Audio ini dibuat menggunakan AI.

Intrik anggota DPR Verrell Bramasta dalam kebijakan mengirim anak nakal ke barak memantik interpretasi yang cenderung positif terhadap kiprah politiknya kelak. Bahkan, bukan tidak mungkin menapaki karier tertinggi jika Verrell mampu konsisten dan kian elegan berpolitik. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Anggota DPR RI dari Fraksi PAN dan “fraksi artis” Verrell Bramasta, melontarkan penyampaian aspirasi terbuka yang sangat menarik terhadap kebijakan Gubernur Jawa Barat soal mengirim anak nakal ke barak.

Bermuara saling sahut dengan Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzen atau Om Zein, angin justru seolah mengarah pada Verrell karena apa yang disampaikannya dikatakan tak tendensius dan justru bagian dari diskursus konstruktif.

Dalam pernyataannya di media sosial, Verrell tidak hanya mengemukakan aspirasi masyarakat atas keberatan terhadap pendekatan koersif dalam menyelesaikan persoalan anak-anak dan masalah sosial, tetapi juga menyisipkan gagasan normatif soal etika pejabat publik.

Bahkan, nada yang dikategorikan sebagai “ulti” Verrell untuk pola saling sindir dan tantang yang muncul kemudian dari Bupati Om Zein.

“Kalau tidak mau dikritik, merasa selalu paling benar, tidak usah jadi pejabat,” ujar Verrell dengan nada yang lugas namun sarat pesan politik di unggahan Instagram storynya pada 11 Mei 2025.

Dalam politik, intrik ini tidak bisa dibaca sebagai respons dan aksi-reaksi biasa, melainkan sebagai “intervensi diskursif” yang mencerminkan pergeseran fungsi anggota DPR dari sekadar pelengkap demokrasi prosedural menjadi pengawal moral dari praktik kekuasaan di lapangan. Tentu, konteks ini berada dalam ranah ideal.

Intrik tersebut sekaligus membuka interpretasi bahwa andai terus konsisten mengaktualisasikan praktik politik elegan, bisa saja Verrell akan diperhitungkan dan diberikan ruang oleh para elite senior agar dapat berkiprah di level yang lebih tinggi.

“Titisan Messi”?

Sebagai anggota DPR, Verrell tampaknya sedang menulis ulang narasi tentang stigma terhadap fungsi wakil rakyat, terutama yang berasal dari kalangan artis.

Dalam beberapa kesempatan yang tepat, Verrel seolah menampilkan bahwa dirinya tidak menanti rapat resmi, tapi langsung “turun tangan” di ruang publik, menjadikan kritik sebagai performative act politik yang mengundang reaksi sekaligus proyeksi.

Fenomena Verrell tentu tidak bisa dilepaskan dari konsep celebrity politics, di mana tokoh publik dari dunia hiburan masuk ke ruang politik dan menggunakan modal simbolik mereka untuk mengartikulasikan persoalan publik. Hanya saja, banyak artis yang dianggap “gabut”, terutama setelah menjadi anggota DPR.

Di satu sisi, ia membawa modal sosial sebagai artis, popularitas, kemampuan public speaking, dan engagement yang tinggi di media sosial. Termasuk, variabel hallo effect dari personalitasnya sebagai figur publik muda kekinian.

Dengan pengikut lebih dari 28 juta di Instagram, Verrell memiliki “kapasitas jangkauan” (reach capacity) yang bahkan melebihi sebagian besar politisi senior di negeri ini.

Namun, di sisi lain, keberanian menyuarakan kritik substantif pada isu sensitif seperti penanganan anak-anak bermasalah justru menunjukkan bahwa ia tidak sekadar bermain di permukaan.

Verrell menyiratkan bahwa sikapnya adalah bentuk aspirasi dari konstituen yang konstruktif tanpa tendensi minor. Pernyataan ini menjadi penting, sebab menegaskan intensi untuk tidak asal nyinyir, sebuah label yang kerap diarahkan kepada segelintir aktor politik yang dianggap kerap tidak paham substansi.

Sikap Verrell kemudian seakan membantah stigma tersebut secara empirik dan simbolik. Dalam konteks ini, teori Pierre Bourdieu mengenai modal sosial dan simbolik kiranya relevan digunakan. Verrell mengkonversi modal simbolik dari ketenarannya menjadi legitimasi moral untuk mengoreksi kebijakan.

Ketika masyarakat (terutama anak muda) melihat dirinya menyuarakan keberatan terhadap pendekatan koersif terhadap anak-anak, politisi muda PAN itu seolah sedang mengisi kekosongan perwakilan yang selama ini dirasa jauh dari rakyat.

Namun, hal tersebut bukan tanpa risiko. Politik performatif yang ditampilkan Verrel seringkali menghadapi tuduhan simplifikasi masalah. Tentu, tantangannya adalah menjaga kesinambungan antara gagasan dan aksi, antara performa dan kinerja.

Hal itu dikarenakan, andai Verrell berhasil mengimplementasikannya, masa depan PAN kiranya juga akan cerah. Benarkah demikian?

Pengaruh Masa Depan PAN?

Dengan dinamika yang bergulir hingga detik ini, pertanyaan krusial yang muncul kemudian adalah, ke mana arah politik seorang Verrell Bramasta? Apakah ini hanya langkah taktis sesaat sebagai politisi yang wait and see mengenai reelection-nya, atau bagian dari strategi jangka panjang yang mengindikasikan reposisi PAN dan pergeseran konstelasi elektoral partai politik di Indonesia?

Dalam konteks PAN, sosok Verrell kiranya menawarkan narasi baru, yakni politik yang relatable, inklusif, dan tidak kaku oleh jargon lama. PAN, yang selama ini kerap berada di bayang-bayang tokoh senior dan elit konservatif serta kiprah artis yang kurang efektif, memiliki peluang untuk membangun ulang basis elektoral melalui figur-figur muda dengan daya tarik luas.

Jika menggunakan pendekatan marketing politik, bagi PAN kemungkinan Verrell adalah market-oriented politician yang menyerap aspirasi, memahami bahasa publik, dan menyesuaikannya dengan narasi politik yang dapat diterima massa.

Verrell dinilai tahu kapan harus berbicara, tahu siapa audiensnya, dan mengerti platform apa yang paling efektif untuk menyuarakan gagasan maupun aspirasinya.

Dengan semua ini, Verrell tampaknya memiliki semua prasyarat elektoral yang dibutuhkan untuk maju ke level lebih tinggi, yakni modal sosial berupa Kedekatan dengan pemilih muda dan warga urban, modal simbolik berupa reputasi sebagai figur publik yang memiliki rekam jejak positif, modal komunikatif berupa public speaking yang terlatih dan responsif terhadap opini publik, serta modal media berupa jejaring digital yang luas, terutama di kalangan Gen Z dan milenial sebagai basis pemilih terbesar di kontestasi elektoral kelak.

Namun detik ini, semua modal itu hanya menjadi potensi, bukan jaminan. Untuk menjadikannya “kekuatan elektoral” yang riil, Verrell harus menampilkan kesinambungan performa politik, bukan sekadar sesekali tampil menonjol.

Andai memutuskan konsisten dan ingin berkiprah atau mengabdi lebih di dunia politik, Verrell kiranya perlu menunjukkan kemampuan legislasi, keberpihakan yang konsisten pada isu-isu rakyat, serta koherensi dalam mengambil sikap politik yang tidak hanya populis, tapi juga etis.

Verrell tentu bukan politisi konvensional, dan justru karena itu, dirinya berpotensi mengisi ruang yang tidak bisa dijangkau oleh politisi lama atau politisi artis generasi lama.

Keberaniannya menyampaikan aspirasi dan gagasan kritis seperti barak untuk anak bermasalah bukan hanya soal substansi isu, tapi juga tentang redefinisi peran wakil rakyat di tengah masyarakat yang jenuh pada politik elitis yang kadang terlalu “ngadi-ngadi”.

Di tengah stagnasi partai-partai dalam menjawab tantangan zaman, figur seperti Verrell bisa menjadi katalis perubahan jika konsisten. PAN sendiri bisa membaca ini sebagai peluang untuk reposisi, dari partai yang berasosiasi dengan elit konservatif menjadi partai transformatif yang ramah pada kaum muda, urban, dan progresif.

Namun demikian, politik bukan sekadar panggung satu kali. Ia adalah proses panjang penuh evaluasi. Tantangan bagi Verrell adalah keluar dari jebakan politik gaya dan naik kelas menjadi pelaku politik gagasan, bahkan hingga ke level tertinggi.

Di masa ketika rakyat merindukan keterhubungan dan ketulusan dari politisinya, Verrell punya peluang besar.

Tapi peluang saja tidak cukup. Putri Venna Melinda itu kiranya harus terus menulis cerita yang bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan kebijakan, keberpihakan, dan keberanian yang konsisten.

Seperti kutipan terkenal Niccolo Machiavelli, “a prince must learn how not to be good,” tetapi mungkin Verrell sedang membuktikan bahwa di zaman sekarang, politisi yang berani terlihat baik dan bertindak benar justru adalah mereka yang akan menang. Dan tentu itu yang diharapkan, kendati dalam derajat tertentu kiranya terlalu naif. (J61)

Pantau terus nggak tuh 

#AirlanggaHartarto #RavindraAirlangga #PinkaHaprani #PuanMaharani #PuteriKomarudin #AdeKomarudin #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Kira-kira, ada yang belum kesebut nggak, guys? 

#DPR #anggotaDPR #nepotisme #nepobabies #politisimuda #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini  

Hadeh, jadinya DPR bisa punya posisi superior nggak sih di hadapan eksekutif? Lama-lama presiden pun nggak mau kalah, minta perpanjangan masa jabatan juga. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Fenomena banyaknya orang yang mengaku bagian dari Nahdlatul Ulama (NU) sebagai modal politik disinggung oleh Ketum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya.

Menurutnya, hal itu harus dijernihkan kembali agar identitas warga NU tidak digunakan untuk mengambil keuntungan pribadi.

PinterPolitik.com

[dropcap]G[/dropcap]uys ada kabar gembira nih. Tapi bukan kabar gembira karena kulit manggis kini ada ekstraknya loh ya. Kabar gembira itu datang dari Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah mengabulkan sebagian uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3), yang diajukan Forum Kajian Hukum dan Konstitusi.

Wuih, mantap jiwa. Eike jadi kepo nih, kira-kira apa aja ya perubahan UU MD3 usai dikabulkannya uji materi oleh MK? Informasi yang eike himpun dari pedagang asongan di sekitar gedung MK, katanya sih ada tiga hal utama perubahan dalam UU MD3. Mmm, lumayan lah, dari pada gak sama sekali, iya kan!

Abisnya nih ya, perumpamaan sebuah kastil, UU MD3 ini udah kayak tembok besar pelindung para anggota dewan yang terhormat. Jangankan mau mengkritisi mereka, semenjak UU ini berlaku, mencolek mereka aja udah terasa gak mungkin. Kayak gak kesentuh gitu. Alergi akut kali ya mereka sama rakyat!

Hadeuh, emangya rakyat itu apa sih, kok mereka jijay sama kita-kita ini? Untung aja MK mengabulkan sebagian uji materi UU ini ya. Hal yang dirubah MK salah satunya adalah ketentuan pasal 245 ayat (1) yang mengatur pemeriksaan anggota DPR harus melalui pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) sebelum mendapatkan izin tertulis dari Presiden.

MK menilai pemeriksaan anggota DPR cukup mendapatkan izin Presiden, tanpa harus melalui pertimbangan dari MKD. Kan rempong kalau harus izin segala ke MKD. Lah anggota MKD sendiri kan juga anggota DPR. Jadi pasti mereka saling support untuk saling melindungi kalau ada yang kena kasus.

Selain itu MK juga membatalkan kewenangan MKD untuk mempidanakan orang yang merendahkan martabat DPR. Dalam pertimbangannya, MK berpendapat, MKD bukanlah alat kelengkapan yang dimaksudkan sebagai tameng DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap orang perorangan yang dinilai telah merendahkan martabat DPR atau anggota DPR.

Dan yang gak kalah penting, MK akhirnya membatalkan kewenangan DPR untuk bisa memanggil paksa seseorang. Dalam salah satu pasal UU MD3, DPR berhak melakukan panggilan paksa setiap orang yang tidak hadir setelah dipanggil tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang patut dan sah. Dan parahnya nih ya, panggilan paksa ini dilakukan dengan menggunakan kepolisian.

Asemnya, dalam menjalankan panggilan paksa, kepolisian dapat menyandera loh setiap orang yang dipanggil DPR untuk paling lama 30 hari. Kok sekonyong-konyong ya DPR. Gak kebayang kalau UU MD3 berjalan dalam waktu yang cukup lama, beuh, ngeri-ngeri sedap tuh pastinya ya. Eike gak brani bayangin ah. (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap]D[/dropcap]ahulu, mungkin kita gak pernah kepikiran bercita-cita menjadi Anggota DPR. Karena mungkin sewaktu SD, cita-cita kita masih seputar ingin menjadi Dokter, Tentara, atau Pilot. Kalau dulu, kita tahu gaji anggota DPR itu besar, udah pasti deh semuanya mau nyaleg tiap Pemilihan Umum, hahaha.

Bagi yang udah tau nikmatnya menjadi Anggota DPR, pasti berlomba mendaftar sebagai Caleg. Ya ada yang berhasil, ada juga yang gak sih. Bahkan ada yang gila karena stres berat gak balik modal saat kampanye. Tapi bagi yang berhasil duduk di kursi itu, beuh, sumpah rasanya empuk banget.

Nih ya, eike kasih tahu seberapa empuk kursi anggota dewan yang terhormat itu. Dalam sebulan mereka bisa bawa pulang Rp 66 juta. Eits, gak cuma itu doang loh. Angka itu masih akan ditambah dengan gaji ke-13 sebesar Rp 16 juta, dana reses Rp 118 juta/tahun. Jadi totalnya mencapai Rp 797 juta/tahun.

Udah jarang hadir setiap sidang paripurna, sekalinya dateng itu juga tidur, kalau gak tidur, eh malah ada juga nonton video hot. Mmm, digaji segede itu dari uang rakyat cuma buat kerja leyeh-leyeh. Kok hati eike perih ya. Kalau kata Cita Citata, ‘Sakitnya tuh di sini!’

Nah nyebelinnya lagi nih ya, ternyata Ketua DPR, Bambang Soesatyo secara terang-terangan meminta kepada Pemerintah agar menaikkan anggaran DPR sebesar Rp 7,7 triliun. Dan usulan terbarunya, berupa penggantian rumah dinas menjadi uang tunjangan serta kenaikan tunjangan reses. Wadezig.

Ini uang mulu sih yang ada dipikiran anggota DPR. Kapan mikirin rakyatnya sih. Aya aya wae ah. Curiganya, permintaan kenaikan anggaran ini berkaitan dengan persiapan para anggota DPR menghadapi pemilu legislatif mendatang. Ya semacam menyiapkan biaya politik untuk kepentingan Pileg ke depan gitu deh.

Padahal kalau kita liat kinerjanya, dari target Prolegnas jangka menengah periode 2014-2019 sebanyak 183 rancangan undang-undang (RUU), ternyata DPR hanya menyelesaikan 80-an RUU menjadi UU. Aduh-aduh, kok cuma mau uang rakyatnya aja sih, tapi kerjanya setengah hati. Sepertinya apa yang dikatakan filsuf Jonathan Swift (1667-1745) benar adanya, ‘Politics, as the word is commonly understood, are nothing but corruptions.’ (K16)