PinterPolitik.com

Sedari sebelum disahkan, Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) memang telah menuai sentimen minor dari masyarakat. Diskursus-diskursus yang ada di ruang-ruang publik cenderung menyepakati beleid tersebut hanya akan berpihak kepada pengusaha dan mengabaikan hak-hak pekerja.

Buruknya komunikasi pemerintah dan parlemen dalam proses pengesahan juga semakin menambah kecurigaan terhadap UU tersebut. Maka dari itu, kemunculan gelombang protes hingga berminggu-minggu setelah ketok palu bukanlah sesuatu yang mengejutkan.

Respons pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terhadap aksi-aksi tersebut nyatanya juga sama tak mengejutkannya. Pemerintah seolah hanya mengulang-ngulang narasi dengan menyebut serangkaian aksi yang tak jarang berujung ricuh itu telah ditunggangi oleh aktor intelektual.

Meski awalnya tak menyebut secara gamblang, namun penangkapan sejumlah aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) agaknya bisa menjawab siapa sebenarnya pihak-pihak yang dicurigai pemerintah berada di balik aksi-aksi tersebut. Penangkapan-penangkapan itu lantas memantik protes dari oposan dan KAMI sendiri.

Belum usai polemik penangkapan aktivis KAMI, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin baru-baru ini melempar narasi lain. Melalui postingan di akun Instagram pribadinya, Ngabalin menduga ada golongan berpaham radikal seperti ISIS, Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), dan kelompok-kelompok intoleran anti Pancasila yang tengah bergerak atas nama penolakan UU Ciptaker.

Lewat postingannya itu, Ngabalin mengajak masyarakat untuk belajar pada kegagalan negara-negara mayoritas berpenduduk muslim. Ia juga meminta publik untuk terus mendukung upaya Polri dalam menangkap kelompok-kelompok tersebut.

Tudingan Ngabalin tersebut sebenarnya juga bukanlah wacana baru. Kelompok-kelompok yang disebut radikal dan anti Pancasila faktanya memang sudah langganan dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kekacauan yang terjadi di dalam negeri.

Lantas pertanyaannya, benarkah tudingan Ngabalin tersebut? Mengapa narasi-narasi kaum radikal dan anti Pancasila seolah tak pernah berhenti disuarakan?

Lagu Lama?

Seperti sudah disinggung sebelumnya, sikap  pemerintah dalam merespons aksi-aksi penolakan UU Ciptaker sebenarnya hanya mengulang-ngulang narasi lama.

Hal ini juga dibahas oleh Edward Aspinall dalam tulisannya yang berjudul Indonesian Protests Point To Old Patterns. Ia bahkan menyebut respons pemerintah saat ini tak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan rezim Soeharto saat membendung aksi-aksi mahasiswa di tahun 1998.

Ia menilai pernyataan Menko Perekonomian beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa pemerintah mengetahui ‘dalang’ di balik aksi demonstrasi sangat identik dengan diskursus yang kerap digelorakan Orde Baru kala terjadi demonstrasi mahasiswa, yakni mengkambinghitamkan komunisme dan golongan sosialis kiri.

Meski begitu, Edward mengakui narasi-narasi yang digelorakan pemerintah saat ini memang sudah berkembang mengikuti tren era kontemporer, seperti turut menyinggung persoalan hoaks dan disinformasi di media sosial. Pemerintah juga tak lagi menggunakan ‘komunisme’ dan ‘PKI’ untuk menarget mereka yang dianggap radikal, melainkan menggunakan bungkus ‘anti Pancasila’.

Meski berbeda bungkus, namun pada hakikatnya, narasi-narasi tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang sama dengan yang disuarakan di era Orde Baru. Yakni ingin menunjukkan bahwa demonstran telah ditipu, dan tidak sepenuhnya memahami masalah serta untuk menyangkal keabsahan tuntutan mereka.

Kendati definisi radikalisme itu sendiri masih sering memantik perdebatan, namun pelabelan ‘golongan radikal’ nyatanya terus hidup dalam dinamika politik dalam negeri. Tak hanya digunakan untuk menyerang individu atau kelompok, label tersebut kini bahkan bisa digunakan untuk menyerang institusi negara itu sendiri.

Hal itu terjadi pada tahun 2019, di mana saat itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diserang isu radikalisme di tengah-tengah polemik pergantian kepemimpinan dan revisi UU KPK. Isu itu kemudian melahirkan istilah ‘faksi taliban’ di tubuh Komisi Antirasuah.

Ketua Wadah Pegawai KPK, Yudi Purnomo saat itu membantah tudingan soal isu masuknya paham radikal di lingkungan KPK. Menurutnya, tudingan itu hanyalah bentuk serangan balik terhadap lembaga antirasuah yang selama ini membongkar kasus korupsi besar tanpa kompromi.

Selain KPK, institusi yang juga pernah diselimuti isu radkalisme adalah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Isu tersebut bahkan diwacanakan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani sendiri.

Meski ancaman institusi-institusi negara disusupi oleh golongan radikal bisa saja benar adanya, namun yang jadi persoalan adalah pernyataan Sri Mulyani saat itu didasarkan pada hal-hal yang tak memiliki tolak ukur jelas, seperti penampilan-penampilan fisik layaknya jenggot dan celana cingkrang, sikap enggan bersalaman dengan lawan jenis, hingga mengungkapkan ekspresi religiusitas di media sosial.

Selain narasi ‘kelompok radikal’, isu ‘anti Pancasila’ juga cukup sering muncul ke permukaan. Salah satunya terjadi beberapa waktu lalu, ketika Ketua DPR RI yang juga menjabat sebagai Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani membuat pernyataan yang agaknya tak enak didengar di telinga masyarakat Sumatra Barat.

Terlalu seringnya pemerintah menggunakan narasi ‘radikalisme’ dan ‘anti Pancasila’ nyatanya juga disadari oleh sejumlah pihak, terutama para oposan. Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon bahkan mencurigai bahwa narasi-narasi itu sengaja dihembuskan untuk menutupi ketidakcakapan pemerintah sendiri dalam mengelola negara.

Selain Fadli, kritik juga pernah dilontarkan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PAN, Ali Taher. Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri Agama, Fachrul Razi beberapa waktu lalu, Ali menilai Fachrul tak cocok menjabat sebagai Menag lantaran terlalu banyak menyinggung persoalan radikalisme.

Berangkat dari sini, maka boleh jadi pemerintahan Jokowi memang sengaja terus menghidupkan isu radikalisme dan anti Pancasila di tengah-tengah masyarakat. Pernyataan Ngabalin yang mengait-ngaitkan demonstrasi penolakan UU Ciptaker dengan paham radikal adalah salah satu contohnya.

Lantas pertanyaan pentingnya, apa kira-kira tujuan pemerintah terus menghidupkan isu-isu tersebut. 

Untuk Memupuk Solidaritas?

Sebelum menjawab apa kira-kira motif pemerintah menghidupkan isu radikalisme dan anti Pancasila, maka kiranya perlu dijawab dulu mengapa pemerintah memilih isu tersebut untuk terus dihidupkan. Tulisan Greg Fealy yang sempat jadi bahan pemberitaan media-media nasional beberapa waktu lalu, agaknya sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan ini.

Greg menilai bahwa kecenderungan pemerintahan Jokowi yang Ia sebut represif terhadap golongan Islamis dipengaruhi oleh pandangan partai-partai pendukungnya, terutama PDIP. Ia berpendapat faksi-faksi di belakang Jokowi menganggap nilai-nilai Islamisme sebagai ancaman bagi netralitas konstitusional dan iklusivitas sosial.

Menurut Greg, partai-partai pendukung Jokowi cenderung melihat golongan Islamis sebagai pemecah belah karena berusaha mengistimewakan Muslim dan hukum Islam di masyarakat. Hal ini membuat mereka menganggap kelompok-kelompok Islamis tersebut menyangkal prinsip-prinsip dasar negara.

Lebih jauh, Ia mengatakan represi terhadap golongan Islamis seharusnya tidak perlu terjadi di negara yang memang demokratis dan menjunjung tinggi toleransi seperti Indonesia. Apalagi menurutnya, kebanyakan pandangan golongan Islamis tidaklah bertentangan dengan hukum. Menekan golongan Islamisme justru menekan ruang sipil dan membuat Indonesia menjadi negara yang kurang demokratis.

Selain karena alasan ideologis, digelorakannya narasi-narasi radikalisme dan anti Pancasila pastinya juga memiliki tujuan lain yang lebih bersifat praktikal. Dalam politik, apa yang dilakukan pemerintah tersebut bisa digolongkan sebagai praktik scapegoating.

René Girard dalam bukunya yang berjudul The One by Whom Scandal Comes mengatakan bahwa scapegoating merupakan kecenderungan strategi manusia untuk melampiaskan kemarahan maupun kesalahan mereka sendiri kepada pihak-pihak yang dipilih untuk disalahkan.

Strategi tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh ketidakmampuan dalam menyelesaikan konflik dan ketegangan. Sebaliknya, ketegangan itu diselesaikan dengan memilih korban untuk disalahkan demi tujuan untuk melahirkan kembali persatuan atau solidaritas.

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka dapat dikatakan kecurigaan Ngabalin yang mengatakan ada kelompok-kelompok radikal yang ‘bergentayangan’ di aksi penolakan UU Ciptaker belum tentu benar adanya. Sebaliknya, narasi-narasi tersebut bisa saja justru sengaja dihidupkan pemerintah untuk menyangkal argumen-argumen yang disuarakan para demonstran.

Selain itu, menghidupkan wacana radikalisme juga boleh jadi dimanfaatkan untuk menyelesaikan ketegangan. Dengan menampilkan korban untuk disalahkan, pemerintah bisa lebih mudah menciptakan kembali persatuan dan solidaritas masyarakat yang kini terusik oleh pengesahan UU Ciptaker.  

Pada akhirnya, meski asumsi-asumsi tersebut disandarkan pada teori-teori logis, namun yang mengetahui maksud dari wacana keterlibatan kaum radikal dan anti Pancasila dalam diskursus penolakan UU Ciptaker hanya pihak bersangkutan sendiri. Mari kita berharap polemik UU Ciptaker ini nantinya bisa diselesaikan melalui diskusi-diskusi yang konstruktif dan tidak mendegradasi nilai-nilai demokrasi di Indonesia. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Setelah empat hari bungkam, Jumat lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya angkat suara terkait polemik pengesahan Rancangan Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker).

Respons kepala negara memang sudah dinanti-nantikan publik. Pasalnya, UU sapu jagat tersebut telah memantik gelombang protes besar-besaran di berbagai daerah sejak disahkan pada 5 Oktober lalu.

Ada sejumlah poin menarik yang disampaikan Presiden Jokowi saat menanggapi polemik ini. Salah satunya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai gelombang protes terhadap beleid tersebut terjadi karena adanya disinformasi dan hoaks di media sosial.

Ia turut menjabarkan sejumlah poin dalam UU yang dinilai disalahartikan oleh publik, antara lain terkait upah minimum, soal hak cuti dan hak upah, pemberhentian kerja atau PHK oleh perusahaan hingga terkait Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

Atas pernyataan tersebut, tidak sedikit pihak yang menyebutkan bahwa Presiden Jokowi seolah menjadikan hoaks sebagai kambing hitam atas penolakan produk hukum tersebut. melihat polanya, pelemparan narasi hoaks semacam itu memang bukan baru-baru ini saja dilakukan sang presiden. Dalam beberapa kesempatan, pemerintahannya dinilai kerap menuding hoaks sebagai dalang di balik peristiwa-peristiwa yang menimbulkan gejolak di masyarakat.

Namun hal itu sebenarnya tak sepenuhnya salah. Di era surplus informasi seperti saat ini, hoaks, berita palsu, misinformasi dan disinformasi memang punya problematika tersendiri bagi kehidupan demokrasi.

Francis Fukuyama dalam tulisannya untuk Project Syndicate sudah pernah menjelaskan fenomena serupa yang Ia sebut sebagai era Post-Fact. Menurut Fukuyama, di era itu, hampir semua fakta-fakta otoritatif ditantang oleh membludaknya fakta-fakta berlawanan yang tak jelas asal-usulnya.

Lalu dengan mengacu pada tudingan Presiden Jokowi bahwa gelombang penolakan terhadap UU Ciptaker terjadi karena disinformasi akibat hoaks dan kabar bohong, apakah ini berarti pemerintahan Jokowi tengah terjebak di era post-fact?

Kebangkitan Post-Fact World

Kebangkitan internet dan world wide web pada dekade 1990-an dianggap sebagai pembebasan dan anugrah bagi demokrasi di seluruh dunia. Sebab, informasi adalah salah satu bentuk kekuasaan. Oleh karena itu, dengan semakin mudahnya informasi  diakses, publik akhirnya bisa berpartisipasi di ranah yang selama ini mungkin tak bisa mereka jajaki.

Perkembangkan sosial media di awal tahun 2000-an agaknya semakin mengakselerasi kemajuan tersebut. Sosial media terbukti bisa dimanfaatkan untuk memobilisasi massa dalam jumlah besar hingga dapat memicu revolusi di sejumlah kawasan seperti di Ukraina, Myanmar, hingga Mesir.

Fukuyama mengatakan  bahwa dalam dunia yang telah mengedepankan komunikasi peer-to-peer, ‘gatekeeper’ atau penjaga gerbang informasi yang dulu dilakukan oleh pemerintah, terutama di negara–negara otoriter, sekarang bisa dengan mudah diabaikan.

Meskipun narasi-narasi positif tersebut ada benarnya, namun Fukuyama juga melihat sisi gelap dari kebangkitan internet.

Dengan semakin derasnya arus informasi, kekuatan otoriter meresponsnya melalui pendekatan yang dialektis, yakni dengan mengendalikan internet. Ia mencontohkan sensor-sensor yang dilakukan Pemerintah Komunis Tiongkok, hingga strategi pemerintah Rusia yang menggunakan bot untuk membanjiri media sosial dengan informasi-informasi yang mereka inginkan.

Lebih dari itu, Ia menilai bahwa metode penggunaan informasi negatif sebagai senjata seperti yang dilakukan pemerintahan otoriter nyatanya juga turut dipraktikan bahkan di negara liberal seperti Amerika Serikat (AS). Hal ini sangat kentara terjadi selama pemilihan umum tahun 2016 di mana sebagian besar politisi saling berbohong atau memutar balikkan fakta untuk keuntungan mereka sendiri.

Dalam konteks Indonesia, praktik-praktik pembatasan internet nyatanya juga sudah beberapa kali dilakukan pemerintahan Jokowi. Misalnya ketika terjadi gelombang demonstrasi menolak hasil Pilpres 2019 lalu hingga saat terjadi konflik sosial di Papua pada tahun yang sama.

Akibat langkah represif tersebut, pemerintah bahkan dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan pasal yang mengatur soal pemblokiran akses internet dalam UU ITE saat ini tengah digugat di Mahkamah Konstitusi (MK).

Selain melalui pemutusan akses, pengendalian internet juga dilakukan pemerintah melalui penyebaran informasi yang masif di media sosial. Jika pemerintahan Putin di Rusia melakukan hal tersebut dengan memanfaatkan teknologi bot, pemerintahan Jokowi dinilai menggunakan cara konvensional, yakni dengan merekrut influencer dan buzzer.

Meski berdalih digunakan untuk keperluan sosialisasi program, namun perekrutan influencer dan buzzer tersebut menuai kritik dari publik. Pasalnya pemerintah mengeluarkan anggaran yang cukup fantastis untuk keperluan tersebut, yakni mencapai Rp 90,4 miliar.

Dengan mempertimbangkan kepiawaian pemerintah dalam mengontrol arus informasi di internet, agaknya menjadi berdasar jika kita berasumsi bahwa pemerintahan Jokowi juga tengah menggunakan strategi yang sama dalam menghadapi gelombang penolakan UU Ciptaker.

Pengendalian informasi di internet tersebut kemudian dikombinasikan dengan strategi red herring fallacy, di mana pemerintah berupaya mengalihkan fokus publik pada persoalan utama dengan melempar isu-isu yang kurang relevan, seperti penumpang gelap demonstrasi dan keterlibatan pihak asing.

Di sisi lain, strategi itu agaknya memiliki dampak, yang entah disadari atau tidak, merugikan pemerintahan Jokowi sendiri. Isu-isu yang mereka hembuskan tentu akan semakin memperparah banjir informasi mengenai UU Ciptaker. Apalagi, isu-isu tersebut belum bisa dibuktikan kebenarannya meski keluar dari mulut pemerintah selaku otoritas yang berwenang.

Getirnya, persoalan surplus informasi yang kurang relevan itu semakin diperparah dengan buruknya transparansi pemerintah dan parlemen dalam proses penyusunan UU Ciptaker. Mulai dari tertutupnya proses pembahasan, pengesahan, hingga beredarnya beberapa versi draf UU yang semakin membuka lebar peluang terjadinya disinformasi.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, maka dapat dikatakan burukya transparansi dan sikap pemerintah yang lebih memilih mengalihkan perhatian publik dari persoalan substantif UU Ciptaker boleh jadi memperburuk disinformasi yang kemarin sempat dikeluhkan Presiden Jokowi.

Sehingga, bukan tidak mungkin, terjebaknya pemerintah dalam post-fact world UU Ciptaker merupakan imbas dari strategi red herring fallacy yang dilakukan pemerintah sendiri dalam mengontrol isu terkait beleid sapu jagad tersebut.

Lantas pertanyaannya, apakah situasi ini dapat diperbaiki?

Sulit Diperbaiki?

Seperti sudah diulas sebelumnya, di era post-fact, menyebarkan disinformasi dan teori konspirasi di internet adalah hal yang sangat mudah dilakukan. Maka untuk merespons fenomena tersebut, muncul seruan-seruan untuk lebih gencar melakukan pemeriksaan fakta (fact checking) dan verifikasi melalui sumber-sumber terpercaya.

Meski cukup efektif dalam meredam disinformasi, namun kenyataannya kampanye pemeriksaan fakta tetaplah memiliki batasannya sendiri.  Anne Applebaum dalam tulisannya yang berjudul Fact-Checking In A ‘Post-Fact World’ mengatakan bahwa pengecekan fakta memiliki pengaruh yang beragam terhadap audiens.

Hal ini terjadi lantaran sebagian besar orang cenderung mempercayai ‘fakta’ yang mengonfirmasi pendapat sebelumnya dan menghiraukan fakta yang berkata sebaliknya. Bagi mereka yang memiliki opini kuat akan condong untuk bersikap lebih partisan. Mereka akan memvonis hasil pemeriksaan fakta yang tak sesuai ekspektasi sebagai sesuatu yang ‘bias’.  

Getirnya, Anne menyebut media sosial melipatgandakan fenomena ini. Ia menyimpulkan bahwa di era post-fact, pemeriksaan fakta akan sulit menjangkau mereka yang paling membutuhkan.

Hal inilah yang kiranya dapat dijadikan alasan mengapa klarifikasi-klarifikasi sejumlah menteri hingga presiden sekalipun tak mampu meyakinkan publik bahwa UU Ciptaker memang produk hukum yang dibutuhkan masyarakat.

Apalagi, upaya pemerintah dan parlemen sendiri dalam memberikan klarifikasi kepada publik bisa dinilai hanya langkah normatif semata. Hal ini terlihat dari lambannya respons presiden, hingga DPR yang terkesan menutup-nutupi keberadaan draf asli UU Ciptaker yang telah disahkan. Faktor-faktor inilah yang mungkin menyebabkan persoalan ini semakin sulit diatasi.

Meski bersandar pada teori-teori logis, namun asumsi yang mengatakan pemerintahan Jokowi terjebak post-fact UU Ciptaker akibat sikap pemerintah sendiri dalam merespons gelombang penolakan belum tentu benar adanya. Namun yang jelas, selama pemerintah dan DPR sendiri tak terlalu serius memberikan klarifikasi yang memadai, gelombang penolakan demi penolakan agaknya masih akan terus berlanjut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

“Tryna stay alive and just stay peaceful. So hard to survive a world so lethal. Who will take a stand and be our hero, of my people, yeah?” – Joey Bada$, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Semua orang barang kali mengakui bahwa persatuan merupakan salah satu cara yang paling ampuh dalam melawan musuh bersama. Bagaimana tidak? Dengan persatuan, kekuatan dari berbagai pihak dapat dihimpun guna mencapai tujuan bersama.

Kekuatan persatuan semacam ini barang kali dapat dilihat dalam berbagai kisah di film, novel, atau produk-produk kreatif lainnya. Salah satunya mungkin dapat diilhami dari franchise film Avengers, khususnya Avengers: Infinity War (2018) dan Avengers: Endgame (2019).

Dalam dua film tersebut, penonton ditunjukkan aksi-aksi para pahlawan super yang berusaha menggagalkan misi penjahat super yang bernama Thanos. Penjahat super satu ini ingin mengimbangkan kembali jumlah populasi alam semesta agar sumber yang tersedia dapat terdistribusi dengan baik.

Meski terdengar memiliki tujuan yang baik, cara Thanos dinilai kurang tepat, yakni dengan menghilangkan separuh populasi alam semesta. Jelas saja apabila para pahlawan super ingin menghalau ambisi makhluk asal planet Titan tersebut.

Alhasil, walau berasal dari berbagai golongan yang berbeda-beda, para pahlawan super – mulai dari Iron Man, Captain America, Black Panther, hingga Guardians of Galaxy – memutuskan menyatukan kekuatan untuk menghentikan Thanos. Walaupun sempat gagal, mereka pada akhirnya berhasil bersatu kembali dan mengalahkan penjahat super satu ini.

Mungkin, kisah persatuan yang dicontohkan oleh para Avengers ini perlu diilhami oleh kelompok-kelompok buruh. Pasalnya, kelompok-kelompok buruh di Indonesia dinilai satu musuh bersama, yakni Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Adanya lawan bersama ini akhirnya memunculkan pertanyaan mengapa suara kelompok-kelompok buruh tidak bisa tersalurkan baik dalam pemerintahan. Beberapa pihak – seperti Ketua DPP PSI Tsamara Amany – menilai bahwa buruh bisa saja perlu mendirikan partai politik sendiri agar kepentingannya dapat terwakili.

Dengan mendirikan partai politik sendiri, Tsamara menilai bahwa kelompok buruh dapat memiliki fraksi sendiri yang bisa mewakili kepentingan kelompok. Meski begitu, beberapa pihak lainnya menilai bahwa pendirian partai buruh di Indonesia akan menjadi jalan yang sulit untuk dilakukan.

Kira-kira, mengapa pendirian partai politik oleh kelompok-kelompok buruh ini bisa jadi dianggap penting untuk mewakili kepentingan mereka? Lantas, mungkinkah partai buruh yang diharap-harapkan ini berdiri di Indonesia di masa mendatang?

Kemunculan Partai Buruh?

Dengan adanya polemik RUU Ciptaker atau omnibus law akhir-akhir ini, bukan tidak mungkin politik buruh meraih momentum yang sesuai untuk mewujudkan harapan akan lahirnya partai buruh di Indonesia. Semua itu bergantung pada agenda bersama (common agenda) yang terbangun antara kelompok-kelompok buruh.

Kathleen Bawn dari University of California, Los Angeles (UCLA) bersama rekan-rekan penulisnya berusaha menjelaskan mengenai bagaimana sebuah partai politik berdiri dalam tulisan mereka yang berjudul A Theory of Political Parties.

Dalam tulisan itu, Bawn dan rekan-rekan penulisnya menjelaskan bahwa kelompok-kelompok kepentingan (interest groups), aktivis, serta koalisi antarkelompok memainkan peran penting dalam dinamika partai politik. Mereka juga memainkan peran penting bagaimana partai politik dapat terbentuk guna memengaruhi politik elektoral.

Bawn dan rekan-rekannya pun membayangkan sebuah masyarakat yang memiliki berbagai kelompok kepentingan yang ingin memengaruhi hasil pemilihan umum. Dengan kalkulasi atas kepentingan masing-masing, kelompok-kelompok ini akhirnya lebih memilih untuk bersatu – seperti dengan mendirikan partai politik – karena kesempatan yang mereka miliki akan menjadi lebih besar guna memengaruhi pemilihan umum.

Apa yang dijelaskan oleh Bawn dan rekan-rekannya ini bisa diamati dari bagaimana sejumlah partai politik berdiri. Salah satunya adalah Labour Party di Britania Raya – atau dikenal secara umum sebagai Inggris.

Paul David Webb dari University of Sussex dalam tulisannya di Britannica menjelaskan bahwa pendirian Labour Party dimulai sekitar awal abad ke-20. Pendirian itu pun sangat erat dengan politik yang dijalankan oleh serikat-serikat pekerja (trade unions).

Kala itu, kelompok-kelompok buruh merasa frustrasi karena selalu gagal mengusung calon-calon mereka melalui Liberal Party – partai yang juga mengusung reformasi sosial. Pada tahun 1900, Kongres Serikat Buruh bekerja sama dengan Independent Labour Party guna membentuk Labour Representation Committee – nantinya menjadi Labour Party pada tahun 1906.

Bukan tidak mungkin, dengan mengilhami proses pendirian Labour Party di Inggris ini, politik buruh Indonesia bisa saja merasakan adanya agenda bersama, yakni bagaimana cara aspirasi mereka dapat tersalurkan dengan baik di parlemen. Dalam hal ini, pembentukan partai buruh bisa saja bukan menjadi pilihan yang buruk.

Namun, meski ramai polemik RUU Ciptaker ini dapat menjadi momentum untuk membangun agenda bersama tersebut, kemungkinan akan berdirinya partai buruh di Indonesia dinilai akan mengalami berbagai hambatan. Lantas, apakah mungkin partai buruh dapat berdiri di negara kepulauan terbesar ini?

Politik Buruh di Indonesia

Sejumlah partai buruh sebenarnya telah berdiri di Indonesia di masa lampau. Namun, partai-partai politik berbasis buruh tersebut tampak tidak berhasil dan tidak cukup kuat untuk bertahan dalam kancah politik.

Salah satu partai buruh yang pernah berdiri adalah Partai Buruh Indonesia (PBI) pada tahun 1945-1948. Menurut Bambang Sulistyo dalam tulisannya yang berjudul Pasang Surut Gerakan Buruh Indonesia, PBI akhirnya bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) karena terinspirasi oleh Musso yang mengusulkan sebuah front bersama bagi perjuangan sosial.

Politik buruh yang dijalankan oleh PKI inipun mendapatkan hambatan ketika Musso memproklamasikan Republik Soviet Indonesia pada September 1948. Hal ini membuat PKI dan kelompok buruh mendapatkan backlash dari kalangan militer.

Setelah peristiwa yang diakibatkan oleh PKI tersebut, partai-partai golongan kiri – termasuk Partai Buruh Merdeka – akhirnya mengsonsolidasikan diri dan berfusi menjadi Musyawarah Rakyat Banyak (Murba) yang menjadikan Tan Malaka sebagai salah satu tokoh sentral. Partai Murba sendiri akhirnya dibekukan pada tahun 1965.

Kekalahan-kekalahan gerakan buruh di Indonesia ini tidak hanya terjadi pada era pemerintahan Soekarno. Jeffrey A. Winters dalam tulisannya yang berjudul The Political Economy of Labor in Indonesia menjelaskan bahwa gerakan buruh kerap mengalami kekalahan, baik pada era Hindia Belanda pada tahun 1926 maupun pada era pemerintahan Soeharto.

Winters melanjutkan bahwa gerakan buruh juga mengalami perpecahan pada era pemerintahan Soeharto dengan kehadiran Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang dianggap memiliki afiliasi yang dekat dengan pemerintah. Momentum Reformasi juga dinilai oleh Winters gagal diambil oleh kelompok-kelompok buruh untuk memajukan politik buruh di Indonesia.

Bisa jadi, kegagalan momentum politik buruh di Indonesia ini masih berlanjut hingga kini. Pasalnya, Indonesia menjadi salah satu negara yang politik buruhnya tidak memiliki pengaruh yang besar dan tetap terpinggirkan dalam perpolitikan.

Teri L. Caraway dan Michele Ford dalam bukunya yang berjudul Labor and Politics in Indonesia menjelaskan bahwa gerakan buruh masih terfragmentasi dan terpecah. Selain itu, alih-alih membentuk partai politik atau menjalankan afiliasi dengan partai-partai politik besar, kelompok-kelompok buruh cenderung membentuk kesepakatan-kesepakatan dengan pejabat-pejabat eksekutif yang terpilih – seperti ketika Prabowo Subianto menggandeng Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dalam Pemilu 2014 dan 2019.

Caraway dan Ford juga menyebutkan beberapa faktor yang membuat gerakan dan politik buruh lemah di Indonesia. Di antaranya adalah minimnya partai politik yang secara kuat pro terhadap gerakan buruh, minimnya kemauan kelompok-kelompok buruh untuk berkoordinasi, dan banyak kelompok buruh yang enggan memobilisasi anggota-anggota untuk kepentingan elektoral.

Bukan tidak mungkin, terfragmentasinya kelompok-kelompok buruh ini menyebabkan partai buruh sulit tumbuh di Indonesia. Di sisi lain, partai buruh yang identik dengan politik kiri bisa saja mengalami penolakan dengan adanya sentimen terjadap komunisme dan PKI di masyarakat.

Bisa jadi, tidak terarahnya gerakan buruh di Indonesia ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan aktivis (activist knowledge) yang dimiliki. S.A. Hamed Hosseini dalam tulisannya yang berjudul Activist Knowledge menjelaskan bahwa pengetahuan ini merupakan dimensi gagasan dari sebuah gerakan – seperti proses-proses intelektual – dalam memahami, mengonseptualisasikan, menjelaskan, dan menganalisis pengalaman dan pengamalan praktik-pratik sosial.

Dalam hal ini, sebuah gerakan perlu memiliki proses transformasi kesadaran sosial dan pengetahuan akan gerakan mereka sendiri. Gerakan hak sipil di Amerika Serikat (AS) pada tahun 1960-an, misalnya, banyak didorong oleh peran dan gagasan dari tokoh intelektual seperti Martin Luther King, Jr.

Bukan tidak mungkin, proses pembentukan knowledge yang sentral seperti ini belum dapat terbentuk dalam politik buruh Indonesia – untuk sementara ini. Mungkin, kehadiran polemik omnibus law kini bisa menjadi bagian dari proses intelektual bagi gerakan buruh.

Meski begitu, kemungkinan akan terbentuknya politik buruh yang lebih matang di masa mendatang ini belum pasti akan terjadi. Semua ini bergantung pada kemauan aktor-aktor buruh sendiri – entah bersedia membangun partai politik sendiri atau lebih memilih berkoordinasi dengan pejabat eksekutif tertentu. (A43)https://www.youtube.com/embed/216NRZd3HEk?feature=oembed

PinterPolitik.com

“Overcoming the primal urge to socialize means going against millennia of evolutionary programming”- Rebecca Renner

Beberapa waktu lalu, publik baru saja bernostalgia mengenang gerakan #ReformasiDikorupsi, sebuah gelombang aksi mahasiswa besar-besaran dalam menolak pengesahan revisi Undang-undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terjadi pada akhir September 2019 silam.

Sebelum disahkan, beleid itu memang sudah menimbulkan kontroversi. Publik menilai UU tersebut merupakan cara culas penguasa untuk membuat ‘pincang’ Komisi Antirasuah.

Selain substansi, aspek formalitas pengesahan UU tersebut juga dipersoalkan. Masyarakat semakin curiga lantaran pembahasan dan pengesahannya dilakukan dengan sangat cepat, tak seperti DPR yang biasanya lamban dalam menghasilkan produk legislasi.

Akumulasi sentimen publik tersebut akhirnya tumpah ruah ke jalan. Jakarta dan sejumlah daerah di Indonesia digempur oleh gerakan aksi mahasiswa. Saking besarnya, sebagian bahkan membanding-bandingkan pergerakan mahasiswa saat itu dengan demonstrasi pelengseran Soeharto di medio 1998 silam.

Baru saja genap satu tahun, masyarakat sepertinya kembali merasakan deja vu. Pengesahan RUU Ciptaker oleh legislator beberapa waktu lalu memiliki jalan cerita yang hampir identik dengan revisi UU KPK.

Dimulai dari surplus sentimen publik, pengesahan kilat, hingga menimbulkan aksi-aksi jalanan, semua berjalan persis seperti yang terjadi pada September tahun lalu. Bedanya, saat ini aksi-aksi tersebut terjadi di tengah-tengah pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tanda-tanda membaik.

Kerumunan massa yang terjadi di berbagai daerah membuat gusar sejumlah ahli kesehatan. Mereka khawatir, gelombang aksi tersebut akan memperparah penyebaran Covid-19.

Kendati aparat keamanan menegaskan tak akan mengeluarkan izin dengan dalih pandemi, namun hal itu tetap tak mampu membendung tekad masyarakat untuk turun ke jalan. 

Lantas mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah masyarakat sudah tak lagi menghiraukan ancaman pandemi?

Manusia Makhluk Sosial

Sejak duduk di bangku sekolah dasar, kita mungkin sudah diajarkan bahwa manusia adalah mahluk sosial. Hal ini berarti manusia akan selalu membutuhkan manusia lain dalam hidupnya.

Namun pernahkah kita bertanya mengapa manusia tumbuh menjadi makhluk sosial. Dengan segala kecerdasan yang dimiliki, bukankah seharusnya manusia mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri?

Rebecca Renner dalam tulisannya yang berjudul Why Some People Can’t Resist Crowds Despite The Pandemic menuturkan bahwa sifat manusia sebagai makhluk sosial menjadi salah satu penyebab mengapa banyak masyarakat yang tetap mengambil risiko tertular Covid-19 demi dapat bersosialisasi dengan lingkungannya. Hasrat sosial tersebut, menurutnya telah terbentuk sepanjang evolusi dan melekat dalam genetika manusia.

Ia mengatakan 52 juta tahun silam, primata yang kelak menjadi nenek moyang manusia awalnya hidup secara individual. Namun karena adanya ancaman hewan buas dan predator, mereka akhirnya mulai hidup dalam kelompok-kelompok kecil.

Seiring berjalannya waktu, primata-primata ini akhirnya tumbuh menjadi mahluk yang semakin sosial.  Tidak hanya dalam konteks mencari makan atau berburu bersama, tetapi juga saling merawat dan terkadang secara komunal membesarkan keturunan-keturunannya.

Ia menilai ketika suatu perilaku meningkatkan peluang suatu makhluk untuk bertahan hidup, perilaku tersebut dapat menjadi sifat yang diwariskan, dan setelah beberapa generasi, keturunannya akan mempraktikkan perilaku tersebut secara naluriah.

Namun untuk dapat mengafirmasi pemikiran Rebecca dengan kondisi saat ini, diperlukan teori yang lebih dekat ke periode hidup manusia modern. Pemikiran Yuval Noah Harari soal riwayat hidup manusia agaknya memenuhi kriteria tersebut.

Dalam bukunya Homo Sapiens: Riwayat Singkat Umat Manusia, Ia mengatakan bahwa manusia saat ini yang dikenal dengan spesies Homo Sapiens mengembangkan kemampuan sosial yang sampai saat ini dianggap sebagai ciri khas dan keunggulannya dari organisme lainnya.

Tak seperti kuda ataupun rusa yang dapat langsung berdiri tidak lama setelah dilahirkan, anak Homo Sapiens sangatlah lemah. Ini membuat Homo Sapiens harus membangun kemampuan sosial, seperti kerja sama keluarga yang bahkan melibatkan satu suku untuk membesarkan anak-anak mereka.

Kemampuan sosial tersebut kemudian memunculkan persoalan-persoalan baru kala Homo Sapiens mengubah pola hidupnya dari berburu dan mengumpulkan makanan (food gathering) ke pola bercocok tanam (agriculture) pada 10-12 ribu tahun yang lalu. Harari mengatakan transisi itu membuat manusia mulai mengenal, dan bahkan terperangkap dalam kemewahan.

Hidup dengan kemewahan ini kemudian membuat manusia menerima dengan wajar masalah-masalah baru, seperti konflik sosial yang diakibatkan oleh peradaban bercocok tanam.

Dengan memahami bagaimana manusia berkembang dari yang awalnya hidup secara individual hingga menjadi makhluk sosial yang terperangkap dalam kemewahan akan membantu kita memahami mengapa masyarakat tetap nekat mengambil risiko tertular Covid-19 untuk melakukan aksi memprotes RUU Ciptaker. Setidaknya ada dua alasan mengapa hal tersebut tetap dilakukan.

Pertama, UU Ciptaker merupakan beleid yang sangat berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Ini berarti aturan ini berkaitan langsung dengan kegiatan manusia dalam mengakumulasi kekayaan atau kemewahan. Manusia, yang oleh Harari disebut telah terperangkap dalam kemewahan rasionalnya akan melakukan perlawanan jika kegiatan-kegiatan tersebut terusik. 

Kedua, perilaku sosial membuat komunitas primata, termasuk manusia, menjadi lebih kuat dan menawarkan perlindungan kepada individu anggota kelompok. Hasrat ini kemudian mendorong masyarakat untuk lebih mengutamakan tindakan secara kolektif saat melakukan perlawanan terhadap sesuatu yang dianggap menjadi ancaman bagi komunitasnya.

Lantas, jika aksi-aksi massa adalah sesuatu yang sulit dibendung, lalu kira-kira apa dampaknya bagi penanganan pandemi?

Bias Kognitif Pengaruhi Psikologi Massa?

Sekalipun diimbau ribuan kali untuk mematuhi protokol kesehatan, sifat manusia yang cenderung tak terkendali kala berada di tengah kerumunan membuat kegiatan demonstrasi memang sangat berisiko menjadi ladang penyebaran virus yang efektif.

Gustave Le Bon dalam bukunya yang berjudul The Crowd: A Study of the Popular Mind mengatakan massa dapat bertindak secara primitif dan tidak rasional. Hal ini disebabkan karena sikap setiap individu yang menjadi bagian dari massa dipengaruhi oleh sikap dan tindakan massa yang hadir.

Lalu mengapa hal itu bisa terjadi?

Kembali pada pemikiran Harari mengenai manusia, Ia mengatakan bahwa ada tiga revolusi penting yang membentuk jalannya sejarah; yakni Revolusi Kognitif yang terjadi sekitar 70 ribu tahun lalu, Revolusi Agrikultur seperti yang sudah diulas sebelumnya, dan Revolusi Saintifik.

Revolusi Kognitif sendiri mengacu pada perkembangan otak Homo Sapiens yang memungkinkannya melakukan pencapaian yang belum pernah dilakukan organisme lain sebelumnya, seperti kemampuan berpikir dan berkomunikasi.

Namun, di sisi lain sejak munculnya Revolusi Kognitif, Harari menyebut manusia hidup dalam dua realitas. Yakni realitas objektif seperti sungai, pohon, dan singa, serta realitas yang diciptakan oleh imajinasinya sendiri seperti negara dan korporasi.

Dualisme realitas dalam hidup manusia ini kemudian memunculkan fenomena yang disebut dengan bias kognitif. Salah satu bias kognitif yang kerap menimbulkan persoalan sosial adalah bias in-group dan out-group.

Seorang psikolog Polandia Henri Tajfel menyebut bias in-group dan out-group muncul karena manusia seringkali membutuhkan identitas sosial untuk menjelaskan posisinya terhadap orang lain. Hal ini kemudian menyebabkan mereka seringkali memandang kelompok lain tidak sebaik kelompoknya sendiri. Padahal keberadaan kelompok itu sendiri tak lebih dari imajinasi yang diciptakannya sendiri.

Berangkat dari sini, maka kecenderungan manusia untuk bertindak secara primitif dan tidak rasional ketika berada dalam suatu kerumunan terjadi karena imajinasinya menuntun mereka untuk berpikir bahwa Ia adalah bagian dari suatu kelompok, yang berbeda dan lebih baik dari kelompok lainnya.

Dalam konteks UU Ciptaker, disparitas identitas yang terbentuk adalah antara rakyat dan penguasa. Rakyat yang merasa haknya telah diusik oleh penguasa memandang mereka sebagai kelompok luar yang tidak lebih baik dari kelompoknya.

Bias in-group dan out-group ini kemudian mendorong tiap-tiap anggota kelompok yang berseteru untuk membela kelompoknya dengan segala cara dan berusaha mengalahkan kelompok lawan. Hal ini kemudian memicu mereka untuk cenderung bertindak tidak rasional.

Hal ini kemudian membuat kekhawatiran para ahli kesehatan akan munculnya klaster-klaster Covid-19 dari aksi-aksi demonstrasi menjadi sangat beralasan.

Pada akhirnya, meskipun berpotensi memperburuk penyebaran Covid-19, namun  aksi-aksi massa sebagai respons atas UU Ciptaker memang tak bisa dihindari. Hal ini karena naluri manusia untuk bersosialisasi membuat mereka akan lebih mengutamakan upaya kolektif dalam mengambil tindakan.

Akan tetapi, sekelumit penjelasan tersebut tentunya hanyalah interpretasi semata. Mari tetap berharap aksi-aksi massa yang terjadi merespons pengesahan RUU Ciptaker tak akan berlarut-larut terlalu lama sehingga menjadi hal yang kontraproduktif terhadap penanganan pandemi. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (F63)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Ada yang masih ingat dengan kalimat sakti Aslan – singa yang jadi pimpinan negara imajinasi bernama Narnia – tentang kebijaksanaan pemimpin nggak, cuy? Aslan bilang begini, “Emosi tidak akan membimbingmu pada suatu pemikiran atau tindakan positif. Oleh sebab itu tenangkanlah dirimu.”

Nah, bijak banget kan, cuy? Rata-rata orang akan kehilangan pertimbangan akal yang matang saat dalam kondisi dipenuhi amarah dan ego.

Pemimpin kita kayaknya perlu banget lihat film Narnia deh dan fokus saja sama sosok Aslan – biar paham makna berkorban dan mengontrol emosi. Misal, emosi tuh ya keinginan pribadi atau golongan yang ternyata nggak cocok diterima oleh pasukan atau rakyatlah dalam konteks ini.

Bahkan, saat Aslan sudah memutuskan suatu perkara, bila ternyata keputusan tersebut dalam perjalanannya membahayakan pihak tertentu, maka ia nggak segan untuk merevisi kembali keputusannya.

Hal itu terjadi saat Aslan yang awalnya memutuskan berperang. Lalu, datang musuh mengancam akan membunuh seorang manusia, Aslan pun merevisi ucapannya. Ini adalah soal kebijaksanaan pemimpin, bukan tindakan gegabah yang dibungkus dengan alibi ‘tegas’ dan ‘berani’.

Nah, dalam hal ini, Presiden Jokowi patut mencontoh Aslan. Mimin tahulah, manakala palu sudah diketok, tandanya keputusan sudah harus berjalan. Karenanya, omnibus law atau Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) yang sudah sedikit lagi sah menjadi undang-undang (UU).

Namun, persoalannya ternyata hal tersebut menimbulkan banyak mudarat atau bahaya. Demonstrasi di mana-mana menjadi satu dari sekian bahaya tersebut. Belum nanti kalau ternyata demonstrasi ini menyebabkan munculnya kluster baru penyebaran Covid-19. Wah, jadi tambah pusing kan?

Alih-alih memaksakan kehendak agar peraturan ini tetap disahkan, pertimbangan kebaikan harus didahulukan dong. Lagian, kalau ternyata beneran muncul penderita Covid-19 dari demonstran, pemerintah pusing dobel lho.

Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) kan bisa belajar saat kemarin mempertimbangkan peraturan soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan RKUHP yang juga mendapat penolakan dari elemen sipil. Secara heroik, Jokowi langsung memanggil Mahfud MD dan sejumlah tokoh untuk duduk bersama membincang kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi.

Maka dari itu, meskipun dari DPR ngoyo meloloskan RKUHP, pemerintah memutuskan buat menahannya terlebih dahulu. Nah, pada akhirnya, aksi Presiden Jokowi ini mendapat apresiasi dan berhasil membuat amarah massa rakyat pun mahasiswa mereda.

Lantas, kenapa kok kayaknya soal omnibus law ini pemerintah nggak bertindak seperti itu? Padahal, secara eskalasi kerusuhan, ini lebih bahaya lho. Dulu mah mending kondisinya masih aman-aman bae buat berkumpul dalam jumlah besar.

Lha, sekarang coba dilihat, duduk aja mesti berjarak. Makanya, ayolah mending turunkan ego elite dulu. Mungkin, pemerintahan Jokowi bisa keluarkan Perppu atau Peraturan Pemerintah (PP) yang melibatkan unsur sipil, mulai buruh, sampai mahasiswa. Hmm. (F46)

PinterPolitik.com

Cuy, memang ikhtiar atau kerja keras untuk mencapai sebuah target hidup itu nggak mudah ya. Kalian pasti sepakat bahwa orang tersebut harus kerja lebih giat dan lebih keras dibandingkan dengan orang lain bila memiliki target hidup yang lebih.

Ibaratnya, kalau bahasa santri Jawa Timurnya nih, nek seng liyone wayah e turu, awakmu kudu tangi. Artinya adalah kalau yang lainnya waktunya tidur, maka kalian harus bangun.

Atau, mudahnya nih, kalau kalian mau melihat contoh yang real dan nyata, coba kalian lihat kehidupan pengacara nyentrik dan hype abis yaitu Bang Hotman Paris. Doi sebagai pengacara yang sudah melanglang buana, selalu tidur larut tetapi selalu bangun ketika fajar, sob.

Dan hasilnya, kalian bisa melihat sendiri kan keberhasilannya. Beh, sampai-sampai doi dapat julukan “Raja Pailit” dan pengacara Rp 30 miliar. Gokil kan?

Mimin saja belum pernah melihat secara langsung tuh uang Rp 30 miliar bagaimana bentuknya. Hehe. Maklum lah, anak pinggiran yang kalau makan ya cukup angkringan saja saat ini.

Nah, kelihatannya, upaya dan kerja keras juga sedang dilakukan oleh mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo. Setelah menjadi aktor penting dalam perbincangan isu PKI (Partai Komunis Indonesia) kemarin, doi secara langsung juga ber-statement memberikan dukungan pada aksi mogok kerja pada 6-8 Oktober 2020 yang dilakukan untuk menolak RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker).

Wedeh, langsung putar haluan nih, pak? Ini dilakukan bukan karena kemarin pas mengembuskan isu PKI bapak malah jadi bulan-bulanan warganet kan? Upsss.

Sebenarnya, tidak masalah kalau memang Pak Gatot ini memberikan dukungan kepada para buruh dalam aksi menolak UU Ciptaker. Apalagi, sebagai jenderal TNI yang sudah purna tugas, status Pak Gatot saat ini sudah seperti warga negara biasa – tidak mempunyai keterikatan dengan atasan dan pemimpin sebagai alat negara.

Tapi, by the way nih, Pak Gatot kelihatan antipati banget sama PKI tetapi kok malah mendukung buruh? Bukannya PKI dan gerakan buruh itu sangat erat kaitannya ya? Wadadaww, jadi semakin menarik saja nih langkah politik Pak Gatot ya, sob.

So, mimin mau ngewanti-wanti saja kepada massa aksi nih, hati-hati ya. Apalagi, nanti kalau sampai ada romli (rombongan liar) kan repot. Upss.

Ibaratnya, ini seumpama mahasiswa yang diberikan tugas kelompok tetapi ternyata ada satu anak yang tidak mengerjakan apa-apa dan minta namanya dicantolkan. Hadeuhh, pasti kalian para mahasiswa rajin sempat merasakan itu dan sakit banget.

Mending nih, kalau memang Pak Gatot benar-benar pro-buruh, bikin saja partai buruh. Kenapa UU Ciptaker disahkan? Ini jelas karena tidak ada satu partai pun yang mempunyai afiliasi pasti dan mengakomodir kepentingan buruh.

Kalau sang mantan panglima benar-benar serius, dengar dan resapi masukan mimin ya Pak. Kan, lumayan akhirnya Pak Gatot punya partai di tahun 2024 nanti. Hehehe. (F46)

PinterPolitik.com

“Wish you would learn to love people and use things, and not the other way around,” – Drake, penyanyi rap asal Kanada

[dropcap]J[/dropcap]elang Hari Buruh 2019, Jokowi melakukan kunjungan ke salah satu pabrik sepatu di Cikupa, Tangerang, Banten. Bersama para buruh yang biasa memproduksi sepatu-sepatu bermerek Nike tersebut, mantan Wali Kota Solo itu menyantap makan siang berupa nasi, sup ayam, telur rebus, tempe sambal dan buah salak.

Selain itu, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan pemimpin dari berbagai organisasi buruh di Istana Bogor pada Jumat, 26 April 2019 lalu. Pertemuan tersebut juga berisi pengabulan tiga permintaan buruh, yaitu revisi secepatnya Peraturan Pemerintahan (PP) No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, pengadaan tempat penitipan bayi dan balita bagi pekerja wanita, serta penyediaan posko pengaduan buruh di kantor-kantor Polda.

Beberapa pihak menyebutkan bahwa pengabulan permintaan revisi pengupahan oleh Jokowi tersebut bisa jadi merupakan tindakan yang sangat politis. Salah satu organisasi buruh sebelumnya yang telah memiliki kontrak politik Sepultura (Sepuluh Tuntutan Buruh dan Rakyat) dengan Prabowo, yakni Konfederasi  Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), pernah mengekspresikan kekecewaannya terhadap pemerintahan Jokowi yang enggan mempertimbangkan permintaan revisi tersebut. Akibatntya, organisasi buruh tersebut mendeklarasikan dukungan pada Prabowo pada tahun 2018.

(1/5) Detik detik kedatangan Bpk @prabowo dlm #MayDay2019 @KspiCitu di Tennis Indoor Senayan @m_mirah @fadlizon @Dahnilanzar @sandiuno pic.twitter.com/SkyZ4Vblf3

— #MayDay2019 (@FSPMI_KSPI) May 1, 2019

Pada peringatan Hari Buruh tahun ini, kehadiran Prabowo di Lapangan Tennis Indoor Senayan disambut gembira oleh para buruh dan KSPI. Dalam kegiatan tersebut, mantan Danjen Kopassus itu mempertanyakan nasib buruh dan rakyat yang sering kali diperlakukan layaknya kambing.

Dalam kegiatan yang sama, Ketua Majelis Nasional KSPI Didi Supriadi meminta para buruh untuk menghadiri pelantikan anggota-anggota legislatif yang berasal dari kalangan buruh. Didi juga meminta para buruh untuk mempersiapkan pelantikan Prabowo sebagai presiden baru.

Melihat manuver-manuver politik kedua capres tersebut, kelompok buruh pun bisa jadi dianggap penting. Namun, mengapa kelompok buruh memberi dukungan politik pada pihak tertentu dalam Pemilu 2019?

Keluhan Buruh

Kelompok buruh sendiri sering kali menggunakan gerakan sosial sebagai upaya untuk memenuhi kepentingannya. Dasar dari gerakan-gerakan sosial buruh ini berasal dari berbagai keluhan dan ketidakpuasan terhadap kondisi yang dihadapi oleh kelompoknya.

Profesor sosilogi Karl-Dieter Opp dari Jerman dalam tulisannya yang berjudul “Grievances and Participation in Social Movements” menjelaskan bahwa keluhan dan ketidakpuasan dapat menjadi insentif bagi partisipasi dalam gerakan sosial. Selain itu, keluhan dan ketidakpuasan dalam gerakan sosial juga dapat meningkatkan partisipasi kelompok dalam politik, seperti dukungan politik dalam Pemilu.

E. A. Ramaswamy dari University of Delhi dalam tulisannya yang berjudul “Trade Unions and Politics” menjelaskan bahwa dorongan organisasi-organisasi buruh untuk berafiliasi dalam politik merupakan hal yang tidak dapat dihindari. Bahkan, arah dukungan politik kelompok buruh ini dianggap sebagai hal yang penting bagi demokrasi.

Afiliasi politik menjadi cara bagi kelompok-kelompok buruh untuk menyalurkan pengaruhnya pada isu-isu ekonomi dan politik. Dengan begitu, kepentingan para buruh dapat lebih terakomodasi – mengingat aksi protes dan demonstrasi sendiri tidak dapat menyelesaikan seluruh persoalan buruh.

Lalu, apa keluhan kelompok buruh di Indonesia? Apakah keluhan tersebut juga disalurkan dalam bentuk afiliasi dan dukungan politik?

Jika kita melihat berbagai penjelasan dari literatur di atas, kelompok dan gerakan buruh di Indonesia bisa jadi juga didorong atas keluhan dan ketidakpuasan akan kondisi yang ada. Keluhan dan ketidakpuasan ini membuat beberapa kelompok, seperti KSPI, melakukan tindakan politik dengan mendukung salah satu kandidat dalam Pilpres 2019.

Afiliasi politik menjadi cara bagi kelompok-kelompok buruh untuk menyalurkan pengaruhnya pada isu-isu ekonomi dan politik.
Share on X

Salah satu ketidakpuasan kelompok buruh di Indonesia adalah diberlakukannya PP No. 78 Tahun 2015. Akibatnya, berbagai organisasi buruh melakukan protes sejak tahun 2015 guna mendorong pencabutan PP tersebut yang dianggap tidak mewakili suara para buruh.

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta dalam situsnya juga memaparkan lima latar belakang utama yang menyebabkan PP tersebut tidak representatif bagi kelompok buruh, yaitu tidak dilibatkannya serikat pekerja dalam proses kenaikan upah minimum, rendahnya upah minimum Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara Asia lain, terlalu diuntungkannya pihak pengusaha, anggapan bahwa PP tersebut bertentangan dengan konstitusi, serta ketidaksesuaian PP tersebut dengan kondisi buruh saat ini.

Keluhan besar yang dianggap telah lama diabaikan oleh pemerintahan Jokowi nampaknya dapat diakomodasi oleh janji Prabowo melalui kontrak politik Sepultura yang mendorong revisi terhadap PP tersebut. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan bahwa dukungan dan kontrak politiknya dengan Prabowo merupakan upaya organisasinya untuk memperjuangkan kepentingan buruh.

Jika memang kepentingan buruh sebelumnya diabaikan oleh pemerintah, sehingga akhirnya kelompok tersebut memberi dukungan ke Prabowo, mengapa Jokowi akhirnya mengabulkan permintaan kelompok buruh pada waktu pasca Pemilu 2019 – mengingat permintaan ini sudah diusulkan sejak tahun 2015? Seberapa besarkah pengaruh yang dimiliki kelompok buruh dalam perpolitikan Indonesia?

Buruh Bisa Gerakkan People Power?

Dukungan politik kelompok buruh memang berpengaruh dalam kontestasi politik. Dalam sejarah perpolitikan Indonesia, kelompok ini juga sering memengaruhi pemerintah untuk mengambil keputusan. Bahkan, suara buruh dapat menjadi salah satu faktor pendorong kemenangan di Pemilu.

Di Amerika Serikat (AS) misalnya, Donald Trump sering kali menyampaikan retorika-retorika yang menarik bagi kelompok buruh dalam kampanyenya pada tahun 2016. Retorika yang dikeluarkan Trump selalu mengungkit perjanjian perdagangan internasional yang mengancam keberadaan pekerjaan bagi masyarakat AS. Selain itu, mantan bintang program televisi The Apprentice tersebut juga mengkritik peraturan-peraturan yang meminggirkan kelompok buruh di AS.

Koneksi kedekatan antara Trump dengan para buruh pun terbangun melalui retorika-retorika tersebut. Akibatnya, banyak anggota-anggota kelompok buruh lebih memilih Trump dalam Pemilu 2016, meskipun pemimpin-pemimpin organisasi tersebut lebih mendukung Hillary Clinton.

Jika melihat kemenangan Trump, buruh disebut-sebut sebagai salah satu kunci kemenangannya. Lalu, apakah kelompok buruh Indonesia juga memiliki pengaruh yang besar?

Pada era kepemimpinan Soekarno, berbagai gerakan dan organisasi buruh mengisi panggung publik Indonesia. Hal ini terlihat dari lahirnya organisasi-organisasi buruh yang juga dianggap penting secara internasional macam Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) dan Gabungan Serikat Buruh Islam (Gasbiindo) yang mendirikan Konfederasi Buruh Independen Dunia (ICFTU), serta Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang turut mendirikan Federasi Serikat Buruh Dunia (WTFU).

Namun, gerakan-gerakan buruh semakin tenggelam di bawah Orde Baru. Hal ini terjadi akibat kebijakan-kebijakan represif Presiden Soeharto.

View this post on Instagram

Beda soal buruh, Jokowi dan Prabowo. [Revisi: Rabu, 1 Mei 2019 bukan 31 April 2019] maafkan admin ya kawan ? Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #buruh #hariburuh #mayday #jokowi #prabowo #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on May 2, 2019 at 12:06am PDT

Di era reformasi, kelompok buruh kembali mendapatkan ruang gerak dan berhasil menyuarakan pentingnya jaminan kesehatan bagi para pekerja. Pengamat perburuhan dari Universitas Airlangga (UNAIR), Hadi Subhan, menjelaskan bahwa keberadaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) merupakan kebijakan dari gerakan buruh yang akhirnya menjadi bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain itu, besarnya jumlah tenaga kerja berstatus buruh juga membantu besarnya pengaruh kelompok ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2017, pemegang status buruh, karyawan, atau pegawai menempati porsi terbesar, yaitu sekitar 30,08 persen dari 131,55 juta pekerja – kurang lebih berjumlah 39,57 juta pekerja.

Jika memang kelompok buruh memiliki kekuatan yang cukup besar guna memengaruhi pemerintahan, bagaimanakah posisi kelompok ini dalam kontestasi politik Pemilu dan pasca-Pemilu?

Hampir sama dengan Trump, Prabowo juga sering menggunakan retorika ancaman dalam kampanyenya. Salah satunya adalah adanya ancaman dari tenaga kerja asing yang dianggap dapat mengambil lapangan pekerjaan tenaga kerja Indonesia sendiri.

Prabowo juga menggunakan retorika-retorika yang memainkan emosi kelompok buruh setelah pemungutan suara telah dilakukan. Dalam pidatonya di Hari Buruh 2019, Prabowo pun menyebutkan kata “kambing” untuk menggambarkan nasib buruh yang tidak didengar oleh pemerintah dan pengusaha. Hal ini menggambarkan posisi buruh yang terpinggirkan oleh kebijakan pemerintah.

Bisa jadi, retorika pro-buruh yang dikeluarkan oleh Prabowo memiliki kaitan dengan isu people power yang digaung-gaungkan guna mengatasi dugaan kecurangan Pemilu 2019. Dalam tulisannya yang berjudul “Pathos: Rhetoric and Emotion”, James L. Kastely menjelaskan bahwa retorika yang memiliki unsur emosi logis dapat menggerakkan individu-individu.

Selain itu, upaya Jokowi untuk mendekati kembali kelompok buruh – makan siang bersama dan pengabulan tuntutan buruh – bisa jadi bertujuan untuk meredam gerakan kelompok buruh yang berada di belakang Prabowo. Dengan begitu, dorongan kelompok buruh untuk terlibat dalam people power mungkin dapat diminimalisir.

Pada akhirnya, mungkin benar apa yang dikatakan rapper Drake di awal tulisan. Seharusnya, kelompok buruh perlu benar-benar menjadi perhatian secara kontinu, bukan hanya digunakan pada saat tertentu untuk memperoleh keuntungan politis. Lagi pula, siapa yang tidak marah apabila hanya dimanfaatkan, bukan begitu? (A43)