Pernah viral pada masanya banner “Mau berobat? Ke Malaysia aja!” di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta 

#tantowiyahya #malaysia #obat #alkes #menkes #menkeu #menperin #singapura #dokter #tenagamedis # #infografis #beritapolitik #politikindonesia #pinterpolitik

PinterPolitik.com

Gengs, pernah dengan cerita seperti ini nggak? Alkisah di suatu kerajaan, hidup seorang raja yang sedang mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya itu, ia merasakan semua giginya tanggal. Merasa was-was, ia memutuskan memanggil dua penasihat atau pembisik pribadinya.

Penasihat yang pertama dipanggil memberi komentar pedas tanpa teding aling-aling begini, “Waduh, bahaya tuh, Baginda. Mimpi Baginda pertanda bahwa sebentar lagi sanak keluarga Baginda akan terserang penyakit dan meninggal dunia setelahnya.” Mendengar komentar buas demikian, raja marah, dan memanggil algojo untuk menghukum si penasihat pertama.

Setelah selesai, giliran penasihat kedua yang menghadap raja. Dengan berwibawa, cerdas, dan cerdik, penasihat kedua pun berucap, “Wah, selamat Paduka Raja, sebab itu pertanda Baginda panjang umur bahkan melampaui sanak keluarga yang lain.” Mendengar statement demikian, Baginda sangat senang, dan segera memberi hadiah kepada si penasihat kedua itu.

Kalau kita jeli, sebenarnya maksud penasihat pertama dan kedua tuh sama, gengs, bahwa mimpi Baginda berarti ada petaka yang bakal menghampiri sanak keluarga. Bedanya, penasihat pertama kurang bijak mengemas wacana.

Sementara, penasihat kedua sangat pandai memilih diksi yang halus di telinga. Begitulah, sebenarnya penasihat tuh punya niat yang sama, yakni agar kehidupan berjalan baik, tetapi kadang ‘angle’ pembicaraan pun skala prioritasnya berbeda.

Sebagaimana yang kita lihat sepanjang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait prioritas penanganan Covid-19 ini. Ditelisik dari pengamatan mimin, Pak Jokowi tuh awalnya rada tendensius terhadap bahasan ekonomi mulu.

Misal, saat ia berkomentar bahwa beberapa menteri gagal menyerap anggaran selama pandemi. Pokoknya sering bangetlah ia was-was soal ekonomi Indonesia.

Bahkan, kadang-kadang agak abai soal kesehatan. Nah, sekarang, kelihatannya Pak Jokowi mulai menegaskan dirinya pada prioritas kesehatan, cuy.

Bahkan, secara lugas ia membandingkan aspek kesehatan dan ekonomi secara serius. Begini nih kalimatnya, “Yang pertama perlu saya ingatkan, sekali lagi bahwa kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik.”

Wih, kalau kebijakan bapak seperti ini, mimin sepakat sih pak. Lebih-lebih, saat ini kondisi Indonesia memang sudah ibaratnya memarah sekali, yaitu di atas angka 200.000 pasien. Terlebih klaster penyebaran Covid-19 sekarang tidak hanya di perkantoran loh ya, bahkan di lingkup keluarga.

Namun, yang menarik sebenarnya pertanyaan ini, sobat PinterPolitik.com. Kira-kira apa ya yang membuat Pak Jokowi berubah orientasi dari ekonomi menjadi pengutamaan kesehatan begitu?

Kalau asumsi mimin, mungkin karena cadangan devisa Indonesia naik sebesar USD 137,0 miliar, sob. Apa lagi, nominal ini terbesar sepanjang sejarah ya, gengs, jadi confidence sedikit lah. Hehehe.

Lebih-lebih, kalau dengerin pernyataan dari Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Onny Widjanarko, keuangan kita bakalan aman terus deh sampai akhir tahun, bahkan berpotensi terus naik.

Makanya, kalau tahu sudah begini, mending bahasan ekonomi biar diurus sama ahlinya, sedang pemerintah fokus aja sama kesehatan warga. Semangat terus Pak Jokowi. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Gengs, ada yang pencinta film-film garapan Bollywood? Kalau ada, pasti tahu kan film yang sempat digandrungi oleh anak-anak muda berjudul Gabbar is Back.

Film yang sukses diperankan oleh Akshay Kumar tersebut benar-benar dikemas keren banget dan mampu menarik minat generasi muda, terutama mahasiswa. Mimin kasih bukti kerennya film itu ya.

Suatu ketika, Aditya yang merupakan sosok yang sama di balik aksi Gabbar mengantar Shruti, seorang pengacara yang dekat sekali dengannya. Sesampainya di rumah sakit (RS), Gabbar menemukan praktik konyol yang dilakukan para dokter serta para staf, yakni memanipulasi dan menipu masyarakat yang berobat di sana.

Ada yang tertipu harga obat, tertipu manipulasi kematian, dan lain-lain. Aditya pun terketuk hatinya untuk membongkar praktik manipulatif demikian.

Nah, kebetulan di luar RS ada seorang wanita yang menangis karena suaminya meninggal. Aditya lantas menemui si wanita dan mengatakan bahwa ia akan mendapat asuransi dengan cara membawa jenazah suaminya ke RS bersangkutan.

Tetapi, setting-annya, si suami diposisikan seakan belum meninggal. Rencana ini berjalan mulus. Pihak RS yang terkenal manipulatif tersebut mengatakan bahwa si suami belum meninggal di ruang operasi meski sebenarnya si suami sudah meninggal lama sebelum dibawa ke RS.

Aditya pun menghardik pihak RS dengan mengatakan bahwa RS tersebut sangat manipulatif dan hendak memeras uang pasien. Sontak saja, pihak RS ketakutan dan memberi uang asuransi, daripada dilaporkan ke pihak berwenang. Keren bukan strategi Aditya alias Gabbar?

Nah, tampaknya pembongkaran dalam dunia kesehatan tersebut sedang dilakoni juga oleh Indonesia Corruption Watch (ICW). Berbeda dengan Gabbar, apa yang mau dibongkar sama ICW ini lebih kompleks, cuy, karena menyangkut tender pengadaan alat kesehatan (alkes).

Sebelumnya, pihak ICW sih menduga bahwa perusahaan-perusahaan yang memenangkan alkes tersebut banyak yang nggak kompeten dalam bidangnya. Misal nih, mana ada perusahaan yang biasanya ngurusin pembangunan jaringan dan kontraktor, PT Ziya Sunanda Indonesia, bisa lolos menjadi aktor yang bakal bertanggung jawab dalam pengadaan bahan reagen Covid-19.

Kata pihak ICW sih, seharusnya soal pemenangan tender di masa sulit dan darurat begini mbok ya mendahulukan perusahaan yang biasa mengurusnya. Jangan asal-asalan. Mimin paham kok bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dituntut bersinergi dengan pihak mana pun yang memiliki niatan baik untuk membantu kemudahan pengadaan alkes. Jadi, mungkin Kemenkes mempunyai pertimbangan tersendiri.

Ya, karena mimin orangnya positive thinking, maka pikir mimin sih jangan-jangan meski pemain baru, perusahaan yang belum pernah ngurusi tender alkes ini, menurut Kemenkes, lebih bagus dari pemenang tender sebelumnya.

Ya, bisa saja kan, cuy? Meski begitu juga pendapat ICW yang bilang perlu adanya tracking kompetensi dan tidak boleh main-main di tengah kondisi pandemi juga layak dicermati sih.

Makanya, sebelum ada hal-hal yang nggak diinginkan, mending Kemenkes dan ICW duduk bareng deh biar nggak saling klaim dan curiga-curigaan gitu lho. Jadi, nanti sekaligus bisa memutus rantai mafia alkes yang selama ini mengepung Indonesia. Hehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hey, gengs, ada yang suka sepak bola? Pasti ada lah ya. Kalau pertanyaannya diubah begini: di antara dinamika sepak bola, mana yang paling menentukan bagus atau tidaknya suatu klub, terlebih liga? Apakah bisnis yang mampu menghasilkan pundi-pundi uang di negara terkait, atau justru disebabkan pembinaan pemain tingkat usia yang dimiliki oleh masing-masing klub? Jawabannya tergantung pada orang yang dimintain jawaban sih.

Kalau yang ditanya adalah pebisnis, ya pasti milih soal uang mulu. Tapi, kalau yang ditanya pencinta bola, mulai supporter sampai aktor lapangan hijau, sudah barang tentu mereka milih pembinaan akademi dong.

Kenapa kok pembinaan? Ya, sebab dari pembinaan muncul bibit-bibit yang membanggakan klub. Tengok saja akademi Manchester United yang sudah menghasilkan Class of 92 yang diisi nama-nama mentereng macam Giggs, Scholes, Neville, sampai Beckham.

Atau, akademi La Masia yang dihuni pemain sekaliber Xavi Hernandez sampai Lionel Messi. Logikanya begini, andai toh mereka nggak bisa bertahan lama di klub, seperti Beckham, tetap saja dia berhasil membesarkan nama klub yang sudah membesarkan namanya. Jadi, saat ada pertanyaan, “Beckham kok sangar nih jebolan mana toh?”, tentu dijawab, “Biasa, jebolan akademi Man. United memang sangar-sangar.”

Nah, kalau bahasa di atas diterjemahkan ke dalam bahasa ekonomi politik nasional, maka pertanyaannya tinggal diubah sih, cuy, menjadi: bagaimana cara mengatasi pertumbuhan ekonomi? Kalau itu ditanyakan ke orang malas maka jawabnya sudah pasti dengan beli saja kebutuhan dari negara lain. Tapi kalau ditanya ke orang yang masih yakin hasil dari usaha, maka jawabnya jelas dan solutif dengan enggunakan tenaga dan kreasi anak negeri.

View this post on Instagram

Jika Indonesia mampu mengapa selalu impor? #alkes #alatkesehatan #impor #menristek #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #stayhealth #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 23, 2020 at 4:07am PDT

Barangkali itu, cuy, yang pas buat menggambarkan geger soal impor ventilator yang dilakukan oleh pemerintah. Sayangnya nih, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek) Bambang Brodjonegoro tidak setuju dengan itu.

Menurutnya sih, kok jadi naif pemerintah? Lha wong belum memanfaatkan potensi lokal, kok main beli dari luar saja?Kayak ‘pemerintah manja banget’ gitu nggak sih, cuy? Apa ya maksud kritikan Pak Bambang ini kepada pemerintah?

Pasalnya, bunyi kritikannya tegas begini, cuy, “Triple Helix di Indonesia belum jalan ya. Kenapa kita enggak pernah bikin ventilator? Penyebabnya simple, enggak pernah ada yang minta ventilator di Indonesia karena setiap kali butuh ventilator langsung beli dari luar negeri dan itu sudah menjadi kebiasaan. Norma seolah-olah ‘Oh kalau ventilator Indonesia enggak bisa bikin, beli saja dari luar’.”

Lebih lanjut, mimin sih oke dengan pendapatnya Pak Bambang. Secara, Triple Helix ini kan yang dimaksud yaitu kerja sama antara akademisi, pengusaha, dan pemerintah dalam membuat produk berkelas toh.

Sementara, di Indonesia, kebanyakan yang dilibatkan cuma pengusaha dan pemerintah. Terus akademisinya kok dianggurin? Ngapain pada sekolah teknik tinggi-tinggi kalau ujung-ujungnya impor terus dari luar negeri, ya nggak, gengs?

Makanya jangan heran kalau sudah begini, habis duit negara. Padahal investasi terbaik adalah dengan cara mendayagunakan generasi dari berbagai lokus atau bidang, kan, bukan melulu politisi. Upsss. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Menristek sindir pemerintah yang kerap impor alkes dari luar negeri. Sebut Indonesia mampu produksi alkes dan sebut produsen tidak dapat pesanan karena kebijakan impor

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]olitikus senior sekaligus pendiri Partai Amanah Nasional terjegal kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Amien Rais diduga menerima aliran dana sebesar Rp. 600 juta dari kasus yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 6,1 Miliar dengan terdakwa Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari.

Pada hari Senin (5/6) Amien Rais berencana untuk mendatangi kantor KPK guna mengklarifikasi dugaan aliran dana yang ia terima. Ia direncanakan datang ke KPK dengan didampingi oleh ratusan orang, namun menurut Presidium Alumnis Aksi 212, Ansufri ID Sambo menyebutkan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional tersebut baru akan datang apabila kedatangannya ke KPK diterima oleh pimpinan KPK.

Sebelumnya, KPK sudah mengetahui rencana kedatangan Amien Rais ke kantor KPK. Menanggapi rencana Amien Rais tersebut, Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan bahwa pimpinan KPK tidak akan menemui Amien Rais. Keputusan tersebut dilakukan guna menjaga independensi KPK sebagai lembaga yang sedang mengusut kasus tersebut.

“Tentu pimpinan KPK punya kewajiban menjaga dan meminimalisasi pertemuan dengan pihak terkait yang berperkara,” ujar Febri di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (2/6).

Febri juga menegaskan bahwa pimpinan KPK tidak akan menemui Amien Rais sebelum proses sidang terhadap Siti Fadilah berstatus inkracht. Tidak ada izin untuk menemui pimpinan KPK pun diutarakan oleh Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif seperti berikut,

“Pimpinan KPK tidak akan menerima kunjungan orang yang berhubungan dengan kasus yang tengah ditangani oleh KPK,” ujar Laode.

Dukungan untuk Amien Rais pun datang dari para organisasi kepemudaan seperti Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) dan Angkatan Muda Muhammadiyah. Mereka mendatangi KPK dan berorasi di depan gedung KPK, di mana dalam orasinya mereka mengatakan bahwa pencatutan nama Amien Rais sarat dengan kepentingan politik. Mereka juga mengatakan KPK sekarang sudah menjadi alat politik penguasa, KPK sudah berubah menjadi Komisi Partisan Kekuasaan.

Selain dari BM PAN dan Angkatan Muda Muhammadiyah, dukungan untuk Amien Rais juga datang dari para tokoh seperti Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, mantan ketua umum PP, Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan.

Menelusuri Aliran Dana Korupsi Alkes

Tujuan awal kasus korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 6,1 Miliar ini bermula dari keinginan melakukan pengadaan alat kesehatan (alkes) guna mengantisipasi kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan.

Namun, Mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari diduga menyalahi wewenang jabatannya sebagai Menteri. Penyalahgunaan wewenang tersebut diduga menyebabkan kerugian negara sekitar Rp 6.148.638.000. dan dari sekian banyak uang tersebut, dana sebesar Rp. 600 Juta masuk ke dalam rekening Amien Rais.

“Adanya aliran dana dari Mitra Medidua Suplier PT Indofarma Tbk dalam pengadaan alkes dengan PAN yaitu Sutrisno Bachir, Nuki Syahrun, Amien Rais, Tia Nastiti (anak Siti Fadilah) maupun Yayasan Sutrisno Bachir Foundation sendiri,” kata Jaksa Penuntut Umum KPK Iskandar Marwanto saat membacakan tuntutan mantan Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Rabu (31/5).

Menurut jaksa, pemenang proyek pengadaan itu yaitu PT Indofarma Tbk yang ditunjuk langsung Siti Fadilah dan menerima pembayaran dari Kemenkes lalu membayar suplier alkes yaitu PT Mitra Medidua. Lalu pada pada 2 Mei 2006 PT Mitra Medidua mengirimkan uang sebesar Rp 741,5 juta dan pada 13 November 2006 mengirimkan lagi sebesar Rp 50 juta ke rekening milik Yurida Adlanini yang merupakan sekretaris pada Yayasan Sutrisno Bachir Foundation (SBF).

Namun Sutrisno Bachir mengaku bahwa tak ada badan hukum atau yayasan yang bernama Soetrisno Bachir Foundation (SBF). Ia mengklarifikasi rekening yang menurut kabar ditransfer ke rekening Yayasan Sutrisno Bachir Foundation adalah rekening pribadi Yurida Adlanini sendiri.

“Mengenai dana masuk ke SBF itu sebenarnya bukan ke SBF, masuknya ke rekening Bu Yuri itu. SBF itu bukan yayasan itu hanya nama saja,” kata Soetrisno yang hadir di rumah dinas Ketua MPR Zulkifli Hasan, Jalan Widya Chandra, Jakarta.

Keterkaitan Amien Rais yang diduga menerima aliran dana tersebut langsung disanggah olehnya. Mengenai uang Rp. 600 juta tersebut ia hanya mengetahui uang itu berasal dari Sutrisno Bachir, Menurut Amien, ia mengenal Sutrisno Bachir sebagai orang yang baik dan dermawan.

“Pada waktu itu Sutrisno Bachir mengatakan mau membantu keuangan untuk tugas operasional saya sehingga tidak membebani pihak lain, sehingga kalau saya pergi ke manapun ‘travel’, taksi semuanya dia yang bayar,” kata Amien Rais dalam konferensi pers di rumahnya di Jakarta, Jumat (2/6).

Sutrisno memang menuturkan Amien tidak ada hubungannya dengan perputaran uang tersebut. Dia menyebut uang Rp 600 juta untuk Amien itu bersumber dari banyak pihak. Khususnya uang itu berasal dari zakat, infak, dan sedekah dari Sutrisno Bachir.

“Mas Tris membantu banyak pihak bahkan persahabatan saya dengan Sutrisno Bachir sudah lama sebelum PAN lahir tahun 1998. Mas Tris adalah ‘entrepreneur’ yang sukses dan selalu memberi bantuan pada berbagai kegiatan saya baik sosial maupun keagamaaan,” tambah Amien.

Terhadap dana yang masuk ke rekening milik Yurida selanjutnya Nuki Syahrun selaku Ketua Yayasan SBF memerintahkan untuk memindahbukukan sebagian dana kepada rekening pengurus PAN  dan pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa seperti Nuki Syahrun dan Tia Nastiti (anak Siti Fadilah).

Selanjutnya, Nuki selaku Ketua Yayasan SBF memerintahkan untuk memindahbukukan sebagian dana kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan kedekatan dengan terdakwa, di antaranya sebagai berikut:

Siti Fadilah Supari disebut meminta Mulya A Hasjmy selaku kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen melakukan penunjukkan langsung kepada PT Indofarma sehingga memperkaya PT Indofarma Tbk sejumlah Rp1,597 miliar serta memperkaya PT Mitra Medidua sejumlah Rp4,55 miliar sehingga total merugikan keuangan negara sejumlah Rp6,148 miliar.

Kontroversi Amien Rais

Saat reformasi bergolak pada 1998, Amien Rais adalah sosok yang cukup disegani. Karena keberaniannya mengkritik pemerintahan Soeharto di masa akhir kekuasaannya, tokoh Muhammadiyah ini bahkan sempat dijuluki sebagai ‘Bapak Reformasi’.

Pasca reformasi 1998, ia dan sejumlah tokoh mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN). Tanpa diduga, partai yang ia dirikan tersebut berhasil mendudukkan sejumlah kadernya di DPR lewat pemilu 1999. Tidak hanya itu, ia pun terpilih menjadi ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) periode 1999-2004.

Pada tahun 1999, masyarakat Indonesia pasti masih mengingat istilah “Poros Tengah”, di mana pemilu yang saat itu dimenangkan oleh PDI Perjuangan dengan jumlah suara lebih dari 35,689 juta suara namun hasil tersebut mampu dirubah oleh Amin Rais dan sejumlah tokoh dengan mengangkat KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur sebagai Presiden Indonesia ke- 4 dan menurunkan Gus Dur dari kursi Presiden. Akibat perannya tersebut, sebuah majalah bahkan pernah menjulukinya sebagai ‘King Maker’.

Memasuki era demokrasi kini, Amien Rais pun tidak lepas membuat kontroversi. Beberapa kontroversinya yang pernah ia lakukan antara lain:

Membela Prabowo dari tudingan pelanggaran HAM, di mana Amien Rais pernah meminta isu HAM yang dikait-kaitkan pada Prabowo Subianto tak diungkit-ungkit lagi. Menurutnya Prabowo bisa saja membuka siapa saja pihak yang terlibat jika ia mau, namun Ia meminta agar sekarang Indonesia harus menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa agar mampu bersaing dengan negara luar sehingga Indonesia memiliki martabat yang jauh lebih tinggi di mata dunia.

Serang Jokowi dan puji Prabowo, menjadi kegiatan kampanye Amien Rais untuk menaikan nama Prabowo di Pilpres 2014 lalu. Serangan Amien pada Jokowi terus mengalir, dari sebelum pencalonan, masa kampanye, hingga akhirnya Jokowi terpilih sebagai presiden 2014-2019. Bahkan ia mengatakan kegagalan Jokowi sebagai Walikota Solo dengan asumsi Solo masih kumuh, gelap dan agak miskin.

PAN membelot ke Jokowi, setelah lama bermesraan dengan Koalisi Merah Putih (KMP). Amien Rais pun mengizinkan pembelotan ini, pernyataan Amien yang merestui PAN bergabung dengan pemerintah Jokowi berbeda dengan pernyataannya yang dahulu, sejak pilpres hingga Jokowi terpilih menjadi Presiden RI Amien selalu mengkritik Jokowi dengan pernyataan yang memerahkan telinga. Ia juga berharap bisa membangun koalisi yang lebih besar di tengah situasi ekonomi yang sedang lesu.

Adu kekuatan Amien Rais dan Ahok, yang dilakukan tiada henti oleh Amien Rais. Amien Rais mencap Gubernur DKI Jakarta saat itu, memiliki sikap arogan. Amien bahkan menyamakan Ahok dengan sosok Dajjal, yakni mahluk akhir zaman yang disebutkan dalam agama Islam.

Menanggapi itu, Ahok menanggapi santai. “Enggak apa-apa lah, namanya juga orang tua,” kata Ahok.

Kontroversi demi kontroversi tidak lepas dari perjalanan politik Amien Rais. Bahkan kini seorang bapak reformasi dan Mantan Ketua Umum partai yang lantang menyuarakan anti korupsi ini akhirnya justru terlibat dalam permainan korupsi. Apakah KPK mampu membuktikan kasus korupsi Amien Rais tersebut? (A15)