Penguatan regulasi jadi salah satu sorotan publik saat ini. Kalau menurutmu bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #korupsi #kepaladaerah #kpk #icw #apbd #danamengendap #kemendagri #politikindonesia

Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengekspresikan kegeramannya di hadapan para menteri dan pejabat lembaga negara. Bagaimana tidak? Banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan APB Daerah (APBD) justru banyak digunakan untuk belanja barang-barang impor.

Padahal, menurut Jokowi, dari 842 jenis barang yang dibeli, terdapat barang-barang substitusinya dalam katalog elektronik milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Seharusnya, bila barang dalam negeri yang dipilih, bisnis lokal bisa mendapatkan manfaatnya dengan perputaran uang yang terjadi di pasar domestik.

PinterPolitik.com

Jalan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan) memiliki pembukaan yang mulus. Saya gak ngomongin 01-02 dan koalisi oposisi ya, sudah berita lama itu. Yang mau dibahas disini rapat kerja perdana beliau dengan Komisi I DPR RI.

Prabowo memulai rapat dengan normal. Namun, di tengah rapat muncul interupsi dari Politisi PDIP, Effendi Simbolon. Effendi minta agar Prabowo memberi penjabaran soal anggaran Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Hal ini pun mendapat pertentangan dari beberapa peserta sidang, seperti Syaifullah Tamliha dari PPP dan Prabowo sendiri tentunya. Prabowo berpendapat kalo masalah anggaran Kemhan itu bisa dikasih tau ke Komisi I tapi tertutup alias ga boleh ketauan publik rinciannya. Alasannya pun sebenarnya lumayan masuk akal.

View this post on Instagram

Novel dilaporkan oleh politikus PDIP, ada apa?⠀ ⠀ Baca artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 8, 2019 at 3:00am PST

Pasalnya, rincian anggaran pertahanan Indonesia merupakan hal sensitif dan sebisa mungkin pihak non-Indonesia tidak mengetahui apapun. Ya, mungkin Pak Prabowo sebagai Menhan ingin berhati-hati jangan sampai ada kekuatan yang sebenarnya rahasia jadi bocor.

Tapi berkaca dari kejadian ini, kita mungkin gak heran kalo politisi seperti Effendi Simbolon minta transparansi anggaran. Baru-baru ini kan ada masalah APBD janggal di Pemprov DKI Jakarta. Malah kasusnya aneh sekali karena melibatkan pembelian lem Aibon dalam jumlah masif. Bau-baunya nih politisi pada trauma dengan dana anggaran yang berbau lem itu.

Mungkin APBD janggal Pemprov DKI Jakarta ini punya hikmah. Yaitu bikin politisi mengkritisi transparansi anggaran. Jarang-jarang nih, biasanya mereka paling getol nutup-nutupin dengan berbagai dalih.

Tapi kayaknya ada yang kebalik deh. Harusnya rancangan APBD DKI Jakarta sudah bisa diakses secara terbuka oleh publik. Situs resmi itu buat pajangan doang atau gimana sih?

Nah, sebaliknya anggaran pertahanan Indonesia yang sensitif malah mau dijelaskan panjang lebar di rapat terbuka. Untung rapatnya diubah jadi tertutup. Berabe kan kalo sampe pihak-pihak non-Indonesia (meminjam kata Prabowo) menyalahgunakan informasi tersebut.

Hmmm, mungkin APBD harus buru-buru dibenahi sebelum banyak pihak makin fobia soal anggaran yang gak transparan. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]ala senja menghampiri ibukota, Iim merenungi dinamika hidup di Jakarta. Bersama sahabatnya, Joy, mereka duduk di atas balkon rumah.

Entah bagaimana ceritanya, tiba-tiba Iim teriak gusar, seakan protes tentang Jakarta yang semakin hari semakin tak tahu arah dan tak tahu mau dibawa ke mana.

Iim: “Aaaaaaagh! Macet terus nih ibukota! Nggak ada progres! Bisanya hanya bagi-bagi jatah preman! Gini-gini aja, enggak bisa kerja apa?”

Joy: “Hussss, ngomong apa sih Im?  Biasa aja dong!”

Iim: “Hmm, habis kesal banget Joy.”

Joy: “Kenapa? Mau cerita politik lagi, atau bahas soal kebijakan dana APBD untuk ormas ya?”

Iim: “Iya Joy, coba deh kamu bayangin, masa 20 persen dana APBD DKI Jakarta  mau dibuang gitu saja!”

Joy: “Waduh, dibuang gimana maksudnya? Diletakan di tempat sampah gitu? Ahahaha.”

Iim: “Bodo amat, maksudnya tuh dana ABPD Jakarta sekitar 20 persennya mau dibagi-bagi ke ormas. Kamu tahu kan itu artinya apa Joy?”

Joy: “Artinya kita harus segera buat ormas nih Im. Lumayan Im, 20 persen kan besar, coba aja kamu bayangin dana APBD DKI Jakarta tahun 2018 kemarin aja menembus angka Rp 83,26 triliun!”

Iim: “Pinter juga ide kamu Joy! Wkwkwk, eh tapi kamu pikir deh, semisal dana sebesar itu disebar ke ormas, memangnya akan efektif apa ngebangun Jakarta?”

Joy: “Efektif lah Im, apalagi kalau buat persiapan nyapres di tahun 2024. Ea ea!”

Iim: “Waduh, salah nih temenan sama orang yang punya pemikiran pragmatis nan oportunis begini! Dikit-dikit mikirnya profit, mending kalau profitnya buat kemajuan, lah ini mikirnya cuman buat isi perut doang! Coba kamu pikir lagi deh, kita aja masih bingung buang sampah organik, non organik, dan B3 alias Bahan Berbahaya dan Beracun, eh sekarang malah dikasih kebijakan yang kayak gitu.”

Joy: “Lah abis gimana Im, wong pemimpin itu kayak cermin, jadi enggak salah dong saya akhirnya jadi begini. Betul apa betul? Lagian optimis sedikit kek Im, emang kita sebodoh itu apa?”

Iim: “Waduh! Kayaknya kamu harus banyak belajar dari Martin Luther King deh, nih dia pernah bilang:  ‘Tidak ada di dunia ini yang lebih berbahaya daripada ketidakpedulian yang ikhlas dan kebodohan yang sungguh-sungguh.’ Baca-baca gih, biar kamu siap menghadapi tantangan zaman, atau kalau-kalau mau jadi timses pak gubernur buat nyalon di 2024”. (G42)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]HR kapan masuknya ya? Udah tinggal seminggu lagi nih mau Lebaran.

Abdul belum belanja kebutuhan untuk hari raya. Kan galau jadinya, apalagi kalau menjelang hari H harga-harga pada naik semua. Kan repot.

Dul, Dul. Ngeluh aja kerjaan kau.

Ya iyalah, THR kan hak pekerja. Walaupun sejarahnya sih kalau nggak salah THR itu diperjuangkan PKI.

Lha, produk komunis dong?

Santai bro. Walaupun diusulkan PKI, tapi Soekiman Wirjosandjojo dari Masyumi yang merupakan partai Islam, adalah Perdana Menteri yang mencetuskan kebijakan itu. Jadinya ini produk gado-gado lah.

Soal THR ini emang lagi bikin ribut-ribut politik. Pemerintah memang telah menyebutkan 542 daerah sudah menganggarkan dana yang disebut gaji ke-14 itu untuk seluruh PNS.

Sebelumnya memang yang diributkan adalah tentang sumber dana THR untuk PNS daerah yang disebut-sebut berasal dari APBD. Namun, sempat ada keluhan dari beberapa kepala daerah, misalnya Walikota Surabaya, Tri Rismaharini yang merasa keberatan dengan kebijakan tersebut.

Beberapa pihak menyebut kebijakan pembebanan THR ke APBD ini diumumkan dalam kurun waktu yang terlalu mepet. Hal ini yang disoroti oleh kubu oposisi, khususnya dari Partai Gerindra.

Menurut anggota DPR dari Fraksi Gerindra, Ahmad Riza Patria, polemik THR ini menunjukkan pemerintah tidak professional. Menurut dia, harusnya, kebijakan soal THR ini telah digodok berbulan-bulan lalu, sehingga tidak menimbulkan polemik di akhir-akhir seperti ini.

Kedengaran nyinyir sih, tapi ada benarnya juga ya. Kalau Walikota sekelas Bu Risma sampai merasa keberatan, berarti memang ada yang salah dengan cara pemerintah mensosialisasikan kebijakan. Apalagi, jika melibatkan APBD, maka harus ada persetujuan dengan DPRD yang butuh rapat-rapat dan bla bla bla lainnya. Wah!

Hmm, Om Riza, gak takut nih ngritik? Ntar THR anggota DPR-nya gak diturunin sama pemerintah loh kalau dikritik mulu, hayoo.

Anggota DPR juga dapat THR loh. Ketua DPR misalnya dapat Rp 26,2 juta. Sementara anggota DPR biasa dapat Rp 16 juta.

Tapi, bukannya anggota DPR ini udah pada kaya-kaya semua ya? Gaji bulanannya aja udah besar loh. Kenapa dana THR-nya nggak dikasih aja buat masyarakat yang lebih membutuhkan. Atau ditabung buat bayar utang negara yang berjubel. Kan lebih berfaedah.

Kenapa anggota DPR-nya sendiri ga pada protes ya?

Lha, dapat duit, mana ada yang mau protes. Ga dapat duit, baru protes. Hahaha

Jadi, mungkin anggota DPR harus pada introspeksi diri ya. Ketimbang menzalimi Jokowi mulu soal THR PNS, lha mereka yang udah kaya-kaya, bagi-bagi Abdul lah THR-nya, Om. (S13)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]abar yang mengemuka tentang praktik ‘kotor’ para wakil rakyat dalam menjalankan tugas dan fungsinya kayaknya sih udah jadi rahasia umum. Makanya tak heran masyarakat memandang wakilnya sendiri sebelah mata.

Apalagi bila mengupas tentang persekongkolan wakil rakyat dalam pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hhuuuuuffftt, penuh kompromi, transaksional dan jarang tersentuh perhatian publik.

Weeewwww, aman terus ya? Biar program yang masih ngaco itu bisa lolos ya weleeeeh weleeehh. Tapi tak mungkinlah perilaku korup ini ga terendus, sepintar apapun lama kelamaan baunya akan tercium juga, ggggrrrrr.

Rasanya ga perlu deh Pemerintah Daerah (Pemda) itu berkompromi dengan DPRD agar ‘dimudahkan’ persoalan pengesahan APBDnya. Weleeeeh weleeeeeh, tanpa harus disogok pun Pemda dan DPRD emang tugasnya itu, jadi ga usah pake pelicin segala, zzzzzzz.

Awalnya kan Pemda mengusulkan RAPBD atau RAPBD-Perubahan tentunya harus dibahas oleh DPRD secara efektif, efisien, tepat guna dan berorientasi pada kesejahteran masyarakat.

Kalau melenceng dari itu dicoret aja program dan anggarannya, sederhana kan? Jangan malah mau meloloskan karena sudah disogok. Ahhhh syudahhhlah mau jadi apa negeri ini.

Apa gunanya coba Pemda menggunakan ‘pelicin’? Supaya proses pengesahannya dipercepat dan dipermudah kali ya? Weeeddeewwww, jangan berikan tontonan pemimpin bermental korup dong.

Apalagi mentang – mentang DPRDnya sudah tahu punya kekuatan dan wewenang dalam pengesahan APBD, eh malah bermain – main dan malah mau minta – minta, weleeeeh weleeeeh. Jangan memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dong, hmmm.

Pantesan aja palu sidang itu laku keras pas mau pengesahan APBD atau APBD-Perubahan, tapi sayangnya harganya murah.

Kalau masih ada nominalnya sih murah. Yailah, integritas dan kredibilitas itu seharusnya tak bisa dibeli oleh apapun, kecuali murahan, weleeeeeh weleeeeh.

Tak tanggung – tanggung, 46 anggota DPRD Sumatera Utara dan 24 anggota DPRD Kota Malang sudah terjerat dan kini masih dimintai keterangan sebagai saksi oleh KPK.

Hmmm, paling sebentar lagi naik kelas jadi tersangka, uppppssss syalalalala keceplosan weleeeh weleeeeh. Kalau sebanyak itu anggota DPRD yang terjerat korupsi, wakil rakyat di Sumut dan Malang masih sisa ga? Weeewww. (Z19)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]S[/dropcap]osok Abraham Lunggana atau Haji Lulung sepertinya selalu menuai kontroversi. Terhitung sejak Senin (13/3), kader terbaik Partai PPP DKI Jakarta ini resmi dipecat sebagai Ketua Dewan Pemimpin Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) DKI Jakarta. Gara-garanya, Lulung mendukung pasangan calon Anies-Sandi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta. Keputusannya ini dianggap melanggar AD/ART, karena partainya lebih pro ke pasangan Ahok-Djarot.

Saat ini, PPP memang masih disibukkan dengan adanya dualisme internal partai. Sekertaris Jenderal PPP kubu Djan, Dimyati Natakusuma mengatakan kalau dukungan ke Ahok-Djarot adalah untuk membuktikan kalau Islam merupakan agama yang memperjuangkan kepentingan semua golongan. Namun PPP kubu Romahurmuziy atau Romi berpendapat, kalau dilihat dari idealisme partai, PPP seharusnya membela paslon dari golongan muslim.

Pendapat yang sama juga dinyatakan Lulung. Ia mendukung Anies-Sandi karena ingin membela umat, karena umatlah yang telah memilihnya untuk duduk di kursi DPRD DKI. Partai PPP adalah wakil dari anggotanya yang berjumlah hampir satu juta orang. Oleh karena itu, adalah tugas utama partai untuk membela aspirasi umat. Prinsip itulah yang membuat Lulung berani berseberangan dengan partai.

“Saya tidak bisa mengikuti keputusan partai dan saya bilang, saya menghormati keputusan partai itu. Kalau saya tidak menjalankan keputusan partai, karena saya membela umat di Jakarta. Karena ada umat suaranya hampir satu juta memilih PPP, makanya PPP pada tahun 2014 itu mendapat suara 10 kursi DPRD DKI dan tiga DPR RI. Salah saya ngebela umat? Orang umat bela kita masa kita nggak konsisten bela umat.”

Lulung mengaku tidak ambil pusing dengan pemecatan tersebut, karena masih ada umat yang mendukungnya. Begitu juga dengan posisinya sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, bagi Lulung, hanya rakyatlah yang dapat memberhentikan dirinya dari posisi tersebut. Sebenarnya, bukan hanya Lulung saja yang dipecat dari PPP, tapi juga sembilan kader lainnya.

“Umat enggak pecat saya. Saya dibesarkan oleh PPP, loyal dong, karena ini persoalan umat. Yang pecat saya kan masa baktinya cuma lima tahun, kalau umat sampai mati,” kata Lulung saat ditemui di DPRD DKI Jakarta, Senin (13/3). Hingga saat ini, ia mengatakan belum berpikir untuk berlabuh ke partai baru, walau mengaku sudah banyak yang menawarkan dirinya untuk bergabung ke partai lain.

Kutipan:

“Pemecatan terhadap saya anggap saja lucu-lucuan gak usah panik & takut kehilangan jabatan karena saya hanya takut azab Allah daripada partai” – Abraham Lunggana.

“Jangan paksa saya untuk mendukung Ahok , karena saya bertanggung jawab kepada umat & Allah SWT, PPP adalah partai yang berazaskan Islam” – Abraham Lunggana.

“PPP adalah partai warisan para alim ulama dan saya sebagai generasi penerus selalu menjaga partai ini sesuai dengan perintah para ulama” – Abraham Lunggana.

Mantan Penguasa Tanah Abang

Jauh sebelum menjadi anggota DPRD, Haji Lulung ternyata salah satu tokoh penting di sentra bisnis Tanah Abang. Pria asli Betawi kelahiran 24 Juli 1959 ini, dulunya ternyata seorang pengusaha jasa keamanan, perparkiran, dan penagihan hutang. Bahkan, ia pun mengaku pernah hidup susah sebagai seorang pemulung.

Lulung kecil tumbuh dalam kondisi pas-pasan. Saat masih duduk di kelas tiga sekolah dasar,  ia sudah menjadi yatim dan harus menggantikan posisi ayahnya untuk mencari nafkah demi membantu ibu dan adik-adiknya. Di usia sekitar 9 tahun, Lulung sudah mengumpulkan kardus, besi, dan barang-barang bekas lainnya.

Kehidupan Lulung mulai membaik saat terjadi konflik terbuka, akibat perebutan wilayah kekuasaan di Tanah Abang di tahun 1996, antara jawara Betawi Bang Ucu alias Muhammad Yusuf dengan Hercules Rozario. Pada saat itu, Lulung menjadi salah satu pendukung Hercules. Namun naas, orang yang ia dukung ternyata kalah duel saat mempertahankan kekuasaannya di wilayah Tanah Abang.

Walau berada di pihak yang kalah, namun Bang Ucu melihat kalau Lulung memiliki potensi untuk menjadi ‘orang besar’ di masa datang. Preman itupun kemudian merekrut Lulung bergabung ke kelompoknya dan menjadi salah satu ‘pemain utama’ di Tanah Abang.

Di tahun 2000, Lulung mengambil alih kekuasaan Bang Ucu dan menguasai usaha perparkiran serta pengamanan di Tanah Abang. Secara cerdik, Lulung menempuh jalur resmi mendirikan PT. Putrajaya Perkasa. Usahanya ini ternyata terus berkembang, hingga Lulung bisa mendirikan perusahaan lainnya, seperti PT Tujuh Fajar Gemilang dan PT Satu Komando Nusantara. Saat ini, Lulung sudah memiliki sekitar 7.000 karyawan.

Karirnya terus menanjak, saat ia mulai bergabung diberbagai organisasi masyarakat. Sebelum terpilih sebagai Ketua DPW PPP DKI Jakarta, Lulung sempat menjabat sebagai Ketua DPC PPP Jakarta Pusat, Ketua Pemuda Panca Marga DKI Jakarta, dan Sekretaris Umum Badan Musyawarah (Bamus) Betawi. Melalui ormas-ormas inilah, langkahnya mulus hingga mendapatkan kursi di DPRD DKI Jakarta.

Lulung–Ahok, Benci Tapi Rindu

Perseteruan Ahok dan Haji Lulung berawal ketika Ahok masih menjabat Wakil Gubernur DKI Jakarta. Pada tahun 2013, Ahok menuding ada politisi yang membekingi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Tanah Abang. Tudingan itu mengarah ke Haji Lulung yang diketahui sebagai pengusaha dan penguasa lahan parkir di Tanah Abang. Mendengar tudingan tersebut, politisi PPP itu pun marah.

Sebagai balasannya, Lulung pun melontarkan kalimat yang menyindir Ahok, “Wagub jangan selengean (sembarangan), dia lambang negara, pejabat, saya sudah bilang ke Pak Jokowi tolong Wagub ditegur,” kata Lulung, seusai menghadiri rapat paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis, 25 Juli 2013 lalu.

Tidak terima dibilang selengean, Ahok pun membalas cibiran Lulung dengan menyebutnya tak pantas jadi Wakil Ketua DPRD. Menurut Ahok, masa Lulung yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD tidak paham akan Peraturan Daerah. Ahok pun meminta Menteri Dalam Negeri untuk memecat Lulung dari kursi DPRD DKI Jakarta.

Serangan ini, kembali dibalas oleh Lulung yang mengatakan ingin membinasakan karier Ahok agar tak menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun, Ahok yang saat itu masih menjabat Wakil Gubernur DKI justru menantang balik dengan mengatakan, “Membinasakan karier? Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa,” kata Ahok sambil tersenyum.

Meski kerap perang kata, namun Lulung dan Ahok terlihat akrab bila bertemu. Permusuhan mereka terkesan hanya terjadi melalui perang di media. Terkadang, secara tidak langsung Lulung pun sering menunjukkan perhatiannya kepada Ahok. Misalnya, saat Ahok  sakit demam berdarah hingga tidak bisa beraktivitas selama beberapa hari, raut wajahnya terlihat berubah ketika diberi tahu bahwa Ahok sakit.

Saat Hari Raya Idul Fitri 2014, keduanya bertemu dan terlihat sangat akrab. Ahok bahkan mengatakan kalau Lulung mendukung APBD 2015 agar cepat disahkan demi memperbaiki sistem Kartu Jakarta Pintar (KJP). Ahok juga mengaku rajin bersilaturahmi padanya dan menganggap mereka sudah berdamai.

Tak jarang, Ahok berkelakar minta izin kepada Lulung untuk meminjamkan mobil Lamborghini miliknya yang ia bawa saat pelantikan DPRD baru. Itulah hubungan benci tapi rindu antara kedua tokoh Jakarta yang berbeda pendapat dan berseteru, tapi tetap menjalin hubungan yang harmonis sesama manusia di luar hubungan kerja.

Para Pembelot di Pilkada DKI

Jelang Pilkada DKI putaran kedua, memang banyak dihiasi tentang kasus pembelotan partai maupun kader partai dalam memberikan dukungan, terutama bila para kader tersebut tidak merasa cocok dengan pilihan yang ditentukan partainya. Para kader ini seakan tidak takut untuk menyatakan ketidaksetujuannya, bahkan ada juga yang memutuskan untuk hengkang.

Salah satu yang juga membelot dari partainya adalah Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto. Walau ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, namun Titiek menolak untuk mendukung Ahok-Djarot, seperti pilihan dukungan partainya. Putri mantan presiden Soeharto ini, tidak merasa bersalah dan melanggar aturan partai, sebab dukungan untuk Anies-Sandi ini murni inisiatif pribadi tanpa membawa atribut partai. Pembelot yang tak asing lagi, adalah Ruhut Sitompul. Sejak awal, mantan kader Golkar ini sudah mendukung Ahok-Djarot.

Padahal, saat itu Demokrat sudah mencalonkan Agus Harimurti Yudhoyono- Sylviana Murni. Selain Ruhut, Hayono Isman yang menjabat sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat, juga memutuskan mendukung Ahok-Djarot. Mereka yakin kalau Ahok akan memenangi pertarungan di Pilkada putaran kedua ini.

Bukan kali ini saja, Lulung mendukung lawan politik Ahok. Namun dengan kekuatan dan kekuasaannya, Lulung akan dengan mudah bertahan dalam permainan politik di DKI Jakarta. Biar bagaimanapun, Lulung besar di lingkungan para jawara dan juga para preman di Jakarta — maksud preman di sini, Lulung merupakan pemimpin organisasi massa yang memiliki massa dan memiliki hubungan dekat dengan elit politik.

Latar belakang kehidupan Lulung yang berangkat dari bawah, memperlihatkan kalau dirinya memiliki kegigihan yang kuat. Friedrich Nietszche pernah mengklasifikasikan perilaku Lulung ini sebagai Übermensch, yaitu cara manusia memberikan nilai pada dirinya sendiri tanpa berpaling dari dunia dan menengok ke seberang dunia.

Sama halnya dengan Lulung yang suka menciptakan konflik, perilaku Übermensch juga biasanya mempergunakan konflik agar merasa tertantang, serta dapat mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki secara maksimal. Seorang Übermensch membutuhkan kebebasan dan hasrat ingin berkuasa, karena yang menjadi ukuran keberhasilannya adalah perasaan akan bertambahnya kekuasaan.

Kuatnya jaringan dan pengaruh Lulung di DKI Jakarta, membuat pemecatan dirinya tidak memiliki dampak dan arti apapun. Terlebih internal partai sendiri tengah mengalami dualisme — sehingga keputusan pemecatan itu hanya dianggap angin lalu saja oleh Lulung. Jangan-jangan, keputusan itu malah akan menjadi bumerang bagi kubu Djan Faridz. Sebab, sepertinya mudah saja bagi Lulung untuk melolong mencari partai yang baru. (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

[dropcap size=big]M[/dropcap]asih banyak praktik maladministrasi oleh pejabat publik yang tidak terekspos selama ini. Selain itu, masih banyak warga yang belum memahami kemana mengadukan masalah dalam pelayanan publik, padahal lembaga untuk itu, yakni Ombudsman, sudah lama dibentuk.

Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Lely Pelitasari Soebekty, mengemukakan di Jakarta, Minggu (11/3/2017), bisa jadi warga tidak tahu ke mana harus melapor. Oleh karena itu, Ombudsman melakukan sosialisasi agar masyarakat mengetahui ada tempat untuk mengadukan pelayanan yang tidak memuaskan.

Diantaranya, membuka layanan call center 137, lewat sosial media,

melalui nomor 082137373737 dan email pengaduan@ombudsman.go.id

Ia menyebutkan, jumlah pengaduan masyarakat meningkat setiap tahun. Pada 2015, laporan yang masuk ke Ombudsman sebanyak 6.800, sedang  pada 2016 meningkat jadi 10.000. Tugas ORI, memeriksa laporan sesuai tahapan. Ini memungkinkan Ombudsman bisa melakukan mediasi dan ajudikasi. Setelah itu, memberikan rekomendasi.

Mengenai apa saja yang diadukan masyarakat ke Ombudsman, selama ini, Lely mengatakan, sebagian besar menyangkut pelayanan. Misalnya, pelayanan yang molor dan tertunda dalam waktu lama. Itu menyangkut berbagai instansi, di antaranya, pertanahan, perizinan, dan pemerintah daerah.

Kasus Jualan di Sekolah

Dilihat dari jumlah yang melapor ke Ombudsman, sebenarnya keberadaan lembaga ini sudah dikenal secara luas oleh masyarakat. Selain itu, beberapa masalah yang hangat dibicarakan masyarakat pernah juga ditangani oleh Ombudsman.

Di antaranya, Ombudsman Sumatera Utara menerima laporan dari para orangtua murid, mulai tingkat SD sampai SMA, tentang masih banyaknya praktik pungutan liar oleh pengurus sekolah. Begitu juga dengan penjualan seragam sekolah, buku, dan bahan ajar lain, yang membuat para orangtua siswa terpaksa mematuhinya.

Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sumut, Abyadi Siregar, pernah mengatakan, masalah keluhan orangtua siswa ini ditangani mengingat  sudah ada aturan yang melarang praktik pemungutan uang seperti itu. Hal itu diatur dalam Pasal 181 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan serta Pasal 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Memberikan penjelasan, Selasa (21/2), Abyadi mengatakan, Ombudsman Sumut meminta dinas pendidikan provinsi, kabupaten dan kota untuk menyosialisasikan larangan tersebut.

“Sekolah dilarang jualan. Jangan buat para orang tua murid bingunglah. Padahal gara-gara ini, sudah banyak pihak sekolah berurusan dengan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Belum lama ini, ORI juga menerima laporan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta terkait reklamasi Pulau C dan D. Menurut Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan ORI, Dominikus Dalu, laporan tersebut pasti ditindaklanjuti.

Berbicara di kantornya, Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/3), Dominikus mengatakan, untuk menindaklanjuti laporan ini beberapa dokumen   harus dilengkapi dan kemudian diverifikasi. Kalau dokumen sudah lengkap, ORI akan melakukan investigasi dan memeriksa di lapangan. Ombudsman akan meminta klarifikasi dari sejumlah pihak, termasuk Pemprov DKI, DPRD, dan kementerian yang terkait masalah reklamasi.

Masih terkait dengan reklamasi, Dominikus mengatakan, pada 2016, Ombudsman pernah turun ke lapangan dan menampung pengaduan mengenai masalah tersebut. Nah, dengan laporan baru ini, Ombudsman akan menginvestigasi apakah ada maladministrasi  atau tidak. Untuk menentukan itu dibutuhkan klarifikasi dari berbagai pihak.

Terkait reklamasi itu, Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta melaporkan Pemprov DKI ke Ombudsman menyangkut izin lingkungan dan tata ruang Pulau C dan D di Teluk Jakarta. Reklamasi di dua pulau itu dianggap melanggar sejumlah aturan.

Yang terbaru, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar meminta Ombudsman RI turun tangan untuk menyelidiki dampak dari kasus korupsi proyek e-KTP.

Kontras berpendapat, kasus e-KTP bukan hanya menimbulkan kerugian negara, tetapi juga  sebagian masyarakat menghadapi kesulitan untuk memperoleh fasilitas pelayanan publik karena terkendala tidak memiliki e-KTP.

Menurut Haris Azhar, dampak dari lamanya warga mendapatkan e-KTP dan buruknya masalah e-KTP itu banyak. Ombudsman  adalah bagian pemantauan pelayanan publik. Buruk di mana saja, ya perlu dicek.

Selain menyangkut pelayanan publik, kasus korupsi e-KTP juga mengganggu kelancaran Pilkada Serentak 2017, yang berlangsung 15 Februari lalu. Masalahnya, banyak warga yang akhirnya tidak bisa menggunakan hak pilihnya, karena tidak memiliki e-KTP.

Seharusnya Ombudsman membuka akses bagi warga yang merasa terdampak kasus korupsi e-KTP untuk melapor. Ombudsman diharapkan membuka pos pengaduan, dalam artian “jemput bola”.

Ombudsman Republik Indonesia, sebelumnya bernama Komisi Ombudsman Nasional, adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diadakan oleh negara/pemerintahan, termasuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan hukum milik negara, serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 9 September 2008.

Ombudsman bertugas, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik; memeriksa subtansi laporan; menindaklanjuti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman; melakukan investigasi atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Kemudian, melakukan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga negara atau lembaga pemerintahan lainnya serta lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja, mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh undang-undang.

Kepentingan Masyarakat

Sebagai lembaga negara, yang memantau pelayanan publik dan memeriksa maladministrasi, aktivitas Ombudsman bermuara pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, kita sependapat sosialisasi tugas dan fungsi pokok Ombudsman perlu lebih digencarkan.

Terkait dengan itu, inilah saatnya Ombudsman menunjukkan keberadaannya dengan melaksanakan salah satu tugasnya, yakni melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Itu berarti tidak hanya menunggu masuknya laporan, tapi juga “mencari laporan” supaya pelayanan publik, yang menjadi tugas utama berbagai instansi, sesuai dengan harapan masyarakat.

Melaksanakan pelayanan terdepan dengan “jemput bola”, seperti disarankan Koordinator Kontras, akan membuat Ombudsman lebih bergaung sebagai pengawal pelayanan publik. Makin banyak lembaga dan organisasi yang aktif menyoroti pelayanan publik, akan semakin baik. Lebih baik juga makin sering ORI diberitakan media massa, karena sukses menjalankan tugasnya. (Berbagai sumber/E19)