PinterPolitik.com

“Overcoming the primal urge to socialize means going against millennia of evolutionary programming”- Rebecca Renner

Beberapa waktu lalu, publik baru saja bernostalgia mengenang gerakan #ReformasiDikorupsi, sebuah gelombang aksi mahasiswa besar-besaran dalam menolak pengesahan revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi pada akhir September 2019 silam.

Sebelum disahkan, beleid itu memang sudah menimbulkan kontroversi. Publik menilai UU tersebut merupakan cara culas penguasa untuk membuat ‘pincang’ Komisi Antirasuah.

Selain substansi, aspek formalitas pengesahan UU tersebut juga dipersoalkan. Masyarakat semakin curiga lantaran pembahasan dan pengesahannya dilakukan dengan sangat cepat, tak seperti DPR yang biasanya lamban dalam menghasilkan produk legislasi.

Akumulasi sentimen publik tersebut akhirnya tumpah ruah ke jalan. Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia digempur oleh gerakan aksi mahasiswa. Saking besarnya, sebagian bahkan membanding-bandingkan pergerakan mahasiswa saat itu dengan demonstrasi pelengseran Soeharto di medio 1998 silam.

Baru saja genap satu tahun, masyarakat sepertinya kembali merasakan deja vu. Pengesahan RUU Ciptaker oleh legislator beberapa waktu lalu memiliki jalan cerita yang hampir identik dengan revisi UU KPK.

Dimulai dari surplus sentimen publik, pengesahan kilat, hingga menimbulkan aksi-aksi jalanan, semua berjalan persis seperti yang terjadi pada September tahun lalu. Bedanya, saat ini aksi-aksi tersebut terjadi di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

Kerumunan massa yang terjadi di berbagai daerah membuat gusar sejumlah ahli kesehatan. Mereka khawatir, gelombang aksi tersebut akan memperparah penyebaran Covid-19.

Kendati aparat keamanan menegaskan tak akan mengeluarkan izin dengan dalih pandemi, namun hal itu tetap tak mampu membendung tekad masyarakat untuk turun ke jalan. 

Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah masyarakat sudah tak lagi menghiraukan ancaman pandemi?

Manusia Makhluk Sosial

Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita mungkin sudah diajarkan bahwa manusia adalah mahluk sosial. Hal ini berarti manusia akan selalu membutuhkan manusia lain dalam hidupnya.

Namun pernahkah kita bertanya mengapa manusia tumbuh menjadi makhluk sosial. Dengan segala kecerdasan yang dimiliki, bukankah seharusnya manusia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri?

Rebecca Renner dalam tulisannya yang berjudul Why Some People Can’t Resist Crowds Despite The Pandemic menuturkan bahwa sifat manusia sebagai makhluk sosial menjadi salah satu penyebab mengapa banyak masyarakat yang tetap mengambil risiko tertular Covid-19 demi dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Hasrat sosial tersebut, menurutnya telah terbentuk sepanjang evolusi dan melekat dalam genetika manusia.

Ia mengatakan 52 juta tahun silam, primata yang kelak menjadi nenek moyang manusia awalnya hidup secara individual. Namun karena adanya ancaman hewan buas dan predator, mereka akhirnya mulai hidup dalam kelompok-kelompok kecil.

Seiring berjalannya waktu, primata-primata ini akhirnya tumbuh menjadi mahluk yang semakin sosial.  Tidak hanya dalam konteks mencari makan atau berburu bersama, tetapi juga saling merawat dan terkadang secara komunal membesarkan keturunan-keturunannya.

Ia menilai ketika suatu perilaku meningkatkan peluang suatu makhluk untuk bertahan hidup, perilaku tersebut dapat menjadi sifat yang diwariskan, dan setelah beberapa generasi, keturunannya akan mempraktikkan perilaku tersebut secara naluriah.

Namun untuk dapat mengafirmasi pemikiran Rebecca dengan kondisi saat ini, diperlukan teori yang lebih dekat ke periode hidup manusia modern. Pemikiran Yuval Noah Harari soal riwayat hidup manusia agaknya memenuhi kriteria tersebut.

Dalam bukunya Homo Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia, Ia mengatakan bahwa manusia saat ini yang dikenal dengan spesies Homo Sapiens mengembangkan kemampuan sosial yang sampai saat ini dianggap sebagai ciri khas dan keunggulannya dari organisme lainnya.

Tak seperti kuda ataupun rusa yang dapat langsung berdiri tidak lama setelah dilahirkan, anak Homo Sapiens sangatlah lemah. Ini membuat Homo Sapiens harus membangun kemampuan sosial, seperti kerja sama keluarga yang bahkan melibatkan satu suku untuk membesarkan anak-anak mereka.

Kemampuan sosial tersebut kemudian memunculkan persoalan-persoalan baru kala Homo Sapiens mengubah pola hidupnya dari berburu dan mengumpulkan makanan (food gathering) ke pola bercocok tanam (agriculture) pada 10-12 ribu tahun yang lalu. Harari mengatakan transisi itu membuat manusia mulai mengenal, dan bahkan terperangkap dalam kemewahan.

Hidup dengan kemewahan ini kemudian membuat manusia menerima dengan wajar masalah-masalah baru, seperti konflik sosial yang diakibatkan oleh peradaban bercocok tanam.

Dengan memahami bagaimana manusia berkembang dari yang awalnya hidup secara individual hingga menjadi makhluk sosial yang terperangkap dalam kemewahan akan membantu kita memahami mengapa masyarakat tetap nekat mengambil risiko tertular Covid-19 untuk melakukan aksi memprotes RUU Ciptaker. Setidaknya ada dua alasan mengapa hal tersebut tetap dilakukan.

Pertama, UU Ciptaker merupakan beleid yang sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ini berarti aturan ini berkaitan langsung dengan kegiatan manusia dalam mengakumulasi kekayaan atau kemewahan. Manusia, yang oleh Harari disebut telah terperangkap dalam kemewahan rasionalnya akan melakukan perlawanan jika kegiatan-kegiatan tersebut terusik. 

Kedua, perilaku sosial membuat komunitas primata, termasuk manusia, menjadi lebih kuat dan menawarkan perlindungan kepada individu anggota kelompok. Hasrat ini kemudian mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan tindakan secara kolektif saat melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap menjadi ancaman bagi komunitasnya.

Lantas, jika aksi-aksi massa adalah sesuatu yang sulit dibendung, lalu kira-kira apa dampaknya bagi penanganan pandemi?

Bias Kognitif Pengaruhi Psikologi Massa?

Sekalipun diimbau ribuan kali untuk mematuhi protokol kesehatan, sifat manusia yang cenderung tak terkendali kala berada di tengah kerumunan membuat kegiatan demonstrasi memang sangat berisiko menjadi ladang penyebaran virus yang efektif.

Gustave Le Bon dalam bukunya yang berjudul The Crowd: A Study of the Popular Mind mengatakan massa dapat bertindak secara primitif dan tidak rasional. Hal ini disebabkan karena sikap setiap individu yang menjadi bagian dari massa dipengaruhi oleh sikap dan tindakan massa yang hadir.

Lalu mengapa hal itu bisa terjadi?

Kembali pada pemikiran Harari mengenai manusia, Ia mengatakan bahwa ada tiga revolusi penting yang membentuk jalannya sejarah; yakni Revolusi Kognitif yang terjadi sekitar 70 ribu tahun lalu, Revolusi Agrikultur seperti yang sudah diulas sebelumnya, dan Revolusi Saintifik.

Revolusi Kognitif sendiri mengacu pada perkembangan otak Homo Sapiens yang memungkinkannya melakukan pencapaian yang belum pernah dilakukan organisme lain sebelumnya, seperti kemampuan berpikir dan berkomunikasi.

Namun, di sisi lain sejak munculnya Revolusi Kognitif, Harari menyebut manusia hidup dalam dua realitas. Yakni realitas objektif seperti sungai, pohon, dan singa, serta realitas yang diciptakan oleh imajinasinya sendiri seperti negara dan korporasi.

Dualisme realitas dalam hidup manusia ini kemudian memunculkan fenomena yang disebut dengan bias kognitif. Salah satu bias kognitif yang kerap menimbulkan persoalan sosial adalah bias in-group dan out-group.

Seorang psikolog Polandia Henri Tajfel menyebut bias in-group dan out-group muncul karena manusia seringkali membutuhkan identitas sosial untuk menjelaskan posisinya terhadap orang lain. Hal ini kemudian menyebabkan mereka seringkali memandang kelompok lain tidak sebaik kelompoknya sendiri. Padahal keberadaan kelompok itu sendiri tak lebih dari imajinasi yang diciptakannya sendiri.

Berangkat dari sini, maka kecenderungan manusia untuk bertindak secara primitif dan tidak rasional ketika berada dalam suatu kerumunan terjadi karena imajinasinya menuntun mereka untuk berpikir bahwa Ia adalah bagian dari suatu kelompok, yang berbeda dan lebih baik dari kelompok lainnya.

Dalam konteks UU Ciptaker, disparitas identitas yang terbentuk adalah antara rakyat dan penguasa. Rakyat yang merasa haknya telah diusik oleh penguasa memandang mereka sebagai kelompok luar yang tidak lebih baik dari kelompoknya.

Bias in-group dan out-group ini kemudian mendorong tiap-tiap anggota kelompok yang berseteru untuk membela kelompoknya dengan segala cara dan berusaha mengalahkan kelompok lawan. Hal ini kemudian memicu mereka untuk cenderung bertindak tidak rasional.

Hal ini kemudian membuat kekhawatiran para ahli kesehatan akan munculnya klaster-klaster Covid-19 dari aksi-aksi demonstrasi menjadi sangat beralasan.

Pada akhirnya, meskipun berpotensi memperburuk penyebaran Covid-19, namun  aksi-aksi massa sebagai respons atas UU Ciptaker memang tak bisa dihindari. Hal ini karena naluri manusia untuk bersosialisasi membuat mereka akan lebih mengutamakan upaya kolektif dalam mengambil tindakan.

Akan tetapi, sekelumit penjelasan tersebut tentunya hanyalah interpretasi semata. Mari tetap berharap aksi-aksi massa yang terjadi merespons pengesahan RUU Ciptaker tak akan berlarut-larut terlalu lama sehingga menjadi hal yang kontraproduktif terhadap penanganan pandemi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kompleks gedung parlemen di Senayan tetap bergeliat bersamaan dengan manuver para wakil rakyat melaksanakan fungsi legislasi di tengah pandemi Covid-19. Jika tidak ada pandemi Covid-19 serta pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), anggota dewan dinilai tidak akan nyaman dikarenakan bisingnya pengeras suara demonstran dari luar gedung.

Demikianlah faktanya, pandemi Covid-19 dijadikan aji mumpung oleh penguasa, dalam hal ini DPR dan Pemerintah, untuk memuluskan rancangan serta menelurkan berbagai regulasi yang kontraproduktif dari sudut pandang rakyat.

Omnibus Law Cipta Kerja seolah terus merangsek maju ke meja pengesahan final pimpinan DPR dan Pemerintah dan dinilai menghiraukan berbagai kritik rakyat serta para stakeholder terkait lainnya selama pembahasan. Badan Legislasi (Baleg) DPR menyatakan bahwa rapat Omnibus Law Cipta Kerja pada awal pekan ini tiba-tiba bersifat tertutup, dengan “mengusir” Aliansi Masyarakat Sipil dari rapat daring setelah turut menyampaikan pandangan yang berbeda.

Terkini, DPR merespon kritikan pasca aksi blokir rapat daring tersebut dengan mengatakan bahwa DPR dapat menarik pembahasan regulasi itu jika Pemerintah, sebagai pengusul RUU, bersedia mundur dari pembahasan. Namun, hal ini dinilai hanya menjadi sequel aksi saling lempar bola panas menyikapi kritikan keras terhadap regulasi itu sejak awal.

Di sisi lain, aksi yang patut diapresiasi ditampilkan Partai Demokrat dengan menarik diri dari panitia kerja (panja) Omnibus Law Cipta Kerja serta dua RUU lainnya. Mereka menilai pembahasan itu tidak relevan dengan kebutuhan rakyat saat pandemi Covid-19, sekaligus menyusul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang memang “tidak diajak” dalam panja.

View this post on Instagram

DPR manfaatkan Covid-19, puluhan ribu buruh akan gelar aksi May Day #mayday #hariburuh #omnibuslaw @dpr_ri #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 23, 2020 at 2:35am PDT

Meskipun demikian, fraksi dalam panja lainnya yang notabene merupakan mayoritas barisan penguasa tampaknya bergeming dan disinyalir akan terus bergerak menyelesaikan pembahasan. Ketika sampai pada akumulasi perspektif ini, muncul teka teki terkait keberlanjutan pembahasan Omnibus Law Cipta Kerja yang berkonsekuensi membiarkan peluang adanya aksi massa semakin besar. Benarkah demikian?

Massa Actie

Beberapa dari publik mungkin langsung terbayang sosok Tan Malaka ketika membaca sub judul di atas. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sutan Malaka, adalah tokoh intelektual legendaris bangsa yang menerbitkan karya-karya monumental penggerak mesin perlawanan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Karyanya yang berjudul “Massa Actie” atau “Aksi Massa” itu sempat menjadi bahan pembicaraan publik karena menjadi salah satu barang bukti penangkapan remaja yang diduga Anarcho Sydicalist beberapa waktu lalu.

Risalah “Massa Actie” atau “Aksi Massa” yang rampung ditulis oleh Tan Malaka pada tahun 1926, sesungguhnya memuat sebuah pesan kuat mengenai pentingnya preparasi sebelum sebuah aksi yang revolusioner dilakukan. Tan Malaka mengatakan bahwa sebuah pergerakan berhasil jika jutaan buruh mampu mogok dan berdemonstrasi menuntut hak ekonomi dan politiknya tanpa “melempar sebutir kerikilpun” kepada penguasa.

Artinya, Tan Malaka ingin agar aksi massa yang dilakukan tidak secara gegabah serta dilandasi kerja keras dalam perencanaan yang betul-betul matang sehingga eksekusi sebuah aksi revolusioner dapat berjalan sukses.

Namun sepertinya, pada isu terkini, pesan Tan Malaka tersebut belum terlihat diimplementasikan dengan baik, terutama untuk merespon Omnibus Law Cipta Kerja belakangan ini. Hal tersebut dapat terlihat dari rencana aksi May Day mendatang, di mana Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sebagai perwakilan aksi telah mengagendakan unjuk rasa di depan parlemen serta kantor Kemenko Perekonomian dengan mengerahkan 50 ribu buruh.

Mungkin saja, aksi massa yang mereka lakukan saat pandemi Covid-19 ini terinspirasi pula dari pergerakan serupa yang memang sedang jamak terjadi di berbagai belahan dunia. Di Israel misalnya, ribuan warga di Tel Aviv menggelar unjuk rasa terhadap Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu yang tersandung skandal suap, di alun-alun kota Tel Aviv pada akhir pekan lalu. Uniknya, aksi digelar dengan tetap mematuhi aturan social distancing demi mencegah penularan dan penyebaran Covid-19.

View this post on Instagram

Banyak yang bilang bahwa pandemi corona ini merupakan Perang Dunia ke-3 #perangdunia #perangdunia3 #worldwar #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2020 at 4:11am PDT

Sementara di Amerika Serikat (AS), gelombang aksi besar menuntut pencabutan lockdown semakin meluas di 12 negara bagian. Rakyat negeri Paman Sam menilai bahwa lockdown membelenggu kebebasan serta menuding pemerintah tidak memiliki solusi atas bisnis dan mata pencaharian mereka yang hilang. Sebagai negara yang menjunjung tinggi kebebasan, mayoritas dari mereka mengaku sama sekali tidak takut sedikitpun akan Covid-19, serta mengindikasikan rasionalitas pemenuhan kehidupan di depan mata dibandingkan menderita karena terkekang kebebasannya.

Aksi massa saat lockdown juga terjadi sebagai lanjutan agenda demonstrasi sebelumnya di Paris, Perancis. Peserta aksi menilai Presiden Emmanuel Macron telah memperburuk ketegangan sosial yang mendalam di lingkungan miskin dan berpenghasilan rendah di sekitar ibukota selama karantina.

Berbagai aksi massa tersebut tentu memiliki latar belakang serta efektivitas yang berbeda. Namun untuk aksi massa terkait isu Omnibus Law Cipta Kerja, pihak-pihak yang terlibat dan berkenpentingan sepertinya harus mengimplementasikan kembali pesan Tan Malaka sebelumnya.

Merujuk pesan mendalam Tan Malaka, PSBB dinilai akan membuat aksi tidak seberapa bernilai esensinya dikarenakan keterbatasan pergerakan massa. Selain itu, jumlah buruh serta gabungan massa yang tidak seberapa berpotensi mengurangi “keganasan” aksi.

Aksi yang digelar tanpa perencanaan matang saat May Day di tengah pandemi Covid-19 nanti juga seolah hanya bersifat sporadis dan seperti seremonial tahunan belaka. Berbagai hal tersebut tentu tidak sebanding dengan urgensi tuntutan, yang tidak hanya mendesak, namun juga butuh strategi ciamik dari para ahli, orator, hingga seluruh komponen massa agar memberikan impresi kuat nan revolusioner, mengingat penguasa terkesan ultra defensif terhadap Omnibus Law.

Alternatif Reliabel

Penguasa, baik DPR dan Pemerintah, saat ini sedang berada di atas angin terkait Omnibus Law Cipta Kerja. Pandemi Covid-19 dinilai benar-benar “dimaksimalkan” untuk menghindari resistensi dan gejolak massa melalui tidak transparannya agenda pembahasan, teknis pembahasan yang dilakukan secara virtual, hingga narasi lempar tangkap yang telah publik ketahui, namun seolah sangat sulit diintervensi secara sah.

View this post on Instagram

Politik itu keras! #stafsusjokowi #stafsusmilenial #belvadevara #posterpinpol #corona #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #tundamudikdulu #dirumahaja #cucitangan #pakaimasker #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Apr 22, 2020 at 11:00pm PDT

Akan tetapi bagi masyarakat, buruh, dan para stakeholder yang berkepentingan atas Omibus Law, peluang terjadinya aksi massa yang benar-benar revolusioner dan berdampak siginifikan tidak sepenuhnya tertutup.

Seperti yang terjadi pada aksi Wisconsin Uprising di AS pada tahun 2011. Ketika itu rangkaian panjang aksi massa berhasil meruntuhkan regulasi budget repair bill yang merugikan rakyat. Aksi massa dilakukan dengan cara yang kreatif serta elegan sehingga mendorong banyak pihak kompeten dan sama-sama berkepentingan untuk turut serta menduduki Wisconsin State Capitol.

Peristiwa ini kemudian dianalisis dalam publikasi Tim Frandy berjudul “Revitalization, Radicalization, and Reconstructed Meanings: The Folklore of Resistance During the Wisconsin Uprising.” Frandy menyatakan aksi uprising sebagai level berikutnya dari demonstrasi konvensional. Dalam hal ini uprising dimaknai sebagai sebuah agenda kompleks dengan kolaborasi aliansi raksasa dari berbagai “frekuensi” suara yang berbeda dengan taktik strategis bercorak kerakyatan kontemporer.

Gerakan uprising, seperti yang dikemukakan Frandy tersebut tentu dapat menjadi opsi prioritas seluruh rakyat, serikat buruh dan elemen massa berkepentingan lainnya terkait Omnibus Law. Rakyat dapat berkolaborasi terlebih dahulu untuk mengkonsolodasikan seluruh kekuatan dan strategi yang relevan dan komprehensif.

Implementasinya, massa gabungan tersebut dapat mereplikasi Wisconsin Uprising dengan menyajikan rangkaian penampilan kultur ekspresif, hymne-hymne protes lantang, yel-yel atau chants elegan, poster-poster dan meme kreatif, kostum sindiran, hingga lelucon simbolis. Hal ini selain sebagai inovasi pergerakan, juga bertujuan untuk menarik massa yang lebih besar dan bermuara pada bargaining power atau kekuatan tawar yang besar di hadapan penguasa.

Selain adanya latar belakang kesamaan aspek psikologi berupa fear dan anxiety. Masih merujuk pada tulisan Frandy, aksi massa uprising Omnibus Law dinilai akan memiliki kekuatan dahsyat berupa kaum muda idealis-progresif serta kaum “terpinggirkan” dengan prinsip nothing to lose.

Bagaimanapun, potensi gejolak sosial berupa aksi massa disinyalir kuat akan terjadi apapun bentuknya sekalipun di tengah berbagai hambatan selama pandemi Covid-19. Hal ini mengingat, gelagat mencurigakan penguasa serta aturan-aturan kontroversial berbagai jenis Omnibus Law sendiri semakin menguatkan ketidakberesan dibalik pembentukannya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

“Just because there is a crisis, you don’t lose your rights, otherwise you never really had to begin with.”

-Anonim, Demonstran Anti Lockdown Amerika Serikat

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.