PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]ak leluasanya Kepolisian untuk menindak para teroris, bermuara pada lambatnya kinerja DPR dan Pemerintah dalam membahas revisi Undang – Undang Anti Terorisme.

Seperti sebuah akuarium besar, Kepolisian tahu mana ikan yang ganas, tapi tak ada kuasa dan wewenang untuk menangkapnya.

Kalaupun bisa ditangkap, paling lama bisa ditahan tujuh hari, kalau tak memungkinkan mau tak mau dengan berat hati harus dilepas.

Coba dong berkaca ke Prancis, masa penahanannya bisa sampai 4 tahun, jadi tuntas sudah tuh pasti kalau ada indikasi sebagai teroris.

Bongkar terorisme sampai ke akarnya, bukan cuma retorika aja tapi riil dilakukan dan diaminkan oleh aturan hukum.

Keluh kesah ini, mau tak mau menyeret dan mengarah kepada DPR yang katanya lambat untuk membahas revisi Undang – Undang Anti Terorisme. Dalam kurun waktu yang hampir dua tahun, kok ga selesai – selesai sih?

Apa kiranya yang menjadi kendala? Weeeiittss, kabarnya sih Pemerintah meminta penundaan pembahasan, ehmmm, terus apalagi hah apalagi? Katanya sih DPR kesulitan mendefinisikan terorisme.

Lahhhh, 31 anggota DPR yang terlibat di Pansus ngapain aja coba, ahh syudahlah, masa definisi aja susah. Kalau mau jadi Pansus itu harus menguasai masalahnya dong, masa mandeg gara – gara definisi doang sih, hadeuuuhh.

Coba cari referensi dari berbagai literatur atau cari riset atau bikin riset tentang terorisme, baru serius mau jadi Pansus.

Masa mau jadi Pansus ga ngerti persoalannya? Nebeng doang gitu? Uppss, jadi anggota DPR aja nebeng, nebeng hidup sejahtera, weleeeeh weleeeh.

Makanya, tak main – main kalau mau jadi Pansus, apalagi Pansus yang membahas revisi UU Anti Terorisme.

Makanya, tak aneh kalau mantan Kepala BNPT menyindir keras anggota Pansus, katanya ada yang tak paham terorisme.

Waduh, kalau Pansusnya ga ngerti, mau jadi apa coba aturan itu? Hadeehh, ngeri banget asal – asalan. Tudingan itu rasanya serius deh, soalnya Anysaad Mbai itu yang memulai aturan hukum tentang Terorisme.

Makanya, ekonom asal Inggris, Josiah Charles Stamp mengatakan, mengelak dari tanggung jawab itu mudah, tapi kita tidak bisa menghindar dari akibat perbuatan itu.

Wahai para anggota Pansus, kalau tak mengerti jangan dipaksakan. Coba pikirkan bagaimana akibat dari aturan hukum yang dibahas oleh orang tak paham? Berantakan!

Weeeitsss, jangan marah, kalau Pansus yang paham ga usah marah, uppss, ini kan untuk yang tidak paham, weleeeh weleeeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]adan Intelijen Negara (BIN) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) jadi sasaran kritik pedas karena dinilai kecolongan, tak bisa mendeteksi secara dini pergerakan terorisme.

Bahkan, Surya Paloh Ketua Umum Partai NasDem yang biasanya cenderung mendukung Pemerintah kali ini justru mengkritik paling keras.

Surya Paloh menyatakan BIN dan BNPT itu bukan cuma kecolongan, tapi lalai melakukan upaya preventif menjegal tindakan kejahatan kemanusiaan, weleeeh weleeeh.

Hadeuuuh, tak mengapa lah wajar saja kalau kritik itu dilayangkan kepada lembaga negara yang seharusnya memiliki kinerja yang maksimal.

Tapi apakah benar intelijen kita lemah dan lalai? Ehmmm, perlu diuji deh, tapi kayaknya engga juga deh.

Lah kan itu kata Kapolri lho, para teroris itu mampu menghindari deteksi intelijen. Berarti intelijen kita kalah canggih dong kalau merujuk ke pernyataan Kapolri? Skeptis ah weleeeh weleeh.

Weeeiittss, tapi jangan cepat mengambil kesimpulan. Walaupun ada yang kritik BIN dan BNPT lemah, tapi bukan berarti lembaga yang dikritik itu sepenuhnya lemah kan? Nah loh? Bisa saja jadi komoditas politik, bisa aja kan?

Tapi pertanyaannya emang ada yang tahu gimana kerjanya intelijen? Weleeeh weleeeh, intelijen selalu bekerja dalam diam.

Jadi apa maknanya sewaktu Kapolri mengakui, dengan sikapnya yang merendah, kalau teroris mampu menghindari deteksi intelijen dan mampu menghindari komunikasi.

Tapi kalau dilihat dari sudut pandang lain, sebenernya ada makna lain yang sedang dipamerkan oleh Kapolri. Ternyata BIN, BNPT, bersama Kepolisian lebih maju dibandingkan teroris.

Kalau teroris berhasil keluar dari deteksi intelijen, berarti tiga lembaga itu dinilai lebih sukses karena dengan mudah membaca pola baru pergerakan terorisme yang lain, ehmmm.

Waduh, kalau begitu Kapolri merendah untuk meninggi dong, ehmm, bisa jadi begitu. Masa iya lembaga negara atau badan khusus yang menangani terorisme itu kecolongan sama teroris? Ahh syudaahlah, ga mungkin banget.

Taktik Kapolri memang canggih ya, di sisi lain merendah untuk meninggi, tapi malah bikin teroris itu kecolongan sehingga pergerakannya terbaca. Makanya kalau kata Isaac Newton, Taktik adalah seni menambah poin tanpa menambah musuh.

Masih yakin kalau intelijen kita lemah? Ahhh masa sih? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR, Fadli Zon tak terhindarkan menjadi bulan – bulanan kritik akibat lambannya kinerja DPR dalam membahas revisi Undang – Undang Anti Terorisme.

Tapi kata Fadli Zon, justru yang menunda pembahasan itu Pemerintah, meminta satu bulan. Fadli bilang aneh kalau Pemerintah menyalahkan DPR yang lambat, ehmmm. Yang bener yang mana nih?

Weeeiittss, yang jelas ini adalah produk hukum bersama antara Pemerintah dan DPR, jadi kalau salah satu tidak pro aktif pasti akan mandeg.

Nah, di sisi lainnya, Fadli Zon diserang para politikus lain karena cuitannya yang seolah mengkonotasikan peristiwa terorisme sebagai hasil dari kelemahan pemimpin.

Para pendukung Pemerintah langsung kebakaran jenggot mendengar kritik Fadli Zon, waduh ini merupakan serangan yang sangat terang – terangan katanya. Apakah Fadli Zon itu menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas politik?

7. Terorisme biasanya bkembang di negara yg lemah pemimpinnya, mudah diintervensi, byk kemiskinan n ketimpangan dan ketidakadilan yg nyata.

— Fadli Zon (@fadlizon) May 13, 2018

Bisa iya, bisa juga tidak. Kalau ya, mungkin saja karena Fadli memanfaatkan momentum ini untuk menyerang Pemerintah menggunakan frame oposisi. Pemerintah gagal lah, pemimpinnya lemah lah, atau apapun itu.

Tapi cukup banyak yang menyayangkan, karena ini kan peristiwa kejahatan kemanusiaan tapi malah didomplengi kepentingan politik, ehmmm. Itu kemungkinan pertama.

Nah kalau kemungkinan keduanya, bisa juga Fadli tidak menjadikan aksi terorisme sebagai komoditas politik. Apa argumentasinya?

Tugasnya sebagai Wakil Ketua DPR, tentu dibebankan tugas mengawasi kinerja Pemerintahan. Sebutlah tentang peristiwa aksi terorisme itu. Fadli mengatakan bagaimana kinerja BIN dan BNPT untuk mendeteksi secara dini pergerakan terorisme?

BIN – BNPT kecolongan? Kemana intelijen kita? Tujuan Fadli semisal ingin agar Pemerintah bisa menangkal terorisme. Masa terjadi berturut – turut tapi tak ada upaya preventif? Nah loh, kalau begini siapa yang kinerjanya gagal?

Artinya, segala sesuatu bisa dijadikan komoditas politik. Tapi yang jelas, makna sesungguhnya dari kritik ataupun pesan itu apakah bisa memperbaiki keadaan atau tidak? Ehmmm.

Jadi ada dua kemungkinan, Fadli yang dinilai menggoreng isu dan Pemerintah jadi korbannya. Ataukah Fadli yang dikorbankan akibat isu yang digoreng Pemerintah? Ehmm, dua mata pisau, weeleeeh weleeh.

Nah solusinya, Pemerintah membenahi kinerja BNPT dan BIN. Sementara, DPR bersama Pemerintah menyegerakan RUU Terorisme. Selesaikan?

Makanya kalau kata Rupert Murdoch, simak dulu kritik yang disampaikan, siapa tahu bisa membuat Anda lebih besar.

Maukah menyimak dulu kritik, tanpa menunjukkan pribadi yang alergi kritik? Weleeeh weleeh. (Z19)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ari berbagai aksi terorisme yang terjadi di Mako Brimob, Surabaya dan Sidoarjo, ternyata menumbuhkan keberanian kolektif masyarakat untuk bersama – sama memerangi terorisme. Maka dari itu muncullah tagar #KamiTidakTakut.

Bahkan sempat ada narasi, “tak ada sejengkalpun tempat untuk teroris di bumi pertiwi”. Artinya, terorisme sudah menjadi musuh bersama bagi seluruh masyarakat, karena telah melakukan kejahatan kemanusiaan.

Namun ternyata, aksi terorisme itu malah memunculkan narasi baru untuk menggulingkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal ini bukanlah hasil isapan jempol belaka, tapi diakibatkan kinerja DPR yang lamban melakukan pembahasan revisi Undang – Undang Anti Terorisme.

Sudah lamban, malah diperpanjang lagi masa pembahasannya. Sebenernya kemaren kemana aja sih? Hadeuuuh, ini kan hal serius, jadi DPR sebaiknya jangan malah menunjukkan ketidakseriusannya melakukan pembahasn revisi UU Anti Terorisme.

Sudah hampir dua tahun pembahasan tak selesai – selesai. Kali ini peristiwa terorisme sudah terjadi, dan aparat penegak hukum masih terbentur UU. Nah loh gimana itu?

Alhasil, Presiden Jokowi mengancam kalau pembahasan revisi UU Anti Terorisme ini ga selesai maksimal Juni, maka Presiden akan mengeluarkan Perppu.

Kinerja DPR jadi sorotan karena “melambai” begini dan ditambah dengan peristiwa terorisme yang terjadi berulang – ulang belakangan ini, mau tak mau DPR kena narasi penggulingan, namun bukan penggulingan paksa, tapi penggulingan konstitusional.

Jadi, DPR ga usah ngambek dan jadi sumbu pendek kalau mau digulingkan, kan digulingkan secara konstitusional. Weeeiitts, emang gimana deh? DPR harus siap – siap lengser ya, weleeeh weleeeh.

Karena nasib revisi UU Anti Terorisme masih belum disahkan, akhirnya Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) menegaskan akan melakukan penggulingan konstitusional DPR melalui tagar #GantiDPR2019.

Kenapa penggulingan konstitusional, kan 2019 emang mau diganti? Dan tagar ini tak ada masalah juga kan? Samalah seperti #2019GantiPresiden, ehmmm.

Makanya, seorang Negarawan Amerika Serikat Alexander Hamilton pernah mengatakan, kekuasaan atas kebutuhan seseorang adalah kekuasaan atas kehendaknya.

Jadi kalau para wakil rakyat melihat UU Anti Terorisme seperti UU MD3 yang bisa menguatkannya, mungkin baru akan cepat dibahasnya. DPR butuh, baru DPR berkehendak, weleeeh weleeh. (Z19)