PinterPolitik.com

Pandemi Covid-19 emang bikin hidup banyak orang jadi susah. Pendapatan menurun, di-PHK dari perusahaan tempat bekerja, beberapa orang jadi nggak bisa ketemu orang tua karena takut potensi menularkan virus, dan lain sebagainya.

Intinya, level stres yang disebabkan oleh Covid-19 sudah sangat-sangat parah.

Sementara, pada saat yang sama masyarakat justru disuguhi oleh tingkah para pembuat kebijakan, baik di level eksekutif maupun legislatif, yang bikin banyak orang menepuk dada atau bahkan mengumpat. Well, UU Cipta Kerja adalah salah satu contohnya.

Sayangnya, persoalan soal tingkah pejabat, terutama di tingkat legislatif ini jadi keterusan. Yang terbaru, anggota DPRD DKI Jakarta mengajukan permohonan kenaikan pendapatan. Nggak tanggung-tanggung, satu orang bisa dapat Rp 8,38 miliar per tahun. Iyess, nggak salah baca cuy, jumlahnya segede itu.

Kalau dihitung bersih pendapatan per bulannya, satu anggota akan mendapatkan Rp 173 juta. Jumlah itu naik dari Rp 129 juta per bulan pada tahun 2020.

Hmm, apa nggak melihat kondisi sekarang ini ya bahwa masyarakat lagi kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup, sementara DPRD malah minta kenaikan pendapatan? Nggak heran, banyak juga yang menuduh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan “main mata” dengan DPRD, soalnya dua kubu ini kan yang bakal membahas anggaran daerah.

Benar atau tidaknya konteks main mata itu, yang jelas kalau bicara politik anggaran, selalu ada trade off atau kompromi yang terjadi. Misalnya, ketika eksekutif mengusulkan pos anggaran B, legislatif akan bilang bahwa usulan itu akan disetujui jika pos anggaran C yang mereka usulkan juga disetujui oleh pemerintah. Tarik menarik dan tawar menawar lah istilahnya.

Tapi, bisa jadi sebaliknya juga, bahwa kasus ini jadi jalan saling jebak antara Anies dan DPRD. Soalnya, udah pasti publik akan mencium gelagat kenaikan anggaran ini dan suatu saat akan menjadi masalah tersendiri.

Dengan demikian, serangan publik kepada DPRD akan menjadi trade off lagi buat Anies untuk menggolkan apa yang ia inginkan. Semacam kalkulasi politik lah.

Bicara soal trade off dan saling jebak ini, jadi keingat bagian kisah dari film Batman yang judulnya The Dark Knight, khususnya di bagian tentang kompromi antara Joker dengan Lau – dua tokoh yang menjadi musuh Batman.

Awalnya mereka bersepakat untuk mengamankan uang milik para gangster di Gotham. Eh, ujung-ujungnya si Joker malah “mengkhianati” kesepakatan, dan malah membakar semua uang tersebut, termasuk juga Lau ikutan dibakar bersama uang itu.

Hmm, semoga ending Pak Anies dan DPR nggak saling jebak dan merugikan satu sama lain. Terutama, jangan sampai merugikan rakyat. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Jelang tutup tahun penyerapan anggaran DKI masih dibawah target, Gubernur sebut tengah seimbangkan pendapatan dan pengeluaran. Serapan Anggaran APBD 2019 (pe 22 Desembar 2019) Target : Rp 77,85 trilun dan terealisasi : 77,03%

Komisi A DPRD DKI Jakarta usul naikkan dana parpol dalam APBD. Akan naik sebesar 100% dari Rp 13 miliar menjadi Rp 27 miliar, hal tersebut didasarkan pada PP No. 1/2018, dianggap dapat majukan demokrasi.

 PinterPolitik.com

Belom selesai polemik anggaran janggal di APBD DKI Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kembali jadi berita setelah ia mengeluarkan perintah untuk nyopot atap jembatan penyebrangan orang (JPO) Sudirman.

Anies menganggap ini langkah yang pas untuk meningkatkan potensi wisata fotografi di jembatan tersebut. Menurutnya, spot JPO Sudirman memang pas karena memiliki pemandangan yang menakjubkan, apalagi di malam hari.

Sekilas memang tidak ada yang aneh dari perintah ini, kecuali iklim yang tak bersahabat. Indonesia ini kan memasuki musin hujan. Percuma juga atap JPO dicopot buat selfie kalo hujan. Orang malah males lewat situ, sudah tak bisa selfie, kehujanan pula karena sudah tak beratap.

View this post on Instagram

Anies tanggapi soal polemik Lem Aibon. Simak artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 31, 2019 at 3:55am PDT

Belum lagi jika tak hujan, panas mentari di negara beriklim tropis itu jahanam sekali. Ketiadaan atap itu dibanding meningkatkan estetika lebih tepatnya menyiksa. Beberapa pejalan kaki yang memakai JPO Sudirman pun mengeluhkan bahwa tanpa atap, mereka tersiksa karena kepanasan di siang hari.

Kalo dibandingin sama Jepang dan Hong Kong ya jelas ga bisa lah. Wong mereka iklimnya beda dengan Indonesia. Pada negara beriklim tropis, curah hujan turun dengan lebih deras dan kadang sulit diprediksikan. Tentunya tak bisa disamakan dengan negara empat musim yang iklim dan cuacanya beda drastis.

Pak Anies nih hobi banget ngikutin tren. Tren pun tentunya harus mengikuti kondisi negara sendiri. Lagian kan orang-orang yang kerja di SCBD, itu hobi banget jalan kaki karena tempatnya yang nyaman dan megah. Kalo atap JPO-nya dicopot justru mengurangi kenyamanan dong pak.

Bisa dibilang ini mah plot twist. Niat nyopot atap buat meningkatkan nilai estetika malah mengurangi fungsi kenyamanan. Tapi ini udah sering banget ga sih Pak Anies kayak gini.

Contoh yang penanaman Gabion buat gantiin Bambu Getah-Getih itu makan dana ratusan juta dan memang diperuntukkan untuk ngurangin polusi di pusat kota. Namun, nanem Gabion di tengah kota yang cuma sepetak melawan akumulasi polusi yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor yang masif mungkin gak akan seimbang.

Melihat kondisi itu, Pak Anies ini mungkin aja “buka tutup lubang” deh. Yang harusnya ditutup itu JPO Sudirman dan yang dibuka itu proses penanggaran di DKI Jakarta. Kan kita jadi gak tahu kalau ada anggaran semacam lem Aibon sebesar 82,8 miliar Rupiah.

Pak Anies kan sepertinya ngikutin tren selfie dalam urusan pembukaan atap JPO. Padahal, ada tren lain yaitu transparansi anggaran yang harusnya bisa dilakukan oleh Pak Anies. Semoga sang gubernur bisa ngikutin tren yang tepat ya dalam membuat kebijakan biar gak salah langkah. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Kasihan Anies Baswedan. Sebagai mantan Mendikbud yang berbudi pekerti luhur dan pandai menjaga lisan agaknya sekarang beliau kewalahan. Tentunya ini mengenai masalah dana APBD yang menimbulkan kontroversi. Pasalnya, tiap tahun Pemprov mengunggah rancangan APBD, tapi sampai detik ini APBD 2020 pun tak bisa diakses.

Agaknya investigasi ala selebtweet Politisi PSI, William Aditya Sarana menambah beban pikiran Pak Anies. Berkat cuitan William tersebut, publik pun ramai mempertanyakan transparansi dana APBD dan kenapa bisa ada anggaran sebesar 82,8 miliar Rupiah untuk lem Aibon?

Apa Pemprov bermaksud meningkatkan daya kreativitas seni anak SD dengan stok lem Aibon? Entahlah. Jajaran Anies pun berkelit kalo mereka salah input data. Tak lupa Anies pun menyalahkan sistem e-budgeting warisan Jokowi–Ahok itu, menurutnya sistem itu harus segera di-upgrade.

View this post on Instagram

Kementerian PPN/Bappenas dipegang oleh menteri baru. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 24, 2019 at 2:49am PDT

Menanggapi hal ini, para mantan Gubernur DKI Jakarta pun angkat bicara meramaikan suasana. Mulai dari Bang Yos (Sutiyoso) yang mengaku kaget kok lem bisa segitu anggarannya. Bapak aja kaget, apalagi saya yang gak pernah berurusan sama anggaran.

Belum lagi Ahok yang join dan nyindir Anies over smart. Menurutnya sistem peninggalan beliau dengan Pak Jokowi sudah bagus. Jajarannya Pak Anies aja kinerjanya tidak baik. Pak Djarot pun menimpali kalo salah input data bukan sitem yang salah tapi pegawai yang input. Meminjam tweet Budiman Sudjatmiko “Salah ketik itu Typo; salah input data APBD itu Tipu.”

Nah, di tengah berbagai polemik tersebut, Pak Anies punya pernyataan tersendiri nih terkait dengan anggaran DKI Jakarta ini. Kalau kata mantan Rektor Universitas Paramadina itu, pihaknya belum mengunggah anggaran KUA PPAS 2020 karena tak ingin timbulkan keramaian.

Loh, bukannya tujuannya diunggah itu biar anggaran bisa dikritisi ramai-ramai kalau ada kesalahan? Kok ini malah tak ingin timbulkan keramaian? Apa Pak Anies ini semacam introvert yang gak suka dengan keramaian?

Yang jadi masalah sebenarnya adalah, politisi dan pembuat kebijakan ini memang kadang perlu dibikin ramai dulu kalau ada suatu kejanggalan. Kalau gak dibikin ramai, kadang kejanggalan itu dibiarkan begitu aja karena dirasa aman.

Coba lihat rancangan anggaran DKI, gak mungkin gak ramai sih, orang lem Aibon aja anggarannya gede banget. Lumayan buat modal bikin pabrik sendiri. Apa jadinya kalau kemarin gak dibikin ramai?

Ada baiknya Pak Anies segera bebenah APBD yang bentukannya kayak Gotham City. Mungkin iya Bapak gak suka keramaian, tapi jangan sampai menghindari partisipasi dan kritik masyarakat. Sekarang nasi sudah menjadi bubur, coba APBD segera dibenahi dan segera dipublikasikan ke situs resmi. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Kritik terhadap rancangan APBD DKI Jakarta terus berdatangan. Kali ini, kritik datang dari pemain lama, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) atau sebenarnya ingin dipanggil BTP. Pak Ahok ini mengomparasikan e-budgeting di zamannya dengan zaman Anies. Menurut BTP ni, di zamannya e-budgeting udah bagus karena bisa mengetahui detail anggaran seperti pulpen, kertas bahkan lem.

Sistem yang Ahok terapkan itu bisa dilacak dari awal dan gak bisa asal masukin. Sistem tersebut pun bisa tahu ketika ada orang yang menaikkan anggaran (mark up). Jadi kalo ada oknum bandel langsung bisa ketauan.

Pak Ahok pun bingung dengan definisi kepintaran karena Anies dinilai over smart. Over smart itu gimana ya pak? Sudah di luar level jenius kah?

View this post on Instagram

Menteri boleh merangkap jabatan parpol. Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 23, 2019 at 6:00am PDT

Gubernur Anies Baswedan memang menyalahkan sistem Pemprov. Menurutnya, algoritma pada smart system e-budgeting masih perlu dibenahi untuk mendeteksi kejanggalan pada anggaran yang tidak masuk akal. Eh, tapi Pak Anies sempet bilang bahwa sistem memang digital tapi masih mengandalkan manual di bagian pengecekan.

Tak lupa Anies pun membalas Ahok, dengan mengatakan kalo sistem Pemprov DKI Jakarta yang sekarang merupakan warisan dari zaman Jokowi-Ahok.

Ini kok malah lempar-lemparan kesalahan sih? Bukannya benerin kejanggalan yang ada dan meningkatkan transparansi.

Djarot Saiful Hidayat pun ikutan join dengan bilang kalo terjadi salah penginputan, yang harus dievaluasi ya yang input. Berarti karyawan Pak Anies sendiri lah. Ya masa anggaran buat lem sampe 82,8 miliar. Anak SD bisa teler karena kebanyakan ngelem.  Belum lagi anggaran soal pulpen. Emang kalo anggaran salah input dan sampe bocor emang mau dilem atau disumpel pulpen?

Sementara Pak Anies lagi bebenah, Pak Ahok idealnya menahan dari menyombongkan diri dengan bilang sistem di zamannya sudah bagus. Yang namanya teknologi kan terus berkembang. Mungkin memang sudah saatnya sistem di-upgrade selain pegawai Pemprov DKI Jakarta yang dievaluasi.

Apa sebenarnya ini sinyal mau nyalon lagi? Ya udah pak, temenin Pak Anies dulu aja sana daripada berantem mulu, kan kursi DKI-2 masih kosong. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.