Anies Baswedan resmi jadi penasihat kota Riyadh. Siapa lagi yang ada di “koleksi” MBS?

PinterPolitik.com

“Seduction is always more effective than coercion, and many values like democracy, human rights, and individual opportunities are deeply seductive.” – Joseph S. Nye Jr., “Soft Power: The Means to Success in World Politics” (2004)

Pada pertengahan Mei 2026, sebuah berita yang nyaris tak bergelombang di media mainstream Indonesia muncul dari Riyadh. Anies Baswedan resmi menjadi anggota Dewan Penasihat Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh atau Royal Commission for Riyadh City (RCRC), sebuah badan yang diketuai langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Bagi Cupin, berita itu awalnya terdengar seperti penghargaan biasa untuk mantan gubernur Jakarta. Ia membayangkan Anies duduk di ruang rapat mewah, membahas transportasi publik dan tata kota bersama urbanis dari seluruh dunia.

Tapi semakin Cupin menggali, semakin ia menyadari bahwa RCRC bukan dinas tata kota biasa. Badan ini mengendalikan proyek senilai ratusan miliar dolar, mulai dari Riyadh Metro hingga Green Riyadh, program reforestasi urban terbesar di dunia.

Ambisi MBS untuk Riyadh sendiri nyaris absurd: menggandakan populasi kota dari 7,5 juta menjadi 15 hingga 20 juta penduduk pada 2030. MBS pernah menyatakan bahwa “ekonomi dunia dibangun oleh kota, bukan negara.”

Cupin lalu membuka daftar nama lain yang pernah direkrut ke dalam berbagai badan penasihat Vision 2030. Ada Tony Blair, Matteo Renzi, Sam Altman, Marc Andreessen, Masayoshi Son, Neelie Kroes, dan sederet nama besar lainnya.

Daftar itu membuat Cupin terdiam sejenak. Ini bukan sekadar forum akademik tentang urban planning, melainkan jaringan yang menyatukan mantan kepala pemerintahan, raksasa teknologi, dan arsitek paling berpengaruh di dunia dalam satu orbit: orbit MBS.

Cupin mulai bertanya pada dirinya sendiri: apakah ini murni soal kompetensi urban Anies? Atau adakah pola yang lebih besar di balik kebiasaan Riyadh merekrut mantan pemimpin dari berbagai negara?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Riyadh dan Pola Koleksi Pion Global

Cupin tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menemukan bahwa pola ini sudah didokumentasikan secara akademis. Fred Halliday, profesor hubungan internasional di London School of Economics, dalam bukunya The Middle East in International Relations mengidentifikasi bahwa negara-negara Teluk mengembangkan “jaringan patronase eksternal” yang beroperasi melalui tiga kanal: pendanaan langsung, pemberian suaka bagi pemimpin tersingkir, dan penciptaan platform institusional seperti dewan penasihat dan forum bisnis.

Peter Mandaville dan Shadi Hamid dalam riset mereka untuk Brookings Institution menyebut strategi ini sebagai transnational patronage, yaitu transfer sumber daya lintas batas negara kepada aktor politik asing demi memperoleh pengaruh. Kanal ketiga yang disebut Halliday, penciptaan platform institusional, adalah yang paling relevan untuk memahami kasus Anies di RCRC.

Kasus paling paralel adalah Matteo Renzi, mantan Perdana Menteri Italia yang direkrut sebagai anggota Board of Trustees Future Investment Initiative (FII) Institute milik Saudi. Middle East Eye melaporkan bahwa Renzi menerima gaji tahunan sekitar 80 ribu dolar AS untuk posisi itu, dan ia bahkan mewawancarai MBS di atas panggung forum “Davos di Padang Pasir” sambil masih menjadi senator aktif di Parlemen Italia.

Jurnalis investigasi Italia, Jacopo Barigazzi, menulis bahwa pekerjaan Renzi sebagai pelobi untuk Saudi “seharusnya diperlakukan sebagai masalah keamanan nasional.” The Good Lobby, organisasi transparansi Eropa, secara eksplisit mempertanyakan apakah Renzi bertindak sebagai “parlemen atau pelobi terselubung.”

Tony Blair menawarkan varian lain. Mantan Perdana Menteri Inggris ini mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, yang menurut laporan Daily Telegraph menandatangani kesepakatan senilai 9 juta poundsterling dengan pemerintah Saudi untuk advisory Vision 2030.

Middle East Eye juga mencatat bahwa lembaga Blair terus bekerja untuk Saudi bahkan setelah pembunuhan Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. Blair membenarkan keputusan ini dengan menyatakan bahwa “program perubahan di Saudi memiliki kepentingan positif yang sangat besar bagi kawasan dan dunia.”

Di level korporasi, Brookings Institution mendokumentasikan bahwa Vision 2030 terinspirasi langsung dari laporan McKinsey Global Institute. MBS sendiri mengakui kepada The Economist bahwa “McKinsey berpartisipasi bersama kami dalam banyak studi,” hingga para pengusaha Saudi menjuluki Kementerian Ekonomi sebagai “Kementerian McKinsey.”

Proyek NEOM, megacity senilai 500 miliar dolar, merekrut Sam Altman (OpenAI), Marc Andreessen (Andreessen Horowitz), Masayoshi Son (SoftBank), dan Norman Foster (arsitek paling berpengaruh di dunia) ke dalam dewan penasihatnya. Daftar ini membentuk apa yang oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu disebut sebagai konversi modal simbolik, yaitu prestise yang diubah menjadi pengaruh.

Carnegie Endowment for International Peace dalam analisis mereka pada Desember 2024 mencatat bahwa Saudi sedang “mengganti Salafisme dalam jangkauan soft power-nya.” Instrumen pengaruh bergeser dari madrasah ke megaproject, dari ulama ke urbanis, dari kurikulum keagamaan ke konsultasi perkotaan.

Lalu bagaimana posisi Indonesia dalam peta patronase global ini? Dan apa yang membedakan kasus Anies dari Blair atau Renzi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pion Riyadh di Jakarta?

Dalam seluruh “koleksi” MBS, dari Blair hingga Altman, dari Renzi hingga Foster, tidak ada satu pun tokoh dari Asia Tenggara sebelum Anies. Indonesia, melalui Anies, mengisi slot yang sebelumnya kosong: negara berpenduduk Muslim terbesar, ekonomi terbesar ASEAN, dan pemilik cadangan mineral kritis.

Konteks bilateral memperkuat analisis ini. Pada Juli 2025, Saudi dan Indonesia menandatangani kesepakatan senilai 27 miliar dolar AS yang mencakup energi bersih, petrokimia, pertambangan, dan infrastruktur digital.

Kedua negara juga membentuk Supreme Coordination Council, sebuah mekanisme yang sebelumnya hanya dimiliki Saudi dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Pembentukan mekanisme setingkat ini adalah pernyataan geopolitik yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh.

Penunjukan Anies di RCRC, jika dibaca bersama kesepakatan bilateral ini, menunjukkan strategi Saudi yang disebut CSIS sebagai hedging: membangun relasi tidak hanya dengan pemerintahan yang berkuasa, tetapi juga dengan tokoh yang memiliki potensi politik masa depan. Ini bukan hal baru bagi Saudi, mengingat Riyadh pernah secara simultan memelihara hubungan dengan militer Pakistan dan Nawaz Sharif yang diasingkan di Jeddah.

Fakta bahwa Anies adalah satu-satunya tokoh Asia Tenggara dalam seluruh jaringan penasihat MBS juga mengandung pesan tersendiri. Ia memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Blair, Renzi, atau Altman: legitimasi dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Namun, ada perbedaan penting dalam cara negara-negara merespons pola ini. Di Italia, kasus Renzi memicu investigasi jurnalistik mendalam dari Domani, Corriere della Sera, hingga Reuters, termasuk pertanyaan soal kompensasi dan konflik kepentingan.

Di Inggris, kasus Blair memicu laporan kritis dari Telegraph, Times, dan Middle East Eye. Di Indonesia, pemberitaan sejauh ini sebatas “Anies diangkat jadi penasihat Riyadh,” tanpa konteks komparatif global yang memadai.

Marcel Mauss, antropolog Prancis, dalam karyanya The Gift menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat, pemberian tidak pernah benar-benar gratis. Setiap hadiah mengandung kewajiban: untuk menerima, untuk membalas, dan untuk terus berada dalam relasi pertukaran.

Posisi di RCRC adalah, dalam terminologi Mauss, sebuah gift yang tampak prestisius. Pertanyaannya bukan apakah Anies layak secara kompetensi, karena pengalaman Jakarta dengan MRT dan TransJakarta memang relevan bagi Riyadh yang baru meluncurkan sistem metro enam jalurnya.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia, sebagai negara, memiliki kerangka transparansi yang memadai untuk memastikan bahwa keterlibatan warganya dalam badan yang dikendalikan langsung oleh kepala negara asing tidak menciptakan dinamika yang melampaui ranah profesional. Ini bukan soal kecurigaan terhadap individu tertentu, melainkan soal kedewasaan institusional sebuah negara yang posisi tawarnya, sesungguhnya, jauh lebih besar dari yang sering disadarinya sendiri. (A43)

Pakistan jadi tuan rumah mediasi perang Iran. Bukannya Indonesia lebih dahulu usulkan diri jadi mediator?

PinterPolitik.com

“Most works studying the Muslim world are Middle East–centric and tend to view Islam in South and Southeast Asia, including Indonesia, as peripheral Islam. This view is common not only among academics, but also among policymakers. Southeast Asia is not viewed as truly representing Islam.” – Rumadi Ahmad, Nusantara Islam: Seeking a New Balance in the Muslim World (2021)

Cupin menyeduh kopinya sambil membaca berita demi berita pada Minggu malam, 29 Maret 2026. Di layar ponselnya, empat menteri luar negeri — Pakistan, Arab Saudi, Turki, dan Mesir — berfoto bersama di Islamabad, tersenyum diplomatik di depan deretan bendera nasional, seolah dunia tidak sedang terbakar.

Perang AS-Israel terhadap Iran sudah memasuki minggu kelima. Selat Hormuz tersumbat, harga minyak melonjak melampaui krisis 1973 dan 1979 digabungkan, dan lebih dari 3.000 orang telah tewas sejak serangan pertama pada 28 Februari yang membunuh Ayatollah Ali Khamenei.

Pakistan menyatakan siap menjadi tuan rumah perundingan langsung AS-Iran. Menteri Luar Negeri Ishaq Dar menyebutnya “upaya diplomatik regional paling terkoordinasi” — dan memang, pesan sudah bolak-balik antara Washington dan Teheran melalui Islamabad selama berminggu-minggu.

Cupin mengernyitkan dahi. Bukankah Indonesia sudah lebih dulu menawarkan diri — bahkan Presiden Prabowo menyatakan kesediaan terbang langsung ke Teheran untuk mediasi, hanya beberapa jam setelah perang dimulai?

Tawaran Jakarta itu disambut hangat oleh Kedutaan Iran di Jakarta, tetapi tidak pernah berbuah langkah konkret. Sementara itu, Islamabad bergerak cepat — membangun mekanisme kuartet bersama Saudi, Turki, dan Mesir yang kini menjadi pusat gravitasi diplomasi perang.

Cupin meletakkan cangkirnya. Ia teringat bahwa Dar sendiri menyebut mekanisme ini kelak “bisa diperluas” untuk mencakup Indonesia dan Malaysia — sebuah kalimat yang terdengar sopan, tetapi pada dasarnya berarti: kalian belum diundang.

Bagi Cupin, ada sesuatu yang janggal. Negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia hanya menjadi catatan kaki dalam diplomasi Islam terbesar abad ini — sementara Pakistan, yang baru 14 bulan lalu saling serang rudal dengan Iran di perbatasan Balochistan, kini menjadi “mediator tepercaya.”

Pertanyaannya: apakah Islamabad benar-benar alamat yang tepat untuk perdamaian, atau justru alamat yang paling convenient? Dan mengapa suara dari Nusantara — yang mewakili lebih dari 300 juta Muslim tanpa beban sektarian — selalu tiba terlambat di meja perundingan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Sektarian di Balik “Perangkap”

Untuk memahami mengapa Pakistan adalah mediator yang problematis, Cupin harus mundur ke akar masalahnya: rivalitas Sunni-Syiah yang telah menjadikan dunia Islam terpecah selama 1.400 tahun.

Vali Nasr dalam bukunya The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future menjelaskan bahwa persaingan Saudi-Iran bukan sekadar teologis — ia adalah pertarungan geopolitik atas hak mendefinisikan Islam itu sendiri. Arab Saudi mengklaim kepemimpinan Sunni, Iran mengklaim kepemimpinan Syiah, dan negara-negara di antaranya menjadi papan catur.

Pakistan adalah papan catur yang paling berdarah. Sejak Revolusi Iran 1979 dan program Islamisasi Jenderal Zia-ul-Haq, Riyadh dan Teheran menjadikan Pakistan sebagai arena perang proksi — membiayai madrasa, mendukung milisi, dan memobilisasi identitas sektarian yang sebelumnya tidak sepolitik itu.

Hasilnya tragis: lebih dari 2.300 orang tewas dalam kekerasan sektarian di empat provinsi utama Pakistan hanya antara 2007 dan 2013. Kelompok seperti Lashkar-e-Jhangvi menyerang masjid dan pemakaman Syiah, sementara Teheran dituduh mendukung mobilisasi Syiah di Karachi.

Cupin mencatat bahwa Pakistan memiliki populasi Syiah terbesar kedua di dunia setelah Iran — sekitar 15 hingga 20 persen dari total penduduknya. Ini bukan sekadar statistik demografis; ini adalah garis patahan yang secara struktural membuat Islamabad tidak bisa benar-benar netral dalam konflik Saudi-Iran.

Pada Januari 2024, Iran melancarkan serangan rudal ke Balochistan Pakistan untuk mengejar militan Jaish al-Adl — dan Pakistan membalas dengan serangan presisi ke wilayah Iran. Insiden ini nyaris memicu eskalasi penuh, dan kini, hanya 14 bulan kemudian, kedua negara itu duduk sebagai “mitra perdamaian.”

Turki dan Mesir — dua anggota lain kuartet — juga bukan aktor netral. Ankara membawa ambisi neo-Ottoman sebagai pemimpin Islam alternatif, sebuah visi yang berkompetisi langsung dengan klaim Saudi maupun Iran. Kairo di bawah al-Sisi telah menjadi sekutu erat poros Saudi-Emirat.

Cupin melihat pola yang jelas: keempat negara di meja Islamabad adalah bagian dari poros Arab-Persia-Turki yang saling curiga. Tidak ada satupun yang berdiri di luar pusaran — dan itulah mengapa “perangkap” dalam judul bukan metafora, melainkan deskripsi.

Sekarang pertanyaan besarnya: jika mediator yang dipilih dunia Islam semuanya terjerat dalam rivalitas yang hendak didamaikan, adakah suara lain yang bisa membawa perspektif segar? Dan mengapa suara itu — yang secara demografis justru paling besar — selalu tidak hadir?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Nusantara: Suara Islam yang Kerap Terpinggirkan?

Cupin kemudian membuka pertanyaan yang jarang diajukan oleh media internasional maupun domestik: mengapa Indonesia dan Malaysia — dua negara Muslim terbesar di Asia Tenggara — secara konsisten absen dari diplomasi Islam tingkat tinggi?

Rizal Sukma dalam Islam in Indonesian Foreign Policy mengidentifikasi apa yang disebutnya “dilema identitas ganda” — Indonesia terperangkap antara identitas sebagai negara Pancasila dan negara berpenduduk Muslim terbesar, dan ketegangan ini membuat Jakarta ragu-ragu dalam menggunakan Islam sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Warisan Orde Baru yang mensterilkan Islam dari diplomasi masih terasa hingga hari ini.

Studi GIGA Hamburg tentang diplomasi perdamaian Islam Indonesia mencatat bahwa Jakarta berupaya menantang “dominasi Arab dalam diskursus Islam” melalui narasi Islam moderat, tetapi upaya ini masih bersifat soft power — konferensi, dialog antaragama, beasiswa — bukan keterlibatan langsung dalam mediasi konflik bersenjata.

Ada juga asimetri struktural yang lebih dalam. Diplomasi Timur Tengah berputar di poros Arab-Turki-Persia sejak berabad-abad lalu, dan OIC — meski sekretaris jenderal pertamanya adalah Tunku Abdul Rahman dari Malaysia — secara de facto menjadi instrumen geopolitik Timur Tengah, bukan platform yang benar-benar mewakili 1,8 miliar Muslim dunia.

Khaidir Hasram dalam studinya yang membandingkan kebijakan luar negeri Indonesia dan Malaysia terhadap isu-isu Muslim global menunjukkan perbedaan mendasar: Malaysia lebih asertif karena Islam melekat pada identitas konstitusional Melayu, sementara Indonesia — dengan prinsip pan-religionisme Pancasila — cenderung mengambil pendekatan yang lebih hati-hati dan inklusif. Keduanya, bagaimanapun, tidak membawa beban sektarian Sunni-Syiah.

Justru ketiadaan beban sektarian inilah yang seharusnya menjadi kekuatan, bukan kelemahan. Indonesia tidak berbagi perbatasan dengan Iran, tidak memiliki pakta pertahanan dengan Saudi, dan tidak menjadi arena perang proksi siapapun — dalam mediasi, jarak semacam ini adalah aset.

Tetapi dunia Islam masih menghitung pengaruh dalam satuan barel minyak, senjata nuklir, dan anggaran militer. Indonesia tidak memiliki ketiganya dalam skala yang bersaing — dan paradigma hard power inilah yang terus meminggirkan Nusantara dari meja perundingan, meskipun secara demografis ia mewakili seperempat umat Islam dunia.

Cupin akhirnya sampai pada kesimpulan yang tidak mudah. Ia memahami bahwa Pakistan memiliki alasan logis untuk berada di posisinya saat ini — kedekatan geografis, hubungan personal, dan peran sebagai penyampai pesan antara Washington dan Teheran adalah aset yang nyata. 

Namun, ia juga memahami bahwa mediasi yang lahir dari dalam pusaran rivalitas lama cenderung mereproduksi dinamika lama — dan bahwa suara dari luar pusaran, seperti Indonesia dan Malaysia, bukan sekadar pelengkap, melainkan kebutuhan struktural yang belum disadari oleh arsitektur diplomasi Islam itu sendiri. (A43)

Audio ini dibuat dengan teknologi AI

Negara-negara Teluk kini berada di garis depan dampak Perang Iran—bukan sebagai pelaku utama, tetapi sebagai pihak yang menanggung konsekuensinya; lalu, pelajaran strategis apa yang sebenarnya tersimpan di balik dilema ini?

PinterPolitik.com

Eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali menempatkan kawasan Teluk dalam sorotan global. Namun, di balik dinamika militer yang terlihat—serangan, pangkalan, dan manuver diplomatik—terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: sejauh mana identitas bersama dapat bertahan ketika berhadapan dengan realitas geopolitik?

Negara-negara Teluk Arab berada dalam posisi yang tidak sederhana. Secara kultural dan historis, mereka memiliki kedekatan tertentu dengan Iran sebagai bagian dari lanskap dunia Muslim. Namun secara strategis, mereka terikat dalam sistem keamanan yang telah lama bergantung pada kekuatan eksternal, khususnya Amerika Serikat.

Kontradiksi ini memunculkan dilema yang tidak selalu terlihat di permukaan. Di satu sisi, ada ekspektasi solidaritas berbasis identitas. Di sisi lain, terdapat kebutuhan menjaga stabilitas dan keamanan dalam kerangka aliansi yang sudah mengakar. Ketika konflik meningkat, ruang kompromi antara keduanya semakin menyempit.

Situasi ini pada akhirnya tidak hanya menjadi soal posisi politik, tetapi juga soal kredibilitas: apakah negara masih dapat mengklaim otonomi penuh ketika sebagian keputusan strategisnya ditentukan oleh struktur yang lebih besar? Dan di tengah semua itu, seberapa relevan identitas bersama dalam menentukan arah kebijakan luar negeri?

Arabian Security Complex

Untuk memahami posisi negara-negara Teluk, pendekatan yang terlalu normatif sering kali tidak cukup. Fenomena ini lebih tepat dibaca melalui kerangka struktural, seperti yang dijelaskan oleh Barry Buzan dalam konsep regional security complex. Dalam kerangka ini, keamanan suatu kawasan tidak berdiri sendiri, melainkan terbentuk dari interaksi antarnegara yang saling bergantung—dan dalam beberapa kasus, dipengaruhi secara dominan oleh kekuatan eksternal.

Dalam konteks Teluk, ketergantungan tersebut telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih dalam dari sekadar aliansi. Infrastruktur militer, sistem pertahanan, hingga koordinasi strategis banyak terintegrasi dengan aktor eksternal. Akibatnya, meskipun negara-negara ini memiliki kapasitas ekonomi dan militer yang signifikan, ruang gerak mereka dalam menentukan keputusan strategis menjadi terbatas.

Hal ini terlihat dalam respons terhadap eskalasi konflik terbaru. Para pemimpin Teluk cenderung menyerukan de-eskalasi dan stabilitas, tetapi tidak sepenuhnya mampu mengontrol bagaimana wilayah mereka digunakan dalam dinamika konflik. Di titik ini, kedaulatan tidak sepenuhnya hilang, tetapi menjadi tereduksi—bukan pada level simbolik, melainkan pada level operasional.

Di sisi lain, perkembangan diskursus publik menunjukkan pergeseran menarik. Konflik yang awalnya dipahami sebagai persoalan geopolitik mulai dibaca sebagai persoalan identitas. Di media sosial, muncul ekspektasi bahwa negara-negara dengan latar belakang serupa seharusnya menunjukkan solidaritas yang lebih jelas dan konsisten.

Namun, ekspektasi ini sering kali tidak mempertimbangkan kompleksitas sejarah. Hubungan antara Iran dan negara-negara Arab tidak pernah sepenuhnya stabil atau homogen. Ia dibentuk oleh kombinasi rivalitas geopolitik, perbedaan ideologi, serta kepentingan keamanan yang tidak selalu sejalan. Dalam kondisi seperti ini, identitas bersama tidak otomatis menghasilkan keselarasan kebijakan.

Di sinilah konsep ukhuwah Islamiyah dapat dipahami secara lebih reflektif. Dalam pemikiran Al-Farabi, komunitas ideal (al-madinah al-fadilah) dibangun atas harmoni tujuan bersama, bukan sekadar kesamaan identitas. Sementara Ibn Khaldun melalui konsep ashabiyyah menekankan bahwa solidaritas sosial hanya bertahan jika ditopang oleh kepentingan kolektif yang nyata. Tanpa itu, ia akan melemah ketika berhadapan dengan tekanan eksternal.

Dalam konteks hubungan internasional modern, ini berarti bahwa ukhuwah berfungsi sebagai horizon normatif—memberi arah, tetapi tidak cukup sebagai fondasi operasional. Negara tetap bertindak dalam logika survival, di mana stabilitas domestik dan keamanan nasional menjadi prioritas utama. Namun justru di titik ini muncul sebuah ironi yang sulit diabaikan: prinsip yang sering diasosiasikan dengan solidaritas dunia Muslim tersebut tampak lebih mendekati praktiknya di luar kawasan Arab itu sendiri.

Asia Tenggara, misalnya, menawarkan gambaran yang kontras. Hubungan antara Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim mencerminkan bagaimana dua negara dengan latar belakang serupa—namun tidak selalu harmonis—mampu mempertahankan stabilitas relasi di tengah tekanan geopolitik. Di sini, solidaritas tidak dibangun dari asumsi kedekatan semata, tetapi dari kebutuhan untuk menjaga kawasan tetap terkendali.

Indonesia dan Malaysia pernah mengalami fase ketegangan yang nyata. Namun melalui mekanisme regional seperti ASEAN, keduanya mengembangkan pola interaksi yang lebih terkelola. Prinsip non-intervensi, dialog, dan konsensus bukan hanya menjadi retorika, tetapi berfungsi sebagai batasan nyata dalam perilaku negara. Kawasan ini, dalam praktiknya, relatif berhasil menghindari situasi di mana wilayah satu negara digunakan untuk merugikan negara lain.

Ironinya, apa yang secara konseptual sering dibayangkan sebagai ukhuwah—yakni kemampuan menjaga stabilitas, menahan eskalasi, dan mengutamakan kepentingan bersama—justru lebih terlihat dalam praktik kawasan yang bukan jadi “pusat” identitas keseragaman kepercayaan. Dengan kata lain, di Asia Tenggara, persaudaraan menjadi sesuatu yang diinstitusikan. Sementara di Semenanjung Arab, kawasan yang secara identitas lebih dekat, ia justru terlihat tetap berada pada tataran wacana.

Teluk Perlu Ikuti ASEAN?

Perbandingan antara kawasan Teluk dan Asia Tenggara tidak dimaksudkan sebagai penilaian normatif, melainkan sebagai refleksi atas dua pendekatan berbeda dalam mengelola hubungan regional. Keduanya memiliki konteks historis, ancaman, dan konfigurasi kekuatan yang tidak sama. Namun, perbedaan tersebut justru membuka ruang untuk melihat alternatif.

Bagi pemimpin seperti Mohammed bin Salman dan Mohammed bin Zayed, dinamika saat ini menyoroti pentingnya memperluas ruang otonomi strategis. Tantangannya bukan sekadar mempertahankan aliansi yang ada, tetapi juga memastikan bahwa aliansi tersebut tidak sepenuhnya menentukan arah kebijakan nasional.

Dalam konteks ini, salah satu pelajaran yang dapat diambil adalah pentingnya membangun prinsip kawasan yang lebih mandiri. Bukan dalam arti menolak keterlibatan eksternal secara total, tetapi dalam menetapkan batasan yang jelas mengenai bagaimana dan untuk tujuan apa wilayah digunakan dalam dinamika konflik.

Prinsip non-intervensi yang berkembang di Asia Tenggara, misalnya, dapat dilihat sebagai upaya untuk menjaga agar kawasan tidak sepenuhnya menjadi arena persaingan kekuatan besar. Adaptasi prinsip semacam ini di Teluk tentu tidak dapat dilakukan secara langsung, tetapi esensinya tetap relevan: kedaulatan tidak hanya soal pengakuan formal, melainkan juga tentang kemampuan untuk mengontrol dinamika di dalam wilayah sendiri.

Pada akhirnya, pertanyaan tentang solidaritas—baik dalam bentuk ukhuwah maupun konsep lainnya—tidak dapat dijawab hanya melalui narasi. Ia membutuhkan struktur yang mendukung, mekanisme yang jelas, dan komitmen kolektif yang konsisten. Tanpa itu, identitas akan tetap menjadi simbol, sementara keputusan strategis ditentukan oleh faktor lain yang lebih konkret.

Dalam dunia yang semakin kompleks, mungkin pelajaran paling penting adalah bahwa stabilitas tidak selalu lahir dari kesamaan, tetapi dari kemampuan mengelola perbedaan. Dan dalam konteks inilah, hubungan antarnegara tidak hanya diuji oleh siapa mereka, tetapi oleh bagaimana mereka memilih untuk bekerja sama. (D74) 

Sir David Beckham resmi jadi “Sir” dari Raja Charles III. Apa yang sebenarnya bisa dipelajari Indonesia, khususnya Danantara, dari kisah Beckham? 

PinterPolitik.com

“Playing football is very simple, but playing simple football is the hardest thing there is.” – Johan Cruyff (1947-2016)

Cupin masih ingat ekspresi David Beckham waktu itu—berdiri gagah di Windsor Castle, mengenakan jas abu-abu dan dasi perak, sementara Raja Charles III menempelkan pedang ke bahunya. “Sir David Beckham,” kata sang raja dengan aksen Inggris yang nyaris seperti di film The Crown. Cupin yang menonton lewat YouTube spontan berkomentar, “Tuh orang bukan cuma ganteng, tapi sekarang resmi jadi bangsawan.”

Tapi di balik kemewahan upacara itu, ada sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar penghormatan simbolik. Peneliti dari Northeastern University menyebut sistem knighthood sebagai cara Inggris mengekspor pengaruh budayanya ke dunia. Mereka menulis, “Apakah lewat sepak bola dan David Beckham, The Beatles, atau Gary Oldman, Inggris selalu menggunakan simbol-simbol kebanggaan nasional untuk menegaskan identitas globalnya.”

Beckham adalah contoh paling menonjol. Ia bukan hanya ikon olahraga, tapi juga “produk ekspor” budaya Inggris yang sukses di panggung internasional. Di setiap iklan, wawancara, dan kegiatan amalnya, ada semacam pesan terselubung: Inggris itu keren, modern, dan humanis.

Namun, perjalanan Beckham tidak berhenti di ruang megah Windsor. Ia kemudian melangkah ke wilayah yang bahkan lebih menantang: Amerika Serikat. Negeri yang lebih identik dengan baseball dan American football itu dulunya memandang sepak bola seperti makanan diet—terlalu ringan buat selera lokal. Cupin, sambil menyeruput kopi, cuma bisa geleng-geleng, “Siapa juga yang berani jual sepak bola ke negara yang lebih cinta Super Bowl daripada Piala Dunia?”

Namun Beckham melakukannya, dan dunia berubah. Ia bukan sekadar datang sebagai pemain, tapi sebagai visioner bisnis yang membawa ide baru tentang bagaimana sepak bola bisa menjadi platform ekonomi dan soft power. Dan di sinilah Cupin mulai berpikir—kalau Beckham bisa mengubah Amerika, apakah Danantara, lembaga investasi baru Indonesia, juga bisa melakukan hal serupa di sini?

Pertanyaan itu mungkin terdengar aneh. Tapi bukankah banyak hal besar justru dimulai dari ide yang terdengar gila? Cupin tersenyum—karena bahkan Sir David dulu dianggap mimpi di siang bolong saat pertama kali mendarat di Los Angeles.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Soccer-ization Amerika dan Strategi Bisnis Beckham

Ketika Beckham menandatangani kontrak dengan LA Galaxy pada 2007, dunia sepak bola terperangah. Dari Real Madrid yang penuh bintang ke liga yang bahkan tak punya promosi-degradasi? Cupin sempat mengira Beckham cuma cari matahari California dan kehidupan selebriti bersama Victoria. Tapi ternyata ada strategi brilian di balik langkah itu.

Gajinya memang turun drastis, dari $20 juta di Madrid jadi “hanya” $6 juta per tahun. Namun Beckham menegosiasikan hal yang jauh lebih bernilai: persentase dari seluruh pendapatan klub—tiket, merchandise, hingga sponsorship. Akibatnya, menurut data Forbes, penghasilannya justru melonjak hingga $50 juta per musim. Cupin sampai mencatat di notes-nya: “Orang pintar bukan yang cari gaji tinggi, tapi yang bikin sistemnya ngasih uang balik tanpa kerja.”

Yang paling jenius adalah klausul tersembunyi: hak membeli klub Major League Soccer (MLS) dengan harga $25 juta setelah pensiun. Tahun 2018, Beckham mengeksekusi opsi itu dan lahirlah Inter Miami. Kini valuasinya mencapai $1,2 miliar dengan pendapatan tahunan $180 juta—menjadikannya salah satu klub termuda namun terkaya di MLS.

Namun dampaknya lebih besar dari sekadar angka. Kedatangan Beckham memicu revolusi: penonton MLS meningkat 25% dalam dua tahun, stadion-stadion baru bermunculan, dan jumlah klub melonjak dari 12 jadi hampir 30. Liga yang dulu dianggap “liga pensiunan” berubah jadi magnet global. Cupin bahkan melihat anak-anak Amerika mulai menendang bola di taman-taman—sesuatu yang dulu hampir tak terbayangkan.

Secara akademik, fenomena ini tak muncul begitu saja. Thomas Hoehn dan Stefan Szymanski dalam “The Americanization of European Football” menjelaskan bagaimana sistem bisnis Amerika—revenue sharing, hak siar kolektif, dan closed league—menciptakan stabilitas finansial jangka panjang. Beckham memanfaatkan prinsip ini dengan sempurna, menciptakan ekosistem di mana kesuksesan satu klub ikut mengangkat seluruh liga.

Dan kalau mau bicara skala besar, Arab Saudi juga tak mau ketinggalan. Public Investment Fund (PIF) mereka membeli Newcastle United senilai £300 juta pada 2021, lalu mengambil alih empat klub besar Saudi Pro League pada 2023. Nilai liga pun melonjak dari €370 juta jadi hampir €1 miliar dalam dua tahun. Cupin, sambil membaca laporan di Journal of Sport and Society, menemukan bahwa tujuan mereka bukan cuma “sportswashing,” melainkan bagian dari Vision 2030 untuk mendiversifikasi ekonomi dan memperkuat citra global.

Lihat saja hasilnya: Ronaldo, Benzema, dan Kante kini bermain di liga yang dulu tak dilirik siapa pun. Penonton internasional meningkat, hak siar global dijual ke lebih dari 40 negara, dan Arab Saudi berhasil menempatkan dirinya sebagai kekuatan baru di peta sepak bola dunia.

Baik Beckham maupun PIF, keduanya memahami satu hal yang sama: sepak bola bukan hanya olahraga, tapi alat diplomasi dan bisnis global. Beckham membangun soft power Inggris lewat gaya, sementara Saudi membangunnya lewat kekuatan modal. Cupin lalu menatap peta Indonesia di dinding dan bertanya pelan, “Kalau Amerika bisa, kalau Arab bisa, kenapa Indonesia belum mencoba?”

Toh, pasar kita jauh lebih besar, penonton lebih fanatik, dan gairahnya tak tertandingi. Mungkin yang kurang hanya satu—visi dan keberanian untuk memperlakukan sepak bola bukan sebagai hiburan mingguan, tapi investasi jangka panjang.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Danantara dan Peluang Emas Indonesia

Cupin masih ingat headline besar itu: “Indonesia Luncurkan Danantara, Sovereign Wealth Fund Baru.” Modal awalnya $61 miliar, dengan target mencapai hampir $1 triliun aset pada 2029. Itu berarti Danantara berpotensi menjadi lembaga keuangan terbesar keempat di dunia. Tujuannya jelas: mengoptimalkan aset BUMN, menarik investasi asing, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

Namun di antara daftar prioritasnya—dari infrastruktur digital hingga energi terbarukan—tidak ada kata “sepak bola.” Cupin yang membaca proposal itu hanya bisa mengernyit, “Padahal bola itu sektor paling menjanjikan buat soft power Indonesia.”

Lihat saja datanya: pada musim Liga 1 2024/25, total penonton mencapai hampir tiga juta orang. Itu artinya, setiap pekan stadion di seluruh Indonesia dipenuhi massa yang lebih banyak daripada total pengunjung bioskop dalam sebulan. Tahun 2018 bahkan jadi musim dengan penonton terbanyak dalam sejarah—3,07 juta orang. Angka yang menggambarkan gairah luar biasa, tapi belum dikelola sebagai aset ekonomi.

Coba bayangkan kalau Danantara mulai berinvestasi di klub-klub besar seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, atau Bali United. Dengan modal dan manajemen yang profesional, klub-klub ini bisa naik kelas jadi perusahaan bernilai ratusan juta dolar. Cupin menulis di buku catatannya: “Kalau Beckham bisa ubah LA Galaxy jadi bisnis, kenapa Persib tak bisa jadi versi Bandung-nya Inter Miami?”

Langkah-langkahnya bisa dimulai dari hal konkret. Pertama, modernisasi infrastruktur—membangun stadion seperti Miami Freedom Park yang berfungsi juga sebagai kompleks komersial. Kedua, pengembangan akademi pemain, agar Indonesia bisa mengekspor talenta muda ke Eropa. Ketiga, membawa pemain internasional ke Liga 1 untuk menarik minat global. Keempat, menegosiasikan hak siar internasional secara terpusat. Dan terakhir, menjalin kemitraan strategis dengan klub-klub Eropa agar terjadi transfer teknologi dan pengalaman.

Keuntungannya bukan hanya finansial. Ini soal nation branding. Ketika Messi gabung Inter Miami, dunia tiba-tiba menatap MLS. Ketika PIF membeli Newcastle, dunia bicara tentang Arab Saudi. Dengan langkah yang sama, Indonesia bisa memosisikan diri sebagai pusat baru sepak bola Asia Tenggara. Pariwisata melonjak, lapangan kerja terbuka, dan yang terpenting—muncul rasa bangga nasional yang otentik.

Secara teoritis, inilah contoh sempurna dari soft power economy. Joseph Nye, dalam karya klasiknya Soft Power: The Means to Success in World Politics (2004), menulis bahwa kekuatan budaya seringkali lebih efektif dari kekuatan militer. Sepak bola adalah manifestasi paling konkret dari ide itu—alat diplomasi yang menghubungkan emosi publik lintas negara.

Apalagi, Indonesia punya keunggulan demografis: 270 juta penduduk, mayoritas muda, dan sebagian besar penggemar sepak bola. Potensi pasarnya jauh lebih besar dari Amerika saat Beckham datang ke MLS. Yang kita butuhkan hanyalah manajemen profesional dan keberanian berinvestasi. Cupin membayangkan: stadion modern di Bandung, akademi di Yogyakarta, dan hak siar Liga 1 tayang di platform global.

Danantara punya semua yang diperlukan untuk mewujudkan itu—modal besar, legitimasi politik, dan jaringan internasional. Seperti Beckham dulu yang berani bermimpi di Los Angeles, Indonesia kini berada di posisi serupa. Tinggal satu langkah: berani menjadikan sepak bola bukan hanya tontonan, tapi kendaraan menuju kemandirian ekonomi dan citra global yang kuat.

Cupin menutup bukunya sambil tersenyum. “Beli Suarez” mungkin cuma candaan, tapi ide di baliknya serius: bukan membeli pemain, tapi membeli visi. Kalau Beckham bisa mengubah sepak bola Amerika dengan $6 juta dan mimpi panjang, bayangkan apa yang bisa dilakukan Danantara dengan $61 miliar dan semangat 270 juta jiwa.

Sepak bola, ujarnya pelan, bukan sekadar 90 menit di lapangan. Ia adalah panggung ekonomi, diplomasi, dan kebanggaan nasional—yang menunggu untuk dimainkan Indonesia. Dan mungkin, sudah waktunya peluit pertama itu ditiup. (A43)

Arab Saudi dan Tiongkok kini tengah bertarung di medan baru: industri game global. Di era digital ini, perebutan pengaruh tak lagi lewat senjata atau minyak, melainkan lewat piksel dan budaya pop.

PinterPolitik.com

Dalam beberapa tahun terakhir, langkah investasi Arab Saudi di industri hiburan global tampak semakin agresif—dan kali ini, sasarannya bukan sepak bola, melainkan industri game. Setelah sebelumnya menggegerkan dunia dengan menghadirkan Cristiano Ronaldo ke Liga Arab Saudi, kini kerajaan di bawah kendali Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MbS) tampak ingin menaklukkan panggung digital.

Melalui Public Investment Fund (PIF), Arab Saudi mengakuisisi saham di sejumlah raksasa industri game seperti EA Games, Take-Two Interactive, Nintendo, Activision Blizzard, hingga Capcom. Nilainya luar biasa: diperkirakan mencapai lebih dari Rp1.200 triliun dalam lima tahun terakhir. Langkah besar ini membuat Arab Saudi bukan hanya pemain baru di dunia game, tapi juga salah satu pemegang saham terbesar di beberapa studio paling berpengaruh di planet ini.

Di balik deretan akuisisi tersebut, ada strategi besar yang mulai terlihat: apakah itu?

Di Balik Ambisi Game Arab Saudi?

Mengapa Arab Saudi tiba-tiba begitu tertarik menanam modal di industri game? Setidaknya ada tiga faktor utama yang menjelaskan fenomena ini: prospek bisnis, diversifikasi ekonomi, dan soft power geopolitik.

a. Prospek Bisnis yang Menjanjikan

Industri game kini menjadi sektor hiburan terbesar di dunia. Menurut laporan Statista, nilai pasar global game pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar Rp3.000 triliun, melampaui gabungan pendapatan industri film dan musik. Dengan pertumbuhan rata-rata di atas 9 persen per tahun, game bukan lagi sekadar hiburan remaja, melainkan arena bisnis strategis yang menghubungkan teknologi, budaya pop, dan ekonomi digital.

Arab Saudi tampaknya memahami potensi ini lebih cepat daripada banyak negara lain. Dengan mayoritas penduduknya berusia muda—sekitar 70 persen di bawah usia 35 tahun—game juga menjadi medium alami untuk menyerap kreativitas, inovasi, dan partisipasi generasi digital. Bagi MbS, ini bukan hanya investasi, tetapi juga cara membangun “ekosistem ekonomi masa depan” di luar minyak.

b. Diversifikasi Ekonomi dan Visi 2030

Faktor kedua adalah agenda diversifikasi ekonomi. Sejak 2016, Vision 2030 menjadi dokumen panduan utama arah pembangunan Arab Saudi. Salah satu tujuannya adalah mengurangi ketergantungan terhadap minyak, yang selama puluhan tahun menjadi sumber utama pendapatan nasional.

Untuk mencapai itu, MbS berupaya menciptakan “pilar-pilar ekonomi baru” di sektor pariwisata, hiburan, teknologi, dan digital. Investasi pada industri game, e-sports, dan creative media masuk dalam agenda besar tersebut. Arab Saudi bahkan telah membentuk Savvy Games Group, anak perusahaan PIF yang khusus berfokus pada investasi global di sektor gaming dan e-sports.

Langkah ini tak hanya memperluas portofolio ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru bagi ribuan warga muda Saudi. Dalam jangka panjang, kebijakan ini bisa menjadi instrumen penting memperkuat legitimasi politik MbS di dalam negeri.

c. Game sebagai Alat Soft Power

Faktor ketiga—dan mungkin paling menarik—adalah penggunaan industri game sebagai instrumen soft power.
Dalam teori politik internasional, soft power mengacu pada kemampuan suatu negara memengaruhi pihak lain melalui daya tarik budaya, nilai, dan gaya hidup, bukan lewat tekanan militer atau ekonomi.

Dengan menjadi pemilik saham besar di berbagai studio game global, Arab Saudi pada dasarnya sedang membeli panggung budaya digital dunia. Game modern seperti FIFA, GTA, atau Call of Duty bukan hanya produk hiburan; mereka adalah media yang membentuk persepsi, imajinasi, bahkan identitas generasi muda di seluruh dunia.

Melalui jalur ini, Arab Saudi bisa menanamkan citra baru: bukan lagi negara konservatif yang kaku, tapi negara modern yang terlibat aktif dalam budaya global. Strategi ini sejajar dengan kampanye branding nation lainnya—seperti pendirian kota futuristik NEOM atau penyelenggaraan konser dan festival internasional di Riyadh.

Dalam jangka panjang, kepemilikan atas narasi budaya digital bisa menjadi sumber pengaruh yang tak kalah kuat dibandingkan minyak atau diplomasi militer. Dunia mungkin sedang menyaksikan lahirnya bentuk baru diplomasi: game diplomacy.

Berhadapan dengan Tiongkok?

Namun, Arab Saudi bukan satu-satunya negara yang melihat potensi politik dan ekonomi di balik industri game. Di Asia Timur, Tiongkok di bawah kepemimpinan Xi Jinping juga tengah menguatkan posisi sebagai kekuatan besar di bidang yang sama.

Tiongkok selama bertahun-tahun telah menjadi rumah bagi raksasa industri seperti Tencent dan NetEase, dua perusahaan yang menguasai sebagian besar pasar game global. Tencent, misalnya, memiliki saham di Riot Games (pencipta League of Legends), Epic Games (Fortnite), hingga Supercell (Clash of Clans). Di sisi lain, NetEase terus memperluas pengaruhnya melalui kerja sama dengan perusahaan-perusahaan Amerika dan Jepang.

Bedanya dengan Arab Saudi, Tiongkok tidak hanya berperan sebagai investor, tapi juga produsen dan regulator. Pemerintah Xi melihat industri game sebagai bagian dari keamanan budaya nasional (cultural security). Game di-manage agar selaras dengan nilai-nilai ideologis penting, sekaligus dijadikan instrumen export culture ke luar negeri.

Jika pada masa Perang Dingin dulu pertarungan budaya terjadi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet melalui film, musik, dan propaganda media, maka di era digital kini muncul babak baru: “perang budaya lunak” antara Tiongkok dan Arab Saudi.

Keduanya menggunakan game sebagai senjata halus untuk membangun pengaruh global—Tiongkok lewat produksi dan ekspor konten, Arab Saudi lewat investasi dan kepemilikan modal.

Dalam konteks ini, muncul pertanyaan menarik: siapa yang akan menjadi “raja game” dunia di masa depan—MbS dengan kekuatan dananya, atau Xi dengan kekuatan industrinya?

Mungkin jawabannya tidak sesederhana itu. Dunia digital tidak lagi mengenal batas negara seperti dalam geopolitik klasik. Namun satu hal pasti, industri game kini telah menjadi arena baru perebutan pengaruh global, tempat para pemimpin dunia tak lagi bertarung dengan senjata dan minyak, tetapi dengan piksel, budaya, dan imajinasi. (D74)

Selamat bergabung para pemimpin dunia, Pak Prabowo

Sejumlah pemimpin dunia memberi ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka yang pada Minggu kemarin (20/10/2024) resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029.

Dari apresiasi para pemimpin dunia ini, diketahui terdapat momen menarik. Sebagai contoh, perwakilan dari Rusia, yakni Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov diketahui datang paling pertama dalam acara pelantikan. Kedua, tidak lama setelah dilantik, Xi Jinping, Presiden Tiongkok, disebut langsung menelpon Prabowo untuk memberi selamat.

Tensi geopolitik masih panas aja sampe sekarang di sana. Semoga cepat mereda ya 

What will Biden do? 

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden dinilai tidak akan dukung sepenuhnya serangan balik Israel terhadap Iran. Pasalnya, ada banyak pertimbangan yang harus dipikirkan oleh Biden.

Di tahun 2024 ini, misalnya, AS akan menggelar Pemilihan Presiden (Pilpres) di mana Biden berharap bisa terpilih kemba.i. Sementara, elektabilitas Biden terus menurun bila dibandingkan dengan lawannya, Donald Trump.

Ketidakstabilan kawasan Timur Tengah adalah hal yang paling dihindari oleh Biden. Keengganan untuk adanya campur tangan AS di konflik Israel-Iran juga diungkapkan oleh negara-negara sekutu AS di Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA).

Apa yang akan dilakukan oleh Biden menghadapi krisis ini? 

Emang ya tensi geopolitik di Timur Tengah itu kayak gak ada abisnya 

Menyala, Aramco!

Perusahaan minyak asal Arab Saudi Aramco, mencatatkan laba bersih sebesar Rp1.889 triliun pada tahun 2023. Meski turun dibanding 2022, nilai tersebut tetap fantastis dan kian memperkuat nilai kapitalisasi pasar mereka.

Sama-sama bergerak di bidang sumber daya alam (SDA), Saudi Aramco mengingatkan dengan perusahaan dagang asal Belanda VOC yang menjadi salah satu perusahaan yang memiliki nilai dalam sejarah.

Menurut kalian gimana soal laba fantastis Aramco? Berikan pendapatmu di kolom komentar yaa! 

#aramco #arabsaudi #voc #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik