Jepang mulai bangkit? 

#jepang #pacifist #militer #usarmy #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com

Kritik Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang terarah kepada anggaran pertahanan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto tampak kurang logis, utamanya saat dirinya mengatakan “Emangnya kita mau perang?”.

“Ketika rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, Pak Prabowo malah menambah utang luar negeri untuk membeli alutsista,” begitu untaian kritik Hasto lainnya pada hari Minggu 17 Desember kemarin lusa.

Tampak lebih sulit dimengerti saat sosok yang juga merupakan Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD itu mempertanyakan situasi semacam apa yang mendorong Prabowo membeli alutsista berbanderol tinggi yang canggih.

Satu hal yang mungkin dimaksud Hasto sebenarnya adalah anggaran Kementerian Pertahanan, bukan utang luar negeri, karena nominal yang disebutnya ialah Rp396 triliun. 

Hasto pun mengaku sedih saat merefleksikannya dengan kesulitan rakyat dengan kenaikan harga bahan pokok.

Memang, kritik itu seakan bertendensi politis saat Hasto kemudian menyebut Ganjar merupakan sosok yang lebih baik. Kendati Hasto memang tak menjelaskan korelasinya secara spesifik.

Akan tetapi, kritik Hasto bahwa urgensi perang seolah dikesampingkan kiranya merupakan “kesesatan” logika tersendiri. Mengapa demikian?

Bias Konfirmasi Hasto?

Memang, terdapat beberapa kasus di negara berkembang saat pemenuhan anggaran pertahanan seolah tarik menarik anggaran aspek lain dalam hal urgensinya. Bahkan, kerap menimbulkan dilema tersendiri.

Di satu sisi kebijakan pertahanan yang prima harus ditopang oleh pendanaan yang baik. Namun di sisi lain, kebutuhan aspek lain seperti pendidikan, ekonomi, infrastruktur, dan hal lain terkait kesejahteraan konkret masyarakat juga tak kalah penting.

Meski begitu, sentilan Hasto, yakni ”emangnya kita mau perang?” kiranya tetap tak memiliki justifikasi yang relevan ketika berbicara mengenai aspek pertahanan secara komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, Menhan Prabowo tampak cukup berani mengakselerasi ketertinggalan di bidang pertahanan yang tampak terhambat di era menhan-menhan sebelumnya.

Saat ini, banyak alutsista yang berusia sudah cukup uzur dan sebenarnya tak lagi dapat dikatakan bisa diandalkan untuk menjaga pertahanan. Ironisnya, kondisi itu terjadi di berbagai satuan di tiga matra TNI.

Itu belum termasuk persoalan kuantitas alutsista untuk menjaga wilayah kedaulatan RI yang begitu luas.

Mulai dari artileri pertahanan medan maupun udara, radar, kapal perang dan kapal selam, pesawat tempur, hingga kendaraan angkut maupun tempur.

Pembelian pesawat tempur baru seperti Rafale dari Prancis hingga melakukan kolaborasi nyata dengan PT Pindad dan PT PAL untuk pemenuhan alutsista buatan dalam negeri agaknya sangat positif.

Meski belum bisa dikatakan sempurna dan memenuhi ketertinggalan, Menhan Prabowo setidaknya telah memulai progresivitas masa depan pertahanan Indonesia.

Kedua, peningkatan anggaran pertahanan, pengelolaan anggaran yang tepat, serta pemenuhan alutsista prima dapat menghadirkan deterrent effect atau efek gentar bagi negara lain.

Patrick Morgan dalam bukunya Deterrence Now, menyebut detterence effect adalah wujud dari realisme yang sesungguhnya. Itu dikarenakan, ketika upaya dialog tidak bisa mencegah suatu negara untuk melakukan aksi militer, maka dengan memperkuat pasukan keamanan, negara yang tadinya ingin membuat ketidakstabilan di kawasan akan berpikir kembali karena harus mempertimbangkan kerugian yang akan mereka derita jika “menyerang”.

Pepatah latin kuno yang mendukung rasionalisme deterrent effect, yakni “si vis pacem, para bellum” yang artinya, jika kita menginginkan perdamaian, maka kita juga harus bersiap untuk perang tampak relevan dengan postulat Morgan.

Pepatah tersebut diucapkan pertama kali oleh jenderal Romawi bernama Vegetius ketika memberikan kritik mengenai penurunan kualitas pasukan Romawi akibat terlalu lama menikmati perdamaian.

Dengan adanya alutsista, tak hanya akan menimbulkan efek gentar, melainkan juga dapat meningkatkan moral prajurit agar selalu siap dan percaya diri menjaga pertahanan negara.

Ketiga, pertahanan yang kuat akan membawa dampak turunan yang positif bagi aspek lain yang bermanfaat bagi rakyat. Serupa dan hampir saling terkait dengan deterrent effect, pertahanan negara yang prima juga dapat membawa stabilitas sosial dan politik.

Muaranya adalah kepercayaan investor hingga membawa dampak ekonomi sekunder bagi masyarakat secara luas.

Di titik ini, Hasto agaknya mengalami bias konfirmasi. Raymond S. Nickerson dalam Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises menjelaskan bias konfirmasi sebagai kecenderungan untuk menafsirkan informasi yang hanya mendukung kebenaran serta keyakinan pribadi yang ia anggap paling benar. Bahkan, meskipun faktanya berkebalikan.

Tak dapat dipungkiri, tahun politik membuat pernyataan dan manuver politik para aktornya terkadang sedikit “membingungkan”.

Prabowo yang juga kandidat di Pilpres 2024, merupakan rival cukup berat bagi kubu Ganjar. Apalagi, ketika berbicara pertahanan dan berbagai dampak turunan maupun integralnya.

Efeknya, komparasi Hasto tampak tak sepadan saat menghadirkan urgensi kenaikan harga kebutuhan pokok dengan pemenuhan aspek pertahanan yang di era saat ini yang memberikan berbagai opsi bagi pemerintah untuk memenuhinya.

Namun, anggaran pertahanan yang besar dan relevansi urgensinya tetap harus memiliki akuntabilitas yang bisa saja menjadi celah bagi Hasto untuk memberikan kritik yang lebih bernas.

Prabowo Bukan Tanpa Celah?

Satu hal yang menjadi tantangan besar adalah jumlah fantastis anggaran pertahanan yang nyaris terus meningkat setiap tahunnya kerap belum cukup untuk melengkapi kekuatan pertahanan yang ideal, bahkan dalam memenuhi indikator minimal.

Oleh karenanya, mekanisme pinjaman dana harus ditempuh Menhan Prabowo, seperti dalam pembelian pesawat tempur F-15 EX dari Amerika Serikat (AS).

Mekanisme hibah juga kerap disepakati demi, setidaknya, untuk “memperpanjang nafas” saat alutsista baru masih menunggu pembuatan.

Di titik ini, penggunaan anggaran dan akuntabilitasnya harus menjadi perhatian bersama. Tidak hanya oleh masyarakat luas, tetapi juga para penyeimbang pemerintah dan mereka yang akan bertarung di kontestasi elektoral.

Tentu bentuknya adalah masukan relevan dan konstruktif, bukan kritik yang cenderung bias maupun tendensius. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Perang dulu, panik belakangan maksudnya, Pak Hasto? 

Sekjen PDIP yang juga sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD mengkritik anggaran pertahanan besar dan utang luar negeri demi belanja alutsista oleh Menhan Prabowo Subianto.

Dikaitkan dengan Pilpres 2024, Hasto menyebut urgensi mengatasi kenaikan harga kebutuhan rakyat lebih utama dan capres Ganjar Pranowo fokus pada hal tersebut. Padahal, aspek pertahanan sangat penting sebagai bagian dari daya tawar diplomasi hingga detterence effect yang memiliki banyak dampak turunan, termasuk kesejahteraan rakyat.

Menurut kalian gimana soal intrik anggaran pertahanan yang disinggung Pak Hasto itu? Berikan pendapatmu di kolom komentar yaa 

#hasto #ganjar #prabowo #anggaranpertahanan #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

PinterPolitik.com 

Proses revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) menuai polemik setelah draf yang beredar memuat beberapa poin yang memantik perdebatan. 

Beberapa di antaranya adalah kesan ingin mempertegas kedudukannya yang enggan diperlakukan lagi sebagai subordinat dari sejumlah aspek seperti anggaran, payung hukum, dan hal lain yang bersifat birokrasi. 

Poin itu turut menjadi sorotan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan (Imparsial, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Forum de Facto, KontraS, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Malang, Setara Institute, AJI Jakarta). 

Secara spesifik, koalisi mengajukan enam poin kritik. Pertama, usulan mengenai perluasan fungsi TNI  dinilai dapat membahayakan demokrasi karena militer dapat digunakan untuk menghadapi masyarakat jika dinilai sebagai ancaman keamanan negara. 

Kedua, kesan meminimalisir komando Presiden atas TNI dianggap berbahaya karena melanggar prinsip supremasi sipil sebagai prinsip dasar dalam negara demokrasi dalam menata hubungan sipil-militer yang demokratis. Padahal, kewenangan Presiden telah diatur dalam Pasal 10 UUD 1945.  

Ketiga, mempermudah serta perluasan dan penambahan jenis dari 14 menjadi 19 Operasi Militer Selain Perang (OMSP) dinilai akan merenggut kontrol DPR. 

Keempat, terlepas dari eksistensi aspek yang beririsan maupun yang dianggap tak relevan, penambahan jabatan sipil bagi prajurit aktif dari 10 menjadi 18 kementerian/lembaga berpotensi melemahkan profesionalisme TNI yang hakikatnya dididik untuk berperang. 

Kelima, terdapat klausul yang dinilai dapat memberikan impunitas bagi prajurit TNI saat berhadapan dengan pidana umum. 

Terakhir, perubahan mekanisme anggaran pertahanan dan dilangkahinya kewenangan Menteri Pertahanan (Menhan) juga turut disorot karena TNI dianggap memiliki keleluasaan pengelolaan anggaran yang berpotensi minim akuntabilitas. 

Merespons polemik yang muncul, Kapuspen TNI Laksamana Muda Julius Widjojono menyebut usulan itu masih dibahas di internal dan belum mendapat persetujuan Panglima TNI. 

Terbaru, Menhan Prabowo Subianto juga turut bersuara dan menyiratkan bahwa revisi UU TNI belum dibutuhkan saat ini karena masih relevan. 

Namun, sekali lagi, satu poin menarik adalah ikhtisar dari polemik yang muncul seolah menggambarkan inisiatif tertentu dari TNI untuk terlibat lebih aktif dan terlepas dari birokrasi dalam menentukan posturnya sendiri. 

Di sisi lain, politisasi TNI juga menjadi rawan terjadi saat perluasan posisi di kementerian/lembaga dan OMSP, misalnya, hanya berdasarkan pertimbangan presiden. 

Jika hal itu benar, tentu satu pertanyaan sederhana mengemuka, yakni mengapa TNI seolah berusaha terlepas dari subordinat birokrasi saat ini, terutama di tengah proses kontestasi politik 2024? 

TNI, Jangan Khawatir? 

Jika dirunut waktu peristiwanya, kemunculan polemik revisi UU TNI seakan saling berkelindan dengan satu ekspresi menarik dari Pangdam III/Siliwangi Mayjen TNI Kunto Arief Wibowo. 

Dalam sebuah kolom tulisan berjudul Etika Menuju 2024 yang dipublikasikan Kompas.com pada 10 April 2023 lalu, Mayjen Kunto menyinggung kemungkinan TNI untuk sedikit maju mengambil posisi – demi pertahanan dan keamanan Indonesia – setelah menyoroti kondisi mengkhawatirkan perpolitikan tanah air belakangan ini. 

Menariknya, terlepas dari korelasi langsung atau tidak dengan postulat Mayjen Kunto, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono setelahnya mengingatkan agar kejadian perang saudara (konflik militer dengan paramiliter) yang terjadi di Sudan tidak terjadi di tanah air. 

Konteksnya, Panglima TNI memerintahkan agar para komandan satuan TNI harus bertanggungjawab atas amanah yang diberikan dengan risiko apapun. 

Kendati tampak tak memiliki irisan secara kasat mata, runutan pernyataan Mayjen Kunto, pengingat dari Laksamana Yudo, hingga usulan revisi UU TNI kiranya menjadi variabel yang tidak begitu saja bisa dipisahkan. 

Tak menutup kemungkinan, sederet ekspresi itu menggambarkan curhat, keresahan, dan kegelisahan yang selama ini terpendam dari para elite militer aktif. 

Terlebih, yang terkait peluang TNI untuk sedikit banyak masuk ke dalam konstelasi politik dalam perluasan peran yang dicakup dalam usulan revisi UU. 

Perubahan mengenai tambahan pos jabatan di kementerian/lembaga, misalnya, yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi permasalahan pelik soal bottleneck karier para perwira. 

Akan tetapi, solusi memperluas kursi ke ranah sipil yang tak relevan agaknya bukan merupakan jawaban yang tepat dan komprehensif untuk menyelesaikan persoalan secara tuntas. 

Evan Laksmana dalam sebuah analisis berjudul Why Indonesia’s New Natuna Base Is Not about Deterring China, mencatat, antara 2011 dan 2017, TNI memiliki sekitar 30 jenderal dan 330 perwira menengah (letnan kolonel dan kolonel) yang menunggu lowongan jabatan. 

Jumlah itu pun seolah tak banyak berubah saat wacana memperpanjang masa pensiun TNI pada 2022 lalu. 

Jika berkaca pada jurnal berjudul Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation yang ditulis Siddharth Chandra dan Douglas Kammen, disebutkan tantangan semacam itu akan memiliki konsekuensi kontraproduktif bagi TNI di masa mendatang.  

Konsekuensi itu antara lain menggerogoti moral organisasi, meredam profesionalisme, hingga memperburuk konflik-konflik di internal militer. 

Di sisi berbeda, saat usulan revisi UU TNI menuai polemik serta muncul presumsi angkatan bersenjata rawan dipolitisasi, TNI boleh jadi justru berupaya tak dipolitisasi dengan tak lagi berada dalam subordinat lembaga yang dipimpin oleh aktor-aktor hasil proses politik. 

Kendati, meski terdapat sudut pandang peran yang konstruktif seperti profesionalitas tanpa kepentingan apapun, hal itu agaknya menimbulkan paradoks tersendiri. 

Itu dikarenakan, beberapa posisi strategis seperti Panglima TNI pun kini tak jarang ditentukan secara tidak langsung oleh proses dan “restu” para aktor hasil proses politik, persis sebagaimana disiratkan Chandra dan Kammen. 

Dengan realita saat ini, pernyataan Prabowo bahwa UU TNI masih relevan agaknya memang memiliki justifikasi tertentu. Dan, untuk sementara ini TNI kiranya memang harus mempercayakan hal itu kepada sang Danjen Kopassus ke-15. Mengapa demikian? 

Percayakan ke Prabowo? 

Sebuah proses politik dalam demokrasi yang terkait dengan militer – meski memiliki plus minus tersendiri – dapat menjadi penengah dan rem untuk mencegah sebuah angkatan bersenjata melakukan hal di luar kewenangannya dengan kekuatan iherennya, seperti kudeta dan lain sebagainya terhadap “supremasi sipil”. 

Dengan pengalamannya sebagai living legend militer, politik, dan pemerintahan, Prabowo bisa saja melihat sesuatu di balik sikap kurang sepakatnya terhadap revisi UU TNI saat ini. Dan itu tampaknya tak sekadar mengenai potensi kewenangan Menhan yang “dilangkahi”. 

Prabowo kemungkinan telah berada dalam apa yang disebut sebagai mature idealism atau idealisme matang. Idealisme ini percaya bahwa sesuatu tak akan berjalan ideal dan persis seperti yang dibayangkan tanpa memikirkan secara utuh kalkulasi praktiknya secara komprehensif. 

Dalam konteks polemik revisi UU TNI, kendati memiliki nilai ideal bagi TNI untuk tak lagi berdiri subordinat, potensi gesekan yang kontraproduktif bagi stabilitas politik dan pemerintahan bisa saja sangat mudah untuk terjadi dan itu yang dilihat oleh Prabowo. 

Oleh karena itu, dengan kinerjanya yang jamak dinilai cukup apik sejauh ini sebagai Menhan, TNI dan para pihak terkait yang terlibat dalam inisiasi revisi UU TNI kiranya dapat meninjau ulang beleid yang dianggap minor tersebut. 

Dalam beberapa persoalan seperti bottleneck yang berupaya dijawab dengan perluasan peran prajurit aktif di kementerian/lembaga, misalnya, sangat mungkin kiranya untuk diurai secara komprehensif, baik jangka pendek, menengah, dan panjang. 

Seperti mengurangi kuota rekrutmen prajurit dan mengintensifkan peran para perwira untuk mengampu jabatan yang lebih relevan. 

Di sisi lain, para aktor politik dan pemerintahan juga kiranya wajib memperbaiki perilakunya, seperti benar-benar profesional dengan tak terus mengabdi pada entitas politik setelah menjabat, membangun pola interaksi dengan masyarakat secara beradab dan menjunjung tinggi norma dan etika, dan lain sebagainya. 

Dalam artikel PinterPolitik sebelumnya yang berjudul Politik Meresahkan, TNI Mulai Gelisah? pun telah dijabarkan mengenai kondisi ideal yang masih sangat mungkin diciptakan bersama demi membuat TNI tetap profesional. 

Bukankah jika semua pihak, baik militer, aktor politik dan pemerintahan, dan rakyat menyadari serta mengaktualisasikan kebaikan-kebaikan itu dalam berbangsa dan bernegara, Indonesia akan menjadi negara yang hebat? (J61) 

PinterPolitik.com 

Asia Timur merupakan salah satu regional dalam perpolitikan internasional yang terus mengalami perubahan secara bertahap pada keberhasilan pembangunan ekonomi, maupun politik, sehingga menjadi perhatian yang serius dari aktor internasional. 

Dalam beberapa dekade terakhir, Asia Timur menjadi kawasan yang strategis. Selain  karena faktor letak strategis, kawasan tersebut terdiri atas negara-negara yang tergolong “kuat” didalamnya. 

Tensi berkepanjangan di antara negara-negara kawasan Asia Timur juga mempengaruhi stabilitas keamanan di kawasan. Mulai dari sengketa perbatasan atau kepulauan, luka masa lalu pada perang dunia, hingga masalah nuklir Korea Utara (Korut). 

Konstelasi keamanan kawasan sangat mempengaruhi perilaku politik luar negeri dan membentuk pola dan skema interaksi antar negara. 

Negara-negara di Asia Timur mulai mengarahkan perhatian kepada perkembangan keadaan sekitar yang dianggap dapat menjadi sumber ancaman dan mencari cara untuk mengatasinya. 

Dalam konteks ini, kompleksitas keamanan kawasan berfokus pada unsur-unsur penting berupa kedekatan geografis, anarkisme kawasan, polaritas kekuatan, dan konstruksi sosial yang diperlihatkan melalui pola persahabatan dan permusuhan. 

Dalam wilayah Asia Timur sendiri, terdapat banyak bentuk dan macam aliansi yang dilakukan antara negara-negara di kawasan. Aliansi yang terbentuk di kawasan Asia Timur sendiri agaknya tidak dapat lepas dari pengaruh dua negara adi daya yaitu Amerika Serikat (AS) dan negara yang dipimpin Vladimir Putin, yakni Rusia. 

Jepang sebagai negara maju, setelah kekalahan mereka di Perang Dunia (PD) II memutuskan untuk menerapkan kebijakan pasifis dalam hal militer. Meski demikian, Jepang selama ini selalu dibantu oleh sekutu terbesar mereka yaitu AS, terutama dalam dimensi militer dan pertahanan. Ihwal yang kemudian membuat pasifisme Jepang seolah berada di ranah abu-abu. 

Pada era Perdana Menteri (PM) Fumio Kishida, Jepang belakangan mulai tampak meninggalkan kebijakan pasifis mereka dan seolah mulai mempertegas posisi politik militer dan pertahanan. 

Hal itu dibuktikan dengan rencana menaikkan anggaran pertahanan mereka sebesar 2 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) mereka. Rencana ini diumumkan PM Kishida pada 9 Desember 2022 lalu, dan akan berlaku untuk lima tahun mendatang sampai tahun 2027. 

Lantas, mengapa Jepang merubah strategi keamanan nasional mereka dengan menaikkan anggaran pertahanan mereka? 

Kebangkitan Jepang? 

Tensi keamanan yang terjadi di kawasan Asia Timur telah menimbulkan suatu persepsi ancaman lebih. Intensitas peningkatan kapabilitas militer di negara-negara tersebut kemudian menjadi perhatian di antara negara-negara di kawasan tersebut. 

Kompleksitas keamanan kawasan di Asia Timur pada dasarnya menjelaskan tentang kondisi keamanan yang tidak stabil karena terjadi persaingan di kawasan. Selain itu, kondisi diperkeruh dengan turut melibatkan negara di luar kawasan, dalam hal ini AS dan Rusia. 

Oleh karena itu, kompleksitas keamanan kawasan Asia Timur agaknya menyebabkan terjadinya dilema keamanan atau security dilemma. Aliansi militer dan peningkatan anggaran militer merupakan dua gejala bahwa dilema keamanan menyebabkan perasaan takut dan terancam bagi negara-negara di kawasan Asia Timur. 

Menurut Nicholas Wheleer dan Ken Booth dalam buku The Security Dilemma: Fear, Cooperation, and Trust in World Politics, dilema keamanan tercipta ketika peningkatan kekuatan militer yang besar terjadi pada suatu negara yang menimbulkan kecemasan terhadap negara lain. 

Hal ini seolah terbukti ketika Jepang mulai meningkatkan rencana anggaran pertahanan mereka menjadi 320 miliar dollar AS. Menariknya mayoritas diperuntukkan belanja rudal dari AS yang dapat menjangkau musuh di kawasan. Ihwal yang dilakukan Jepang pertama kali sejak Perang Dunia II. 

Rencana tersebut praktis akan menjadikan Jepang sebagai negara dengan anggaran pertahanan terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Rusia. 

Rencana Jepang menaikkan anggaran pertahanan mereka dinilai mencerminkan kekhawatiran negara tersebut atas meningkatnya eskalasi keamanan di kawasan serta keprihatinan mereka atas invasi Putin dan Rusia ke Ukraina yang kerap dianggap sebagai keputusan pemimpin negara paling kontroversial di tahun 2022 lalu. 

Menurut Barry Buzan dalam buku The Action-Reaction Model. In: An Introduction to Strategic Studies, model aksi-reaksi atau action-reaction adalah bahwa negara-negara memperkuat persenjataan mereka sebagai respons terhadap ancaman yang datang dari negara lain yang mereka terima di dalam struktur politik yang anarki dalam sitem internasional. Ihwal yang merupakan turunan praktik dari konsep dilema keamanan. 

Jepang yang sebelumnya menganut kebijakan pasifis setelah kekalahan di Perang Dunia II, kini mulai kembali ikut aktif dalam membangun pertahanannya. 

Penyebab utamanya tak lain karena merasa terancam dengan klaim Tiongkok atas Pulau Senkaku atau Diaoyu di Laut Tiongkok Timur, Isu Taiwan, dan Isu Semenanjung Korea. 

Jepang dianggap merasa perlu meningkatkan sistem pertahanan mereka sebagai bentuk kewaspadaan dan perlindungan diri di kawasan. 

Tak hanya itu, satu hal yang menarik lainnya dalam kebijakan sistem keamanan nasional Jepang yang baru adalah mereka dimungkinkan melakukan serangan balik dan menyerang secara langsung wilayah negara lain dalam keadaan darurat dan situasi tertentu. 

Sebagaimana “aksi-reaksi” dalam dilema keamanan, hal ini kemudian mengundang kecaman dari negara-negara musuh, seperti Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Ketiga negara tersebut kompak mengkritik kebijakan pertahanan Jepang tersebut. 

Merespons hal itu, Tiongkok dan Rusia langsung melakukan latihan militer bersama kedua negara di Laut Tiongkok Timur pada 21 hingga 27 Desember 2022. Sementara, Korea Utara dalam pernyataannya pada 20 Desember 2022 lalu, mengecam rencana Jepang dengan menyebutnya sebagai ancaman serius dan “secara fundamental mengubah” situasi keamanan di kawasan. 

Akan tetapi kebijakan anyar pertahanan Jepang mendapat dukungan dari sekutu terbesar mereka, yaitu Amerika Serikat (AS). Dukungan itu langsung dikatakan oleh Menteri Pertahanan AS, Lloyd Austin yang menyebut negaranya mendukung keputusan Jepang untuk memperoleh kemampuan baru yang memperkuat pencegahan regional, termasuk kemampuan “serangan balik”.

Perbedaan reaksi dari sejumlah negara itu lantas menimbulkan pertanyaan lain, yakni apakah kebijakan anggaran pertahanan Jepang murni karena bentuk kewaspadan Jepang atau justru ada hubungan dengan “bisnis jual-beli senjata” dengan AS? 

Bisnis Perlombaan Senjata? 

Peningkatan anggaran pertahanan Jepang begitu besar dinilai akan membuat Tiongkok dan Rusia cemas. Itu dikarenakan Jepang berpeluang menjadi salah satu negara dengan kapabilitas militer yang kuat dan tak pernah terbayangkan sebelumnya di kawasan Asia Timur. 

Kecemasan Tiongkok dan Rusia bukan tanpa alasan. Jika dilihat dari sejarah Jepang pada Perang Dunia II, negeri Samurai memiliki pengalaman sebagai negara dengan militer terbaik di dunia, bahkan membuat AS kerepotan. 

Namun, kecemasan bagi Tiongkok dan Rusia tidak berlaku bagi sekutu terbesar Jepang yaitu AS. Naiknya anggaran pertahanan Jepang nampaknya membuat AS “tersenyum”, karena kebijakan itu seolah menjadi sinyal bahwa salah satu konsumen besar bagi industri senjata AS akan muncul. 

Dalam dimensi yang berkelindan dalam bingkai “ekonomi-politik pertahanan”, naiknya anggaran pertahanan Jepang membuat motif AS untuk mempertahankan hegemoni di kawasan Asia Timur bukan menjadi kepentingan satu-satunya. Motif bisnis perdangan alutsista dengan Jepang kini tampaknya justru menjadi yang utama bagi AS. 

Menurut laporan Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI),  AS dalam kurun 2016-2020 menguasai 37,1 persen ekspor senjata dunia. 

Jumlah tersebut kiranya akan bertambah karena Jepang mulai membangun sistem pertahanan mereka yang mayoritas anggaran belanjanya digunakan untuk membeli rudal dari AS. 

Menurut seorang filsuf dan psikolog dari AS, William James, AS memiliki pandangan pragmatis. James menjelaskan bahwa konsep pragmatisme mengikuti logika atau pandangan individu dalam melakukan suatu hal dengan menghitung keuntungan yang akan didapat. 

Pragmatisme tersebut mencerminkan ideologi AS sebagai negara dengan pakem liberalisme. Berdasarkan konsep pragmatisme, hal yang terpenting adalah kepentingan nasional AS dapat diraih dalam situasi apapun, konflik maupun damai. 

Peluang untuk memperoleh keuntungan dalam sebuah tensi antarnegara maupun konflik bukan tidak mungkin dimanfaatkan para koalisi kelompok elite negeri ‘Paman Sam’. Perusahaan senjata di AS sendiri memiliki pengaruh di badan pemerintahan dengan terlibat dalam penyusunan kebijakan makro AS. 

Hal itu sekaligus menandakan bahwa hubungan Jepang dan AS memiliki hubungan saling ketergantungan atau interdepedensi. 

Menurut Yanuar Ikbar dalam buku Ekonomi Politik Intemasional 2 : Implementasi Konsep dan Teori, interdependensi merupakan saling ketergantungan yang mempertemukan kekurangan dari negara-negara yang ada melalui keunggulan komparatif masing-masing. 

Kekuatan dari sebuah interdependensi ditentukan oleh adanya kerawanan dan sensitifitas dari para aktor yang terlibat. Keohane dan Nye dalam Buku Pengantar Studi Hubungan Intemasional karya Robert Jackson & Georg Sorensen, menyatakan sensitifitas berkaitan dengan seberapa besar sebuah negara dipengaruhi oleh kebijakan negara lain sebelum bereaksi atas terjadinya perubahan. 

Di titik ini, benang merah peningkatan anggaran pertahanan Jepang yang seolah memiliki kaitan dengan kepentingan ekonomi-politik militer dan pertahanan AS kiranya mulai terlihat.  

Namun demikian, penjelasan di atas pun masih sebatas interpretasi semata. Yang jelas, arah konkret peningkatan anggaran pertahanan Jepang memang patut untuk diperhatikan ke depannya. (S83)