Pinterpolitik.com

Gengs, kebijakan yang diambil oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait penutupan akses publik terhadap Hak Guna Usaha (HGU) lahan sawit menyisakan polemik tersendiri loh. Pemerintah mengklaim bahwa hal tersebut dilakukan untuk melindungi kekayaan Indonesia, serta agar kepercayaan investor dapat terjaga.

Menanggapi hal tersebut, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, menunjukkan data yang berbeda gengs. Menurut mereka, jika data HGU dibuka kepada publik, itu akan memberikan dampat yang positif, misalnya cepat terselesaikannya konflik agraria, kesejahteraan masyarakat terdampak akan meningkat, dan memberikan pengaruh positif terhadap pendapatan negara.

Sampai saat ini, Kemenko Perekonomian tidak ber-statement panjang gengs. Mereka hanya berusaha menjaga kekayaan alam Indonesia dan ingin menjaga kepercayaan investor.

Masalah kepercayaan para investor ini emang berkaitan dengan kekhawatiran mereka jika data detail – misalnya sampai ke kordinat HGU lahan – bisa diakses publik.

Menurut AMAN, jika Masyarakat Adat diberi kepercayaan mengelola, pendapatan yang akan didapatkan dari hasil SDA dan jasa lingkungan bisa mencapai Rp 156,39 miliar per tahun cuy.
Share on X

Apalagi, informasi yang demikian bersifat privat dan dilindungi Undang-Undang. Itu kata Profesor Dr. Ir. Budi Mulyanto MSc, Guru Besar di IPB yang ahli Kebijakan, Tata Kelola Kehutanan dan Sumber Daya Alam (SDA) loh ya. Jadi emang ada pendapat ahlinya juga.

Sedangkan statement dari AMAN didasarkan data penelitian studi valuasi ekonomi yang telah mereka lakukan, misalnya terkait nilai ekonomi wilayah Masyarakat Adat Moi Kelim di Papua Barat.

Menurut AMAN, jika mereka diberikan kepercayaan mengelola, pendapatan yang akan didapatkan dari hasil Sumber Daya Alam (SDA) dan jasa lingkungan bisa mencapai Rp 156,39 miliar per tahun.

Hal tersebut diimbangi dengan pendapatan nilai produk SDA dan jasa lingkungan daerah sebesar Rp 36,43 juta per kapita per tahun. Sedangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) saat ini hanya mencapai Rp 33,86 juta per kapita per tahun. Wah, selisihnya lumayan juga ya gengs. Hal serupa juga terjadi di beberapa daerah lainnya.

Tidak hanya itu, AMAN memberikan jaminan bahwa kearifan lokal dan kelestarian hutan akan terus terjaga loh. Kalau dilihat secara spesifik, dibandingkan dengan keputusan yang disahkan oleh Menteri Darmin, skema dan data AMAN lebih konkret ya.

Selain itu, penyebab masyarakat adat sampai sekarang cenderung terbelakang dan tidak sejahtera adalah karena secara akses dan pengolahan lahan, mereka telah dibatasi oleh kebijakan sektoral.

Bayangin, mereka punya tanah ulayat yang sudah dijamin undang-undang, tapi lahan tersebut masuk dalam konsesi. Tidak hanya itu, bahkan tidak jarang izin antara kementerian-kementerian terkait dalam hal penggunaan lahan sering overlapping. Hmmm, cukong-nya beda-beda kali ya? Upppss.

Kalau dilihat dari argumentasi AMAN, memang jika mereka diberikan wewenang pengelolaan, keuntungan ekonomi yang didapatkan bisa lebih besar daripada PAD, bahkan itu berdampak positif bagi perekonomian negara.

Tapi, argumentasi pemerintah boleh jadi benar juga. Soalnya, kalau investor pada kabur semua, nggak ngeri tuh apa jadinya negara ini? Apalagi kalau hal ini jadi preseden terhadap dunia usaha di Indonesia secara umum, kan yang rugi bisa lebih banyak.

Iya sih, tapi asalkan murni bener begitu ya pak dan bukan karena untuk untungkan pengusaha yang orangnya itu-itu saja. Upppsss. (F46)

Pinterpolitik.com

Kasihan ya cuy para aktivis lingkungan dan agraria. Soalnya pemerintah seolah-olah telah memberikan harapan palsu. Hayo, coba tebak apa penyebabnya?

Bener banget cuy, pada 3 Mei 2019 lalu, Presiden Jokowi membuat rapat terbatas atau Ratas bersama jajarannya dengan tajuk “Percepatan Penyelesaian Masalah Pertanahan”.

Bahkan nih, dari Ratas tersebut, secara tegas Jokowi meminta agar mencabut seluruh konsesi perusahaan, baik swasta maupun BUMN, jika pemegang konsesi mempersulit percepatan pemulihan hak rakyat pada konflik yang sedang terjadi.

Nah, baru saja keluar pernyataan Presiden seperti itu, eh Menko Perekonomian Darmin Nasution mengeluarkan surat edaran terkait larangan buka data kepemilikan lahan sawit.

Hadeh, ini niatnya mau bikin April Mop atau gimana sih? Kok suka banget ngeprank dan memberi harapan palsu kepada rakyat? Cukup para buaya darat saja yang tukang PHP, Pak Menko. Pemerintah jangan. Hehehe.

Menko kok berani banget membangkang sama Presiden? Apa gak takut terkena reshuffle? Kan kenceng banget isu mau ada reshuffle dalam waktu dekat. Hehehe.
Share on X

Padahal nih gengs, dengan munculnya surat edaran tersebut, secara tidak langsung Darmin Nasution malah menolak arahan yang diberikan Jokowi melalui hasil Ratas loh. Soalnya, data tersebut penting untuk melihat ujung siapa yang terlibat di balik konflik-konflik agraria tersebut.

Wahduh, Menko kok berani banget membangkang kepada Presiden? Apa gak takut terkena reshuffle? Kan kenceng banget isu mau ada reshuffle dalam waktu dekat. Hehehe.

Terlebih nih gengs, apa yang dilakukan oleh Menteri Darmin bertentangan dengan hasil putusan Mahkamah Agung Nomor 121 K/TUN/2017 terkait pembatalan hasil uji konsekuesi KATR/BPN loh.

Padahal nih, melalui hasil putusan MA ini, informasi Hak Guna Usaha (HGU) terkait pemegang izin, tempat dan lokasi, jenis komoditas, bahkan peta area dilengkapi dengan titik koordinat menjadi hak rakyat untuk diketahui gengs.

Wadadaw, kalau begini ceritanya, Menteri Darmin melanggar putusan MA dong? Hmmm, ini kok kelihatan bahwa pemerintah seakan susah banget ya membuat kebijakan yang bisa bikin masyarakat bawah senang?

Atau jangan-jangan ada “bos besar sawit” yang sedang bermain hati dengan pemerintah? Upsss. Kan, keceplosan jadinya.

Kalau sudah gini kan masyarakat jadi bingung. Presiden ngomong A, eh bawahannya bikin kebijakan lain yang kontraproduktif.

Kan kasihan para aktivis yang di-PHP-in. Mereka jadi pada suka Raisa semua. “Serba Salah” cuy. Hehehe.  (F46)