anies – PinterPolitik.com

Anies dan Koleksi Pion Riyadh

A43 — Wed, 20 May 2026 23:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Anies Baswedan resmi jadi penasihat kota Riyadh. Siapa lagi yang ada di “koleksi” MBS?

Pada pertengahan Mei 2026, sebuah berita yang nyaris tak bergelombang di media mainstream Indonesia muncul dari Riyadh. Anies Baswedan resmi menjadi anggota Dewan Penasihat Komisi Kerajaan untuk Kota Riyadh atau Royal Commission for Riyadh City (RCRC), sebuah badan yang diketuai langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Bagi Cupin, berita itu awalnya terdengar seperti penghargaan biasa untuk mantan gubernur Jakarta. Ia membayangkan Anies duduk di ruang rapat mewah, membahas transportasi publik dan tata kota bersama urbanis dari seluruh dunia.

Tapi semakin Cupin menggali, semakin ia menyadari bahwa RCRC bukan dinas tata kota biasa. Badan ini mengendalikan proyek senilai ratusan miliar dolar, mulai dari Riyadh Metro hingga Green Riyadh, program reforestasi urban terbesar di dunia.

Ambisi MBS untuk Riyadh sendiri nyaris absurd: menggandakan populasi kota dari 7,5 juta menjadi 15 hingga 20 juta penduduk pada 2030. MBS pernah menyatakan bahwa “ekonomi dunia dibangun oleh kota, bukan negara.”

Cupin lalu membuka daftar nama lain yang pernah direkrut ke dalam berbagai badan penasihat Vision 2030. Ada Tony Blair, Matteo Renzi, Sam Altman, Marc Andreessen, Masayoshi Son, Neelie Kroes, dan sederet nama besar lainnya.

Daftar itu membuat Cupin terdiam sejenak. Ini bukan sekadar forum akademik tentang urban planning, melainkan jaringan yang menyatukan mantan kepala pemerintahan, raksasa teknologi, dan arsitek paling berpengaruh di dunia dalam satu orbit: orbit MBS.

Cupin mulai bertanya pada dirinya sendiri: apakah ini murni soal kompetensi urban Anies? Atau adakah pola yang lebih besar di balik kebiasaan Riyadh merekrut mantan pemimpin dari berbagai negara?

Riyadh dan Pola Koleksi Pion Global

Cupin tidak perlu mencari terlalu jauh untuk menemukan bahwa pola ini sudah didokumentasikan secara akademis. Fred Halliday, profesor hubungan internasional di London School of Economics, dalam bukunya The Middle East in International Relations mengidentifikasi bahwa negara-negara Teluk mengembangkan “jaringan patronase eksternal” yang beroperasi melalui tiga kanal: pendanaan langsung, pemberian suaka bagi pemimpin tersingkir, dan penciptaan platform institusional seperti dewan penasihat dan forum bisnis.

Peter Mandaville dan Shadi Hamid dalam riset mereka untuk Brookings Institution menyebut strategi ini sebagai transnational patronage, yaitu transfer sumber daya lintas batas negara kepada aktor politik asing demi memperoleh pengaruh. Kanal ketiga yang disebut Halliday, penciptaan platform institusional, adalah yang paling relevan untuk memahami kasus Anies di RCRC.

Kasus paling paralel adalah Matteo Renzi, mantan Perdana Menteri Italia yang direkrut sebagai anggota Board of Trustees Future Investment Initiative (FII) Institute milik Saudi. Middle East Eye melaporkan bahwa Renzi menerima gaji tahunan sekitar 80 ribu dolar AS untuk posisi itu, dan ia bahkan mewawancarai MBS di atas panggung forum “Davos di Padang Pasir” sambil masih menjadi senator aktif di Parlemen Italia.

Jurnalis investigasi Italia, Jacopo Barigazzi, menulis bahwa pekerjaan Renzi sebagai pelobi untuk Saudi “seharusnya diperlakukan sebagai masalah keamanan nasional.” The Good Lobby, organisasi transparansi Eropa, secara eksplisit mempertanyakan apakah Renzi bertindak sebagai “parlemen atau pelobi terselubung.”

Tony Blair menawarkan varian lain. Mantan Perdana Menteri Inggris ini mendirikan Tony Blair Institute for Global Change, yang menurut laporan Daily Telegraph menandatangani kesepakatan senilai 9 juta poundsterling dengan pemerintah Saudi untuk advisory Vision 2030.

Middle East Eye juga mencatat bahwa lembaga Blair terus bekerja untuk Saudi bahkan setelah pembunuhan Jamal Khashoggi pada Oktober 2018. Blair membenarkan keputusan ini dengan menyatakan bahwa “program perubahan di Saudi memiliki kepentingan positif yang sangat besar bagi kawasan dan dunia.”

Di level korporasi, Brookings Institution mendokumentasikan bahwa Vision 2030 terinspirasi langsung dari laporan McKinsey Global Institute. MBS sendiri mengakui kepada The Economist bahwa “McKinsey berpartisipasi bersama kami dalam banyak studi,” hingga para pengusaha Saudi menjuluki Kementerian Ekonomi sebagai “Kementerian McKinsey.”

Proyek NEOM, megacity senilai 500 miliar dolar, merekrut Sam Altman (OpenAI), Marc Andreessen (Andreessen Horowitz), Masayoshi Son (SoftBank), dan Norman Foster (arsitek paling berpengaruh di dunia) ke dalam dewan penasihatnya. Daftar ini membentuk apa yang oleh sosiolog Prancis Pierre Bourdieu disebut sebagai konversi modal simbolik, yaitu prestise yang diubah menjadi pengaruh.

Carnegie Endowment for International Peace dalam analisis mereka pada Desember 2024 mencatat bahwa Saudi sedang “mengganti Salafisme dalam jangkauan soft power-nya.” Instrumen pengaruh bergeser dari madrasah ke megaproject, dari ulama ke urbanis, dari kurikulum keagamaan ke konsultasi perkotaan.

Lalu bagaimana posisi Indonesia dalam peta patronase global ini? Dan apa yang membedakan kasus Anies dari Blair atau Renzi?

Pion Riyadh di Jakarta?

Dalam seluruh “koleksi” MBS, dari Blair hingga Altman, dari Renzi hingga Foster, tidak ada satu pun tokoh dari Asia Tenggara sebelum Anies. Indonesia, melalui Anies, mengisi slot yang sebelumnya kosong: negara berpenduduk Muslim terbesar, ekonomi terbesar ASEAN, dan pemilik cadangan mineral kritis.

Konteks bilateral memperkuat analisis ini. Pada Juli 2025, Saudi dan Indonesia menandatangani kesepakatan senilai 27 miliar dolar AS yang mencakup energi bersih, petrokimia, pertambangan, dan infrastruktur digital.

Kedua negara juga membentuk Supreme Coordination Council, sebuah mekanisme yang sebelumnya hanya dimiliki Saudi dalam hubungannya dengan Amerika Serikat dan Tiongkok. Pembentukan mekanisme setingkat ini adalah pernyataan geopolitik yang kuat dan tidak bisa dianggap remeh.

Penunjukan Anies di RCRC, jika dibaca bersama kesepakatan bilateral ini, menunjukkan strategi Saudi yang disebut CSIS sebagai hedging: membangun relasi tidak hanya dengan pemerintahan yang berkuasa, tetapi juga dengan tokoh yang memiliki potensi politik masa depan. Ini bukan hal baru bagi Saudi, mengingat Riyadh pernah secara simultan memelihara hubungan dengan militer Pakistan dan Nawaz Sharif yang diasingkan di Jeddah.

Fakta bahwa Anies adalah satu-satunya tokoh Asia Tenggara dalam seluruh jaringan penasihat MBS juga mengandung pesan tersendiri. Ia memberikan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh Blair, Renzi, atau Altman: legitimasi dari negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia.

Namun, ada perbedaan penting dalam cara negara-negara merespons pola ini. Di Italia, kasus Renzi memicu investigasi jurnalistik mendalam dari Domani, Corriere della Sera, hingga Reuters, termasuk pertanyaan soal kompensasi dan konflik kepentingan.

Di Inggris, kasus Blair memicu laporan kritis dari Telegraph, Times, dan Middle East Eye. Di Indonesia, pemberitaan sejauh ini sebatas “Anies diangkat jadi penasihat Riyadh,” tanpa konteks komparatif global yang memadai.

Marcel Mauss, antropolog Prancis, dalam karyanya The Gift menunjukkan bahwa dalam setiap masyarakat, pemberian tidak pernah benar-benar gratis. Setiap hadiah mengandung kewajiban: untuk menerima, untuk membalas, dan untuk terus berada dalam relasi pertukaran.

Posisi di RCRC adalah, dalam terminologi Mauss, sebuah gift yang tampak prestisius. Pertanyaannya bukan apakah Anies layak secara kompetensi, karena pengalaman Jakarta dengan MRT dan TransJakarta memang relevan bagi Riyadh yang baru meluncurkan sistem metro enam jalurnya.

Pertanyaan yang lebih penting adalah apakah Indonesia, sebagai negara, memiliki kerangka transparansi yang memadai untuk memastikan bahwa keterlibatan warganya dalam badan yang dikendalikan langsung oleh kepala negara asing tidak menciptakan dinamika yang melampaui ranah profesional. Ini bukan soal kecurigaan terhadap individu tertentu, melainkan soal kedewasaan institusional sebuah negara yang posisi tawarnya, sesungguhnya, jauh lebih besar dari yang sering disadarinya sendiri. (A43)

Anies, Ujung-ujungnya “Jawa”?

A43 — Mon, 30 Mar 2026 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Anies berbahasa Jawa krama inggil saat beli bakpia di Jogja. Strategi kultural atau sekadar pulang kampung?

PinterPolitik.com

Cupin baru saja menonton sebuah video yang beredar di media sosial. Isinya sederhana: Anies Baswedan membeli bakpia di Yogyakarta, lalu berbicara kepada penjualnya dalam bahasa Jawa krama inggil — tingkat tutur tertinggi dalam hierarki linguistik Jawa.

Bagi kebanyakan orang, itu momen nostalgia seorang putra Yogya yang pulang kampung. Bagi Cupin, itu teks politik yang perlu dibedah.

Krama inggil bukan bahasa Jawa biasa. Ia adalah tingkat tutur yang meninggikan lawan bicara dan merendahkan penuturnya sendiri — sebuah sistem linguistik yang bahkan banyak orang Jawa muda tak lagi kuasai.

Ketika seorang mantan gubernur Jakarta dan mantan capres menggunakan bahasa ini kepada pedagang kue, Cupin tahu ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Ini bukan soal bakpia.

Anies memang lahir di Kuningan, Jawa Barat, tapi seluruh masa kecil hingga kuliahnya ia habiskan di Yogyakarta — dari TK Masjid Syuhada hingga S1 di Universitas Gadjah Mada. Sehari-hari ia tumbuh bergaul menggunakan bahasa Jawa dengan teman-temannya, dan kakeknya, Abdurrahman Baswedan, menetap di Yogyakarta sejak era revolusi kemerdekaan.

Jadi, kejawaan Anies bukan kostum baru. Tapi yang baru adalah keputusannya untuk menampilkannya seterang ini di ruang publik.

Cupin mencatat pola yang lebih luas. Pada Lebaran 2026, Anies menggelar open house di pendaponya yang bergaya joglo khas Kraton Yogyakarta di Lebak Bulus, lalu bersilaturahmi ke kediaman SBY di Cikeas — langkah rekonsiliasi pasca-Pilpres 2024 yang dibaca banyak pengamat sebagai reposisi politik.

Sebelumnya, Anies juga aktif di acara-acara Muhammadiyah Yogyakarta dan ormas Gerakan Rakyat. Semuanya membentuk gambar yang koheren: Yogyakarta dan Jawa sedang dijadikan anchor identitasnya.

Pertanyaannya kemudian: apakah penggunaan budaya Jawa dalam politik Indonesia memang punya preseden yang kuat? Dan jika ya — apa yang membuat langkah Anies berbeda dari politisi-politisi sebelumnya?

Ujung Strategi, Ujung Budaya

Cupin memutuskan untuk menggali lebih dalam. Ternyata, penggunaan budaya Jawa sebagai instrumen politik bukan hal baru — ia setua republik ini sendiri.

Dalam The Religion of Java, Clifford Geertz membagi masyarakat Jawa ke dalam tiga varian kultural: abangan, santri, dan priyayi. Klasifikasi ini, meski sering dikritik karena terlalu skematis, menunjukkan satu hal fundamental — bahwa di Jawa, identitas kultural dan posisi politik selalu saling berkelindan.

Benedict Anderson melanjutkan pembacaan ini dalam Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia. Anderson menunjukkan bahwa di Jawa, kekuasaan tidak sekadar dijalankan melalui hukum atau paksaan — ia diperformakan melalui simbol, etiket, dan bahasa.

Anderson secara khusus menyoroti ketegangan antara bahasa Indonesia yang egaliter dengan budaya resmi Jawa yang hierarkis dan otoriter. Krama inggil, dalam kerangka Anderson, adalah contoh sempurna dari bahasa sebagai mediasi kekuasaan.

Cupin lalu melihat bagaimana presiden-presiden Indonesia memainkan kartu Jawa masing-masing. Soekarno membangun persona yang menggabungkan mistisisme Jawa dengan kosmopolitanisme modern — dalang agung yang berbicara kepada rakyat seolah mereka penonton wayang.

Soeharto menjadikan kejawen dan feodalisme halus sebagai fondasi kekuasaan selama 32 tahun. Jokowi menggunakan identitas Solo-nya yang lebih egaliter untuk membangun narasi wong cilik — blusukan, makan di warung, pakaian sederhana.

Setiap presiden punya satu arketipe Jawa yang dominan dan konsisten. Soekarno adalah dalang, Soeharto adalah raja, Jokowi adalah wong cilik.

Lantas, di mana posisi Anies dalam spektrum ini? Cupin menyadari bahwa di sinilah segalanya menjadi rumit.

Anies bukan hanya “bermain Jawa.” Ia juga sedang menavigasi dikotomi internal Yogyakarta itu sendiri — antara Jawa Keraton yang elitis dan Jawa Angkringan yang egaliter.

Yogyakarta hari ini adalah paradoks hidup. Kota yang melahirkan hierarki linguistik paling rumit di Asia Tenggara kini memiliki UMP terendah secara nasional — sekitar Rp2,4 juta, berbanding Rp5,7 juta di Jakarta — dan angkringan sebagai simbol egalitarianismenya.

Dengan berbicara krama inggil kepada penjual bakpia, Anies sedang menyatukan kedua Jawa itu: bahasa keraton untuk meninggikan rakyat biasa. Ini gestur yang secara semiotik sangat kuat — tapi juga sangat rentan terhadap kecurigaan.

Pertanyaan berikutnya: mengapa kecurigaan itu muncul lebih kuat terhadap Anies dibanding politisi Jawa lainnya? Dan apakah ada sesuatu yang inheren dalam biografi Anies yang membuatnya tak bisa lepas dari jebakan ini?

Ujung Paradoks, Ujung Anies?

Cupin akhirnya sampai pada inti persoalan, dan ia memutuskan untuk memberinya nama: The Baswedan Paradox.

Konsep ini terinspirasi dari apa yang disebut Amartya Sen dalam Identity and Violence: The Illusion of Singular Identity sebagai ilusi identitas tunggal — kecenderungan manusia untuk mereduksi orang lain ke dalam satu kategori identitas, padahal setiap manusia adalah persimpangan dari banyak afiliasi sekaligus.

The Baswedan Paradox adalah kondisi di mana seorang aktor politik memiliki klaim otentik atas begitu banyak identitas kultural, sehingga setiap upayanya mengekspresikan salah satu identitas itu selalu dibaca sebagai kalkulasi — justru karena ia punya terlalu banyak pilihan. Ini jebakan yang lahir bukan dari kepalsuan, melainkan dari kekayaan.

Perhatikan: Anies adalah keturunan Arab-Hadrami dari garis ayah, Sunda dari garis ibu, besar di Yogyakarta, lulusan Amerika Serikat, dan berkarier di Jakarta. Jika ia berbicara Sunda di Kuningan, itu sah — ibunya memang orang Sunda. Jika ia berbicara krama inggil di Yogyakarta, itu sah — ia memang dibesarkan di sana.

Tapi justru karena semua identitas itu genuine, tak ada satu pun yang bebas dari kecurigaan. Inilah yang membedakannya dari Jokowi, Prabowo, atau Megawati.

Erving Goffman dalam The Presentation of Self in Everyday Life menjelaskan bahwa setiap interaksi sosial adalah pertunjukan di mana individu mengelola kesan yang ingin ditampilkan. Semua politisi melakukan ini — tapi politisi dengan satu arketipe dominan lebih mudah dipercaya karena konsistensinya tak perlu dipertanyakan.

Jokowi selalu wong cilik — dari Solo hingga Istana, dari kemeja putih hingga blusukan. Prabowo selalu satria — dari seragam militer hingga gestur tegas di podium. Megawati selalu putri Soekarno — dari Bung Karno hingga PDIP, satu garis lurus.

Anies tidak punya kemewahan itu. Ia terlalu banyak — terlalu kaya secara kultural — untuk bisa direduksi ke satu arketipe tanpa kehilangan dimensi lainnya.

Kwame Anthony Appiah dalam The Ethics of Identity berargumen bahwa identitas kultural bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang terus-menerus diciptakan melalui praktik dan narasi. Dalam kerangka Appiah, apa yang dilakukan Anies di toko bakpia itu bukan kepalsuan maupun penemuan — itu adalah penciptaan aktif, sebuah tindakan memilih lapisan mana dari dirinya yang akan ditonjolkan di momen tertentu.

Masalahnya, politik elektoral Indonesia belum siap untuk kompleksitas semacam ini. Pemilih menginginkan konsistensi naratif yang sederhana — dan Anies, dengan lima identitas yang semuanya sah, adalah kebalikan dari kesederhanaan.

Mungkin inilah ironi terbesar dari politik identitas di negara semajemuk Indonesia: bukan orang yang paling tipis identitasnya yang paling rentan dituduh bermain peran, melainkan justru orang yang paling tebal. Dan Anies, dengan darah Hadrami, bahasa Sunda, aksen Jogja, gelar Amerika, dan pendopo Jawa di Jakarta, adalah personifikasi sempurna dari paradoks itu.

Pada akhirnya, Cupin menutup catatannya dengan satu kesimpulan yang ia rasa paling jujur: pertanyaan “apakah Anies semakin menjadi Jawa” mungkin sejak awal adalah pertanyaan yang keliru. Pertanyaan yang lebih tepat — dan lebih adil untuk negara yang identitasnya sendiri selalu berlapis, cair, dan tak pernah tunggal — adalah apakah Indonesia sudah cukup dewasa untuk menerima bahwa seorang pemimpinnya bisa menjadi banyak hal sekaligus, tanpa satu pun di antaranya harus dianggap palsu. (A43)

Senyum yang Menyimpan Samudra

Wim Tangkilisan — Tue, 24 Mar 2026 02:51:29 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

KATA PEMRED #7
PinterPolitik.com

Sejarah tidak mencatat semua luka. Tapi ia tidak pernah benar-benar melupakannya.

Kemarin, di open house Pak SBY, saya menyaksikan sesuatu yang lebih banyak berbicara dalam diamnya daripada dalam kata-kata yang terucap. Dari podium, AHY — putra Presiden ke-6, Menko Infrastruktur, Ketua Umum Demokrat — menyapa Anies Baswedan dengan hangat. Sebagai sahabat. Anies duduk di baris terdepan, di sebelah Yenny Wahid dan satu baris dengan Emil Salim. Tenang. Senyumnya manis.

Saya ingin kita berhenti sejenak di sini. Bukan untuk mengagumi ketenangan Anies — tapi untuk bertanya dengan jujur: di antara dua orang yang berdiri di ruangan itu, siapakah yang sesungguhnya menunjukkan kebesaran jiwa? AHY, yang memilih menyapa dengan hangat seseorang yang pernah membuat partainya terluka dalam di depan seluruh Indonesia — atau Anies, yang duduk tenang menerima sapaan itu?

Kebesaran hati di ruangan itu kemarin adalah milik AHY. Bukan milik Anies. Dan kita perlu jujur tentang itu sebelum membaca lebih jauh.

I. LUKA YANG TIDAK BOLEH DILUPAKAN

Pramoedya pernah menulis bahwa bangsa yang melupakan sejarahnya adalah bangsa yang sedang bersiap untuk mengulanginya. Kita tidak boleh melupakan September 2023.

Demokrat telah berada dalam Koalisi Perubahan bersama Anies. AHY telah disebut-sebut sebagai kandidat kuat cawapres. Kepercayaan dibangun, pembicaraan berjalan, dan ada janji-janji yang terucap maupun tidak terucap di antara para pemimpin koalisi. Lalu, pada 1 September 2023, Anies dan Nasdem mengumumkan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres — di Surabaya, tanpa sepengetahuan Demokrat. Tanpa pemberitahuan. Tanpa konsultasi. Meja terbanting di rapat Tim 8. SBY dan AHY baru mengetahuinya dari layar televisi, seperti jutaan orang Indonesia lainnya.

Ini bukan luka dua pihak yang sama-sama merasa dirugikan. Ini adalah satu pihak yang memilih, secara sadar dan terencana, untuk tidak menghormati mitranya sendiri pada momen yang paling menentukan. Dan Anies adalah figur yang selama ini paling sering berbicara tentang etika berpolitik, tentang cara berpolitik yang beradab, tentang pentingnya kepercayaan sebagai fondasi demokrasi.

Yang hadir kemarin di open house Pak SBY adalah orang yang sama. Senyumnya masih manis. Pertanyaannya: apakah kehadirannya itu tulus — atau ini adalah kalkulasi seorang politisi yang membutuhkan kembali legitimasi dari basis massa Demokrat menjelang 2029?

II. POPULISME NARATIF: SENJATA YANG BERBAHAYA

Ada satu hal tentang Anies Baswedan yang tidak bisa kita abaikan: ia sangat pandai bercerita tentang dirinya sendiri.

Ia doktor ilmu politik dari Northern Illinois University. Pemegang beasiswa Fulbright. Mantan rektor termuda di Indonesia. Ia lahir dari perpustakaan, dari dunia ide, dari tradisi intelektual yang serius. Dan justru dari sanalah bahayanya bermula. Karena seseorang yang tahu cara membingkai gagasan — yang tahu bahwa narasi adalah kekuasaan — adalah seseorang yang bisa membuat kalkulasi terlihat seperti idealisme, dan ambiguitas terlihat seperti kebijaksanaan.

Pilgub DKI 2017 tidak bisa dipisahkan dari Drama 212. Anies memenangkan Jakarta dengan menunggangi gelombang yang sarat politisasi identitas — gelombang yang meninggalkan luka polarisasi di ibu kota yang belum sepenuhnya sembuh hingga hari ini. Kemudian, perlahan, ia membangun narasi baru tentang dirinya sebagai pemimpin moderat dan inklusif. Narasi itu diterima di banyak tempat. Tapi bagi mereka yang mengalami langsung dampak 2017, narasi baru tidak menghapus fakta lama.

Inilah yang oleh sejumlah pengamat disebut populisme naratif: kemampuan membungkus kalkulasi dalam bahasa yang terdengar seperti ketulusan. Ketika seseorang terlalu pandai bercerita tentang dirinya, kita perlu lebih hati-hati, bukan lebih percaya.

III. SENYUM YANG BELUM CUKUP MENJAWAB

Dua setengah ribu tahun yang lalu, Konfusius menulis sesuatu yang terasa sangat relevan hari ini: “Mereka yang berbicara dengan kata-kata yang indah dan menampilkan wajah yang menyenangkan — jarang sekali yang memiliki kebajikan yang sesungguhnya.” Saya tidak sedang menghakimi. Saya hanya mencatat bahwa pertanyaan ini sudah ada sejak zaman Konfusius, dan Indonesia berhak mengajukannya kepada siapapun yang meminta kepercayaan publiknya.

Obama pernah menulis bahwa kepercayaan dalam demokrasi bukan dibangun oleh pidato — ia dibangun oleh tindakan-tindakan kecil yang dilakukan ketika tidak ada yang melihat. Saya selalu mengingat dua kalimat itu bersama-sama ketika mengamati Anies Baswedan: Konfusius yang memperingatkan tentang keindahan kata-kata, dan Obama yang mengingatkan kita bahwa karakter sejati terlihat bukan di depan podium, melainkan di ruang-ruang tertutup yang tidak terekam kamera.

Kemarin, AHY menyapa dari podium. Anies membalas dengan senyum. Bagi sebagian orang, itu cukup. Tapi bagi mereka yang mengikuti September 2023 dari dekat, senyum itu belum menjawab apa-apa. Rekonsiliasi yang sejati tidak hadir dalam bentuk kehadiran di acara dan senyum dari baris depan. Ia hadir dalam bentuk pengakuan — pengakuan yang jujur, terbuka, dan tidak dibungkus dalam narasi yang indah.

Ada garis tipis antara kelapangan hati dan ketiadaan pertanggungjawaban. Selama Anies belum secara terbuka menjawab pertanyaan yang digantungkannya sejak 2023, senyum itu — semanis apapun — tetaplah ambigu.

IV. BEBAS DARI REM, BEBAS DARI KOREKSI

Selama bertahun-tahun, satu hal yang membatasi manuver Anies adalah ketergantungannya pada orang lain. Ia selalu menyewa tanah orang lain untuk berpijak. Dan pemilik tanah, di saat-saat genting, selalu ingat bahwa merekalah pemiliknya — seperti yang kita lihat di 2023, dan sekali lagi ketika Nasdem, PKS, dan PKB menarik tiket Jakarta-nya di menit terakhir.

Tapi kini lanskap itu berubah. Januari 2026, Gerakan Rakyat menjadi Partai Gerakan Rakyat. Mahkamah Konstitusi menghapus ambang batas pencalonan presiden. Untuk pertama kalinya, Anies tidak membutuhkan izin siapapun. Tidak ada lagi pemilik tanah yang bisa menarik rem.

Dan ini adalah perkembangan yang perlu kita perhatikan bukan dengan antusiasme, melainkan dengan kewaspadaan yang matang. Strategi yang ia jalankan sekarang — membiarkan kekecewaan publik terhadap status quo bekerja untuknya tanpa perlu dikomandoi, hadir di ruang-ruang yang tepat pada waktu yang tepat, membangun kehadiran tanpa terlihat berambisi — adalah strategi yang efisien dan yang secara inheren bergantung pada polarisasi sebagai bahan bakarnya.

Anies paling sulit dibaca bukan ketika ia berteriak. Ia paling sulit dibaca ketika ia diam dan tersenyum — dan membiarkan jutaan orang mengisi keheningan itu dengan harapan atau kemarahan mereka masing-masing.

V. PERTANYAAN YANG MASIH MENGGANTUNG

Ada pertanyaan yang sudah lebih dari dua tahun menggantung tanpa jawaban yang jujur: mengapa Anies tidak memberi tahu Demokrat sebelum mengumumkan Muhaimin? Satu kalimat. Satu tindakan. Yang bertentangan dengan semua nilai yang selama ini ia banggakan sebagai ciri khasnya.

Kita tidak bisa terus melewatkan pertanyaan itu. Bukan karena masa lalu lebih penting dari masa depan, tapi karena karakter seorang pemimpin paling jelas terlihat bukan ketika segala sesuatunya berjalan baik — melainkan ketika ia dihadapkan pada pilihan yang sulit dan tidak ada yang melihat. September 2023 adalah ujian semacam itu. Dan hasilnya ada dalam catatan.

SBY mengajarkan kepada kita bahwa kepercayaan adalah modal yang paling mahal dalam berpolitik — dan yang paling sulit dibangun kembali setelah dirobohkan. Anies tahu pelajaran itu. Yang belum terjawab adalah apakah ia juga menghormatinya.

Indonesia, kata Pramoedya, adalah negeri yang besar — besar dalam potensi, besar dalam luka, dan terlalu sering besar pula dalam kesediaannya melupakan. Kita gemar narasi rekonsiliasi. Kita gemar senyum yang manis dan kehadiran yang hangat. Tapi rekonsiliasi yang sejati — yang akan bertahan melewati satu siklus pemilu — harus dibangun di atas sesuatu yang lebih kuat dari gestur simbolik.

Kemarin, AHY memilih besar hati. Itu adalah pilihan yang terhormat, dan pilihan yang mencerminkan watak kepemimpinan yang telah SBY tanamkan. Tapi menghormati pilihan AHY tidak berarti kita harus berhenti bertanya. Justru karena kita menghormati kebesaran hati AHY — kita tidak boleh membiarkan pertanyaan-pertanyaan yang sah itu terkubur di bawah senyum yang manis.

Anies Baswedan adalah pertanyaan yang belum selesai.

Dan dalam sejarah panjang republik ini, pertanyaan yang dibiarkan tanpa jawaban selalu menemukan caranya sendiri untuk kembali — biasanya pada momen yang paling tidak kita inginkan.

Dalam politik Indonesia, yang paling berbahaya bukan musuh yang berteriak — melainkan kawan yang tersenyum sambil menghitung langkahnya.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

Bila Zohran Mamdani Nyalon di Indonesia

A43 — Fri, 04 Jul 2025 00:30:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Warganet di media sosial dihebohkan dengan fenomena popularitas Calon Wali Kota New York City Zohran Mamdani, termasuk di Indonesia. Bagaimana bila Zohran merupakan calon pemimpin di Indonesia?

PinterPolitik.com

Di sela-sela waktu istirahat makan siang, Cupin membuka media sosial dan tak sengaja menemukan video kampanye seorang politikus muda bernama Zohran Mamdani. Ia kaget, karena video itu bukan dibagikan oleh akun luar negeri, melainkan oleh warganet Indonesia yang ramai membahas Zohran seolah-olah ia adalah “akamsi Jaksel” yang nyasar ke New York.

Zohran Mamdani, seorang anggota dewan negara bagian New York, tiba-tiba jadi bahan pembicaraan hangat karena mencalonkan diri sebagai Wali Kota NYC. Gayanya yang santai, lugas, dan dekat dengan akar komunitas membuat banyak orang—termasuk netizen Indonesia—merasa ada harapan baru dalam dunia politik.

Cupin membaca komentar-komentar yang membandingkan Zohran dengan para politisi muda di Indonesia. Beberapa menyebut nama-nama seperti Giring, Tsamara, hingga Anies muda, tapi tak ada yang benar-benar “klik” seperti Zohran yang dinilai otentik dan konsisten dalam advokasi sosialnya.

Di TikTok dan X, Zohran terlihat berjalan kaki menyapa warga, ikut demonstrasi, dan bicara tentang gentrifikasi hingga perumahan rakyat—topik yang juga relevan di kota-kota besar Indonesia. Hal itu membuat Cupin semakin terlibat dalam mengikuti jejak Zohran, walau hanya lewat layar ponsel.

Kini, Cupin mulai bertanya-tanya dalam hati, sambil menatap langit Jakarta yang mendung sore itu: Mengapa Zohran bisa begitu fenomenal? Mungkinkah Indonesia memiliki Zohran-nya sendiri?

Bila Zohran Jadi Cagub Jakarta

Sore itu, Cupin duduk di dekat jendela sambil membuka laptopnya. Ia penasaran, bagaimana kalau Zohran Mamdani, yang kini ramai dibicarakan karena kampanyenya di New York, tiba-tiba maju di Pilkada Jakarta 2024?

Cupin lalu mulai membandingkan program Zohran dengan beberapa tokoh Jakarta yang dikenal, seperti Pramono Anung dan Ridwan Kamil. Ia menemukan bahwa Zohran punya banyak kecocokan program, terutama dengan Pramono, seperti perumahan murah, transportasi gratis, hingga layanan sosial dan pendidikan—bahkan tingkat kesamaannya bisa mencapai 75–80%.

Cupin juga mencatat bahwa retorika kampanye Zohran yang progresif dan menyatukan bisa cocok untuk pemilih muda Jakarta yang haus perubahan. Kalau Zohran dikenal luas di sini, dan tidak bergantung pada mesin partai, potensi kemenangannya di Jakarta bisa mencapai 55–65%—cukup besar untuk ukuran “pendatang baru”.

Namun Cupin sadar, konteks politik Jakarta jauh berbeda dengan New York. Jakarta punya realitas sosial yang lebih kompleks dan pemilih yang cenderung pragmatis, sehingga program seperti pembekuan sewa dan pajak progresif mungkin perlu penyesuaian.

Meski begitu, Cupin tetap terpesona oleh gagasan bahwa gaya kampanye dan program seperti milik Zohran bisa hidup juga di Jakarta. Ia pun kembali termenung: Bila Zohran punya potensi di Indonesia, mungkinkah Indonesia memiliki Zohran-nya sendiri di masa depan?

Mencari Zohran Versi Indonesia

Pagi itu, Cupin kembali scrolling media sosial dan menemukan diskusi baru soal “Zohran lokal”—sosok muda progresif yang bisa jadi alternatif dalam dinamika politik Indonesia. Ia pun mulai membayangkan, seperti apa jadinya bila ada figur seperti Zohran Mamdani yang muncul dari warga biasa, membawa agenda perubahan dan bicara langsung ke rakyat?

Namun, Cupin sadar jalan menuju kekuasaan di Indonesia jauh lebih rumit daripada sekadar program yang bagus atau retorika yang menyentuh. Dinamika elektoral di negara ini sangat ditentukan oleh restu elite, struktur partai, dan aliansi kekuasaan yang tak selalu berpihak pada gagasan segar.

Ia teringat saat Anies Baswedan sempat mencuat ingin maju lagi di Pilkada Jakarta 2024, namun gagal mendapat kendaraan politik karena tarik-menarik kepentingan elite. Bahkan seorang tokoh nasional sekaliber Anies pun bisa tersingkir dari panggung karena struktur kekuasaan lebih mendahulukan kompromi politik dibanding pilihan publik.

Cupin kemudian berpikir, jika Anies yang sudah dikenal dan punya basis pemilih saja bisa gagal maju, bagaimana nasib seorang “Zohran baru” yang mungkin belum punya dukungan elite atau jaringan luas? Sosok alternatif seperti itu bisa dengan mudah tergerus atau bahkan ditutup aksesnya sejak awal oleh sistem yang sudah terkunci.

Akhirnya, Cupin menutup laptopnya sambil menghela napas. Meskipun banyak yang berharap akan lahir “Zohran baru” di Indonesia, realitas politik yang penuh sandungan membuat harapan itu terasa jauh. Memang, gagasan perubahan selalu menarik, tapi di negara ini, kekuasaan sering kali lebih ditentukan oleh siapa yang mengizinkan, bukan oleh siapa yang layak. (A43)

Anies vs Sandi, LPDP Debate

E95 — Tue, 01 Jul 2025 05:53:00 +0000

Kalian tim mana nih?

#anies #sandiagauno #lpdp #beasiswa #mutiarabaswedan #harvard #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

Rian d’Masiv-Anies di Antara Kalian?

E95 — Thu, 19 Jun 2025 01:58:22 +0000

Rian d’Masiv

Anies Baswedan

#anies #aniesbaswedan #dmasiv #riandmasiv #yoviewidianto #ahmaddhani #pashaungu #oncemekel #dpr #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Prabowo-Pramono: Apakah Jokowi-Anies 2.0?

E95 — Fri, 13 Jun 2025 03:31:00 +0000

Menurut kalian akankah ada dinamika lagi yang terjadi dalam konteks relasi Presiden RI dan Gubernur DKI Jakarta lagi? Share di kolom komentar ya!

Anies vs Sandi: Game of PPP Thrones?

E95 — Fri, 30 May 2025 02:18:37 +0000

Who’s gonna be the King of PPP?

#SandiagaUno #Anies #AniesBaswedan #PPP #Romy #KetumPPP #Romahurmuziy #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Anies dan Filosofi Kecoa

E95 — Mon, 30 Dec 2024 01:58:14 +0000

Hmm, apakah memang semacam “Awakened Cockroach”?

#Anies #AniesBaswedan #OnePunchMan #kecoa #AwakenedCockroach #AI #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Filosofi ‘Kecoa’ ala Anies Baswedan?

A43 — Sat, 28 Dec 2024 10:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Anies Baswedan dinilai bakal menjadi salah satu politikus yang paling “susah dimatikan” kariernya dalam beberapa waktu ke depan. Bagaimana Anies bisa bertahan tanpa jabatan politik?

PinterPolitik.com

Awakened Cockroach adalah salah satu karakter antagonis dalam anime One Punch Man yang mencuri perhatian karena keunikannya. Sebagai monster yang berwujud seperti kecoa humanoid, ia memiliki tubuh yang ramping, kaki panjang yang kuat, dan antena sensitif yang menambah kesan serangga raksasa.

Karakter ini dikenal sebagai lawan yang tangguh berkat kekuatan fisiknya yang luar biasa, refleks yang tajam, dan kecepatan super yang memungkinkannya menghindari serangan mematikan bahkan dari pahlawan kelas atas.

Kecepatan Awakened Cockroach menjadi senjata utamanya dalam bertahan hidup, mirip dengan kecoa di dunia nyata yang dikenal mampu bergerak sangat cepat untuk menghindari bahaya. Selain itu, daya tahan monster ini mencerminkan reputasi kecoa sebagai makhluk yang “sulit mati”—mampu bertahan dalam kondisi ekstrem dan tetap hidup meskipun mengalami luka berat.

Dalam pertarungannya melawan Genos, pahlawan cyborg dengan kekuatan destruktif tinggi, Awakened Cockroach berhasil bertahan cukup lama berkat kelincahannya yang luar biasa, meski akhirnya tewas.

Fenomena “kecoa” ini juga menarik jika dikaitkan dengan dinamika politik Indonesia, di mana beberapa figur politik tampak memiliki karakteristik serupa. Ada tokoh-tokoh yang mampu bertahan dari berbagai skandal, tekanan publik, bahkan gempuran lawan politik, seolah mereka memiliki kemampuan “kecoa” yang sulit ditumbangkan.

Dengan kelincahan mereka dalam beradaptasi dan daya tahan luar biasa menghadapi berbagai badai politik, mereka tetap eksis dan relevan di panggung kekuasaan. Siapakah “Awakened Cockroach” dalam politik Indonesia? Mengapa sosok ini bisa dibilang ‘kuat’?

“Awakened Cockroach” versi Indonesia?

Pada tahun 2014, seorang individu diangkat menjadi gubernur DKI Jakarta dan berhasil menjadi salah satu gubernur yang paling populer. Bahkan, dukungan besar untuknya terus mengalir bukan hanya dari Jakarta.

Sosok itu adalah Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok. Ahok dinilai berhasil menjadi salah satu politikus yang paling berbeda dibandingkan politisi-politisi lainnya pada tahun 2010-an.

Menariknya, kunci kesuksesan Ahok adalah sikapnya yang selalu marah dan emosional terhadap berbagai isu. Ini membuatnya berbeda dengan politisi-politisi lainnya yang hanya bersikap sopan tetapi kerap menyembunyikan sesuatu (misal penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan) dari publik.

Mengacu pada tulisan Michael Hatherell dan Alistair Welsh yang berjudul “Rebel with a Cause: Ahok and Charismatic Leadership in Indonesia”, ini menciptakan dikotomi antara Ahok dan para politisi lainnya, membuat dirinya menjadi politikus yang didamba-dambakan publik.

Dengan cara ini juga, Ahok berhasil menyajikan dirinya sebagai politikus bersih yang selalu siap melawan tindakan-tindakan penyelewengan dengan “emosi” dan keberanian. Sementara, politisi-politisi lain adalah politisi yang “kotor” dan hanya “menyedot” apa yang dimiliki masyarakat dan negara.

Persona Ahok ini juga yang akhirnya dinilai membuatnya memiliki apa yang disebut Max Weber sebagai charismatic leadership, sebuah konsep yang merujuk pada kemunculan otoritas dari seseorang melalui dinamika kepribadian yang unik dan/atau serangkaian nilai yang mampu melahirkan kepatuhan (devotion) dari kelompok.

Ahok punya dua hal itu, yakni kepribadian unik dan serangkaian nilai yang diajarkan. Dalam hal kepribadian unik, sifat ceplas-ceplos-nya ini membuatnya menjadi politikus yang berbeda. Dalam hal nilai, Ahok kala itu juga merepresentasikan nilai akuntabilitas sebagai pejabat dan politisi.

Namun, Ahok kini bukanlah sosok yang memiliki potensi sebesar dulu. Setidaknya, karena berbagai faktor, Ahok tidak memiliki karier politik yang secemerlang dahulu.

Bisa jadi, kini muncul sosok “Awakened Cockroach” lainnya yang mampu memiliki kekuatannya sendiri dalam dinamika politik saat ini. Lantas, siapakah sosok politikus tersebut? Mengapa individu tersebut bisa menjadi “Awakened Cockroach” selanjutnya?

Anies Baswedan = “Awakened Cockroach”?

Bukan tidak mungkin, terdapat beberapa sosok yang berusaha menghadirkan cara yang sama seperti yang dilakukan Ahok pada dasawarsa 2010-an. Salah satu sosok itu adalah mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Mantan lawan politik Ahok ini setidaknya menyajikan hal yang membedakan dirinya daripada para politisi lain. Di tengah persepsi publik terhadap para politisi yang tidak akuntabel (seperti dengan mengubah peraturan agar bisa memenuhi kepentingan politik), Anies justru menyajikan persona yang berbeda.

Beberapa waktu lalu saat Hari Ibu pada 22 Desember 2024, misalnya, menjadi salah satu momen ketika Anies menyajikan keunikan personanya. Saat dirinya dipertanyakan soal penggunan kecerdasan buatan (AI) dalam unggahan ucapan selamat hari ibu, Anies justru mengkooptasi kritik dan pertanyaan tersebut.

Bahkan, ketika kebanyakan pejabat lainnya justru lebih menghapus atau menyembunyikan kesalahannya ketika ketahuan oleh publik, Anies justru membiarkan unggahannya untuk tetap dapat diakses di dunia maya. Anies-pun bahkan mengatakan bahwa kesalahan itu dibiarkan agar menjadi evaluasi bersama.

Persona Anies ini juga banyak ditemukan di momen-momen lainnya. Di saat politisi lainnya kerap melakukan blunder dan cenderung tidak akuntabel, Anies menyajikan branding yang berbeda dan unik di persepsi publik.

Bukan tidak mungkin, Anies bisa memiliki charismatic leadership seperti yang disebutkan Weber. Dua hal yang disebutkan di atas, yakni kepribadian unik dan serangkaian nilai yang diajarkan, juga bisa dibilang telah dimiliki Anies.

Well, bukan tidak mungkin, Anies bisa menjadi “Awakened Cockroach” yang kuat sehingga sulit terkalahkan oleh lawan-lawan politiknya dalam beberapa tahun ke depan. Namun, layaknya Awakened Cockroach dalam anime One Punch Man, ketangguhannya juga memiliki batasan.

Bila karakter asli di anime bisa kalah dengan karakter lain bernama Genos, lantas mungkinkah Anies bernasib sama di kemudian hari nanti? Itu semua kembali ke bagaimana Anies nanti bermanuver dalam bernavigasi di dinamika politik Indonesia yang semakin menjadi belantara baginya. (A43)