PinterPolitik.com 

Thailand baru saja menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Hasilnya, Partai Move Forward (MFP) yang dikatakan sebagai partainya anak muda memenangi kontestasi elektoral tersebut. 

MFP mengamankan 151 kursi parlemen, disusul Partai Pheu Thai dengan 141 kursi dan Partai Bhumjaithai dengan 70 kursi. 

MFP serupa dengan Partai Future Forward yang juga mendapatkan hasil yang baik pada pemilu sebelumnya di tahun 2019 berkat dukungan banyak anak muda. 

Namun, Future Forward dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) Thailand dan banyak anggota parlemen dari partai tersebut dilarang berpartisipasi dalam politik. 

Tapi mereka kemudian “bereinkarnasi” menjadi MFP yang dianggap lebih kuat dan menarik dukungan dari lebih banyak orang. 

Meskipun perolehan 151 kursi belum menjadikan mereka sebagai mayoritas di parlemen, hasil itu sudah jauh lebih baik dari yang diperkirakan. Sehingga, secara luas hal itu dipandang sebagai mandat untuk MFP menjalankan agenda reformasinya. 

MFP sekarang sudah sepakat dengan Partai Pheu Thai sebagai partai dengan perolehan suara terbanyak kedua yang juga oposisi untuk membentuk pemerintahan koalisi. 

Namun, koalisi dua partai ini tidak punya kursi yang cukup untuk mengungguli suara partai-partai lawannya dan 250 kursi di senat yang berada di bawah konstitusi yang dirancang militer. 

Di antara para senator yang ditunjuk oleh Perdana Menteri (PM) petahana Prayuth Chan-ocha, tampaknya muncul anggapan bahwa mereka akan menentang pemerintahan yang dipimpin MFP. Jika itu terjadi, akan ada kebuntuan politik yang panjang di Thailand. 

Sementara itu, MFP kiranya siap untuk mengambil risiko itu, seolah-olah menantang senat yang akan mencoba menghalangi mereka. 

Selain para senator, hal lain yang belum diketahui ialah apakah Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau MK Thailand. Dua lembaga tersebut terkenal karena peran mereka dalam melumpuhkan pemerintahan terpilih sebelumnya. 

Kini, MFP sedang merancang pemerintahan yang akan mereka bentuk dengan anggota parlemen barunya. Beberapa dari mereka adalah aktivis politik muda yang dibayangi berbagai dakwaan akibat protes jalanan yang mereka lakukan. 

Jika nantinya MFP akan berkuasa, masyarakat Thailand akan mempunyai pemerintahan termuda dan menghilangkan pengaruh militer dalam politik Thailand. 

Lantas, pertanyaannya, mengapa rezim militer masih sangat berpengaruh dalam politik dan pemerintahan Thailand dan seolah dapat menjadi tantangan besar bagi MFP? Serta, apakah MFP dapat benar-benar mampu menghilangkan pengaruh militer itu? 

Rezim Militer Masih Kuat? 

Thailand yang menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional adalah negara yang paling sering dilanda kudeta militer sejak revolusi 1932 yang mengakhiri monarki absolut. 

Menurut Paul Chambers dan Napisa Waitoolkiat dalam tulisannya The Resilience of Monarchised Military in Thailand hubungan antara monarki dan militer di Thailand menghasilkan apa yang dapat disebut sebagai “militer yang termonarki”. 

Dari tahun 1991 hingga 2014, militer monarki sebagian besar dikatakan beroperasi di belakang demokrasi yang cacat, meskipun kadang-kadang melakukan kudeta untuk menegaskan kembali otoritasnya. 

Sejak 1932, elite militer Thailand telah berulang kali melakukan upaya kudeta terhadap pemerintahan yang mereka anggap tidak sejalan. 

Kudeta militer terakhir sebelum 2014 terjadi pada 2006 di era PM Thaksin Shinawatra. Dengan alasan krisis politik dan tuduhan korupsi, militer Thailand memutuskan untuk turun tangan dengan mencabut konstitusi, membubarkan pemerintahan Thaksin Shinawatra dan menjanjikan reformasi politik. 

Søren Ivarsson dan Lotte Isager mengatakan dalam tulisannya Saying the Unsayable: Monarchy and Democracy in Thailand bahwa pada saat kudeta PM Thaksin Shinawatra tahun 2006, militer menggunakan citra kerajaan untuk menambah legitimasi pada rezim baru mereka. 

Anehnya, kudeta tersebut juga mendapat dukungan dari kelompok intelektual perkotaan dan aktivis sosial yang sepanjang tahun 1990-an berjuang untuk memastikan demokrasi di Thailand. 

Para pemimpin kudeta dilaporkan dekat dengan Raja Bhumibol dan banyak militer mengenakan pita kuning yang mengacu pada keluarga kerajaan. 

Melihat penjelasan di atas, kedekatan militer dengan lingkungan kerajaan membuat militer Thailand seolah mempunyai legitimasi atas tindakan kudeta yang selama ini mereka lakukan. 

Hal itu karena kerajaan Thailand sendiri tetap menginginkan keamanan secara politis dan memegang pengaruh atas politik “Negeri Gajah Putih” itu. Maka dari itu, kerajaan dinilai mencoba menggunakan militer sebagai alat mereka untuk mencapai tujuan tersebut. 

Maka, tidak berlebihan kiranya jika kemenangan MFP dalam pemilu kali ini akan tetap dalam bayang-bayang pengaruh maupun intervensi dari rezim militer. 

Terlebih, pemilu kali ini adalah yang pertama digelar sejak protes besar pro-demokrasi yang dipimpin kaum muda meletus di seluruh Bangkok pada 2020. 

Aksi protes itu menginginkan pembatasan kekuasaan dan pengeluaran raja Thailand. Selama ini, mempertanyakan monarki dianggap tabu. 

Partai pimpinan Pita Limjaroenrat itu adalah satu-satunya pihak yang berjanji untuk mereformasi Hukum Lese Majeste. Lese Majeste sendiri adalah pasal yang melindungi anggota senior keluarga kerajaan Thailand dari hinaan atau ancaman. 

Popularitas Pita Limjaroenrat, politisi muda di Thailand meningkat seiring aspirasi perubahan yang diusung partainya. 

Di kancah politik Thailand, Pita Limjaroenrat terbilang bintang baru yang sedang naik daun. Partainya, MFP menjadi semacam jalan ketiga atau third way di tengah rivalitas antara pendukung monarki dan pendukung Thaksin Shinawatra. 

Bersama MFP, Pita bertekad untuk menulis ulang konstitusi Thailand dan memulihkan kembali negara itu. Demiliterisasi, demonopolisasi, dan desentralisasi akan menjadi prioritas Pita bersama MFP. 

Menariknya, hal yang hampir serupa pun pernah terjadi  di Indonesia dalam upaya menggulingkan rezim Orde Baru (Orba) yang identik dengan militer. Para aktivis dan mahasiswa di Indonesia kala itu memprotes rezim militer yang dipimpin Soeharto pada tahun 1998. 

Lalu, apakah yang dapat dicermati dari korelasi kemiripan fenomena MFP dengan transisi demokrasi di Indonesia pada tahun 1998? 

Belajar dari Aktivis +62? 

Melihat fenomena yang terjadi dalam proses politik Thailand yang mulai melibatkan anak muda sebagai motor utama penggerak untuk menjatuhkan rezim militer, membuat seolah refleksi eksis kepada hal yang hampir serupa terjadi di Indonesia. 

Ya, kejatuhan rezim Orde Baru (Orba) pada tahun 1998 lalu adalah hasil perjuangan anak muda yang menginginkan perubahan politik kearah yang lebih demokratis. 

Pemerintah Orba kala itu posisinya semakin melemah seiring dengan politik gerakan mahasiswa yang membesar dan mampu mengkondisikan oposisi di dalam elite-elite politik dan masyarakat. 

Siddharth Chandra dan Douglas Kammen dalam tulisan yang berjudul Generating Reforms and Reforming Generations: Military Politics in Indonesia’s Democratic Transition and Consolidation menjelaskan transisi dari pemerintahan non-demokratis bergantung pada non-intervensi militer, konsolidasi demokrasi didasarkan pada pembentukan kendali sipil atas militer. 

Mereka menambahkan, hal ini melibatkan pembatasan peran militer dalam perumusan dan implementasi kebijakan dan memastikan bahwa militer menerima dan mematuhi keputusan sipil. 

Dalam konteks Indonesia, pembatasan peran militer itu diwujudkan dengan menghapus Dwi Fungsi ABRI oleh para elite politik dan di dukung oleh para aktivis, masyarakat, dan mahasiswa. 

Ketika itu, para elite dan masyarakat sepakat bahwa militer yang memegang senjata dianggap terlalu keras saat mencampuri urusan sipil negara sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran HAM. 

Berkaca dari kasus yang terjadi di Indonesia, sebagai partai yang di dominasi anak muda, MFP kiranya harus memperoleh dukungan dari masyarakat luas dan kemudian berkonsolidasi dengan para elite politik lain yang lebih berpengalaman. 

Tentunya untuk dapat merubah pasal Lese Majeste yang kemudian akan diikuti dengan terbatasnya kewenangan militer dalam urusan sipil. 

Secara umum, kasus rezim militer di Thailand dan Indonesia memiliki beberapa persamaan, meskipun juga memiliki karakteristik dan tantangannya masing-masing. 

Atas dasar itu, cara berkonsolidasi dengan berbagai elemen yang dilakukan di Indonesia tampaknya juga bisa saja diterapkan MFP di Thailand untuk menjatuhkan rezim militer. 

Berkonsolidasi yang dimaksud disini adalah menyatukan persepsi tentang membawa negara ke arah demokrasi yang lebih baik. Dengan tekanan dari berbagai pihak yang bersatu melawan rezim militer yang dianggap kontraproduktif, akan membuat rezim tersebut lemah dan kehilangan legitimasinya. 

Namun satu yang patut diperhatikan dalam konteks Indonesia adalah idealisme yang memudar, khususnya dari para aktivis 98, yang mana di era Reformasi terjun ke politik dengan bergabung parpol. Mereka jamak dianggap terbuai dalam alunan kekuasaan karena dianggap tak lagi mengamalkan perjuangan, nilai, dan esensi demokrasi konstruktif.

Menarik untuk dinantikan apakah MFP dan Pita Limjaroenrat mampu “menjatuhkan” rezim militer dan membawa Thailand menjadi negara demokrasi seutuhnya serta konsisten mengartikulasikan nilai perjuangan mereka melakukan konsolidasi demokrasi yang positif. (S83) 

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo menghadiri penutupan rembuk nasional aktivis 1998 di Kemayoran. Kalau akur gini kan enak ya, gak ada kegaduhan yang berarti. Ini baru namanya demokrasi idaman.

Acara ini digagas salah satunya oleh politisi PDI-P, Adian Napitupulu. Dalam acara ini, para aktivis 98 mendeklarasikan dukungan terhadap Jokowi untuk memimpin dua periode.

Wailah, pantas aja gak ada kegaduhan. Yang ngadain tuan rumah sendiri. Btw ada bagi-bagi amplop gak nih? Bisa kali saya kebagian hehehe. Upps maaf, becanda om hehe.

Kehadiran Jokowi disambut sekitar ratusan orang yang hadir. Para aktivis 98 itu langsung mengeluk-elukkan nama Jokowi loh.

Wedew, mantap lah Pakde Jokowi dapat suara dukungan aktivis 98. Hmmm sebenarnya hal kayak gini sudah tidak aneh lah ya, toh oposisi kan rombongannya orang-orang yang bertanggung jawab di balik tragedi 98. Eh ini masih kabar angin loh ya. Kata orang loh ya.

Makin rapat nih kubu Jokowi sama aktivis 98. Ketar-ketir deh tuh oposisi. Udah kalah di Pilkada, ini malah koalisinya pada punya kandidat capres sendiri-sendiri. Bisa-bisa aklamasi nih Pakde Jokowi kalau oposisi pecah.

Tapi mustahil sih gengs. Masa Jokowi harus lawan kotak kosong, nanti menang lagi kotak kosongnya ahaha. #guyonrenyah

Oh iya, Ketua Pelaksana Rembuk Nasional, Sayed Junaidi Rizaldi juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jokowi. Ia pun meminta Jokowi menetapkan tanggal 7 Juli sebagai hari Bhinneka Tunggal Ika.

Alasanya, Bhinneka Tunggal Ika sebagai pilar bangsa yang belum ada hari nasional untuk diperingati. Weh sepakat tuh sekalian jadi hari libur nasional ya pak, lumayan kan nambah kuota libur para buruh kaya kita ini hehehe.

Selain itu, ia juga meminta para korban pelanggaran HAM pada 1998, seperti tragedi Trisakti dan tragedi Semanggi untuk menjadi pahlawan nasional.

Terakhir, aktivis 98 juga menyatakan dukungan untuk Jokowi memimpin Indonesia dua periode dan mendukung penuh Jokowi sebagai calon presiden 2019-2024.

Duh kok ada yang aneh ya. Katanya aktivis, masa tawaranya gitu aja sih? Gak ada yang lain gitu, seperti minta fokus di kebijakan agraria, teknologi pertanian harus dipercanggih, atau fokus di kedaulatan udara, atau mungkin bisa minta hapuskan kapitalisasi pendidikan di universitas. Apa kek gitu yang sekiranya bahasa aktivis yang katanya keras tanpa kompromi.

Alah, lupa gengs, namanya juga senior yak dan mereka sudah jadi mantan, nanti pacar yang sekarang marah lagi hehehe.

Mana nih suara aktivis jaman now, bikin gerakan dong biar nanti bisa mengajukan permintaan di tahun-tahun Pemilu kayak gini. Apa gitu kek nama gerakannya, contohnya #gerakanreceh atau #gerakannasikotak hehehe.

Gengs kalian tahu apa yang pernah disampaikan Leon Trotsky? Nih simak apa yang pernah dia serukan: “Setiap orang harus benar-benar bodoh, tetapi beberapa orang menyalahgunakan hak istimewa.” (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]T[/dropcap]erima kasih Aktivis 98, generasi jaman now memang sudah sepatutnya menanamkan kebangaan yang mendalam terhadap perjuangan militan yang telah kalian lakukan pada masa itu.

Berbeda zaman, berbeda perilaku. Seakan tak berdaya, generasi jaman now menjadi jauh dari yang diharapkan para aktivis karena generasi ini dianggap tidak dapat melakukan hal yang serupa dengan generasi militan itu.

Terima kasih karena telah membuka pintu demokrasi yang sebesar-besarnya untuk generasi jaman now, yang akhirnya generasi ini menjadi sulit diatur dan malas bicara politik.

Tidak perlu risau kami bodoh, kami akan tetap anggap demokrasi ini adalah warisan berharga, pemberian kakak yang terindahkan.

Kakak, hari ini sulit bagi kami membedakan nada. Mengapa semua bernada indah? Kami merasa berada di dalam orchestra yang dipenuhi kerumunan lebah. 

Kakak, tak banyak kata, hanya ucap terima kasih untuk kakak sebagai Aktivis 98. Kakak terima kasih telah ciptakan “raja-raja kecil” bernada mayor di berbagai daerah, dan terima kasih masih berniat untuk bertangung jawab atas itu.

Bagi kami kakak bagai pelita di siang yang terik. Hmmm.

Terima kasih kakak telah mengajarkan kami bagaimana caranya merusak dan bertangung jawab.

Saat berdebat tentang radikalisme, kakak malah bilang radikal yang dimaksud adalah berpikir, bertindak, sesuai dengan kebutuhan bersama demi tercapainya tujuan yang diinginkan.

Kami masih belum mengerti apa yang kakak maksud, maklum kami terlalu banyak makan micin. Kak, boleh kami bertanya?

Kakak bilang, komunikasi yang sulit kalian bangun membuat kalian semakin radikal? Jalan kaki adalah jalan satu-satunya untuk kalian jalin komunikasi antar kampus?

Untuk satu tujuan ya? Yang akhirnya sekarang terpecah dan mungkin ada yang menjilat ludahnya sendiri dengan kelompok-kelompok yang dilawan saat dulu? Maaf jika kami lancang kak.

Mengapa sekarang kakak terpecah? Apa kami kurang belajar sejarah? Maka ajari kami kak.

Kalian ingin mendorong generasi jaman now untuk berpikir kritis? Demi masa depan yang lebih baik? Kalian angap kami tidak berpikir? Maka mohon ajari kami berpikir.

“Jangan kau teriak maling, jika memang tidak pernah mau mengakui maling, jangan teriak bodoh kalo tidak mau mengaku bodoh. Bahwasanya kami tidak takut, tapi kami menunggu waktu yang tepat dan menunggu kalian berhenti medikte, kami akan bersatu menunggu generasi kalin berdiri di pucuk kekuasaan.”

Terima kasih atas doa dan masih mau mengkritik fenomena politik di bangsa yang kami banggakan ini. (G11)

PinterPolitik.com

[dropcap]N[/dropcap]ama Amien Rais memang kian santer diperbincangkan belakangan ini. Kritikan pedasnya terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mulai ramai mewarnai media pemberitaan. Tapi sepertinya banyak pihak yang tidak menyukai gaya kritikan ceplas-ceplos yang dilakukan pria yang didapuk sebagai Bapak Reformasi ini. Lagian kalau ngeritik suka pedes banget sih kayak cabe rawit.

Gegera itu Partai Amanat Nasional (PAN) sampai bela-belain menggelar diskusi bertajuk ‘Reformasi 98: Melawan Lupa’. Cuma untuk membela kredibelitas Amien sampai segininya ya perlu bikin diskusi segala. Aya aya wae ah.

Jokowi yang sering dikritik Amien aja gak lebay-lebay amat bikin perlindungan dibalik sejumlah politisi. Ya biarkan itu terjadi secara alami tanpa perlu ada yang mem-backup. Kok sampe perlu bikin diskusi kayak gini sih? Amien takut ya kridibilitasnya merosot karena diragukan sebagai Bapak Reformasi?

Masa hobi ngeritik tapi gak siap dikritik balik sih. Sejauh ini udah ada lima orang aktivis ‘98 yang mempertanyakan kredibilitas Amien Rais sebagai Bapak reformasi loh. Sebut saja Wahab, yang merupakan Aktivis Famres; Eli Salomo Sinaga dari Forkot; Sri Bintang Pamungkas; Desmond J Mahesa; dan Faizal Assegaf.

Kalau menurut eike, Amien itu lebih mirip politisi yang memang hobinya menggunting dalam lipatan dan memerankan diri sebagai sosok yang benar. Jadi melakukan tudingan merupakan makanan sehari-hari gaya komunikasi seorang Amien Rais. Yang kek gini Bapak Reformasi? Hadeuh.

Emang sih, sejarah itu lebih sering ditulis oleh para pemenang. Dan karena Amien termasuk bagian dari politisi yang berperan dalam reformasi ’98, bukan berarti segala tindak tanduknya tanpa cela. Jangan-jangan figur Bapak Reformasi yang tersematkan pada Amien itu cuma karena keterlanjuran aja? Wew.

Apa karena didapuk sebagai Bapak reformasi, Amien jadi berhak mengkritik seenak udelnya tanpa data dan melihat fakta di lapangan? Ya gak lah! Itu namanya tudingan gak berdasar dan sama aja menebar hoax. Ketimbang Bapak Reformasi, kayaknya cocokkan disebut Bapak Nynyir deh. Jangan-jangan Amien memiliki karakter yang berbicara hanya untuk menipu dan diam untuk minta dilindungi? seperti yang dikatakan filsuf Voltire (1694-1778): “We must distinguish between speaking to deceive and being silent to be reserved.” (K16)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]D[/dropcap]alam gambar yang tersebar di media sosial, Amien Rais, mantan ketua MPR RI yang terselengkat kasus korupsi dana Alkes ini, terlihat menunduk termenung tak berdaya di atas kursi. Sebuah kapsi atau caption yang tertempel pada gambar yang tersebar itu, tertulis “Tegaklah, Mas Amien. Anda Terima Rp. 600 juta itu belum tentu bersalah. Kita tidak boleh mencerca, bukan?”. Kata-kata tersebut ditulis Goenawan Mohammad atau yang akrab disapa Goen melalui akun Twitternya pada Minggu (1/6) lalu.

Tak perlu menunggu lama, beragam komentar berdatangan menyerbu status mantan jurnalis senior Tempo itu. Bahkan, putri Amien, Hanum Rais, tak ketinggalan menyebut Goen sebagai ahli fitnah.

Reaksi putri Amien tersebut, memancing lebih jauh lagi respon netizen terhadap status Goenawan Mohammad. Bahkan, Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN sekaligus besan Amien Rais, dan Walikota Yogyakarta, Herry Zudianto, menyesalkan tindakan GM dan berseloroh agar ketua Komunitas Salihara tersebut meminta maaf kepada Amien Rais dan keluarganya.

Goen sendiri memberi keterangan jika pernyataan dalam kapsi dan foto itu bukanlah bentuk nyinyiran bahkan sindiran terhadap Amien Rais, melainkan sebuah pernyataan atas praduga tak bersalah. Ia menambahkan sebuah pernyataan berbunyi, ‘Sumbu pendek itu akalnya lembek’. Selebihnya, ia terlihat tidak begitu menghiraukan respon yang masih bergulir hingga saat ini.

Bersatu di Bawah Rezim Orde Baru

Tak banyak yang mengetahui jika Goen dan Amien pernah ‘mesra’ berada dalam satu naungan ideologi dan kepentingan politik yang sama. Mereka membidani kelahiran Partai Amanat Nasional bersama dengan tokoh lain seperti Rizal Ramli, Faisal Basri, Abdillah Toha, Alvie Lie Ling Pao, Ratna Sarumpaet dan lainnya.

Amien dan Goen sama-sama menjadi tokoh penggerak dan aktif mengkritik pemerintahan Orde Baru. Amien menapak lewat jalur birokrasi pemerintah. Ia aktif menyorot korupsi dan nepotisme yang sudah kepalang mengakar di tubuh rezim tiga dekade tersebut.

Sementara Goen memilih jalur jurnalistik sebagai konsentrasi kritik dan corong intelektualnya. Di masa mudanya, ia malang melintang di dunia sastra dan ikut menandatangani Manifesto Kebudayaan 1964. Hal tersebut menyebabkan perang argumen dan ideologi dengan Lekra, sekaligus membuat tulisannya sulit diterima di mana-mana. Ia akhirnya mendirikan majalah berita Tempo, sekaligus menjadi pemimpin redaksinya. Tempo sendiri pernah dibredel oleh Soeharto karena menunjukkan sikap bertolak yang terang-terangan terhadap pemerintah.

Tak ingin disekat dalam memperjuangkan keadilan dan demokrasi di Indonesia, Amien dan Goen, berserta puluhan tokoh lainnya, mendirikan Majelis Amanat Rakyat (MARA). Walaupun sempat dituding mencontek gaya Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), buah kebijakan Orde Lama, MARA menjadi tempat berkumpulnya tokoh-tokoh progresif dari klan Muhammadiyah dan Kelompok Tebet. Di dalamnya, mereka disatukan oleh penyelewengan pemerintah Orba yang sama sekali tak memahami penderitaan rakyat.

Dari MARA-lah, cikal bakal Partai Amanat Nasional (PAN) lahir. Awalnya ia bernama Partai Amanat Bangsa (PAB) yang resmi berdiri di Bogor pada 5-6 Agustus 1998. Karena satu dan lain hal, PAB mengubah namanya menjadi Partai Amanat Nasional (PAN). PAN menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Mereka menancapkan nilai moral pada agama, kemanusiaan dan kemajemukan. Prinsip-prinsip seperti non-sektarian dan non-diskriminatif, turut dipegangnya erat.

Figur Amien Rais dalam PAN memang diakui sangat mendominasi di PAN. Amien berdiri sebagai Ketua umum PAN sampai tahun 2005 sedangkan Goen menjadi anggotanya. Sosok Amien dapat mempengaruhi Poros Tengah PDI Perjuangan yang saat itu mendominasi pemerintahan. Atas langkah tersebut, ia diberi julukan The King Maker. Amien sendiri saat itu berhasil menduduki kursi MPR RI periode 1999 – 2004.

Walaupun Amien dan Goen berkembang secara personal dan bisa meraih kursi-kursi istimewa baik di dunia jurnalistik dan politik secara signifikan, PAN sendiri belum dapat memperoleh suara di atas 10 persen, yakni hanya 7,21 persen dalam Pemilu 1999. Sedangkan pada Pemilu Presiden 2004 dan 2009, PAN semakin mengalami penurunan perolehan suara, yakni sekitar 6,44 dan 6,01 persen. Hingga pada tahun 2014, PAN mencetak sejarahnya dengan meraup perolehan suara tertinggi, yakni dengan angka 7,57 persen.

Perceraian GM dan Amien Rais: Pilpres dan Pilkada

Perkembangan popularitas yang terjadi dalam tubuh PAN tersebut, membawanya berkolaborasi dengan tokoh dan partai lain. Namun, di sanalah bibit-bibit perpecahan mulai terjadi. Pemilu 2014 merupakan titik balik Goenawan Mohammad berada dalam partai berlambang matahari biru tersebut.

Di bawah pimpinan Hatta Rajasa sebagai ketua umum, PAN menyatakan telah jatuh hati pada sosok Prabowo. Mantan Komandan Jendral Komando Pasukan Khusus era Soeharto itu mendapat dukungan penuh dari PAN, bahkan menyandingkan sang ketua umum dengan Prabowo, dari Partai Gerindra, dalam gelaran Pilpres 2014 lalu. Hal ini membuat Goenawan Mohammad mantap angkat kaki dari PAN.

Goen berseloroh, dengan mendukung Prabowo, itu berarti mengingkari cita-cita pro-demokrasi yang selalu diusung oleh PAN. PAN dinilainya tak lagi memandang politik sebagai perjuangan namun jalan memuluskan oportunisme untuk mendapatkan jabatan empuk para elitnya. “Selama ini, meskipun dengan kekecewaan, saya tetap menjadi anggota PAN dan membayar secara teratur iuran keaggotaan. Tetapi kali ini saya tak punya harapan lagi. Saya menyatakan berhenti dari keanggotaan partai,” jelasnya pada Rabu, 14 Mei 2014.

Jurang pembeda kepentingan politik antara Goen dan Amien semakin jelas terlihat pada masa Pilkada Jakarta 2017 lalu. Pada putaran pertama Pilkada, Amien yang duduk sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN mendukung Agus Harimurti Yudhoyono – Sylvi, sedangkan putaran kedua mantap berada di pihak Anies Baswedan – Sandiaga Uno. Sementara Goen, sejak awal telah berikrar mendukung Ahok – Djarot.

Tak hanya itu, Amien terlihat selalu berada di garda depan bersama FPI menyoraki Ahok dalam kasus penistaan agama. Ia beberapa kali terlihat berorasi di samping Rizieq Shihab dalam mengawal kasus penistaan agama dan selalu menekankan agar tak membela Ahok.

Hingga saat ini imam besar FPI buron, Amien tertangkap masih terus mendukung Habib Rizieq dalam Aksi Bela Ulama 96.

: PRESIDIUM ALUMNI 212 AKSI BELA ULAMA 96 KONSOLIDASI UMAT DALAM AKSI BELA ULAMA DAN AKTIVIS JUM’AT 09 JUNI 2017, MASJID ISTIQLAL JAKARTA

A post shared by Front Pembela Islam (@dpp_fpi) on Jun 4, 2017 at 3:59am PDT

Goen di sisi lain, tak pernah absen memberi dukungan kepada Ahok. Ahok sendiri bahkan pernah mengutip perkataan Goen pada saat sidang pembelaan yang berbunyi, “Tulisan Goenawan Mohammad, ‘Stigma itu bermula dari fitnah. Ia tak menghina agama Islam, tapi tuduhan itu tiap hari diulang-ulang, seperti kata ahli propaganda Nazi Jerman, dusta yang terus menerus diulang akan menjadi kebenaran.”

Ketika Ahok diganjar hukuman penjara dua tahun, Goenawan Mohammad terlihat menyambanginya ke Korps Brimob di Kelapa Dua dan ikut dalam aksi solidaritas kepada Ahok. Bahkan ia menyatakan bersedia bertukar posisi dengan Ahok, artinya ia yang dipenjara dan Ahok bebas. “Saya mau menjadi penjamin, ya. Karena Ahok tdak bersalah. Tapi kan bukan itu maksudnya. Kalau ada orang butuh suntikan darah kan kamu kasih, tapi kamu tidak luka,” tuturnya.

Antara Korupsi dan Moral yang Adiluhung

Hal ini semakin memperlihatkan jurang kontras antara ideologi dan kepentingan politik yang dianut Goen dan Amien. Amien secara jelas telah berada dalam sayap populisme dengan mendukung FPI dan imam besarnya. Tak hanya itu, ia saat ini juga tertimpa kasus korupsi senilai Rp. 600 juta. Sebuah ironisme yang menimpa seorang aktivis yang kerap berteriak soal korupsi dan nepotisme pada masa reformasi.

Sedangkan Goen, yang dihormati sebagai jurnalis senior, budayawan, sekaligus sastrawan, berada dalam posisi politik humanis yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan liberalisme. Ironisme juga menderanya tatkala ia, bersama media beritanya, berusaha melindungi Sitok Srengenge sebagai pemerkosa. Oleh seorang peneliti media dari Remotivi, Wisnu Prasetya Utomo, media Tempo telah membentuk framing berita yang menunjuk bahwa Sitok dan korban kekerasan seksualnya, melakukan hubungan seks atas dasar suka sama suka dan tak memberi ruang bagi korban untuk berbicara. Media yang berafiliasi dengan Tempo, yakni The Jakarta Post juga melakukan hal yang sama. Jakarta Post menghilangkan jejak kasus kekerasan seksual yang dilakukan Sitok terhadap korban lain.

Walaupun saat ini Amien dan Goen sangat kontras memegang jalur politik yang berlawanan, bukan berarti mereka lebih buruk atau lebih baik antara satu dengan yang lain. Kesamaan cita-cita dalam mengedepankan demokrasi di Indonesia, mungkin tak sepenuhnya kabur dalam pikiran mereka, walaupun adakalanya kepentingan tersebut bertabrakan dengan hal-hal yang sifatnya relasional. Namun di sisi lain, mereka tetap memiliki pilihan untuk membela apa yang dianggapnya benar dan dekat dengan perjuangan rakyat. (Berbagai Sumber/A27).

“In politics, we face the choice between warmongering, nation-state loving, big business agents, on one hand; and risk blind, top down epistemic arrogant, big servants of large employers on the other. But we have a choice.” – Nassim Nicholas Talleb