Waduh, Mas Anas siap bikin panas Pemilu? 

Anas Urbaningrum secara resmi terpilih menjadi Ketua Umum (Ketum) PKN untuk periode 2023-2028 dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) pada Jumat (14/7) kemarin. “Sungguh tugas yang berat,” ujar mantan Ketum Partai Demokrat tersebut. 

Namun, seperti yang telah diketahui, berdasarkan putusan Mahkamah Agung (MA) pada Peninjauan Kembali pada tahun 2020, Anas mendapatkan hukuman pidana tambahan, yakni pencabutan hak politik selama lima tahun setelah menjalani pidana pokok. 

Meski begitu, pencabutan hak politik itu dinilai tidak menghalangi Anas untuk menjadi pengurus partai. Pasalnya, Anas hanya dilarang untuk memilih dan dipilih dalam hal jabatan publik. 

Hmm, jadi, gimana menurut kalian, guys? Siapa yang bakal panas gara-gara Anas?  

PinterPolitik.com

“Reality is often disappointing. Now, reality can be whatever I want.” – Thanos, Avengers: Infinity War (2018)

Kalian sadar nggak, guys? Setiap film yang menceritakan tentang karakter pahlawan super pasti selalu terdapat intrik pertarungan antara sang pahlawan yang berjuang melawan musuh.

Nah, biasanya, dalam film dengan genre tersebut, terdapat hero yang dianggap memiliki sifat pahlawan untuk menegakkan kebenaran dan sebagai pelindung bagi semua orang. Berbeda dengan hero, musuh atau villain lebih dikenal sebagai penjahat untuk membuat kekacauan. 

Sementara, anti-villain dapat diartikan sebagai karakter yang melakukan misi setara seperti villain tapi memiliki maksud seperti hero. Anti-villain dalam film merupakan penjahat yang dikagumi karena tindakan yang dilakukan terdapat makna tersirat dibalik perbuatannya yang dianggap jahat.

Hmm, contoh sosok anti-villain dalam Marvel Universe adalah Thanos. Dia dianggap sebagai sosok yang jahat. Namun, di balik kejahatan yang dia lakukan, terdapat niat baik dengan mengumpulkan infinity stones demi mengembalikan keseimbangan dunia.

Nah, tapi nih, tindakan Thanos cukup ekstrem karena harus mengorbankan setengah populasi dunia. Tentu, hal itulah yang membuat Avenger lain tidak setuju – bahkan menghalangi tindakan Thanos.

Ada lagi lho contoh lain sosok anti-villain yang berasal dari Negara Konoha – tempat asal bagi beberapa shinobi paling popular di dunia Naruto. Sosok anti-villain adalah Nagato Uzumaki alias Pain.

Nagato memang kerap kali melakukan kejahatan seperti menghancurkan Konoha untuk menangkap Naruto – bahkan sempat beberapa kali melakukan pembunuhan.

Namun, sebenarnya, visi Nagato adalah untuk membawa kedamaian di dunia dengan cara memberikan penderitaan yang sama ke semua orang. Tujuannya sih agar tidak akan ada lagi orang yang merasa kehilangan orang tersayang karena peperangan. 

Agaknya, sosok anti-villain tidak muncul di negara non-fiksi aja nih. Soalnya, di negara kita belum lama ini seperti muncul sosok anti-villain yang baru saja dibebaskan.

Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum dinyatakan telah resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas I Sukamiskin pada 11 April 2023 sebagai terpidana kasus korupsi proyek Hambalang.

Menariknya, setelah bebas menjalani hukuman selama sembilan tahun tiga bulan, Anas mendapatkan sambutan meriah secara sukacita dari para kerabat dan simpatisan yang mendukungnya. Dukungan tersebut tetap berdatangan meskipun Anas dinyatakan sebagai eks-narapidana koruptor.

Mengacu pada tulisan Soleimanfalah dkk yang berjudul The Political Crime From The Perspective Of Various Models Of Criminal Policy Governing Criminal Systems, political crime (kejahatan politik) merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh pelaku untuk motivasi politik. Di dalamnya terdapat korupsi yang masuk kategori pelanggaran kejahatan politik tanpa kekerasan.

Dana korupsi yang diterima Anas sebanyak Rp50 miliar disinyalir digunakan untuk kepentingan politik – dalam hal membantu kemenangan dirinya untuk mendapatkan posisi jabatan sebagai Ketum Partai Demokrat pada saat itu.

Tindakan Anas sangat mungkin bisa masuk dalam kategori political crime karena menggunakan kejahatan untuk motivasi politik memperoleh jabatan. Namun, meski sudah dinyatakan sebagai eks-narapidana koruptor, Anas tetap mendapatkan banyak dukungan dari para simpatisannya. 

Mungkin nggak sih kalau Anas dianggap seperti sosok anti-villain yang kerap kali dianggap sebagai musuh dan penjahat tetapi tetap dikagumi? Kan, katanya Anas akan berusaha mengungkap kasus korupsi proyek Hambalang yang belum terungkap? Widih. (S85)

PinterPolitik.com

Dunia politik nasional kembali diguncang oleh kembalinya “figur lama” dari tanah pengasingannya. Bagaimana tidak? Anas Urbaningrum yang dikenal sebagai Ketua Umum Partai Demokrat periode 2009-2013 resmi bebas pada 10 April lalu, di mana kasus Hambalang menjadi titik perkara yang mengharuskan Anas unutk mendekam di penjara beserta elite partai lainnya.

Kabar mengenai bebasnya Anas sudah disambut hangat oleh berbagai elemen pendukungnya, baik dari kader Demokrat maupun Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sendiri, dan penyambutan yang meriah ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh Anas sebagai politisi ulung pada zamannya.

Kendati Anas termasuk politisi ulung yang mampu mengonsolidasikan massa pendukungnya sekuat itu, namun tidak bisa dinafikkan bahwa kasus Hambalang menjadi “batu sandungan” bagi karier politiknya pada masa kepresidenan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Anas yang sempat digadang-gadang bakal menjadi calon presiden nyatanya harus menghadapi “panggilan” KPK karena diduga terlibat dalam korupsi Hambalang

Kendati demikian, pasca bebasnya Anas, mencuat perdebatan di dunia maya yang digaungkan oleh beberapa politisi di Demokrat mengenai kesalahan Anas kepada SBY maupun sebaliknya. Perdebatan ini tidak bisa dilepaskan dari konflik Anas-SBY mengenai Hambalang, di mana mayoritas pendukung Anas meyakini bahwa Anas sengaja “dikriminalisasi” oleh SBY.

Selain itu, dengan orasinya Anas yang berjanji akan membongkar kebenaran di balik kasus Hambalang, bukan tidak mungkin akan memanaskan kembali konflik, kendati Demokrat sudah dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini tentu memunculkan pertanyaan, apakah kembalinya Anas menjadi langkah awal untuk mengembalikan kekuatan politiknya di Demokrat?

False Flag di Balik Hambalang

Konflik Anas-SBY dalam perkara Hambalang masih menjadi sorotan utama di balik kembalinya Anas, di mana karier politik Anas pada era SBY bisa dikatakan termasuk yang paling encer diantara politisi lainnya dalam tubuh Partai Demokrat. Namun apa dinyana, Anas justru terjerat oleh korupsi wisma atlet Hambalang pada tahun 2013 karena terbukti menerima gratifikasi.

Hal ini berkaitan dengan false flag, di mana istilah ini dikenal sebagai tindakan seseorang dalam menjatuhkan hukuman kepada pihak lain untuk menutupi niat sebenarnya dari tindakan tersebut. Pola ini dinilai berkaitan dengan pengaruh Anas yang disebut dapat membahayakan pengaruh SBY di dalam Partai Demokrat. Kasus Hambalang kemudian menjadi momentum emas atas persoalan itu.

Intensi di balik penangkapan Anas juga berhubungan dengan loss aversion. Daniel Kahneman dalam artikelnya Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk menyebutkan bahwa seseorang yang sudah pada posisi puncak akan berorientasi pada mencegah terjadinya kekalahan dengan mencari keuntungan yang setimpal.

Mengenai kasus Hambalang, bisa dipahami bahwa terjeratnya Anas mungkin ditujukan untuk menyelamatkan status quo Partai Demokrat dari potensi penurunan elektabilitas. Konteks itu misalnya dapat dilihat dari pernyataan Ketua Bappilu Demokrat Andi Arief yang menyebut Partai Demokrat hampir karam di bawah kepemimpinan Anas.

Well, terlepas dari apa yang sebenarnya yang terjadi, yang jelas saat ini Anas sudah bebas. Meskipun Anas dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah bebas, banyak pihak menilai Anas tidak akan vakum di percaturan politik nasional.

Sekarang mungkin pertanyaannya adalah, jika benar kembalinya Anas untuk melawan kembali SBY, apakah ia memiliki kekuatan politik yang cukup?

Konflik Anas-SBY Jilid Dua?

Penyambutan kembalinya Anas oleh para pendukungnya menjadi sinyal bahwa Anas tetap memiliki reputasi yang tinggi kendati sudah mendekam selama hampir satu dekade.

Michael Minor dalam artikelnya Cult-Like Following menyebutkan kekaguman seseorang kepada satu tokoh akan mendorongnya untuk mengkultuskan tokoh tersebut dan kultus ini berlangsung awet kendati tokoh tersebut dipenjara.

Dukungan yang besar memang memberikan insentif kepada Anas untuk bermanuver dalam politik, namun dukungan ini hanya dapat diartikulasikan untuk membentuk “kubu ketiga” yang dipimpin oleh lingkaran terdekatnya. Hal ini dikarenakan hak politik Anas masih dicabut untuk lima tahun kedepan dan pencabutan tersebut hanya bisa disiasati dengan bermain di belakang panggung.

Selain itu, dengan kekuatan politik Anas secara personal masih belum pulih setelah keluar dari penjara, maka tentu kecil kemungkinan bagi Anas untuk berhadapan secara langsung dengan SBY. Ini pula yang disampaikan oleh Pangi Syarwi Chaniago, Founder Voxpol Center Research and Consulting.

“Sekarang apa kekuatan politik Anas? Hak politiknya juga sudah dicabut, apakah memang masih sekuat dulu melawan Partai Demokrat, SBY, dan Hambalang?,” ungkap Pangi pada 12 April 2023.

SBY untuk saat ini masih menjadi “pemilik saham” terbesar di Demokrat. Statusnya sebagai Ketua Majelis Tinggi juga membuatnya memiliki kuasa dalam menentukan arah kebijakan Demokrat.

Kuasa tersebut terlihat dari pengangkatan AHY sebagai penerus SBY, dan pola kepemimpinan AHY saat ini tidak akan lepas dari pengaruh “sang ayah” dalam berpolitik.

Namun demikian, hal tersebut bisa disiasati oleh kubu Anas melalui dua cara untuk bertanding kembali.

Pertama ialah memperkuat barisan alternatif dalam berkontestasi di pemilu. Sebagaimana Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang dipimpin oleh loyalis Anas, maka gerbong tersebut dapat digunakan untuk menonjolkan eksistensi kubu Anas dalam pemilu. Namun, hal ini tentu dengan catatan bahwa PKN dapat bermain banyak di Pemilu 2024 ataupun pemilu mendatang.

Kedua ialah membajak internal Demokrat yang masih berkonflik, di mana Demokrat saat ini masih berkonflik dengan kubu Moeldoko dan hal ini tentu menguras tenaga Demokrat yang seharusnya dimanfaatkan untuk menghadapi Pemilu 2024.

Kondisi ini dapat dimanfaatkan oleh Anas untuk menarik kader Demokrat ke kubu mereka dan bukan tidak mungkin bahwa polarisasi di Demokrat akan menguntungkan Anas untuk mengembalikan reputasinya di partai.

Faksi ketiga tetap menjadi hal lumrah dalam politik, di mana dinamika politik tidak akan jauh dari pertarungan antar faksi untuk memperebutkan kekuasaan.

Paul Chambers dalam artikelnya Forms of Factionalism in Southeast Asia menyebutkan faksionalisme muncul dari gesekan kepentingan antar kubu di dalam partai. Kembalinya Anas dapat digunakan untuk membuat “kubu ketiga” dalam Demokrat dengan berisikan loyalisnya dan kubu ini dapat memecah dualisme konflik yang saat ini terjadi di dalam partai.

Oleh karena itu, taktik yang paling rasional untuk dilakukan mungkin ialah taktik kedua. Hal ini dikarenakan friksi di dalam Demokrat akan melemahkan soliditas partai. Selain itu, pelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh Anas untuk menanamkan pengaruh kepada kadernya untuk mengurangi kesetiaan pada petahana.

Alhasil, pembajakan ini akan membentuk kubu ketiga yang berpihak pada Anas dan menjadikannya sebagai “lawan baru” bagi AHY untuk mempertahankan status quo kepemimpinannya.

Well, kita lihat saja bagaimana kelanjutannya. Apakah kembalinya Anas akan mengguncang SBY atau tidak, hanya waktu yang dapat menjawabnya. (D90)

PinterPolitik.com

“Andai dalam perjuangan keadilan itu ada yang merasa termusuhi, mohon maaf itu bukan karena saya hobi bermusuhan. Itu karena konsekuensi perjuangan keadilan.” – Anas Urbaningrum

Itachi Uchiha dari anime Naruto diyakini sebagai salah satu karakter dengan redemption arc terbaik. Bagaimana tidak? Itachi mendapatkan misi khusus untuk membasmi seluruh klan Uchiha kecuali Sasuke, adiknya.

Akibatnya, Sasuke menyaksikan kematian kedua orang tuanya di depan mata kepalanya sendiri. Sasuke pun memupuk dendam kepada Itachi dan bersumpah untuk membunuhnya.

Setelah bertahun-tahun, Sasuke memenuhi sumpahnya itu. Itachi pun berhasil ia bunuh. Baru setelah itu, Sasuke mengetahui kebenaran di balik pengorbanan kakaknya. Semua hal yang Itachi lakukan ternyata untuk melindungi adik kesayangannya, Sasuke.

Oleh karena itu, kisah Itachi dari seorang shinobi-mangkir-pembunuh-klannya-sendiri menjadi seorang kakak yang rela mengorbankan seluruh hidupnya untuk adiknya menjadi redemption arc yang legendaris.

Namun, bukan hanya Itachi yang bisa memiliki kisah redemption arc yang epic. Agaknya, Anas Urbaningrum juga memiliki potensi untuk mengembalikan nama baiknya.

Kisah Anas Urbaningrum dapat kita soroti 14 tahun lalu, ketika Anas terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Pemilihan Umum 2009 (Pemilu 2009). Saat itu, Anas dipercayai untuk menjadi Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR RI. Pada tahun 2010, Anas maju sebagai calon Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat dan berhasil mengalahkan dua calon lainnya, Andi Mallarangeng dan Marzuki Alie.

Karier politik Anas bisa dibilang sedang bagus-bagusnya. Tetapi, hal ini tidak bertahan lama. Pada tahun 2012, Anas ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dakwaan korupsi dan pencucian uang. Akibatnya, Anas harus menanggalkan posisinya sebagai Ketum Demokrat. Pada tahun 2015, Anas pun dinyatakan bersalah dan divonis hukuman delapan tahun penjara dan denda miliaran rupiah.

Delapan tahun berlalu dan kini Anas sudah bebas dari penjara. Akan tetapi, Kebebasan Anas ini seolah membuka luka-luka lama Demokrat. Pasalnya, Ketum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), I Gede Pasek, tidak setuju dengan saran Andi Arief, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Demokrat.

Andi menyarankan Anas untuk meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) karena dianggap nyaris menghancurkan Demokrat. Namun, bagi I Gede Pasek, justru SBY nih yang harusnya minta maaf sama Anas. Weleh-weleh.

Dalam pidatonya seusai keluar dari lapas, Anas pun menegaskan bahwa meskipun ada oknum yang menyusun skenario besar dengan menjebloskan dirinya ke penjara, Anas masih belum selesai. Waduh, kira-kira siapa yang dimaksud oleh Anas ya?

Well, entah siapa yang paling bersalah dalam kasus ini, persoalan salah-menyalahkan adalah fenomena politik yang wajar. Dalam bukunya Policy Controversies and Political Blame Games, Markus Hinterleitner menjelaskan blame game yang sering dilakukan para politisi.

Blame game adalah aksi saling menyalahkan antar-politisi atau entitas politik atas suatu kontroversi politik. Tujuannya adalah untuk menjaga, memenangkan, atau mempertahankan kontrol atas reputasi, suara, atau kebijakan.

Karena itu, selama masing-masing pihak belum nemuin titik temu yang jelas, sepertinya kita masih akan terus menyaksikan blame game antara Anas dan Demokrat(-nya SBY)untukbeberapa waktu ke depan. Kira-kira, akankah Anas melalui redemption arc yang epic layaknya Itachi? Kita saksikan aja. Hehe. (A89)

PinterPolitik.com

Sorotan kuat sedang ditujukan kepada Anas Urbaningrum. Kebebasannya dari penjara dinilai akan menjadi momok menakutkan bagi Partai Demokrat. Anas misalnya dapat dirangkul oleh kubu Moeldoko dalam upayanya untuk mengganti kekuasaan partai mercy.

Namun, diskursus akhir-akhir ini justru tidak berkutat soal “seperti apa manuver Anas?”, melainkan soal “siapa yang harus meminta maaf?”.

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyarankan Anas untuk meminta maaf kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) setelah menghirup udara bebas.

“Sebagai sahabat saya menyarankan AU (Anas Urbaningrum) memilih meminta maaf terbuka kepada Bapak SBY dan seluruh kader Demokrat yang hampir karam saat dipimpinnya,” ungkap Andi pada 10 April 2023.

Merespons usulan Andi, keluarga dan simpatisan Anas justru menyebut SBY yang seharusnya minta maaf.

“Kami meyakini bahwa Mas Anas adalah korban dari kriminalisasi. Desainer utamanya Pak SBY. Keyakinan kami seperti itu. Jadi kami sarankan Andi Arief agar menyampaikan ke SBY, agar minta maaf kepada Mas Anas,” ungkap Wakil keluarga Anas dari Blitar, Anna Lutfi pada 10 April 2023.

Terlepas dari siapa yang seharusnya minta maaf, terdapat respons menarik dari warganet seputar diskursus “minta maaf” ini. Pada unggahan infografis PinterPolitik di Instagram, terdapat pandangan bahwa siapa yang meminta maaf akan mendapatkan citra positif dan keuntungan elektoral.

Lantas, tepatkah pandangan tersebut?

Politik Minta Maaf

Kendati pandangan itu berasal dari opini umum, dalam literatur ilmu politik, konteks “minta maaf” yang dilakukan oleh politisi sebenarnya sudah lama menjadi kajian penelitian yang serius.

Patricia O’Brien dalam tulisannya The Politics of Apology in the Pacific, misalnya, menjelaskan pentingnya “politik minta maaf” dalam konteks hubungan antarnegara. Menurut O’Brien, permintaan maaf secara formal merupakan pintu untuk membuka hubungan diplomasi antarnegara yang sebelumnya terlibat konflik.

O’Brien mencontohkan permintaan maaf mantan Perdana Menteri Selandia Baru Helen Clark kepada Samoa pada Juli 2012 lalu. Pada peringatan 40 tahun kemerdekaan Samoa dari negaranya itu, Clark dengan emosional menyampaikan permintaan maaf serta mengungkapkan kesedihan dan penyesalan atas ketidakadilan yang dialami Samoa ketika masih di bawah Selandia Baru.

Permintaan maaf Clark disambut hangat. Masyarakat Samoa menyambutnya dengan ritual pengampunan dan pertukaran hadiah, yakni toga, yang menjadi simbol pengaturan ulang hubungan kedua negara ke depannya.

Apa yang dijelaskan O’Brien sebenarnya tidak hanya terjadi pada diplomasi antarnegara, melainkan juga diplomasi domestik, baik antara politisi dengan masyarakat, maupun politisi dengan politisi. Ketika politisi sadar telah melakukan kesalahan, mereka perlu meminta maaf untuk memperbaiki hubungan yang retak.

Saher Khan dalam tulisannya How to navigate a political apology, menjelaskan terdapat berbagai macam bentuk strategi meminta maaf. Pertama adalah menyampaikan maaf secara formal. Politisi perlu melakukan konferensi pers agar permintaan maafnya dilihat secara umum.

Kedua, politisi perlu menunjukkan bahwa dirinya malu telah melakukan kesalahan. Gestur tersebut dapat menciptakan kesan positif di hadapan publik. Dan ketiga, politisi perlu melakukan perubahan tindakan. Misalnya dengan melanjutkan kebijakan yang mangkrak atau mengubah kebijakan yang menuai kontroversi.

Menurut Khan, permintaan maaf yang paripurna adalah gabungan dari ketiga strategi tersebut. Untuk meraup sentimen positif sebesar mungkin, politisi perlu melakukan permintaan maaf secara formal, menunjukkan rasa malu, dan memperbaiki tindakannya.

Kembali pada diskursus soal hubungan Anas dengan SBY, pandangan bahwa permintaan maaf dapat berbuah citra positif dan keuntungan elektoral dengan jelas terlihat pada pemaparan O’Brien dan Khan.

Namun, terdapat satu masalah fundamental dari pandangan itu. Apakah Anas atau SBY ingin melakukan rekonsiliasi atau memperbaiki hubungannya?

Sulit Dibayangkan

Menariknya, menurut Saher Khan, tidak selamanya politisi perlu meminta maaf. Terkadang, strategi yang perlu dilakukan adalah menghiraukan segala kritik yang ada. Ini disebut dengan the non-apology.

Jika melakukan permintaan maaf, itu menunjukkan bahwa sang politisi memang bersalah. Dengan menghiraukan kritik, politisi hendak menunjukkan bahwa ia tidak melakukan kesalahan dan membiarkan isu tersebut hilang dengan sendirinya.

Barbara Kellerman dalam tulisannya When Should a Leader Apologize—and When Not?, menyebutkan tidak selamanya permintaan maaf mendatangkan buah manis. Pada banyak kondisi, meminta maaf justru dapat menjadi ciuman kematian.

Menurut Kellerman, pengakuan politisi atau pemimpin atas kesalahan dapat merusak hingga menghancurkan kelompok atau organisasi yang menjadi tanggung jawab mereka. Pada situasi krisis atau skandal, reaksi naluriah para pemimpin umumnya adalah menyangkal, menyangkal lagi, dan kemudian membelokkannya ke arah lain.

Penjelasan Kellerman sekiranya yang paling relevan dalam menjelaskan situasi Anas dengan SBY saat ini. Jika salah satu diantaranya menyampaikan permintaan maaf, itu akan menjadi ciuman kematian yang menghancurkan reputasi mereka.

Situasi itu dengan jelas terlihat dari tiap kubu yang merasa benar dan merasa sebagai korban. Kubu SBY menyebut Anas bertanggungjawab merusak Partai Demokrat, sementara kubu Anas menyebut SBY mengkriminalisasinya.

Jika keluar ungkapan permintaan maaf, itu sama saja mengafirmasi tuduhan yang berseliweran selama ini. Benar-benar merupakan ciuman kematian.

Simpulan ini juga terlihat dari pemaparan Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando Ernesto Maraden Sitorus. Prediksinya, kubu Anas akan memainkan gaya “politik teraniaya” untuk meraih simpati publik.

“Upaya yang dibangun Anas dan para loyalis bahwa dia dikorbankan karena bertentangan dengan keinginan SBY mengenai posisi Ketum Partai Demokrat,” ungkap Fernando pada 11 April 2023.

Well, singkatnya, dengan menimbang secara holistik, pandangan bahwa siapa yang meminta maaf akan mendapatkan citra positif dan keuntungan elektoral dapat kita gugurkan.

Apa yang kita lihat ke depannya mungkin adalah politik saling menyalahkan dan merasa yang paling teraniaya seperti prediksi Fernando. (R53)  

Anas Urbaningrum disarankan tidak bicara Hambalang atau SBY

Mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang tersangkut kasus korupsi di berbagai proyek pemerintahan akan segera bebas pada tahun 2023 ini. Kabarnya, Anas akan bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) yang banyak beranggotakan loyalis-loyalisnya.

Namun, selain kembali ke pertarungan politik, Anas disebut juga akan buka-bukaan untuk membongkar sejarah hitam Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kembalinya Anas pun disebut-sebut bakal menghantui Partai Demokrat dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Hmm, gimana menurut kalian? Mungkinkah ‘comeback’ Anas ini bakal menimbulkan guncangan politik menuju tahun 2024?

PinterPolitik.com

“Politics is the art of the possible,” ― Otto von Bismarck

Akhir-akhir ini Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tengah menuai perhatian publik. Ini tentu soal berbagai pernyataannya terhadap laku politik yang tengah berjalan. SBY terlihat mengingatkan soal potensi kecurangan pemilu 2024 hingga wanti-wanti soal sistem proporsional tertutup.

Namun, selain berbagai pernyataan terbukanya, SBY juga kembali disorot karena Anas Urbaningrum. Ya, eks Ketua Umum Partai Demokrat itu akan bebas dari penjara pada April 2023. Menariknya, menjelang kebebasan Anas, terdapat baliho dengan muka Anas di Cikeas, dekat kediaman SBY.

Selain muka Anas, baliho itu juga bertuliskan “Tunggu beta bale” yang berarti “tunggu saya kembali”. Baliho itu ditafsirkan secara luas. Tidak sedikit yang menilainya sebagai tanda Anas akan kembali ke gelanggang politik untuk berhadapan dengan SBY.

Lantas, jika benar demikian, apakah SBY tengah mewaspadai serangan-serangan politik yang mungkin terjadi? Kemudian, apakah ini berdampak pada usaha Partai Demokrat untuk mengusung Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pilpres 2024?

Tidak Ikuti Machiavelli?

Apa yang dikhawatirkan berbagai pihak terhadap kebebasan Anas adalah siklus kekuasaan yang sudah berlangsung lama. Dalam bukunya Il Principe yang terbit pada 1532, Niccolò Machiavelli memberikan saran bagaimana mempertahankan kekuasaan.

Jika kekuasaan didapatkan dengan mengkudeta penguasa sebelumnya, maka sang penguasa baru harus memusnahkan semua darah keturunan sang penguasa lama. Itu merupakan langkah preventif agar para keturunan penguasa lama yang menaruh dendam tidak mengganggu kekuasaan atau berupaya mengkudeta kembali.

Sekalipun tidak dibunuh, Machiavelli menyarankan agar membuat semua pihak yang berpotensi menjadi musuh dibuat tidak berdaya. Sekalipun mereka menaruh dendam, mereka tidak dapat melakukan perebutan kekuasaan.

V dalam bukunya The Mafia Manager: A Guide to the Corporate Machiavelli, menuangkan gagasan-gagasan Machiavelli dalam memimpin organisasi modern, seperti mafia dan perusahaan. Menurut V, dalam konteks berhadapan dengan musuh, sama seperti yang dilakukan oleh mafia Italia, tidak selamanya mereka harus dibunuh. Bahkan, membunuh sebenarnya adalah langkah terakhir.

Yang perlu dilakukan adalah memastikan mereka tidak berbuat macam-macam. Caranya tentu beragam, mulai dari ancaman hingga perjanjian bisnis.

Melihat politik Indonesia, misalnya pada kasus Anas, saran kekuasaan ala Machiavelli tidak dilakukan sepenuhnya. Memang benar terjadi kudeta hingga upaya pelemahan. Namun, sederet upaya penaklukan itu tidak membuat musuh politik kehilangan daya upayanya.

Mereka masih dapat tetap berbisnis, kembali terjun ke politik, bahkan membangun kekuatan politiknya. Untuk menyambut kebebasan Anas, para loyalisnya bahkan mendirikan partai politik bernama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN).

Politik Balas Dendam

Nah, karena tidak penuh menjalankan saran Machiavelli, berbagai kekhawatiran bahwa Anas akan melakukan balas dendam menjadi lumrah dikalkulasi. Komparasinya dapat dilihat pada kasus Antasari Azhar.

“Tiba-tiba hari ini ada serangan, black campaign yang disampaikan saudara Antasari, mantan narapidana yang baru mendapat grasi Presiden Jokowi,” ungkap SBY pada 14 Februari 2017.

Apalagi, berdasarkan penelitian Michael E. McCullough dalam bukunya The Forgiveness Instinct, keinginan untuk membalas dendam bukanlah penyakit yang menyerang segelintir orang, melainkan sifat universal dari umat manusia.

Menurut McCullough, balas dendam merupakan produk seleksi alam yang ada hingga saat ini karena membantu umat manusia beradaptasi dengan lingkungannya.

Tidak heran kemudian, Anas dinilai dapat memberikan serangan-serangan politik kepada SBY dan Partai Demokrat. Salah satu serangan yang ditakutkan mungkin adalah upaya menghalangi pengusungan AHY.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel PinterPolitik yang berjudul Kenapa Demokrat Ngotot Mengusung AHY?, dengan usia yang sudah menyentuh 73 tahun, Pilpres 2024 mungkin merupakan momen terakhir SBY masih dapat memberi dukungan penuh kepada AHY.

Mengusung sang Ketua Umum Partai Demokrat menjadi calon wakil presiden di Pilpres 2024 merupakan langkah untuk melambungkan karier politik AHY.

Namun, kekhawatiran itu mungkin tidak akan terjadi. Bantahan terbuka telah diungkapkan Ketua Umum PKN Gede Pasek Suardika. “Jadi, tidak ada dan tidak benar itu. Bahkan, kami mendoakan juga kayak Mas AHY bisa jadi calon presiden dan calon wakil presiden,” ungkap Gede Pasek pada 21 Februari 2023.

Mengingat politik adalah seni kemungkinan (politics is the art of the possible), bantahan terbuka Gede Pasek dapat ditafsirkan menjadi dua sisi. Pertama, itu adalah ungkapan jujur. Kembali mengutip penelitian McCullough, memang benar balas dendam merupakan hasrat alamiah. Namun, evolusi manusia juga melahirkan insting memaafkan.

Dengan demikian, mungkin Anas dan para loyalisnya di PKN memilih untuk tidak mengusik kekuasaan SBY dan Partai Demokrat.

Sisi kedua, pernyataan Gede Pasek mungkin merupakan upaya perlindungan. Sebagai partai baru yang berjuang untuk lolos ke Senayan, PKN tentu harus fokus membangun strategi pemenangan dan meminimalisir risiko sebesar mungkin.

Jika terang-terangan ingin mengganggu Partai Demokrat, itu sama saja dengan mengundang berbagai serangan politik ke PKN. SBY yang masih berpengaruh adalah lawan politik yang tentu ingin dihindari.

Well, sekiranya hanya waktu yang dapat menjawab sisi mana yang akan terjadi. Kita lihat saja. (R53)

PinterPolitik.com

“I still see your shadows in my room” – Juice WRLD, “Lucid Dreams” (2017)

Mantan. Bisa dibilang, kata satu ini bisa nge-buat banyak orang trauma. Gimana nggak? Istilah mantan ini kerap merujuk pada sesuatu yang telah ditinggalkan di masa lampau.

Seperti banyak hal di dunia ini, dikotomi pun berlaku pada masa lampau. Ada juga yang baik dan ada juga yang buruk. 

Namun, pada kata “mantan”, bisa saja dua hal tersebut melebur menjadi di satu. Mantan kekasih, misalnya, kerap menimbulkan kembali memori indah sekaligus sakit hati yang membekas di dada.

Ya, gimana nggak? Masa-masa indah kerap menjadi masa yang menjadi ingatan yang benar-benar membekas. Namun, keindahan itu menjadi sesuatu yang pedih ketika mengingat kembali dan mempertanyakan mengapa semua itu harus berakhir.

Nah, mungkin, ini yang dirasakan oleh mendiang rapper yang bernama Juice WRLD ketika menulis lagu hits-nya yang berjudul “Lucid Dreams” (2017). Di manapun, bayangan mantan kekasihnya pun muncul menghantuinya.

Duh, duh, yang namanya mantan ini, ya, kok ya selalu menyusahkan? Paling susah deh kalau udah urusan soal mantan. Berharap kembali ya kok nggak mungkin. ☹

Tapi nih, guys, urusan mantan yang merepotkan ternyata bukan hanya soal mantan kekasih. Mantan dalam dunia politik ternyata bisa merepotkan dan menghantui lho.

Nggak percaya? Tanya aja sama Partai Demokrat Pak Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Gimana nggak? Beberapa waktu lalu, sebuah baliho terpasang di dekat rumah SBY di Puri Cikeas, Bogor.

Di baliho itu, terpampang wajah mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Anas Urbaningrum yang terjegal kasus korupsi sekitar tahun 2013-2014. Selain muka Anas, baliho itu juga bertuliskan, “Tunggu beta bale (tunggu saya kembali)!”

Waduh, ada apa nih? Kok ya tiba-tiba ada muka Pak Anas lagi? Di dekat rumahnya Pak SBY lagi. Apakah Pak Anas datang kembali untuk menghantui Pak SBY dan Demokrat?

Pak Anas sendiri kini dikabarkan bernaung di partai baru bernama Partai Kebangkitan Nusantara (PKN). PKN sendiri didirikan oleh para individu yang disebut-sebut sebagai loyalis Pak Anas.

Hmm, mungkinkah kehadiran Pak Anas bisa mempengaruhi dinamika politik Demokrat – baik secara internal maupun eksternal? Apakah partai yang identik dengan Pak SBY dan Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bakal terganggu?

Hmm, kalau kata Demokrat sendiri sih, mereka menyangkal bakal terpengaruh. “Kami yakin tidak akan mengganggu eksistensi dan soliditas Partai Demokrat,” jelas Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Demokrat Renanda Bachtar.

Ya, terlepas dari terpengaruh atau nggak, ada lho konsep yang namanya “path dependence” dalam banyak bidang ilmu, termasuk ilmu sosial dan ilmu politik. Mengacu pada penjelasan Ian Greener di tulisannya Theorising Path Dependence, konsep ini menjelaskan bahwa hasil dan pilihan yang bisa diambil di masa kini dan masa depan dipengaruhi juga oleh apa yang terjadi masa lampau.

Nah, kalau gitu caranya, bukan nggak mungkin, kembalinya Pak Anas yang akan bebas dari hukuman penjara sekitar Maret-April 2023 nanti akan mempengaruhi pilihan-pilihan aktor-aktor politik terkait di masa kini dan masa depan. 

Apakah mungkin baliho Pak Anas merupakan tantangan terbuka? Selepas bebas dari penjara, Pak Anas bersama PKN mungkin akan menantang Partai Demokrat, dan tentunya SBY, di panggung politik nasional.

Hmm, bisa jadi, layaknya lagu Juice WRLD, bayangan mantan bisa kembali menghantui. Bukan begitu? ☹ (A43)

Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika menyatakan dirinya menunggu Anas Urbaningrum bergabung ke dalam PKN setelah bebas. Pasek membandingkan Anas seperti mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim yang bangkit setelah dibui.

PKN didirikan atas inisiasi para loyalis Anas dan eks Partai Demokrat. Anas dipenjara selama delapan tahun karena terseret kasus Hambalang dan akan bebas pada akhir 2022 atau awal 2022.