Prabowo menyebut Pasal 33 sebagai cetak biru ekonomi RI. Namun, sebenarnya, siapa saja yang merumuskan pasal itu? 

PinterPolitik.com

“Cetak biru itu dituangkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 33 dengan jelas menjabarkan sistem perekonomian yang harusnya kita jalankan sebagai bangsa.” – Prabowo Subianto, Presiden ke-8 RI (20/5/2026)

Cupin sedang menyeruput kopinya ketika layar televisi di warung menayangkan siaran langsung dari Gedung Nusantara. Presiden Prabowo Subianto berdiri di podium Rapat Paripurna DPR RI, menyampaikan sendiri Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027, sesuatu yang biasanya didelegasikan kepada Menteri Keuangan.

Cupin meletakkan cangkirnya. Ia mendengar Prabowo menyebut Pasal 33 UUD 1945 sebagai “cetak biru ekonomi” yang harus dijalankan “secara murni dan konsekuen,” lalu mengaitkannya dengan program Makan Bergizi Gratis yang kini menjangkau 62,4 juta penerima setiap hari.

Yang membuat Cupin mengerutkan dahi bukan angka-angka itu. Yang membuatnya berpikir adalah kalimat Prabowo tentang “para pendiri bangsa” yang merumuskan Pasal 33 berdasarkan pengalaman pahit penjajahan, bahwa mereka “bukan orang-orang yang lugu atau naif.”

Cupin membuka ponselnya dan mulai mencari tahu siapa saja “pendiri bangsa” yang dimaksud. Ia menemukan sebuah artikel di Historia.ID yang membongkar fakta yang jarang diketahui publik: Pasal 33 dirumuskan oleh Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan yang diketuai Mohammad Hatta dengan 22 anggota, dan di antara mereka duduk Margono Djojohadikoesoemo, kakek Prabowo, bersama Abdurrahman Baswedan, kakek Anies Baswedan.

Cupin nyaris tersedak kopinya. Dua nama yang cucunya saling bersaing dalam Pilpres 2024 ternyata pernah duduk di meja yang sama, merumuskan pasal yang kini dikutip salah satu cucu mereka dari podium tertinggi negara.

Tapi tunggu dulu. Apakah Pasal 33 ini memang seistimewa yang disampaikan Prabowo, terutama jika dibandingkan dengan konstitusi negara lain? Dan mengapa sebuah konstitusi perlu secara eksplisit mengatur soal sistem ekonomi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ketika Konstitusi Bicara Ekonomi

Cupin mulai menggali lebih dalam dan menemukan bahwa tidak semua konstitusi di dunia memuat ketentuan eksplisit tentang sistem ekonomi. Konstitusi Amerika Serikat, misalnya, melindungi hak milik dan kontrak tetapi tidak mendikte sistem ekonomi tertentu.

Charles Beard dalam An Economic Interpretation of the Constitution of the United States berargumen bahwa keheningan itu bukan kelalaian, melainkan pilihan sadar para pemilik modal yang mendominasi Konvensi Philadelphia 1787. Konstitusi AS, dalam bacaan Beard, justru melindungi kepentingan ekonomi elitnya secara implisit.

Indonesia mengambil jalan yang berbeda sama sekali. Panitia Hatta secara sadar menanamkan visi ekonomi ke dalam konstitusi, menjadikan ekonomi bagian dari tatanan sosial, bukan entitas otonom yang berjalan sendiri.

Cupin teringat konsep embeddedness dari Karl Polanyi dalam The Great Transformation. Polanyi berargumen bahwa ekonomi seharusnya tertanam dalam relasi sosial, bukan sebaliknya, dan ketika masyarakat membiarkan pasar mengatur segalanya, yang terjadi adalah kehancuran.

Tanpa perlu membaca Polanyi, Hatta merumuskan hal yang secara substansial identik. Frasa “disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” adalah versi Indonesia dari embeddedness: ekonomi tidak dibiarkan “tersusun dengan sendirinya” sebagaimana dalam sistem laissez-faire, melainkan diatur secara sadar oleh masyarakat melalui negara.

Cupin lalu membandingkan dengan negara-negara lain yang juga menanamkan visi ekonomi dalam konstitusinya. India memuat Directive Principles of State Policy dalam Pasal 36 hingga 51 yang terinspirasi dari Konstitusi Irlandia 1937, tetapi prinsip-prinsip itu bersifat non-justiciable atau tidak dapat dipaksakan oleh pengadilan.

Bolivia pada 2009 bahkan melangkah lebih jauh dengan prinsip Vivir Bien atau Suma Qamaña yang menolak pertumbuhan ekonomi linier dan menempatkan harmoni dengan alam sebagai fondasi. Ada resonansi antara Vivir Bien Bolivia dan “asas kekeluargaan” Indonesia karena keduanya menolak individualisme ekonomi liberal.

Yang membedakan Pasal 33 adalah statusnya yang berada di batang tubuh konstitusi dan secara teoritis mengikat, bukan sekadar panduan moral. Jimly Asshiddiqie dalam Konstitusi Ekonomi mencatat bahwa Pasal 33 bertahan dari upaya amandemen pada 2002, ketika sebagian pihak ingin menghapusnya dengan dalih bahwa pasal tersebut menghambat modernisasi ekonomi pasca-krisis 1998.

Cupin mulai memahami bahwa Pasal 33 bukan sekadar warisan sejarah yang usang. Tetapi siapa sebenarnya orang-orang yang merumuskannya, dan mengapa fakta genealogis di balik pasal ini justru relevan untuk Indonesia hari ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Milik Bersama di Pasal 33

Cupin kembali membaca daftar 22 anggota Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan. Margono Djojohadikoesoemo, lahir 1894 di Purwokerto, bukan sekadar peserta rapat biasa.

Setelah kemerdekaan, Margono menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dan mendirikan Bank Negara Indonesia pada 5 Juli 1946, bank pertama milik republik yang baru lahir. Ketika De Javasche Bank milik kolonial menolak mengakui kedaulatan Indonesia, Margono-lah yang memastikan negara memiliki infrastruktur keuangan sendiri.

Di sisi lain meja yang sama duduk Abdurrahman Baswedan, lahir 1908 di Surabaya, seorang peranakan Arab yang pada masa kolonial digolongkan sebagai “Timur Asing.” AR Baswedan mendirikan Persatuan Arab Indonesia pada 1934 dengan prinsip ius soli, “di mana aku lahir, di situlah tanah airku,” dan berhasil menyatukan komunitas Arab untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia.

Margono membawa tradisi ekonomi Jawa, dunia perbankan, koperasi, dan tata kelola keuangan negara. AR Baswedan membawa semangat inklusivitas, gagasan bahwa ekonomi nasional harus merangkul semua elemen bangsa tanpa memandang asal-usul.

Cupin menyadari sesuatu yang penting. Pada Pilpres 2024, pendukung Prabowo dan pendukung Anies saling berhadapan di medan politik yang keras, tetapi kakek mereka pernah duduk berdampingan merumuskan fondasi ekonomi yang sama.

Fakta ini mengingatkan Cupin pada apa yang disebut Pierre Bourdieu sebagai capital symbolique, modal simbolis yang diturunkan lintas generasi. Pasal 33 adalah produk dari kerja kolektif yang melampaui sekat ideologis, etnis, dan golongan, sebuah capital symbolique milik seluruh bangsa.

Sri-Edi Swasono, menantu Bung Hatta, pernah berkata dengan tegas bahwa bukan Pasal 33 yang menyebabkan krisis ekonomi atau skandal BLBI, melainkan penyimpangan dari semangat pasal itu sendiri. Hatta sendiri menjelaskan bahwa “dikuasai oleh negara” tidak berarti negara menjadi pengusaha, melainkan negara membuat peraturan yang melancarkan jalan ekonomi dan melarang pengisapan orang lemah oleh orang bermodal.

Cupin menutup ponselnya dan menatap layar televisi yang masih menayangkan analisis pasca-pidato. Ia memikirkan 22 orang di ruang rapat Juli 1945 itu: seorang ekonom Jawa yang kelak mendirikan bank negara, seorang peranakan Arab yang kelak menjadi diplomat pertama republik, seorang tokoh pendidikan bernama Ki Hadjar Dewantara, seorang wakil Indo-Belanda bernama Dahler, dan belasan nama lain yang mewakili keragaman sebuah bangsa yang belum lahir.

Pasal 33 bukan warisan satu keluarga, satu kubu politik, atau satu generasi. Ia adalah titik temu di mana 22 orang dengan latar belakang yang berbeda sepakat tentang satu hal: bahwa kekayaan negeri ini adalah milik rakyatnya, dan tugas negara adalah memastikan hal itu terjadi. (A43)

Di dunia selebriti, ada istilah menarik yang biasa disebut sebagai “nepo baby”. Istilah ini biasnya digunakan untuk menggambarkan bagaimana seorang anak mengikuti jejak orang tuanya yang sudah terkenal duluan.

Ada banyak kok contohnya nepo babies di dunia selebriti Amerika Serikat (AS). Kim Kardashian dan Kylie Jenner, misalnya, menjadi terkenal mengikuti jejak orang tuanya, yakni Kris Jenner.

Kalau di Indonesia, ada juga artis-artis yang seperti itu. Ahmad Al Ghazali, El Jalaluddin Rumi, dan Abdul Qodir Jaelani, misalnya, mengikuti dua orang tua selebriti mereka, yakni Ahmad Dhani dan Maia Estianty.

Nah, kalau di dunia politik, ada juga nggak ya nepo-babies seperti di dunia selebriti?

PinterPolitik.com

“Indonesia semboyan persatuanku, Indonesia tanah tumpah darahku. Persatuan Arab Indonesia, makin lama makin bercahaya, kita tetap bersetia”.

:: Mars Persatuan Arab Indonesia, lirik oleh AR Baswedan, lagu oleh Syekh Akbar (ayah dari Ahmad Albar) ::

[dropcap]P[/dropcap]rogresif! Mungkin itulah kata yang cocok untuk menggambarkan sebuah foto pria keturunan Arab yang mengenakan beskap dan belangkon lengkap layaknya seorang pribumi Jawa. Dialah Abdurrahman Baswedan – lengkapnya Abdurrahman bin Awad bin Umar bin Abubakar bin Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Ali Baswedan – pria yang ada dalam foto tersebut.

Bagaimana tidak menggemparkan, potret diri itu menghiasi salah satu halaman harian Matahari – sebuah koran berbahasa Melayu-Tionghoa di Semarang yang didirikan oleh warga Tionghoa bernama Kwee Hing Tjiat – disertai sebuah artikel yang berisi ajakan bagi warga keturunan Arab untuk mendukung dan membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Tulisan tersebut tentu saja dianggap sangat progresif karena artikel yang terbit pada 1 Agustus 1934 itu menabrak “politik kelas” masyarakat yang diciptakan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Seorang keturunan Arab, berpakaian adat Jawa pribumi, menulis untuk koran orang-orang Tionghoa. Hal itu saja sudah lebih dari cukup untuk membuat heboh.

AR Baswedan menjadi contoh orang Indonesia sejati: bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang batas-batas suku, agama dan ras – hal yang saat ini sepertinya sudah mulai luntur dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita.
Share on X

Nyatanya, tulisan tersebut menjadi awal gerakan perjuangan kelompok keturunan Arab untuk menyatukan identitas dirinya sebagai bagian dari sebuah kesatuan bangsa Indonesia.

Kini, kisah progresivisme AR Baswedan itu pada akhirnya membuahkan penghargaan tertinggi yang bisa diberikan oleh negara padanya. Jelang peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2018, pemerintah memberikan gelar Pahlawan Nasional pada 6 tokoh yang dianggap berjasa dan AR Baswedan adalah salah satu tokoh yang akan mendapatkan kehormatan tersebut.

Perjuangan AR Baswedan yang progresif dan menerobos batas-batas identitas sosial masyarakat saat itu untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah hal yang sangat berharga untuk bangsa ini.

Sayangnya, mungkin mantan jurnalis itu akan “marah-marah” jika masih hidup saat ini, apalagi dalam konteks jelang Pilpres 2019. Pasalnya, batasan identitas yang ia terobos untuk memperjuangkan ke-Indonesiaan, kini menjadi “alat legitimasi” untuk memperebutkan kekuasaan yang belakangan menjurus pada perpecahan di masyarakat.

Lalu, seperti apa pelajaran yang seharusnya diambil dari jalan perjuangan kakek dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan ini?

View this post on Instagram

Siang tadi bersama seluruh keluarga diundang ke Istana Negara untuk menghadiri prosesi penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kakek kami, A.R. Baswedan. . Foto 2 berkebaya oranye adalah Imlati, anak ke-8 Kakek, lahir 1 Juli 1945. Imlati singkatan dari Indonesia Merdeka Lekas Akan Tercapai Insya Allah. Dinamai saat gelora menuju kemerdekaan makin menggemuruh. Serasa bulan depan akan merdeka… . Semasa kecil saya tinggal serumah bersama kakek di Yogyakarta. Setiap pulang dari TK atau sekolah, diajak berjalan kaki dari Jl. Dagen ke Kantor Pos Besar untuk mengirim surat atau tulisan ke surat kabar. Tiada hari tanpa menulis. . Sejak SD saya sering jadi juru ketik. Beliau bicara, saya mengetik. Di akhir surat, beliau selalu bilang: "Surat ini diketik oleh cucu saya, Anies." Saya bangga sekali 🙂 . Kemudian hari saya menyadari, itu cara beliau untuk membuat cucunya bangga, sambil memberitahu si penerima surat bahwa semua kesalahan ketik itu karena cucunya belajar ngetik 🙂 . Bersyukur sekali saya tumbuh dan berinteraksi dengan beliau sampai dengan masa SMA. . Peran A.R. Baswedan yang sering disebut adalah, beliau bersama H. Agus Salim menjalankan misi diplomatik tahun 1947 untuk dapat pengakuan de jure dan de facto dari Mesir di awal kemerdekaan. . Surat pengakuan yg ditandatangani PM Mesir itu dibawa dalam perjalanan berbulan-bulan oleh A.R. Baswedan dari Mesir ke Indonesia. Agar lolos melewati pemeriksaan Belanda, surat dilipat dan dimasukkan kaos kaki. Bila tertangkap, selesailah misinya: musnah suratnya, tak jelas nasib pembawanya. Untung lolos. Surat itu dibawa ke Yogjakarta dan diserahkan ke Presiden Soekarno. Sebuah babak baru: sejak itu ada pengakuan de Jure dan de facto atas Kemerdekaan RI. . Generasi pendiri republik telah hibahkan segalanya, kini giliran kita bertanggung jawab meneruskan yang sudah mereka perjuangkan. . Kami sampaikan apresiasi dan terima kasih ke semua pihak yang terlibat dalam proses pengusulan dari Yogya di tahun 2011 hingga pemerintah menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada A.R. Baswedan.

A post shared by Anies Baswedan (@aniesbaswedan) on Nov 8, 2018 at 1:45am PST

Ius Soli, Tanah Lahirku Tanah Airku

Ada begitu banyak kisah menarik yang mengiringi perjalanan hidup AR Baswedan. Jika ditelusuri, kakek AR Baswedan dari garis ayah bernama Umar bin Abubakar bin Muhammad bin Abdullah merupakan seorang Arab totok – sebuatan untuk orang asli Arab – yang berasal dari keluarga pedagang terkenal dari kota Syibam, sebuah kota kecil di wilayah kegubernuran (governorate) Hadramaut, Yaman.

Pada saat lahir, AR Baswedan dihadapkan pada situasi retaknya lapisan sosial dalam masyarakat Arab Indonesia, entah karena golongan marga keluarga, perkara golongan sayyid atau bukan  – sebutan kehormatan untuk keturunan Nabi Muhammad SAW dari cucunya, Hasan bin Ali dan Husain bin Ali – maupun antara golongan totok dan peranakan.

Beberapa penulis menyebut situasi tersebut secara tidak langsung membentuk pribadi Baswedan menjadi cenderung progresif. Pada usia 17 tahun, Baswedan muda telah menjadi mubalig Muhammadiyah dan anggota Jong Islamiten Bond.

Sebagai keturunan Arab, ia pun mengalami diskriminasi sosial yang diterapkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Saat itu terdapat kelas-kelas dalam masyarakat Indonesia. Kelas pertama adalah orang-orang Eropa, kelas kedua adalah etnis Tionghoa, Arab dan India, sedangkan kelas ketiga adalah golongan pribumi.

Walaupun hidup dalam pemisahan struktur sosial, AR Baswedan keluar dari batasan-batasan tersebut dan bergaul dengan siapa saja, baik pribumi maupun orang-orang keturunan dari etnis lain, terutama dengan orang-orang Tionghoa. Selain itu, sekalipun keturunan Arab, lidah Baswedan juga fasih dan kental dengan bahasa Jawa.

Kala itu, masyarakat keturunan Arab, Tionghoa dan Eropa lainnya memang dianggap sebagai kelas yang ada di atas golongan pribumi, sementara perjuangan kemerdekaan Indonesia umumnya diidentikan dengan gerakan kelompok pribumi.

Kiprah Baswedan yang paling menonjol tentu saja ada di dunia tulis menulis dan jurnalistik. Walaupun lahir di tengah-tengah masyarakat yang diisolasi oleh pemerintah kolonial, namun pergaulan yang ia rintis jauh melampaui batas-batas etnisnya. Itulah yang ia lakukan ketika mulai menapaki jejak-jejak karirnya dalam dunia jurnalistik. Ia bergaul erat dengan kawan-kawannya dari golongan Tionghoa, terutama dengan sesama aktivis.

Ia berkawan baik dengan Liem Koen Hian (1897-1952) – pendiri Partai Tionghoa Indonesia (PTI) yang juga redaktur Sin Tit Po, sebuah surat kabar Melayu-Tionghoa yang diterbitkan di Surabaya. Di koran itu pula Baswedan sempat bekerja sebagai jurnalis.

Persahabatan AR Baswedan dengan sesama aktivis, baik dari keturunan Arab, pribumi, maupun Tionghoa, sering kali digunakan untuk melawan pemerintah kolonial Belanda dan melawan masyarakat Eropa.

Selain Sin Tit Po, nama-nama seperti Soeara Oemoem, Matahari, Majalah SADAR, Nusaputra, Harian Mercusuar dan Masa Kini merupakan beberapa koran dan majalah tempat ia pernah menyalurkan karya-karyanya.

Sementara aksinya yang paling fenomenal – seperti sudah disinggung di awal tulisan – adalah ketika ia memuat tulisannya tentang pentingnya keterlibatan orang-orang keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia di harian Matahari. Dalam artikel tersebut ia menyerukan pada orang-orang keturunan Arab agar bersatu membantu perjuangan Indonesia.

Ia mengajak semua keturunan Arab untuk keluar dari batas-batas perbedaan yang ada dan menganut asas kewarganegaraan ius soli: di mana saya lahir, di situlah tanah airku. Ius soli (Latin: hak untuk wilayah) merupakan hak seseorang untuk mendapatkan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir.

Pasca dimuatnya tulisan tersebut, pada 4 Oktober 1934, AR Baswedan mengumpulkan para peranakan Arab di Semarang dalam sebuah kongres. Saat itu, dikumandangkan Sumpah Pemuda Keturunan Arab yang menyatakan Indonesia sebagai tanah air dan akan berjuang untuk mendukung tercapainya kemerdekaan melawan Belanda.

Lalu berdirilah Persatuan Arab Indonesia yang kemudian berubah menjadi Partai Arab Indonesia (PAI), dan AR Baswedan dipilih sebagai ketua. Beberapa sumber menyebutkan bahwa PAI didirikan Baswedan terinspirasi dari PTI yang berdiri pada 1932. Sejak saat itu, PAI ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

Keterlibatan Baswedan pun semakin besar setelah ikut menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang didirikan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia.

Kemudian, pasca proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, AR Baswedan tercatat pernah menjadi delegasi Indonesia untuk melobi negara-negara anggota Liga Arab agar mendapatkan pengakuan kedaulatan.

Bersama dengan Haji Agus Salim (Menteri Muda Luar Negeri), Rasyidi (Sekjen Kementerian Agama), Muhammad Natsir, dan St. Pamuncak, ia menjadi delegasi diplomatik pertama yang dibentuk oleh Indonesia.

Mereka melobi para pemimpin negara-negara Arab. Perjuangan ini berhasil meraih pengakuan pertama atas eksistensi Republik Indonesia secara de facto dan de jure oleh Mesir. Perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut tidaklah mudah.

Ada beberapa cerita yang menyebutkan bahwa AR Baswedan sampai harus menyembunyikan beberapa dokumen dalam kaus kakinya untuk menghindari pemeriksaan keamanan. Kisah keberhasilannya menyelundupkan dokumen dalam kaus kaki itu dikisahkan langsung oleh sang cucu, Anies Baswedan.

Di sisa hidupnya, AR Baswedan tetap melakoni hari-hari sebagai jurnalis dan mubalig dalam kesederhanaan. Beberapa sumber bahkan menyebutkan bahwa hingga akhir hayat, ia tidak memiliki rumah sendiri. Ia dan keluarga menempati rumah pinjaman di dalam kompleks Taman Yuwono di Yogyakarta, sebuah kompleks perumahan yang dipinjamkan oleh Haji Bilal untuk para pejuang revolusi saat Ibukota Indonesia dipindahkan ke Yogyakarta.

Menembus Batas Identitas

AR Baswedan menghembuskan napas terakhirnya pada 16 Maret 1986, meninggalkan 11 orang anak. Jasa-jasanya akan diingat sebagai tokoh yang progresif pada zamannya dan berperan pada pengakuan kedaulatan negara.

AR Baswedan adalah tokoh yang berani keluar dari batas-batas yang ada di sekitarnya. Ia menjadi contoh orang Indonesia sejati: bergaul dan berteman dengan siapa saja tanpa memandang batas-batas suku, agama dan ras – hal yang saat ini sepertinya sudah mulai luntur dari kehidupan berbangsa dan bernegara kita.

Dalam konteks perjuangan politik, ia setidaknya menjalankan perannya sesuai dengan pemikiran Aristoteles, bahwa politik dan komunitas politik memang harus menjadi peran sentral dalam mewujudkan kehidupan berbudi luhur dalam masyarakat.

Kiprah AR Baswedan sudah lebih dari cukup untuk melaksanakan hal tersebut. Ia setidaknya menunjukkan bahwa politik itu bukan hanya sekedar soal kekuasaan saja, tetapi lebih daripada itu, harus bisa memberikan sumbangsih bagi kehidupan masyarakat.

Jelang Pilpres 2019, mungkin baik jika Joko Widodo (Jokowi) dan Prabowo Subianto yang bersaing memperebutkan kursi nomor 1 di negeri ini, ikut menyadari apa yang digariskan oleh AR Baswedan itu. Sekejam-kejamnya politik, memang semuanya harus ditujukan untuk melayani kepentingan masyarakat banyak.

Apalagi dengan konteks politik identitas yang dalam 5 tahun terakhir menjadi mainan utama dalam politik Indonesia, sudah selayaknya semua pihak malu dengan apa yang mereka lakukan. Mempertajam sekat-sekat identitas tentu saja akan menjadi pengkhianatan terhadap sejarah dan terhadap perjuangan tokoh seperti AR Baswedan.

Semoga gelar Pahlawan Nasional yang ia terima tidak hanya membuat masyarakat mengingat namanya saja, tetapi juga kiprah dan nilai-nilai yang ia perjuangkan untuk bangsa dan negara ini. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]enjelang hari pahlawan, kita dapat kado enam nama pahlawan nasional baru. Siapa sajakah mereka?

Mereka adalah IR H Pangeran Mohammad Noor tokoh dari Kalimantan Selatan, Agung Hajjah Andi Depu tokoh dari Sulawesi Barat, Depati Amir tokoh dari Bangka Belitung, Kasman Singodimedjo tokoh dari Jawa Tengah, Brigjen KH Syam’un tokoh dari Banten, dan Abdurrahman Baswedan tokoh dari Provinsi DI Yogyakarta.

Eh tunggu dulu deh. Kalian nyadar nggak, dari pahlawan-pahlawan tersebut, kok jadi teringat akan nama seseorang. Wah iya, ada Abdurrahman (AR) Baswedan yang ternyata adalah kakek dari gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Gila, gila, keren abis…

Kakeknya doi, ternyata semasa hidupnya dikenal sebagai seorang nasionalis, jurnalis, pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, mubalig, dan sastrawan. Pada masa kemerdekaan, pria yang wafat pada 16 Maret 1986 itu pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI).

AR Baswedan yang lahir di Ampel pada 1908 lalu tersebut pernah masuk dalam kabinet sebagai Wakil Menteri Muda Penerangan RI pada Kabinet Sjahrir. Selain itu, ia diketahui pernah menjadi bagian dari Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP), anggota parlemen, dan anggota Dewan Konstituante.

Hallo, para haters. Apa kabar? Eaaaa…

Kadang penganugerahan gelar pahlawan tak terlepas dari urusan politis.
Share on X

Anies terlihat amat bahagia saat mewakili kakeknya menerima anugerah itu. Menurutnya, kebijakan Presiden Joko Widodo ini bisa menjadi penyemangat bagi dirinya dan generasi muda melanjutkan perjuangan. Wadaw, asik bener ya kalau melihat dua tokoh ini akur. Cieee…

Usai menerima penganugerahan gelar pahlawan nasional pada kakeknya dari tangan Jokowi, Anies kemudian bercerita masa-masa ia tumbuh menjadi remaja di bawah asuhan AR Baswedan, kira-kira hingga duduk bangku SMA di Yogyakarta. Anies pun mengungkapkan banyak pengalaman dan pelajaran yang bisa diambil saat tinggal bersama kakeknya itu.

Tapi ngomong-ngomong, Pak Anies tumben nggak kritis sama pemerintah. Itu loh, kok kakeknya bisa dijadikan pahlawan nasional menjelang Pilpres. Nggak ngerasa-ngerasa nganu gitu? (E36)