Amnesti – PinterPolitik.com

Ampunan dari Presiden

K12 — Fri, 08 Oct 2021 02:00:00 +0000

Presiden Jokowi restui amnesti Saiful Mahdi

Baiq Nuril, Ironi Kekuasaan Jokowi

R50 — Mon, 08 Jul 2019 10:57:56 +0000

“Ini bukan hanya tentang isu perempuan – ini tentang isu semua orang dan mengajarkan anak-anak kita tentang itu.” – Justin Trudeau, Perdana Menteri Kanada

PinterPolitik.com

Walaupun Jokowi adalah seorang laki-laki, namun sepertinya, pemerintahannya telah memberikan kemajuan besar terhadap kesetaraan dan pemberdayaan perempuan ya.

Dukungan Jokowi terhadap perempuan sangat jelas terlihat ketika ia mengangkat 8 menteri perempuan ke kabinet kerjanya.

Bahkan Jokowi juga mengatakan bahwa akses pendidikan dan pemberdayaan perempuan merupakan elemen penting untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dalam KTT G-20 bulan Juni 2019 lalu.

Wah, kayaknya ini adalah bukti kalau nggak semua laki-laki itu patriarki deh. Buktinya presiden kita aja udah egaliter. Mantap Pak, lanjutkan.

Melihat track record dukungan Jokowi terhadap perempuan, ya wajarlah kalau perempuan jadi semakin memiliki ekspektasi yang tinggi pada pemerintah untuk mengatasi semua masalah-masalah ketidakadilan gender.

Jokowi menerima ucapan selamat dari para kepala negara, pemerintahan juga lembaga dunia di KTT G20. Simak infografis kami lainnya di Pinterpolitik.com

Posted by Pinter Politik on Friday, July 5, 2019

Makanya, penolakan Mahkamah Agung (MA) terhadap peninjauan kembali (PK) kasus Baiq Nuril sepertinya menjadi kekecewaan yang mendalam bagi aktivis-aktivis perempuan yang ada di Indonesia.

Ibaratnya kayak perempuan yang lagi nunggu dijemput pacarnya, tapi tiba-tiba si laki-laki ada urusan dan kena macet di jalan, sehingga dia ngaret berjam-jam. Mungkin mirip kayak laki-laki itu juga posisi Jokowi saat ini.

Mungkin Jokowi selama ini sudah mengusahakan keadilan gender bagi seluruh perempuan Indonesia, tapi apa daya. Meskipun Jokowi menjabat sebagai presiden, dia hanya manusia biasa. Jadinya nggak bisa menyelesaikan seluruh isu-isu perempuan tepat pada waktunya deh.

Hasilnya banyak aktivis yang kesel karena Jokowi terlalu sibuk urusin Pemilu dan pamer-pamerin 8 menteri perempuannya, sementara kasus Baiq Nuril jadi skip deh dari perhatiannya. Upss.

Eh, tapi kayaknya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sampai sekarang juga masih agak skip deh. Ayo dong Pak Jokowi, masa cuma banggain menteri-menteri perempuan aja. RUU PKS ini untuk melindungi para perempuan loh. Hehe.

Padahal kalau RUU PKS sudah diresmikan dari dulu oleh pemerintah, mungkin Baiq Nuril nggak akan bisa ditahan dengan UU ITE deh. Soalnya kan di RUU PKS Pasal 43 ada poin yang membahas tantang alat bukti elektronik.

Jadi, sekarang satu-satunya jalan Baiq Nuril agar bisa lepas dari kasus ini cuma amnesti dari Jokowi deh.

Hmm. Jadi kira-kira kapan ya Jokowi memberikan amnesti untuk Bu Nuril?

Kalau ujung-ujungnya Jokowi nggak mau memberikan amnesti ke Baiq Nuril, perlu dipertanyakan lagi keberpihakannya Jokowi terhadap isu-isu perempuan nih. Jangan-jangan itu semua cuma kepentingan politik aja lagi. Upss. (R50)

Panduan Tulisan

Grasi Dikabulkan, Antasari Azhar Murni Bebas

A11 — Thu, 26 Jan 2017 04:48:44 +0000

Lima hak yang dimiliki kepala negara, yaitu hak memberikan Grasi, Amnesti, Abolisi, Remisi dan Rehabilitasi. Di Indonesia Grasi merupakan Hak Prerogatif Presiden untuk memberikan pengurangan hukuman di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.

pinterpolitik.com – Kamis, 26 Januari 2017.

JAKARTA – Santer di berbagai media yang menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo akhirnya mengabulkan permohonan grasi yang diajukan terpidana, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Antasari Azhar. Keputusan Presiden (Keppres) mengenai permohonan grasi ini telah dikirim ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, pada Senin (23/1/2017). Pengurangan masa hukuman bagi Antasari sebanyak 6 tahun adalah salah satu poin yang mendulang perhatian banyak masyarakat dalam Keppres tersebut.

Antasari menjalani hukuman setelah dinyatakan bersalah dalam kasus pembunuhan Direktur PT Rajawali Putra Banjaran Nasrudin Zulkarnaen, sehingga pria kelahiran 18 Mei 1953 ini divonis 18 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 2010.

Selama ditahan sejak 2010, Antasari telah mendapat remisi 4 tahun 6 bulan, dan akhirnya ia bebas secara bersyarat pada November 2016. Meski demikian, ia masih diwajibkan melapor sekali sebulan di Lapas Tangerang. Hal itu karena ia baru bebas sepenuhnya pada 2022 mendatang.

“Sesuai perhitungan, Antasari dihukum 18 tahun, dan sudah menjalani masa hukuman 7,5 tahun dan mendapatkan remisi 4,5 tahun. Setelah dikurangi grasi, berarti status menjadi mantan narapidana,” kata pengacara Antasari, Boyamin Saiman, kepada wartawan di Gedung PN Jaksel, Jalan Ampera Raya, Jakarta.

Antasari sempat mengajukan peninjauan kembali atas kasus yang menimpa dirinya pada September 2011, namun upaya hukum itu ditolak oleh MA karena bukti yang diajukan dianggap tidak tepat. Karena itu, kabar dikabulkannya grasi oleh Presiden Jokowi menjadi kabar yang menggembirakan bagi Antasari. Ia pun langsung mendatangi Lapas Tangerang pada Rabu (25/1/2017) untuk mengetahui secara pasti mengenai grasi tersebut.

Sejak 14 Agustus 2015, Antasari mulai menjalani asimilasi setelah menjalani setengah masa pidana. Selama masa asimilasi itu, Antasari bekerja di kantor notaris Handoko Salim di Tangerang dari hari Senin-Jumat. Mantan jaksa ini berangkat ke kantor notaris dari lapas dan mulai kerja pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB.

Dilihat dari perspektif ini, intinya pekerjaan yang Antasari jalani merupakan usahanya untuk berbaur kembali ke dalam masyarakat.

Menurut Antasari, permohonan grasinya yang dikabulkan itu bermakna besar. “Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan dan berhasil, harus kita syukuri. Grasi ini memiliki makna buat saya, keluarga dan bangsa Indonesia.”

Merujuk pada UU Nomor 5 tahun 2010 tentang Perubahan Atas UU Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi, permohonan grasi memang diperbolehkan bagi narapidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berdasarkan regulasi yang ada, putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling lama 2 (dua) tahun.

Apa yang dilakukan Jokowi sesuai dengan UU No 5 tahun 2010. UU ini menyebutkan pemberian grasi oleh presiden bisa berupa peringanan atau perubahan jenis pidana seperti hukuman mati menjadi hukuman seumur hidup. Grasi juga bisa berupa pengurangan jumlah pidana seperti grasi yang diajukan Antasari, atau bisa juga berupa penghapusan pelaksanaan pidana seperti yang dilakukan Jokowi terhadap tahanan politik di Papua.

Pemberian grasi oleh presiden bukan campur tangan dalam bidang yudikatif, melainkan hak prerogatif presiden untuk memberikan ampunan. Meskipun dalam UU diatur bahwa presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Sebagai contoh yaitu mereka yang pernah mendapat hukuman 10 tahun kurungan dikurangi dengan grasi 2 tahun menjadi hanya harus menjalani 8 tahun sisa pidana kurungan. Termasuk grasi untuk Antasari Azhar. Namun Jokowi menegaskan tidak akan pernah memberikan grasi bagi kasus narkoba.

Boyamin Saiman menunjukan surat presiden tentang pengabulan grasi. (Foto: CNN)

Sementara itu koordinator kuasa hukum Antasari Boyamin Saiman menunjukan surat keputusan presiden mengenai pengabulan grasi kepada wartawan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pemberian grasi itu, kata Boyamin, menunjukan Antasari tak bersalah. Boyamin juga mengungkapkan pemberian grasi ini memiliki arti politis yakni rehabilitasi bagi nama baik Antasari.

“Grasi dikabulkan presiden, artinya menerima klaim bahwa Antasari tidak bersalah,” kata Boyamin.

Dengan dicabutnya status narapidana, kata Boyamin, maka Antasari kembali memiliki hak politik seperti dapat mengajukan diri sebagai calon kepala daerah, anggota DPR, keperdataan. (trt/kmps/cnn/A11)