PinterPolitik.com

[dropcap]M[/dropcap]alang kian nasib Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono. Dirinya tercyduk oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap terkait usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah pada RAPBN-P tahun anggaran 2018. Yah, makin banyak deh kader Demokrat pergi ke ‘Hotel Prodeo’.

Si Amin ini memang diduga telah menerima uang suap ‎sebesar Rp 500 juta dari dua proyek di Kabupaten Sumedang dengan nilai total proyek sekira Rp 25 miliar. Uang Rp 500 juta tersebut diduga bagian dari total komitmen fee sebesar Rp 1,7 miliar. Waduh banyak amat fee-nya. Buat sendiri apa dikasih ke partai tuh?

Karena adanya OTT pada kader Demokrat ini. Partai di bawah naungan Susilo Bambang Yudhoyono ini secara resmi menghentikan Amin dari partai dan kursi DPR. Dan gegara KPK sudah memberikan status tersangka, kini Demokrat ogah memberikan bantuan hukum. Mamam tuh, lagian sih pake korupsi segala.

Kalau korupsi ini memang untuk memperkaya diri sendiri sih, wajar lah ya kalau Demokrat menindak keras kadernya yang nakal. Tapi kalau memang nanti terbukti ada aliran dana korupsi tersebut yang memang dipersiapkan ke partai tersebut gimana ayo? Itu mah namanya abis manis sepah dibuang, parah bet.

Ya begitulah dunia politik. Terkadang orang baik pun akan bisa korupsi jika memang partai yang menaunginya menghendaki itu. Itu juga kalau loh ya. Ya siapa tau kan yang niat korupsi cuma si oknumnya aja. Kalau kayak gitu kan yang jelek nama besar partai, iya gak! Jadi wajar aja Demokrat pecat nih orang.

Apakah pemecatan Amin sebagai kader bisa menciptakan image Demokrat sebagai partai yang bersih? Tapi kan eike juga gak lupa lah ya nama-nama seperti Jero Wacik (2016), Andi M. Mallarangeng (2015), Anas Urbaningrum (2015), Sutan Bhatoegana (2015), Angelina Sondakh (2015), Muhammad Nazaruddin (2013) yang udah lebih dulu menghuni ‘Hotel Prodeo’.

Sepintar-pintarnya tupai melompat, ya nanti pasti akan terjatuh juga. Mau korupsi di zaman now? Yakin emangnya lolos dari KPK? Gimanapun juga politik itu lekat dengan keidentikkan korupsi. Seperti halnya yang dikatakan filsuf Jonathan Swift (1667-1745), ‘Politics, as the word is commonly understood, are nothing but corruptions.’ (K16)