Radikalisme. Anarko sindikalisme. Komunisme. Liberalisme. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Rasanya, dalam beberapa waktu terakhir banyak ragam ideologi dan paham yang jadi bahan pembicaraan. Secara khusus, beberapa paham tersebut tampak dijadikan semacam “musuh” bagi pemerintahan presiden Joko Widodo selama dua periode ini. Tentu yang paling kentara adalah bagaimana pemerintahan ini kerap terlihat melawan paham-paham berbau fundamentalisme Islam. Cap radikal dan terorisme acapkali jadi salah satu paham yang ingin dibendung di era Jokowi. bagi beberapa orang, mungkin label isme-isme itu tampak terlalu sering dilempar dan terutama dibenturkan dengan pemerintah. Jika demikian, lalu paham siapa sebenarnya yang jadi musuh pemerintahan Jokowi? Yuk simak video selengkapnya!

Sejumlah pihak mulai diduga tunggangi demo tolak RUU Ciptaker.

PinterPolitik.com

Keresahan masyarakat di beberapa wilayah Indonesia belum selesai atas meningkatnya intensitas tindak kriminal yang dilakukan oleh eks napi yang bebas “jalur Corona”. Belakangan, muncul buih keresahan baru yang mengagendakan penjarahan dan berbagai kekacauan lain di seantero Pulau Jawa secara serentak pada 18 April mendatang.

Berdasarkan rilis aparat berwenang, agenda kekacauan tersebut diinisiasi oleh kelompok berusia muda bertitel Anarcho Syndicalism. Melihat tujuan, momentum serta target kelompok ini, nampaknya memunculkan indikasi bahwa agenda besar mereka dinilai ingin memprovokasi serta memanfaatkan psikis publik saat ini yang sedang mengalami kesulitan, baik secara sosial maupun ekonomi.

Pandemi Covid-19 dipandang semakin memperjelas dinamisnya disrupsi serta dampak sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia saat ini. Satu hal yang tidak kalah mengkhawatirkan akan dan telah terjadi ialah perubahan psikososial masyarakat di tengah krisis kesehatan publik ini.

Dong Lu dalam tulisannya berjudul “Public Mental Health Crisis during Covid-19 Pandemic” menyatakan bahwa kesehatan mental masyarakat saat pandemi ini juga menjadi  sebuah kedaruratan. Potensi dampak negatif psikososial di masyarakat, baik dari kalangan berusia muda hingga yang lebih tua sangat mungkin terjadi dan harus segera diintervensi oleh ahlinya secara memadai.

Merujuk pada tulisan Lu tersebut, terkuaknya ancaman kekacauan oleh anak muda terpelajar “berjubah” Anarcho Syndicalism ini tidak hanya disebabkan oleh berkilaunya idealisme serta pencarian jatidiri semata. Lebih dalam lagi, hal ini turut diindikasikan sebagai munculnya konsekuensi psikososial ketika mereka memiliki waktu lebih untuk berekspresi dalam “kebebasan” isolasi dari dampak pandemi Covid-19 di Indonesia saat ini.

Buih anarkisme dan narasi kekacauan ini memang dinilai banyak kalangan agaknya terlalu dini dan terlampau sepele karena dibangun oleh kelompok berusia remaja. Namun satu hal yang harus diwaspadai, potensi bagi eskalasi ketidakstabilan keamanan oleh dan di masyarakat masih tetap mengintai saat ketidakpastian dampak pandemi Covid-19 semakin tidak pasti.

Di sisi lain, menyeruaknya Anarcho Syndicalism di saat-saat seperti ini juga menimbulkan beragam tanda tanya menarik seputar kaitannya dengan dinamika politik dan pemerintahan kekinian lainnya. Apa sajakah itu?

View this post on Instagram

Dubes Australia ditarik pulang, khawatir dengan corona di Indonesia – Simak infogarfis dan berita seputar politik lainnya di Pinterpolitik.com #australia #dubesaustralia ##garyquinlan #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 12, 2020 at 11:42pm PDT

Signifikansi Ancaman

Seberapa berbahayakah kelompok Anarcho Syndicalism di Indonesia saat ini? Pertanyaan ini agaknya tepat untuk membuka lebih dalam manuver mereka dan relevansinya terhadap stabilitas keamanan.

Anarcho Syndicalism sendiri merupakan gerakan berbasis perjuangan buruh yang memiliki jejak di berbagai negara. Berawal di Warsawa, Polandia pada tahun 1922, uniknya gerakan ini tidak memiliki hierarki organisasi dan anggotanya leluasa bergerak atas idealisme masing-masing. Hal inilah yang kemudian menarik bagi kaum muda khususnya, untuk berekspresi secara bebas terhadap aspek lain seperti isu sosial hingga pemerintahan.

Sementara manuver gerakan ini di Indonesia pertama kali mendapat ekspos besar dari publik pada peringatan hari buruh tahun 2019. Tito Karnavian sebagai Kapolri ketika itu menyebut gerakan anak muda beratribut serba hitam, yang dinilai masih cukup asing bagi publik tersebut, sebagai provokator kericuhan aksi hari buruh di Bandung.

David Burstein dalam “Fast Future: How the Millennial Generation Is Shaping Our World” menyatakan satu frasa menarik yang menjadi kerangka berpikir milenial saat ini yaitu pragmatic idealism. Frasa tersebut merujuk pada mindset kaum muda yang kompleks dan multi visi antara pragmatis, idealis dan skeptis.

Berkaca pada publikasi Burstein tersebut, pragmatic idealism nampaknya tepat menjelaskan pendorong kelompok usia muda yang aktif pada gerakan Anarhco Syndicalism di Indonesia. Sosok-sosok tersebut mayoritas berusia muda serta mendapatkan akses pendidikan formal yang memadai.

Perjuangan atas Hak Asasi Manusia (HAM), melawan kapitalisme, penindasan buruh, hingga kesetaraan ekonomi rakyat menjadi isu yang diangkat kelompok tersebut. Faktanya, isu-isu ini juga berhembus melalui aspek seni budaya yang menggugah hasrat milenial.

Sampel kecil misalnya, melalui lagu beraliran indie, alteratif, hingga punk rock yang digandrungi anak muda, supremasi idealisme akan sistem negara yang lebih baik jamak disenandungkan dan menjadi daya tarik tersendiri serta sesuatu yang pantas diperjuangkan.

View this post on Instagram

Masyarakat Hukum Tata Negara (Mahutama) berencana akan mengajukan judicial review terhadap Perppu Corona – #perppucorona #perppucoronadigugat #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 13, 2020 at 3:37am PDT

Namun di sisi lain, akses yang terbatas  untuk menyalurkan aspirasi dan hasrat berekspresi, membuat beberapa dari mereka menempuh cara pragmatis melalui gerakan beraliran serupa yang tidak jarang berhaluan ekstrem seperti Anarhco Syndicalism.

Di sisi lain, hal  ini dinilai menjadi sebuah anomali ketika sudah cukup lama kaum muda tidak tampil secara masif di lapangan untuk bersuara mengenai isu sosio-ekonomi. Namun sayangnya, perilaku mudah lepas kendali serta visi anarkistis seolah menjadi bumerang untuk mendiskreditkan suara dan gerakan mereka sendiri.

Meskipun beberapa pengamat menilai, buih anarkisme Anarcho Syndicalism saat Covid-19 ini belum secara signifikan mengancam ketertiban, namun isu akan kekisruhan terlanjur hadir di benak masyarakat dan membangun persepsi bahwa kemungkinan tersebut dapat terjadi.

Agenda anarkisme yang dibawa oleh Anarcho Syndicalism juga sedikit menyentak publik dengan membawa isu relevan namun dikemas secara ekstrem. Interpretasi menyeruak ketika isu anarkisme muncul saat pandemi Covid-19 berpotensi membawa perekonomian masyarakat Indonesia ke titik terpuruk di tengah ketidakpastian.

Selain itu, isu darurat sipil yang beberapa waktu lalu sempat bergema dari Istana juga turut mewarnai dinamika ini. Melihat rangkaian posibilitas tersebut, bagaimana jika nyatanya kemudian eskalasi kekacauan di masyarakat terjadi dan menjadi justifikasi tertentu bagi pemerintah untuk meredamnya?

Rambu Anarki Politik?

Elizabeth McLeay dalam publikasinya berjudul “Defining Policing Policies and the Political Agenda” menyatakan bahwa isu public disorder dapat memberikan sebuah gambaran tentang agenda politik di masa lalu yang kemudian membentuk “jendela kebijakan” masa depan melalui isu-isu politik sebelumnya.

View this post on Instagram

PSBB telah diterapkan di DKI Jakarta guna menekan penyebaran virus corona. Jumlah penumpang berkendara pun juga dibatasi. Bila melanggar bisa didenda ataupun dipidana #DiRumahAja ya! – #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #cucitangan #pakaimasker #posterpinpol #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 10, 2020 at 5:18am PDT

Apa yang dikemukakan McLeay tersebut cukup relevan jika kita refleksikan pada peristiwa kekacauan atau public disorder terhadap perkembangan politik dan pemerintahan di Indonesia. Aksi massa yang terstruktur, masif serta anarkis yang menimbulkan public disorder sendiri bukanlah hal baru. Krisis multi dimensi pada tahun 1998 menjadi panggung berdarah bagi sejumlah elemen massa yang “terjebak” situasi anarkis dalam medan sejarah perjuangan bangsa.

Mulai dari aliansi mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat, serikat buruh, hingga massa “hasil kloning” tandingan bernama Pam Swakarsa dapat kita telaah melalui berbagai literatur kredibel saat ini terkait masing-masing perannya dalam membentuk spektrum politik dan pemerintahan Indonesia pasca reformasi.

Sementara saat ini, keresahan publik Indonesia memang sedang benar-benar diuji kala Covid-19 juga membombardir perekonomian masyarakat. Kemunculan agenda Anarcho Syndicalism saat ini seolah dinilai “membuntuti” peningkatan tingkat kriminalitas yang dilakukan eks napi “bebas jalur Corona”. Belum lagi bayang-bayang konsekuensi tak terlihat – intangible threat – dari PHK massal yang menghantui kelompok ekonomi rentan saat pandemi Covid-19.

Hampir tidak ada masyarakat yang menginginkan anarkisme atau kekacauan dalam bentuk apapun terjadi sebagai dampak Covid-19 saat ini. Namun peluang tersebut agaknya terus terkonstruksi berbanding lurus dengan implikasi sosio-ekonomi dari pandemi Covid-19 yang entah kapan akan berakhir.

Jika skenario terburuk itu terjadi, akan ada beberapa hal yang dinilai berpengaruh terhadap spektrum politik Indonesia. Pertama, status kedaruratan keamanan, baik darurat sipil atau militer, disinyalir akan diberlakukan pemerintah untuk mengendalikan keadaan. Hal ini dinilai akan mempengaruhi tingkat restriksi – pembatasan – pemerintah dalam kontrol kebebasan publik.

Secara rasional, tidak serta merta semua pihak sepakat akan langkah ini. Akan selalu ada pihak, baik tokoh nasional yang terafiliasi politik ataupun tidak, yang dinilai tampil menyuarakan kendali situasi yang persuasif tanpa sedikitpun merenggut kebebasan rakyat.

Lalu di sisi lain, bagi pihak yang terbukti lamban merespon keadaan atau bahkan terlihat memperburuk situasi, akan menjadi preseden buruk baginya ke depan. Sebaliknya, pihak yang dinilai sukses memadamkan keadaan dengan baik, dinilai akan mendapatkan legitimasi politik yang positif dari rakyat.

Pada akhirnya, potensi skenario tersebut juga dinilai dapat memproyeksikan pihak yang sekiranya berpeluang mengambil keuntungan politis maupun strategis dari situasi yang ada.

Bagaimanapun, terjadinya berbagai bentuk anarkisme dan kekacauan akan menelan konsekuensi yang sangat mahal dalam jalannya politik dan pemerintahan, serta kehidupan masyarakat secara umum. Deteksi dini akan potensi gangguan keamanan tentu harus disikapi dengan bijak, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, demi ketahanan seluruh elemen bangsa kala ujian pandemi Covid-19. Menarik untuk menanti dinamika selanjutnya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Pinterpolitik.com

[dropcap]A[/dropcap]da yang tak biasa dari peringatan Hari Buruh (May Day) 2019 beberapa waktu lalu. Kala itu, ada sekelompok orang berpakaian hitam-hitam yang ikut turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Meski demikian, kelompok ini menjalankan aksi mereka dengan melakukan tindakan yang dianggap mengarah kepada vandalisme.

Polisi menyebut gerakan ini sebagai gerakan anarko sindikalisme. Untuk menindak kelompok ini, polisi menggunakan cara yang tidak lazim saat menghadapi massa, terutama di Bandung, Jawa Barat. Para peserta berbaju hitam itu ditangkap untuk kemudian dilucuti pakaiannya dan juga dicukur plontos kepalanya.

Tindakan polisi ini menuai kritik tajam dari sejumlah pegiat HAM. Kelompok-kelompok seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Kontras, dan ICJR mempertanyakan langkah kepolisian yang dianggap tak sesuai dengan prosedur.

Merujuk pada pendapat pegiat HAM tersebut, terlihat bahwa ada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kepolisian saat peringatan Hari Buruh beberapa waktu lalu. Yang jadi perkara adalah, tindakan tersebut diambil tatkala pemerintahan tengah disorot komitmennya terhadap demokrasi dan juga ancaman people power. Lalu, apa yang mungkin terjadi akibat kekerasan tersebut?

Fenomena Internasional

Gerakan anarko sindikalisme boleh jadi belum terlalu populer di Indonesia sebelum aksi di May Day beberapa waktu lalu. Meski demikian, gerakan ini disinyalir sebenarnya sudah memiliki banyak kelompok yang tersebar di beberapa kota di negeri ini.

Menurut Vadim Damier dalam Anarcho-syndicalism in 20th Century, anarko sindikalisme merupakan serikat pekerja – dalam bahasa Prancis disebut syndicat – revolusioner yang bertindak untuk menciptakan masyarakat yang tanpa negara (anarki) dan dikelola oleh sendiri.

Paham tersebut meyakini bahwa serikat pekerja adalah kekuatan yang potensial untuk mewujudkan revolusi sosial yang mampu menggantikan kapitalisme dan negara dengan demokrasi langsung dari pekerja. Oleh karena itu, sebagian besar teori anarko-sindikalisme memang bertumpu pada gerakan pekerja.

Identifikasi dengan gerakan buruh inilah yang membuat gerakan tersebut kerap ambil bagian dalam perayaan hari buruh. Di Indonesia misalnya, kiprah mereka di tahun ini sebenarnya bukan yang pertama karena mereka diketahui pernah ikut ambil bagian di tahun sebelumnya.

Anarchist graffiti in #Bandung, #Indonesia on #MayDay2019 pic.twitter.com/15JHbhhZDS

— Anarchists Worldwide (@AnarchistsWW) May 1, 2019

Sebenarnya, gerakan tersebut merupakan sebuah fenomena internasional, alih-alih bersifat lokal saja. Sebagai sebuah identitas yang dikenal di masyarakat dunia, kelompok ini dikenal dengan bendera atau logo dengan warna hitam dan juga merah.

Meski merupakan gerakan yang amat terkait dengan serikat buruh, dalam praktiknya di Indonesia, gerakan ini nyatanya tak selalu sejalan dengan serikat buruh yang ada  di negeri ini. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) misalnya justru meminta kelompok ini ditindak tegas, alih-alih satu suara dan bersimpati kepada mereka.

Secara spesifik, gerakan ini melakukan taktik tersendiri yang kerap disebut sebagai Black Bloc. Taktik ini kerap diidentikkan dengan tindak kekerasan atau vandalisme untuk menarik perhatian. Dalam banyak kasus, taktik ini memang kerap diidentikkan dengan kelompok-kelompok anarkis. Menurut Jeffrey S. Juris, tindakan ini disebut sebagai performative violence atau kekerasan performatif yang dilakukan untuk menarik perhatian media.

Tindakan aparat keamanan pada kelompok hitam-hitam di peringatan hari buruh dapat menjadi preseden buruk.
Share on X

Gerakan seperti itu sangat identik dengan pakaian serba hitam saat menunjukkan diri di depan publik. Ada beberapa momen di mana gerakan ini mendapatkan sorotan luas, salah satunya adalah ketika pertemuan G20 digelar di tahun 2017 di Hamburg, Jerman.

Dalam konteks Indonesia, taktik Black Bloc – sebutan untuk aksi protes dengan menggunakan atribut berwarna hitam – boleh jadi dapat dikaitkan dengan kelompok hitam-hitam di Bandung. Pada peringatan hari buruh lalu, mereka misalnya diduga melakukan tindakan vandalisme dengan mencoret-coret fasilitas umum di kota tersebut.

Preseden Tidak Aman

Merujuk pada kondisi-kondisi tersebut, mudah bagi banyak orang untuk menganggap bahwa gerakan anarko sindikalisme pada May Day beberapa waktu lalu dapat dianggap sebagai sebuah tindakan kekerasan atau vandalisme. Secara spesifik, mudah pula bagi orang merasa kesal pada mereka dan menganggap tindakan polisi sudah sangat tepat.

Meski demikian, bagi beberapa orang, tindakan kepolisian dalam menangani kelompok ini dianggap terlalu berlebihan. Mereka menganggap bahwa tindakan kepolisian ini tak sesuai prosedur yang seharusnya dilalui korps tersebut.

View this post on Instagram

Anarko Sindikalisme muncul diperayan Hari Buruh Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #hariburuh #hariburuhinternasional #mayday #AnarkoSindikalisme #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 5, 2019 at 11:54pm PDT

Secara prosedur, banyak yang menganggap aparat bertindak terlalu jauh dengan menelanjangi dan menggunduli para peserta aksi tersebut. Idealnya, aparat keamanan menjalankan proses hukum yang berlaku sambil juga menjalankan asas praduga tak bersalah.

Selain itu, tampak pemerintah seperti tengah membuat kembali musuh ideologi mereka dalam bentuk kelompok anarko-sindikalis ini. Sebelumnya, pemerintah juga sudah memiliki musuh ideologi seperti kelompok agama radikal maupun komunisme.

Yang membuatnya menjadi pelik sebenarnya adalah, tindakan kepolisian ini hadir di masa yang cukup kritis. Pemerintahan saat ini tengah menghadapi situasi yang masih tergolong panas pasca pemilu. Salah satu ancaman yang tengah terus merongrong pemerintahan saat ini adalah gerakan people power yang digalang kelompok oposisi.

Memang, jika mau adil, saat ini sama sekali belum terbukti ada hubungan antara gerakan anarko sindikalisme dengan kelompok-kelompok pegiat people power tersebut. Meski demikian, tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat keamanan ini tergolong rawan untuk digoreng oleh pihak manapun.

Tak hanya itu, tindakan aparat tersebut juga dapat menjadi preseden tak aman jika ada gerakan lain yang setara atau bahkan lebih dari para anarko sindikalis tersebut. Aparat bisa saja melakukan hal serupa kepada pihak lain yang coba menggalang massa dan turun ke jalan di masa genting pasca pemilu ini, seperti para pendukung people power ala kelompok oposisi.

Perlakuan serupa kepada massa hitam-hitam anarko sindikalis inilah yang rawan dijadikan alasan oleh para pegiat people power. Mereka bisa saja menganggap pemerintahan dan aparat saat ini bertindak represif, sehingga bisa memicu gerakan lebih besar untuk melakukan protes keras kepada mereka.

Penangkapan sewenang-wenang melanggar Kode Etik Kepolisian, hak atas fair trial, dan asas praduga tak bersalah. Negara harus memenuhi kewajiban atas perlindungan, bantuan media darurat, dan hak atas pemulihan untuk korban.

— LBH JAKARTA (@LBH_Jakarta) May 2, 2019

Menurut Joan Barceló dalam Batons and ballots: The effectiveness of state violence in fighting against Catalan separatism, kekerasan yang dilakukan kepolisian kepada pelaku protes justru akan menimbulkan backfire atau efek yang berkebalikan yang memicu aksi yang lebih besar.

Di luar itu, tindakan yang dianggap tak prosedural ini juga rawan dicap sebagai tindakan tak demokratis atau melanggar HAM, terutama di mata dunia internasional. Secara umum, tak banyak negara –terutama negara-negara Barat – yang bisa menerima tindakan semacam itu.

Tindakan kepada para anarko-sindikalis itu tidak hanya bisa mencoreng nama baik Indonesia di mata internasional, tetapi juga dalam banyak kasus, negara-negara itu kerap campur tangan dalam proses perlawanan kepada pemerintahan tak demokratis dan tak menjaga HAM.

Pada titik tersebut, kepolisian harus berhati-hati saat menghadapi gerakan massa, entah itu anarko sindikalis maupun gerakan lainnya. Di satu sisi, tindakan yang diberikan kepada para anarko sindikalis ini bisa dipertanyakan perkara proseduralnya. Di sisi yang lain, secara pragmatis tindakan ini dapat menjadi catatan hitam bagi pemerintah dan bisa saja digulirkan menjadi hal lain yang lebih besar.

Memang, para anarko-sindikalis itu tak berafiliasi kepada kelompok politik manapun. Meski demikian, tindakan keras aparat kepada mereka dapat menjadi alarm tanda bahaya jika ada kelompok politik yang bisa saja mendapatkan perlakuan serupa. (H33)