ASEAN – PinterPolitik.com

Prabowo dan “Yonko” Core 5

A43 — Sat, 13 Dec 2025 00:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Bocoran NSS AS: dunia menuju kartel kekuatan global baru, yakni Core 5. Lalu… di mana posisi Prabowo ketika lima “Yonko” membagi dunia?

PinterPolitik.com

Cupin selalu mengaku bukan penggemar geopolitik, tetapi ia sering bilang bahwa memahami dunia sekarang rasanya seperti membaca manga yang salah halaman. Saat ia membuka berita pagi sambil menyeruput kopi sachet di warung sebelah, ia merasa sedang masuk ke New World-nya One Piece—bukan dunia nyata yang seharusnya penuh hukum dan keadilan.

Dalam One Piece, kata Cupin, wilayah paling ganas dikuasai oleh empat “Yonko”, kaisar bajak laut yang kekuasaannya bahkan membuat Pemerintah Dunia pun gemetar. Di sana hukum bukan ditentukan oleh idealisme, tetapi oleh otot, reputasi, dan kesepakatan ala kartel. Jika Anda bukan bagian dari kru mereka, hidup Anda ditentukan oleh mood sang kaisar, bukan oleh hukum internasional.

Anekdot Cupin itu mendadak terasa relevan ketika bocoran dokumen dari komunitas intelijen AS menyeruak—sebuah versi panjang dari National Security Strategy yang digambarkan jauh lebih jujur daripada versi publiknya. Laporan tentang dokumen rahasia ini pertama kali bergulir sebagai gosip di lingkaran Defense One, sebelum diamini berbagai kanal yang disebut-sebut sebagai sumber terpercaya bagi analis kebijakan luar negeri. Di dalamnya, Washington menyebut rencana pembentukan struktur baru bernama Core 5.

Isinya: Amerika Serikat, Tiongkok, Rusia, India, dan Jepang. Cupin hampir tersedak ketika membaca daftar tersebut karena itu berarti Eropa—sekutu tradisional AS—tidak dapat kursi sama sekali.

Di warung itu, Cupin menatap layar ponselnya seperti seseorang yang baru saja membaca spoiler manga besar-besaran. “Berarti… G7 sudah kayak kapal tua bocor,” katanya sambil menggeleng, lalu menambahkan bahwa G20, forum kebanggaan Indonesia, “kayak kapal pesiar yang kebanyakan penumpang.”

Narasi AS tentang dunia berbasis aturan runtuh ketika dokumen ini menyebut bahwa masa depan tak lagi ditentukan oleh demokrasi atau HAM, tetapi oleh para raksasa berkekuatan material terbesar. Referensi ke teori realisme—yang lama dianggap ‘sinis’—mendadak menjadi pusat percakapan, terutama dalam cakupan yang oleh akademisi seperti Kenneth Waltz sebut sebagai distribution of capabilities.

Cupin kemudian menghela napas, karena ia sadar bahwa dalam peta politik global versi “Yonko” ini, negara kecil dan menengah tidak akan mendapat perisai moral. Indonesia, kata Cupin, seperti kapal kecil yang tiba-tiba dipaksa masuk ke samudra penuh monster laut tanpa persiapan.

Bagi Jakarta, khususnya bagi pemerintah yang masih memegang idealisme ASEAN Centrality, bocoran ini adalah tamparan keras. Jika lima raksasa dunia mulai membagi-bagi “sphere of influence”, maka seluruh konsep kesetaraan negara berdaulat mendadak tampak seperti pasal undang-undang yang hanya berlaku di buku teks mahasiswa hubungan internasional.

Namun Cupin—seperti biasa—menutup paragraf warungnya dengan pertanyaan: mengapa Amerika tiba-tiba mau duduk semeja dengan dua rival utamanya, Tiongkok dan Rusia? Cupin bukan akademisi, tapi ia tahu bahwa perubahan sebesar ini tidak mungkin tanpa logika dingin di baliknya.

Belajar dari Mearsheimer

Cupin pernah bilang bahwa ia “alergi teori-teori berat”, sampai suatu hari seorang mahasiswa HI memaksanya membaca John Mearsheimer sambil mentransfer catatan fotokopian 200 halaman. Cupin hanya membaca 15 halaman, tapi itu cukup untuk membuatnya merasa paham dunia lebih daripada Menteri Luar Negeri mana pun.

Mearsheimer menulis bahwa menjadi hegemon global adalah kemustahilan karena laut memisahkan kekuatan militer, sehingga tujuan negara besar hanyalah menjadi hegemon regional. Cupin mengangguk membaca itu, dan ia merasa AS akhirnya mengakui hal yang selama ini ditutup-tutupi.

Selama tiga dekade, Amerika menikmati ilusi sebagai “polisi dunia”, sebuah istilah yang bahkan dalam analisis Charles Krauthammer disebut sebagai “unipolar moment”—momen kesinggasanan tunggal yang tidak mungkin bertahan lama. Namun kegagalan di Irak dan Afghanistan, kebangkitan Tiongkok, dan agresivitas Rusia memaksa AS menurunkan ekspektasi dan mengadopsi apa yang oleh Mearsheimer disebut sebagai offshore balancing.

Cupin menjelaskan konsep itu seperti promotor konser yang sadar tidak bisa menjaga stadion sendirian sehingga ia memilih mempekerjakan empat preman lokal untuk menjaga sudut-sudut pintu masuk. Preman-preman itu mungkin tidak bisa dipercaya sepenuhnya, tapi mereka lebih baik dipelihara daripada dilawan.

Itulah Core 5. AS memilih Rusia dan Tiongkok bukan karena cocok secara nilai, tetapi karena keduanya too big to confront. Mereka bukan sekutu; mereka adalah sesama pemilik palu godam yang lebih baik diajak mengatur ritme daripada dibiarkan menghancurkan panggung.

Masuknya India dan Jepang membuat Cupin menepuk meja kecil tempat ia meletakkan kopi. Ia paham bahwa dua negara itu ibarat wakil ketua keamanan regional yang ditugaskan mengawasi Tiongkok agar tidak tumbuh tanpa penyeimbang. Jepang punya teknologi, India punya demografi—dua aset strategis untuk menjaga stabilitas Asia Timur dan Asia Selatan.

Yang membuat Cupin penasaran adalah absennya Eropa. Menurut logika realisme—dan dibuktikan dalam literatur akademis seperti karya Barry Posen tentang kemampuan militer Eropa—benua tua itu memang kehilangan taring kekuatannya. Ekonominya stagnan, militernya menua, dan demografinya menurun.

Cupin pernah bercanda bahwa Eropa sekarang “kayak museum mahal yang tiketnya naik tiap tahun tetapi jumlah pengunjungnya turun terus”. Amerika tampaknya sependapat secara strategis.

Lalu ia memikirkan ASEAN. Dalam konsep Core 5, Asia Tenggara tidak lebih dari celah sempit di antara Tiongkok, India, dan Jepang. Indonesia tidak lagi dipandang sebagai poros diplomasi, melainkan sebagai buffer zone yang bisa dinegosiasikan jika diperlukan.

Cupin menarik kesimpulan pahit: “Kita bukan pemain. Kita papan catur.” Dalam situasi seperti itu, Indonesia butuh lebih dari sekadar diplomasi manis atau pidato normatif tentang perdamaian dunia.

Realitas ini menuntut pemimpin yang berani berbicara dalam “bahasa kekuatan”, bukan bahasa seminar. Pertanyaannya, apakah Prabowo—yang sering dituding terlalu militeristik—malah justru cocok di era ini?

Prabowo di Tengah Para “Yonko”

Cupin tidak pernah bertemu Prabowo, tapi ia pernah melihat video Prabowo berbicara dalam bahasa Inggris aksen Indonesia yang tebal sambil berapi-api menjelaskan konsep “Good Neighbor Policy”. Temannya yang kuliah HI menertawakan video itu, tetapi Cupin malah melihat sesuatu yang menarik: kesederhanaan konsep yang relevan untuk dunia tanpa keadilan.

Dalam ekosistem Core 5, para pemimpin yang mendominasi bukanlah diplomat necis atau teknokrat demokratis. Mereka adalah Xi Jinping, Vladimir Putin, Narendra Modi, dan siapapun presiden AS nanti—figur-figur yang memimpin melalui otoritas personal dan strategic coercion sebagaimana dibahas literatur tentang strongman politics oleh Milan Svolik dan Steven Levitsky.

Cupin tersenyum pahit sambil berkata, “Ini dunia yang cocok buat orang-orang yang nggak takut negosiasi sambil tatap-tatapan tanpa berkedip.” Dalam konteks itu, Prabowo bukanlah anomali; ia adalah adaptasi.

Strategi Good Neighbor Policy ala Prabowo—yang sering dianggap klise—justru menjadi logis dalam tatanan kartel global. Indonesia tidak boleh memusuhi siapapun dari lima besar tersebut karena mereka kini bersatu sebagai oligarki global yang menentukan arus ekonomi, energi, dan keamanan dunia.

Cupin mengibaratkan Indonesia seperti Swiss yang bersenjata lengkap: netral tetapi setiap rumah punya bunker. Itulah konsep armed neutrality. Prabowo memahami bahwa menjadi netral saja tidak cukup; kita juga harus menjadi landak beracun, kecil tapi menyakitkan jika diserang.

Itu menjelaskan mengapa Prabowo begitu fokus pada modernisasi alutsista dan penguatan komponen cadangan. Dalam dunia tanpa pagar hukum internasional, deterensi adalah bahasa satu-satunya yang dihormati Yonko geopolitik.

Namun Cupin tahu bahwa pertarungan sebenarnya bukan di medan perang, tetapi di pasar global. Core 5 bukan sekadar aliansi keamanan, tetapi juga kartel sumber daya dan rantai pasok. Jika AS, Tiongkok, dan Jepang bersatu menentukan aturan perdagangan mineral strategis, Indonesia bisa kehilangan seluruh leverage hilirisasi nikel, bauksit, dan logam kritis lain.

Cupin, sambil membolak-balik gorengan, bilang bahwa Indonesia harus memainkan kartu nikelnya seperti pemain poker yang punya pair kecil tapi tahu meja sedang tegang. Kita harus membuat anggota Core 5 saling bergantung pada kita, bukan sebaliknya.

Pada akhirnya, Cupin menatap jauh seperti protagonis shonen manga yang baru menyadari skala konflik sebenarnya. Dunia yang digambarkan Core 5 bukanlah dunia damai, tetapi dunia yang disebut ilmuwan politik seperti Hedley Bull sebagai “anarchical society”—masyarakat internasional yang hanya stabil karena kesepakatan rapuh para pemangku kekuasaan terbesar.

Dalam dunia seperti itu, pemimpin Indonesia bukan hanya perlu cerdas, tetapi juga keras kepala. Ia harus memastikan bahwa Indonesia bukan hanya daftar hadir, tetapi kursi penting di meja perundingan. Jika tidak, Indonesia bisa berubah dari tamu di meja makan menjadi menu utama di atas piring para raksasa.

Cupin menutup renungannya dengan satu kalimat yang terdengar seperti punchline manga: “Kalau lima Yonko sedang bagi-bagi dunia, pastikan kita bukan pulau kecil yang ikut-ikutan digambar ulang.” (A43)

Kesempatan Prabowo Selamatkan Dunia?

A43 — Fri, 14 Nov 2025 10:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pernyataan PM Jepang Sanae Takaichi membuat tensi Taiwan memanas. Saatnya Prabowo mencegah krisis besar?

PinterPolitik.com

Cupin selalu percaya bahwa politik internasional itu mirip papan catur yang kakinya goyah: satu gerakan kecil saja bisa bikin buah catur berjatuhan. Ketika ia mendengar Sanae Takaichi bicara soal “ancaman eksistensial” jika Tiongkok memblokade Taiwan, ia cuma mendecak, “Wah, ini bidaknya bukan jatuh lagi, bro, ini papan caturnya kebalik sekalian.”

Pernyataan Takaichi pada 7 November 2025 mengubah percakapan yang tadinya penuh basa-basi diplomatik menjadi adu keras retorika antar dua kekuatan besar Asia. Perdana Menteri Jepang itu menegaskan bahwa blokade angkatan laut terhadap Taiwan akan memberi dasar hukum bagi Jepang mengaktifkan hak pertahanan kolektifnya—sebuah batasan tegas yang sebelumnya tidak pernah diucapkan.

Respons Beijing langsung sekeras suara pintu besi yang dibanting. Kementerian Luar Negeri Tiongkok menuduh Jepang melakukan “campur tangan kasar” dan meminta pernyataannya dicabut, sementara Konsul Jenderal Xue Jian bahkan mengeluarkan ancaman yang ia sebut “memotong kepala kotor yang menjulur masuk” sebelum akhirnya dihapus.

Cupin geleng-geleng melihat drama internet itu. Katanya, “Kalau diplomat mulai main ancam di medsos, itu tanda situasinya udah lewat batas wajar, kayak influencer rebutan endorse kopi susu.”

Taiwan pun ikut buka suara, menyatakan kegelisahan atas ancaman tersebut. Jepang memanggil perwakilan diplomatik Tiongkok, menegaskan bahwa hubungan kedua negara berada pada titik sensitif.

Meski terlihat seperti kejutan, sebenarnya arah kebijakan ini sudah mengemuka sejak era Shinzo Abe yang pada 2021 menyatakan “kontingensi Taiwan adalah kontingensi Jepang.” Namun Takaichi melampaui pendahulunya dengan memberi skenario militer konkret, menandai pergeseran dari “ambiguitas strategis” menuju “kejelasan strategis.”

Dalam kacamata Beijing, ucapan itu bukan sekadar pernyataan kebijakan luar negeri. Itu adalah gema masa kolonial Jepang atas Taiwan dari 1895–1945 dan luka-luka sejarah seperti Pembantaian Nanjing yang terus hidup dalam memori kolektif Tiongkok.

Selama 2025, Tiongkok bahkan merilis sejumlah film perang yang menekankan kekejaman pendudukan Jepang. Ini cara Beijing mengingatkan publiknya—dan orang Jepang—bahwa sejarah belum sepenuhnya terkubur.

Ketegangan itu sampai membuat Kedutaan Besar Jepang di Beijing meminta warganya menghindari berbicara dalam bahasa Jepang di tempat publik. Cupin yang pernah tinggal di Beijing spontan komentar, “Kalau saya jadi orang Jepang di sana, saya bakal pretend jadi turis Korea Selatan biar aman.”

Lantas pertanyaan utamanya muncul: apakah perang kata-kata ini bisa mengarah pada krisis militer? Dan jika benar terjadi, siapa yang mampu menjadi penengah sebelum api kecil membesar menjadi kebakaran geopolitik global?

Percuma Ada ASEAN?

Cupin suka bilang bahwa ASEAN itu seperti warung soto yang selalu ramai walaupun pelayanannya pelan: semua orang datang bukan karena kecepatannya, tapi karena nyaman dan bisa diajak ngobrol lama. Prinsip “ASEAN Centrality” bekerja persis seperti itu—longgar, informal, lambat, tapi tetap jadi tempat semua kekuatan besar duduk bersama.

Sejak dekade 1990-an, ASEAN membangun forum-forum seperti ARF, APT, dan EAS untuk memayungi negara-negara besar. Kerangka ini membuat ASEAN menjadi simpul tempat AS, Tiongkok, Jepang, India, hingga Rusia bekerja sama dalam isu-isu keamanan.

Namun dunia berubah lebih cepat daripada kemampuan ASEAN untuk mengikuti. Mely Caballero-Anthony dari Nanyang Technological University dalam tulisannya tentang “The ASEAN Way” menegaskan bahwa model informal dan berbasis konsensus ini menghadapi tekanan hebat dari krisis Myanmar, agresivitas Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, hingga rivalitas AS-Tiongkok yang semakin intens.

Menurutnya, ASEAN perlu “merekalibrasi” cara kerja agar fit-for-purpose menghadapi ancaman keamanan abad ke-21. Cupin meresponsnya dengan kalimat khasnya: “Intinya, ASEAN butuh update software biar nggak lemot pas dunia lagi nge-lag.”

Penelitian Guangyu Qiao-Franco dan koleganya menemukan bahwa negara-negara besar semakin condong ke koalisi minilateral yang dianggap lebih efektif, seperti Quad atau AUKUS. ASEAN masih dianggap relevan untuk ekonomi, tapi tidak lagi jadi pilihan pertama dalam isu politik dan keamanan keras.

Namun Amitav Acharya mengingatkan bahwa kekuatan ASEAN bukan terletak pada kecepatan, melainkan pada norma regional yang berhasil ia bangun. Treaty of Amity and Cooperation (TAC) menjadi bukti bagaimana ASEAN mensosialisasikan norma non-intervensi dan penyelesaian damai kepada negara-negara besar.

Cupin menyimpulkan dengan sok bijak, “ASEAN itu bukan bodyguard, tapi mediator yang selalu diundang karena semua orang nyaman sama dia.”

Masalahnya, krisis Taiwan bukan isu biasa yang bisa ditangani dengan dialog lama. Ini adalah potensi konflik antara dua blok besar global, melibatkan kemungkinan blokade, serangan militer, hingga sanksi ekonomi besar-besaran.

Dalam situasi seperti ini, mekanisme ASEAN yang berbasis konsensus bisa terlalu lambat untuk merespons. Apalagi isu Taiwan tidak melibatkan negara-negara ASEAN secara langsung, sehingga wajar bila banyak anggota yang memilih berhati-hati.

Pertanyaannya: apakah ASEAN Centrality bisa kembali relevan jika ada satu negara yang cukup berani untuk memimpin arah baru? Dan apakah Indonesia—yang paling besar dan paling berpengaruh di ASEAN—mampu mengambil peran itu?

Saatnya Prabowo Selamatkan Dunia?

Cupin selalu mengibaratkan Indonesia sebagai “tetangga paling ramah” di kompleks Asia, tapi kadang terlalu fokus menyapu halaman sendiri. Di bawah Prabowo, katanya, mungkin untuk pertama kalinya Indonesia mulai terpikir ikut bantu beresin keributan di jalan depan rumah.

Indonesia punya modal besar. Hubungan dengan Tiongkok berada pada titik puncak, mengingat Beijing adalah mitra dagang terbesar, investor utama di infrastruktur, dan aktor penting dalam rantai pasokan industri strategis Indonesia.

Pada 2024, Prabowo melakukan kunjungan kenegaraan ke Beijing dan memperbarui sejumlah proyek kerja sama, menunjukkan kedekatan politik sekaligus pragmatisme ekonomi. Cupin bercanda, “Hubungan mereka tuh kayak hubungan supplier dan pembeli yang udah saling percaya—asal nggak ngutang kebanyakan.”

Di sisi lain, hubungan Indonesia-Jepang tetap sangat kuat, dibangun dari enam dekade kerja sama pembangunan. Jepang mendukung MRT Jakarta, Patimban, sampai proyek-proyek di IKN—sebuah jaringan kolaborasi yang membuat Tokyo menjadi salah satu mitra strategis paling stabil Indonesia.

Lowy Institute menulis bahwa kolaborasi Prabowo dan Takaichi membuka peluang transformasi hubungan menjadi kemitraan dua jalur: pembangunan dan keamanan. Cupin menyebutnya “upgrade relasi dari sahabat lama menjadi partner regional.”

Kedekatan dengan dua pihak yang sedang berkonfrontasi memberikan Indonesia modal diplomatik besar. Laporan Atlantic Council dan Rhodium Group menunjukkan bahwa Indonesia kemungkinan besar akan mempertahankan posisi non-alignment dalam krisis Taiwan, membuatnya dipercaya oleh semua pihak.

Tidak berpihak secara militer justru membuat Indonesia punya kredibilitas sebagai mediator. Evi Fitriani dari Universitas Indonesia menjelaskan bahwa hubungan RI-Tiongkok dibangun lewat empat faktor—persepsi, politik domestik, ekonomi, dan lingkungan internasional—yang menunjukkan fleksibilitas strategis Indonesia.

Model yang sama bisa diterapkan dalam isu Taiwan. Cupin menambahkan, “Diplomasi Indonesia itu kayak pedagang warung: nggak mau ribut, tapi jago negosiasi.”

Indonesia punya rekam jejak positif sebagai mediator. Dari perdamaian Aceh, keterlibatan dalam resolusi konflik Kamboja, sampai kepemimpinan di Non-Aligned Movement dan ASEAN. Simon Hutagalung bahkan menulis bahwa Indonesia memiliki fondasi normatif kuat untuk memediasi krisis Taiwan.

Berbeda dengan Jokowi yang fokus pada urusan domestik, Prabowo tampak lebih siap bermain di panggung global. Keputusan bergabung dengan BRICS+ memperjelas ambisi Indonesia untuk duduk di meja besar diplomasi internasional.

Dalam isu Taiwan, Indonesia bisa mengaktifkan forum seperti ARF atau EAS untuk membangun mekanisme dialog baru. Indonesia juga bisa melakukan diplomasi backdoor—sesuatu yang selama ini jadi kekuatan halus Jakarta.

Namun risikonya nyata. Jika terlihat memihak, reputasi Indonesia sebagai mediator akan runtuh. Selain itu, ada 400.000 lebih WNI di Taiwan yang harus dilindungi dan memiliki rencana evakuasi, seperti diingatkan oleh Noory Okthariza.

Ketidakmampuan mengevakuasi bisa menjadi bencana humaniter dan politik bagi Indonesia. Cupin menegaskan, “Diplomasi tanpa rencana evakuasi itu kayak naik kapal tanpa pelampung.”

Namun risiko tidak bertindak jauh lebih besar. Krisis Taiwan akan mengguncang ekonomi global, terutama semikonduktor yang menjadi inti industri modern. TSMC menguasai 60 persen produksi global dan 90 persen chip paling canggih—dan gangguannya akan memukul pabrik-pabrik di seluruh dunia, termasuk industri Indonesia.

Sebagai anggota G20 dan ekonomi terbesar ASEAN, Indonesia tidak bisa hanya jadi penonton. Ini momen untuk menunjukkan bahwa Jakarta bukan hanya raksasa regional, tetapi juga pemain yang bisa menjaga stabilitas global.

Jika Prabowo berhasil mengelola peluang ini, Indonesia bukan hanya memperkuat posisi regionalnya. Indonesia bisa menjadi pemain kunci dalam menjaga stabilitas di salah satu titik paling berbahaya di dunia—tanpa harus menjadi pahlawan, cukup menjadi jembatan yang dibutuhkan dunia. (A43)

Prabowo–Anwar: “Soeharto–LKY” Masa Kini

A43 — Fri, 31 Oct 2025 10:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Malaysia sukses gelar KTT ASEAN ke-47 dengan sorotan dunia. Apakah duet Prabowo–Anwar akan jadi penentu arah baru Asia Tenggara?

PinterPolitik.com

Cupin masih ingat betul bagaimana media internasional ramai menyoroti Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025. Selama tiga hari, dari 26 hingga 28 Oktober, Malaysia menjadi pusat perhatian Asia Tenggara lewat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-47.

Bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, momen itu bukan sekadar rutinitas diplomasi. Ia menjadikannya panggung besar untuk menunjukkan bahwa Malaysia sanggup berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Dengan hadirnya pemimpin dari Amerika Serikat hingga perwakilan BRICS, Anwar berhasil memantapkan reputasinya sebagai pemimpin regional yang pandai memainkan keseimbangan.

“Lihat tuh, Cupin,” kata seorang temannya. “Anwar nggak cuma bicara soal ekonomi, tapi juga soal martabat ASEAN di mata dunia.” Cupin mengangguk, karena itulah inti dari diplomasi baru yang ingin ditunjukkan Anwar: tegas tapi terbuka.

KTT itu juga menjadi simbol kedekatan dua tokoh yang kini memimpin Asia Tenggara—Anwar di Malaysia dan Prabowo Subianto di Indonesia. Keduanya memegang tongkat estafet baru setelah era Jokowi dan Mahathir, membawa semangat kerja sama yang lebih terstruktur. Dalam pandangan banyak analis, duet ini mencerminkan wajah ASEAN masa depan: berdaulat, strategis, dan tangguh menghadapi arus global.

Cupin melihat bahwa pola ini bukan muncul tiba-tiba. Dalam sejarahnya, kepemimpinan ASEAN memang selalu bergantung pada hubungan antara dua negara besar: Indonesia dan Malaysia. Di masa lalu, peran itu dimainkan oleh Soeharto dan Lee Kuan Yew—dua figur yang tak hanya membangun negara masing-masing tetapi juga pondasi ASEAN. Kini, publik mulai bertanya-tanya: apakah Prabowo dan Anwar bisa mengulang pola yang sama?

Keberhasilan KTT Kuala Lumpur 2025 menunjukkan bahwa setidaknya, arah ke sana sudah mulai terbentuk. Kolaborasi mereka menggabungkan pengalaman militer dan politik, keberanian dan kecerdasan. Prabowo tampil sebagai pemimpin dengan visi strategis, sementara Anwar berperan sebagai negosiator yang menonjolkan keseimbangan dan empati.

Namun, Cupin jadi penasaran. Apakah kerja sama ini semulus kelihatannya? Apakah Prabowo dan Anwar benar-benar bisa menjadi duet sekuat Soeharto dan Lee Kuan Yew dulu? Atau justru ada sisi lain yang belum terungkap di balik senyum diplomasi mereka?

Dari Soeharto–LKY ke Prabowo–Anwar

Cupin membuka catatan lama tentang sejarah ASEAN, lalu menemukan nama Thakur Phanit dari Pennsylvania State University yang menulis disertasi berjudul “Regional Integration Attempts in Southeast Asia: A Study of ASEAN’s Problems and Progress.” Dalam karyanya yang kemudian diterbitkan dengan judul “ASEAN’s First Decade,” Phanit menggambarkan bagaimana Soeharto dan Lee Kuan Yew membangun ASEAN di atas tiga pilar: keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Keduanya bukan sekadar pemimpin nasional, tetapi arsitek regional. Soeharto mengedepankan stabilitas politik dan keamanan, sementara Lee menanamkan semangat efisiensi ekonomi dan modernisasi. Bagi Cupin, kombinasi ini seperti dua roda sepeda yang harus berputar bersama agar ASEAN tak oleng.

Lalu Cupin menemukan satu kajian menarik dari Barry Desker yang diterbitkan oleh Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berjudul “Lee Kuan Yew and Suharto: How Mutual Trust Fostered Bilateral Ties.” Di sana dijelaskan bahwa hubungan personal antara keduanya—dibangun dari saling percaya dan komunikasi rutin—adalah kunci yang membuat ASEAN stabil meski kadang berbeda pandangan. “Mereka bisa berdebat keras, tapi selesai di meja makan,” tulis Desker menggambarkan dinamika kedua tokoh itu.

Cupin membayangkan pola itu muncul lagi di era sekarang. Menurut Bintang Corvi Diphda dalam artikelnya di Modern Diplomacy berjudul “Indonesia and Malaysia: An Emerging Magnitude for ASEAN Leadership?”, Prabowo dan Anwar tengah menapaki jalan yang sama. Keduanya sadar bahwa dunia telah berubah—tetapi pentingnya sinergi Indonesia dan Malaysia tetap sama seperti masa Soeharto dan Lee.

Prabowo, dengan latar belakang militer dan reputasi nasionalisnya, membawa pesan tentang kedaulatan dan ketahanan kawasan. Anwar, dengan pengalaman politik lintas ideologi, memperkuat citra ASEAN yang inklusif dan progresif. Kolaborasi mereka seolah menjembatani dua arus besar: keamanan dan keterbukaan.

Cupin merenung: inilah wajah baru ASEAN yang sedang dibangun dari dua arah. Di satu sisi, stabilitas yang menjadi ciri khas Indonesia. Di sisi lain, diplomasi cerdas yang menjadi kekuatan Malaysia. Bila digabung, keduanya menciptakan keseimbangan yang membuat kawasan ini relevan di tengah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China.

Namun, Cupin tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah hubungan ini benar-benar bebas dari gesekan, seperti yang digambarkan para analis? Bagaimana jika visi mereka tentang masa depan ASEAN ternyata berbeda arah seperti yang dulu dialami Soeharto dan Lee?

Di Balik Harmoni…

Cupin kemudian membuka dokumen lama dari RSIS yang juga menyinggung hubungan Soeharto dan Lee. Di balik kisah sukses ASEAN, ternyata hubungan keduanya tidak selalu seindah yang tampak. Dalam laporan RSIS itu dijelaskan bahwa Soeharto cenderung proteksionis, sementara Lee mendorong liberalisasi ekonomi. Keduanya sering berdebat soal bagaimana ASEAN harus menanggapi tekanan global dari Amerika Serikat maupun Jepang.

Namun yang menarik, perbedaan itu tidak membuat hubungan mereka retak. Mereka mempraktikkan mutual respect—saling menghormati—sehingga perbedaan visi justru melahirkan inovasi kebijakan. Cupin menyadari bahwa ASEAN tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan untuk menegosiasikan perbedaan.

Kini, Prabowo dan Anwar menghadapi situasi yang serupa. Keduanya sama-sama berpengaruh, namun berbeda dalam gaya dan prioritas. Prabowo melihat ASEAN dari lensa keamanan dan kedaulatan nasional, sementara Anwar menekankan dialog, pemerataan, dan reformasi sosial-ekonomi. Dalam banyak forum, Prabowo bicara tentang pertahanan maritim dan ketahanan pangan. Sementara Anwar berbicara soal solidaritas ekonomi dan transformasi digital kawasan.

Cupin membaca analisis lain dari Modern Diplomacy yang menyoroti ketegangan konstruktif antara dua gaya kepemimpinan ini. Tulisan itu menyebut bahwa “kompetisi sehat antara Jakarta dan Kuala Lumpur justru dapat memperkuat kapasitas kolektif ASEAN.” Bagi Cupin, pernyataan ini menarik karena mengubah cara pandang lama: bahwa perbedaan tidak selalu berarti ancaman, tapi bisa jadi motor kemajuan.

Sejarah menunjukkan, bahkan Soeharto dan Lee pun pernah bersitegang. Mereka berselisih soal batas laut, kebijakan tenaga kerja, hingga pengaruh militer di politik domestik. Namun, mereka tahu kapan harus berhenti berdebat demi menjaga citra ASEAN. Cupin berpikir, mungkin Prabowo dan Anwar juga memahami prinsip itu.

Kedua pemimpin ini memegang kunci penting untuk masa depan kawasan. Prabowo membawa semangat “stabilitas dan kemandirian” Indonesia, sedangkan Anwar menyalakan obor “keterbukaan dan solidaritas” Malaysia. Dua arah ini berbeda, tapi justru saling mengisi. Tanpa stabilitas, keterbukaan bisa rapuh. Tanpa solidaritas, kemandirian bisa berubah jadi isolasi.

Cupin pun menarik kesimpulan bahwa pola kepemimpinan ASEAN kini kembali pada keseimbangan klasik: kerja sama dan kompetisi berjalan bersamaan. Seperti Soeharto dan Lee, Prabowo dan Anwar bukan pasangan tanpa perbedaan, melainkan mitra dalam dinamika. Hubungan yang kuat bukan berarti tanpa gesekan—justru gesekan itu yang menjaga ASEAN tetap relevan di dunia yang terus berubah.

Cupin menutup catatannya dengan satu refleksi. “Dunia mungkin berubah, tapi formula kepemimpinan Asia Tenggara tetap sama: keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan.” Ia lalu menatap peta Asia di mejanya dan bergumam, “Kalau dulu ada Soeharto dan Lee Kuan Yew, maka kini ada Prabowo dan Anwar.” (A43)

Bestie Language Trump-Prabowo

E95 — Mon, 27 Oct 2025 04:37:30 +0000

Udah bestie banget nih Pak Prabowo dan Presiden Trump. Kalau menurut kalian gimana? Share di kolom komentar ya!

#trump #prabowo #asean #malaysia #indonesia #amerika #pinterpolitik

Gonjang-ganjing Perang Konser ASEAN

A43 — Wed, 09 Jul 2025 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Setelah Singapura berhasil gelar konser ekslusif Taylor Swift dan Lady Gaga, kini giliran Thailand yang akan gelar Tomorrowland Asia pertama. Alarm gonjang-ganjing perang konser ASEAN bayangi Indonesia?

PinterPolitik.com

Cupin sedang bersandar di kamar kosnya ketika matanya tertumbuk pada sebuah unggahan berita di media sosial: Tomorrowland Asia pertama akan digelar di Thailand pada 2026. Ia berhenti menggulir layar, membaca perlahan, lalu membatin—ini bukan sekadar konser biasa.

Tomorrowland dikenal sebagai festival musik elektronik terbesar dan paling megah di dunia. Berbasis di Belgia sejak 2005, festival ini dikenal dengan tata panggung fantastis, efek visual teatrikal, dan line-up DJ papan atas global.

Kini, untuk pertama kalinya, Tomorrowland akan hadir secara penuh di Asia, tepatnya di Chon Buri, Thailand. Pemerintah Thailand bahkan menjadikannya bagian dari strategi nasional untuk meningkatkan sektor pariwisata dan menegaskan posisi budaya Thailand di pentas global.

Cupin, seorang mahasiswa yang gemar musik EDM, teringat bagaimana dalam setahun terakhir kawasan Asia Tenggara seolah berubah menjadi magnet pertunjukan musik internasional. Taylor Swift memilih Singapura, Coldplay menjual habis stadion di Jakarta dan Kuala Lumpur, sementara My Chemical Romance mengguncang sejumlah negara Asia Tenggara.

Fenomena ini telah disebut banyak pengamat sebagai “perang konser” antarnegara ASEAN—kompetisi tak langsung untuk memperebutkan status sebagai pusat hiburan regional. Di baliknya ada strategi ekonomi kreatif, kebijakan visa yang longgar, insentif untuk promotor, hingga diplomasi budaya yang makin diperhitungkan.

Bagi Cupin, ini membuka kesempatan yang sebelumnya terasa jauh: menyaksikan festival berskala global tanpa harus terbang ke Eropa. Namun di balik rasa antusiasnya, ia juga mulai bertanya-tanya.

Mengapa “perang konser” ini bisa terjadi? Apakah ini sekadar tren global yang kebetulan mampir ke ASEAN, atau justru merupakan sesuatu yang unik, lahir dari dinamika kultural dan politik khas kawasan ini?

Adu Keren ala Tetangga di “Kampung” ASEAN?

Suatu sore, Cupin duduk di warung kopi sambil membaca artikel jurnal dari ponselnya. Ia baru saja menyelesaikan esai kuliah tentang politik kawasan dan menemukan istilah yang menarik: The ASEAN Way.

Istilah itu merujuk pada pendekatan khas ASEAN yang menekankan musyawarah, non-intervensi, dan konsensus dalam menyelesaikan isu-isu regional. Dalam tulisan The ASEAN Way: The Way to Regional Peace? karya Susy Tekunan, pendekatan ini dinilai berhasil menciptakan stabilitas politik di kawasan Asia Tenggara tanpa harus membentuk institusi yang kaku dan mengikat.

Berbeda dari Uni Eropa yang mengedepankan integrasi kelembagaan dan hukum bersama, ASEAN lebih bersandar pada norma, budaya komunikasi, dan hubungan informal antar pemimpin. Justru lewat cara inilah, kawasan ini mampu menjaga perdamaian relatif sejak dekade 1990-an hingga kini.

Cupin membandingkan stabilitas ini dengan kemunculan “perang konser” yang makin terasa di Asia Tenggara. Alih-alih konflik geopolitik, negara-negara ASEAN kini bersaing dalam bidang ekonomi kreatif dan pariwisata—dari panggung konser hingga festival budaya.

Fenomena ini seperti adu keren antar-tetangga di kampung: siapa yang bisa mendatangkan bintang terbesar, siapa yang punya stadion paling canggih, siapa yang paling sering viral di TikTok. Kompetisi lunak yang tumbuh dari keamanan dan stabilitas regional yang dijaga lewat pendekatan khas ASEAN.

Stabilitas ini memungkinkan negara-negara fokus pada pembangunan ekonomi dan pencitraan budaya di mata dunia. Bukan lagi soal perang militer, tapi adu daya tarik dan pengaruh global.

Cupin lalu menatap layar ponselnya sambil termenung. Mengapa Indonesia justru “kalah” dalam adu keren konser besar ini? Mungkinkah suatu hari nanti Indonesia bisa ikut flexing di panggung budaya dan hiburan kawasan?

Indonesia: Tetangga yang Ketinggalan?

Sambil menyeruput es kopi di kawasan Blok M, Cupin membuka obrolan dengan temannya soal konser yang baru saja digelar di Bangkok. “Kenapa ya, konser besar kayak gitu nggak mampir ke Jakarta?” tanyanya, separuh heran, separuh kecewa.

Salah satu alasan utamanya adalah proses perizinan di Indonesia yang rumit dan berlapis-lapis. Cupin pernah baca, promotor harus berhadapan dengan instansi dari pusat sampai daerah, dari imigrasi sampai kepolisian, yang izinnya kadang tidak sinkron.

Belum lagi soal venue. Di Jakarta, venue besar seperti GBK atau JIExpo belum sepenuhnya memenuhi standar internasional dari segi akustik, kenyamanan, dan integrasi transportasi publik. Cupin ingat betapa ribetnya pulang dari konser Coldplay karena macet dan akses yang semrawut.

Temannya yang kuliah di Singapura cerita, pemerintah di sana bahkan kasih insentif untuk mendatangkan artis besar. Cupin membandingkannya dengan Indonesia, di mana kebijakan soal industri kreatif masih sering berubah-ubah dan tidak proaktif menyambut peluang global.

Tak hanya itu, risiko finansial juga besar. Cupin tahu ada promotor lokal yang rugi miliaran gara-gara izin keluar mepet dan konser dibatalkan. Belum lagi kasus penipuan tiket yang bikin promotor Indonesia dicurigai di mata internasional.

Meski populasi Indonesia besar, daya beli dan pengalaman konser belum merata. Banyak teman Cupin justru memilih terbang ke Singapura atau Bangkok karena merasa pengalaman konser di sana lebih tertata dan profesional.

Cupin lalu menutup pembicaraan dengan gumam lirih. Jika semua ini terus dibiarkan, bagaimana mungkin Indonesia bisa bersaing dalam “perang konser” ASEAN? Perlu perbaikan serius dari hulu ke hilir agar negeri ini tak hanya jadi penonton, tapi juga panggung utama. (A43)

Masih Mungkinkah Mengejar AS & Tiongkok?

D74 — Mon, 09 Jun 2025 14:55:33 +0000

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

ASEAN adalah blok regional yang kuat, tapi bahkan gabungan sepuluh negaranya masih jauh tertinggal dibanding dua adidaya dunia: Amerika Serikat dan Tiongkok. Apakah ini pertanda bahwa dunia kini bergerak menuju tatanan geopolitik yang hanya ditentukan oleh dua poros kekuatan besar?

PinterPolitik.com

ASEAN adalah salah satu organisasi kawasan paling mapan di dunia. Dengan sepuluh negara anggotanya—dari Indonesia hingga Singapura—ASEAN merepresentasikan beragam potensi: populasi besar, sumber daya melimpah, posisi strategis di jalur pelayaran dunia, hingga integrasi ekonomi yang terus berkembang.

Namun, ketika kekuatan ASEAN sebagai satu blok regional dibandingkan dengan dua adidaya global, Amerika Serikat dan Tiongkok, hasilnya cukup mencengangkan.

Data yang disusun PinterPolitik menunjukkan bahwa untuk menandingi kekuatan ekonomi dan militer Tiongkok, ASEAN butuh direplikasi sebanyak 5 hingga 7 kali lipat tergantung sektornya—dari PDB hingga belanja militer. Bahkan untuk logistik militer seperti jet tempur dan kapal perang, ASEAN masih harus dikalikan beberapa kali agar setara.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan Amerika Serikat, jurangnya lebih ekstrem: ASEAN perlu menjadi 21 kali lebih besar hanya untuk menyamai belanja militer AS. Satu-satunya dimensi di mana ASEAN unggul adalah populasi—itu pun hanya jika dibandingkan dengan AS, bukan Tiongkok.

Ini adalah gambaran yang menarik sekaligus menggugah. Bagaimana bisa sekelompok negara yang sudah terintegrasi dalam satu organisasi masih tertinggal sejauh itu dari dua negara tunggal?

Apakah ini mencerminkan kekuatan luar biasa dua adidaya tersebut, atau lemahnya kerja kolektif di kawasan Global South? Lebih jauh dari sekadar hitung-hitungan statistik, bagaimana kita sebaiknya membaca kesenjangan ini dari perspektif geopolitik global?

Ketimpangan yang Tak Pernah Terjadi Sebelumnya?

Dalam sejarah hubungan internasional, kekuatan global memang tidak pernah tersebar merata. Namun, apa yang terlihat saat ini bisa jadi adalah salah satu bentuk konsentrasi kekuasaan paling ekstrem dalam sejarah dunia modern.

Amerika Serikat dan Tiongkok tidak hanya unggul dalam satu dimensi, tetapi secara simultan mendominasi hampir semua aspek: ekonomi riil, ekonomi digital, kapasitas militer, dan bahkan kemampuan logistik strategis. Tak heran jika banyak pengamat menyebut kondisi global ini sebagai era bipolarisme baru, meskipun bentuknya berbeda dari era Perang Dingin.

Ketika Uni Soviet bersaing dengan AS pada abad ke-20, kekuatan keduanya cenderung setara di bidang militer tetapi berbeda dalam bidang ekonomi. Kini, baik AS maupun Tiongkok memiliki dominasi relatif yang nyaris menyeluruh. Teori neorealisme dalam hubungan internasional, terutama yang dikembangkan Kenneth Waltz, menyebut bahwa sistem internasional akan cenderung menuju kestabilan jika ada dua kutub kekuatan besar—dan itu yang mungkin sedang kita lihat sekarang. Namun, perbedaannya, dua kutub ini tidak hanya dominan, tetapi juga sangat jauh di atas yang lain.

Temuan dari pengumpulan data ini mengonfirmasi asumsi yang sering terlontar dalam diskursus geopolitik mutakhir: bahwa dunia sedang memasuki era “super gap” antara dua adidaya dan negara-negara lainnya. Konsep ini sejalan dengan analisis dari Graham Allison dalam Destined for War yang menunjukkan bagaimana dua kekuatan besar tidak hanya bersaing, tetapi juga menentukan struktur sistem internasional yang memaksa negara-negara lain untuk menyesuaikan posisi mereka.

Bahkan jika ASEAN disatukan secara total dalam aspek ekonomi dan militer, masih dibutuhkan pelipatgandaan signifikan agar bisa menyamai satu negara. Ini bukan hanya mencerminkan kekuatan absolut AS dan Tiongkok, tetapi juga menunjukkan keterbatasan blok-blok regional lainnya untuk menjadi penyeimbang. Di sinilah muncul relevansi analisis hegemonic stability theory—yang menyatakan bahwa stabilitas global sering kali hanya mungkin dicapai jika ada satu atau dua kekuatan dominan yang cukup kuat untuk menetapkan aturan main dan menjaga ketertiban.

Dalam konteks ASEAN, posisi ini menegaskan betapa pentingnya kerja sama strategis yang lebih dalam jika kawasan ini ingin memiliki suara yang lebih kuat di meja global. Namun, bahkan kerja sama itu pun tidak menjamin kemampuan menandingi kekuatan dua negara yang telah berinvestasi puluhan tahun dalam kekuatan komprehensifnya.

Geopolitik Dunia dalam Dua Tangan?

Kita hidup dalam fase geopolitik yang mungkin tidak memiliki preseden. Tidak pernah sebelumnya ada dua negara yang begitu mendominasi lanskap global dalam banyak aspek sekaligus: kekuatan ekonomi, kekuatan militer, teknologi digital, dan bahkan pengaruh budaya.

Menariknya, jika tren ini berlanjut, maka tatanan dunia masa depan kemungkinan besar akan sangat ditentukan oleh interaksi—dan mungkin juga rivalitas—antara Amerika Serikat dan Tiongkok.

Apakah ini berarti negara-negara lain hanya akan menjadi “penonton” dalam kontestasi geopolitik besar ini? Tidak selalu. Namun kenyataannya, kemampuan negara-negara non-adidaya, termasuk blok kawasan seperti ASEAN, untuk membentuk tatanan dunia sendiri akan sangat terbatas—kecuali mereka mampu mengkonsolidasikan kekuatan secara lebih serius dan berkelanjutan.

Dalam situasi ini, adaptasi menjadi kata kunci. Negara-negara seperti Indonesia, Malaysia, atau Vietnam harus cermat membaca arah angin global, menavigasi kepentingan antara dua kutub kekuatan dengan strategi fleksibel dan berbasis kepentingan nasional yang jelas. Kemampuan beradaptasi inilah yang akan menjadi bentuk kekuatan baru di tengah ketimpangan global yang terus melebar.

Namun, tetap harus ada ruang untuk refleksi strategis. Dunia yang hanya dipimpin oleh dua kekuatan besar tentu memiliki risiko tersendiri: dari ketegangan berkepanjangan hingga pola relasi yang makin eksklusif. Maka, meskipun kekuatan ASEAN dan negara-negara lain masih jauh dari memadai, penting bagi kawasan ini untuk terus memperkuat posisinya sebagai kekuatan penyeimbang—bukan karena ingin menyaingi, tetapi demi memastikan bahwa dunia tetap punya lebih dari dua pilihan. (D74)

Butuh Berapa ASEAN Taklukkan Uni-Eropa?

E95 — Mon, 09 Jun 2025 07:00:00 +0000

Kini giliran perbandingan ASEAN dengan Uni Eropa. Apakah head-to-head ini akan setimpang dengan AS dan Tiongkok, seperti di postingan @pinterpolitik pada 5 Juni 2025 silam?

Butuh Berapa ASEAN Taklukkan AS-Tiongkok?

S91 — Thu, 05 Jun 2025 04:14:42 +0000

Bukan cuma seru-seruan gorila vs 100 manusia—kali ini kita bahas yang lebih nyata: 1 AS & 1 Tiongkok vs seluruh negara ASEAN.

Dengan populasi ratusan juta, dan bahkan ketika dibayangkan jumlah anggotanya puluhan, ternyata ASEAN masih belum cukup nih buat imbangi dua raksasa ini. Gimana menurut kalian? Yuk diskusi di kolom komentar!

Indonesia King Nganggur ASEAN!

S91 — Fri, 09 May 2025 03:10:55 +0000

King Indo sih, tapi King Nganggur. Hmmm. Menurut kalian apa faktor penyebab yang paling utama?

Nadiem Rusak Pendidikan Indonesia?

E95 — Fri, 07 Mar 2025 09:37:00 +0000

Coba tebak negara mana peringkat 1 PISA di seluruh dunia? Yess, Singapura.