PinterPolitik.com

Gengs, memang ya kalau namanya tokoh mau dibagaimanakan tetap saja punya pengaruh. Coba kalian lihat film yang realistis tentang pahlawan super. Maksudnya, pahlawan super yang benar-benar bisa dipraktikkan dalam kehidupan, bukan pahlawan super buatan yang bisa menghancurkan besi sekali sentuh.

Misal, film Gabbar is Back yang sempat menarik hasrat tontonan mimin terhadap film action Asia. Dalam film itu, Gabbar yang diperankan oleh Akshay Kumar muncul sebagai tokoh yang punya dua karakter sekaligus: dicintai pun dibenci.

Ia dicinta oleh mahasiswa-mahasiswanya yang tergabung ke dalam sindikat gerakan anti-koruptor. Sedang ia dibenci, bahkan sangat ditakuti, oleh para pejabat serta kolega mereka yang terjebak pada permainan korupsi, kolusi dan nepotisme.

Gak tanggung-tanggung, cuy, Gabbar kalau mau menghukum koruptor, pasti mencari semua dokumen bukti tindak korupsinya dulu. Barulah Gabbar menculik dan menggantung koruptor di tiang dekat keramaian dengan berkalungkan semua data bukti hasil korupsinya.

Ya, namanya juga manusia, Gabbar pun berpikir bahwa tindakannya salah karena menghentikan korupsi dengan cara membunuh. Hingga akhirnya ia memutuskan menyerahkan diri ke polisi yang bertahun-tahun dikadali.

Yang menarik adalah pada saat Gabbar mau dibawa ke tahanan. Mobil polisi yang membawanya dihadang oleh ribuan mahasiswa yang menggelar demo menuntut pembebasan Gabbar karena ia orang baik dan benar serta musuh bagi para koruptor.

Ketika Gabbar keluar dari mobil untuk menenangkan massa, di situlah ia benar-benar membuktikan bahwa penjara tidak selalu berlaku bagi penjahat saja, melainkan juga orang benar yang terpaksa mengalah.

Sama halnya dengan Gabbar, kayaknya Indonesia punya sosok seperti itu. Salah satunya ya Pak Antasari Azhar, mantan Kejaksaan Agung sekaligus Ketua KPK. Terbaru nih, dalam pemecahan kasus Djoko Tjandra, Bareskrim meminta Pak Antasari supaya mau menjadi justice collaborator (JC) karena salah satu orang yang paham sama kasus Djoko Tjandra ya Pak Antasari.

Lha wong pada tahun 1999-2000-an, dia merupakan jaksa yang getol terlibat dalam tuntutan-tuntutan atas kasus di Bank Bali, di mana si Djoko Tjandra ini terseret. Bahkan, langkah awal menjadi JC, Pak Antasari secara cermat menanyakan hal yang luput dari pengamatan publik, yakni soal nasib uang sitaan sebesar 546 miliar.

Kerennya, semua itu disampaikan secara datar tapi menohok begini, “Kepada semua pihak yang peduli pada kasus ini dan pemberantasan korupsi di saat ini dan masa depan, saya secara pribadi mempertanyakan itu, apakah itu sudah dieksekusi atau belum?” Behh, ngeri gak tuh?

Ibaratnya nih, Pak Antasari ini seperti Ariel Noah gitu, keluarnya dari penjara masih tetap ditunggu dan dicari. Kalau Ariel ibaratnya kunci dalam dunia musik, Pak Antasari ini kunci dalam kasus korupsi.

Kalau begini, mimin jadi berdebar deh. Pasalnya, baru saja kemarin kasus Djoko Tjandra ini menyeret salah satu pejabat di internal Polri dan Kejaksaan juga. Siapa tahu dengan adanya Pak Antasari ini semakin terungkap deh para mafia kelas kakap di balik semua ini?

Secara, mimin masih inget dengan salah satu pendapat yang mengatakan bahwa dahulu saat Pak Antasari dipenjara, itu bukan semata karena kesalahan pidana, melainkan ada unsur kriminalisasi, sebab Pak Antasari garang kalau suruh ngungkap oknum-oknum, gengs.

Ya sudah, kita lihat aja, ya. Semoga Pak Antasari mampu menjadi sosok seperti kata Ariel Noah. “Hari yang cerah untuk jiwa yang sepi.” Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

 PinterPolitik.com

Lain drama Perppu KPK, lain drama Dewan Pengawas KPK. Ngomongin soal Dewan Pengawas KPK nih, tentunya berkutat di calon-calon pengisi jabatan tersebut. Nama-nama pun mulai bermunculan dan jadi pertimbangan. Dan tempat teramai buat ngomongin calon-calon Dewan Pengawas KPK, tak lain dan tak bukan adalah Twitter.

Menyambut keputusasaan mengenai Perppu KPK, pencalonan tokoh-tokoh yang disenangi publik pun menjadi pelipur lara. Netizen pun ramai-ramai menyebut nama tokoh favorit mereka masing-masing. Sebut saja Prof. Romli Atmasasmita, anggota Tim Perumus UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Muncul juga Prof. Eddy Hiariej yang terkenal keilmuannya.

Tentunya tokoh-tokoh ahli hukum akan menghiasi bursa calon Dewan Pengawas KPK. Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, Dewan Pengawas KPK memang akan lebih banyak diisi oleh ahli hukum, namun akan ada posisi untuk tokoh dari latar belakang lain.

View this post on Instagram

Mahfud MD masih ingat soal Perppu KPK? Nantikan artikel selengkapnya di pinterpolitik.com #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Oct 25, 2019 at 3:00am PDT

Nah, kesempatan ini pun dimanfaatkan netizen untuk memasukkan tokoh yang cukup kontroversial. Contoh Antasari Azhar, mantan Ketua KPK yang sempat merasakan dinginnya penjara. Walau begitu, Antasari Azhar masih disayang sama masyarakat karena dinilai gigih memberantas korupsi di Indonesia.

Ada satu nama yang tak kalah kontroversial, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok. Publik menilai pribadi Ahok walau berapi-api namun jujur dan memiliki integritas yang tinggi. Walau sempat dipenjara, rupanya Ahok tetap dipuja. Tentunya yang ngusulin itu ya pendukungnya Ahok sendiri.

Beda lagi sama yang gak suka. Menurut netizen yang kontra, Ahok bukan tokoh yang bersih-bersih amat. Walau tidak pernah terbukti korupsi, perjalanan karir politik Ahok tidaklah mulus. Contoh saja, menurut akun @PerbawaDani, Ahok punya perkara yang belum selesai seperti polemik Sumber Waras, busway dan reklamasi.

Tapi kalo Ahok beneran jadi anggota Dewan Pengawas KPK, kayaknya Jokowi bakal seneng banget. Pasalnya Pak Jokowi jadi punya kesempatan menempatkan orang kepercayaannya. Ahok itu kan salah satu tokoh yang dekat dengannya, bahkan pas dilantik aja Ahok dateng sebagai keluarga. Jadi kalo Ahok jadi Dewan Pengawas KPK, Pak Jokowi bisa punya kontrol di lembaga itu. Cuman pencalonan Ahok pasti akan kontroversial sih. Pak Jokowi siap rame lagi ga nih? Kan baru selesai huru-hara. (M52)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]H[/dropcap]ak angket KPK terus bergulir, pro dan kontra pun sedang ramai dikumandangkan dalam menyikapi permasalahan tersebut. Khusus untuk KPK, dukungan untuknya datang dari berbagai pihak. Mulai dari pakar hukum, akademisi hingga dari para seniman.

Salah satunya adalah dari Ketua Umum DPP Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Mahfud MD, di mana ia mengatakan bahwa subyek hak angket ini terbilang cacat. Karena jika berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat 3 UU nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD ( UU MD3) hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengenai siapakah pemerintah yang dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) UU MD3 tersebut, sesungguhnya telah dibatasi di penjelasan Pasal 79 ayat (3) yaitu Presiden, Wakil Presiden, menteri negara, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian. Dengan mendasarkan pada penjelasan Pasal 79 ayat (3) UU MD3, maka KPK bukanlah termasuk dalam kualifikasi Pemerintah.

Walaupun mendapat dukungan dari berbagai pihak, menurut Wapres Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK, hak angket ini janganlah langsung dianggap buruk. Ia berpedapat bahwa hak angket yang kini dijalankan DPR adalah sesuatu yang wajar, bahkan menurutnya, hak angket KPK yang awalnya digulirkan oleh Komisi III ini belum tentu melemahkan, bisa jadi malah menguatkan posisi KPK kedepannya.

Mantan Ketum Partai Golkar ini mengisyaratkan bahwa pemerintah tidak pernah setuju dengan segala upaya untuk melemahkan KPK. Akan tetapi, Melihat banyaknya serangan terhadap KPK, ia pun menilai KPK sudah waktunya di evaluasi. Terlebih usia KPK saat ini sudah memasuki usia 15 tahun.

KPK sudah cukup banyak memakan korban, mulai dari jajaran kepemimpinan hingga para pegawainya. Mulai dari kasus Antasari Azhar hingga kasus yang masih hangat diperbincangkan adalah saat ini,  yaitu kasus penyiraman air keras ke Novel Baswedan, penyidik senior KPK. Ia disiram cairan diduga air keras oleh orang tak dikenal sesusai shalat subuh di masjid di dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (11/4).

Demi evaluasi terhadap KPK ini dibutuhkan untuk mengantisipasi serangan-serangan yang kemungkinan dilakukan oleh para politisi yang terduga sebagai pelaku korupsi. Dengan adanya evaluasi secara berkala, lanjutnya, akan terlihat juga tren korupsi di Tanah Air. Sehingga, bisa mengukur keberadaan KPK juga. Dengan kata lain, jika praktik korupsi masih marak dan masif maka KPK akan tetap berjalan. Namun, jika sebaliknya maka KPK tidak lagi diperlukan.

Bagaimana Kinerja KPK?

Sudah 15 tahun KPK berdiri, itu berarti sudah banyak kasus yang ditangani oleh KPK. KPK yang lahir akibat keputusan masyarakat terkait lemahnya kinerja tiga penegak hukum di Indonesia seperti Polisi, Jaksa dan Hakim dalam memberantas kasus korupsi. Ketiga penegak hukum ini seolah tidak bisa berbuat banyak dalam memberantas korupsi, malah sepertinya para koruptor dijadikan tambang emas oleh mereka.

Dari beberapa kali pergantian kepemimpinan, KPK sempat berjaya di era kepemimpinan Antasari Azhar. Banyak koruptor yang dijebloskan ke dalam penjara, hingga akhirnya para koruptor menganggap Antasari Azhar sebagai sebuah ancaman. Maka tidak heran ada dugaaan bahwa kasus yang dialami Antasari Azhar adalah skenario besar untuk meruntuhkan KPK.

Namun selama 15 tahun ini, KPK belum dapat bekerja secara maksimal. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari KPK tersebut. Beberapa faktor di antaranya adalah,

KPK mempunya jumlah personil yang terbatas, yang belum mampu menjangkau wilayah Indonesia yang terdiri dari 33 provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota ( di tambah 5 Kota dan 1 Kabupaten Administratif di DKI Jakarta). Saat ini KPK mempunyai keterbatasan anggota, jumlah KPK kurang lebih hanya sekitar 700 orang terdiri dari unsur pimpinan, penyidik dan pegawai kesekretariatan.

Jumlah tersebut masih jauh dari kata ideal, karena bila dikomparasi dengan KPK-nya Malaysia yang mempunyai penduduk 24 juta jiwa, mereka memiliki jumlah anggota sebanyak 3000 orang. Sedangkan KPK di Indonesia dengan penduduk 240 juta jiwa atau sepuluh kali lipat dari Malaysia, anggota KPK cuma 700 orang. Dari 700 orang itu, hanya 30 persen yang melaksanakan fungsi penindakan kasus yang ditangani KPK dari Sabang sampai Merauke.

Rivalitas sesama Penegak Hukum, karena hadirnya KPK membuat sesame penegak hukum seperti polisi, hakim dan jaksa merasa wewenangnya diambil oleh KPK. Perseteruan tersebut bisa dilihat pada kasus “Cicak Buaya” Bibit-Chandra. Bahkan terkait penyiraman air keras ke penyidik KPK, Novel Baswedan disinyalir ada keterlibatan Jendral di kepolisian Indonesia.

Adanya tekanan politik, patut disadari juga bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus korupsi di Indonesia merupakan orang-orang besar yang juga mempunyai dukungan dana dan dukungan politik. Tekanan poitik berupa ancaman terhadap KPK kebanyakan muncul dari partai politik yang “nakal” yang tidak ingin anggotanya diusut oleh KPK demi terjaganya citra partai politik tersebut.

KPK Harus Berkaca Pada Hongkong

Di Asia, orang mungkin menilai lembaga anti korupsi yang sukses adalah Independent Commission Against Corruption (ICAC) Hongkong atau CPIB (Corrupt Practices Investigation Bureau) Singapura. Tapi, banyak yang bilang KPK juga sudah berada pada jalur yang benar, walaupun belum bisa dibilang sukses.

Demi memperbaiki kinerja dan kemampuan KPK dalam memberantas para koruptor di Indonesia, ada baiknya KPK mau belajar dari ICAC. Terlebih mengingat masa lalu Hongkong yang merupakan kota terkorup di dunia antara tahun 1960-an hingga 1970-an.

Pada saat itu ada tiga perbuatan korupsi yang lazim dilakukan di Hong Kong, yaitu peredaran obat terlarang, perjudian dan pelacuran. Sama seperti KPK di Indonesia, selama perjalanan ICAC di Hongkong dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi justru berbuah resistensi dan serangan balik dari pihak-pihak yang ingin menggagalkan misi pemberantasan korupsi.

Namun, ada beberapa perbedaan yang membuat ICAC menempati posisi lebih baik daripada KPK. Mulai dari segi dasar hukum, ICAC memiliki dasar hukum yang lebih efektif sehingga tidak memunculkan celah hukum dan hambatan dalam penerapannya.

Kemudian melihat rencana strategis lembaga dan penyusunan jangka panjang, ICAC memiliki kelebihan yaitu terfokus dan efisien karena setiap permasalahan dilekatkan kepada departemen yang ditentukan. Berbeda dengan KPK, di mana rencana strategis dan rencana jangka panjang KPK selalu berubah-ubah dan tidak berjalan secara berkesinambungan.

Dalam perbandingan strategi teknis, ICAC dan KPK memiliki kesamaan dalam seleksi pegawai serta dalam pengaturan pegawainya. Akan tetapi jika melihat ketentuan wilayah kasus yang sedang ditangani, akuntabilitas, pengawasan internal serta fasilitas terlihat KPK masih tertinggal dari ICAC. ICAC melakukan pekerjaannya lebih efektif karena dilakukan dnegan menjangkau seluruh wilayah yurisdiksinya serta menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Sementara KPK belum mampu melaksanakannya kerena keterbatasan tingkat keterjangkauannya.

Perbedaan demi perbedaan antara ICAC dan KPK ini pun pada akhirnya tercermin dalam survei Corruption Perception Index (CPI) yang dilakukan oleh Transparency International menempatkan Indonesia di jajaran peringkat bawah dari negara-negara terkorup se-Asia dan Hongkong berada di peringkat atas bersama negara-negara bersih lainnya seperti Singapura dan Jepang.

Berdasarkan hal tersebut maka patutlah KPK dievaluasi secara menyeluruh, seperti landasan hukum agar menjadi lebih kuat dan tanpa celah juga pembaharuan undang-undang yang harus mendukung serta mencakup keseluruhan dari kebutuhan-kebutuhan yang harus dimiliki KPK guna melakukan tugasnya memberantas korupsi.

Selain itu juga KPK harus memiliki konsistensi rencana strategi agar strategi jangka pendek seperti pembenahan sistem dan strategi jangka panjang yang berkesinambungan dengan kepengurusan periode selanjutnya tetap terjaga.

Dibutuhkan kerja keras dan dukungan semua pihak untuk kemajuan KPK. Karena jika itu semua sudah terpenuhi, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan berada di peringkat atas sebagai negara yang bebas dari korupsi seperti Hongkong, Singapura dan Jepang. (A15)

Delapan tahun bukanlah waktu yang sebentar untuk merasakan hidup di dalam penjara, begitulah yang dirasakan oleh Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar, yang menjadi seorang terpidana karena kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

PinterPolitik.com

Jakarta –Kini Antasari Azhar sudah bisa menghirup udara segar setelah dirinya mendapatkan grasi dari Presiden Joko Widodo. Namun kebebasan dirinya tetap bebas bersyarat dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Pemberian Grasi oleh Presiden Joko Widodo ini setelah mendengarkan langsung pertimbangan dari MA.

Kasus yang menyeret Antasari Azhar ini memang masih misteri, karena pemenjaraannya seakan begitu dipaksakan. Padahal adik Nasrudin Zulkarnaen sendiri, Andi Syamsudin sempat mengatakan sendiri kepada Antasari kalau ia meragukan Antasari sebagai pembunuh kakak kandungnya tersebut.

“Saat itu, ia (Andi) mengungkapkan kalau dia tidak yakin kalau saya pelakunya. Dia juga yakin ada aktor dibalik kematian kakaknya. Cuma enggak saya tanya lagi,” tutur Antasari yang sempat membuat heboh publik karena ia datang ke istana menemui Presiden Jokowi. Tidak ada yang tahu apa yang dibincangkan dan apa hasil pertemuan kedua tokoh tersebut.

Selepas hotel prodeo, sepertinya Antasari mulai memberi sinyal kalau ia akan merapat ke kubu PDI Perjuangan. Spekulasi ini terkuak saat ia terlihat hadir dalam debat Pilkada DKI Jakarta kedua di Hotel Bidakara, Jakarta pada Jumat, Januari lalu sebagai pendukung pasangan nomor urut dua yang diusung PDIP.

“Saya dukung Ahok, karena saya sudah lama tinggal di Jakarta,” kilahnya. Ketertarikan Antasari untuk bergabung dengan PDIP, ternyata  direspon positif Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Karena usai debat, Antasari terlihat keluar ruangan bersama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam dialognya bersama Antasari, Hasto mengklaim merapatnya Antasari ke PDI Perjuangan hanya tinggal mencari waktu yang tepat. “Ya nanti setelah pilkada serentak nasional Pak Antasari akan resmi bergabung dengan PDI Perjuangan,” ujar Hasto.

Sebelumnya, Antasari Azhar juga hadir pada perayaan ulang tahun ke-70 Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri di Taman Ismail Marzuki, Cikini, Jakarta. (Berbagai sumber/A15)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – Bila desas desus sebelumnya Antasari akan bergabung ke PDI Perjuangan, kini ada sumber yang mengatakan kalau dirinya pun tengah dipertimbangkan untuk masuk ke dalam kabinet Jokowi, menempati posisi di salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia.

Isu yang datang dari sumber terpercaya dan berasal dari dalam partai politik berkuasa ini menyatakan, latar belakang pengalaman dan track record yang dimiliki Antasari, diharapkan dapat membantu upaya menciptakan iklim positif penegakan hukum di Indonesia.

“Antasari sedang dipersiapkan di posisi baru oleh pemerintah. Harapannya, dengan pengalaman yang dimiliki dapat lebih mendongkrak upaya penegakan hukum di Indonesia,” kata sumber tersebut, akhir minggu lalu.

Tanpa menyebut posisi yang akan diberikan secara spesifik, sumber tersebut menyatakan kalau jabatan yang dimaksud tidak akan bertentangan dengan konstitusi. Sebab bagaimana pun juga, status Antasari yang mantan narapidana tentu akan banyak dipertanyakan masyarakat.

Antasari mendapatkan grasi dari Presiden Jokowi pada Senin, 23 Januari lalu melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang telah ditandatangani dan dikirim ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Di dalam Keppres itu isinya mengurangi hukuman Antasari sebanyak enam tahun,” kata jurubicara kepresidenan Johan Budi.

Kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang membuatnya masuk prodeo sendiri, masih dianggap janggal oleh banyak pihak. Antasari divonis bersalah dengan hukuman 18 tahun penjara pada 11 Februari 2010. Berbagai upaya seperti banding, kasasi, hingga dua kali peninjauan kembali (PK) telah dilakukan, namun kesemua itu gagal.

Permintaan grasi Antasari ke Mahkamah Agung baru diperhatikan saat Jokowi menjabat sebagai presiden, dan kini statusnya sudah bebas murni. Pada saat itu, Antasari telah menjalankan hukuman selama 7 tahun 6 bulan atau dua pertiga lebih dari masa hukumannya.

Di sampaing akan mendapatkan posisi di pemerintahan, kabarnya Antasari juga akan masuk menjadi salah satu kader di partai politik pendukung di pemerintahan. (Suara Pembaruan/R24)

Kemungkinan bergabungnya mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar ke PDI Perjuangan (PDIP) sepertinya sudah terbuka lebar. Menurut seorang sumber, kesempatan ini sudah ditawarkan ke dirinya dan tinggal menunggu jawaban saja. Kabarnya, Partai Banteng ini juga siap mengawal Antasari, apabila ia ingin membuka kembali kasusnya.

pinterpolitik.com – Kamis, 2 Februari 2017

JAKARTA – Hadirnya Antasari Azhar saat acara debat kedua calon Gubernur DKI Jakarta, ternyata menjadi “tanda” tersendiri bagi PDIP. Apalagi saat itu, ia duduk dibarisan pendukung pasangan nomor dua, Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat (Ahok-Djarot) yang diusung partai pimpinan Megawati Soekarno Putri.

Sumber tersebut mengatakan, hingga saat ini Antasari masih belum resmi bergabung dengan PDIP, setelah bebas dari tahanan berkat pemberian grasi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Partai Banteng sendiri masih terus berusaha untuk menarik dirinya agar bergabung dengan mereka.

“Saat ini, kami masih melakukan penjajakan. Tinggal tunggu waktu saja,” kata sumber tersebut pada Suara Pembaruan, di Jakarta, Rabu (1/2) malam. Apabila pendekatan ini berhasil, Antasari tetap harus melewati prosedur perekrutan yang berlaku di internal partai. “Prosesnya biasa saja, PDIP ini partai yang terbuka,” lanjutnya.

Tak hanya itu, kader-kader PDIP pun mengaku siap mengawal Antasari apabila ingin membuka kembali kasusnya. “Jika ia mau menjadi kader PDIP, kami tentu akan mendukung penuh bila ingin membuka kembali kasusnya. Sejauh partai merasa perlu untuk memberikan perlindungan dan bantuan hukum, pasti akan kami berikan,” tegasnya.

Menurutnya, bukan hal yang sulit bagi Antasari untuk bergabung dengan PDIP karena ia memiliki banyak teman di partai ini.  “Mungkin saja ia merasa lebih nyaman bila bergabung dengan kami,” katanya. Menilik dari sambutan hangat ini, sepertinya peluang bagi Antasari untuk melangkah ke PDIP hanya tinggal menunggu waktu saja. (Suara Pembaruan/R24)