Tragedi kereta di Stasiun Bekasi Timur ungkap sisi lain AHY. Dari mana empati itu berasal?

PinterPolitik.com

“Human caring and the memory of caring and being cared for, which I shall argue form the foundation of ethical response, have not received attention except as outcomes of ethical behavior.” – Nel Noddings, Caring: A Feminine Approach to Ethics and Moral Education (1984)

Cupin sedang menggulir timeline X ketika sebuah video menarik perhatiannya. Seorang pejabat berseragam rompi lapangan sedang berlutut di samping ranjang rumah sakit, mendengarkan cerita seorang perempuan yang lengannya diperban tebal.

Pejabat itu adalah Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Ia berada di RSUD Bekasi, sehari setelah tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut setidaknya 15 nyawa pada Senin malam 27 April 2026.

Cupin kemudian mencari tahu kronologi lengkapnya. Sebuah taksi listrik mogok di perlintasan sebidang, memicu efek domino yang berakhir dengan KA Argo Bromo Anggrek menghantam KRL yang berhenti darurat, dan hampir seluruh korban tewas adalah perempuan pekerja di gerbong khusus wanita yang sedang dalam perjalanan pulang.

Yang membuat Cupin menaikkan alis adalah urutan langkah AHY di lapangan. Menko Infrastruktur itu tiba di Stasiun Bekasi Timur sekitar pukul 13.30 WIB, masuk ke ruang staf untuk berkoordinasi dengan jajaran KAI, dan baru berbicara ke media setelah memahami situasi secara utuh.

AHY kemudian meninjau langsung lokasi tabrakan dan memeriksa kondisi perlintasan liar sebelum bergerak ke RSUD Bekasi. Di sana, ia berdialog satu per satu dengan korban, menanyakan kondisi mereka, dan mencatat bahwa mayoritas adalah perempuan pekerja yang sekadar ingin pulang ke rumah.

Cupin memperhatikan bagaimana AHY menyusun pernyataan publiknya dalam tiga lapis. Lapisan pertama adalah empati terhadap korban dan keluarga, lapisan kedua adalah ketegasan menuntut investigasi KNKT yang transparan dan terbuka, dan lapisan ketiga adalah visi sistemik soal pembenahan 1.800 perlintasan sebidang yang belum terbenahi di Pulau Jawa.

Kemudian Cupin menemukan cuitan viral Fauzan Muhajir yang sudah ditonton 266 ribu kali. Isinya menyebut respons AHY sebagai “respon terbaik dari pemerintah saat ini” dan membandingkannya langsung dengan gaya SBY dalam merespons bencana.

Cupin pun bertanya dalam hati: mengapa publik langsung menghubungkan respons AHY dengan SBY? Dan apakah perbandingan itu menyembunyikan sesuatu yang justru lebih menarik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warisan dari Cikeas

Perbandingan AHY dengan SBY memang bukan tanpa dasar. SBY adalah presiden yang dianugerahi Global Champion of Disaster Risk Reduction oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon pada 2012, sebuah pengakuan atas manajemen kebencanaan Indonesia sepanjang satu dekade yang dipenuhi bencana beruntun, dari tsunami Aceh 2004 hingga erupsi Merapi 2010.

Polanya pun serupa. SBY, ketika menerima kabar tsunami Aceh di Jayapura pada malam 26 Desember 2004, memilih terbang langsung ke Aceh keesokan harinya alih-alih kembali ke Jakarta, karena ia percaya bahwa pemimpin harus memahami situasi di lapangan sebelum mengambil keputusan. AHY di Bekasi melakukan hal yang sama dalam skala yang berbeda: koordinasi internal dulu, turun ke lokasi dulu, baru bicara ke publik.

Fenomena ini bukan khas Indonesia. Dalam sejarah politik Amerika Serikat, George W. Bush kehilangan legitimasi publik secara dramatis bukan karena kegagalan teknis penanganan Badai Katrina 2005, melainkan karena citra dirinya yang dianggap berjarak, termasuk foto dirinya memandang kerusakan dari jendela pesawat tanpa turun ke lapangan.

Arjen Boin dan Paul ‘t Hart dalam buku mereka The Politics of Crisis Management yang diterbitkan Cambridge University Press mengidentifikasi lima tugas strategis pemimpin saat krisis, yaitu memahami situasi, mengambil keputusan, memberi narasi, mengakhiri krisis, dan memetik pelajaran. AHY, dalam 24 jam pasca-tragedi Bekasi, menunjukkan kelima elemen itu dengan tingkat koherensi yang jarang terlihat dari pejabat setingkat menteri koordinator.

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis yang mengembangkan konsep habitus, menjelaskan bahwa cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu bukan semata hasil pelatihan formal, melainkan produk dari paparan berulang terhadap praktik-praktik sosial dalam lingkungan formatifnya. AHY tumbuh besar menyaksikan ayahnya mengambil keputusan di tengah krisis demi krisis, dan pola itu terinternalisasi menjadi disposisi yang beroperasi secara naluriah.

Max Weber, sosiolog Jerman yang mencetuskan teori otoritas, membedakan antara otoritas yang melekat pada jabatan dan otoritas yang melekat pada kapasitas personal seseorang untuk menginspirasi kepercayaan di saat ketidakpastian. AHY secara jabatan adalah menteri koordinator, bukan presiden, namun respons Bekasi menunjukkan bahwa ia mampu mengoperasikan kedua jenis otoritas itu secara bersamaan.

Namun Cupin merasa ada sesuatu yang belum terjawab. Jika DNA krisis AHY hanya soal meniru SBY, mengapa register dominan yang muncul di Bekasi justru lebih bersifat empatik dan relasional ketimbang strategis-operasional? Dan bukankah ada sosok lain di Cikeas yang justru lebih menjelaskan dimensi itu?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warisan dari Memo

Jawabannya mungkin tersimpan dalam sebuah lukisan. Pada Desember 2024, ketika memperingati 20 tahun tsunami Aceh, SBY ditemukan sedang menyelesaikan lukisan di studionya: seorang perempuan menangis sambil memeluk dua anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Perempuan itu adalah Ani Yudhoyono, atau yang dipanggil keluarga dengan nama sayang, Memo.

Dalam wawancara di Metro TV saat itu, SBY mengungkapkan bahwa setiap kali mengunjungi daerah bencana, ia selalu mengajak Ani “supaya bisa ikut berempati, bisa ikut merasakan dan menyampaikan sesuatu kepada mereka.” Kalimat itu, jika dibaca dengan cermat, mengungkap sesuatu yang signifikan: SBY sendiri membutuhkan Ani untuk mengaktifkan dimensi empati dalam respons krisisnya.

Carol Gilligan, psikolog Harvard yang menulis In a Different Voice, berargumen bahwa tradisi moral Barat cenderung memprioritaskan penalaran keadilan, yaitu soal aturan, hak, dan prosedur, di atas penalaran kepedulian yang berorientasi pada relasi, konteks, dan kebutuhan konkret. Keduanya bukan hierarkis, melainkan komplementer, dan keduanya dibutuhkan dalam penanganan krisis.

SBY membawa penalaran keadilan: investigasi, komando, alokasi sumber daya, reformasi institusional seperti pembentukan BNPB dan UU Penanggulangan Bencana. Ani membawa penalaran kepedulian: pelukan di reruntuhan, organisasi doa di malam pertama tsunami, dialog langsung dengan korban, dan kehadiran yang mengayomi.

DNA Cikeas, dalam kerangka ini, bukan satu untai. Ia adalah double helix, dua pilin yang saling melengkapi: untai SBY dan untai Ani.

Martha Nussbaum, filsuf politik Universitas Chicago yang menulis Political Emotions: Why Love Matters for Justice, berargumen bahwa empati dan duka bersama bukan elemen irasional yang harus disingkirkan dari tata kelola. Sebaliknya, emosi-emosi ini adalah infrastruktur moral yang menopang kohesi sosial dan legitimasi pemimpin.

Nel Noddings, filsuf pendidikan Stanford yang mengembangkan Ethics of Care, membedakan antara caring about dan caring for. Caring about adalah kepedulian abstrak terhadap “korban bencana” sebagai kategori. Caring for adalah kehadiran langsung, memeluk anak yatim di reruntuhan, dan berdialog dengan pasien patah tulang di bangsal rumah sakit.

Ketika AHY di RSUD Bekasi mendengarkan cerita korban satu per satu dan mencatat bahwa “rata-rata kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja, hampir semua perempuan,” ia bukan sedang menjalankan protokol dari program MPA Harvard-nya. Ia sedang menjalankan pola yang ia serap dari menyaksikan ibunya memeluk anak-anak yatim di Aceh dua dekade lalu.

AHY menyebut Ani sebagai “pelita, sumber kekuatan, sumber semangat, juga kebahagiaan keluarga kami.” Di pemakaman ibunya pada 2019, ia menutup sambutan dengan kalimat: “Selamat jalan Memo, we love you and we will forever miss you.”

Memo telah pergi. Namun di Stasiun Bekasi Timur, ketika seorang menteri koordinator memilih berlutut untuk mendengarkan cerita perempuan pekerja yang terluka, warisan itu tampak hidup dalam bentuk yang paling konkret: sebuah kehadiran yang bukan sekadar terlihat, melainkan terasa. Apakah itu warisan paling berharga AHY? Waktu dan konsistensi yang akan menjawab. (A43)

Pengamat sebut ibu negara kerap jadi “kambing hitam” akibat political misogyny yang kuat di Indonesia

PinterPolitik.com

Isu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait batasan usia minimum calon wakil presiden (cawapres) terus menjadi kontroversi.

Selain banyak yang menilai kejanggalan dalam putusan itu, putusan MK itu juga disinyalir banyak pihak untuk mempermulus jalan putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Gibran kabarnya didorong untuk maju menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto.

Meskipun begitu, Gibran sendiri membantah jika putusan MK itu hanya untungkan dirinya. Menurutnya masih ada puluhan kepala daerah lain yang juga diuntungkan dengan putusan MK itu.

Selain itu, Presiden Jokowi memilih tidak mau berkomentar terkait putusan MK yang dianggap hanya menguntungkan anak sulungnya itu.

Jokowi menegaskan jika dirinya tidak ikut campur dalam putusan MK itu, meskipun terdapat Anwar Usman, adik iparnya yang menjadi Ketua MK.

Atas berbagai kejanggalan itu, banyak pihak yang menuduh jika putusan MK itu telah diatur hanya menguntungkan keluarga Jokowi.

Menariknya, sejatinya ini bukanlah hal pertama keluarga dari presiden ataupun mantan presiden yang memiliki popularitas tinggi didorong untuk maju dalam pemilihan presiden.

Pada saat menjelang Pilpres 2014 lalu, Ani Yudhoyono yang merupakan istri dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga sempat didorong untuk maju dalam pilpres.

Namun, pada saat itu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat SBY lebih memilih untuk menjaring capres melalui mekanisme konvensi.

Jokowi Pragmatis, SBY Idealis?

Putusan MK terkait batasan usia cawapres dianggap publik menguntungkan keluarga Jokowi. Atas dasar itu, banyak yang menilai Jokowi adalah pemimpin yang pragmatis.

Pragmatisme dalam politik adalah pandangan atau pendekatan terhadap politik yang menekankan pada kebijaksanaan, utilitas, dan kemanfaatan praktis sebagai faktor penentu tindakan politik, daripada mengikuti ideologi atau prinsip moral yang ketat.

Dalam konteks ini, pragmatisme politik menekankan pentingnya mencapai tujuan politik dengan menggunakan metode yang dianggap paling efektif, terlepas dari pertimbangan etika atau prinsip yang mungkin menghambat pencapaian tujuan tersebut.

Berkaca dari penjelasan itu, tampaknya putusan MK dinilai sebagai bentuk pragmatisme politik Jokowi untuk memajukan Gibran sebagai cawapres karena dianggap metode paling efektif mencapai tujuan politiknya.

Meskipun banyak pihak yang menilai Jokowi tak mempertimbangkan etika politik tentang anggapan membangun sebuah dinasti politik yang kiranya akan menciderai iklim demokrasi.

Sikap pragmatisme Jokowi tampaknya juga terlihat dengan mempertimbangkan popularitas Gibran sebagai kepala daerah muda yang sedang naik dan berpeluang untuk melanjutkan legacy politiknya.

Sedangkan terkait dengan sikap SBY yang memilih untuk tetap menyaring capres lewat mekanisme konvensi Partai Demokrat, meskipun sang istri Ani Yudhoyono didorong untuk maju dalam Pilpres 2014, bisa dikatakan SBY adalah seorang idealis.

Idealisme dalam politik adalah suatu pandangan atau filsafat politik yang menekankan pentingnya prinsip-prinsip moral, nilai-nilai etika, dan tujuan yang dianggap sebagai yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat dan negara.

Idealisme dalam politik berfokus pada keyakinan bahwa tindakan politik harus diilhami oleh nilai-nilai tinggi, seperti keadilan, kebebasan, kesetaraan, dan kebaikan bersama.

Atas dasar itu, SBY kiranya lebih mementingkan etika untuk tidak ikut mendorong istrinya menjadi kontestan dalam Pilpres 2014 meskipun saat itu popularitas Ani Yudhoyono juga sedang tinggi dan banyak dorongan untuk maju dalam pilpres.

Beda Kelas Berpolitik

Perbedaan sikap dan pandangan Jokowi-SBY terkait dorongan maju dalam kontestasi pilpres terhadap keluarganya menggambarkan perbedaan gaya kepemimpinan dalam menyikapi suatu kejadian politik.

Selain menggambarkan perbedaan gaya kepemimpinan, ini juga menggambarkan bagaimana keduanya dalam memandang keuntungan politik.

Jokowi tampaknya berpandangan pencalonan Gibran adalah langkah yang cerdas dan strategis dalam politik.

Di sisi lain, SBY tampaknya menilai pencalonan Ani saat itu sebagai langkah yang melanggar etika politik.

Perbedaan pandangan antara Jokowi dan SBY mencerminkan perdebatan yang sedang berlangsung di kalangan elit politik Indonesia mengenai etika dan transparansi dalam proses pemilihan umum.

Sementara Jokowi yang tampaknya melihat pencalonan Gibran sebagai peluang untuk mencapai tujuan politiknya, SBY berpendapat bahwa etika dan prinsip-prinsip moral harus menjadi landasan dalam politik.

Namun demikian, hal ini juga menggarisbawahi pentingnya transparansi, integritas, dan penerapan etika dalam politik.

Keputusan tentang pencalonan seorang individu seharusnya didasarkan pada kemampuan, integritas, dan komitmen mereka untuk melayani masyarakat, bukan sekadar hubungan keluarga atau pertimbangan politik. (S83)

 PinterPolitik.com

“When you’re winning, you’re creating a dynasty”~Kevin Plank

[dropcap]M[/dropcap]uda dan berbahaya, begitulah mungkin gambaran sosok Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada yang saat ini memimpin negeri asal Justin Bieber tersebut. Ia juga memecahkan rekor sebagai Perdana Menteri kedua termuda sepanjang sejarah Kanada.

Kemunculan Justin Trudeau memang bisa disebut sebagai fenomena kala itu. Tahun 2013 merupakan titik baliknya, di mana Trudeau mengambil alih tampuk kepemimpinan Partai Liberal Kanada setelah mengalahkan sejumlah tokoh.

Jika Kanada ada Trudeau Family, Indonesia punya Yudhoyono Family
Share on X

Partai Liberal kemudian memenangi Pemilu pada 19 Oktober 2015 dan mengantarkan Trudeau terpilih menjadi Perdana Menteri ke-23 Kanada.

Banyak yang menyebut kecemerlangan Trudeau tak terlepas dari sosok sang ayah, Pierre Trudeau, yang juga merupakan mantan Perdana Menteri Kanada sekaligus pemimpin Partai Liberal Kanada. Trudeau senior dianggap berhasil “menurunkan” bakat politik pada sang anak dan berperan dalam kiprah politiknya.

Konteks regenerasi politik keluarga itu nyatanya kini mulai tampak juga di Indonesia, salah satunya dalam Yudhoyono family, yang merupakan keluarga Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hal ini juga tampak di tengah panas-panasnya suhu politik tanah air jelang Pilpres 2019, salah satunya lewat instruksi SBY untuk memberikan tanggung jawab penuh pada kampanye pemenangan partai pada sang anak, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).  SBY memang harus menepi beberapa saat dari politik tanah air pasca sakitnya sang istri, Ani Yudhoyono.

Pemberian tanggung jawab itu tertuang dalam sepucuk surat resmi yang dibacakan oleh Sekjen Partai Demokrat, Hinca Pandjaitan yang isinya secara garis besar memberikan kewenangan pada AHY)sebagai pemimpin kampanye nasional partainya.

Tentu menarik melihat surat dari SBY tersebut, mengingat menurut rumor yang beredar, AHY – sama seperti Trudeau – akan menggantikan kiprah sang ayah sebagai pimpinan pucuk Partai Demokrat di masa mendatang.

Dengan konteks posisi SBY yang masih sangat menentukan hasil akhir Pilpres 2019, mungkinkah AHY mampu menjadi energi baru bagi kiprah partai tersebut di 2019, termasuk untuk memenangkan pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang mereka dukung?

View this post on Instagram

Jadi komandan kampanye, AHY gantikan SBY Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #AHY #agusharimurtiyudhoyono #sby #kogasma #komandankampanye #demokrat #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 1, 2019 at 2:59am PST

The Power of AHY

Semenjak memutuskan meninggalkan karir militer dan masuk ke dunia politik, nama AHY memang mencuri perhatian publik secara luas. Puncaknya adalah ketika ia memutuskan untuk menjajal peruntungan perebutan kursi DKI 1 pada Pilkada 2017 lalu.

Momentum itu bisa dibilang sebagai salah satu titik balik kiprah pria yang terakhir berpangkat mayor infanteri itu ke gelanggang politik nasional.

Teman-teman yang baik,

Insya Allah, malam ini saya akan menyampaikan pidato politik dengan judul "Rekomendasi Partai Demokrat kepada Presiden Indonesia Mendatang“.

Live di @tvonenews pukul 19.30 – 20.00 WIB.

Terima kasih, dan semoga berkenan menyaksikan.

Salam,
AHY pic.twitter.com/3DwtRXBfHD

— Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (@AgusYudhoyono) March 1, 2019

Kini, sebagai seorang putra SBY, tugas baru yang diemban AHY jelang Pemilu 2019 ini memang terbilang cukup berat. Di tengah  musibah sakitnya Ani Yudhoyono, AHY harus bertanggung jawab dan bertugas melaksanakan kampanye pemenangan Pemilu 2019.

Lalu seberapa signifikan peran AHY dalam gelanggang perang Pemilu 2019?

Jika mengingat kembali pada hasil survi Charta Politika pada pertengahan 2018 lalu tentang prediksi elektabilitas calon wakil presiden untuk Pilpres 2019, nama AHY selalu bersaing ketat dengan sosok Panglima TNI kala itu, Gatot Nurmantyo.

Dalam survei yang dilakukan pada 23-29 Mei 2018 tersebut, Gatot dan AHY selalu menjadi nama teratas pilihan masyarakat

Hasil tersebut menunjukkan bahwa AHY – meskipun debut politiknya masih seumur jagung – telah memiliki daya tarik elektoral tersendiri.

Dalam politik, tentu saja ukuran tersebut belum sepenuhnya cukup, meski boleh juga dikatakan bahwa AHY memang memiliki potensi untuk mengembangkan kapabilitasnya sebagai politisi.

Karena seorang politisi adalah figur publik, AHY, memiliki keunggulan yang dapat dijadikan sebagai kekuatan politik, yakni kesantunan, kepintaran dan fisik yang menarik.

Dalam konteks kepintaran, hal ini bisa dilihat dari jejak akademiknya yang terbilang cukup memuaskan. Ia mendapatkan gelar Master of Science in Strategic Studies dari Rajaratnam School of International Studies, Nanyang Technological University Singapura.

Pada bulan Juni 2014, ia menempuh tugas pendidikan militer setingkat Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Command and General Staff College (CGSC) di Fort Leavenworth, Kansas, Amerika Serikat dan mendapatkan hasil sempurna yaitu dengan IPK 4.0.

Di samping menempuh pendidikan militer, AHY juga menyelesaikan program master dalam Kepemimpinan dan Manajemen dari George Herbert Walker School di Webster University Amerika Serikat dengan IPK 4.0.

Sedangkan dalam konteks kesantunan dan keunggulan fisik, nampaknya AHY memang mewarisi bakat sang ayah. Seperti telah menjadi rahasia umum, bahwa SBY merupakan pemilik paten gaya politik santun yang berhasil mengantarkannya pada kekuasaan untuk dua periode.

Modal tersebut nyatanya memang penting di dunia politik. Hal ini misalnya ditulis dalam buku Politeness: Some Universals in Language Usage oleh Penelope Brown dan Stephen Levinson yang mengemukakan sebuah strategi kesantunan yang dikenal dengan “penyelamatan muka” (face-saving), yaitu aktivitas tindak tutur sebagai sebuah kegiatan rasional yang mengandung maksud tertentu.

Dalam konteks tersebut, kesopanan positif merupakan pendekatan yang menorehkan kesan mendalam terhadap konstituen yang mampu membangkitkan rasa simpati dari publik. Oleh karenanya, selain untuk Demokrat, kapabilitas dan kehadiran AHY sebagai komandan perang di Pilpres 2019 ini sangat mungkin menjadi angin segar di tengah absennya SBY.

Partai Demokrat harus berjalan sebagaimana mestinya. Pesan yang disampaikan dari oleh Ketua Umum @SBYudhoyono dari Singapura kepada seluruh kader melalui sepucuk Surat. #DemokratS14P pic.twitter.com/v3ZJW0jSfX

— HincaPandjaitanXIII (@hincapandjaitan) February 28, 2019

Tentu kiprah AHY tak akan sebanding dengan SBY. Namun, ia bisa menjadi suntikan kekuatan politik untuk Prabowo-Sandi yang boleh dikatakan masih bergantung pada faktor SBY dan Demokrat jika ingin meraih kursi kekuasaan. Tentu saja kesaktian politik AHY masih perlu diuji dalam gelaran Pemilu kali ini.

AHY, Bintang di 2024?

Dalam sebuah dinasti politik, hubungan darah masih menjadi salah satu cara kaderisasi terbaik, jika ingin melakukan regenerasi politik.

Pandangan ini diungkapkan misalnya oleh Carlos M. Vilas dari National University of Lanus, Argentina. Ia menyebut bahwa garis keturunan dianggap penting dalam sebuah keluarga yang berkuasa dalam membentuk struktur sosial-ekonomi, institusi politik, dan kehidupan budaya suatu negara.

Perkara keturunan ini dipercaya bisa memobilisasi dukungan politik cukup signifikan. Edward Aspinall dan Muhammad Uhaib As’ad dalam tulisan lain juga menyebutkan bahwa klan politik dapat menjadi kekuatan yang cukup mudah untuk melakukan mobilisasi demi tujuan politik. Tak jarang, ada yang memanfaatkan garis keluarga tersebut sebagai sumber daya politik inti dari politisi.

Agus Harimurti Yudhoyono, son of ex-Indonesian president, takes over Democratic Party's election campaign https://t.co/VvCjbNI037 #Indonesia pic.twitter.com/Nws3REz4w7

— The Straits Times (@STcom) March 1, 2019

Jika berbicara regenerasi dalam dinasti politik di Indonesia, bisa dikatakan keluarga Yudhoyono masih menjadi salah satu episentrum yang patut menjadi percontohan.

Regenerasi politik ini memang menjadi persoalan bagi beberapa tokoh politik besar, katakanlah seperti Megawati Soekarnoputri yang kini kesulitan menemukan sosok pengganti yang kuat sebagai kandidat Ketua Umum PDIP menggantikan dirinya. Bahkan meskipun putrinya, Puan Maharani, atau putranya Prananda Prabowo kini telah menjadi pemain politik nasional, keduanya disebut-sebut belum mampu menandingi legitimasi Mega.

Atau bahkan keluarga Cendana yang meskipun kini ada sosok Tommy Soeharto maupun Titiek Soeharto yang mencoba peruntungan menjadi pemain politik nasional dengan mendompleng nama sang ayah, namun kebesaran Soeharto tak mudah untuk ditandingi.

Dibandingkan dengan dinasti politik yang lainnya, SBY terlihat lebih unggul meregenerasi kekuatan politiknya.

Harapan Partai Demokrat boleh jadi memang berada di pundak AHY. Ia dan nama Ibas (Edhie Baskoro Yudhoyono) sangat mungkin menjadi masa depan Demokrat sekaligus trah Yudhoyono di panggung politik nasional.

Selain potensi kekuatan persona, legitimasi keturunun juga masih merupakan salah satu kekuatan politik AHY di masa depan.

Jika dibandingkan dengan Trudeau di Kanada, AHY pun masih muda dan memiliki kharisma yang cukup memikat. Dalam pencalonan Trudeau sebagai Perdana Menteri, ia disebut sebagai kandidat yang woman-friendly karena berhasil memikat banyak pemilih perempuan berkat gaya dan fisik yang menarik.

Sama seperti AHY, Trudeau juga memiliki legitimasi garis keturunan yang mengantarkannya meraih posisi kekuasaan seperti sekarang ini.

Dalam konteks Indonesia, potensi kekuatan AHY ini merupakan kesatuan modal kekuatan yang besar bagi masa depan Partai Demokrat dan SBY .

Penunjukan AHY sebagai komandan kampanye Demokrat pada pemilu 2019 ini bisa menjadi momentum baginya untuk melakukan serangkaian pembuktian.

Sesungguhnya hal yang akan lebih menarik adalah pertempuran di 2024 nanti, di mana disebut-sebut sebagai eranya pertarungan politisi muda. Lalu mungkinkah nama AHY akan muncul kembali sebagai top of mind dalam pertarungan politik di tahun itu dan bahkan memenangkan kursi kekuasaan? Menarik untuk ditunggu, apakah AHY mampu menjadi Trudeau-nya Indonesia di 2024 nanti. (M39)

PinterPolitik.com

“Politics is the art of the possible”.

:: Otto von Bismarck

[dropcap]K[/dropcap]etika Partai Demokrat memutuskan untuk menjadi bagian dari koalisi pemenangan Prabowo Subianto pada Agustus 2018 lalu, hampir semua media massa menyorotinya sebagai salah satu kejadian paling penting di tahun tersebut.

Pasalnya, latar belakang keduanya yang sama-sama berasal dari militer menjadi hal unik, yang kemudian diwarnai oleh sejarah hubungan yang panjang sejak di akademi, hingga isu-isu seperti “jenderal kardus” di detik-detik akhir penentuan calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo.

Kisah Two Generals – meminjam judul buku Scott Chantler – itu oleh beberapa pihak dianggap sebagai koalisi ala Triumvirat Pertama di era Romawi yang dibangun atas dasar kesamaan kepentingan, tanpa perlu saling suka. Koalisi dua jenderal itu kemudian cukup mempengaruhi kondisi politik pada skala nasional, pun terhadap internal kubu Prabowo-Sandiaga Uno.

Dari sudut pandang Jokowi, showcase kunjungannya ke Singapura adalah hal yang penting. Ia bisa mendapatkan simpati politik dari pendukung SBY dan Demokrat.
Share on X

Pasalnya, Prabowo yang awalnya bergantung pada kekuatan politik Islam lewat PKS dan PAN, kemudian mendapatkan suntikan kekuatan politik dari kelompok nasionalis lewat Demokrat. Bahkan sentralnya dukungan politik itu bisa dilihat pada acara Pidato Kebangsaan Prabowo, di mana SBY menjadi satu-satunya ketua partai yang diundang ke atas panggung.

Kini, dengan sakitnya Ani Yudhoyono, SBY diperkirakan akan menepi untuk beberapa saat dari panggung politik nasional. Secara politik, hal ini tentu akan cukup merugikan Prabowo kalau seandainya SBY tidak bisa berkampanye untuk pemenangan dirinya.

Konteks inilah yang membuat kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya dimensi politik yang berbeda. Dengan showcase pemberitaan yang ada, sangat mungkin kunjungan ini bisa berdampak pada perubahan peta politik nasional, khusunya di akar rumput pendukung Demokrat dan SBY.

Pasalnya, jika berkaca dari survei Lembaga Ilmu Pengatahuan Indonesia (LIPI) pada Juli 2018 lalu, mayoritas pemilih Demokrat justru menginginkan partai itu mendukung Jokowi.

Dari sudut pandang Jokowi, konteks kunjungan ini tentu saja akan punya dampak politik yang besar, sekalipun hal tersebut tidak mengubah dukungan politik Partai Demokrat di tingkatan elite. Pertanyaannya adalah apakah benar demikian?

Momen Jokowi Jenguk Ani Yudhoyono dan Berbincang dengan SBYhttps://t.co/boqPloPScc

Presiden Jokowi menjenguk Ani Yudhoyono di Singapura. Di sana, Jokowi dan keluarga juga sempat berbincang dengan SBY. Begini momennya pic.twitter.com/wRVPUAbvVB

— kiv z#FNI (@triwul82) February 21, 2019

SBY, Faktor Penentu

Sebagai mantan presiden, posisi politik SBY memang bisa sangat menentukan hasil akhir kontestasi politik di tahun ini. Hal ini juga umum terjadi di banyak negara dan terjadi pada tokoh-tokoh yang dianggap punya kharisma politik yang besar.

Pada Pemilu Sela di Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu misalnya, Barack Obama dianggap sebagai salah satu kunci Partai Demokrat AS memenangkan kontestasi elektoral tersebut. Obama memang aktif berkampanye untuk calon-calon dari Demokrat.

Hal ini pun tentu akan terjadi pada pemenangan Prabowo, seandainya SBY ikut berkampanye. Akan sangat besar dampak yang ditimbulkan jika menantu dari Sarwo Edhie Wibowo itu berkampanye untuk Prabowo dan mengajak para simpatisan serta konstituen Demokrat untuk memilih sang jenderal.

Konteks SBY sebagai faktor penentu juga beralasan, pasalnya pada November 2018 lalu, partai biru itu telah membebaskan kadernya untuk menyatakan dukungan pada kandidat yang bertarung di Pilpres 2019. Artinya, sekalipun ada di koalisi Prabowo, Demokrat membebaskan kadernya untuk mendukung Jokowi.

Konteks tersebut memang sempat melahirkan tanda tanya besar, terkait sikap politik Demokrat sebagai partai, dan SBY secara personal.

Pasalnya, banyak pihak menyebutkan bahwa SBY punya perasaan “kurang suka” dengan gaya dan temperamen Prabowo. Profesor Greg Fealy dalam tulisannya di buku The Yudhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation karya Edward Aspinall, Marcus Mietzner dan Dirk Tomsa menyebutkan hal tersebut secara gamblang.

Fealy mencontohkan pada Pilpres 2014 lalu, SBY “melarang” Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menerbitkan hasil survei di akhir-akhir jelang hari pemungutan suara. Konteks itu menjadi menarik karena survei tersebut menunjukkan hasil yang seimbang antara Prabowo dan Jokowi, bahkan Prabowo disebut berpeluang untuk memenangkan kontestasi.

Pernyataan Fealy ini cukup mengejutkan karena itu berarti SBY merasa lebih aman jika Jokowi yang menjadi presiden. Fealy juga menyebut SBY tidak ingin survei SMRC tersebut melemahkan posisi Jokowi.

Secara garis besar, ada penilaian “personal” dalam diri SBY yang menyebutkan bahwa Prabowo berpeluang menjadi presiden yang “buruk” – hal yang menurut Fealy sering dikatakan pria kelahiran Pacitan itu, mengingat track record Prabowo di masa lalu.

Sebagai catatan, SBY adalah bagian dari Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang memecat Prabowo dari TNI di tahun 1998. Sementara, beberapa selentingan lain menyebut panas-dingin hubungan keduanya sudah terjadi sejak di akademi – walaupun hal ini hanya sebatas cerita-cerita tak berujung.

Artinya, dukungan politik pada 2014 lalu ketika SBY meminta partainya mendukung Prabowo sesungguhnya adalah dukungan yang lebih berdasar pada kepentingan politik semata karena partai politik harus berkontestasi pada Pemilu. Hal ini pun sangat mungkin yang terjadi lagi di Pilpres tahun ini.

Dukungan Partai Demokrat ke Prabowo dapat terjadi karena merapat ke kubu Jokowi sangat sulit terwujud dengan keberadaan PDIP serta sejarah hubungan SBY dan Megawati Soekarnoputri di dalamnya.

Pendapat ini sangat beralasan, terlihat dari sikap Partai Demokrat yang lebih cenderung ingin berkoalisi dengan Jokowi pada Pilpres 2019 – yang dinyatakan secara terbuka sejak awal 2018 lalu – dan memang menjadi indikasi bahwa SBY “tidak begitu ingin” Prabowo menjadi presiden.

View this post on Instagram

Menanti all out SBY untuk Prabowo di Maret 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #sby #prabowo #sandi #susilobambangyudhoyono #pilpres2019 #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 20, 2018 at 11:29pm PST

Tetapi, apakah itu berarti SBY tidak benar-benar mendukung Prabowo pada Pilpres kali ini? Tidak ada yang tahu pasti. Yang jelas, politik sangat dinamis dan mungkin saja kini SBY melihat hal yang berbeda dalam diri Prabowo.

Menebak Arah Angin 

Lalu, bagaimana dengan Jokowi?

Hubungan SBY dengan mantan Wali Kota Solo itu memang cenderung lebih cair dan terkesan baik di mata publik. SBY memang tidak jarang mengritik pemerintahan Jokowi, namun kritikannya cenderung punya bias makna dan sering kali “ditembakkan” untuk menyerang tokoh lain di koalisi pemerintah.

Jokowi juga lebih diterima oleh konstituen Demokrat di daerah-daerah – terbukti dari hasil survei LIPI seperti disiinggung di awal tulisan. Pergantian kekuasaan dari SBY ke Jokowi di 2014 lalu pun cenderung berjalan dengan mulus.

Dalam konteks Pilpres 2019, posisi politik Partai Demokrat memang cenderung lebih banyak ditampilkan oleh tokoh-tokohnya, katakanlah seperti Ferdinand Hutahaean atau Andi Arief, yang memang cukup keras mengritik kebijakan-kebijakan pemerintah.

Namun, konteks kritikan tersebut cukup sulit dinilai sebagai sikap politik pribadi SBY – sekalipun beberapa pihak juga menyebutkan bahwa SBY adalah salah satu faksi politik yang tidak ingin Prabowo kalah di Pilpres kali ini. Pasalnya, sulit untuk melihat nasib Demokrat jika harus berada di luar pemerintahan lagi dalam 5 tahun ke depan.

Walaupun demikian, sangat mungkin SBY juga memperhitungkan keunggulan politik Jokowi – secara popularitas, elektabilitas, dan personal – dibandingkan Prabowo. Artinya, kalaupun pada akhirnya Jokowi menang, partai biru itu masih mungkin punya peluang untuk merapat ke pemerintahan.

Sementara, dari sudut pandang Jokowi, showcase kunjungannya ke Singapura adalah hal yang penting. Ia bisa mendapatkan simpati politik dari pendukung SBY dan Demokrat – sekalipun ada juga selentingan yang menyebutkan bahwa misi sang presiden “gagal” karena singkatnya waktu kunjungan dan kehati-hatian SBY menyikapi kunjungan tersebut.

Yang jelas, Jokowi mendapatkan hypodermic needle effect – atau efek jarum suntik – yang menyebutkan bahwa media dan pemberitaan yang dimuat akan menjadi dasar pembentukan opini publik. Foto yang terpampang di halaman depan harian Kompas adalah contohnya.

Pada akhirnya, memang tidak pantas untuk mempolitisasi cobaan sakit yang tengah dialami Ani Yudhoyono. Namun, dengan konteks momentum politik yang terjadi, selalu ada cerita menarik yang bisa ditampilkan ke hadapan publik. Sebab, seperti kata Kanselir pertama Jerman, Otto von Bismarck di awal tulisan, politik memang adalah tentang kemungkinan. (S13)

PinterPolitik.com

“This is no time for ease and comfort. It is time to dare and endure”.

:: Winston Churchill ::

[dropcap]P[/dropcap]residen ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat ini harus berhenti sejenak dari aktivitas politik jelang Pemilu 2019. Pasalnya, sang istri, Kristiani Herawati atau Ani Yudhoyono tengah terbaring sakit.

Mantan Ibu Negara itu harus dirawat di Singapura karena menderita kanker darah. SBY dalam sebuah rekaman video menyampaikan secara langsung hal tersebut. Akibatnya, sang jenderal dipastikan akan menepi untuk beberapa saat dari aktivitas kampanye politik, termasuk untuk pemenangan pasangan yang didukungnya, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Prabowo sendiri telah mengunjungi SBY di Singapura dan mendoakan kesembuhan Bu Ani. Sementara, Badan Nasional Pemenangan (BPN) Prabowo-Sandi dalam pernyataan resminya meminta SBY tidak perlu memikirkan persoalan kampanye Pilpres dan fokus pada proses penyembuhan Bu Ani.

Selama kurun waktu 2 periode SBY berkuasa, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6 persen – sekalipun sempat terguncang krisis di 2008.
Share on X

Hal serupa juga disampaikan oleh Sandiaga Uno, yang menyebutkan bahwa SBY memang harus fokus pada penyembuhan sang istri.

Sekalipun dianggap berlebihan untuk dikaitkan dengan persoalan politik, namun konteks cobaan yang harus dihadapi keluarga SBY lewat sakitnya Bu Ani ini tentu saja punya dampak yang besar jelang Pilpres.

Pasalnya, jika pada akhirnya SBY tidak bisa berkampanye untuk Prabowo-Sandi, beberapa pihak menyebut akan ada dampak yang cukup terasa bagi jalan menuju kemenangan pasangan tersebut.

View this post on Instagram

Menjenguk Ibu Ani Yudhoyono di National University Hospital, Singapore.

A post shared by Prabowo Subianto (@prabowo) on Feb 14, 2019 at 6:01am PST

Apalagi, sosok SBY sebagai mantan presiden punya kharisma kampanye politik yang besar – hal yang tidak bisa digantikan secara kualitas jika hanya bergantung pada Partai Demokrat semata sebagai entitas parpol koalisi Prabowo-Sandi. Pertanyaannya adalah seberapa besar dampak politik yang akan terasa dan apakah mungkin hal ini bisa mempengaruhi hasil akhir Pilpres nanti?

Jika SBY Tak Kampanye

SBY adalah Partai Demokrat, dan Partai Demokrat adalah SBY. Kedua entitas tersebut memang tidak terpisahkan. Bahkan citra politik Demokrat telah melekat utuh pada pribadi SBY, berbekal 10 tahun jabatannya sebagai presiden.

Faktor SBY – jika ingin disebut demikian – masih menjadi magnet politik yang besar, berbekal rekam jejaknya dan kharisma politiknya. Sebagai presiden pertama yang dipilih secara langsung oleh masyarakat pasca reformasi, serta presiden pertama yang terpilih secara langsung untuk dua periode, sosok SBY punya warisan politik yang besar.

Koran tertua Australia, The Sidney Morning Herald (SMH) – sekalipun juga kerap mengritik sang mantan presiden – memang menyebut salah satu jasa terbesar SBY selama dua periode berkuasa adalah dalam hal konsolidasi demokrasi.

Bukti keberhasilan tersebut bisa dilihat dari Pilpres 2014 yang sekalipun saat kampanye penuh gesekan, namun nyatanya tetap berlangsung aman, damai dan tanpa kekerasan. Menurut SMH, hal tersebut menunjukkan kedalaman habit demokrasi telah berakar di era SBY.

Selain itu, “The Thinking General” – demikian ia dijuluki – juga punya rekam jejak yang mungkin akan sulit diiukuti oleh penerus-penerusnya dalam beberapa ke depan. Selama kurun waktu 2 periode berkuasa, pertumbuhan ekonomi Indonesia rata-rata mencapai 6 persen – sekalipun sempat terguncang krisis di 2008. Demikian halnya dengan pertumbuhan Gross Domestic Product (GDP) per kapita yang terus meningkat di era sang jenderal.

View this post on Instagram

Menanti all out SBY untuk Prabowo di Maret 2019 Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #sby #prabowo #sandi #susilobambangyudhoyono #pilpres2019 #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 20, 2018 at 11:29pm PST

SBY juga punya citra politik yang kuat di mata dunia internasional. Carnegie Endowment for International Peace menyebutkan bahwa meskipun berasal dari kubu militer, SBY adalah seorang jenderal moderat dan reformer yang mendorong pemisahan militer dari sipil. Ditambah dengan sikap kerasnya yang memerangi terorisme, membuat mantan Menkopolhukam di era kekuasaan Megawati Soekarnoputri itu sangat populer di mata dunia internasional.

Keberhasilannya menyelesaikan konflik Aceh dan meredam pemberontakan di Papua juga menjadi prestasi lain dari ayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu.

Dengan segudang pencapian tersebut, jelas akan ada dampak yang sangat besar jika SBY berdiri di panggung kampanye dan menyerukan kepada masyarakat untuk memilih Prabowo-Sandi. Dukungan penuh sang jenderal dan ajakan kepada masyarakat untuk memilih kandidat nomor urut 02 tersebut akan menjadi booster atau pendorong yang berdampak besar bagi kemenangan Prabowo-Sandi.

Sebagai mantan presiden, SBY juga masih punya sisa jaringan kekuasaan yang tentu akan punya signifikansi politik, selain juga ditunjang oleh posisi Partai Demokrat dengan 12 juta suara (10 persen) pada Pilpres 2014 lalu.

Ditambah kharisma politik dan ketokohannya yang masih dianggap sebagai salah satu sentral politik nasional, kehilangan SBY dalam kampanye Prabowo-Sandi tentu akan menjadi pukulan yang berat. Pasalnya, sosok penerus seperti AHY, atau putra keduanya Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), atau tokoh-tokoh elite Partai Demokrat lainnya belum punya level citra politik yang setara SBY.

Segudang prestasi dan pencapaian kekuasaannya adalah political tools yang akan sangat efektif untuk mendukung Prabowo-Sandi, katakanlah dalam kampanye terbuka atau pidato-pidato dukungan politik secara langsung.

Hal ini sesuai dengan pemikiran Hyangmi Choi, Peter Bull dan Darren Reed dari University of York, Inggris, yang menyebutkan bahwa kampanye atau pidato politik langsung punya dampak yang sangat besar untuk mempengaruhi pilihan politik masyarakat. Konteks tersebut sesuai dengan dimensi kultural pemilih yang cenderung terhubung dengan pidato-pidato politik secara langsung.

Artinya, kunjungan dan kampanye SBY di daerah-daerah – misalnya Jawa Timur dan Jawa Tengah yang jadi lumbung suara, sekaligus titik lemah dan vital bagi Prabowo-Sandi – tentu akan punya dampak yang besar.

SBY dan Partai Demokrat sendiri masih punya basih pemilih yang kuat di dua provinsi itu, bukan saja karena pada Pilkada 2018 lalu calon-calon yang didukungnya menang, tetapi juga karena mesin partai yang secara tradisional kuat di wilayah-wilayah tersebut. (Baca: Jokowi, Terima Kasih Demokrat) 

Pada titik ini, jika SBY pada akhirnya tidak berkampanye, maka jelas akan ada dampak cukup besar yang akan dirasakan oleh Prabowo-Sandi. Pertanyaannya adalah apakah dampak itu bisa memupus mimpi mereka menjadi penguasa di negeri ini?

Dari Obama, Prabowo Sulit Menang Tanpa SBY?

Kampanye politik yang melibatkan mantan presiden memang punya dampak yang cukup besar, apalagi jika presiden tersebut merupakan produk demokrasi langsung. Dalam konteks tersebut, posisi politik SBY akan sama menentukan dengan apa yang terjadi pada Barack Obama di Pemilu Sela Amerika Serikat (AS) beberapa waktu lalu.

Kala itu Obama memang terjun langsung untuk memenangkan Partai Demokrat AS yang tengah berjuang mengimbangi kekuasaan eksekutif Presiden Donald Trump. Aksi tersebut nyatanya berdampak cukup signifikan bagi kemenangan Demokrat. Obama memang langsung head to head berhadapan dengan Trump yang juga berkampanye untuk calon-calon dari Partai Republik.

View this post on Instagram

Masa sih setengah hati? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #demokrat #sby #susilobambangyudhoyono #prabowo #sandiagauno #infografik #infografis #infographic #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Nov 15, 2018 at 11:31pm PST

Kemenangan Partai Demokrat AS dalam Pemilu tersebut menunjukkan dampak signifikan sosok mantan presiden dalam kampanye politik langsung. Hal tersebut mungkin akan sulit terwujud andaikan presiden kulit hitam pertama di AS itu tidak berkampanye secara terbuka untuk kandidat-kandidat Partai Demokrat.

Dengan demikian, kehilangan sosok SBY dalam kampanye akan sangat mungkin membuat Prabowo-Sandi kesulitan mendapatkan efek serupa.

Selain itu, kondisi koalisi pemenangan Prabowo-Sandi saat ini juga masih harus berhadapan dengan persoalan partai lain – misalnya PKS – yang terlihat belum militan berkampanye. Persoalan tarik ulur kepentingan – katakanlah terkait posisi wakil gubernur DKI Jakarta – dengan Gerindra, membuat Prabowo-Sandi memang sedikit banyak harus bergantung pada Partai Demokrat. Konteks tersebut juga membuat posisi Demokrat terlihat jauh lebih penting dibanding partai lain.

Hal ini juga sesuai dengan pendapat profesor ilmu politik dari Ohio State University, William Liddle dalam opininya di Harian Kompas, yang menyebutkan bahwa pada masa kampanye, gaya populis yang mirip Soekarno atau yang mendekatkan diri dengan kelompok Islam konservatif, memang lazim dilakukan oleh para capres. Ini terlihat dalam gaya kampanye Prabowo-Sandi.

Namun, menurut Liddle, pada saat menjabat, para pemimpin tersebut akan meniru gaya Soeharto atau cenderung menempatkan orang-orang profesional pada jabatan-jabatan publik – misalnya jabatan Menteri Keuangan atau Gubernur Bank Indonesia. Dalam hal ini, Demokrat tergolong lebih unggul jika dibandingkan dengan PAN dan PKS. Hal itu membuat posisi Demokrat dan SBY sebagai entitas politik utamanya menjadi sangat penting.

Pada akhirnya, kubu Prabowo-Sandi memang harus berhitung strategi apa yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan ini.

SBY mungkin masih bisa memberikan dukungan terbuka, katakanlah lewat media sosial, atau dengan memanfaatkan teknologi lainnya, misalnya video atau yang sejenis. Apalagi, pada tahun 2018 disebutkan bahwa 143 juta masyarakat Indonesia sudah punya akses terhadap internet.

Namun, kampanye langsung tetap menjadi hal yang penting, terutama untuk para pemilih tradisional di daerah-daerah. Yang jelas pemikiran Hyangmi Choi, Peter Bull dan Darren Reed terkait hal tersebut telah dibuktikan secara langsung oleh Obama.

Persoalannya tinggal bagaimana kubu Prabowo-Sandi menyiasati permasalahan ini, jika tidak ingin mimpi tentang kekuasaan akan gagal untuk kedua kalinya lagi. (S13)