Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 yang mengatur kenaikan upah tenaga kerja di tahun depan dinilai berbau kepentingan politik. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai penerbitan aturan itu terkait dengan upaya Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang dianggap sedang berusaha bantu elektabilitas Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Ida sendiri merupakan kader PKB yang duduk di kursi menteri. 

Memang, dari sudut pandang pengusaha kenaikan upah akan berdampak minor. Selain masih berjuang bangkit dari dampak Pandemi Covid-19, gelombang baru PHK, serta prediksi gelapnya perekonomian 2023 menjadi persoalan pelik yang berbenturan dengan rencana kenaikan upah.

PinterPolitik.com

Meskipun perjalanan dapat dikatakan masih cukup panjang, Pilpres 2024 mendatang menjadi agenda yang kini seringkali dikaitkan dengan berbagai dinamika maupun keputusan politik dan pemerintahan belakangan ini.

Teranyar, beberapa Gubernur yang memilih untuk tidak mengikuti surat edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah agar menetapkan upah minimum provinsi (UMP) tahun 2021 serupa dengan tahun ini, disebut memiliki tendensi politis tertentu khususnya terkait Pilpres 2024.

Presumsi itu datang bersama “sentilan” dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi Sukamdani kepada para Gubernur yang tetap menaikkan upah, yang disebut mengambil diskresi kurang mendasar di tengah sulitnya sebagian besar kalangan pengusaha akibat terhantam dampak pandemi Covid-19.

Dengan mengambil studi kasus di Amerika Serikat (AS), sebuah tulisan di Roper Center for Public Opinion Research, Cornell University yang berjudul Wages of Win: The Public and the Minimum Wage Debate, menyatakan bahwa diskursus mengenai minimum wage atau upah minimum memang menjadi variabel yang cukup signifikan terkait dengan dukungan dan keberpihakan publik atas kandidat tertentu dalam pemilu.

Sejauh ini sendiri, Gubernur dari seluruh provinsi di pulau Jawa – kecuali Jawa Barat (Jabar) dan Banten – telah memutuskan menaikkan UMP tahun 2021. Sontak, nama yang belakangan selalu masuk dalam bursa capres 2024 seperti Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Gubernur Jabar Ridwan Kamil (RK), hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, auto tersorot.

Jika Ganjar tampak percaya diri dengan keputusan dan konsekuensinya, sementara Anies seolah berusaha “bermain aman” atas kenaikan upah dengan syarat tertentu, Kang Emil – sapaan akrab Ridwan Kamil – menjadi satu-satunya kandidat dalam bursa yang secara tegas tak menempuh langkah populer tersebut.

Lantas pertanyaannya, mengapa Ridwan Kamil justru memilih langkah yang tampak berkebalikan dengan momentum yang berpotensi menaikkan citra dan simpati positif kepadanya? Apakah ini justru merupakan strategi tersendiri jika dibandingkan dengan sosok lainnya dalam konteks menatap kontestasi elektoral 2024?

Doing Nothing is Something?

Peter Rose dalam The Politics of Doing Nothing menyebut bahwa terdapat hal yang dapat dicapai dengan tidak atau seolah tidak melakukan sesuatu. Esensi ini sendiri berangkat dari filosofi Tiongkok kuno, Tao Te Ching bahwa tidak ada gunanya menabur benih di tengah musim dingin, yang mana berarti hal terbaik adalah tak perlu melakukan apa-apa dalam hal menyemai benih namun tetap menyiapkan tanah yang baik sampai musim semi tiba.

Relevansinya dalam politik disebut Rose adalah ketika publik maupun media menuntut tindakan sesegera mungkin yang dapat “menyenangkan” bagi mereka, terlepas dari apapun konsekuensinya, termasuk yang justru dapat berimplikasi negatif. Karenanya, Rose menyebut bahwa tidak atau seolah tidak melakukan sesuatu seringkali merupakan langkah terbaik dalam politik dan pemerintahan.

Ya, jika dibandingkan dengan Anies dan Ganjar, Ridwan Kamil seolah tak melakukan apa-apa dan hanya tunduk mengikuti SE Menaker dengan tidak menaikkan UMP Jabar tahun 2021.

Terlebih jika tendensi tersebut dilihat dari konteks “menabung” simpati dari para pekerja di Jabar, sebagai sebuah peluang yang sesungguhnya bisa RK dapatkan dalam menyongsong kontestasi elektoral 2024.

Meski begitu, berlandaskan pada retorika persuasi Aristoteles yakni ethos, pathos, dan logos, Anna Quindlen menyebut bahwa secara filosofis, doing nothing is something atau tak melakukan sesuatu sesungguhnya merupakan sesuatu.

Apa yang disampaikan Quindlen tampaknya memang sesuai dengan keputusan RK terkait UMP. Secara harfiah sendiri, eks Wali Kota Bandung memang bukan tidak melakukan apapun ketika keputusan tersebut dibuat dengan mempertimbangkan pertumbuhan dan situasi ekonomi Jabar yang didominasi manufaktur terdampak hebat akibat pandemi.

Karenanya, meski dikatakan bertendensi doing nothing mengenai UMP dibandingkan kandidat potensial lainnya di daerah masing-masing dalam konteks Pilpres 2024, RK justru menunjukkan “sesuatu” berupa pertimbangan yang berlandaskan kepekaan terhadap dunia usaha maupun upaya preventif atas potensi PHK apabila memaksakan kenaikan upah akibat pengusaha yang terbebani.

Hal tersebut persis senada dengan Apindo, yang menilai keputusan sejumlah kepala daerah yang menaikkan UMP atau tak selaras dengan SE Menaker tak hanya akan semakin memberatkan dunia usaha, namun juga bisa memicu gelombang PHK besar-besaran.

Berbeda misalnya dengan sosok lain dalam bursa 2024 seperti Anies Baswedan di Jakarta dengan penetapan kenaikan UMP bersyarat yang justru dinilai membingungkan oleh sejumlah pihak terutama pengusaha.

Sementara kepercayaan diri Ganjar menaikkan UMP di Jateng pun disambut dengan ganjalan berupa pesimisme sekaligus tentangan dari para pengusaha.

Dan meski ditentukan faktor lain seperti jenis industri, inflasi, hingga pertumbuhan ekonomi provinsi, Apindo menyebut bahwa SE Menaker sesungguhnya merupakan pedoman nasional yang telah disusun sebagai representasi konkret dan komprehensif atas kondisi perekonomian dan dunia usaha saat ini.

Oleh karenanya, seperti apa yang Rose utarakan sebelumnya, dengan kecenderungan doing nothing pada konteks UMP tersebut, RK justru berpeluang menghadirkan langkah terbaik jika dibandingkan Anies maupun Ganjar.

Dengan situasi tersebut, keputusan RK agaknya akan menjadi keunggulan tersendiri bagi dirinya dalam menatap kontestasi politik 2024, terutama dari kalangan dunia usaha.

Lantas, seberapa signifikan proyeksi keunggulan dari sisi dunia usaha tersebut bagi RK dibandingkan Anies maupun Ganjar?

RK Makin Di Atas Angin?

Dalam sebuah buku yang berjudul Political Economy: A Comparative Approach, Barry Clark menyoroti adanya korelasi yang cukup erat antara ekonomi dengan politik. Dinamika ekonomi maupun bisnis dikatakan acapkali merupakan produk politik, begitupun sebaliknya.

Subjek dalam dunia usaha, yakni pengusaha atau pebisnis dinilai merupakan variabel penting karena merupakan elite di tatanan masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Analisis Sosial Politik dan Ekonomi dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun yang mengatakan bahwa orang-orang yang berada di arena politik seringkali ditentukan oleh pergerakan ekonomi, atau lebih spesifik adalah pengusaha.

Terbukti di ajang Pilpres 2019 lalu, di mana selain kedua capres yang memang merupakan pengusaha, sederet pendukung di baliknya pun bertaburan para elite dari kalangan dunia usaha.

Ihwal inilah yang menjadikan langkah RK untuk “berpihak” dengan dunia usaha dalam hal penetapan UMP tahun 2021, dinilai merupakan bagian dari langkah konstruktif yang akan berdampak cukup esensial secara politik baginya.

Terlebih latar belakang RK sendiri pun juga merupakan entrepreneur dari sebuah perusahaan bernama Urbane yang bergerak di bidang konsultan jasa arsitek dan desain kelas dunia yang tentu memahami perspektif para insan bisnis.

Pada titik ini, lagi-lagi alumni University of California, Berkeley itu tampak lebih unggul dibandingkan Anies yang berlatar belakang akademisi maupun Ganjar yang merupakan kader partai politik (parpol).

Belum lagi komparasi dari sektor esensial lain dalam Pilpres, yakni kalangan nasionalis maupun agamis yang mana sosok RK cukup bersahabat dan tak memiliki riwayat friksi apapun dengan keduanya.

Bahkan Jeffrey Hutton dalam tulisannya di South China Morning Post menyebut jika Kang Emil merupakan harapan besar bagi toleransi dan pluralisme di Indonesia.

Kendati demikian, tendensi keunggulan Ridwan Kamil dibandingkan Anies maupun Ganjar dalam konteks proyeksi Pilpres 2024 dengan mengacu pada isu penetapan UMP, masih sebatas terkaan semata.

Terdapat banyak variabel dan proses politik panjang lain ke depannya yang tentu dapat berpengaruh dalam peluang ketiga sosok yang sejauh ini konsisten berada dalam bursa capres 2024 tersebut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.