Trah tokoh bangsa yang sukses berkarier di dunia entertainment 

@officialpilarez @therealdisastr @t_orasudi_ro

#artis #pahlawan #rezarahadian #diansastro #torasudiro #hoscokroaminoto #asriwelas #soekarno #karinasalim #niadinata #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

PinterPolitik.com 

“Partai Artis Nasional”, begitu julukan serta kepanjangan unik yang kiranya semakin relevan setelah Verrell Bramasta bergabung dengan Partai Amanat Nasional (PAN). 

Bukan tanpa alasan julukan itu muncul. Sebelumnya, sederet nama artis telah memutuskan berpartisipasi dalam politik praktis dengan menjadikan PAN sebagai kendaraan politiknya. 

Mulai dari Eko Patrio, Desy Ratnasari, Primus Yustisio, Pasha Ungu, Denny Cagur, Uya Kuya, hingga Elly Sugigi mendapatkan keanggotaan di partai besutan Zulkifli Hasan itu. 

Verrell sendiri secara resmi diperkenalkan di Kantor DPP PAN Jakarta pada hari Kamis 9 Februari kemarin lusa. Dia mengikuti jejak sang ibunda Venna Melinda yang pernah terjun ke dunia politik, namun di bawah bendera Partai Demokrat. 

Dihadiri Wakil Ketua Umum (Waketum) PAN Viva Yoga Mauladi, Verrell direncanakan akan ikut bertarung sebagai calon anggota legislatif (caleg) DPR RI di daerah pemilihan Provinsi Jawa Barat (Jabar). 

Selain sebagai caleg, Verrell juga diproyeksikan menjadi kandidat pimpinan sayap pemenangan partai di Pemilu 2024, yakni Ketua Milenial PAN. 

Proyeksi itu agaknya menjadikan sosok artis sendiri seolah bukan hanya sebagai pemanis semata di struktur organisasi PAN. Eko Patrio, misalnya, yang kini telah menduduki jabatan strategis di partai sebagai Ketua DPW PAN DKI Jakarta. Posisi yang dia rengkuh setelah pertama kali bergabung PAN sejak Pemilu 2009 silam. 

Namun, eksistensi sederet nama artis tampaknya belum menjadi jaminan pasti atas performa fantastis PAN di Pemilu 2024. Setidaknya itu yang dicerminkan hasil survei LSI Denny JA yang dirilis pada hari Selasa 7 Februari lalu. 

Peneliti LSI Denny JA Ardian Sopa menyebut PAN sebagai partai parlemen petahana, bersama PPP, yang tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold di 2024. 

Dalam jajak pendapat LSI Denny JA, PAN hanya merengkuh 1,9 persen dari 4 persen minimal suara yang dibutuhkan untuk lolos ke Senayan. 

Lalu, kembali ke konteks bergabungnya sejumlah nama artis jelang 2024, mengapa mereka memilih PAN sebagai kendaraan politik? Dan sebaliknya, mengapa PAN seolah mengandalkan artis? Akankah kehadiran mereka berkontribusi menyelamatkan partai dari ramalan gagal lolos parlemen? 

Politik Kerja Sampingan? 

Paling tidak, sejak tiga edisi Pemilu terakhir, politisi Indonesia tak lagi hanya diisi mereka yang berlatar belakang militer atau pebisnis, tetapi juga mulai menarik minat para pelaku seni, khususnya artis. 

Jika sebelumnya mereka hanya sebagai bintang tamu untuk menarik massa dalam kampanye politik, turut menceburkan diri ke politik praktis seakan menjadi “jalan ninja” yang akhirnya ditempuh sejumlah artis. 

Memiliki basis penggemar yang dapat dikonversi menjadi dukungan elektoral membuat simbiosis mutualisme di antara partai politik (parpol) dan artis merupakan relasi logis yang dapat dipahami secara kasat mata. 

Ihwal yang kerap disebut sebagai fenomena selebriti politik sebagaimana dijelaskan Darrell M. West dan John Orman dalam bukunya yang berjudul Celebrity Politics. 

Di dalam buku tersebut, West dan Orman melihat evolusi dan dampak politik selebriti di Amerika Serikat (AS). Sampel Ronald Reagan dan Arnold Schwarzenegger menggambarkan bagaimana dunia politik dan Hollywood terjalin. 

Menariknya, di era Reagan dan Schwarzenegger substansi seolah begitu diperhatikan. Kedua aktor berhasil naik ke tampu kekuasaan berkat benar-benar profesional dalam meniti setiap proses politik — dari kampanye dan pemilihan hingga pemerintahan, lobi, dan pembuatan undang-undang, dan implikasi jangka panjang dari tren tersebut. 

Akan tetapi, tuntutan politik yang lebih pragmatis ditambah dengan perkembangan media yang tak lagi mengandalkan televisi seperti di era Reagan, membuat substansi yang dibawa seolah menjadi nomor dua. 

Ditambah, persaingan di sistem pemilihan langsung menjadikan popularitas tanpa rekam jejak konkret di bidang politik dan pemerintahan membuat artis memiliki panggung yang lebih mudah, bahkan jika dibandingkan kader asli sebuah parpol. 

Tak hanya seolah terlihat dari kemunculan para artis politik di Indonesia, contoh Amitabh Bachchan di India dan Volodymyr Zelenskyy di Ukraina seakan menggambarkan esensi popularitas itu, dibandingkan gagasan dan muara konkret atas sebuah persaingan politik yang representatif bagi rakyat. 

Jika gagal di politik, para artis masih bisa kembali ke dunia hiburan. Jika berhasil dan ingin kembali pun, pintu dunia hiburan kemungkinan besar masih terbuka. 

Dari segi pendapatan, meski tak bisa digeneralisir, sebagai politisi dengan jabatan publik barangkali tak sebesar yang mereka dapatkan di dunia hiburan. Khususnya mereka yang sedang berada di puncak ketenaran. 

Akan tetapi, jabatan publik tampaknya dilihat cukup menggiurkan sebab menawarkan berbagai fasilitas plus-plus, utamanya status sosial lebih. Bahkan bagi para artis yang tak sedang “di atas angin” dan hanya mengandalkan kontrak, menjadi politisi dan bersaing merengkuh jabatan publik boleh jadi merupakan opsi yang lebih logis. 

Sementara bagi parpol, diperkuat para artis tentu menjadi solusi instan merengkuh suara di tengah idealisme kaderisasi kader yang seolah semakin tak menemui relevansinya di depan konstituen. Terutama, jika berkaca pada jumlah kader binaan dan tingkat elektabilitasnya. 

Lalu, kembali ke konteks gelombang masuknya artis ke PAN, mengapa partai berlambang matahari putih itu yang dipilih? 

Lebih Masuk Akal? 

Saat ini, PAN memang bukan satu-satunya parpol yang diperkuat artis. Tetapi, bergabungnya Verrell dan sejumlah nama artis lain bisa dikatakan menjadi yang terbanyak jelang 2024. 

Jika diamati, setidaknya ada tiga alasan mengapa sederet nama artis bergabung ke PAN belakangan ini. 

Pertama, kemungkinan besar dikarenakan preseden “artis pionir” di PAN yang selalu lolos ke parlemen. Eko Patrio, misalnya yang berhasil menjadi anggota DPR di tiga periode beruntun sejak Pemilu 2009. Bahkan, pada Pemilu 2019, dia berhasil merebut 104.564 suara di daerah pemilihan (Dapil) DKI Jakarta I. 

Terdapat pula nama Primus Yustisio yang berhasil menjadi anggota DPR periode 2019-2024) dari Dapil Jabar V dengan 86.983 suara. Tak ketinggalan, ada nama Desy Ratnasari (DPR RI 2019-2024) dari Dapil Jabar IV yang berhasil merengkuh 86.450 suara. 

Kedua, PAN juga minim kader binaan prominen dengan popularitas tinggi jika dibandingkan parpol lain yang eksis sejak reformasi. Di titik ini, artis yang berambisi di politik seolah memiliki ruang dan peluang. Bagi partai pun kiranya demikian. Ihwal yang membuat frasa “simbiosis mutualisme politik” seolah dapat bekerja. 

Ketiga, PAN kiranya begitu lihai memainkan apa yang dikatakan sebagai strategi politik gurita sebagaimana dijelaskan Tanguy Struye de Swielande dalam The Octopus Strategy. 

Itu digunakan de Swielande untuk menjelaskan taktik menebar tentakel pengaruh Tiongkok sebagai opsi politik luar negerinya yang agresif, analogi serupa kiranya juga dapat digunakan untuk kelihaian PAN menebar tentakel artisnya demi jangkauan integratif dan akumulatif elektoral. 

Keberhasilan Eko Patrio, Primus, dan Desy Ratnasari kiranya tak lepas dari strategi jitu PAN menempatkan nama tenar di dapil potensial, yakni jumlah suara dengan persentase besar yang dapat berkontribusi bagi suara PAN secara nasional. 

Inilah yang membuat PAN kemungkinan tak akan terpengaruh dengan prediksi tak lolos parlemen sebagaimana dirilis oleh LSI Denny JA beberapa waktu lalu. 

Lantas, akankah di Pemilu 2024 PAN benar-benar akan tampil fantastis dengan para artis di belakangnya? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

PinterPolitik.com

Siapa yang tidak mengenal sosok-sosok beken seperti Raffi Ahmad, Andre Taulany, Atta Halilintar, Cak Lontong, hingga Raisa. Sosok yang lekat dengan ingatan publik ini termasuk dari deretan pekerja seni yang diundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana pada 14 Juli lalu.

Ya, seperti yang diduga, Presiden Jokowi hendak meminta bantuan untuk menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 kepada masyarakat. Melihat track record sang presiden, pemanggilan artis semacam ini bukanlah barang baru. Bahkan sebelum menjadi orang nomor satu di republik ini, mantan Wali Kota Solo tersebut telah menjalin hubungan yang baik dengan sejumlah pekerja seni, misalnya dengan grup musik Slank.

Ketika ribut-ribut soal revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) pada September tahun lalu misalnya, puluhan musisi bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor. Menariknya, di tengah gejolak politik tersebut, konser musik bertajuk persatuan Indonesia justru diumumkan.

Hal yang sama juga terjadi pada Mei lalu. Untuk menggalang dana bantuan penanganan Covid-19, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bersama dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga menyelenggarakan konser virtual.

Lalu ada pula wacana kontroversial ketika pemerintah ingin menggunakan influencer pada Februari lalu untuk mempromosikan pariwisata ketika Covid-19 belum teridentifikasi di Indonesia.

Menjadi menarik kemudian untuk dipertanyakan rasionalisasi di balik kerapnya pemerintahan Presiden Jokowi menggunakan artis ataupun influencer di berbagai kesempatan, khususnya pada kasus terbaru. Lantas, apa yang dapat dimaknai dari hal tersebut?

Hmm, emang paling efektif buat mengajak masyarakat buat pakai masker dan patuhi protokol kesehatan lewat para artis ini. #politik #pinterpolitik #infografishttps://t.co/gddSbN5sc8 pic.twitter.com/gZ34BRnYuN

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 15, 2020

Corong Informasi yang Mumpuni

Eugene Scott dalam tulisannya Why Celebrities Wade Into Politics and Why People Listen to Them — Even Conservatives, mencoba menjawab mengapa artis atau selebriti di Amerika Serikat (AS) yang terjun ke politik dapat didengarkan suaranya oleh masyarakat. Dalam simpulannya, Scott menilai bahwa saat ini kita hidup dalam budaya di mana selebriti tidak hanya berpengaruh dalam seni, tetapi juga dalam kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Menurutnya, itulah alasan mengapa pembawa acara “Celebrity Apprentice” diberikan kesempatan untuk mengkritik kebijakan ekonomi Presiden Barack Obama, ataupun mengapa Fox News mendatangkan Stacey Dash untuk menentang pendekatan kebijakan luar negeri Obama terhadap terorisme.

Jessica Grose dalam tulisannya When Did We Start Taking Famous People Seriously? juga turut berusaha menerangkan mengapa suara selebriti AS didengar serius oleh masyarakat. Menurutnya, salah satu faktor penting hal ini adalah, dengan wajah mereka berseliweran di pemberitaan selama 24 jam, itu membuat mereka memiliki lebih banyak akses untuk menyuarakan suaranya.

Grose misalnya mencontohkan artis terkenal seperti Angelina Jolie, George Clooney, dan Bono yang justru lebih mendapatkan liputan media, bahkan pada isu serius seperti AIDS dan pendidikan di Afrika, hingga korban perang saudara di Sudan, daripada mereka yang duduk sebagai presiden AS ataupun anggota Kongres.

Paul ‘t Hart dan Karen Tindall dalam tulisannya Leadership By the Famous: Celebrity as Political Capital, juga memberikan perhatian khusus pada besarnya atensi massa terhadap aktivitas politik Angelina Jolie.

Bekerja sama dengan Badan Pengungsi PBB (UNHCR), Jolie telah bertemu dengan berbagai elite politik dunia secara teratur untuk menarik perhatian mereka pada nasib pengungsi dan anak-anak terlantar. Pemeran film Tomb Raider ini bahkan menjadi pembicara di Davos World Economic Forum pada 2005 dan 2006, serta menjadi anggota Council on Foreign Relations pada 2007.

Menurut Hart dan Tindall, Jolie menjadi public leader karena ia adalah bintang Hollywood yang begitu terkenal. Singkatnya, menurut mereka, status sebagai selebriti adalah political capital atau modal politik yang mumpuni untuk menarik simpati massa.

Konteks status selebriti yang dapat menjadi political capital ini dapat kita pahami lebih dalam melalui diskursus mengenai ad hominem. Ad hominem adalah bahasa Latin yang berarti “to the man” atau mengacu pada orangnya. Ini adalah terminologi kuno yang dikembangkan untuk menjelaskan kekeliruan argumentasi informal ketika seseorang lebih melihat sosok orangnya daripada argumentasi yang dikeluarkan.

Melihat definisi, serta kategorisasinya yang masuk dalam kekeliruan argumentasi (fallacy), tentu banyak pihak akan mempersepsikan minor ad hominem. Akan tetapi, ad hominem pada dasarnya adalah sifat alamiah manusia yang sukar untuk dihindari. Tidak heran kemudian ditemui kasus mengapa selebriti lebih didengarkan daripada politisi ataupun akademisi, kendati ketiganya menyampaikan konten informasi yang sama.

Menimbang pada kondisi kognitif alamiah manusia, menjadi masuk akal kemudian mengapa Presiden Jokowi kerap mengandalkan artis ataupun influencer di berbagai kesempatan. Pada kasus terbaru, pemanggilan berbagai artis untuk menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 juga dapat dinilai tepat karena para pekerja seni tersebut memiliki penonton setianya tersendiri.

Sebut saja Atta Halilintar ataupun Raffi Ahmad yang memiliki jutaan pengikut di YouTube. Pun begitu dengan Raisa yang tindak tanduknya memang selalu dinanti oleh warganet dan masyarakat luas.

Tanda Kegentingan?

Di luar afirmasi tersebut, sayangnya terdapat indikasi lain yang dapat dilihat dari pemanggilan para pekerja seni tersebut. Pasalnya, pemanggilan mereka terjadi setelah pemerintah pusat menunjukkan gestur bahwa penanganan pandemi Covid-19 tidak sedang baik-baik saja.

Pak @mohmahfudmd mau bikin tim pemburu koruptor, udah putus asa sama @KPK_RI yang sekarang nih pak? Uppps. Sama pak, masyarakat juga sama kecewanya. #politik #pinterpolitik #infografishttps://t.co/gddSbMNQNy pic.twitter.com/mnueiiSZBz

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 16, 2020

Pada video yang diunggah Istana pada 28 Juni lalu misalnya, terlihat jelas Presiden Jokowi tidak puas dengan kinerja para menterinya karena masih bekerja biasa-biasa saja di tengah pandemi. Pun begitu dengan para menteri yang dinilai belum memiliki sense of crisis yang memadai.

Yang terbaru, pemerintah juga mengganti berbagai istilah teknis seperti new normal, ODP, OTG, ataupun PDP karena dinilai menimbulkan kebingungan tersendiri di tengah masyarakat.

Atas rentetan peristiwa tersebut, tidak heran kemudian terdapat spekulasi yang mengemuka bahwa pemanggilan para artis untuk menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 layaknya rencana cadangan yang dikeluarkan karena rencana utama tidak berjalan dengan baik.

Itu misalnya dapat dilihat pula pada tingginya tensi politik akibat penolakan revisi UU KPK yang justru direspons dengan menyelenggarakan konser pada tahun lalu. Alih-alih menjadi sosok bijak seperti tidak menyetujui revisi, Presiden Jokowi justru lebih memilih menggunakan opsi yang justru menambah kritik pedas terhadapnya. Suka atau tidak, jelas itu terlihat seperti sang presiden gagap menghadapi luapan amarah publik, sehingga menilai konser dapat menurunkan tensi politik.

Pada akhirnya, pemanggilan artis oleh Presiden Jokowi dapat berimplikasi pada dua kesimpulan. Pertama, strategi tersebut dapat kita afirmasi bahwa itu akan memiliki dampak yang signifikan. Kedua, itu menjadi indikasi bahwa strategi pemerintah dalam menyosialisasikan protokol kesehatan Covid-19 sampai saat ini tampaknya telah menemui kebuntuan.

Ya, di luar itu semua, tentu kita berharap strategi tersebut akan berkontribusi meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Jangan sampai Indonesia mengaktualisasi prediksi sejumlah pihak, bahwa republik ini akan menjadi episentrum baru Covid-19 karena masyarakatnya begitu tidak disiplin.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]asti kalian sudah tahu kan kalo politik tanah air lagi kebanjiran artis? Ya, tanpa diduga-duga banyak artis mendaftarkan diri sebagai caleg. Dari artis ftv, artis dangdut, hingga diva tanah air.

Nah, yang sekarang lagi heboh jadi bahan perbincangan adalah kemunculan mantan artis cilik, Tina Toon, di bursa pemilihan calon anggota legislatif. Di usianya yang baru menyentuh angka 25 tahun, Tina sudah memiliki tekad yang kuat untuk terjun di dunia politik.

Anak muda yang pernah menempuh pendidikan hukum ini mengaku sudah cukup lama berkecimpung di dunia politik, lho. Tapi anehnya ya, bukannya didukung, langkah Tina ini malah jadi bahan bully netizen yang entah otaknya ditaro di mana. Punya cita-cita bagus kok bukannya diaminkan, malah dicaci-maki.

Kalau mau bijaksana, harusnya kita lihat dulu kapabilitas si artis. Jangan langsung judge gitu aja.

Lagian kalau dilihat-lihat, Tina mendaftarkan diri sebagai caleg punya beberapa misi yang ingin dia bawa jika bergabung menjadi anggota DPRD nanti. Eike juga pernah lihat waktu doi diwawancarai, keliatan banget kalo dia punya prinsip dan sikap. Namun, dia mengaku masih perlu belajar dan masukan.

Sebenarnya tak ada salahnya bekerja untuk rakyat di usia muda. Kalau dilihat di negara lain juga punya banyak pemimpin-pemimpin muda. Tak ada teorinya anak muda tidak bisa berprestasi. Bahkan kata Bung Karno, “Beri aku sepuluh pemuda, maka akan kuguncang dunia!”

Jadi, kamu yang masih muda jangan remehkan diri kalian dengan meremehkan orang lain, ya. Nggak sehat juga untuk akal sehat. Santai aja jadi orang say… Hehe

Sekarang sih tinggal tugasnya Mbak Tina untuk membuktikan. Emang beneran bisa gak dia jadi anggota DPRD yang keren. Jangan sampai si Mbak ini cuma bisa ngandelin ketenaran lagu Bolo-bolo doang tapi kinerjanya dianggap “boro-boro”.

Nah, biar nggak bete-betean, dengerin nih sentilan dari George Bums: “Amat buruk bahwa semua orang yang benar-benar tahu mengurus negeri ini sibuk mengendarai taksi dan menggunting rambut.”

Karena itu, bersyukurlah jika kita masih mempunyai orang-orang baik yang ingin mengabdi untuk negerinya. Jikapun ada yang kurang berkenan, sungguh kritik membangun lebih berfaedah dari pada asal nyinyir. Oke, bosqueee? (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]redikat partai “artis” nampaknya sudah cocok untuk disandang Partai Nasdem. Kalau dihitung-hitung, ada lebih dari sepuluh selebriti yang resmi bergabung menjadi kader, sebut saja Krisna Mukti, Lucky Hakim, Manohara, Della Puspita, Cut Meyriska, Bertrand Antolin, dan masih banyak nama artis terkenal lainnya. Wow, makin eksis dong yaa, kalo artis kan sudah tentu banyak followersnya. Ihiw!

Eh tapi nih yaa, bergabungnya seabrek artis secara mendadak ke Nasdem ternyata menuai isu-isu berbau tak sedap, lho. Btw, eike juga jadi kepo, kok artis-artis ini bisa tiba-tiba jadi kompak gabung ke partai biru. Emang ada apose? Hm..

Beberapa partai yang terlihat ngambek ditinggal artisnya, ehh kadernya ini pada mengatakan kalau ada iming-iming soal uang senilai dua sampai sepuluh milyar untuk setiap artis. Eh ya ampun gede banget. Eike jadi ngeces ngebayanginnya. Tapi itu bener nggak sih? Apa cuma ungkapan kecemburuan aja, nih?

Kalo mendengar pengakuan dari artis-artis yang lompat partai sih, mereka tertarik bergabung karena merasa Nasdem itu memberikan perhatian dan bimbingan yang maksimal. Hm, bener juga, siapa sih yang mau dikacangin. Apalagi soal urusan nyaleg yang prosesnya itu ribet banget, terutama bagi artis-artis yang tidak punya background politik.

Sekjen Nasdem Johnny G Plate menegaskan kalau itu semua hanya isu sampah, nggak masuk akal, Nasdem tak pernah menerapkan mahar politik. Ya.. ya.. oke.. ku coba percaya kamu, deh… Yang penting caleg yang diusung bermutu, punya integritas dan basis elektoral yang bagus, nggak asal terkenal aja. Kalo cuma soal tampang dan popularitas eike juga bisa nyaingin. Bener nggak? Iya dong… please iya-in aja gaesss!!!

Yaa, kecantikan dan ketampanan artis-artis tanah air emang bisa bikin adem gengs. Namun, terlepas dari itu, kita membutuhkan wakil rakyat yang bisa menyampaikan aspirasi rakyat. Jangan kayak yang udah-udah, pas sudah duduk di kursi dewan malah bingung mau ngapain, diemmm aja kayak sapi ompong. Emang ada yang kayak gitu? Adaaa… banyakkk… (E36)

Pinterpolitik.com

[dropcap size=small]A[/dropcap]hmad Dhani dan Sigit Purnomo Syamsuddin Said alias Pasha ‘Ungu’ tampaknya punya nafsu kuasa yang tidak terpuaskan jika hanya bersuara di depan mikrofon. Keduanya pun menjajal dunia politik. Tahun lalu, dicalonkan sebagai wakil walikota Palu, Pasha menang dan berhasil menjadi wakil walikota Palu. Sebaliknya, tahun ini Dhani tak semujur Pasha. Saat mencalonkan diri menjadi wakil bupati Bekasi, Dhani dan pasangannya keok telak.

Tumbuh di era pasca Orde Baru, fenomena artis di Indonesia umbar nafsu mencari peruntungan di politik di Indonesia bukan lagi barang baru. Pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2014 silam, sebanyak 15 artis lolos terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di golongan eksekutif, sebelum Pasha, ada lima artis yang pernah mencicip duduk di kursi kuasa, dari Deddy Mizwar (Wakil Gubernur Jawa Barat), Dede Yusuf (Wakil Gubernur Jawa Barat), Zumi Zola (Gubernur Jambi), Rano Karno (Gubernur Banten), sampai Dicky Chandra (Wakil Bupati Garut).

Tidak bisa dipungkiri, nama-nama di atas sudah lebih dulu bernasib mujur di belantika musik dan perfilman tanah air. Terkenal? Sudah. Banyak harta? Juga sudah. Latas apa lagi yang dikejar para artis dari politik?

Anang Hermansyah, musisi yang pada Pileg 2014 lalu lolos sebagai anggota DPR lewat Partai Amanat Nasional (PAN) mewakili daerah pemilihan Jawa Timur IV, menjadi anggota DPR membuatnya bisa langsung menyuarakan soal pembajakan di industri musik. Sedangkan Angel Lelga, calon anggota DPR partai PPP di Pileg 2014 lalu, mengatakan bahwa dia ingin membesarkan partai Islam yang dia nilai sedang terpuruk. Selain itu, Angel yang seorang mualaf juga ingin meningkatkan kualitas agamanya dalam menghadapi berbagai godaan.

Lihat Saja Amerika

Tidak hanya di Indonesia, jauh sebelumnya, fenomena ‘celebrity politics’ di Amerika Serikat (AS) sudah terlihat. Istilah ini dikenal dalam Ilmu Politik setelah para bintang film, pemain sinetron, pelawak, dan musisi menyusup ke dunia politik, tidak hanya jadi sang bintang pentas yang menjadi penghibur panggung kampanye namun mereka juga bertekad memburu jabatan publik seperti anggota legislatif, walikota, bupati, gubernur, bahkan presiden.

Sebut saja Ronald Reagan yang berhasil menjadi presiden AS dan Arnold Schwarzenegger yang sukses memenangi pemilihan dan menjadi gubernur negara bagian California.

Dalam kasus Schwarzenegger, kehidupan selebritis dan politiknya menarik untuk diulik. Dia adalah seorang imigran yang lahir di Austria yang baru saja pulih dilanda perang. Sebelum datang ke AS, pada usia 21, Schwarzenegger mulai membentuk tubuhnya guna menjadi binaragawan. Perjuangannya pun berbuah manis, soal ‘keindahan’ tubuh, dia cukup diperhitungkan di Austria. Kemudian dia datang ke Amerika. Schwarzenegger ingat, saat dirinya menginjak usia 10 tahun, di sebuah halte bus, dia mengatakan kepada seorang gadis di Austria, “Saya akan pergi ke Amerika.” Niatnya itu kesampaian pada tahun 1968.

Di Amerika Serikat, pada tahun 1970, dia menjadi “Mr. Olympia” termuda, sebuah gelar binaragawan bergengsi AS. Kemudian dia membintangi sejumlah film, di antaranya Conan the Barbarian (1982) dan The Terminator (1984). Pria yang lahir sebagai seorang anak imigran miskin kini telah muncul sebagai salah satu bintang terbesar Hollywood. Isi dompetnya dari dunia perfilman dihitung lebih dari $ 4 miliar.

Seolah tak ada habisnya sukses didulang Schwarzenegger, dia pun menikahi Maria Shriver, pada tahun 1986. Wanita ini adalah anggota keluarga politisi dan pebisnis AS, Kennedy. Ibu Maria Shriver adalah saudara perempuan John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, dan Ted Kennedy.

Dekat dengan kehidupan politisi, Scwarzenegger pun masuk ke dunia politik secara perlahan. Dia ditunjuk sebagai President’s Council on Physical Fitness and Sports dari tahun 1990 sampai 1993. Oleh George H. W. Bush, dia dijuluki “Conan the Republican“. Karir politiknya berlanjut dengan jabatan Governor’s Council on Physical Fitness and Sports di bawah Gubernur California Pete Wilson, yang berasal dari partai Republican.

Pada tanggal 7 Oktober 2003, Schwarzenegger akhirnya terjun ke politik elektoral California. Hasilnya, dia terpilih menjadi gubernur California, yang berpenduduk sekitar 34 juta jiwa itu.

Dalam suatu kesempatan Schwarzenegger mengungkapkan rasa bangganya selama hidup di AS.

“My fellow Americans, this is an amazing moment for me. To think that a once scrawny boy from Austria could grow up to become Governor of California and stand in Madison Square Garden to speak on behalf of the President of the United States that is an immigrant’s dream. It is the American dream,” ujarnya.

Jangan Cuma Aji Mumpung

Dalam buku Celebrity Politics, Darrell West angkat bicara. Menurutnya, artis dan pelawak tergiur terjun ke jabatan publik akibat perkembangan media, khususnya televisi, dan demokrasi. Televisi menjadi wadah sempurna bagi selebiriti untuk mendulang popularitas dan citra diri. Sementara sistem pemilihan langsung, menjadi celah selebriti yang sudah tenar untuk dipilih oleh masyarakat.

Dalam hal ini, memang tidak masalah apabila para selebritis yang terjun ke dunia politik memiliki bekal kapabiltas. Dalam kasus Schwazenegger misalnya, sebelum jadi Gubernur, dia lama menjabat sebagai penasihat presiden dan gubernur sebelumnya. Kalau artis di Indonesia? Berbeda sekali. Para artis di Indonesia tiba-tiba saja masuk ke arena politik tanpa pengamalan di bidang pemerintahan, bahkan beberapa ada yang tidak melalui proses kaderisasi atau perekrutan partai politik.

Popularitas artis memang sangat menggairahkan untuk dimanfaatkan. Sekarang, hampir seluruh partai di Indonesia memboyong artis sebagai calon anggota anggota DPR. Untuk pemilihan kepala daerah, beberapa partai bahkan ketagihan mencalonkan artis. Ketenaran yang sudah terbangun membuat partai tidak perlu susah-susah melakukan promosi calon yang diusungnya. Terlebih lagi apabila partai politik tidak memiliki kader yang mumpuni, menggaet artis bisa jadi langkah instan untuk mendulang suara.

Namun demikian, ada dimana kader-kader partai? Kaderisasi apa yang sudah partai lakukan sehingga akhirnya lebih memilih artis ‘politik karbitan’ ketimbang kadernya sendiri? Pertanyaan-pertanyaan ini layak diajukan, karena munculnya para artis itu bisa jadi pertanda bahwa kaderisasi internal partai politik seolah mandek karena tidak dapat menelorkan nama-nama dari internal partai yang mampu bersaing secara elektoral.

Selain itu, jika memang partai yang memiliki kader yang mumpuni tapi tetap saja mengajukan artis-atis politik karbitan, pertanyaannya, terjunnya artis dalam bidang politik apakah benar-benar kehendak pelakunya atau hanya syahwat nafsu partai politik belaka yang ingin mendulang suara sebesar-besarnya?

Seperti diketahui, belakangan ini citra lembaga partai politik dipandang rendah dibanding lembaga-lembaga negara lainnya, karena maraknya korupsi dan kontroversi yang dibuat pejabat didikan partai politik. Terlihat, salah satu cara instan partai politik guna mengembalikan citra tersebut adalah dengan menggandeng para artis. Akan tetapi dengan begitu, dalam pemilihan-pemilihan elektoral, artis hanya dijadikan tameng dan balon penghias ruangan – sekadar gimmick begitu.

Sisi positifnya, politik terkesan semakin ramah dan menghibur, tidak lagi dipandang berat dan mengerikan. Sisi negatifnya, politik jadi terkesan suka-suka, asal punya modal tampang dan popularitas seseorang akhirnya bisa jadi pejabat publik. Apakah itu yang kita harapkan dari orang-orang yang kita gaji dengan uang pajak kita?

Berikan pendapatmu.

(H31)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]residen ke-40 Amerika Serikat, Ronald Reagan (1911-2004) pernah berkata: “Politics is just like show business”. Mungkin kata-kata inilah yang membuat mantan aktor Hollywood itu bisa mulus melenggang ke Gedung Putih, setelah sebelumnya juga menjabat sebagai Gubernur California.

Sepertinya hal itu jugalah yang kira-kira ada di dalam benak komedian bernama asli Herdianto atau yang dikenal dengan nama Vicky Prasetyo saat menyatakan bahwa dirinya akan maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Bekasi pada tahun 2018 nanti.

Komedian kontroversial ini dikabarkan telah mendaftarkan diri untuk maju Pilkada Kota Bekasi tahun 2018, lewat Partai Amanat Nasional (PAN) Kota Bekasi.

“Iya aku daftar kemarin Sabtu, di sela-sela syuting, akhirnya aku menyempatkan waktu untuk mendaftar,” ujar Vicky pada Minggu, 18 Juni 2017, seperti dikutip dari kompas.com.

Vicky mengaku akan mengembalikan berkas formulir beserta syarat ke PAN setelah Lebaran. Ia akan mengajak para pendukungnya ketika pengembalian berkas nanti.

“Pengembalian insya Allah vickynisasi komunitas, temen-temen tim sukses, juga temen-temen artis pada support sih anter nanti untuk saya mengembalikan formulir. Kita akan ramai, bisa sampai sekitar ratusan (orang) sih kayaknya,” tambahnya, seperti biasa dengan gaya bahasa yang nyeleneh.

Vicky mengaku memiliki alasan tersendiri mengapa mendaftarkan untuk maju di Pilkada Kota Bekasi lewat PAN, selain juga karena ia memiliki beberapa teman di PAN.

“Otomatis sensorik motorik dari pikiran kita yang mengarahkan kita untuk menuju ke sebuah titik kan pasti ada alasan. Mungkin karena suatu hal kita akhirnya memilih PAN, jadi rumah di mana kendaraan kita untuk politik dalam Pilkada Kota Bekasi. Selain dekat dengan beberapa teman di PAN, juga PAN itu diibaratkan biru seperti lautan. Lautan itu selalu memberikan kepada siapapun penikmatnya yang memanfaatkan tanpa harus meminta pamrih. Lebih tepatnya diplomatisnya, tepat kalau saya mendaftarkan di sini,” tambahnya.

Vicky mengaku ingin menjadi Wali Kota Bekasi karena terinspirasi dari cita-citanya sejak kecil. Ia mengaku ingin mengabdi dan berpartisipasi di kota kelahirannya. Menurut dia, dukungan dari berbagai pihak telah menguatkan hatinya untuk maju Pilkada Kota Bekasi.

Ia mengaku didukung tokoh nasional, tokoh lokal, komunitas, organisasi lokal, hingga kalangan seprofesinya.

Geliat Kebosanan Politik?

Dunia politik Indonesia memang selalu butuh sensasi – setidaknya hal itu diperlukan agar politik menjadi tema yang tidak membosankan. Oleh karena itu, setiap aktor politik atau partai politik butuh hal yang bisa membangkitkan ketertarikan masyarakat.

Bukan hal tabu jika tokoh seperti Vicky – yang pernah gagal menikah dengan penyanyi dangdut Zaskia Gothik dan terlibat dalam kasus pemalsuan surat tanah – membuat dunia politik menjadi semarak lagi untuk diperbincangkan.

Vicky merupakan salah satu sosok yang bisa membuat mata masyarakat tertuju pada proses politik di mana ia ikut serta. Bukan tanpa alasan, mayoritas masyarakat Indonesia suka akan hal-hal yang sensasional. Apalagi, televisi masih menjadi media hiburan utama dengan 95 % masyarakat Indonesia menyaksikan acara-acara televisi. Sebagai seorang pegiat di industri hiburan, Vicky tentu akan mendapat sorotan – dan pada tempat tertentu – hal ini membantu publisitas partai politik atau pun tokoh-tokoh politik tertentu.

https://www.youtube.com/watch?v=r6XiW4c1ZNo

Artis atau pegiat industri hiburan selalu menjadi warna dalam politik Indonesia, sekaligus juga pendulang suara partai politik. Lihat saja di parlemen kita, ada 15 orang artis yang saat ini duduk sebagai wakil rakyat. Selain itu, ada setidaknya 6 orang artis dan mantan artis yang saat ini menjadi kepala daerah, mulai dari ‘Si Doel’ Rano Karno di Banten, hingga Pasha ‘Ungu’ di Palu. Pelibatan artis juga berguna saat kampanye politik.

Menarik untuk ditunggu, sejauh mana Vicky Prasetyo dengan segala gaya bicaranya yang nyeleneh mampu menarik hati rakyat. Menarik juga untuk ditunggu, sejauh mana PAN menanggapi keinginan Vicky untuk maju di Pilkada Kota Bekasi yang digadang-gadang membawa barisan artis di belakangnya. (Berbagai Sumber/S13)

PinterPolitik.com

“You can’t trust politicians. It doesn’t matter who makes a political speech. It’s all lies – and it applies to any rock star who wants to make a political speech as well.” ~ Bob Geldof, Boomtownrats.

“Apa? Andika Kangen Band jadi kader Demokrat? Mendingan dia jadi vokalis aja lah,” komentar seseorang, saat membaca berita mengenai diangkatnya vokalis tersebut sebagai anggota Partai Demokrat Lampung. “Padahal di luar sana, masih banyak generasi yang jauh lebih baik dari segi pendidikan, moral dan perilaku,” komen lainnya, terkait kenyataan kalau Andika baru saja keluar dari penjara akibat terjerat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Namun Sekretaris DPD Demokrat Lampung, Fajrun Najah Ahmad (Fajar) menyanggah, menurutnya alasan Andika diajak menjadi pengurus partai adalah untuk menarik kalangan generasi muda aktif di partai berlambang Mercy tersebut. “Andika diajak untuk menarik minat anak-anak muda supaya ikut dan aktif di Demokrat. Istilahnya untuk merangkul anak muda melalui bidang kesenian,” katanya.

Selang beberapa hari lalu vokalis band lainnya, Pasha Ungu, juga sempat meramaikan berita. Wakil Walikota Palu ini sempat diminta mundur oleh Ketua DPRD Palu, Mohammad Iqbal Andi Magga. Ia menilai, kembalinya Pasha sebagai vokalis dan ikut konser di luar negeri mengindikasikan Pasha masih belum bisa melepaskan posisinya tersebut. Jika memang begitu, ia menyarankan Pasha mundur dari jabatan Wawali.

“Wakil Walikota Palu sebaiknya membaca kembali UU Pemerintahan Daerah Nomor 23/2014, khususnya Pasal 76, tentang larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sangat jelas aturannya bahwa wakil kepala daerah tidak boleh terlibat dalam suatu usaha atau terlibat dalam badan usaha,” ujarnya, dikutip detiknews (29/3).

Pentas di Singapura, Pasha Ungu yg menjabat sbg Wakil Wali Kota Palu dianggap mengabaikan tugas sbg pejabat publik. #DuaArah sesaat lagi pic.twitter.com/2Hn2ID5FDZ

— KOMPAS TV (@KompasTV) March 30, 2017

Politik Pragmatis Parpol

“Akhirnya politik menjadi soal modal, rakyat diajarkan memilih yang terkenal.”

Kalimat itu terlontar dari presenter cantik Najwa Shihab, menyikapi begitu banyaknya artis yang terjun ke dunia politik. Profesi artis saat ini seakan “batu lompatan” untuk cepat melejit menjadi pejabat maupun anggota legislatif. Sistem pemilihan langsung, harus diakui sebagai salah satu penyebabnya. Wajah para artis yang banyak tampil di televisi, dianggap menguntungkan untuk meraup suara bagi partai politik.

Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan partai yang paling awal membuka kesempatan bagi para artis untuk berkiprah sebagai politikus. Bahkan, kala itu kepanjangan PAN sempat diplesetkan masyarakat sebagai Partai Artis Nasional. Salah satu kader yang dianggap berhasil, adalah Dede Yusuf. Aktor yang sempat terkenal dengan sebutan ‘Jojo’ saat membintangi sinetron ‘Jendela Rumah Kita’ ini, bahkan berhasil maju sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, periode 2008-2013.

Semenjak itu, parpol-parpol lainnya pun ikut merekrut para artis yang ingin berganti peruntungan di legislatif. Sehingga Pemilu tahun 2009, bisa dibilang sebagai awal mula di mana bangku-bangku DPR dan MPR di isi oleh wajah-wajah cantik dan ganteng. Jumlah artis yang mampu mendapatkan jatah kursi pun cukup fantastis, yaitu 59 orang dari 10 partai. Dari jumlah itu, 20 artis berasal dari PAN.

Namun di Pemilu 2014 lalu, ternyata jumlah artis yang melenggang ke bangku legislatif jumlahnya menurun drastis, yaitu hanya 15 orang saja, tersebar di sejumlah parpol dan Daerah Pemilihan (Dapil). Di sisi lain, artis yang mencalonkan diri sebagai pejabat daerah jumlahnya meningkat. Tercatat pada periode 2014-2019, ada enam artis yang berhasil menjabat sebagai wakil gubernur, wakil walikota, wakil bupati, maupun bupati.

Keputusan parpol untuk merekrut para artis sebagai kadernya, menurut pengamat politik dari LIPI, Lili Romli, merupakan strategi instan partai untuk mendapatkan dukungan suara secara cepat. “Politik kita instan. Ingin cepat mendapatkan dukungan suara dengan memasang artis yang dikenal masyarakat. Harusnya ada kesadaran di kalangan artis bisa mengukur diri sendiri, kalau tidak mampu, ya jangan,” ujarnya.

Namun ia pun menambahkan, kalau ada juga artis yang memang mampu dan terbukti berprestasi dalam berpolitik. Menurut Lili, masyarakat Indonesia sebaiknya diberikan kesadaran, agar tidak terjebak ke dalam politik instan. Masyarakat juga harus bisa menilai, apakah artis tersebut kelak mampu mengemban tugas-tugasnya atau tidak. “Masyarakat harus diberi kesadaran, agar tidak terjebak dengan politik pragmatis.”

Popularitas vs Elektabilitas

Taburan nama artis juga mulai menyemarakkan kontestasi pemilihan gubernur Jawa Barat tahun depan. Ketenaran Ridwan Kamil sepertinya akan diadu oleh popularitas para artis, sebut saja komedian Entis “Sule” Sutisna, Desy Ratnasari, dan tentu saja Dedy Mizwar yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Jabar.

Munculnya nama Sule, menurut Dosen FSIP Universitas Parahyangan, Leo Agustino sangat memungkinkan sebagai calon gubernur Jabar mengingat popularitasnya yang sangat luas. Bahkan, dalam dua pekan terakhir, nama Sule kian santer didorong untuk maju di Pilkada Jabar 2018. “Bukan tidak mungkin, sebab sudah ramai di media sosial dan media massa terkait Sule maju ke Jabar satu,” katanya di Bandung.

Bila benar Sule dan Desy akan maju sebagai pimpinan puncak Jabar, maka pertarungan Pilkada Gubernur Jabar akan menarik. Kita akan melihat konstestasi politik antara pemimpin yang memiliki elektabilitas seperti Ridwan Kamil dan Dedy Mizwar, dengan artis populer seperti Sule dan si pelantun tenda biru. Keduanya sama-sama dikenal rakyat, namun apakah popularitas artis bisa mengalahkan elektabilitas politikus?

Selain namanya dikenal masyarakat, sosok yang memiliki elektabilitas didefinisikan sebagai seorang yang memiliki kinerja tinggi di bidang jabatan publik. Bila seseorang yang berkinerja tinggi tersebut tidak terkenal, ia tak bisa dikatakan memiliki elektabilitas. Sebaliknya, seorang pejabat publik bisa memiliki elektabilitas tinggi karena ada yang mempopulerkannya secara tepat.

Sedangkan popularitas adalah tingkat keterkenalan di mata publik. Tidak semua orang yang popular, layak dipilih sebagai pejabat publik. Walau profesi bukan masalah, namun bila orang tersebut tidak memiliki kecakapan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan sebagai pejabat publik, maka ia tidak bisa disebut memiliki elektabilitas.

Di sisi lain, ada juga orang yang mampu memenuhi unsur popularitas dan elektabilitas. Inilah sebenarnya, sosok ideal yang diharapkan oleh masyarakat. Namun tentu saja, orang yang mampu memiliki kualitas seperti ini jumlahnya tidak banyak. Lagi pula, harus ada pembuktian terlebih dahulu untuk menentukan dan mengetahui, apakah artis tersebut memiliki kemampuan sebagai pejabat publik atau tidak.

Artis Dengan Elektabilitas

“Enaknya seniman kalau udah di panggung politik, kita tidak perlu terkenal lagi. Bayangkan dengan yang politisi lain-lain, mereka bersusah payah supaya populer. Urusan cibiran sih ya sudah seperti itu yang terjadi di masyarakat kita.”

Perkataan Tantowi Yahya tersebut, terlontar menanggapi banyaknya cibiran masyarakat mengenai para artis yang seolah ingin ikut berebut kekuasaan. Menurutnya, memberikan pendapat jadi lebih mudah disampaikan dan didengarkan ketika ia menjadi politisi. “Kalau dulu, saya teriak, perubahan itu lama. Kalau sekarang jadi anggota dewan, saya bermitra dengan pemerintah, omongannya jadi pedas. Karena itu bukan omongan Tantowi, tapi omongan rakyat yang dititipkan ke saya,” jelas Anggota DPR Komisi I itu.

Namun sikap pragmatis parpol yang merekrut ‘kutu loncat’ atau kader karbitan sebagai calon legislator, baik di daerah atau pusat, membuat mereka tidak menjalankan tugasnya dengan baik, bahkan lebih banyak mengurusi bisnis pribadinya daripada tugasnya sebagai pejabat publik. Kondisi ini, sempat menjadi bahasan tim pakar pemerintah yang tengah menyusun RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Kabarnya, dalam RUU yang akan selesai dibahas DPR Mei tahun ini, akan ada penyempurnaan. Salah satunya, memperketat syarat bagi seseorang yang ingin menjadi anggota legislatif. Walau sempat menjadi pro-kontra, namun sejumlah artis di DPR menyetujui syarat itu. Salah satunya dari Fraksi PKB, Krisna Mukti. Menurutnya, untuk menjadi caleg yang berkualitas dari kalangan artis, sebaiknya memang harus menjadi kader partai lebih dahulu.

Sehingga caleg yang diajuka minimal memiliki pengetahuan dan wawasan, walaupun baru satu tahun menjadi kader. Di setiap parpol, nantinya caleg artis akan ditempa dan diarahkan menjadi caleg yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas seorang wakil rakyat yang amanah dan punya pengetahuan politik yang luas. “Jadi intinya bukan diskriminasi terhadap artis yang ingin nyaleg,” terang Krisna yang terpilih di Pileg 2014 lalu.

Hal yang sama juga dikatakan oleh artis dan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat Venna Melinda, ia menganggap syarat itu mudah dan wajar. Dengan begitu, caleg artis tidak hanya dianggap vote getter saja, melainkan memahami politik dan memang tahu kenapa memasuki dunia politik. Tentunya memasuki dunia politik dengan integritas, komitmen, dan visi-misi untuk membangun masyarakat di Dapilnya agar lebih maju.

Namun komedian senior Indro Warkop punya pendapat berbeda, menurutnya para seniman bangsa sebaiknya tidak turut campur di politik. Baginya, pentas hiburan masih sangat membutuhkan karya-karya segar dan baru dari para pembuat seni. “Karena mereka artis, berbuatlah untuk dunia yang berjasa untuk dirinya. Mereka kan dipilih karena punya nama dari status artisnya,” kritik penggemar motor Harley ini.

Ia mengaku kecewa dengan banyaknya artis yang beralih ke dunia politik. Padahal, dunia hiburan sendiri masih sangat membutuhkan ide-ide menarik dari mereka. Dalam pandangannya, para wakil bangsa di DPR sudah memiliki porsinya masing-masing. Untuk itu, ia mengajak para artis kembali lagi ke dunia hiburan untuk menjamah masyarakat secara ramah dengan ide yang lebih segar dan mengedukasi. “Baliklah ke dunia yang buat lo terkenal. Jangan kayak kacang lupa sama kulitnya.”

Bagaimana menurut pendapatmu sendiri? (Berbagai sumber/R24)