Malaysia sukses gelar KTT ASEAN ke-47 dengan sorotan dunia. Apakah duet Prabowo–Anwar akan jadi penentu arah baru Asia Tenggara?

PinterPolitik.com

“Kalau dulu ada Soeharto dan Lee Kuan Yew, maka kini ada Prabowo dan Anwar.”

Cupin masih ingat betul bagaimana media internasional ramai menyoroti Kuala Lumpur pada akhir Oktober 2025. Selama tiga hari, dari 26 hingga 28 Oktober, Malaysia menjadi pusat perhatian Asia Tenggara lewat penyelenggaraan KTT ASEAN ke-47.

Bagi Perdana Menteri Anwar Ibrahim, momen itu bukan sekadar rutinitas diplomasi. Ia menjadikannya panggung besar untuk menunjukkan bahwa Malaysia sanggup berdiri sejajar dengan negara-negara besar dunia. Dengan hadirnya pemimpin dari Amerika Serikat hingga perwakilan BRICS, Anwar berhasil memantapkan reputasinya sebagai pemimpin regional yang pandai memainkan keseimbangan.

“Lihat tuh, Cupin,” kata seorang temannya. “Anwar nggak cuma bicara soal ekonomi, tapi juga soal martabat ASEAN di mata dunia.” Cupin mengangguk, karena itulah inti dari diplomasi baru yang ingin ditunjukkan Anwar: tegas tapi terbuka.

KTT itu juga menjadi simbol kedekatan dua tokoh yang kini memimpin Asia Tenggara—Anwar di Malaysia dan Prabowo Subianto di Indonesia. Keduanya memegang tongkat estafet baru setelah era Jokowi dan Mahathir, membawa semangat kerja sama yang lebih terstruktur. Dalam pandangan banyak analis, duet ini mencerminkan wajah ASEAN masa depan: berdaulat, strategis, dan tangguh menghadapi arus global.

Cupin melihat bahwa pola ini bukan muncul tiba-tiba. Dalam sejarahnya, kepemimpinan ASEAN memang selalu bergantung pada hubungan antara dua negara besar: Indonesia dan Malaysia. Di masa lalu, peran itu dimainkan oleh Soeharto dan Lee Kuan Yew—dua figur yang tak hanya membangun negara masing-masing tetapi juga pondasi ASEAN. Kini, publik mulai bertanya-tanya: apakah Prabowo dan Anwar bisa mengulang pola yang sama?

Keberhasilan KTT Kuala Lumpur 2025 menunjukkan bahwa setidaknya, arah ke sana sudah mulai terbentuk. Kolaborasi mereka menggabungkan pengalaman militer dan politik, keberanian dan kecerdasan. Prabowo tampil sebagai pemimpin dengan visi strategis, sementara Anwar berperan sebagai negosiator yang menonjolkan keseimbangan dan empati.

Namun, Cupin jadi penasaran. Apakah kerja sama ini semulus kelihatannya? Apakah Prabowo dan Anwar benar-benar bisa menjadi duet sekuat Soeharto dan Lee Kuan Yew dulu? Atau justru ada sisi lain yang belum terungkap di balik senyum diplomasi mereka?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Dari Soeharto–LKY ke Prabowo–Anwar

Cupin membuka catatan lama tentang sejarah ASEAN, lalu menemukan nama Thakur Phanit dari Pennsylvania State University yang menulis disertasi berjudul “Regional Integration Attempts in Southeast Asia: A Study of ASEAN’s Problems and Progress.” Dalam karyanya yang kemudian diterbitkan dengan judul “ASEAN’s First Decade,” Phanit menggambarkan bagaimana Soeharto dan Lee Kuan Yew membangun ASEAN di atas tiga pilar: keamanan, ekonomi, dan sosial-budaya.

Keduanya bukan sekadar pemimpin nasional, tetapi arsitek regional. Soeharto mengedepankan stabilitas politik dan keamanan, sementara Lee menanamkan semangat efisiensi ekonomi dan modernisasi. Bagi Cupin, kombinasi ini seperti dua roda sepeda yang harus berputar bersama agar ASEAN tak oleng.

Lalu Cupin menemukan satu kajian menarik dari Barry Desker yang diterbitkan oleh Rajaratnam School of International Studies (RSIS) berjudul “Lee Kuan Yew and Suharto: How Mutual Trust Fostered Bilateral Ties.” Di sana dijelaskan bahwa hubungan personal antara keduanya—dibangun dari saling percaya dan komunikasi rutin—adalah kunci yang membuat ASEAN stabil meski kadang berbeda pandangan. “Mereka bisa berdebat keras, tapi selesai di meja makan,” tulis Desker menggambarkan dinamika kedua tokoh itu.

Cupin membayangkan pola itu muncul lagi di era sekarang. Menurut Bintang Corvi Diphda dalam artikelnya di Modern Diplomacy berjudul “Indonesia and Malaysia: An Emerging Magnitude for ASEAN Leadership?”, Prabowo dan Anwar tengah menapaki jalan yang sama. Keduanya sadar bahwa dunia telah berubah—tetapi pentingnya sinergi Indonesia dan Malaysia tetap sama seperti masa Soeharto dan Lee.

Prabowo, dengan latar belakang militer dan reputasi nasionalisnya, membawa pesan tentang kedaulatan dan ketahanan kawasan. Anwar, dengan pengalaman politik lintas ideologi, memperkuat citra ASEAN yang inklusif dan progresif. Kolaborasi mereka seolah menjembatani dua arus besar: keamanan dan keterbukaan.

Cupin merenung: inilah wajah baru ASEAN yang sedang dibangun dari dua arah. Di satu sisi, stabilitas yang menjadi ciri khas Indonesia. Di sisi lain, diplomasi cerdas yang menjadi kekuatan Malaysia. Bila digabung, keduanya menciptakan keseimbangan yang membuat kawasan ini relevan di tengah perebutan pengaruh antara Amerika Serikat dan China.

Namun, Cupin tak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah hubungan ini benar-benar bebas dari gesekan, seperti yang digambarkan para analis? Bagaimana jika visi mereka tentang masa depan ASEAN ternyata berbeda arah seperti yang dulu dialami Soeharto dan Lee?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Di Balik Harmoni…

Cupin kemudian membuka dokumen lama dari RSIS yang juga menyinggung hubungan Soeharto dan Lee. Di balik kisah sukses ASEAN, ternyata hubungan keduanya tidak selalu seindah yang tampak. Dalam laporan RSIS itu dijelaskan bahwa Soeharto cenderung proteksionis, sementara Lee mendorong liberalisasi ekonomi. Keduanya sering berdebat soal bagaimana ASEAN harus menanggapi tekanan global dari Amerika Serikat maupun Jepang.

Namun yang menarik, perbedaan itu tidak membuat hubungan mereka retak. Mereka mempraktikkan mutual respect—saling menghormati—sehingga perbedaan visi justru melahirkan inovasi kebijakan. Cupin menyadari bahwa ASEAN tidak lahir dari keseragaman, melainkan dari kemampuan untuk menegosiasikan perbedaan.

Kini, Prabowo dan Anwar menghadapi situasi yang serupa. Keduanya sama-sama berpengaruh, namun berbeda dalam gaya dan prioritas. Prabowo melihat ASEAN dari lensa keamanan dan kedaulatan nasional, sementara Anwar menekankan dialog, pemerataan, dan reformasi sosial-ekonomi. Dalam banyak forum, Prabowo bicara tentang pertahanan maritim dan ketahanan pangan. Sementara Anwar berbicara soal solidaritas ekonomi dan transformasi digital kawasan.

Cupin membaca analisis lain dari Modern Diplomacy yang menyoroti ketegangan konstruktif antara dua gaya kepemimpinan ini. Tulisan itu menyebut bahwa “kompetisi sehat antara Jakarta dan Kuala Lumpur justru dapat memperkuat kapasitas kolektif ASEAN.” Bagi Cupin, pernyataan ini menarik karena mengubah cara pandang lama: bahwa perbedaan tidak selalu berarti ancaman, tapi bisa jadi motor kemajuan.

Sejarah menunjukkan, bahkan Soeharto dan Lee pun pernah bersitegang. Mereka berselisih soal batas laut, kebijakan tenaga kerja, hingga pengaruh militer di politik domestik. Namun, mereka tahu kapan harus berhenti berdebat demi menjaga citra ASEAN. Cupin berpikir, mungkin Prabowo dan Anwar juga memahami prinsip itu.

Kedua pemimpin ini memegang kunci penting untuk masa depan kawasan. Prabowo membawa semangat “stabilitas dan kemandirian” Indonesia, sedangkan Anwar menyalakan obor “keterbukaan dan solidaritas” Malaysia. Dua arah ini berbeda, tapi justru saling mengisi. Tanpa stabilitas, keterbukaan bisa rapuh. Tanpa solidaritas, kemandirian bisa berubah jadi isolasi.

Cupin pun menarik kesimpulan bahwa pola kepemimpinan ASEAN kini kembali pada keseimbangan klasik: kerja sama dan kompetisi berjalan bersamaan. Seperti Soeharto dan Lee, Prabowo dan Anwar bukan pasangan tanpa perbedaan, melainkan mitra dalam dinamika. Hubungan yang kuat bukan berarti tanpa gesekan—justru gesekan itu yang menjaga ASEAN tetap relevan di dunia yang terus berubah.

Cupin menutup catatannya dengan satu refleksi. “Dunia mungkin berubah, tapi formula kepemimpinan Asia Tenggara tetap sama: keseimbangan antara kekuasaan dan kebijaksanaan.” Ia lalu menatap peta Asia di mejanya dan bergumam, “Kalau dulu ada Soeharto dan Lee Kuan Yew, maka kini ada Prabowo dan Anwar.” (A43)

PinterPolitik.com

“Dalam politik tidak ada masa untuk kita rasa letih atau kecewa sehingga matlamat perjuangan itu tercapai.” – Anwar Ibrahim, Perdana Menteri ke-10 Malaysia

“Lho, kok namanya diganti?” tanya Cupin sambil memelototi peta maritim. Nama yang selama ini dikenal sebagai Ambalat kini resmi disebut Laut Sulawesi oleh Malaysia.

Ambalat adalah blok laut strategis di Laut Sulawesi yang sejak lama diperebutkan Indonesia dan Malaysia, khususnya Blok ND6 dan ND7. Langkah mengganti nama ini bukan sekadar kosmetik, melainkan memiliki makna politik yang dalam.

Kementerian Luar Negeri Malaysia beralasan bahwa “Ambalat” adalah istilah buatan Indonesia yang menguatkan klaim Jakarta. Mereka meminta semua warga dan pejabat Malaysia memakai istilah Laut Sulawesi, sesuai peta maritim Malaysia 1979 dan putusan Mahkamah Internasional tahun 2002 tentang Sipadan–Ligitan yang memenangkan pihak Malaysia.

Bagi Indonesia, Ambalat bukan sekadar titik di peta. Ia adalah simbol kedaulatan sekaligus sumber daya yang kaya, dan penggantian nama itu dinilai sebagai bentuk klaim sepihak yang perlu dilawan.

Ketegangan pun kembali mencuat. Dari diplomasi meja bundar hingga sorotan publik, isu nomenklatur ini mempertebal aroma persaingan dua negara bertetangga.

Cupin mengerutkan dahi sambil bertanya mengapa perubahan nama ini memicu reaksi keras. Apakah sebenarnya yang diperebutkan lebih dari sekadar nama di peta, dan apakah faktor ekonomi menjadi alasan yang membuat Ambalat begitu penting?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ekonomi Politik di Ambalat?

Cupin kembali membuka catatan dan mulai memahami bahwa perebutan wilayah ini bukan hanya soal kedaulatan, tetapi juga soal sumber daya. Ambalat memiliki cadangan minyak dan gas yang cukup besar untuk membuatnya menjadi incaran dua negara.

Namun, jika dibandingkan dengan blok Rokan di Sumatera atau Mahakam di Kalimantan Timur, nilainya relatif kecil. Bahkan Blok Cepu di Jawa Timur jauh lebih produktif dan menguntungkan bagi Indonesia, seperti yang pernah diuraikan dalam Jurnal Hukum Internasional terbitan 2024.

Walau nilainya tidak sebesar blok migas lainnya, keberadaan Ambalat tetap signifikan dalam peta geopolitik kawasan. Di dunia politik internasional, wilayah kecil sekalipun dapat menjadi simbol besar kedaulatan.

Penulis dan pengamat hubungan internasional, James Ligunjang, dalam tulisannya Understanding the Ambalat Dispute between Malaysia and Indonesia and the Path to Resolution menjelaskan bahwa sengketa ini menyentuh tiga hal utama: kedaulatan, hak atas sumber daya, dan hukum maritim internasional. Itulah sebabnya pembahasan opsi joint development sering muncul di meja negosiasi.

Pemerintah kedua negara pernah mencoba memadukan kepentingan melalui rencana pengembangan bersama. Namun, selama klaim kedaulatan belum tuntas, semua rencana itu masih berhenti pada tahap wacana.

Tulisan di Jurnal Hukum Internasional juga menyebut bahwa sengketa Ambalat punya dimensi politik domestik. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, isu ini bahkan digunakan untuk mengalihkan sebagian tekanan politik dalam negeri. Politik luar negeri kadang memang menjadi cermin dinamika dalam negeri.

Cupin lalu bertanya-tanya apakah pola serupa bisa terjadi di Malaysia seperti yang pernah terjadi di Indonesia. Bagaimana seorang pemimpin seperti Anwar Ibrahim mengatur langkahnya untuk mengubah sengketa ini menjadi alat politik yang menguntungkan?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Awas Siasat Anwar Ibrahim?

Cupin membaca berita terbaru tentang situasi politik di Malaysia. Perdana Menteri Anwar Ibrahim sedang menghadapi tekanan politik domestik yang besar, dan isu Ambalat muncul sebagai instrumen strategis untuk memperkuat posisinya.

Oposisi menuntut sikap keras terhadap Indonesia terkait kedaulatan. Anwar memilih langkah yang seimbang: mempertahankan klaim, namun tetap menjaga hubungan bilateral yang baik.

Dalam beberapa pernyataannya, Anwar menegaskan komitmen untuk mempertahankan Sabah dan wilayah terkait. Meski begitu, ia membuka peluang kerja sama ekonomi melalui opsi joint development, sebuah pendekatan yang juga pernah disinggung James Ligunjang dalam analisisnya.

Pertemuan Anwar dengan Presiden Prabowo Subianto pada Juni 2025 menjadi momen penting. Kedua pemimpin mencapai kesepakatan prinsip untuk mempercepat kerja sama ekonomi di wilayah Ambalat, meskipun klaim kedaulatan masih terus dibicarakan. Pandangan dari Jurnal Hukum Internasional menunjukkan bahwa kombinasi diplomasi ekonomi dan isu kedaulatan memang sering menjadi strategi efektif di kawasan ini.

Bagi Anwar, strategi ini bukan hanya soal mempertahankan wilayah, tetapi juga mempertahankan kepercayaan rakyatnya. Sengketa Ambalat pada akhirnya menjadi panggung di mana kedaulatan dan citra kepemimpinan diuji sekaligus dipertontonkan. (A43)

Hmm, apakah ini akibat Trump Effect? 

Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim bertemu kembali di Kuala Lumpur, Malaysia, pada 27 Januari 2025. Mungkinkah Prabowo dan Anwar kini sedang ‘bersaing’ satu sama lain?

PinterPolitik.com

“What we’ve come through, you know we’re dangerous, Marabahaya! Essential! We’re on a revolution. Let’s come together now” – Project E.A.R., “Marabahaya” (2009)

Nina duduk di ruang tamunya yang sederhana, ditemani secangkir kopi panas dan tumpukan koran pagi. Matanya tertuju pada salah satu artikel yang cukup menarik perhatiannya: berita pertemuan antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim pada Senin, 27 Januari 2025. 

Artikel itu menyebutkan bahwa pertemuan ini adalah yang ketiga dalam enam bulan terakhir. Namun, yang membuat Nina tersentak bukanlah frekuensi pertemuan itu, melainkan analisis yang dia baca beberapa hari sebelumnya di Nikkei Asia. 

Tulisan Norman Goh pada 21 Januari 2025 menyebutkan adanya semacam “kompetisi” terselubung antara Prabowo dan Anwar. Keduanya disebut memiliki ambisi besar untuk menjadikan negara masing-masing sebagai pemain kunci di panggung internasional. Dengan mengutip sejumlah pakar, Norman bahkan menulis bahwa persaingan ini dapat menjadi ancaman bagi kesatuan ASEAN, terutama dalam menghadapi tekanan dari Tiongkok dan perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump yang baru terpilih.

Bukannya langsung setuju dengan pendapat para pakar yang dikutip dalam artikel itu, Nina justru memutar otaknya. Sambil menyeruput kopinya, ia bertanya-tanya, “Apakah benar ambisi Prabowo dan Anwar akan membawa dampak negatif bagi ASEAN? Mengapa tidak melihatnya sebagai peluang untuk memperkuat posisi ASEAN secara kolektif di tengah ketegangan geopolitik global?”

Ia bertanya lebih jauh: jika benar ada kompetisi, apakah itu selalu berarti perpecahan? Bukankah mungkin saja ambisi mereka justru menjadi dorongan untuk memperkuat kerja sama kawasan? Dengan dua pemimpin yang ambisius, bukankah ASEAN bisa menemukan cara baru untuk beradaptasi dan menjadi lebih relevan? 

Dalam benaknya, Nina menyimpan pertanyaan yang lebih besar, “Bagaimana nasib ASEAN ke depannya? Apakah ini awal dari kebangkitan atau justru keruntuhan solidaritas kawasan?”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Cerita Prabowo dan Anwar Ibrahim

Bagi Nina, kehadiran Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim sebagai pemimpin Indonesia dan Malaysia justru menghadirkan peluang yang unik. Di tengah dunia yang semakin terpolarisasi akibat pengaruh Tiongkok yang intrusif dan kebijakan Donald Trump yang sering tidak terduga, kedekatan personal antara kedua pemimpin ini bisa menjadi katalis untuk memperkuat hubungan bilateral dan, lebih luas lagi, kerja sama di ASEAN.

Prabowo memiliki hubungan historis yang erat dengan Malaysia. Ia pernah tinggal di sana selama beberapa waktu dan bahkan mengakui bahwa setiap kunjungannya ke Malaysia terasa seperti pulang kampung. Hal ini mencerminkan hubungan emosional yang dapat memengaruhi diplomasi dengan cara yang lebih cair dan penuh pengertian. 

Sementara itu, Anwar Ibrahim memiliki banyak kawan di Indonesia. Ketika ia menghadapi cobaan berat dalam bentuk kasus hukum yang mengguncang karier politiknya, Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) adalah salah satu tokoh Indonesia yang berdiri mendukungnya secara moral. Kedekatan ini, yang telah terjalin jauh sebelum keduanya menjadi pemimpin, menciptakan fondasi yang kokoh untuk membangun hubungan strategis yang lebih dalam.

Dalam bukunya, Soft Power: The Means To Success In World Politics, Joseph Nye Jr. menjelaskan bahwa hubungan personal dan nilai-nilai bersama dapat menjadi elemen penting dalam memengaruhi dinamika politik global. 

Nina berpikir bahwa kedekatan antara Prabowo dan Anwar adalah contoh nyata dari soft power yang bisa dimanfaatkan oleh kedua negara untuk menciptakan aliansi yang lebih kuat di tengah tantangan geopolitik. Dengan latar belakang budaya dan sejarah yang serupa, Indonesia dan Malaysia memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak integrasi ASEAN yang lebih solid.

Namun, Nina tetap bertanya-tanya. Mengapa kedekatan ini menjadi penting, bahkan secara strategis dan geopolitik? Bagaimana hubungan personal ini dapat mengubah dinamika regional? Apakah ini cukup untuk meredam perpecahan di ASEAN atau justru memicu perubahan yang lebih besar?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Trump-Xi Ketar-ketir?

Nina merenungkan lebih jauh, membayangkan bagaimana harmoni antara Indonesia dan Malaysia di bawah kepemimpinan Prabowo dan Anwar dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan kekuatan di kawasan. Dalam buku The Tragedy of Great Power Politics karya John J. Mearsheimer, konsep balancing dijelaskan sebagai upaya negara-negara untuk mengimbangi pengaruh kekuatan besar yang mencoba mendominasi. 

Bagi Nina, jika Indonesia dan Malaysia dapat bergerak seirama, mereka berpotensi menjadi kekuatan penyeimbang di tengah kompetisi geopolitik antara AS di bawah Donald Trump dan Tiongkok di bawah Xi Jinping.

Sebagai middle powers, Indonesia dan Malaysia memiliki posisi strategis yang unik. Keduanya tidak memiliki ambisi untuk menjadi kekuatan global seperti AS atau Tiongkok, tetapi cukup kuat untuk memimpin kawasan Asia Tenggara. 

Prinsip ASEAN Centrality, yang menempatkan ASEAN sebagai pusat pengambilan keputusan di kawasan, hanya akan bisa diterapkan jika negara-negara utama di ASEAN, seperti Indonesia dan Malaysia, memperkuat kerja sama mereka. 

Dalam konteks Laut China Selatan (LCS), hal ini menjadi semakin krusial. Dengan posisi geografis yang strategis dan kemampuan diplomasi yang tangguh, kedua negara dapat mengarahkan ASEAN untuk menjaga stabilitas di kawasan sekaligus melindungi kedaulatan mereka dari upaya dominasi eksternal.

Nina berpikir, jika Indonesia dan Malaysia dapat mengintegrasikan kekuatan mereka—baik melalui kerja sama diplomasi maupun aliansi strategis—ASEAN akan memiliki otoritas lebih besar di kawasan mereka sendiri. Alih-alih tunduk pada kepentingan Tiongkok atau AS, ASEAN dapat menentukan narasi mereka sendiri di LCS dan isu-isu regional lainnya. Bukan begitu? (A43)

Inikah para pemimpin yang akan mengguncang dunia pada tahun 2025? 

#pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikinternasional #straittimes #influencialleaders #prabowosubianto #anwaribrahim #donaldtrump #vladimirputin #xijinping #politik

Selamat bergabung para pemimpin dunia, Pak Prabowo

Sejumlah pemimpin dunia memberi ucapan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumi Raka yang pada Minggu kemarin (20/10/2024) resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia 2024-2029.

Dari apresiasi para pemimpin dunia ini, diketahui terdapat momen menarik. Sebagai contoh, perwakilan dari Rusia, yakni Wakil Pertama Perdana Menteri Rusia, Denis Manturov diketahui datang paling pertama dalam acara pelantikan. Kedua, tidak lama setelah dilantik, Xi Jinping, Presiden Tiongkok, disebut langsung menelpon Prabowo untuk memberi selamat.

Tampaknya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bosan-bosannya melakukan blusukan. Bukan hanya di Indonesia, Jokowi beberapa waktu lalu melakukan blusukan di Pasar Chow Kit, Kuala Lumpur, Malaysia.

Dengan didampingi Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim, Jokowi menyapa para pedagang yang sebagian besar adalah warga Indonesia. Banyak dari mereka berharap hubungan Indonesia-Malaysia makin erat.

Blusukan ini merupakan rangkaian kunjungan Jokowi ke Malaysia. Dalam pertemuannya dengan Anwar, Jokowi membahas sejumlah isu – mulai dari penentuan batas teritorial Laut Sulawesi dan Selat Malaka, perjanjian lintas batas, perjanjian perdagangan lintas batas, hingga perlindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

PinterPolitik.com

“Cewek pun enggak ada di sini. Kalau ada, saya tidak akan mengaku untuk menjaga keharmonisan. Kalau ada pun diam-diam ya. Hehe” – Anwar Ibrahim, Perdana Menteri (PM) ke-10 Malaysia

Hayoo, huruf apa yang sering merasa kedinginan? Apa hayo jawabannya? Apa lagi kalau bukan huruf B? Kan, huruf B urutan abjadnya berada di antara huruf A dan C – alias AC yang merupakan singkatan dari istilah air conditioner (pendingin ruangan).

Mungkin, sebagian besar dari kita pasti menilai kalau pertanyaan tebak-tebakan di atas merupakan lelucon (jokes) receh ala bapak-bapak. Namun, tanpa kita sadari, kerecehan semacam ini juga memiliki penikmatnya sendiri – khususnya juga di kalangan bapak-bapak.

Siapa lagi kalau bukan para pejabat dan politisi kita yang mayoritas memang bapak-bapak? Hmm, kapan nih kita bisa punya representasi yang sama buat perempuan di dunia politik? Sungguh sebuah pekerjaan rumah (PR) yang sulit untuk diselesaikan nih.

Ya, terlepas dari tugas yang sulit dituntaskan itu, bapak-bapak penikmat jokes receh ini salah satunya adalah bapak-bapak yang kini menjadi pemimpin negara tetangga, yakni Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim. 

Nggak percaya kalau jokes-nya ala jokes receh bapak-bapak? Baca aja tuh kutipan di awal tulisan. Terkesan agak patriarkis bukan? Hehe.

Tapi, kita nggak mau bahas itu dulu di sini. Hal yang juga menarik untuk dibahas adalah bagaimana jokes yang digunakan – meski jokes receh – justru bisa menjadi penentu dalam dunia diplomasi dan negosiasi. 

Mengacu pada tulisan John Morreall yang berjudul “Humour and the Conduct of Politics” dalam buku Beyond a Joke: The Limits of Humour, para politisi bisa saja menggunakan humor sebagai instrumen politik. Lelucon-lelucon semacam ini bisa disebut sebagai instrumental humour (humor instrumental).

Bukan nggak mungkin, inilah yang tengah dilakukan oleh Anwar ketika melakukan kunjungan kenegaraan pertamanya ke luar negeri, yakni ke Indonesia dan bertemu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Pasalnya, Pak Anwar ini nggak hanya guyon soal punya cewek atau nggak di Indonesia, tapi juga soal pasang-surat kehidupan dan protokoler.

Mungkin, cara macam ini mirip dengan apa yang Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) saat dulu masih menjabat. Gus Dur dalam diplomasinya kerap guyon dengan banyak pemimpin negara lain.

Bisa jadi, ini adalah cara diplomasi yang juga digunakan oleh Pak Anwar. Dalam Hubungan Internasional, ini biasa disebut sebagai diplomasi personal.

Ya, gimana pun, tanpa kita sadari, jokes bapak-bapak ala Anwar ini juga penting ya. Siapa tahu, kan, suatu hari nanti jokes bapak-bapak dalam diplomasi malah yang menyelamatkan dunia dari konflik di masa depan? Ya nggak tuh, Pak Zelensky dan Pak Putin? Hehe. (A43)

Yang Di-Pertuan Agong Malaysia Abdullah akhirnya melantik Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri (PM) Malaysia setelah deadlock politik yang cukup panjang antara Koalisi Pakatan Harapan yang dipimpin Anwar dan Koalisi Perikatan Nasional yang dipimpin oleh Muhyiddin Yassin di Dewan Rakyat.

Anwar Ibrahim sendiri bukanlah orang baru dalam kancah perpolitikan Malaysia. Memulai karier politiknya dengan cemerlang di United Malays National Organization (UMNO) pada awal dekade 1980-an, Anwar harus menghadapi sejumlah kasus hukum setelah dipecat dari pemerintahan Mahathir Mohamad pada tahun 1998.

Namun, pada tahun 2018, Anwar kembali bergabung dengan Mahathir dan memenangkan pemilihan umum (Pemilu). Pada tahun 2022, koalisinya, Pakatan Harapan, memenangkan kursi terbanyak sebanyak 82 kursi dari 222 kursi di Dewan Rakyat.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Presiden Jokowi merupakan kepala negara yang pertama kali mengucapkan selamat atas pelantikannya. Jokowi menyampaikan selamat melalui telepon yang sempat diabadikan melalui video dan diunggah ke sosial media Anwar dan menganggap Malaysia sebagai sahabat sejati Indonesia. Anwar juga berharap agar hubungan bilateral antara negara itu semakin kuat.