PinterPolitik.com

Sudah dua tahun lebih Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab bermukim di Arab Saudi. Rizieq tak kunjung kembali ke Tanah Air sejak bertolak ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah umrah April 2017 lalu.

Meski bermukim ribuan kilometer jauhnya, namun pengaruh Rizieq nyatanya masih tetap terasa dalam beberapa tahun terakhir. Dengan aksentuasi yang khas, Ia tetap rajin mengkritisi situasi yang terjadi di dalam negeri.

Sejak kasus penistaan agama yang menyeret nama mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengemuka pada 2017 lalu, FPI di bawah komando Rizieq, memang tampil sebagai salah satu kekuatan yang cukup prominen dalam dinamika politik nasional. Bagaimana tidak, FPI bisa dibilang menjadi salah satu kekuatan penting di balik lahirnya gerakan Alumni 212 yang kerap dikait-kaitkan dengan kebangkitan politik identitas di Indonesia.

Sejumlah lembaga survei bahkan menyebut Rizieq menjadi salah satu tokoh penentu pada gelaran Pemilu 2019 silam. Kendati akhirnya Prabowo Subianto, sosok yang mereka dukung di Pemilu 2019 lalu bergabung dengan gerbong koalisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), FPI dan Alumni 212 tetap konsisten menjadi oposisi pemerintah.

Konsistensi tersebut nyatanya terbukti hingga hari ini. Setelah lama tak terdengar, FPI dan Alumni 212 baru-baru ini ikut meramaikan gelombang protes terhadap pemerintah terkait pengesahan Rancangan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

Lewat aksi 13.10 beberapa waktu lalu, FPI bahkan menyebut Rizieq akan segera kembali ke Indonesia. Mereka mengklaim kembalinya Rizieq ke tanah air adalah untuk memimpin gerakan revolusi menyelamatkan NKRI.

Meski Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, Agus Maftuh menyebut Rizieq belum bisa kembali ke Indonesia karena tersangkut persoalan izin tinggal, namun FPI tetap pada pendiriannya. Mereka malah balik menuding KBRI justru menjadi pihak yang menghalang-halangi kepulangan Rizieq.

Wacana kepulangan Rizieq sebenarnya bukan baru-baru sini aja mengemuka. Rizieq sudah beberapa kali dikabarkan akan pulang, namun semua wacana itu tidak terbukti hingga saat ini.

Lantas apa sebenarnya motif FPI kembali melempar wacana tersebut di tengah-tengah gelombang sentimen publik terhadap pemerintah terkait polemik UU Ciptaker?

Ingin Bangkitkan Ketokohan Rizieq?

Meski masih aktif menggelorakan kritik terhadap pemerintah, namun tak dapat dipungkiri, absennya Rizieq selama hampir tiga tahun terakhir sedikit banyak berpengaruh terhadap sepak terjang FPI dan golongan Alumni 212 dalam dinamika politik nasional. Merapatnya Gerindra dan Prabowo Subianto ke gerbong pemerintahan Jokowi juga agaknya semakin tak menguntungkan posisi FPI.

Sejumlah pihak bahkan menilai FPI kini bak ‘macan ompong’ pasca ditinggal Rizieq. Aksi-aksi FPI yang masih kerap melakukan mobilisasi massa dalam beberapa kesempatan dinilai justru membuat masyarakat semakin jengah dengan agenda-agenda politik berbasis identitas agama yang memang konsisten mereka gelorakan.

Terlepas dari segala kontroversinya, tak dapat dipungkiri Rizieq adalah sosok pemimpin yang karismatik. Hal ini terbukti dari kemampuannya dalam mengintegrasikan FPI dan berbagai golongan ke dalam basis yang kini dikenal dengan sebutan Alumni 212. Golongan tersebut bahkan masih eksis meski tujuan awalnya telah tercapai.

Konsep kepemimpinan karismatik atau charismatic leadership sendiri diungkapkan oleh seorang sosiolog berkebangsaan Jerman, Max Weber. Dalam pemikirannya, Weber menyebut karisma merupakan kekuatan inovatif dan revolutif yang membuat sosok pemimpin mampu mengacaukan tatanan normatif politik yang mapan. Otoritas karismatik, menurutnya bersandar pada aspek person ketimbang hukum impersonal.

Maka dari itu, pemimpin karismatik akan cenderung menuntut kepatuhan dari para pengikutnya atas dasar keunggulan personal, seperti misi ketuhanan, perbuatan-perbuatan heroik dan anugerah yang membuatnya berbeda.

Meski memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa, sosok pemimpin karismatik memiliki sisi gelap yang juga dapat merugikan organisasi yang dipimpinnya. Ray Williams dalam tulisannya yang berjudul Beware: The Dark Side of Charismatic Leaders menilai mereka yang mengandalkan karisma dalam memimpin memiliki keyakinan dan optimisme yang berlebihan, yang mana ini membuat mereka sulit melihat bahaya yang nyata.

Selain itu, otoritas yang lebih dominan mengandalkan karisma juga dapat menghambat lahirnya pemimpin penerus. Hal ini lantaran para pengikut-pengikutnya memiliki ketergantungan yang berlebihan terhadap sosok pemimpin karismatik. Terhambatnya proses regenerasi pemimpin itu lantas berpotensi menciptakan krisis kepemimpinan di masa yang akan datang.

Berangkat dari sini, maka dapat dikatakan melemahnya kekuaan FPI pasca absennya Rizieq dalam beberapa tahun terakhir boleh jadi disebabkan oleh otoritas karismatik yang selama ini Ia terapkan. Absennya sosok pemimpin tersebut, membuat organisasi FPI kini terjebak dalam fase krisis kepimpinan karena tak ada lagi tokoh lain yang mampu menandingi komando Rizieq di FPI.

Dengan mempertimbangkan hal itu, maka menjadi masuk akal jika FPI kini memanfaatkan momentum polemik UU Ciptaker untuk menggembar-gemborkan wacana kepulangan Rizieq. Hal ini dilakukan demi menggelorakan kembali ketokohan Rizieq kepada publik.

Lantas jika memang asumsi tersebut benar, apakah FPI akhirya dapat kembali merebut kejayaannya jika nantinya Rizieq benar-benar kembali ke Indonesia?

Senjakala FPI?

FPI merupakan ormas Islam yang lahir di tengah gejolak politik 1998.  Awalnya organisasi ini aktif bergerak di akar rumput dengan melakukan aksi-aksi sweeping di tengah-tengah masyarakat.

Namun begitu, kiprah FPI sebagai ormas sebenarnya tak bisa selalu dipandang sebelah mata. Tak dapat dipungkiri, organisasi ini kerap menjadi yang terdepan dalam gerakan-gerakan sosial di tengah-tengah bencana. Gerakan-gerakan tersebut bahkan sempat mendapat pujian dari media-media asing.

Meski kiprah politik FPI memiliki sejarah yang cukup panjang, namun signifikansi kekuatan FPI secara politik baru terjadi kala organisasi ini mulai memberikan dukungannya pada pencalonan Prabowo Subianto di Pilpres 2014, hingga terus berlanjut sampai Pilpres 2019. 

Namun demikian, puncak kebangkitan kekuatan politik FPI sebenarnya terjadi pada tahun 2017. Kala itu, FPI di bawah komando Rizieq tampil sebagai salah satu motor penggerak gerakan 212 yang akhirnya berhasil menyeret Ahok ke jeruji besi akibat kasus penistaan agama. Sejak saat itu, FPI konsisten memainkan perannya sebagai kekuatan utama yang paling vokal mengkritik pemerintahan Jokowi.

Meski begitu, kesuksesan kiprah politik FPI nyatanya memiliki konsekuensi yang harus dibayar. Ian Wilson dalam tulisannya yang berjudul Between Throwing Rocks and a Hard Place: FPI and the Jakarta Riots menilai sejak FPI lebih fokus berkiprah dalam perpolitikan nasional, ormas tersebut mulai kehilangan dukungannya di akar rumput.

Kendati kapasitas FPI dalam menghimpun masyarakat yang lebih beragam secara demografis dan ideologi sebenarnya meningkat, namun di sisi lain ormas itu bisa dibilang telah meninggalkan keberadaannya di akar rumput. Ini membuatnya tak lagi memiliki kekuatan di tingkat infrastruktur lokal sebagaimana ormas-ormas lain seperti Forum Betawi Rempug (FBR) atau Pemuda Pancasila (PP).

Ian juga menilai konsistensi untuk tetap memposisikan diri sebagai oposan juga membuat FPI harus menghadapi kenyataan bahwa mereka tak lagi memiliki patronase politik yang jelas. Hal ini membuat mereka menjadi semakin rentan terhadap kriminalisasi oleh pemerintahan Jokowi, khususnya di periode kedua yang dinilai tidak segan-segan menggunakan sistem hukum untuk menargetkan para pengkritiknya.

Setelah poros Gerindra-PKS pecah pasca pemilu 2019, arah politik FPI ke depan memang masih menjadi tanda tanya besar. FPI bisa dibilang tak lagi memiliki ‘backing’ politik kuat. Satu-satunya parpol yang mungkin masih setia bersanding dengan FPI adalah PKS dan sejumlah loyalis Amien Rais yang baru saja mendirikan Partai Ummat. Akan tetapi tak dapat dipungkiri, modal tersebut tidaklah cukup bagi FPI untuk mengkatrol kekuatan politiknya.

Dengan memudarnya dukungan di akar rumput, momentum polemik UU Ciptaker dan wacana kembalinya Rizieq sekalipun boleh jadi tak akan terlalu banyak menguntungkan posisi FPI saat ini. FPI sudah seharusnya mempertimbangkan untuk kembali membenahi kehadirannya di akar rumput. Selain itu, ormas tersebut juga sepertinya perlu menawarkan narasi baru untuk kembali mendulang simpati publik di luar politik berbasis agama yang selama ini sudah kerap mereka gelorakan. 

Pada akhirnya, semua ulasan-ulasan tersebut hanyalah asumsi yang disandarkan pada teori-teori logis semata. Motif sebenarnya di balik munculnya wacana kepulangan Rizieq di tengah-tengah polemik UU Ciptaker hanyalah pihak-pihak terkait yang tahu. Terkait apakah wacana kepulangan Rizieq sendiri akhirnya akan terwujud atau tidak, hanyalah waktu yang sanggup menjawabnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

[dropcap]B[/dropcap]ak film-film dari Marvel Cinematic Universe (MCU) yang seolah tak berkesudahan, Ijtima Ulama muncul di seputaran Pemilu 2019 juga seolah tak ada habisnya.

Kendati demikian, Ijtima Ulama III yang berlangsung tepat di Hari Buruh Sedunia pada 1 Mei 2019 nyatanya tetap terselenggara. Bahkan, kali ini menghasilkan beberapa poin rekomendasi tentang pelaksanaan Pemilu 2019.

Setidaknya terdapat beberapa rekomendasi yang menjadi imbauan atau seruan ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama III, di antaranya adalah kesimpulan adanya kecurangan Pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif.

Selain itu, forum ulama itu juga mendorong Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal-prosedural. Mereka juga mendesak KPU dan Bawaslu untuk membatalkan atau mendiskualifikasi kemenangan pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.

Ada pula ajakan kepada umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal dan mendampingi perjuangan penegakan hukum dengan cara syar’i dan legal kosntitusional, serta memutuskan bahwa melawan kecurangan Pemilu merupakan amar ma’ruf nahi mungkar dan sah secara hukum.

Tak lupa, dalam gelaran tersebut, Prabowo nampak hadir dan berkomentar bahwa hasil Ijtima Ulama III tersebut cukup tegas.

Namun, banyak pihak mempertanyakan urgensi dan esensi gerakan ini. Kritik misalnya datang dari Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf yang menyebut bahwa Ijtima Ulama kali ini merupakan sebuah politik akal-akalan dan ugal-ugalan yang tujuannya menyesatkan umat.

Relasi antara Prabowo dan kelompok di belakang Ijtima Ulama III ini memang telah terjalin cukup intens dan dalam. Pertanyaannya adalah apakah kedekatan ini merugikan atau menguntungkan bagi Prabowo mengingat konteks hari pemungutan suara yang telah lewat?

Hubungan Yang Rasional

Semenjak kasus penistaan agama yang menimpa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, gerakan para ulama yang tergabung dalam Aksi Bela Islam – termasuk lewat kelompok Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF), Front Pembela Islam (FPI), hingga Presidium Alumni (PA) 212 – hingga gerakan Ijtima Ulama semakin sering menampakkan eksistensinya.

Setelah ikut andil menjadi salah satu pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres 2019 kali ini, tokoh-tokoh Ijtima Ulama memang lebih sering menjadi garda depan pasangan tersebut di berbagai kesempatan kampanye.

Hal serupa pun kini ditunjukkan ketika isu kecurangan Pemilu menjadi narasi utama yang kerap digunakan oleh kubu Prabowo-Sandi untuk menanggapi hasil sementara perolehan suara.

Lalu bagaimana peran kelompok ini dilihat dalam konteks relasinya dengan Prabowo secara politis?

Jika merujuk pada studi yang dilakukan oleh Vedi Hadiz dari University of Melbourne tentang mobilisasi massa Aksi 212 yang sempat terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, sentimen agama yang muncul adalah buntut panjang adanya persoalan ekonomi-politik yang cukup fundamental.

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.

bukan. berdasarkan. ijtima. siapa. pun.

— Poltak Hotradero (@hotradero) May 1, 2019

Dalam hal ini, Vedi memperingatkan terkait adanya political entrepreneur atau “peternak” yang memainkan sentimen ekonomi-politik itu dengan balutan politik identitas. Ia bahkan sudah memprediksi bahwa kelompok-kelompok ini sangat mungkin digunakan sebagai political force untuk tujuan-tujuan tertentu.

Ada banyak selentingan terkait pihak-pihak yang menjadi political entrepreneur di balik aksi-aksi tersebut. Namun, pola serupa diprediksi akan terus berulang dalam hal penggunaan political force untuk kepentingan-kepentingan serupa.

Dalam konteks Ijtima Ulama III, hal ini sangat mungkin terjadi, sekalipun konteksnya memang mengarah pada hubungan yang saling menguntungkan. Kubu-kubu di balik Ijtima tersebut umumnya berasal dari kelompok-kelompok yang anti-Jokowi yang melihat Prabowo sebagai “saluran” yang bisa digunakan untuk artikulasi politik mereka. Sementara pada saat yang sama, Prabowo pun punya kepentingan dalam konteks political force seperti yang sudah disinggung sebelumnya.

Hal ini disebabkan karena kelompok-kelompok tersebut memiliki daya tawar (bargaining power) yang sangat mungkin diklaim mewakili kepentingan umat muslim secara luas.

Prabowo yang selama ini dikenal sebagai sosok nasionalis, mendekatkan diri kepada kelompok di balik Ijtima Ulama ini untuk mendapatkan dukungan suara dari ceruk besar pemilih muslim. Maka menjadi wajar jika kubu lawan menuduh Ijtima Ulama ini sebagai alat politik baginya.

Jika menarik benang merah realitas tersebut, hubungan yang terjalin antara Prabowo dengan kelompok Islam yang oleh banyak peneliti disebut sebagai penganut konservatisme ini, merupakan hal yang rasional. Keduanya sama-sama mempunyai kepentingan yang sejalan dan dalam politik, hal tersebut tentu sah-sah saja.

Prabowo Untung atau Rugi?

Jika politik adalah persoalan untung dan rugi, maka hal selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah Prabowo diuntungkan atau dirugikan dalam relasi ini?

Dalam konteks Pilpres 2019, sejauh ini Prabowo masih cukup diuntungkan dari relasi yang ada. Hal ini karena kelompok di belakang Ijtima Ulama III bisa jadi masih menjadi political force baginya.

Terlebih, politisasi agama ini merupakan hal yang oleh beberapa pihak  cukup ditakuti oleh Jokowi sebagai rival politiknya. Greg Fealy dari Australian National dari Australian National University (ANU) University (ANU) pernah menyebutkan bagaimana Jokowi terlihat selalu merasa rentan pada masalah agama, di mana selama ini ia dicitrakan sebagai figur yang tidak cukup Islami dan terlalu ramah terhadap kepentingan minoritas non-muslim.

Fealy juga menambahkan bahwa tren sosial dan politik yang menunjukkan peningkatan pengaruh Islam ini  memainkan peran penting dalam membentuk nilai-nilai yang ideal dan harus dimiliki seorang pemimpin dalam Pemilu kali ini. Terlebih, fakta bahwa muslim di Indonesia tumbuh ke arah yang lebih saleh, dan dalam beberapa hal yang lebih konservatif, agama telah mendapatkan peran yang lebih besar dalam politik elektoral.

Ngijtimak 3 – Parodi Rhoma Ani#TNIPolriJagaIndonesia pic.twitter.com/WNXB3RS13k

— Permadi Arya (@permadiaktivis) May 2, 2019

Sehingga, tidak salah jika menyebut bahwa kepercayaan masyarakat yang meningkat religiusitasnya ini sejalan dengan kebutuhan akan hukum atau fatwa berbasis kesepakatan ulama, juga dalam politik.

Realitas itulah yang mungkin menyebabkan Bachtiar Nasir selaku salah satu panitia pengarah Ijtima Ulama III menyebut bahwa gerakan kali ini adalah upaya untuk mencari konsensus ulama secara bersama sebagai fatwa alternatif yang tidak didapatkan dari otoritas utama keagamaan di Indonesia, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Salah satu tokoh penggerak Aksi 212 itu juga menyebut bahwa Ijtima Ulama III merupakan dorongan dari masyarakat, terutama umat yang meminta arahan serta fatwa terkait kondisi bangsa pasca Pilpres 2019.

Narasi ini cukup menarik karena disebutnya nama MUI yang selama ini merupakan representasi organisasi keagamaan konservatif di Indonesia yang berpengaruh secara politik narasi, utamanya dalam narasi fatwa.

Setidaknya hal itulah yang dikatakan oleh Jeremy Menchik, profesor politik dari Boston University yang menyebut bahwa MUI sebagai  lembaga keagamaan memiliki kuasa menggunakan fatwa dalam merespon berbagai persoalan sosial politik.

Kondisi ini yang kemudian dapat dipahami sebagai ketergantungan masyarakat dengan narasi-narasi hukum atau kebijakan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama, utamanya Islam. Dan kondisi ini bisa dimanfaatkan oleh para politisi untuk tujuan-tujuan tertentu.

Oleh karenanya, Ijtima Ulama III adalah jalan terakhir, dan mungkin saja menjadi amunisi politik terakhir yang bisa dimaksimalkan oleh Prabowo, utamanya dalam mengawal hasil real count KPU di Pilpres kali ini.

Katanya menang, lalu unk apa minta lawanmu di diskualifikasi?
Katanya walaupun 02 dicurangi tetap menang 60%, lalu unk apa minta lawanmu di diskualifikasi?
Katanya real count sendiri menang 62%, lalu unk apa….?

Katanya berakal sehat tapi ko bungul? ?https://t.co/RPIHIKysVc

— Chusnul chotimah (@CH_chotimah) May 1, 2019

Yang mungkin perlu diwaspadai Prabowo tentu saja saja adalah kelompok-kelompok yang berseberangan ideologi – katakanlah kelompok nasionalis – di dalam koalisi Indonesia Adil dan Makmur sendiri. Bukan tidak mungkin kelompok-kelompok nasionalis akan menilai secara berbeda kedekatan Prabowo dan kelompok di belakang Ijtima Ulama III tersebut.

Pada akhirnya, tarik menarik kepentingan elite ini masih akan menjadi wajah pemberitaan di hari-hari yang akan datang. Bagi masyarakat banyak, besar harapan hal ini tidak berujung pada konflik yang meruncing yang bisa menimbulkan kekacauan yang lebih besar. (M39)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]etua Tim Medis Reuni Akbar Mujahid 212 dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama dr. Sholeh Assegaf mengungkapkan bahwa tidak sedikit masyarakat yang kesurupan saat pelaksanaan Reuni Aksi 212 di Monas, Jakarta hari minggu lalu. Ia mengatakan kesurupan bisa disebabkan faktor fisik atau psikis. Waduh ngeri!

Btw, itu jin dari mana ya? Enggak ada ngeri-ngerinya tuh jin gangguin peserta reuni 212. Kalau eyke jadi jinnya mah mikir dua kali cuy! Kok bisa?
Share on X

Lah bisa lah, emang enggak takut kebakar apa kalau ribuan peserta bacain surat pengusir setan? Ibaratnya begini gengs. Ada seseorang anti NKRI nyusup ke markas militer yang lagi latihan. Terus si penyusup itu mendadak teriak: “Saya anti NKRI!” sambil ngehina Jokowi dan militer. Kebayang enggak apa yang terjadi sama orang itu? Ya paling minimal itu muka jadi pipi semua gengs. Wkwkwk.

Kalau katanya Sholeh, selama kegiatan berlangsung, tim medis sebenarnya menyiapkan petugas khusus untuk memberikan pertolongan awal kepada massa yang mengalami kelainan jantung. Akan tetapi, ia mengatakan, tidak ada peserta aksi yang mengeluh soal penyakit itu.

Justru, kata dia, kasus yang muncul, yakni peserta aksi kesurupan. Di tenda perempuan ada 10 yang kesurupan, di tempat lainnya ada 45 orang. Wkwkwk, curiga nih, jin kiriman dari siap nih ya. Ahahaha, enggak mau nuduh ah, nanti dibilang pro sama kamvret lagi.

Tapi kalau menurut Sholeh, kesurupan ini bukanlah kiriman dari kubu sebelah. Melainkan, ada dua hal yang menyebabkan peserta aksi kesurupan, yaitu karena faktor fisik dan psikis. Namun, dia mengatakan, untuk yang disebabkan masalah psikis, pihaknya tidak bisa mengobatinya karena membutuhkan waktu yang lama. Eyke kira Sholeh senada sama eyke kalau jin yang memasuki peserta itu dari kubu…. Ahahaha.

Tapi intinya mah gengs, kita harus mengucap rasa syukur pada hari ini. Kenapa? Jelas karena acara itu berjalan damai tanpa aksi kerusuhan dan tidak ada aksi provokasi yang menyebabkan kerusakan. Bersyukurlah semua berjalan dengan mulus, walau aksi reuni ini berhasil membuat Jokowi dan koalisinya deg-degan. Wkwkwk, untung pihak Jokowi enggak ada yang kena serangan jantung dan stroke ya melihat banyaknya massa aksi reuni 212. Ahahahy. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]uru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin, Abdul Kadir Karding belum bisa memastikan apakah Jokowi akan menghadiri acara Reuni 212 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, pada hari Minggu esok. Sebab, menurut Karding hal ini terkait urusan kenegaraan.

Kata Karding, Jokowi belum memberikan informasi soal kedatangan dirinya dalam kegiatan itu. Menurutnya, perihal kedatangan Jokowi di reuni akbar tersebut bukan bagian dari kampanye karena berkaitan dengan urusan kenegaraan.

Jadi untuk selanjutnya dikembalikan kepada Jokowi dan timnya di Setneg. Weleh-weleh, apa mungkin ya Jokowi bersedia datang di acara itu? Kalau menurut eyke sih enggak bakal dateng deh. Soalnya kebanyakan peserta Reuni 212 kan berisikan barisan pendukungnya Prabowo.

Emang nya mau apa Jokowi diteriakin massa suruh turun-turun, bubar-bubar, bodo amat lau  mau  ngomong apa! Nah bisa jadi nih pas Jokowi dikasih kesempatan ngomong, massa pada teriak: “Enggak dengar, enggak dengar…”. Dan kalimat itu terus terlafas sampai Jokowi selesai ngomong. Wkwkwk, tidak terbayangkan kalau sampai benar begitu.

Tapi mau bagaimanapun gengs, Ketua Umum Persaudaraan Alumni 212, Slamet Ma’arif mengaku telah  mengundang Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Panitia pun mengaku sudah melayangkan surat pemberitahuan kegiatan tersebut. Kepolisian pun mengatakan akan melakukan persiapan dan memperkirakan jumlah personil yang akan dikerahkan untuk pengamanan.

Intinya mah gengs, eyke akan sangat salut apabila Jokowi berani masuk ke kandang macan itu. Apalagi kalau sampai Prabowo datang juga di acara itu. Eyke yakin banget gengs jikalau mereka berdua bertemu lagi dalam kesempatan yang seperti ini, wah banget deh pokoknya politik Indonesia.

Semua teori akan terbantahkan, apalagi kalau sampai karena pertemuan itu kedua belah pihak dari Jokowi ataupun Prabowo mengatakan seperti ini:
Share on X

“Wahai para pendukungku, tenang! Pilpres tahun depan gagal diselengarakan karena kamu berdua sepakat untuk melebur kekuatan demi kepentingan negara dan kepentingan bangsa! Intinya, Jokowi Prabowo bersatu untuk mendunia!”

Gimana cuy kalau nyatanya begitu, gurih banget ya? Kalau sampai terjadi seperti itu, eyke nazar deh, sujud syukur tiga jam tidak bangun dari sajadah dan setelah itu eyke puasa seminggu! Beneran, ini serius loh! (G35)