Audio ini dibuat dengan teknologi AI.

Ketika seorang presiden mengundang profesor dan insinyur ke meja keamanan nasionalnya, ia tidak sedang menggelar rapat — ia sedang merancang ulang arsitektur kedaulatan sebuah bangsa

PinterPolitik.com

Pada malam 2 Mei 2026, sebuah rapat terbatas berlangsung di kediaman pribadi Presiden Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor. Daftar tamunya adalah potret dewan keamanan nasional: Menteri Pertahanan, Panglima TNI, para kepala staf matra, Kepala BIN, dan Kapolri. Namun di antara seragam dan tanda pangkat itu, hadir dua figur yang sepintas tampak tidak pada tempatnya — Prof. Brian Yuliarto, Mendiktisaintek, dan Dr. Sigit Puji Santosa, Direktur Utama PT Pindad.

Bagi pengamat yang membaca daftar tamu itu dengan cermat, kehadiran keduanya adalah detail terpenting yang justru paling banyak luput dari pemberitaan. Ia bukan anomali protokoler. Ia adalah tanda tangan dari sebuah desain besar: Prabowo sedang membangun apa yang dalam literatur kebijakan inovasi disebut sebagai triple helix industrialisasi pertahanan — menyatukan aparatus negara, ekosistem akademik-riset, dan industri BUMN ke dalam satu mesin terintegrasi. Dan PT Pindad berdiri tepat di persimpangan ketiga vektor tersebut.

Triple Helix: Dari Teori ke Doktrin Prabowo

Kerangka triple helix pertama kali dirumuskan oleh sosiolog Henry Etzkowitz dan Loet Leydesdorff pada 1990-an. Kerangka ini menggambarkan interplay antara tiga aktor — universitas, industri, dan pemerintah — sebagai mesin pembangunan berbasis inovasi. Dalam bentuknya paling maju, ketiga helix tidak sekadar berkooperasi; mereka menghasilkan institusi hibrida dan fungsi yang saling tumpang tindih.

Etzkowitz sendiri berargumen bahwa model ini paling efektif ketika ada “visi bersama yang dipimpin negara, namun dieksekusi oleh universitas dan industri secara otonom.” Inilah persis yang sedang dirancang Prabowo — bukan sekadar mengangkat banyak teknokrat ke kabinet, melainkan membangun arsitektur di mana teknokrat itu bekerja dalam satu sistem yang saling terhubung secara organik.

Yang membedakan pendekatan Prabowo dari kebanyakan pemimpin sebelumnya adalah bahwa ia menerapkan model triple helix ini secara spesifik dalam pelayanan kedaulatan industri pertahanan, bukan sekadar pembangunan ekonomi sipil. Brian Yuliarto dan Sigit Puji Santosa bukan hanya sama-sama hadir di Hambalang — keduanya adalah alumni ITB, keduanya doktor dari universitas kelas dunia (Tokyo dan MIT), dan keduanya telah menandatangani kemitraan R&D strategis antara Pindad dan ITB sejak Oktober 2025. Ini bukan kebetulan jaringan alumni. Ini adalah mobilisasi deliberatif ekosistem akademik-teknis paling elite Indonesia ke dalam satu proyek industri nasional.

Komparasi: Turki, Amerika Serikat, dan Korea Selatan

Untuk memahami ambisi ini secara proporsional, perlu melihat negara-negara yang berhasil membangun military-industrial complex berbasis triple helix sebagai tulang punggung kekuatan nasional mereka.

Amerika Serikat membangun ekosistem pertahanan-akademik-industri yang paling matang di dunia. Universitas-universitas seperti MIT, Stanford, dan Caltech secara historis menerima pendanaan riset pertahanan besar-besaran dari DARPA, dan menghasilkan teknologi yang kemudian dikomersialkan oleh Lockheed Martin, Raytheon, atau Boeing. Hasilnya bukan sekadar industri senjata — melainkan dominasi teknologi global: internet lahir dari ARPANET, GPS dari program militer, bahkan mikroprosesor modern memiliki akar dalam kontrak pertahanan Cold War. Inilah triple helix dalam skala paling ambisius yang pernah ada.

Turki mengambil jalur yang lebih relevan sebagai komparasi bagi Indonesia. Pada awal 2000-an, Turki adalah importir senjata bersih yang sangat bergantung pada AS dan NATO. Dalam dua dekade, melalui kombinasi kebijakan offset wajib, investasi besar pada universitas teknik (terutama ODTÜ dan ITÜ), dan penguatan BUMN pertahanan seperti ASELSAN, ROKETSAN, dan TUSAŞ, Turki berhasil meningkatkan kandungan domestik industrinya dari di bawah 25% menjadi melampaui 70%. Drone Bayraktar TB2 — yang mengubah lanskap perang di Ukraina, Libya, dan Nagorno-Karabakh — adalah produk langsung dari ekosistem triple helix Turki yang matang: riset universitas, pendanaan negara, dan eksekusi industri swasta yang agresif.

Korea Selatan pada era Park Chung-hee di tahun 1970-an adalah paralel historis paling instruktif. Park menghadapi situasi yang secara struktural analog dengan Prabowo hari ini: patron besar yang memberi sinyal retret (Doktrin Nixon, 1969), ancaman tetangga yang nyata, dan ekonomi yang masih bertumpu pada manufaktur ringan. Responnya adalah secara sengaja menyatukan sains universitas melalui pendirian KAIST (1971), kebijakan industri berat negara (1973), dan kredit pemerintah yang diarahkan pada kontraktor pertahanan. Samsung Defence, Hyundai Rotem, dan LIG Nex1 hari ini adalah cucu dari keputusan itu.

Yang sedang Prabowo lakukan di Indonesia memiliki DNA yang sama. Pindad — yang sepanjang era pasca-Suharto hanya menempati posisi paradoks: esensial secara strategis namun kronis kekurangan dana — kini dipimpin oleh Dr. Sigit Puji Santosa, insinyur berlatarbelakang General Motors dan MIT yang direkrut secara personal oleh Prabowo sejak ia masih menjabat Menteri Pertahanan. Ini adalah tindakan rekayasa ulang institusional yang disengaja: mendatangkan insinyur kelas dunia untuk memimpin apa yang secara jujur adalah bengkel negara kelas menengah, dengan ekspektasi bahwa ia akan mengubahnya menjadi platform industri nasional.

Danantara dan Rafale sebagai Katalis Struktural

Model triple helix klasik mengasumsikan pendanaan negara datang melalui anggaran tahunan, dengan segala ketidakpastian politik yang menyertainya. Prabowo memperkenalkan inovasi struktural melalui Danantara: mengintegrasikan proyek industri pertahanan ke dalam portofolio hilirisasi, sehingga horizon investasi Pindad terputus dari ketidakpastian negosiasi APBN. Ini persis yang dilakukan Korea Development Bank bagi kontraktor pertahanan chaebol-nya pada 1970-an.

Sementara itu, keputusan membeli 42 jet Rafale — akuisisi pertahanan terbesar dalam sejarah pasca-Suharto Indonesia — bukan sekadar modernisasi kekuatan udara. Ia adalah forcing function: memaksa Indonesia membangun ekosistem pemeliharaan, integrasi, dan ko-produksi yang membutuhkan insinyur terlatih (pipeline ITB), kapasitas manufaktur komponen domestik (mandat Pindad), dan investasi jangka panjang (peran Danantara). Rafale bukan tujuan — ia adalah pemicu agar triple helix bergerak.

Pembacaan paling akurat atas keseluruhan desain ini bukan bahwa Indonesia sedang memodernisasi militernya. Indonesia sedang mengindustrialisasikan kedaulatannya. Senjata-senjata itu hampir insidental. Yang sedang dibangun adalah negara yang mampu memproduksi, bukan sekadar membeli, keamanannya sendiri.

Menuju Kedaulatan Pertahanan Indonesia?

Dalam The Wealth of Nations, Adam Smith menulis bahwa kemakmuran bangsa tidak lahir dari sumber daya alam yang dimiliki, melainkan dari kemampuan mengorganisasikan tenaga kerja dan pengetahuan secara produktif. Dua abad lebih setelah Smith, filsuf teknologi Albert Borgmann menambahkan dimensi yang lebih dalam: bahwa peradaban modern tidak ditentukan oleh alat yang dimiliki, melainkan oleh cara manusia berhubungan dengan alat tersebut — apakah sebagai konsumen pasif, atau sebagai penghasil yang berdaulat.

Di sinilah letak signifikansi filosofis terdalam dari apa yang sedang berlangsung di era Prabowo. Indonesia selama ini terlalu lama berhubungan dengan teknologi pertahanan sebagai konsumen — membeli, mengimpor, bergantung. Yang sedang dirintis melalui segitiga Pindad-ITB-Danantara adalah pergeseran relasi mendasar: dari bangsa yang membeli keamanan, menjadi bangsa yang memproduksi keamanan.

Tentu, jalan menuju sana tidak mudah. Jarak antara penandatanganan MoU dan membangun pipeline R&D-ke-produksi yang berkelanjutan sangatlah jauh. Namun arah yang ditunjuk sudah jelas: bahwa di tangan seorang presiden yang memilih insinyur sebagai tamunya di meja keamanan nasional, Indonesia mulai membayangkan dirinya bukan sekadar sebagai kekuatan regional yang besar — melainkan sebagai kekuatan yang berdaulat secara teknologis.

Itu adalah perbedaan yang, dalam sejarah panjang bangsa ini, belum pernah benar-benar terwujud. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada alasan untuk percaya bahwa hal ini mungkin memang sedang dalam proses diwujudkan. (D74)

Jika suatu konflik geopolitik besar meletus, suatu negara bisa menjadi ‘serigala’ untuk negara lain, bahkan kepada tetangga terdekatnya. Kalau pandangan kalian sendiri soal diskusi ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #Pinterpolitik #politikindonesia #politikinternasional #pertahanan #geopolitik #perangdunia3 #militer #keamanan #alutsista

Mereka jarang muncul di baliho. Tak sering dikutip di debat. Tapi jejaknya ada di kapal perang, radar, satelit, hingga jet tempur.

Dari Jepang, Amerika, hingga Eropa, para diaspora ini adalah otak di balik layar kekuatan strategis Indonesia hari ini.

#pertahanan #ahli #hiddenfigures #alutsista #teknologipertahanan #defense #Prabowo #PrabowoSubianto #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Hmm, menarik nih. Kalau pandangan kalian bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #pulauindonesia #pulau #kementerianatr #alutsista #pertahanan #laut #maritim

Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono sampaikan sejumlah opini soal kondisi geopolitik saat ini

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #politikinternasional #pertahanan #alutsista #geopolitik #sby #prabowosubianto

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Trimatra—Angkatan Darat, Laut, dan Udara—selalu lebih dari sekadar pertahanan. Dari kedekatan Soekarno dengan AL-AU, dominasi AD di era Soeharto, hingga upaya penyeimbangan pasca-Reformasi, Presiden Prabowo kini meramu “mantra trimatra” sebagai strategi politik, stabilitas, dan geopolitik Indonesia kontemporer.

PinterPolitik.com

Dalam ilmu politik, militer bukan sekadar instrumen pertahanan negara, melainkan juga faktor penting dalam stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan.

Samuel P. Huntington dalam The Soldier and the State menekankan pentingnya keseimbangan sipil-militer agar negara tidak jatuh dalam dominasi militer maupun kelemahan pertahanan.

Di Indonesia, konteks ini termanifestasi dalam peran Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang sejak awal kemerdekaan memiliki dinamika internal berdasarkan tiga matra, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU).

Sejarah Indonesia menunjukkan bahwa distribusi kekuatan di antara ketiga matra tersebut tidak pernah statis, melainkan dipengaruhi oleh kebutuhan politik, stabilitas rezim, dan orientasi geopolitik.

Keseimbangan kekuatan tidak hanya ditentukan oleh anggaran pertahanan, tetapi juga oleh bagaimana presiden sebagai panglima tertinggi menempatkan militer sebagai basis dukungan politik dan simbol legitimasi kekuasaan.

Dari Soekarno hingga Prabowo, isu ini selalu muncul dalam bentuk yang berbeda, mulai dari kedekatan Soekarno dengan AL dan AU, dominasi AD di era Soeharto, hingga upaya penyeimbangan yang berlanjut di era reformasi.

Trimatra, AD, AL, dan AU, dengan segala dinamika internalnya menjadi semacam “mantra politik”, yakni bukan hanya sekadar pilar pertahanan, tetapi juga instrumen simbolik untuk meneguhkan stabilitas negara. Mengapa dapat dikatakan demikian?

Pelik di Awal Waktu

Di era Presiden Soekarno, orientasi pertahanan diarahkan pada konfrontasi geopolitik, terutama dengan Belanda dalam perebutan Irian Barat serta keterlibatan dalam konflik regional.

Kedekatan Soekarno dengan AL dan AU, dengan figur seperti Laksamana R.E. Martadinata dan Marsekal Omar Dhani, seolah menjadikan dua matra ini sebagai tulang punggung politiknya.

AL bahkan sempat menjadi salah satu yang terkuat di belahan bumi selatan, dengan kapal selam kelas Whiskey dan pesawat tempur canggih hasil dukungan Uni Soviet

Di sisi lain, AD justru relatif renggang hubungannya dengan Soekarno, terutama karena kecurigaan atas kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Secara teoretis, ini menggambarkan pola selective alignment di mana presiden menggunakan sebagian matra sebagai basis legitimasi sekaligus penyeimbang matra lain yang dianggap tidak loyal.

Kontras dengan Soekarno, Soeharto justru membangun dominasi absolut AD. Melalui doktrin Dwifungsi ABRI, AD menjadi pilar kekuasaan yang tidak hanya menguasai aspek pertahanan, tetapi juga politik, ekonomi, hingga birokrasi.

Di sinilah sejarah politik-militer menyaksikan fenomena military as ruling class, yakni militer tidak hanya sebagai instrumen negara, tetapi juga menjadi bagian inti dari rezim itu sendiri.

Selama tiga dekade, AD mendominasi, sementara AL dan AU relatif ditempatkan seolah sebagai pelengkap meski tetap dijaga keseimbangan kekuatannya (tidak secara politik).

Pasca-Soeharto, di era Habibie hingga Jokowi, terjadi upaya menyeimbangkan ketiga matra. Reformasi 1998 mendorong penghapusan Dwifungsi ABRI dan pemisahan Polri dari TNI.

Salah satu strategi simboliknya adalah rotasi jabatan Panglima TNI di antara AD, AL, dan AU.

Namun, meskipun rotasi ini menjaga keseimbangan simbolis, realitas anggaran tetap menunjukkan dominasi AD. Data belanja pertahanan memperlihatkan sebagian besar anggaran masih diarahkan pada personel dan kebutuhan AD, sementara modernisasi AL dan AU berjalan lebih lambat.

Dengan demikian, pasca-Reformasi pola yang terlihat seolah adalah managed equilibrium, di mana keseimbangan dijaga secara formal agar tidak terjadi dominasi tunggal, tetapi dalam praktik masih terdapat ketimpangan struktural.

The Art of Balancing

Naiknya Prabowo Subianto ke kursi presiden membawa dinamika baru dalam politik trimatra.

Sebagai mantan perwira tinggi AD dengan pengalaman panjang di Kopassus, Presiden Prabowo tampak memahami betul betapa sentralnya militer dalam stabilitas politik Indonesia.

Namun, berbeda dengan Soeharto yang menempatkan AD sebagai penguasa tunggal, Prabowo justru tampak berupaya menghidupkan kembali keseimbangan trimatra, dengan memberikan perhatian yang relatif besar pada modernisasi AL dan AU.

Terdapat beberapa dimensi penting dalam strategi ini. Pertama, dimensi stabilitas politik.

Dengan memperkuat AL dan AU, Presiden Prabowo mengirimkan sinyal bahwa loyalitas rezim tidak hanya bergantung pada favoritisme tertentu.

Bahkan, kendati eks Danjen Kopassus itu sendiri agaknya sangat dihormati sebagai legenda hidup angkatan bersenjata seluruh matra serta berangkat dari posisi sebelumnya sebagai Menteri Pertahanan.

Ini sesuai dengan teori counterbalancing dalam politik pertahanan, distribusi sumber daya digunakan untuk mencegah dominasi salah satu matra yang bisa berpotensi mengancam rezim.

Kedua, dimensi geopolitik. Indonesia menghadapi tantangan strategis di Laut China Selatan, perairan Natuna, serta potensi ancaman udara dari potensi turbulensi regional.

Karena itu, modernisasi AL dan AU tidak hanya simbol politik, tetapi juga kebutuhan geopolitik. Langkah ini juga memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara maritim yang serius menjaga kedaulatan.

Ketiga, dimensi ekonomi-politik. Anggaran pertahanan yang terbatas tidak menjadi penghalang, karena pemerintah menggunakan instrumen hibah, pinjaman, maupun skema jangka panjang untuk pengadaan alutsista.

Pola ini serupa dengan yang dilakukan Soekarno di era 1960-an ketika Indonesia membeli persenjataan dari Uni Soviet meski kondisi fiskal berat. Logikanya, legitimasi politik dan stabilitas jangka panjang lebih penting daripada keterbatasan fiskal jangka pendek.

Keempat, dimensi profesionalisme dan loyalitas. Dengan distribusi anggaran yang lebih merata, Presiden Prabowo tidak hanya membangun kapasitas pertahanan, tetapi juga merawat loyalitas internal TNI.

Teori civil-military bargain menjelaskan bahwa relasi sipil-militer merupakan proses negosiasi, yaitu saat negara memberi sumber daya dan ruang profesional, sementara militer memberikan loyalitas dan stabilitas.

Dalam perspektif ini, “mantra trimatra” ala Presiden Prabowo adalah sebuah strategi untuk menciptakan keseimbangan yang dinamis, dengan memperkuat AD agar tetap solid, tetapi di saat yang sama menaikkan posisi AL dan AU secara setara.

Jika ditarik ke garis historis, pola ini adalah semacam sintesis antara Soekarno dan Soeharto. Dari Soekarno, Prabowo mewarisi semangat memperkuat AL dan AU sebagai simbol geopolitik dan kedaulatan. Dari Soeharto, ia menyerap pelajaran penting tentang bagaimana AD bisa menjadi penopang utama stabilitas politik.

Namun berbeda dari keduanya, Presiden Prabowo mencoba meramu formula baru yang lebih adaptif dengan realitas global dan kebutuhan domestik era kontemporer.

“Mantra trimatra”, pada akhirnya, bukan hanya tentang distribusi anggaran atau alutsista, melainkan tentang bagaimana negara merawat harmoni antara pertahanan, politik, dan kedaulatan di tengah dinamika global dan domestik yang terus berubah. (J61)

Untuk pertama kalinya sejak Orde Baru, industri pertahanan Indonesia terlihat mulai berporos ke Prancis, Turki, dan Italia. Mungkinkah ini awal terbentuknya magnet alutsista baru yang bisa disebut: The Rojalis Block?

PinterPolitik.com

Untuk pertama kalinya sejak era Orde Baru, lanskap industri pertahanan Indonesia menunjukkan pergeseran arah yang cukup mencolok. Jika sebelumnya Indonesia cenderung bersandar pada dua poros besar kekuatan militer dunia—Amerika Serikat dan Rusia—kini muncul dinamika baru yang memperlihatkan pendekatan yang lebih terdiversifikasi dan bahkan cenderung meninggalkan pola lama. Tanda-tandanya terlihat dari kerja sama pertahanan yang makin erat dengan tiga negara utama: Prancis, Turki, dan Italia.

Kerja sama tersebut tidak hanya bersifat formal dalam bentuk MoU atau diplomasi bilateral, melainkan mulai terwujud dalam bentuk konkret: pembelian jet tempur Dassault Rafale dari Prancis, kerja sama produksi drone dan kendaraan lapis baja dengan Turki, serta komunikasi intensif dengan sektor pertahanan Italia, termasuk Leonardo S.p.A. dan Fincantieri. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sedang membangun pilar baru dalam pendekatan pertahanannya—tidak lagi hanya sebagai konsumen pasif, tetapi sebagai mitra aktif dalam ekosistem alutsista global.

Fenomena ini menarik karena belum pernah terjadi sebelumnya dalam skala yang sekomprehensif ini. Di masa lalu, pembelian dan pengembangan senjata sering kali tersandera oleh tarik-menarik geopolitik global, terutama dalam konteks Perang Dingin. Kini, Indonesia tampak mencari jalan tengah: tidak terjebak pada satu kutub, melainkan membangun kerja sama yang lebih pragmatis dan mungkin lebih stabil dalam jangka panjang.

Namun, perubahan ini tentu menimbulkan pertanyaan: mengapa Indonesia kini tampak lebih condong ke arah Prancis, Turki, dan Italia? Apa yang melatarbelakangi perubahan orientasi ini, dan apakah kita sedang menyaksikan kelahiran poros pertahanan baru?

Terbentuklah, ROJALIS?

Pergeseran arah kerja sama pertahanan Indonesia ke negara-negara seperti Prancis, Turki, dan Italia menandai babak baru dalam strategi alutsista nasional. Namun, transformasi ini tentu tidak terjadi dalam ruang hampa. Terdapat sejumlah dinamika yang menjelaskan mengapa Indonesia kini tampak lebih memilih menjalin kedekatan strategis dengan negara-negara tersebut, dibandingkan hanya mengandalkan mitra tradisional seperti Amerika Serikat atau Rusia.

Salah satu faktor utamanya adalah tingkat “politikalisasi” dalam kerja sama pertahanan dengan kekuatan besar dunia. Relasi dengan Amerika Serikat, misalnya, memang memberikan akses terhadap teknologi militer yang sangat canggih. Namun, dalam banyak kasus, kerja sama ini memerlukan prasyarat hubungan politik yang sangat kuat dan bersifat jangka panjang.

Beberapa negara bahkan harus menjalin hubungan aliansi atau komitmen pertahanan strategis untuk mendapat akses penuh terhadap teknologi militer dari Washington. Sementara itu, hubungan pertahanan dengan Rusia, meski secara historis cukup solid, dalam beberapa tahun terakhir menjadi semakin kompleks, terutama karena adanya sanksi internasional dan regulasi seperti Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act (CAATSA), yang berpotensi mempengaruhi stabilitas kerja sama teknis maupun finansial.

Sebaliknya, pendekatan Prancis, Turki, dan Italia terhadap kerja sama pertahanan cenderung lebih pragmatis dan fleksibel. Ketiga negara ini umumnya tidak mensyaratkan afiliasi ideologis atau aliansi politik formal dalam menjalin hubungan pertahanan. Model kerja sama yang ditawarkan juga lebih berorientasi pada peluang industri: joint production, transfer teknologi, serta dukungan pada penguatan kapasitas dalam negeri. Ini selaras dengan visi Indonesia untuk membangun industri pertahanan nasional yang lebih mandiri dan mampu bersaing secara global.

Namun, faktor lain yang tak kalah penting adalah kemungkinan adanya vakum dalam pasar alutsista global. Di era Orde Baru, pasar pertahanan Indonesia menjadi arena persaingan pengaruh antara dua kekuatan utama dunia—Amerika Serikat dan Uni Soviet. Ketergantungan Indonesia pada alutsista dari kedua negara itu tidak hanya mencerminkan kebutuhan teknis, tetapi juga kepentingan geopolitik di tengah Perang Dingin. Kini, ketika tensi bipolaritas dunia telah menurun dan Indonesia semakin aktif menjaga posisi strategis yang otonom, maka kebutuhan akan alternatif mitra yang tidak membebani secara geopolitik menjadi semakin relevan.

Prancis, Turki, dan Italia saat ini sedang berada dalam fase ekspansi industri pertahanan mereka. Ketiganya juga cukup aktif dalam membuka pasar-pasar baru di luar lingkup tradisional NATO atau aliansi regional lainnya. Indonesia, dengan posisinya sebagai kekuatan utama di Asia Tenggara dan sebagai negara non-blok yang aktif, menjadi mitra yang potensial untuk kolaborasi jangka panjang.

Melalui kerja sama yang makin intensif ini, terbentuklah pola kemitraan yang menarik. Meskipun tidak bersifat resmi, konfigurasi ini mulai menyerupai poros pertahanan baru yang berbasis pada prinsip-prinsip keterbukaan, transfer teknologi, dan kesetaraan strategis. Maka, wajar bila muncul istilah semi-konseptual yang menggambarkan poros ini sebagai ROJALIS—akronim dari Roma, Jakarta, Istanbul, dan Paris.

ROJALIS, sejauh ini, tentu belum memiliki bentuk kelembagaan. Namun, arah relasi pertahanan yang terbangun antara keempat kota strategis ini memperlihatkan kecenderungan baru dalam lanskap geopolitik pertahanan dunia—di mana kerja sama lintas regional dan berbasis kepentingan industri bersama mulai mengisi ruang yang sebelumnya didominasi oleh kepentingan ideologis dan aliansi blok.

Menimbang Poros dalam Dunia yang Cair

Kita hidup dalam dunia yang semakin multipolar dan tidak sepenuhnya stabil. Dalam konteks ini, pergeseran kerja sama pertahanan Indonesia ke arah Prancis, Turki, dan Italia bisa dibaca sebagai bentuk adaptasi terhadap lanskap geopolitik global yang terus berubah. Alih-alih terjebak dalam dikotomi blok Barat dan Timur, Indonesia tampaknya tengah membangun poros strategis sendiri—lebih cair, lebih pragmatis, dan mungkin lebih fleksibel terhadap dinamika baru.

Namun, istilah ROJALIS tentuu bukanlah pernyataan resmi atau bentuk blok politik tertentu. Ia lebih merupakan sebuah asumsi, upaya memahami dinamika baru dalam hubungan pertahanan global yang menyangkut Indonesia. Indikasi-indikasi kerja sama yang terjadi saat ini belum tentu akan mengarah pada institusionalisasi, tetapi cukup untuk memberi sinyal bahwa arah kebijakan pertahanan Indonesia mengalami pergeseran.

Dalam filsafat geopolitik, negara tidak pernah hanya menjadi objek, tetapi juga aktor yang terus mencari ruang otonomi dan relevansi dalam sistem internasional. Dalam hal ini, Indonesia tampaknya mencoba memainkan peran tersebut—menghindari ketergantungan tunggal, membangun kapabilitas dalam negeri, dan merancang kemitraan yang lebih seimbang.

Apakah ROJALIS akan benar-benar terbentuk sebagai blok pertahanan baru? Ataukah ini hanya fase sementara dari diplomasi industri militer yang bersifat transaksional? Kita belum tahu. Namun satu hal yang pasti: Indonesia sedang merancang ulang peta relasinya di sektor pertahanan, dan dunia tampaknya sedang menyimak. (D74)

Waduh, jadi banyak yang fokus jual alutsista ke Indonesia? 

Yuk Mas Menlu lebih satset yuk 

#sugiono #prabowo #brics #india #tiongkok #amerikaserikat #nuklir #alutsista #embargo #pinterpolitik #infografis #beritapolitik #politikindonesia #politik

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setelah Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka diperkirakan menang satu putaran di PIlpres 2024, prediksi siapa yang akan mengisi pos-pos strategis dalam kabinet bermunculan. Utamanya, terkait siapa penerus Prabowo sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi salah satu yang muncul setelah Prabowo menemui Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pacitan, Jawa Timur pada hari Sabtu, 17 Februari 2024 lalu.

Direktur Eksekutif Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno pun menyatakan analisis yang mengarah pada presumsi tersebut saat berkaca pada latar belakang AHY.

Namun, AHY yang pensiun dini dari dinas kemiliteran dengan pangkat mayor bukan satu-satunya yang diprediksi menjadi suksesor Prabowo.

Tiga jenderal, yakni KSAD ke-33 Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman, Wamenhan saat ini Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, dan Wamenhan (2010-2014) Letjen TNI (Purn.) Sjafrie Sjamsoeddin menjadi pesaing AHY dalam bursa dan analisis.

Akan tetapi, di luar itu, analisis nama-nama Menhan RI penerus Prabowo kiranya akan serupa seperti prediksi mengenai siapa saja sosok menteri di kabinet dan pemerintahan sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan, siapa menjadi menteri apa terkadang menjadi tak terduga dan membuat analisis menjadi “sia-sia”.

Lalu, mengapa itu bisa terjadi?

Hakikat Pos Strategis

Dalam banyak kasus, analisis mengenai prediksi atas keputusan yang bersifat politik dianggap percuma. Proses dan perilaku para aktor politik yang sangat dinamis membuat keputusan strategis terkadang jauh di luar prediksi.

Begitu pula yang terjadi dengan prediksi penentuan menteri. Tak perlu jauh-jauh, Prabowo sebelumnya tak ada dalam meja analisis saat berbicara posisi Menhan di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024.

Lobi politik Jokowi yang diterima Prabowo membuat semua analisis dan interpretasi para ahli pun buyar. Tak menutup kemungkinan, turut membuat kecewa kandidat Menhan lain yang sebelumnya diprediksi kuat menjadi penerus Ryamizard Ryacudu.

Di titik ini, pemahaman mengenai mengapa analisis, khususnya dalam politik, terkadang dianggap sia-sia menjadi penting.

Tak dapat dipungkiri, keterbatasan kognisi manusia menjadi pangkal dari persoalan tersebut.

Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus: A Brief History of Tomorrow mengutip hasil penelitian Daniel Kahneman. Harari menjelaskan bahwa kemampuan kognisi manusia sesungguhnya begitu rapuh.

Demi mewujudkan solidaritas serta kebaikan bersama (good will), manusia dituntut menjadi organisme rasional. Itu membuat manusia selalu melakukan kalkulasi terbaik untuk menyelesaikan setiap persoalan.

Secara spesifik, Harari menyoroti insufisiensi kemampuan manusia dalam mengolah pengalaman yang dijadikan acuan dalam memberi penilaian dan membuat sebuah prediksi, analisis, hingga keputusan.

Dalam temuan Kahneman, kognisi manusia nyatanya memiliki kecenderungan untuk mereduksi pengalaman hanya menjadi awal dan akhir.

Hal ini lah yang membuat dalam beberapa kasus, prediksi, analisis, dan keputusan pihak ketiga mengenai dinamika politik yang begitu dinamis seolah menjadi sia-sia.

Selain itu, keputusan politik, termasuk mengenai jabatan strategis seperti Menhan, agaknya dikonklusikan oleh segelintir orang saja. Ihwal yang dapat dipahami melalui konsep smoke-filled room.

Istilah itu dipopulerkan sekitar abad ke-20. Pada masa itu, para politisi kerap berkumpul di ruangan yang dipenuhi asap cerutu untuk berdiskusi dan mengambil keputusan tentang masalah-masalah penting.

Smoke-filled room digunakan untuk menggambarkan situasi di mana politisi atau individu kuat berkumpul di ruang pribadi tertutup untuk membuat keputusan atau negosiasi penting tanpa intervensi tak perlu atau pengawasan publik.

Hal tersebut agaknya juga relevan untuk menggambarkan perumusan keputusan mengenai posisi dalam kabinet pemerintahan, seperti Menhan yang merupakan pilar triumvirat sebuah negara.

Akan tetapi, manusia mustahil berpikir dan berperilaku rasional setiap waktu. Selain lobi politik tingkat tinggi, kiranya terdapat momen di mana analisis dan interpretasi, baik rasional maupun irasional, yang terkadang turut menjadi pertimbangan para aktor pembuat keputusan.

Berbicara mengenai proyeksi Menhan penerus Prabowo dan saat sampai pada relevansi irasionalitas ini, kembali, AHY tampaknya sangat berpeluang untuk mengampu posisi tersebut.

AHY, Pembuktian Prabowo?

Saat dikalkulasi menggunakan algoritma yang mengacu pada proses politik 2019 lalu, AHY setidaknya di-endorse oleh dua entitas politik yang menariknya, berbeda haluan saat itu.

Adalah Hashim Djojohadikusumo selaku Direktur Media dan Komunikasi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, yang pada April 2019 menyebut bahwa kubunya mempertimbangkan AHY sebagai Menhan apabila porosnya menang.

Sebelumnya, pada pertengahan 2018, Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI Raja Juli Antoni mengusulkan nama AHY untuk mengisi kursi Menhan kepada Presiden Jokowi jika kembali terpilih di 2019.

Mengenai latar belakang pendidikan dan kemiliteran, kendati hanya berpangkat mayor, AHY dapat dikatakan memiliki cukup bekal untuk mengampu jabatan politik di pemerintahan perdananya.

Dan saat dikritik karena tanda pangkatnya, preseden di Amerika Serikat (AS) kiranya dapat menjadi sampel sekaligus cerminan untuk membuka kultur baru di tata kelola pertahanan tanah air.

Ya, di tiga pemerintahan terakhir, AS sempat memiliki Secretary of Defense dengan pengalaman militer yang tak sampai jenderal.

Terdapat nama Mark Esper yang terakhir berpangkat letnan kolonel dan mengampu posisi Menhan di era Presiden Donald Trump. Lalu, Menhan era George W. Bush, yakni Donald Rumsfeld yang purna tugas dengan pangkat kapten.

Tak ketinggalan pula nama Charles Timothy  “Chuck” Hagel yang “hanya” bertitel pangkat sersan namun menjadi Secdev di administrasi kepresidenan Barack Obama.

Kendati demikian, kultur pertahanan dan militer Indonesia kiranya masih belum familiar dengan hal tersebut. “Senioritas” dan reputasi tampak masih dipegang mengingat dalam sejarahnya, belum pernah ada nonjenderal atau sosok sipil muda yang salah satu fungsinya adalah mengoordinir empat jenderal bintang empat aktif di Mabes TNI, TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU.

Selain itu, seorang Menhan juga kerap dikatakan akan selalu dibayangi tarik menarik vested interest atau aktor eksternal (pihak ketiga) dengan kepentingan tertentu. Hal ini terjadi dalam konteks intervensi perumusan kebijakan pertahanan, terutama yang terkait belanja pertahanan.

Tapi, interpretasi dan kalkulasi bisa saja dibalik, saat AHY bukan tidak mungkin mampu untuk menjawab tantangan itu.

AHY pun bisa menjadi pembuktian pamungkas Prabowo mengenai komitmennya memberikan ruang bagi sosok muda, sebagaimana dirinya mempercayakan posisi cawapres kepada Gibran Rakabuming Raka. (J61)