PinterPolitik.com

Hampir semua orang pasti pernah menonton film dan seri yang bertemakan pahlawan super. Gimana nggak? Nggak sedikit dari kita sering terpukau lho dengan aksi-aksi para pahlawan super dalam menyelamatkan dunia.

Salah satu aksi-aksi pahlawan super yang populer di masyarakat mungkin dapat kita saksikan di film-film Avengers – khususnya Avengers: Infinity Game (2018) dan Avengers: Endgame (2019). Dalam dua film besutan Marvel ini, para pahlawan super – seperti Iron Man dan Captain America – berjuang untuk mengalahkan lawan utama mereka, yakni Thanos.

Gimana nggak jadi lawan utama? Wong Thanos ini berniat untuk menghapuskan separuh populasi di seluruh alam semesta lho biar ngimbangin lagi ketersediaan sumber yang ada. Hmm, emang unik sih cara berpikirnya si Thanos ini.

Akhirnya tuh, Iron Man dan Captain America menggandeng pahlawan-pahlawan super lain – seperti Captain Marvel, Black Panther, Wanda, dan sebagainya – buat ngalahin Thanos. Perang antar-bintang super pun terjadi tuh di film-film tersebut.

Nah, perang antar-tokoh yang kuat ini sepertinya nggak hanya terjadi di dunia Marvel lho. Soalnya nih, baru saja, Ustaz Abdul Somad (UAS) menyatakan dukungan untuk salah satu pasangan calon kepala daerah (cakada) Medan, yakni Akhyar Nasution dan Salman Alfarisi.

Hmm, UAS ini sih bisa dibilang banyak ya pendengarnya sebagai ulama. Bukan nggak mungkin, dukungan ini membuat Akhyar-Salman memiliki potensi lebih besar di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2020.

Belum lagi, selain UAS, ada juga pengamat politik populer yang bernama Rocky Gerung. Pak Rocky ini sih katanya mengajak warga Medan untuk melawan dinasti politik.

Hmm, mungkin, yang dimaksud Pak Rocky adalah kubu lawan dari Akhyar-Salman, yakni Bobby Nasution yang merupakan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Aulia Rachman. Nah, mirip dengan Akhyar-Salman, Bobby-Aulia ini juga mendapatkan dukungan tokoh-tokoh penting lho – mulai dari Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, hingga Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) Fadli Zon.

Wah, dengan tokoh pendukung masing-masing, bukan nggak mungkin nih Akhyar-Salman dan Bobby-Aulia bakal bersaing ketat. Bisa-bisa perang ala Infinity War terjadi tuh di Medan. Hehe.

Tapi ya, kita belum tahu pasti nih siapa pemenangnya? Kita tunggu sajalah endgame perang bintang Akhyar-Salman vs Bobby-Aulia bakal berakhir gimana. (A43)

PinterPolitik.com

Ketika semua mata dan telinga tertuju pada polemik kerumunan Habib Rizieq Shihab (HRS) yang dianggap melanggar protokol kesehatan Covid-19, persoalan politik lain turut timbul di sejumlah daerah. Di Surabaya, misalnya, situasi Pilkada semakin memanas dengan adanya perpecahan di PDIP.

Tidak hanya Surabaya, sejumlah persoalan juga muncul di Pilkada Medan 2020. Polemik ini muncul akibat foto di surat suara yang dianggap bermasalah. Kabarnya, pasangan Akhyar Nasution-Salman Alfarisi memberikan komplain terkait foto antar-pasangan calon yang tampak berbeda jauh.

Perbedaan ini terletak pada kecerahan foto yang digunakan. Mengacu pada Ketua Tim Sukses (Timses) Akhyar-Salman, Ibrahim Tarigan, foto yang seharusnya terlihat cerah malah menjadi gelap di surat suara tersebut. Alhasil, foto Bobby-Aulia terlihat lebih cerah daripada foto Akhyar-Salman.

Wah, emang sih di zaman sekarang ini sering kali beda antara foto dan orang aslinya. Bagi yang suka berseluncur di Tinder atau Bumble pasti tahu kalau ini sudah jadi rahasia umum sih – mengingat banyak yang tampak jauh lebih baik di foto dibandingkan aslinya. Hehe.

Apalagi nih ya, meng-edit foto dan video kini semakin mudah dengan kehadiran berbagai aplikasi media sosial. Instagram, misalnya, zaman sekarang sudah punya fitur filter yang bisa menambahkan efek tertentu pada foto dan video kita.

Ya, terlepas dari banyaknya teknologi filter, bukan berarti Mas Bobby Nasution menggunakan teknologi serupa ya. Bisa jadi, ada kesalahan teknis tertentu yang membuat persoalan ini muncul. Hmm.

Bukan nggak mungkin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus lebih jeli nih untuk mencegah persoalan seperti ini terjadi. Pasalnya, dalam sejumlah aturan Pemilu, persoalan foto yang terjadi di Pilkada Medan 2020 ini tampaknya masih belum diatur lho.

Dalam Peraturan KPU (PKPU) No. 7 Tahun 2020, misalnya, foto yang dilarang hanyalah foto yang mengandung tambahan ornamen, gambar, atau gaya gerakan tangan. Hal serupa juga tertuang lho di Keputusan KPU No. 399/PP.09-2.Kpt/01/KPU/VIII/2020.

Lagipula, persoalan foto semacam ini bukan hanya sekali aja lho terjadi di Pemilu. Pada Pemilu 2019 lalu, misalnya, persoalan soal foto yang dinilai telah di-edit berlebihan juga terjadi, khususnya pada foto surat suara milik anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Nusa Tenggara Barat (NTB), yakni Evi Apita Maya.

Alhasil, foto tersebut dipersoalkan dan digugat oleh calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karena dasar aturan hukum tidak mengatur rinci perihal foto yang disunting, MK pun menolak gugatan dengan anggapan bahwa gugatan tidak beralasan hukum.

Hmm, kalau gini, persoalan ini perlu dijadikan pelajaran tuh biar nggak terulang lagi. Mungkin, KPU perlu tuh membuat aturan yang lebih rinci nih perihal foto di surat suara.

Belum lagi, banyak lho studi yang menunjukkan bahwa penampilan turut memengaruhi tingkat keterpilihan kandidat. Ya, semoga aja persoalan ini dapat selesai dengan baik lah ya. (A43)

PinterPolitik.com

Agenda politik terbesar nasional bertajuk Pilkada 2020 akan segera dilangsungkan. Terdapat 270 daerah yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota di mana seluruh kandidat yang akan bertarung sedang gencar mengimplementasikan strategi pemenangan masing-masing.

Namun dari ratusan daerah itu, Kota Medan belakangan menjadi yang paling mendapat sorotan setelah sejumlah nama besar di kancah politik tanah air menyatakan dukungan langsung dan terbuka, atau bahkan bisa dikatakan cukup istimewa kepada Bobby Nasution.

Terbaru, sang bakal calon Wali Kota (cawalkot) yang berpasangan dengan Aulia Rahman itu, mendapat dukungan secara langsung dari Wakil Ketua Umum DPP Gerindra yang juga anggota DPR RI, Fadli Zon.

Tak hanya itu, Fadli juga menyindir Wali Kota petahana Medan yang juga akan menjadi satu-satunya lawan Bobby, Akhyar Nasution. Menurut Fadli, keadaan Paris van Sumatera di bawah kepemimpinan Akhyar semakin parah, walau tak merinci keadaan seperti apa yang dimaksud.

Sebelum Fadli sendiri, tercatat ada nama seperti Fahri Hamzah, Dahnil Anzar Simanjuntak, Sandiaga Uno, hingga Airlangga Hartarto yang secara simbolis seolah memberikan sokongan spesial kepada menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu.

Dukungan semacam itu memang tampaknya lumrah saja jika berlandaskan korelasi faktor Presiden Jokowi dan komposisi koalisi partai pengusung Bobby-Aulia. Akan tetapi, yang menarik adalah, selain datang dari para tokoh prominen blantika politik nasional, pernyataan dan narasi dukungan tersebut juga seolah mengalir secara gradual atau bertahap.

Lalu pertanyaannya, mengapa pola narasi dan karakteristik dukungan “istimewa” semacam itu dilakukan? Serta apakah deretan dukungan tersebut menasbihkan bahwa Bobby ialah kandidat terkuat di pesta demokrasi Kota Medan 2020?

Lawan yang Terlalu Kuat?

Untuk dapat memahami dan memaknai gelontoran dukungan (political endorsement) secara gradual dari para elite kepada Bobby, tinjauan atas esensi dari dukungan politik itu sendiri agaknya dapat menjadi gerbang yang tepat.

Cheryl Boudreau dalam tulisannya yang berjudul The Persuasion Effects of Political Endorsements mengatakan bahwa political endorsement, termasuk yang datang dari para elite politik, cukup vital untuk sebuah persuasi politik sebagai salah satu upaya untuk meraup suara dalam sebuah persaingan elektoral.

Pada konteks Bobby, persuasi politik yang menjadi produk dari political endorsement dari tokoh prominen seperti Fadli Zon, Fahri Hamzah, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, bahkan Prabowo Subianto dinilai memiliki urgensi tersendiri jika merefleksikan sosok personalnya secara politik.

Urgensi pertama, Bobby menjadi cawalkot yang tampak memang sama sekali tidak memiliki rekam jejak dalam politik dan pemerintahan, apalagi jika berbicara prestasi. Kedua, menantu Presiden Jokowi juga berhadapan dengan petahana, yakni Akhyar Nasution, yang dinilai jauh lebih mumpuni secara personalitas politiknya dibandingkan Bobby.

Sang petahana sendiri sejauh ini dinilai masih lebih kuat ketimbang penantangnya. Hal itu disiratkan Dosen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara (USU) Fredik Broven Ginting yang menilai bahwa Akhyar memiliki keunggulan dibandingkan Bobby dalam konteks petahana karena diuntungkan atas akuisisi sumber daya untuk melakukan mobilisasi, praktik-praktik klientilisme, hingga melakukan kampanye-kampanye yang strategis.

Selain itu, menurut Fredik, dalam konteks karakter partai politik (parpol) di Indonesia yang pragmatis, mendukung petahana menjadi prioritas. Dengan kata lain, sangat terbuka kemungkinan koalisi besar pengusung Bobby dapat tunduk dari koalisi Akhyar yang hanya diusung Demokrat dan PKS.

Perspektif dinamika konstelasi parpol di Medan juga tampaknya menjadi variabel penentu, paling tidak dengan berkaca pada Pilgub Sumatera Utara (Sumut) 2018 serta Pileg dan Pilpres 2019 lalu yang sayangnya kurang menguntungkan bagi kubu di mana PDIP eksis di dalamnya.

Djarot Saiful Hidayat yang diusung PDIP misalnya, gagal meraup suara maksimal di Kota Medan dan harus takluk dari Edy Rahmayadi, sekaligus menambah pahit kegagalan PDIP secara keseluruhan pada Pilgub 2018.

Pada Pilpres 2019 pun meski menang secara nasional, Jokowi-Ma’ruf yang diusung koalisi pimpinan PDIP harus kalah dari Prabowo-Sandi di Kota Medan. Praktis hanya Pileg 2019 yang bisa sedikit menghibur PDIP dengan kemenangan 10 kursi di DPRD.

Variabel itulah yang dinilai kurang bersahabat bagi karakteristik “gerbong” Bobby di Kota Medan dan pada saat yang sama membuat Akhyar agaknya lebih di atas angin pada Pilkada 2020 mendatang.

Dalam The Thirty-Six Stratagems atau Tiga Puluh Enam Strategi yang merupakan esai klasik Tiongkok, dipaparkan ilustrasi serangkaian strategi yang digunakan dalam politik, perang, hingga interaksi sipil.

Di bagian keempat esai tersebut, yakni mengenai Chaos Stratagems, dijabarkan salah satu stretegi yang digunakan ketika berhadapan dengan musuh yang sangat kuat, yaitu dengan melemahkannya secara bertahap dengan “menyerang” sumber dayanya atau melakukan hal yang tak bisa dilakukannya.

Pada titik ini, political endorsement yang juga terlihat dilakukan secara gradual dari tokoh politik terkemuka bisa jadi tengah mengimplementasikan strategi dalam The Thirty-Six Stratagems tersebut, yang mana privilege tersebut memang tak dimiliki oleh petahana.

Oleh karena itu, kombinasi variabel yang kurang menguntungkan bagi Bobby itulah yang kiranya membuat persuasi politik dengan political endorsement, plus strategi dalam esai klasik Tiongkok tersebut sedang dan akan terus diimplementasikan secara berkala demi melawan sang petahana yang tampaknya terlampau kuat dibandingkan Bobby.

Lalu, apakah dengan latar belakang yang telah dijabarkan tersebut membuat Bobby tak berpeluang banyak di Pilkada 2020 edisi Kota Medan pada Desember nanti?

Peluang Tetap Ada?

Berbagai dukungan dari para elite kepada Bobby tampaknya di sisi yang berbeda justru mengekspos kelemahan sang menantu kepala negara itu sendiri.

Meskipun tak menyampaikannya secara eksplisit, pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno menyiratkan kecenderungan tersebut, di mana turun gunungnya tokoh nasional dalam Pilkada Kota Medan dianggap menunjukkan betapa berat dan rumitnya Pilkada 2020 bagi seorang Bobby.

Belum lagi ketika Pilkada 2020 diiringi isu seputar oligarki politik, politik dinasti, maupun krisis meritokrasi parpol yang sayangnya kontraproduktif pada konteks Bobby.

Akan tetapi, peluang memang tak serta merta tertutup, apalagi Bobby disokong koalisi super besar yang tentu secara matematis dapat “diandalkan”. Selain itu, dalam tulisannya di The New Mandala, Marcus Mietzner menjelaskan bahwa dalam pemilihan lokal atau Pilkada di Indonesia, arah suara dapat ditentukan dari koneksi personal antara calon dengan masyarakat, hingga tendensi yang cenderung minor seperti buy votes atau “membeli” suara.

Faktor pertama terkait koneksi personal sendiri telah Bobby upayakan sejauh ini dengan melakukan pendekatan yang cukup “spartan” ke berbagai elemen masyarakat untuk mengisi gap sosoknya yang tak dapat dikatakan familiar dengan Kota Medan.

Sementara faktor kedua tampaknya menjadi realita yang cukup sulit untuk dielakkan dalam setiap ajang kontestasi elektoral di tanah air, di mana setiap pihak berpeluang melakukannya.

Di luar berbagai rintangan yang ada, koalisi parpol yang besar sendiri secara kasat mata sudah menjadi satu kekuatan tersendiri yang mengiringi langkah dan peluang positif Bobby di Pilkada mendatang.

Karenanya, hal tersebut membuat pertarungan di Kota Medan akan menjadi yang paling menarik dibandingkan ratusan edisi Pilkada 2020 lainnya. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hari ini, menandai 24 tahun peristiwa Kudatuli, akronim dari Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Sebuah peristiwa yang semestinya menjadi refleksi sekaligus mengingatkan PDIP bahwa mereka pernah berada di titik terendahnya dan pencapaian kekuasaan saat ini tentu adalah kerja nyata dari seluruh kader pantang menyerah di penjuru tanah air.

Namun demikian, intrik yang belakangan mengemuka mengenai friksi internal partai banteng akibat isu dinasti politik justru kian memanas dan menjadi anti tesis refleksi peringatan peristiwa Kudatuli hari ini.

Kebijakan, yang disinyalir berpangkal dari Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri, ketika dinilai mengistimewakan sanak famili Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kontestasi Pilkada 2020 mendatang kembali menuai friksi internal. Jika friksi menyongsong Pilkada 2020 antara F.X. Hadi Rudyatmo, Achmad Purnomo, dan Gibran Rakabuming Raka dapat diredam di Solo, tidak demikian halnya dengan yang terjadi di Kota Medan.

Menantu Presiden Jokowi, Bobby Nasution yang seolah “dimanjakan” karpet merah dan ditasbihkan partai sebagai bakal calon Wali Kota Medan yang diusung PDIP, membuat sosok kader senior partai banteng lain yang dinilai lebih pantas untuk direkomendasikan seketika kecewa. Sosok itu ialah Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Medan saat ini, Akhyar Nasution, yang juga merupakan Wakil DPD PDIP Sumatera Utara (Sumut).

Kekecewaan memuncak dan bertransformasi menjadi pemberontakan dengan meninggalkan PDIP untuk bergabung dengan Partai Demokrat, yang bersama dengan PKS, akhirnya memberikan Akhyar tiket pencalonan Wali Kota Medan untuk sekaligus berkesempatan membalaskan kekecewaan terhadap PDIP yang menafikannya.

Sontak pembelotan ini menimbulkan kepanikan yang dapat terlihat dari manuver “silat lidah” Ketua DPP PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat yang kemudian mendiskreditkan Akhyar secara personal lewat isu korupsi yang kemudian dibalas dengan elegan dan agaknya cukup menohok oleh Wasekjen Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang tentu membela kader anyarnya yang berkaliber mumpuni tersebut.

Kalau Megawati turun tahta, siapa yang kira-kira cocok untuk menggantikan? #politik #pinterpolitik #Infografis https://t.co/KdYGTKqQgE pic.twitter.com/a0enDjebYm

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 23, 2020

Lantas, beriringan dengan berbagai intrik internal partai sebelumnya, apakah yang sebenarnya sedang terjadi di internal PDIP saat ini jika berkaca pada pembelotan Akhyar Nasution yang cukup menggegerkan tersebut?

Konflik Internal Yang Tak Terhindarkan?

Pertikaian internal sebuah partai politik (parpol) sendiri pernah dianalisis oleh Fareed Zakaria dan dikutip oleh Eugene Joseph Dionne dalam Why the Right Went Wrong: Conservatism-From Goldwater to Trump and Beyond. Analisa tersebut dilakukan dengan fenomena saat internal Partai Republik di Amerika Serikat (AS) terbelah pada 2016.

Pencalonan Trump sebagai kandidat Presiden GOP yang kontroversial kala itu memuncak menjadi apa yang disebut oleh Zakaria sebagai sebuah political conflagration atau konflik politik, yakni berupa rasa kekecewaan dan pengkhianatan sebagian anggota partai dengan berpaling ke kubu seberang.

Keterkaitan esensi pemikiran Zakaria tersebut dengan pembelotan Akhyar tentu terlihat jelas. Political conflagration di internal PDIP pada kenyataanya dinilai telah ada sejak pencalonan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming sebagai Walikota Solo pada Pilkada 2020 masih sebatas isu. F.X. Hadi Rudyatmo dan Achmad Purnomo menjadi dua aktor yang tampak kurang seirama dengan gagasan tersebut meskipun saat ini mereka terkesan “mengalah”.

Variabel dan kasus serupa yang terkait dengan Presiden Jokowi seolah kembali menjadi pemicu political conflagration PDIP. Gelanggang Pilkada Kota Medan 2020 menjadi arenanya saat menantu sang presiden, Bobby Nasution disinyalir menjadi pemicu kuat hengkangnya kader senior PDIP sekaligus Plt. Wali Kota Medan saat ini, Akhyar Nasution ke Partai Demokrat.

Manuver pembelotan Akhyar tentu bukanlah perkara biasa. Di level regional PDIP Sumut dan Kota Medan pada khususnya, nama Akhyar adalah living legend partai. Bagaimana tidak, ia telah mengabdi dan turut membesarkan PDIP di Sumut sejak dekade 90-an dan turut berkontribusi bagi pasang surut PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri, khususnya di awal periode paska peristiwa Kudatuli.

Isu tersebut tampak kian menggelinding liar akibat rasionalisasi tak dipilihnya Akhyar dinilai kental beraroma subjektivitas yakni, karena hasil evaluasi kinerja atas kader partai yang menjabat sebagai Plt Wali Kota Medan tersebut “tidak bagus”.

Terlebih, perkara ini juga menyeruak ke level elite nasional paska pembelotan ketika Ketua DPP PDIP yang juga Plt. Ketua DPD PDIP Sumut, Djarot Saiful Hidayat menyerang Akhyar secara personal terkait kasus korupsi dana MTQ yang padahal faktanya tidak terbukti sampai saat ini.

Hmmm, emang sebegitu "dendam" dan berbedanyakah PDIP dengan @Demokrat_TV dan @PKSejahtera sampai nggak mau koalisi-koalisi lagi? #politik #infografis #pinterpolitik https://t.co/KdYGTKqQgE pic.twitter.com/H69MtlxnSj

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 23, 2020

Partai Demokrat sebagai beking Akhyar saat ini tak tinggal diam dan mematahkan serangan Djarot dengan mudah. Wasekjen Demokrat, Jansen Sitindaon bahkan melempar serangan balik elegan agar PDIP mengurus internalnya saja dan menyinggung mantan Ketua DPD PDIP Sumut, Japorman Saragih yang secara inkrah bersalah terkait kasus korupsi eks Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho.

Tendensi subjektivitas rasionalisasi serta gejala kepanikan yang ditampilkan oleh Djarot dinilai menjadi variabel yang cukup kuat dalam merefleksikan eksistensi political conflagration di tubuh PDIP.

Dengan serangkaian kausalitas yang ada, biang keladi dari political conflagration di internal PDIP tersebut seolah dapat sedikit terkuak dengan tendensi yang siapapun agaknya dapat dengan mudah melihatnya. Lantas, ihwal apakah yang menjadi pangkal dari internal tersebut? Lalu, seperti apa konsekuensinya bagi eksistensi PDIP ke depannya?

Krisis Meritokrasi

Agaknya tepat ketika Fareed Zakaria dalam Meritocracy is Under Attack menyatakan bahwa meritokrasi menjadi ideologi yang semakin terkepung dan sedang dalam bahaya. Idealisme meritokrasi dikatakan terus dikerdilkan dengan argumen dan tendensi negatif seperti tertutup dari inovasi, sampai lekat dengan elitisme dan ketidaksetaraan.

Menurut Zakaria, argumen serta tendensi itulah yang kemudian jamak digunakan bagi entitas manapun sebagai justifikasi untuk menghadirkan sosok dengan privilege tertentu dalam mendapatkan posisi tertentu atau hal lainnya.

Kasus Harun Masiku layak untuk dibuat versi FTV Azab-nya. Judulnya mungkin: "Kisah Kader Yang Ditukar". Uppps. #politik #pinterpolitik #Infografis https://t.co/KdYGTKqQgE pic.twitter.com/OL8QMX5eua

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) July 23, 2020

Dalam publikasinya yang berjudul The Rise of Illiberal Democracy, Fareed Zakaria juga menyebutkan konsep vertical usurpation yang merupakan muara yang cenderung kontrproduktif dari sebuah kecenderungan kekuasaan di mana pengaruh elite tertinggi atau eksekutif sangat kuat. Vertical usurpation sendiri dicerminkan pada elemen yang didominasi kroni, mengesampingkan figur senior, hingga mempertahankan cek internal yang minim kritik.

Pengikisan nilai meritokrasi serta gejala vertical usurpation tampaknya cukup relevan ketika merefleksikan pembelotan Akhyar Nasution dari PDIP ke Demokrat beserta tendensi latar belakangnya.

Direkomendasikannya Bobby Nasution di Medan semakin menguatkan kecenderungan keunggulan privilege dibandingkan nilai meritokrasi, yang terlihat pula gejala vertical usurpation pada saat bersamaan, yang padahal pada faktanya lebih membuat sosok Akhyar lebih unggul berkaca pada pengabdiannya untuk PDIP sejak lama.

Ketika berbicara keputusan internal PDIP, faktor Ketum Megawati Soekarnoputri tentu tidak bisa dielakkan. Pada friksi yang belakangan mengemuka, Megawati dinilai belum kapok dengan lebih memilih pengabaian meritokrasi demi kalkulasi politik “tertentu” serta ekspektasi elektabilitas yang berdasarkan sejarah justru tak berpihak pada partainya.

Sebut saja I Made Mangku Pastika dan Emil Dardak yang memiliki kisah yang hampir serupa dengan Akhyar Nasution. Menjelang Pilkada, keduanya yang malah berhasil memenangkan kontestasi paska dinafikan PDIP dan – yang menariknya – sama-sama membelot ke Demokrat. Masing-masing sebagai Gubernur Bali periode kedua serta Wakil Gubernur Jawa Timur.

Dengan gejala serta dinamika kasus Akhyar-Bobby yang telah terjadi, Megawati tampaknya akan meninggalkan pelajaran yang kurang baik bagi agenda regenerasi total PDIP yang dicanangkannya sendiri beberapa waktu lalu.

Akibat telah mengemuka, publik agaknya juga menjadikan berbagai friksi dan intrik yang ada sebagai variabel penentu kemana suara mereka akan bermuara pada pesta demokrasi mendatang. Hal ini tentu menjadi variabel kualitatif yang diharapkan berujung pada terpilihnya sosok-sosok yang berkualitas berdasarkan kerja keras dan track recrordnya, bukan berbasis sebuah privilege semata. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.