebagai siklus sejarah panjang. Bukan tidak mungkin, ini adalah manifestasi fase baru, di mana Jepang tak lagi malu dengan ambisi geopolitiknya.

Namun, kebijakan ini muncul di tengah persaingan hegemoni AS Tiongkok. Bagaimana militarisasi Jepang akan memengaruhi stabilitas regional khususnya Asia Tenggara yang selama ini menjaga netralitas? Dan lebih krusial lagi apa dampaknya bagi Indonesia yang sedang membangun arsitektur keamanan maritimnya sendiri?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Takaichi: Kawan atau Ancaman?

Cupin menutup catatannya dengan peta Asia Tenggara yang penuh garis patroli dan jalur pelayaran. Kebangkitan militerisme Jepang di bawah kepemimpinan potensial Sanae Takaichi membawa implikasi besar bagi geopolitik kawasan yang selama puluhan tahun menikmati stabilitas relatif di bawah arsitektur keamanan ASEAN.

Jepang yang lebih asertif secara militer bukan hanya mengubah keseimbangan kekuatan regional. Negara-negara Asia Tenggara kini menghadapi dilema strategis baru memilih sisi antara tiga kekuatan besar AS Tiongkok dan Jepang sesuatu yang selama ini mereka hindari.

Dalam Southeast Asia and the Rise of Tiongkok: The Search for Security, Ian Storey menganalisis bagaimana negara-negara Asia Tenggara merespons kebangkitan Tiongkok dengan strategi hedging mempertahankan hubungan ekonomi erat dengan Beijing sambil memperkuat aliansi keamanan dengan Washington. Namun kemunculan Jepang sebagai kekuatan militer ketiga akan mengkomplikasi kalkulasi ini.

Bagi Indonesia implikasi ini sangat nyata. Sebagai negara maritim terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin de facto ASEAN Indonesia punya kepentingan langsung menjaga stabilitas di Laut China Selatan dan perairan sekitarnya.

Remilitarisasi Jepang terutama penguatan kapabilitas maritim akan mengubah dinamika keamanan maritim di kawasan. Jika Jepang mulai patroli rutin di Laut China Selatan atau terlibat konfrontasi militer dengan Tiongkok, Indonesia akan menghadapi tekanan untuk mengambil posisi bertentangan dengan prinsip “bebas aktif” yang selama ini dipegang.

Alice D. Ba dalam Re(Negotiating) East and Southeast Asia: Region, Regionalism, and the Association of Southeast Asian Nations menekankan fleksibilitas dan pragmatisme sebagai kunci keberhasilan ASEAN. Militarisasi Jepang akan menguji fleksibilitas ini hingga batasnya dan bisa memecah konsensus regional yang jadi fondasi stabilitas.

Dari perspektif historis ingatan kolektif Asia Tenggara tentang pendudukan Jepang masih kuat. Propaganda “Greater East Asia Co-Prosperity Sphere” yang dulu dijanjikan ternyata hanya kedok eksploitasi retorika nasionalis Jepang kini membangkitkan kembali ketakutan itu terutama ketika Takaichi menolak sepenuhnya mengakui kejahatan perang masa lalu.

Michael H. Armacost dalam Friends or Rivals?: The Insider’s Account of U.S.-Japan Relations menunjukkan bahwa jaminan keamanan AS selama Perang Dingin meredam kecurigaan regional terhadap Jepang. Namun, di era saat AS sendiri meragukan komitmennya, jaminan ini tak lagi meyakinkan.

Jika Jepang merasa tak bisa mengandalkan payung keamanan AS kemungkinan besar ia akan mengejar kebijakan pertahanan yang lebih independen dan agresif. Ini bisa jadi skenario yang sangat mengkhawatirkan bagi Asia Tenggara. 

Di satu sisi Indonesia membutuhkan investasi dan teknologi Jepang untuk pembangunan. Di sisi lain, Indonesia tak bisa mengabaikan kepentingan keamanan nasionalnya terutama terkait Laut Natuna Utara.

Lebih jauh kebangkitan militerisme Jepang juga membawa risiko perlombaan senjata regional. Jika Jepang berhasil merevisi Pasal 9 dan membangun kekuatan militer ofensif penuh negara-negara lain di kawasan mungkin akan merasa terdesak meningkatkan pengeluaran militer mereka sendiri mengalihkan sumber daya dari pembangunan ekonomi dan sosial ke sektor pertahanan.

Pertanyaan mendasar yang kini mengemuka adalah apakah Jepang di bawah kepemimpinan Takaichi akan menjadi mitra keamanan yang dapat diandalkan atau justru faktor destabilisasi baru? Apakah narasi “Free and Open Indo-Pacific” yang dipromosikan Jepang benar-benar tentang menjaga kebebasan navigasi dan supremasi hukum atau hanya kedok baru untuk menghidupkan kembali ambisi hegemoni “Greater East Asia Co-Prosperity Sphere” masa lalu? (A43)

Di tengah riuh persaingan geopolitik Asia-Pasifik, Jepang diam-diam memiliki “imperium senyap” lewat kabel-kabel fiber optic yang melintasi samudra. Dari sinilah mengalir arus data dunia, menjadikan Jepang pusat strategi digital yang tak bisa diabaikan Washington maupun Beijing. 

PinterPolitik.com 

Di era ketika geopolitik tak lagi hanya diukur dari kekuatan militer atau besarnya cadangan energi, ada satu “urat nadi” global yang jarang disorot namun menentukan nasib negara-negara: jaringan kabel fiber optic bawah laut.

Hampir 99% lalu lintas data internasional—termasuk transaksi keuangan, komunikasi diplomatik, hingga hiburan streaming—mengalir lewat pipa tipis kaca yang membentang ribuan kilometer di dasar samudra. Jika jaringan ini terputus, dampaknya bisa seketika melumpuhkan sistem keuangan, mengganggu koordinasi pertahanan, dan memutus arus informasi yang menopang ekonomi global. Tak heran, kabel bawah laut kini diperlakukan layaknya “jalur sutra” baru di abad ke-21, di mana perebutan kontrol atasnya setara pentingnya dengan penguasaan pelabuhan strategis di masa lalu.

Di tengah persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok untuk menguasai jalur data global, Jepang muncul sebagai pemain kunci yang jarang dibicarakan, tapi memiliki pengaruh besar di kawasan Pasifik. Negeri Matahari Terbit ini bukan hanya menjadi persimpangan penting bagi jaringan kabel bawah laut, tapi juga produsen dan operator utama yang membangun infrastruktur tersebut di Asia Pasifik.

Pertanyaannya: apakah kita sedang menyaksikan lahirnya sebuah “imperium senyap” yang memegang kendali strategis atas arus informasi dunia?

Persimpangan Data Pasifik? 

Posisi geografis Jepang ibarat jembatan digital yang menghubungkan Amerika dengan Asia Timur dan Asia Tenggara. Lebih dari 20 kabel bawah laut internasional berlabuh di negara ini, termasuk proyek raksasa seperti FASTER dan JUNO—kabel trans-Pasifik berkapasitas besar yang dirancang untuk memenuhi lonjakan kebutuhan AI dan cloud computing di masa depan.

Infrastruktur ini menjadikan Jepang titik transit vital. Negara-negara seperti Korea Selatan, Taiwan, Filipina, bahkan sebagian besar Asia Tenggara, bergantung pada jalur kabel yang melewati Jepang untuk mengakses pasar data Amerika dan Eropa. Dalam istilah geopolitik, Jepang memegang posisi “chokepoint” data yang setara dengan Selat Malaka dalam perdagangan maritim. Situasi ini memberi Jepang leverage strategis: dalam krisis, akses data melalui Jepang bisa menjadi kartu tawar yang menentukan arah negosiasi diplomatik atau perdagangan.

Kekuatan Jepang di sektor ini bukan hanya soal lokasi, tetapi juga kemampuan manufaktur dan pengelolaan. Industri kabel bawah laut Jepang menguasai sekitar 41% proyek di Asia Tenggara—mengungguli Amerika (20%) dan Tiongkok (19%). Proyek-proyek ini mencakup jaringan yang membawa hampir seluruh lalu lintas internet di kawasan.

Dengan kombinasi industri domestik yang kuat, dukungan pemerintah, serta teknologi yang dirancang tahan gempa dan tsunami, Jepang membangun infrastruktur yang tidak hanya tangguh secara teknis, tetapi juga terlindungi secara politis dari intervensi asing.

Dominasi Jepang di dunia fiber optic juga terkait erat dengan dinamika keamanan internasional. Posisinya bisa membuat Amerika Serikat memandang Jepang sebagai sekutu strategis untuk menjaga “jalur data” dari potensi penyadapan lawan-lawannya. Sebaliknya, Beijing berusaha mengembangkan jaringan kabel alternatif seperti proyek Peace Cable yang menghubungkan Asia, Timur Tengah, dan Afrika tanpa melibatkan Jepang atau AS.

Kondisi ini menempatkan Jepang di posisi tawar tinggi: ia bisa menjadi mitra utama Washington dalam menahan ekspansi digital Tiongkok, sekaligus menjadi penyedia infrastruktur yang mungkin sulit bagi negara-negara Asia yang ingin menghindari ketergantungan pada satu kekuatan besar saja.

Membuat Jepang Powerful? 

Namun, dominasi ini juga menyimpan potensi menarik. Ketika sebuah negara menjadi simpul penting dalam jaringan data, ia memegang kemampuan teknis untuk memonitor, memperlambat, bahkan memutus koneksi pihak lain. Secara teori, Jepang bisa menekan negara-negara tetangga yang terlalu bergantung pada jalur kabelnya, baik dalam konteks diplomatik maupun ekonomi. 

Bagi Asia Tenggara, misalnya, ketergantungan pada kabel Jepang berarti stabilitas internet regional sangat dipengaruhi kondisi politik dan teknis di Tokyo. Jika hubungan bilateral memburuk atau terjadi gangguan teknis besar, dampaknya akan langsung terasa pada kecepatan komunikasi, perdagangan digital, hingga keamanan siber. 

Jepang memang tidak membangun pangkalan militer baru atau mengirim armada kapal untuk menguasai wilayah. Namun, lewat jaringan kabel bawah laut dan industri fiber optic yang dimilikinya, negeri ini membangun “imperium senyap” yang sama strategisnya dengan kekuatan militer konvensional. 

Kontrol atas infrastruktur data adalah bentuk kekuasaan baru yang bekerja di bawah radar publik. Ia menentukan siapa yang bisa terhubung, seberapa cepat informasi bergerak, dan siapa yang punya akses terhadap jalur komunikasi paling aman. 

Di tengah persaingan AS-Tiongkok, posisi Jepang sebagai hub fiber optic Pasifik memberinya peran unik: penyeimbang, penjaga gerbang, sekaligus pemain yang bisa memanfaatkan ketergantungan regional. Pertanyaannya bukan lagi apakah Jepang menyadari kekuatan ini—tetapi sejauh mana ia akan menggunakannya dalam permainan geopolitik global. (D74) 

Hantu kabut serem, bikin tegang antarnegara 

Kabut asap kembali terjadi di Asia Tenggara pada tahun 2023 setelah terhenti selama beberapa tahun akibat pandemi COVID-19.

Sifat permasalahan yang bersifat lintas batas yang kompleks menyebabkan kabut asap tidak dapat diatasi oleh negara mana pun. Bahkan solusi yang ditawarkan oleh ASEAN masih mengecewakan.

Bagaimana menurut kalian tentang kabut asap yang kembali terjadi di Asia Tenggara? Berikan pendapatmu yaa 

#kabutasap #asiatenggara #asean #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

Dalam dunia yang semakin terkoneksi ini, investasi luar negeri menjadi hal yang sangat menarik untuk diprioritaskan semua negara. Tentunya, Indonesia termasuk sebagai negara yang sangat sering mengajak investor luar negeri untuk turut membantu membangun perekonomian negara kita.

Namun, seberapa populer-kah sebenarnya Indonesia dalam dunia investasi luar negeri? Well, dalam daftar yang kita kutip dari World Bank ini kita beberkan negara-negara yang paling dipercaya di kawasan ASEAN untuk dijadikan destinasi bisnis dan investasi.

PinterPolitik.com

Asia Tenggara merupakan salah satu wilayah yang dikenal dengan lalu lintas padat dan infrastruktur transportasi yang belum sepenuhnya terintegrasi. Di tengah tantangan perkotaan semacam ini, sepeda motor telah menjadi moda mobilitas utama bagi ratusan jutaan orang di kawasan ini.

Ada beberapa alasan mengapa sepeda motor menjadi pilihan yang diandalkan dalam hal mobilitas di Asia Tenggara, dengan catatan terkecuali Singapura dan Brunei Darussalam yang akan dibahas di artikel berikutnya.

1. Fleksibilitas dan Manuverabilitas

Sepeda motor memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan mobil. Hal ini memungkinkan pengendara untuk bermanuver dengan lebih mudah dalam lalu lintas yang padat dan jalan-jalan sempit. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Manila, atau Bangkok, kemampuan sepeda motor untuk melintasi kemacetan adalah keunggulan yang tak ternilai.

2. Efisiensi Biaya Operasional

Sepeda motor umumnya lebih hemat bahan bakar dibandingkan mobil, yang sangat penting dalam ekonomi sebagian besar negara di Asia Tenggara. Biaya operasional sepeda motor juga lebih rendah, termasuk biaya parkir yang seringkali lebih terjangkau daripada parkir mobil.

3. Infrastruktur yang Belum Memadai

Beberapa negara di Asia Tenggara masih menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur transportasi. Kurangnya jaringan transportasi umum yang efektif dan terintegrasi mendorong masyarakat untuk beralih ke sepeda motor sebagai solusi mobilitas pribadi yang cepat dan efisien.

4. Kondisi Geografis yang Beragam

Asia Tenggara memiliki topografi yang bervariasi, termasuk wilayah perkotaan yang padat dan daerah pedesaan yang sulit dijangkau. Sepeda motor mampu mengatasi berbagai medan dan kondisi jalan, membuatnya menjadi pilihan yang ideal bagi masyarakat di seluruh wilayah.

5. Kultur dan Gaya Hidup

Sepeda motor juga telah menjadi bagian integral dari budaya dan gaya hidup di Asia Tenggara. Masyarakat setempat melihat sepeda motor sebagai simbol status sosial, serta alat untuk menjaga koneksi sosial dan ekonomi. Perayaan-perayaan budaya sering kali melibatkan penggunaan sepeda motor, memperkuat peran pentingnya dalam kehidupan sehari-hari.

6. Keterbatasan Keuangan dan Kredit

Sebagian besar penduduk Asia Tenggara masih berada dalam kategori pendapatan rendah hingga menengah. Hal ini membuat sepeda motor menjadi opsi yang lebih terjangkau daripada mobil, terutama dalam hal pembelian dan pemeliharaan.

Meskipun sepeda motor memiliki banyak keunggulan sebagai moda mobilitas di Asia Tenggara, penting untuk diingat bahwa pertumbuhan jumlah sepeda motor juga berdampak pada masalah lingkungan dan keselamatan. Kepadatan lalu lintas dan polusi udara dapat menjadi masalah serius di beberapa kota.

Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan solusi berkelanjutan dan menyediakan alternatif mobilitas yang ramah lingkungan.

Secara keseluruhan, sepeda motor telah mengukir peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Asia Tenggara. Dengan fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan beradaptasi dengan kondisi wilayah yang beragam, sepeda motor tetap menjadi pilihan utama dalam menjawab tantangan mobilitas di kawasan ini.

Namun, langkah-langkah menuju transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan juga harus terus dikejar untuk menjaga kualitas hidup dan keberlanjutan lingkungan di masa depan. (J61)

Kerupuk adalah makanan ringan yang populer di berbagai negara Asia Tenggara, terutama di Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, dan Brunei.

Nah, teman-teman tahu nggak asal– muasal kerupuk? Yuk, kita bahas.

Jadi kerupuk itu sudah tercatat dalam naskah Jawa Kuno sebelum abad ke–10 Masehi. Salah satu kerupuk yang paling tua dan telah lama dikonsumsi adalah kerupuk rambak. Rambak terbuat dari kulit sapi atau kerbau.

Selain rambak, ada juga kerupuk aci. Kerupuk aci dibuat karena banyaknya populasi singkong di tanah Jawa pada abad ke-19. Kemudian, ada juga jenis kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk singkong, dan sebagainya.

Proses pembuatan kerupuk umumnya sederhana, seperti mencampurkan bahan-bahan, membentuk adonan menjadi bentuk-bentuk tertentu, mengeringkan adonan, dan menggoreng hingga mengembang dan renyah.

Dalam beberapa budaya, kerupuk juga memiliki makna simbolis. Misalnya, di Indonesia, kerupuk sering dihidangkan sebagai bagian dari acara-acara besar, seperti pernikahan, acara keagamaan, atau perayaan tertentu.

Dari sisi bisnis, kerupuk menjadi komoditas ekspor yang penting bagi negara-negara produsen seperti Indonesia, karena banyak diminati di negara-negara lain. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) ekspor kerupuk Indonesia mencapai 15.925,1 ton dengan nilai US$37,36 juta pada tahun 2022.

Kerupuk telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari budaya kuliner Asia Tenggara dan menjadi salah satu makanan favorit hingga saat ini. (A92)

PinterPolitik.com 

Kendati menjadi keharusan dalam menjamu tamu negara secara memadai, apa yang diberikan sekaligus dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Indonesia sebagai pemegang Keketuaan ASEAN 2023 kiranya cenderung overrated jika berkaca pada efektivitas organisasi multilateral tersebut. 

Presumsi itu muncul setelah para pemimpin negara-negara Asia Tenggara bertemu dalam KTT ASEAN ke-42 pada 10-11 Mei 2023. 

Dikatakan overrated dikarenakan, di tengah berbagai krisis yang melanda di kawasan, ASEAN jamak dinilai belum memainkan peran signifikan dalam menyelesaikan krisis tersebut. 

Bahkan, dalam pidatonya, Presiden Jokowi sebenarnya juga mempertanyakan posisi dan sikap ASEAN yang dipandangnya hanya sebagai penonton saja dalam krisis kawasan maupun global yang terjadi. 

Sejauh ini, peran ASEAN baik dalam menyelesaikan krisis yang terjadi di kawasan maupun global belum terlihat signifikansinya. 

Beberapa masalah mendesak yang dihadapi ASEAN saat ini di antaranya konflik Myanmar akibat kudeta militer, perundingan Code of Conduct (CoC) di Laut Tiongkok Selatan yang tak kunjung rampung, hingga kemunculan kekuatan eksternal seperti AUKUS dan Quad baru-baru ini di kawasan.

Padahal, menurut Presiden Jokowi, ASEAN dapat mempunyai peran yang signifikan dalam politik global dan menyelesaikan krisis yang terjadi tersebut. Peran yang signifikan itu disebut bisa terjadi asalkan semua negara anggota ASEAN bersatu. 

Dengan persatuan itu, menurutnya ASEAN bisa menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan dalam politik internasional. 

Namun, masih terkait dengan kesan overrated, mengapa peran ASEAN belum signifikan menghadapi krisis yang terjadi? Serta apakah Indonesia juga turut berperan atas tidak signifikannya peran ASEAN di kawasan maupun global? 

Jokowi Tinggalkan ASEAN? 

Kendati seakan menggambarkan “separuh realita”, pidato Presiden Jokowi yang mengajak negara-negara ASEAN untuk bersatu dalam menghadapi berbagai krisis dan memanfaatkan peluang di tengah krisis kiranya merupakan ajakan yang bersifat diplomatis dan formalitas semata. 

Felix Heiduk dalam jurnal yang berjudul Indonesia in ASEAN: Regional Leadership Between Ambition and Ambiguity mengatakan pada era pemerintahan Presiden Jokowi, Indonesia justru dipandang semakin berpaling dari ASEAN. 

Menurut Felix, hal itu terjadi karena kebijakan luar negeri Presiden Jokowi mengutamakan kepentingan nasional Indonesia diatas kebijakan luar negeri yang telah ada sebelumnya, terutama terkait konsep sentralitas ASEAN. 

Perubahan nyata itu, setidaknya yang eksis pada tingkat retoris, memicu ketakutan di dalam dan di luar kawasan terhadap Indonesia yang mengingkari ASEAN. 

Felix menambahkan, perlu diingat, banyak gagasan dibalik terbentuknya ASEAN Community yang dibuat oleh Indonesia sendiri pada pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. 

Emirza Adi Syailendra juga menyatakan hal serupa dalam analisisnya Consensual Leadership in ASEAN: Will It Endure Under Jokowi?, yang menjelaskan kebijakan luar negeri pada era Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada kerja sama bilateral dengan negara-negara besar dengan fokus utama dimensi ekonomi domestik. 

Emirza menambahkan, seiring meningkatnya profil global Indonesia, pilihan mitra semakin meluas. Akan tetapi, keraguan juga muncul kembali tentang apakah ASEAN masih menjadi landasan kebijakan luar negerinya. 

Sebagai contoh kebijakan Presiden Jokowi tentang poros maritim dunia yang membuat Indonesia menjalin kerjasama bilateral  dengan negara-negara di Samudera Hindia dan Pasifik. 

Ihwal itu menggambarkan bahwa Indonesia di bawah pemerintahannya tidak melihat multilateralisme sebagai agenda utama kebijakan luar negeri. 

Munculnya pendekatan yang lebih nasionalistik semakin jauh menggarisbawahi pergeseran ini. 

Emirza melihat bahwa Presiden Jokowi tidak akan mendukung program dan kesepakatan yang terjadi di ASEAN jika tidak menempatkan Indonesia dalam posisi yang menguntungkan. 

Hal itu agaknya merupakan sinyal bahwa Indonesia dibawah pemerintahan Presiden Jokowi tidak segan untuk mempertahankan kepentingan nasionalnya dan mengorbankan kepentingan ASEAN. 

Berkaca dari dua penjelasan tersebut, maka tak berlebihan kiranya jika kita memaknai pidato Presiden Jokowi yang mengajak negara-negara ASEAN bersatu hanya sebagai formalitas dan bersifat diplomatis semata. 

Hal tersebut karena apa yang disampaikan dalam pidato, berbanding terbalik dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Presiden Jokowi terkait ASEAN selama masa pemerintahannya. 

Presiden Jokowi tampaknya memandang ASEAN hanya sebagai tempat bercengkrama bagi para pemimpin negara-negara Asia Tenggara karena kemungkinan tak memberi keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. 

Sejauh ini, memang tidak ada negara-negara ASEAN yang terlihat benar-benar peduli untuk memperjuangkan isu dan agendanya dalam setiap pertemuan, termasuk Indonesia sendiri. 

Maka, kebijaka luar negeri Indonesia boleh jadi0 juga menjadi salah satu penyebab tidak signifikannya peran ASEAN dalam penanganan krisis di kawasan atau bahkan global. 

Padahal, sebagai negara besar di Asia Tenggara dan salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia seharusnya dapat berperan penting untuk merangkul negara-negara lain di ASEAN memperjuangkan setiap agenda dan isu yang diangkat dalam KTT. Terlebih, tahun ini Indonesia bertindak sebagai Ketua ASEAN. 

Lantas, melihat permasalahan yang terjadi di internal ASEAN tersebut, apakah lembaga multilateral seperti ASEAN masih cukup relevan menjadi jawaban atas krisis yang terjadi? 

Bukan Eranya Multilateral? 

Konsep kerja sama multilateralisme dipandang oleh beberapa pihak sudah tidak terlalu relevan di era sekarang ini. Berbagai macam kepentingan masing-masing negara dalam kerja sama multilateralisme yang akan menimbulkan perpecahan dan masalah dianggap sebagai salah satu faktor sudah tidak relevannya konsep multilateralisme.  

Multilateralisme dianggap hanya sebagai ajang berkumpul dan membahas permasalahan secara formalitas tanpa menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. 

Anggapan minor tentang multilateralisme tersebut tercermin dari apa yang terjadi dalam tubuh ASEAN. Nicholas Khoo dalam tulisannya yang berjudul Deconstructing The ASEAN Security Community menjelaskan sulit menemukan norma positif dalam hubungan intra-ASEAN. 

Hal itu karena, negara-negara anggota ASEAN lebih memilih lembaga internasional untuk penyelesaian konflik dibandingkan dengan semangat memberi dan menerima. 

Nicholas menambahkan, minimal, jika norma benar-benar dianggap penting oleh negara-negara ASEAN, kita akan melihat norma itu bekerja saat terjadi perselisihan antar negara ASEAN. 

Melihat analisis itu, bisa dikatakan jika sebenarnya negara-negara ASEAN semakin terlihat “berjalan masing-masing” terutama dalam menanggapi permasalahan yang terjadi dalam kawasan. 

Hal tersebut jelas sangat membahayakan ASEAN sebagai lembaga kerja sama multilateral yang mengedepankan kepentingan bersama, karena akan mempersulit tercapainya konsensus dan respons secara kolektif ketika ada permasalahan. 

Sinyal itu bisa dilihat dengan adanya perpecahan ketika negara-negara ASEAN merespons konflik yang terjadi di Myanmar belakangan ini. 

Negara seperti Indonesia, Singapura, Malaysia, dan Filipina menginginkan adanya pendekatan yang lebih vokal dan tegas terhadap Myanmar. 

Namun, disisi lain, Thailand dan Kamboja yang memang terkenal dekat dengan junta militer Myanmar tidak menginginkan adanya kesepakatan yang dapat mengisolasi Myanmar. 

Meskipun negara-negara ASEAN sudah menyepakati five point consensus terkait konflik di Myanmar pada 2021 lalu, masih ada negara anggota yang memandang hal itu hanya sekadar panduan, bukan sebuah perjanjian yang mengikat. 

Beberapa tahun belakangan, memang terlihat tidak adanya perhatian negara ASEAN terhadap perkembangan dan terobosan ASEAN itu sendiri. Hal ini membuat ASEAN kini kurang dianggap berarti dalam percaturan politik internasional. 

Negara-negara ASEAN kiranya harus lebih berani dalam memperjuangkan setiap isu yang dianggap penting bagi kawasan. Sehingga, ASEAN sebagai lembaga kerja sama multilateral kembali mendapatkan posisi tawar yang baik dalam politik internasional dan dihadapan negara anggotanya sendiri. (S83) 

Berdasarkan jajak pendapat dari Pusat Kajian ASEAN untuk 2023, ditemukan terjadi peningkatan pesimistis terhadap ASEAN sebesar 82,6%. ASEAN juga dinilai reaktif hingga terdapat kekhawatiran akan terpecah belah.

Dalam pidatonya pada 29 Januari 2023, dalam rangka menyambut keketuaan ASEAN Indonesia 2023, Presiden Jokowi mengakui tidak mudah bagi Indonesia menjadi Ketua ASEAN di tengah situasi global saat ini. RI-1 juga menyampaikan optimisme bahwa ASEAN masih relevan bagi kawasan Asia Tenggara.