Partai Gerindra merespons santai harapan PDIP untuk memenangkan capres Ganjar Pranowo di Sumatera Barat. Dalam dua edisi pemilu dan pilpres terakhir, Partai Gerindra dan Prabowo Subianto diketahui selalu berjaya di tanah minang.

Di Pilpres 2019, Prabowo-Sandi menang telak atas Jokowi-Ma’ruf Amin dengan 85,92 persen suara di Sumbar. Sementara di Pilpres 2014, Prabowo-Hatta juga menang telak dengan 76,92 persen suara atas Jokowi-JK.

PinterPolitik.com 

Melalui manuver dan militansi Andre Rosiade mendukung pengadaan tambahan gerbong KRL, Partai Gerindra tampaknya mendapat angin segar jelang Pemilu 2024. 

Ya, sejak bergulir pada awal tahun ini, Andre seolah begitu konsisten mengawal isu wacana pengadaan gerbong kereta dari Jepang, terutama dampaknya bagi masyarakat pengguna KRL. 

Pada 27 Maret lalu, misalnya, Andre tampak begitu emosional saat rapat dengan PT Kereta Api Indonesia (KAI), PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), dan PT INKA. 

Andre menyayangkan dalih PT KCI mengimpor KRL karena PT INKA tidak siap tidaklah tepat. Pasalnya, DPR telah mewanti-wanti KCI untuk memesan kereta ke INKA sejak Januari 2021. 

Kemudian pada 10 April, Andre akhirnya memenuhi aspirasi dari warganet untuk mencoba menggunakan KRL Commuter Line di jam padat penumpang (peak hour) dari Stasiun Rawa Buntu ke Stasiun Palmerah. 

Pekan lalu, Andre kembali menyampaikan suara para pengguna KRL saat rapat bersama Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) agar penambahan jumlah gerbong dan keberangkatan di jam sibuk dapat teratasi. 

Prominensi isu sendiri berasal dari sejumlah perspektif. Pertama, dari sudut pandang pengguna KRL, pengadaan gerbong kereta ekstra dianggap sangat dibutuhkan sesegera mungkin. Terlepas dari pengajuan pengadaannya oleh PT KCI maupun KAI yang dianggap “mendadak”. 

Kedua, dari sudut pandang stakeholder dan pemerintah. Ini lah simpul yang menjadi polemik saat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) masih memiliki basis argumen berbeda soal pengadaan gerbong KRL. 

Terdapat dua opsi pengadaan gerbong KRL, yakni melalui produksi dalam negeri dari PT INKA yang membutuhkan waktu lebih lama. Serta satu pilihan impor gerbong bekas dari Jepang yang bisa didatangkan secara lebih cepat. 

Kendati hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak merekomendasikan impor kereta bekas, namun Kementerian BUMN seolah masih tetap berharap impor tetap dilakukan. Sedangkan di sisi lain, Kemenperin justru menolak impor kereta bekas Jepang dan lebih mengutamakan produk dalam negeri. 

Secara teknis, rencana impor sendiri mendapat dikritik karena kejanggalan mengemuka. Itu dikarenakan pengadaan gerbong dengan mekanisme impor diajukan dalam jendela waktu yang begitu sempit. 

Sementara di sisi lain sekaligus ihwal yang menjadi diskursus panas adalah aspek kedaruratan untuk merespons keluhan para pengguna yang seolah sudah tak kuasa terus berebut dan berdesakan di KRL setiap harinya. 

Di titik ini, Andre Rosiade hadir dan seakan berusaha menjadi ikon yang memperjuangkan aspirasi para “anak kereta”. 

Meski lumrah secara normatif sebagai anggota dewan yang mewakili rakyat, langkah Andre beserta dampak sosio-politiknya tampak cukup menarik. 

Mulai dari daerah pemilihannya (dapil) yang sebenarnya di Sumatera Barat, bukan di DKI Jakarta, hingga respons positif warganet terhadap totalitasnya membela kepentingan “anak kereta” yang tak sedikit memberi angin segar bagi Partai Gerindra di Pemilu 2024. 

Lantas, mengapa Andre begitu konsisten mengawal isu pengadaan gerbong KRL ini? Dan mungkinkah militansi itu benar-benar akan berbuah manis di Pemilu 2024? 

Andre Berani Ambil Risiko? 

Tak larut dalam pro-kontra impor gerbong kereta dari Jepang di antara Kementerian BUMN dan Kemenperin, Andre seolah sejalan dengan para pengguna KRL yang pada intinya mendesak segera dilakukan pengadaan tambahan gerbong dan jadwal perjalanan di jam sibuk secara cepat. 

Manuver Andre yang mengawal kebijakan pengadaan gerbong kereta di parlemen hingga beberapa kali menjajal langsung kondisi perjalanan KRL yang begitu padat kiranya merupakan kombinasi penerapan evidence-based policy (EBP) dan viral-based policy. 

Dalam Evidence-based policy: Principles and requirements, Brian Head menyebut evidence-based policy atau kebijakan berbasis bukti adalah sebuah konsep dalam kebijakan publik yang mengadvokasi keputusan kebijakan untuk didasarkan pada bukti konkret dan objektif yang ditetapkan secara ketat. 

Konsep ini sangat kontras dengan pembuatan kebijakan yang didasarkan pada ideologi, ‘akal sehat’, anekdot, atau intuisi pribadi. 

Menariknya, selain membutuhkan data serta keterampilan analitis yang baik, EBP juga membutuhkan dukungan politik. Ihwal yang menjadi kekuatan tersendiri dalam politik-pemerintahan serta birokrasi di Indonesia. 

Sementara itu, viral-based policy merupakan terminologi yang tergolong baru dan datang dari keresahan publik atas langkah para pemangku kebijakan yang baru aktif menyoroti hingga mengatasi sebuah masalah setelah ramai diperbincangkan atau viral, khususnya di media sosial. 

Memang, viral-based policy masih dalam tahap predikat dari sudut pandang publik, levelnya abstrak, dan tak mudah untuk diukur. Para pejabat tentu memiliki justifikasi lain bahwa apa yang publik sebut sebagai viral-based policy adalah respons cepat atas kebutuhan publik itu sendiri. 

Bagaimanapun, viral-based policy cenderung memiliki arti yang kurang positif karena hanya berlandaskan implementasi stragtegi manajemen impresi atau impression management serta piggy backing (menunggangi) isu demi kepentingan personal. 

Sebagai anggota DPR yang notabene adalah representasi krusial dalam sebuah proses pembuatan kebijakan, Andre kiranya memahami kedua hal itu. 

Terdapat dua konsekuensi pula dari militansinya mengawal isu pengadaan gerbong kereta hingga memposisikan diri langsung sebagai pengguna KRL. Pertama, tentu apresiasi sebagai pejabat publik yang kaitannya dengan turut mengambil peran dalam konsep EBP. Kedua, impresi dari sudut pandang lain bahwa Andre hanya melakukan pencitraan semata. 

Dengan kata lain, Andre agaknya telah “berjudi” dengan tetap menerima risiko kedua. Akan tetapi, militansinya mengawal kebijakan pengadaan gerbong KRL secara konsisten sejak awal agaknya sedikit banyak memitigasi risiko minor tersebut. 

Hal itu terbukti dari respons positif warganet di kolom komentar unggahan media sosial Andre yang menyoroti progres pengawalan kebijakan gerbong KRL, maupun di pemberitaan lain yang terkait. 

Partai Gerindra pun seolah mendapat efek positif tak langsung dari manuver Andre yang bisa saja berarti besar di Pemilu 2024. Mengapa demikian? 

“Permainan Politik Harapan” Gerindra? 

Kembali, meski di satu sisi terkesan kurang tulus, caper, atau pencitraan, militansi Andre dalam kebijakan pengadaan gerbong KRL memiliki proyeksi dampak positif yang langsung terasa dan terlihat di masyarakat. 

Kendati bisa saja dilakukan secara spontan atau volunter sejak awal, manuver Andre bisa saja memang merupakan strategi tertentu dari Partai Gerindra untuk meraih impresi positif. 

Pertama, ceruk suara dari mereka yang menggunakan transportasi publik di Jakarta begitu masif, termasuk pengguna KRL. Selain itu, isu transportasi publik seperti KRL merupakan konteks yang seksi di media sosial. 

Oleh karena itu, pihak manapun yang berhasil meninggalkan citra tertentu di isu tersebut akan mendapat sorotan dan bukan tidak mungkin efek elektoral jelang pesta demokrasi 2024. 

Kedua, manuver Andre kiranya bukan tentang asal dapil melainkan representasi langsung Partai Gerindra. Itu dikarenakan, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu tak memiliki satu pun perwakilan dari dapil DKI Jakarta di Komisi VI DPR. 

Selain itu, Andre adalah orang yang kiranya paling tepat untuk muncul sebagai ikon, khususnya bagi Partai Gerindra, karena level popularitasnya. 

Itu dikarenakan, dirinya sejak lama kerap muncul di media dan menjadi sosok yang tak asing. 

Andre juga nama yang tampaknya paling tepat untuk mengawal isu tersebut dibandingkan rekan satu fraksinya yang lain di Komisi VI DPR, yakni Mulan Jameela, Muhammad Husein Fadlulloh, Hendrik Lewerissa, La Tinro La Tunrung, Khilmi, Supratman Andi Agtas. Selain Mulan, nama lain begitu asing, bukan? 

Ketiga, manuver Andre dan Partai Gerindra kiranya memang sedang memainkan langkah tertentu terkait politics of hope atau politik harapan yang dapat menjadi instrumen dalam sebuah strategi politik. 

Dalam bukunya yang berjudul Politics of Hope, Jonathan Sacks mengutarakan konsep tersebut di tengah maraknya politik berbasis narasi ketakutan, pesimisme, dan kemarahan. 

Dia mendefinisikan politik harapan sebagai sebuah gagasan yang memperjuangkan terwujudnya negara kesejahteraan. 

Akan tetapi, ilmuwan politik asal Inggris itu juga menegaskan bahwa politik harapan tidak menerima narasi politik yang dibangun atas dasar utopisme atau janji-janji melangit yang membuai, namun sukar direalisasi. Dalam logika politik harapan, narasi politik harus dibangun di atas pondasi visi yang jelas, terukur dan bisa dieksekusi. 

Dengan perannya di parlemen, politics of hope agaknya menjadi “permainan yang mudah” bagi Andre dan Partai Gerindra. 

Ketidakterlibatannya secara langsung dalam tarik-menarik kepentingan sektoral yang rumit di antara Kementerian BUMN vs Kemenperin dan “hanya” memberi masukan serta manajemen impresi konstruktif agaknya telah diperagakan secara apik. 

Sekali lagi, impresi politik yang positif dapat dilihat dari respons warganet di komentar media sosial Andre, Partai Gerindra, maupun pemberitaan terkait isu pengadaan gerbong KRL. 

Tak lain, terdapat beberapa komentar menarik yang menyebut ketertarikan memilih Partai Gerindra dikarenakan militansi Andre dalam mengawal proses kebijakan pengadaan gerbong KRL.

Manuver Andre agaknya memang menjadi anomali di tengah kurangya representasi konkret suara rakyat oleh DPR dalam berbagai macam isu dan kebijakan selama ini. 

Lalu, mungkinkah tambahan satu variabel isu positif itu benar-benar akan membawa Partai Gerindra berjaya di Pemilu 2024 mendatang? Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61) 

Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menjadi sorotan setelah menjajal KRL di Stasiun Manggarai di jam sibuk. Itu dilakukan Andre di tengah viralnya keluhan pengguna soal kepadatan KRL dan fasilitas stasiun, tarik ulur impor kereta asal Jepang, serta usulan kenaikan tarif KRL.

Merespons hal tersebut, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) Suryawan menyebut pihaknya akan berkoordinasi untuk segera melakukan perbaikan.

PinterPolitik.com

Gengs, nggak ada orang yang pengen rumah tangganya ambruk. Bahkan meski anggota keluarga seatap itu berbeda pendapat sekalipun, tetap saja mereka semua melontarkan pendapat itu ya semata demi ‘kebaikan bersama’.

Sayangnya, memang kepala manusia dalam merumuskan gagasan kan beda-beda, cuy, sehingga apa yang dianggap baik oleh satu pihak belum tentu baik bagi pihak lain. Nah, bagaimana caranya agar apa yang baik itu bisa diterima oleh banyak anggota lain meski mungkin ada satu atau dua yang masih berbeda?

Barangkali, dari film Avengers yang mempertemukan Thanos vis–a–vis pasukannya Captain America dan Iron Man menegaskan bahwa pertimbangan ‘yang baik’ itu tetap harus merujuk pada kemanfaatan global.

Ya, kalau spektrumnya negara berarti cukup kemanfaatan nasional. Kita kan nggak bisa bilang bahwa gagasannya Thanos itu buruk lho, sebab memang orientasinya ingin membuat ekuilibrium atau keseimbangan tatanan dunia yang sudah penuh sesak.

Hanya saja cara yang ia tempuh tuh salah. Sementara itu, Avengers juga punya niat baik untuk menjaga keselamatan penduduk dunia lewat cara yang benar. Artinya, ini hanyalah soal ‘cara’.

Hal yang sama juga terlihat saat Anggota Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Gerindra Andre Rosiade membombardir para pihak pengelola smelter milik Tiongkok di Indonesia – mulai yang bercokol di Morowali sampai Konawe.

Kata Bang Andre, justru perusahaan smelter yang dari Tiongkok tersebut membuat harga jual nikel menjadi murah sehingga jelas merugikan pendapatan negara dari sektor sumber daya alam. Bahkan, Andre menilai bahwa pemerintah seakan memfasilitasi Tiongkok bisa memperoleh harga murah untuk pembelian nikel.

Asumsi ini juga sejalan dengan pendapat ekonom Faisal Basri mengenai keberadaan perusahaan Tiongkok tersebut membuat nikel kita nggak bisa ekspor lho. Tentu saja, kalau kita cermat dan merunutkan komentarnya Bang Andre ini, ada tuh sosok politisi nasional yang kesindir.

Siapa lagi kalau bukan Pak Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Pandjaitan yang kerap membela Tiongkok sebagai negara yang sangat perlu diajak kerja sama oleh Indonesia.

Pak Luhut sih keukeuh bahwa alasan-alasan seperti Tiongkok memegang pergerakan ekonomi dunia merupakan dorongan utama kenapa Indonesia mesti belajar dan bahkan merangkul Tiongkok.

Menurut mimin sih, keduanya ingin membawa kebaikan untuk Indonesia, tetapi memang jalan dan caranya yang berbeda. Coba dipikir aja. Sampai Bung Andre bilang begitu kan berarti ada yang nggak beres dalam aspek controlling kan, cuy.

Lagian mimin juga nggak mempermasalahkan kok kalau Pak Luhut mendekati Tiongkok, secara kan politik kita bebas dan aktif. Ya, kendatipun kadang karena terlalu mesra jadi alpa sama khilaf yang ditimbulkannya. Upps. (F46)

PinterPolitik.com

Gengs, bagi kalian yang pernah paham dan mengikuti informasi dunia persepakbolaan, pasti sedikit banyak mengerti kan kisruh soal pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong? Kalau belum ngerti, nih mimin cerita-in sedikit.

Begini, cuy, kemarin sekitar bulan Juni 2020, Shin Tae-yong yang baru beberapa bulan menukangi Timnas Indonesia tiba-tiba dikasih ultimatum oleh Ketua Satgas Timnas Indonesia Syarif Bastaman.

Hal itu menyusul Shin Tae-yong yang nggak segera datang ke Indonesia untuk pemusatan latihan Timnas Indonesia U-19. Bahkan, ancamannya nggak main-main lho sob, yaitu posisi Shin Tae-yong akan dievaluasi, sampai-sampai nggak sedikit pihak yang memprediksi bakalan berujung pada pemecatan.

Tentu saja, berita ini langsung ditanggapi cepat oleh Anggota Exco Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI), Haruna Soemitro. Secara cerdas dan argumentatif yang legal, Haruna mengatakan bahwa soal keputusan pemecatan bukanlah wewenang Satgas Timnas Indonesia lho, melainkan menjadi kewenangan Exco PSSI.

Kalau hanya sekadar mengultimatum mah boleh saja Satgas bilang seperti itu. Namun, mbok ya nggak lantas makan pagar tanaman tupoksi Exco PSSI soal pemberhentian dan pengangkatan pelatih juga kelleus.

Dari kisah yang ada dalam arena lapangan hijau tersebut, mimin jadi lebih mudah dalam menganalisis kisruh yang melibatkan Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade vis-a-vis Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok.

Sebagaimana pemberitaan, Mas Andre nih menyayangkan beberapa statement Pak Ahok yang dinilainya ngawur dan tanpa dasar. Bahkan ia menyebut, kalau segala yang dibicarakan Ahok itu tidak lebih dari sekadar cari panggung.

Karena dianggap cari panggung untuk memperbaiki citra, akibatnya – menurut Mas Andre – pernyataannya Pak Ahok justru melahirkan kegaduhan. “Jangan kebanyakan bacot,” umpat Mas Andre. Saking gedeg-nya, mas Andre sampai meminta agar Pak Ahok ini dicopot saja.

Widih, ngeri-ngeri sedap juga politisi Gerindra satu ini. Namun, ngomong-ngomong, saat Mas Andre menuduh Pak Ahok tukang buat gaduh dan nggak punya dasar yang kuat dalam beretorika, bukannya Mas Andre berkomentar seperti itu juga kesannya menimbulkan kegaduhan pun tanpa data legal ya, cuy?

Pasalnya nih, sepertinya Mas Andre juga kurang paham dengan data terkait mekanisme pengangkatan dan pencopotan jabatan komisaris Pertamina tuh. Terlebih, Mas Andre Rosiade juga harusnya paham, bahwa peran DPR itu tidak sampai seteknis itu.

Peran DPR ya terkait kementeriannya saja. Terkait struktural, ya serahkan saja ke pihak yang lebih berwenang.

Apa lagi, juga jelas ada Pasal 91 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, yang menjelaskan tentang organ perusahaan. Lebih-lebih, Pertamina kan termasuk BUMN strategis, dan yang berhak mencopot Pak Ahok ya Presiden Joko Widodo (Jokowi) dong.

Lha wong, setingkat Menteri BUMN aja nggak berkomentar macam-macam, masa legislatif malah pagar makan tanaman? Bahkan, Refly Harun, si pakar tata negara saja paham loh kenapa Pak Ahok seberani itu. Duh, mimin jadi inget kisruh Shin Tae-yong deh. Haha. (F46)

PinterPolitik.com

Bukan Adian Napitupulu kalau nggak bidik sana-sini. Ibarat film nih, Bung Adian – sapaan akrab Adian – persis kayak Chris Kyle, sosok penembak jitu bertangan dingin dalam film American Sniper. Persamaan keduanya sih sama-sama punya senjata mematikan.

Kalau Kyle mengandalkan laras panjang, maka Bung Adian membidik dengan lidahnya yang enak banget kalau melempar statement. Namun, mereka berdua juga punya perbedaan, yakni soal misi pertempuran.

Ngeri ya, cuy. Begitulah yang tergambar di balik fenomena lempar kritik Adian vis–a–vis Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Kalau kita nyimak media sosial nih, Bung Adian sering banget membidik Erick. Kemarin saja, tanpa teding aling-aling, Bung Adian juga berani nyentil begini, “Sebelum masuk pada sedikit cerita dan angka terkait UMKM maka ada baiknya juga situasi Covid menjadi momentum yang bagus untuk Presiden melihat lebih jernih kinerja para menterinya dan bisa menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan evaluasi kabinet.”

Anehnya, setelah tulisan itu go public, tidak butuh lama, Adian dipanggil ke Istana. Katanya sih di Istana Adian diajak diskusi sama Presiden. Hmm, mungkin nggak ya ini jadi semacam peluit tanda offside?

Pasalnya, Bung Adian ini memang dinilai kelewat liar sih. Hampir semua kritikan yang bertubi-tubi dilayangkan ke Mas Erick. Dalam kondisi wajar sih itu nggak papa ya. Namanya juga bebas berpendapat.

View this post on Instagram

Panas nih soal Kementerian BUMN #BUMN #andrerosiade #adiannapitulu #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 15, 2020 at 7:02pm PDT

Tapi, kalau isu yang diangkat sporadis, kan publik jadi bertanya-tanya. Ada apa sih, Bung? Kok kayak ngebet banget sama BUMN? Apa jangan-jangan ada ‘motif’ yang lain nih?

Kalau mimin curiga, wajar kan, cuy? Soalnya nih, ada yang menganggap keganasan Bung Adian ke BUMN dipicu oleh “politik jatah” yang nggak terwujud.

Andre Rosiade, pemilik lidah tajam seperti Bung Adian juga, sampai-sampai ikut speak up, gengs. Begini kurang lebih kata beliau, “Di komisi VI kami mendengar rumor, Bung Adian memberikan usulan nama-nama ke Menteri BUMN untuk posisi komisaris. Tetapi bukannya ditambah, kawan-kawan Bung Adian malah dicopot seperti di PTPN dan Damri. Tetapi ini rumor yang kami dengar, bisa benar atau salah.”

Wah wah wah, kalau rumor itu jadinya benar, kacau juga nih Bung Adian. Aktivis PENA ‘98 yang dulu idealis beud kok jadi pragmatis bin oportunis begini ya. Lagian, andai rumor itu salah, tetap ada bekasnya kan.

Ingat dong sama cerita ‘ada harimau di tempat ramai’? Meski isu harimau itu bohong tapi kalau sudah jadi rumor, ya nilainya sudah hampir kayak ‘kebenaran’ lho.

Apalagi soal utang BUMN, seharusnya nggak cuma ditujukan ke menteri BUMN sebelumnya lah. Jangan salah alamat begitu lho, Bung. Apa jangan-jangan terlalu sering dengar lagu Ayu Ting Ting yang judulnya “Alamat Palsu”? Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Andre Rosiade balas kritik Adian Napitupulu ke BUMN, sebut tidak tepat bandingkan utang BUMN dengan utang pemerintah Malaysia. Singgung rumor perihal Adian usul nama komisaris ke Menteri BUMN

Andre Rosiade balas kritik Najwa Shihab terkait kinerja DPR.
Andre sebut anggota DPR sudah membantu di dapil masing-masing, dan Andre singgung Najwa memiliki hubungan dengan salah satu vendor Kartu Prakerja

PinterPolitik.com

Najwa Shihab mungkin jadi salah satu perempuan paling powerful di Indonesia. Bukan hanya popularitasnya yang menurut survei dari YouGov pada 2019 lalu ngalahin tokoh seterkenal Agnezmo alias Agnes Monica, tapi doi juga sering dianggap sebagai tokoh perempuan penggerak yang kekinian.

Kebayang nggak tuh seperti apa terkenal dan berpengaruhnya Mbak Nana – gitu sapaan akrabnya. Konser online lewat lagu “Rumah Kita” misalnya, itu trend-nya dari doi dan medianya yang paling awal bikin. Setelah itu baruh tuh ramai-ramai banyak yang ngikutin.

Bahkan kala itu dalam 4 hari mereka berhasil ngumpulin duit Rp 9 miliar. Beh, luar biasa banget tuh upayanya Mbak Nana dan artis-artis yang ikut berpartisipasi, termasuk juga Kakak Glenn Fredly yang beberapa hari setelah video konser itu tayang dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Sampe sekarang masih syedih bro soal Kak Glenn itu. Hiks.

View this post on Instagram

DPR mengklaim Herbavid-19 mujarab sembuhkan corona @dpr_ri #herbavid19 #jamutolakcorona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tidakmudik #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitiko

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 3, 2020 at 11:43pm PDT

Nah, Mbak Nana juga fenomenal lewat acaranya Mata Najwa yang dianggap sebagai program “paling sakti” untuk membongkar isi kepala dan hati para politisi. Makanya para politisi suka hati-hati banget tuh kalau diundang ke acaranya Mbak Nana itu.

Doi juga tak pandang bulu kalau melontarkan kritik. Pemerintah, DPR, partai politik dan semua pihak yang dianggap “nggak benar” pasti tidak luput dari kata-kata pedas nan puitis yang disampaikannya.

Terbaru, beberapa hari lalu Mbak Nana bikin postingan di Instagram yang berisi surat terbuka pada DPR berjudul “Tuan & Puan Yang Terhormat”. Isinya, beh pedasnya udah kayak ayam geprek pakai cabe 100 biji.

Doi ngritik DPR yang bukannya bahas penyelesaian dan penanganan Covid-19, tapi malah bahas Omnibus Law, RKUHP dan RUU-RUU yang lainnya. Menurutnya DPR tak punya skala prioritas dan malah impor jamu untuk dibagikan ke masyarakat yang nyatanya izin edarnya baru “sedang” diurus.

Wih, emang berani banget nih Mbak Nana. Salut deh.

Nah, kalau kata Isaac Newton: ada aksi ada reaksi. Sontak Mbak Nana diserang balik oleh anggota-anggota DPR. Banyak yang menyayangkan kritikan tersebut dan merasa wajah DPR tercoreng-coreng.

Nggak sedikit juga yang mulai nyari-nyari “penyakit” dan ngebully doi. Dibilang ghibah lah, sok jadi Cinderella lah, dan lain sebagainya. Beh, tajam kali bahasanya anggota dewan kita ini.

Ada lagi nih Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade yang malah ngait-ngaitin Mbak Nana sama start up bernama Sekolahmu yang ada dalam 8 perusahaan yang “dapat proyek” dalam Kartu Pra Kerja. Itu loh, bangsanya Ruangguru dan kawan-kawan. Uppps.

Kata Andre, Najwa punya kepentingan dengan Sekolahmu dan seharusnya “membagi hasilnya” dengan memberikan bantuan penanganan Covid-19.

Buat yang belum tahu, Sekolahmu emang didirikan oleh kakaknya Najwa yang namanya Najeela Shihab. Doi emang terkenal sebagai salah satu sosok pendidik yang terkenal. Makanya Andre bawa-bawa Sekolahmu dalam kritik terhadap Najwa.

Hmm, emang nggak salah sih. Tapi kok kritikan Mas Andre jadi nggak nyambung gitu ya. Soalnya kalau bicara kontribusi, Mbak Nana udah kontribusi banyak loh lewat konser online dan bagaimana doi menyebarkan ajakan untuk di rumah aja bagi banyak orang. Sementara pada saat yang sama, kritikan doi itu masuk akal banget terhadap DPR yang emang jadi bikin masyarakat tambah gelisah.

Jadi kesannya Mas Andre cuma nyari-nyari dosa Mbak Nana nih ye. Uppps. Lagian, emang aneh sih DPR beberapa waktu belakangan. Tau aja kalau masyarakat nggak bisa demo, jadinya ongkang-ongkang bahas produk-produk hukum kontroversial. Huft. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.