PinterPolitik.com

Perusahaan asuransi pelat merah ini juga akan meminta bantuan kepada pihak Kepolisian RI (Polri) dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) untuk ikut menagih utang dari kedua orang yang dinilai paling bertanggung jawab atas kasus yang dialami  perusahaan asuransi yang manangani para angggota TNI dan Polri tersebut.

Direktur Utama Asabri, Sonny Widjaja, mengatakan bahwa berdasarkan kalkulasi yang dilakukan, penurunan nilai aset investasi yang dialami Asabri mencapai angka Rp 11,4 triliun. Sonny mengaku, kedua pihak yang bersangkutan telah menandatangani surat pernyataaan komitmen pertanggungjawaban.

“Total aset tahun 2018 sebesar Rp 19,4 triliun, sedangkan unaudited 2019 sebesar Rp 10,6 triliun. Ini terjadi karena penurunan nilai saham dan reksadana dua orang yang menjadi tetangga sebelah (Bentjok dan Heru Hidayat),” tegas Sonny.

Untuk memastikan dana tersebut kembali ke kas Asabri, Sonny mengatakan bahwa pihaknya juga akan meminta bantuan kepada pihak kepolisian (Polri) dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk ikut menagih uang tersebut dari Bentjok dan Heru Hidayat.

Menurutnya, Asabri tidak punya kewenangan untuk menarik aset milik kedua tersangka itu sehingga butuh bantuan dari Polri sebagai pihak yang berwenang.

“Kami juga memberdayakan kepolisian untuk bisa menagih. Kami sudah lapor ke Kementerian Pertahanan, ke Polri, yang terjadi ini sehingga beliau-beliau berkenan membantu pemulihan (dana) dari dua orang ini (Bentjok dan Heru Hidayat),” tandas Sonny. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Direktur Penyidikan pada  Jampidsus Kejagung,  Agung Febrie Adriansyah mengatakan dugaan kerugian negara ini terhitung untuk periode 10 tahun, yakni sejak 2008 sampai 2018, sesuai masa penyidikan yang ditetapkan Kejagung dibantu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Agung, angka tersebut diperkirakan masih bisa bertambah seiring proses audit terhadap pengelolaan keuangan dan investasi di perusahaan pelat merah ini masih berlangsung. “Perkiraan sekitar angka Rp 17 triliun. Tapi real di hitungan BPK, dia (perhitungan) akan berkembang terus nanti,” ujar Febrie.

Saat ditanyai kasus tersebut, Wakil Menteri BUMN 2, Kartika Wirjoatmodjo membenarkan bahwa kerugian negara akibat kasus Jiwasraya memang semakin membengkak.

“Memang bertambah, karena kan memang sudah diidentifikasi pertumbuhan nilai sahamnya memang segitu. Jadi itu tergantung hasil audit terakhir,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (15/2).

Kartika mengatakan, Kejaksaan Agung dan BPK kini tengah mengaudit nilai kerugian negara yang disebabkan Jiwasraya pada 2019. Dia pun menargetkan hasil perhitungan akan keluar pada Maret 2020.

“Ini kita lagi audit yang tahun 2019, mungkin selesai sekitar bulan Maret nanti,” papar Kartika. Namun Kartika tidak menjelaskan lebih lanjut tentang potensi penambahan kerugian negara tersebut.

Sementara itu, pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), berencana merilis hasil investigasi atas perhitungan kerugian negara akibat kasus PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan PT Asuransi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Asabri) pada akhir Februari ini.

Kepala Biro Humas dan Kerja Sama Internasional BPK, Selvia Vivi Devianti di Jakarta, mengatakan pihaknya tengah memproses audit kerugian negara terkait kasus PT Jiwasraya dan PT Asabri.

“Jiwasraya dan Asabri kita sedang proses. Deadline-nya kan akhir Februari untuk kerugian negara,” jelas Selvia.

Menurutnya laporan tersebut akan diumumkan dalam forum formal. Harapannya, informasi yang disampaikan nanti dapat terkonfirmasi dengan jelas.

“Semoga jawabannya nanti enggak basa-basi saja, karena memang pemeriksaan investigatif (Jiwasraya dan Asabri) ini kami berkaitan dengan masalah hukum,” tandas Selvia. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Pada konteks munculnya Keraton Agung Sejagat di Purworejo dan Sunda Empire di Bandung, Profesor Salim Said benar-benar senada dengan Presiden ke-32 Amerika Serikat (AS), Franklin Delano Roosevelt yang menyebutkan bahwa “di dalam politik tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan. Jika itu terjadi, kita dapat bertaruh bahwa hal tersebut telah direncanakan”.

Di dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada 21 Januari 2020, Profesor Salim Said menerangkan bahwa sejak era Presiden Soekarno, kasus di mana terdapat pihak yang mengklaim sebagai keturunan raja selalu terjadi. Menariknya, dari banyaknya kasus yang ia temui, fenomena tersebut kerap terjadi di Pulau Jawa.

Menurutnya, setidaknya terdapat dua hal yang membuat fenomena ini marak terjadi di Pulau Jawa.

Pertama, secara budaya, di Jawa memang kental dengan sejarah keraton dan kerajaan. Sehingga, ini akan membuat masyarakat Jawa akan begitu dekat cerita-cerita keturunan raja yang dibawa.

Kedua, karena menurutnya Pulau Jawa memiliki signifikansi politik. Simpulan ini didapatkannya setelah mewawancarai salah satu pemimpin pemberontakan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta), Herman Nicolas Ventje Sumual, yang menyebutkan targetnya adalah untuk merebut Jawa. Menurut Sumual, apabila tidak menguasai Jawa maka usaha untuk melakukan pemberontakan adalah sia-sia.

Atas berbagai fenomena tersebut, Salim Said menegaskan mestilah terdapat kepentingan yang bersembunyi di belakang viralnya fenomena tersebut, baik itu kepentingan ekonomi maupun kepentingan politik.

Di acara yang sama, sejarawan Ridwan Saidi juga menyimpulkan hal yang sama bahwa terdapat hidden system yang merancang viralnya Keraton Agung Sejagat maupun Sunda Empire. Menurutnya, viralnya fenomena ini ditujukan untuk memecah fokus masyarakat terhadap isu yang tengah menyedot perhatian publik, seperti kasus Natuna.

Tentu pertanyaannya, benarkah viralnya Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire ditujukan untuk memecahkan fokus masyarakat ataupun memiliki kepentingan politik tertentu di belakangnya?

View this post on Instagram

Sunda Empire klaim sebagai kekaisaran dunia.⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 23, 2020 at 1:30am PST

Mengapa Dapat Terjadi?

Menimbang pada pernyataan Salim Said bahwa peristiwa serupa kerap terjadi sejak dahulu, tentu pertanyaannya mengapa selalu terdapat kelompok masyarakat yang hanyut di dalam cerita-cerita kerajaan tersebut?

Konteks masalah tersebut dapat kita jawab dengan konsep psikologi yang ditemukan oleh psikolog, Carl Hovland yang bernama sleeper effect atau efek tertidur. Efek tertidur yang dimaksud di sini terkait dengan mereka yang mempercayai suatu propaganda atau konspirasi terjadi karena adanya kecenderungan psikologis manusia untuk mengabaikan atau cepat melupakan fakta – atau manusia cenderung tertidur melihat fakta.

Efek ini tercipta tidak lain karena keterbatasan dari memori manusia itu sendiri yang cenderung lebih cepat memudarkan atau melupakan sumber informasi daripada informasi atau argumentasi yang diterima. Dengan kata lain, ini sebenarnya menjelaskan bahwa kognisi manusia sebenarnya lebih tertarik pada suatu informasi ketimbang sumber informasi itu sendiri.

Efek tertidur terhadap fakta ini dengan jelas terlihat dari keterangan Toto sang Raja Keraton Agung Sejagat ataupun Rangga yang merupakan petinggi di Sunda Empire yang menyebut berbagai cerita konspiratif dengan dalih inilah sejarah yang sebenarnya.

Bayangkan saja, di tengah revolusi teknologi informasi yang membuat sekat-sekat informasi sudah tidak lagi terasa, bagaimana mungkin terdapat pihak-pihak yang tidak dapat mencari tahu bagaimana NATO atau PBB terbentuk?

Merujuk pada efek tertidur, kita tentu dapat memahami mengapa para pengikut Sunda Empire menjadi percaya terhadap cerita konspiratif terkait NATO dan PBB yang disebut memiliki pertautan dengan Bandung.

View this post on Instagram

Komik strip Jokowi mengundang kritik⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 22, 2020 at 3:00am PST

Memecah Perhatian Masyarakat?

Melihat berbagai keganjilan yang ada, simpulan Salim Said dan Ridwan Saidi terkait adanya kepentingan tertentu maupun adanya usaha untuk memecah perhatian masyarakat nampaknya memiliki alasan yang cukup kuat.

Pertama, Keraton Agung Sejagat ataupun Sunda Empire sudah sejak bertahun-tahun yang lalu didirikan. Video pidato Sunda Empire yang viral di sosial media beberapa waktu yang lalu juga diambil pada 2018. Ini tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa keduanya baru viral saat ini atau mungkin tepatnya diviralkan?

Kecurigaan diviralkannya fenomena ini diperkuat dengan pengakuan Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (Kesbangpol) Bandung, Sony yang menyebutkan Sunda Empire sebenarnya telah dibubarkan oleh Kodam III/Siliwangi pada 2018 lalu.

Tidak hanya itu, ternyata terdapat pertalian yang erat antara Keraton Agung Sejagat dengan Sunda Empire karena Toto Santosa yang merupakan Raja Keraton Agung Sejagat pernah menjadi anggota Sunda Empire sebelum memutuskan membentuk kerajaannya sendiri.

Kedua, pada Desember 2019, pihak kepolisian menemukan terdapat uang senilai Rp 1,4 miliar masuk ke rekening Toto yang tidak jelas sumbernya dari mana. Pasalnya, tidak mungkin uang sebesar itu dikirimkan pihak tertentu secara “iseng”, dan bagaimana caranya nomor rekening Toto diketahui? Bukankah tidak mungkin pihak sembarang mampu mengetahui nomor rekening seseorang?

Keanehan ini sangat relevan dengan kecurigaan Ridwan Saidi bahwa viralnya fenomena ini besar kemungkinan telah disiapkan beberapa bulan sebelumnya, atau hanya menunggu waktu yang tepat untuk dimunculkan ke publik.

Budi Gunawan (BG) selaku Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) juga telah menuturkan bahwa Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire sebenarnya telah lama dideteksi. Anehnya, jika telah lama dideteksi, mengapa tidak sedari dulu ditindak?

Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, viralnya fenomena ini begitu bertepatan dengan berbagai isu negatif yang tengah mendera pemerintah. Melihat kedekatannya, agaknya sulit bagi kita untuk memahami bahwa peristiwa ini hanyalah kebetulan semata.

Lebih hebatnya lagi, Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire bahkan diangkat menjadi topik pembahasan di acara ILC dengan judul “Siapa Di Balik Raja-Raja Baru?” Melihat polanya, acara yang telah menjadi standar kecerdasan dalam melakukan diskursus politik ini tidak pernah sembarangan dalam mengangkat suatu topik.

View this post on Instagram

Muncul sejumlah indikasi benturan antara PDIP vs KPK.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jan 17, 2020 at 4:51pm PST

Sebelum menjadi topik di ILC, fenomena tersebut bahkan telah malang-melintang di berbagai media massa. Dengan kata lain, viralnya kasus ini memang telah benar-benar memecah perhatian publik terhadap berbagai isu negatif yang tengah terjadi. Singkat kata, Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire, benar-benar telah menciptakan kebisingan politik yang begitu baik.

Konteks masalah ini sangat sesuai dengan yang ditulis oleh Ed Rogers dalam The Politics of Noise, bahwa kebisingan politik dapat membuat publik menjadi tidak fokus pada inti masalah yang tengah terjadi karena lebih menyibukkan diri membahas kebisingan politik yang tercipta.

Menciptakan kebisingan politik untuk memecah perhatian publik tersebut dapat kita pahami melalui teori komunikasi publik yang disebut dengan manajemen isu. Manajemen isu adalah proses strategis dan antisipatif yang membantu organisasi – dalam konteks ini adalah pemerintah – untuk mendeteksi dan merespons berbagai perubahan tren atau isu yang muncul di lingkungan sosial-politik.

Karena perubahan tren dan isu tersebut dapat mengkristal menjadi suatu masalah yang dapat memberikan dampak destruktif, maka organisasi terkait perlu untuk memberikan respon yang tepat untuk mencegah terjadi kristalisasi masalah. Salah satu caranya dengan melemparkan isu agar isu yang tengah terjadi tidak mengkristal – atau yang kita sebut dengan pengalihan isu.

Mantan praktisi di lingkaran istana yang pernah dimintai keterangan oleh PinterPolitik juga menuturkan bahwa pengalihan isu adalah hal yang sangat lumrah terjadi – khususnya sebagai strategi politik pemerintahan yang berkuasa. Dengan menggunakan berbagai instrumen yang dimiliki, kapabilitas untuk mengalihkan isu, tentu sangat dimungkinkan demi menciptakan koridor situasi nasional yang kondusif.

Presiden Jokowi sendiri, ketika ditanya pendapatnya oleh media massa terkait Keraton Agung Sejagat menjawab “itu hiburan lah” sambil tertawa. Mungkinkah viralnya fenomena ini memang diperuntukkan untuk memberikan semacam hiburan kepada masyarakat karena tengah begitu tegang dengan berbagai isu negatif yang tengah terjadi?

Atau memang kasus ini dimaksudkan agar masyarakat tak terlalu banyak bereaksi terhadap skandal besar macam Jiwasraya dan Asabri yang merugikan negara hingga belasan triliun rupiah? Tak ada yang tahu pasti.

Pada akhirnya, kita mungkin dapat menyimpulkan bahwa viralnya Keraton Agung Sejagat dan Sunda Empire merupakan suatu bentuk pengalihan isu untuk meredam mengkristalnya berbagai isu negatif yang tengah terjadi agar tidak menjadi masalah tersendiri bagi pihak-pihak terkait.

Namun, tidak menutup kemungkinan pula bahwa viralnya fenomena tersebut mungkin hanyalah kelihaian media massa dalam mencari berita. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Kepolisian akan membentuk tim verifikasi dan tunggu hasil laporan dari BPK. Kalau BPK sudah selesai melakukan audit, Nanti dilihat saja kasus ini diserahkan ke kepolisan atau kejaksaan. Kami masih menunggu,” katanya di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (21/1).

Menurut Argo, pihak kepolisian siap untuk menelusuri kasus tersebut sambil menunggu hasil dari BPK. “Intinya kami siap dan masih menunggu laporan,” kata Argo.

Sebelumnya diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku sudah membuat tim investigasi untuk mengusut adanya dugaan penyelewengan dana di perusahaan asuransi pelat merah  yang menaungi asuransi dan dana pensiun prajurit TNI, Polri, serta ASN di lingkungan Kemenhan/Polri itu.

Prabowo pun mempersilahkan aparat penegak hukum menjalankan tugasnya. “Soal Asabri, sudah kami bentuk tim investigasi. Saya kira penegak hukum juga sudah bertindak,” kata Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/1).

Prabowo menyebut, pembentukan tim investigasi itu merupakan komitmen Kementerian Pertahanan untuk ikut membantu proses penegakan hukum terkait dugaan kasus yang terjadi di ASABRI. Kendati demikian, Prabowo tak menjelaskan secara terperinci teknis kinerja tim investigasi tersebut.

Tentang pembenahan dalam tubuh Asabri, pihak Kemenhan akan berkoordinasi dengan Kementerian BUMN. Dalam waktu dekat ini akan ada pertemuan antara Menhan Prabowo Subianto dengan Menteri BUMN Erick Thohir, guna membahas  pembenahan Asabri, termasuk kemungkinan  adannya perombakan jajaran pimpinan Asabri. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Staf Khusus BUMN Arya Sinulingga mengatakan, skema tersebut memungkinkan untuk sebuah perusahaan terbuka. “Memungkinkan. Nanti dibahas sama pemegang saham dan menteri teknis terkait,” kata Arya di Jakarta, Minggu (19/1).

Menurut Arya, hal tersebut juga akan dibahas  dalam pertemuan  Menteri BUMN dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto yang membawahi Asabri.  Tentunya wacana  pelibatan kalangan non-TNI tersebut akan bergantung pada pertimbangan Menhan Prabowo.

Sebelumnya, masalah gagal investasi Asabri juga sudah didengar oleh Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Menurut Luhut, adanya dugaan penyimpangan dana dalam investasi Asabri menunjukkan pentingnya perusahaan pelat merah dikelola oleh kalangan profesional. “Memang kelihatan ada permainan, itu pasti dibenahi. Saya lihat mereka (BUMN) sudah punya konsep untuk membenahi, mungkin bulan ini akan segera diserahkan,” kata Luhut di kantor Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi di Jakarta, Jumat (17/1) lalu.

Luhut mendorong agar Asabri dikelola kalangan profesional yang memahami soal keuangan dan investasi. “Nanti Asabri mesti dikelola profesional, tidak boleh hanya TNI, atau bisa juga dikelola oleh TNI yang profesional yang mengerti keuangan,”  tegas Luhut.

Luhut menambahkan, dari data transaksi investasi Asabri terlihat ada permainan saham. Dia menyebut para pemain saham tersebut akan dimintai tanggung jawab. “Bisa kelihatan kok, mereka sudah punya data kapan saham itu dimainkan dengan aset-aset yang tidak benar. Jadi saya pikir mereka enggak bisa lari,” tandas Luhut.

Sebagaimana diketahui, saat ini  Direktur Utama PT Asabri (Persero) dijabat oleh Sonny Wijaya yang seorang purnawirawan TNI. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hal tersebut disampaikan Staf Khusus bidang Komunikasi Publik dan Hubungan Antar Lembaga Kemenhan, Dahnil Anzar Simanjuntak menyikapi kasus yang tengah membelit perusahaan asuransi pelat merah yang menaungi prajurit TNI, Polri dan ASN di lingkungan Kemenhan tersebut.

Dahnil mengimbau agar para prajurit tetap tenang terkait adanya permasalahan dugaan penyelewengan dana prajurit di Asabri. Pemerintah tengah menyelesaikan permasalahan ini, termasuk upaya penyehatan kembali Asabri.

Menurut Dahnil, Kemenhan sudah mendapatkan laporan dari Menteri BUMN dan juga Asabri terkait hal ini, dan memastikan dana prajurit tetap aman. Dan, jika ada permasalahan hukum tentu harus diselesaikan dengan segera.

Dahnil pun menegaskan, tidak boleh ada korban dalam permasalahan Asabri. Jika ada permasalahan korupsi di Asabri tentu harus segera diselesaikan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku.

Kemenhan bersama pihak-pihak terkait lainya, tentunya segera menyelesaikan permasalan yang sedang terjadi dan kembali memulihkan kondisi yang ada di Asabri.

Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, mengatakan pihaknya masih menunggu masukan dari Kemenhan terkait rencana pembenahan, termasuk  perombakan jajaran direksi Asabri .

Namun Erick pun belum tahu pasti mengenai waktu perombakan direksi Asabri dilaksanakan. Tentunya masih menunggu masukan dan hasil koordinasi dengan Kemenhan. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut

PinterPolitik.com

Menurutnya manajeman Asabri memastikan dana tersebut tidak dikorupsi. “Saya tegaskan, saya menjamin bahwa uang kalian (para nasabah) yang dikelola Asabri aman,” kata Sonny Widjaja di Jakarta, Kamis (16/1).

Sonny juga menegaskan bahwa berita-berita terkait Asabri yang beredar saat ini adalah tidak benar. Untuk itu pihaknya menghimbau agar nasabah Asabri tidak mudah terpengaruh dan terprovokasi dengan berita-berita tentang Asabri yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan likuiditas PT Asabri (Persero) dalam kondisi aman. Likuditas Asabri, menurut Erick, dijamin aman karena cash flow asetnya semua masih bagus, berbeda dengan Jiwasraya yang sudah sangat mengalami kerugian.

Menurut Erick, Asabri menyampaikan kondisi operasionalnya berjalan baik dan normal. Kegiatan operasional Asabri, terutama proses penerimaan premi, proses pelayanan, dan proses pembayaran klaim berjalan dengan normal dan baik. Asabri juga dapat memenuhi semua pengajuan klaim tepat pada waktunya.

Kasus dugaan penyimpangan di Asabri, sebelumnya diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan  (Menko Polhukam) Mahfud MD, yang  mengatakan ada dugaan kasus korupsi di PT Asabri  yang nilainya Rp10 triliun lebih.

Diungkapkan Mahfud, salah satu masalah yang muncul dalam tubuh perusahaan asuransi yang mengelola dana dan memberikan perlindungan finansial untuk kepentingan prajurit TNI, anggota Polri dan PNS Kemhan/Polri itu adalah terkait pengelolaan investasi.

Sementara itu, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri Brigjen Pol Argo Yuwono mengatakan bahwa Polri sedang menyelidiki dugaan praktik korupsi di PT Asabri (Persero).

Pernyataan Argo ini menindak lanjuti pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir dan Menko Polhukam, Mahfud MD yang menyatakan masalah Asabri yang terkait domain hukum diserahkan sepunuhnya kepada pigak penegak hukum, dalam hal ini adalah pihak Kepolisian RI. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekira 45 menit, Erick mengatakan kedatangannya untuk melaporkan soal kondisi PT Asabri (Persero) kepada Menko Polhukam.

Menurutnya  sudah menjadi kewajiban bagi dirinya sebagai Menteri BUMN untuk melaporkan kepada Mahfud tentang apa yang terjadi pada Asabri. “Seperti yang saya sampaikan kemarin kondisi keuangan Asabri stabil, tapi apakah ada penyelewengan atau penurunam harga saham, tentu itu harus dibuktikan,” ujar Erick seusai pertemuan.

Erick menegaskan kondisi keuangan Asabri yang masih stabil. Mengenai dugaan penyelewengan penurunan aset karena salah investasi, ada prosesnya tersendiri. Biarkan penyelesaiannya berjalan sesuai dengan aturan dan tentu domain hukum yang berlaku.

Erick juga menyebut persoalan Asabri dan Jiwasraya juga menjadi atensi bagi Presiden Joko Widodo (Jokowi). “Pak Presiden kemarin mengatakan untuk Jiwasraya ingin memastikan nasabah terjamin dan untuk Asabri, Pak Presiden sudah menyampaikan bahwa untuk prajurit, polri, semua berjalan dengan baik,” tandas Erick.

Selain itu Erick meminta persoalan Asabri tidak ditarik ke isu-isu yang lain dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Kementerian BUMN, lanjut Erick, fokus pada langkah korporasi untuk Asabri maupun Jiwasraya. Sementara mengenai persoalan hukum, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum.

“Kalau mengenai kerugian negara bukan di kami, ada BPK, OJK, tentu proses itu harus dijalani tapi yang penting bahwa prajurit dan polri, semua statusnya baik dan aman,” pungkasnya. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Direktur Utama PT Jasa Raharja (Persero) Budi Rahardjo mengatakan Menteri BUMN Erick Thohir selalu mengingatkan agar penempatan investasi dilakukan dengan lebih berhati-hati. “Yang jelas beliau mengingatkan masalah investasi harus lebih prudent ya, betul-betul menempatkan investasi yang memang blue chip,” kata Budi saat ditemui di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (15/1).

Menurut Budi, pihaknya tak menampik kasus yang membelit Jiwasraya dan Asabri menjadi peringatan bagi perusahaan asuransi BUMN lain untuk lebih waspada dalam melakukan aksi korporasi, termasuk dalam menempatkan investasi. “Paling tidak dengan kejadian ini kita harus meningkatkan kewaspadaan kita,” ungkap Budi.

Budi menambahkan, Jasa Raharja selalu mematuhi aturan dari OJK. Selain itu, lanjut Budi, Jasa Raharja juga selalu memastikan penempatan investasi dilakukan dengan cermat.

“Kami Jasa Raharja selama ini berbuat bagaimana lebih prudent, bagaimana penempatan investasi dan kita juga pastikan dari arahan komisaris, kita juga punya komite investasi dan penasehat investasi yang menjadi acuan kita bekerja,” tandas Budi.

Kementerian BUMN kini tengah menuntaskan permasalahan yang dialami dua perusahaan asuransi yang berada di bawah naungannya. Pihak Kementerian BUMN juga menyerahkan kasus ini agar diselasaikan secara hukum terkait pihak-pihak yang terlibat didalamnya.

Tercatat  sedikitnya ada 20 perusahaan asuransi dan jasa keuangan yang berada di bawah naungan Kementerian BUMN, diantaranya Jiwasraya, Asabri, Jasa Raharja, Jasindo, Askrindo, Jamkrindo, Taspen, Reasuransi Umum Indonesia, dan Bahana PUI. (R58)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Beredar kabar skandal di BUMN Asuransi PT Asabri. Bermula dari pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan korupsi di Asabri capai Rp 10 triliun dan sebut modusnya sama dengan Jiwasraya. Diduga libatkan pelaku yang sama