Audio dibuat menggunakan AI.

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

KATA PEMRED #8
PinterPolitik.com

Ada nestapa yang jujur dalam esai Bapak Laksamana Sukardi. Tentang seorang aktivis muda yang wajahnya hancur disiram air keras. Tentang kekerasan yang menyerang bukan hanya tubuh, melainkan hak untuk bicara. Siapa pun yang membacanya dengan hati terbuka tak akan mampu menahan getaran itu.

Namun, sastra — dan juga politik — mengajarkan kita bahwa nestapa yang jujur pun bisa dimanfaatkan. Bahwa luka orang lain kadang menjadi cermin yang kita poles untuk membuat diri sendiri tampak lebih bersih. Dan di sinilah, dengan hormat yang tulus kepada seorang senior bangsa, saya merasa perlu berbicara.

Kasus Andrie Yunus adalah luka nyata. Tak ada yang menyanggah itu. Kekerasan terhadap siapa pun yang menggunakan suaranya adalah kejahatan, dan ia harus dituntaskan oleh negara dengan setuntas-tuntasnya.

Tetapi Bapak Laksamana Sukardi melakukan sesuatu yang jauh melampaui keprihatinan moral itu. Dengan pena yang terlatih, ia menarik sebuah garis — tipis namun tegas — dari satu insiden menuju sebuah vonis: bahwa demokrasi Indonesia sedang “menuju kehancuran.” Ini bukan diagnosis. Ini adalah dramaturgi.

Pramoedya Ananta Toer pernah menulis bahwa sejarah hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau merasakannya dengan telapak kaki telanjang di atas tanah yang panas — bukan dari balik kaca kantor berpendingin. Artinya, kedalaman analisis membutuhkan kejujuran posisi. Di mana kita berdiri ketika kita menulis?

Bapak Laksamana Sukardi bukan sembarang pengamat. Ia adalah mantan Menteri, mantan anggota DPR/MPR, salah satu teknokrat utama era Reformasi — era yang kita kenang sebagai fajar baru setelah kegelapan Orde Baru. Namun fajar itu — indah dan penuh harapan — menyimpan bayangan panjangnya sendiri.

Impunitas yang ia kritik hari ini bukanlah pohon yang tumbuh dalam semalam. Ia adalah pohon tua dengan akar yang menghunjam jauh, menembus lapisan-lapisan kebijakan, kompromi-kompromi elite, dan kelalaian struktural yang terjadi justru ketika para reformis seperti beliau memegang kemudi.

Hannah Arendt, dalam Personal Responsibility and Judgment, menulis bahwa seseorang tidak bisa melarikan diri dari masa lalunya hanya karena kini berdiri di sisi yang berbeda. Tanggung jawab bukan hanya soal apa yang kamu lakukan secara langsung, ia juga menyangkut apa yang kamu biarkan terjadi, apa yang gagal kamu bentengi, dan apa yang kamu tinggalkan dalam keadaan rapuh ketika kamu pergi.

Arendt mungkin akan bertanya kepada Bapak Laksamana Sukardi dengan nada yang tenang namun menghunjam, “Tuan, di mana Anda saat pondasi itu seharusnya diperkuat?”

Pemerintahan hari ini tidak sedang “menyiram air keras” ke wajah demokrasi. Ia sedang — dengan segala kompleksitas dan hambatan yang nyata — merawat wajah itu dari luka-luka yang diwariskan oleh generasi sebelumnya. Birokrasi yang didigitalisasi. Pengawasan yang diperkuat. Sinkronisasi regulasi yang bertahun-tahun terbengkalai. Ini adalah kerja-kerja senyap.

Tak seindah kalimat deklarasi dari podium. Tak sedramatis judul esai opini. Tapi inilah pembangunan institusi yang sesungguhnya — batu bata demi batu bata, bukan dengan kata-kata yang bergemuruh di ruang publik. Dan ketika kasus Andrie Yunus meledak ke permukaan, pemerintah tidak bungkam.

Instruksi pengusutan tuntas dikeluarkan. Komitmen pada rule of law tetap dijaga sebagai kompas. Ini bukan rekaman lama yang diputar ulang — ini adalah kerja nyata dalam sistem yang sedang diperbaiki dari dalam.

Ada sebuah konsep yang perlu kita sebut terang-terangan, moral posturing. Sebuah gaya penulisan — dan gaya berpolitik — yang menempatkan penulisnya pada puncak kebenaran moral, tanpa pernah turun ke lembah akuntabilitas atas dirinya sendiri.

Mochtar Lubis, dalam Manusia Indonesia, pernah menggambarkan salah satu watak yang paling sulit kita akui: kemampuan mengkritik dengan sangat keras, tanpa pernah bercermin. Mochtar menyebutnya kemunafikan yang dibalut kepedulian — sebuah penyakit lama yang mewabah di kalangan elite kita lintas generasi.

Bapak Laksamana Sukardi — yang saya hormati sebagai senior dan pemikir — tampaknya terjebak dalam perangkap yang sama. Esainya dibangun di atas dikotomi yang dramatis: “jadikan ini titik balik, atau demokrasi runtuh.” Tidak ada ruang untuk gradasi.

Tidak ada pengakuan atas proses hukum yang sedang berjalan. Tidak ada autokritik atas warisan yang ditinggalkan dari masa jabatan beliau. Lebih jauh lagi: Bapak Laksamana Sukardi mengkritik impunitas — namun metodenya sendiri menciptakan semacam impunitas analitis. Tuduhan besar dilontarkan tanpa standar pembuktian yang sepadan. Ini bukan kedalaman analisis. Ini adalah inflasi retorika.

Negara ini tidak kekurangan pengkritik. Yang langka adalah negarawan — mereka yang berani mengatakan: “Kegagalan hari ini juga adalah bagian dari warisan generasi saya.” Kasus Andrie Yunus harus diselesaikan. Pelaku harus diadili.

Aktor intelektualnya harus diseret keluar dari bayang-bayang. Itu tuntutan kenegaraan yang mutlak, dan pemerintah sedang bergerak menuju ke sana, di tengah badai kepentingan yang tidak pernah sunyi.

Tapi mengubah satu luka — betapapun pedihnya — menjadi sertifikat kehancuran demokrasi, adalah sebuah pengkhianatan terhadap presisi intelektual yang kita harapkan dari seorang mantan pemegang amanah rakyat.

Demokrasi kita bukan sedang menuju liang lahat. Ia sedang disembuhkan — dengan sabar, dengan kerja, dengan komitmen yang tidak selalu berbunyi keras namun terasa nyata dalam kebijakan-kebijakan yang bergerak.

Perbedaan antara pengkritik dan negarawan itu tipis namun fundamental: yang satu datang membawa kutukan, yang lain datang membawa pengakuan dan tanggung jawab. Bangsa ini sudah cukup lama menunggu yang kedua.

Catatan: Tulisan ini merupakan tanggapan atas opini Bapak Laksamana Sukardi berjudul “Demokrasi yang Disiram Air Keras” yang dimuat di Reporter.id, 24 Maret 2026.

**********************

Tentang Penulis

Dr. Wim Tangkilisan, S.H., M.Sc.
Pemimpin Redaksi PinterPolitik.com

PinterPolitik.com

“Knowledge without justice ought to be called cunning rather than wisdom”.

:: Plato ::

Orang-orang Yunani Kuno mengenal Themis dan anaknya, Dike, sebagai dua sosok dewi keadilan. Sementara orang-orang Romawi kemudian menyebutnya sebagai Iustitia alias Lady Justice – Dewi Keadilan.

Sosok Iustitia digambarkan sebagai perempuan dengan mata tertutup kain, sementara ia memegang timbangan di tangan yang satu dan pedang di tangan yang lain.

Sosok Iustitia ini populer saat Kaisar Augustus (63 SM-14 M) berkuasa. Kaisar pertama Roma ini oleh Karl Galinsky – penulis dan peneliti dari Princeton University yang banyak meneliti tentang peradaban Romawi – disebut menggunakan Iustitia sebagai simbol kekuasaan hukum atas negara.

Mata Iustitia yang ditutup kain menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Ia juga menjadi simpul kekuasaan negara berdasarkan hukum yang bisa memberi sanksi – hal yang disimbolkan dengan pedang di tangannya.

Hingga kini, simbol Iustitia masih digunakan sebagai penegas kekuasaan hukum yang berkeadilan – konteks yang mungkin sedang dicari oleh penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dalam beberapa waktu terakhir.

Nama Novel memang menjadi perbincangan utama publik Indonesia setelah pada April 2017 lalu ia menjadi korban teror penyiraman air keras. Setelah 990 hari tak jua menemukan titik terang, akhir tahun 2019 menjadi jawabannya.

Pasalnya, beberapa hari lalu, publik disuguhi pemberitaan terkait penangkapan 2 orang terduga pelaku penyiraman air keras kepada Novel tersebut. Tak tanggung-tanggung, yang ditangkap oleh pihak kepolisian adalah dua anggota polisi aktif berinisial RB dan RM yang disebut mengeksekusi aksi teror air keras terhadap Novel pada 2017 lalu.

Namun, pasca penangkapan tersebut, beberapa pihak menyoroti beberapa kejanggalan, mulai dari status para terduga pelaku yang apakah “ditangkap” atau “menyerahkan diri”, hingga terkait bukti-bukti keterlibatan para tersangka tersebut.

Poin-poin kejanggalan inilah yang kemudian menimbulkan banyak pertanyaan. Benarkah penangkapan terduga pelaku ini hanya untuk menciptakan persepsi keadilan mengingat desakan publik dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang begitu besar? Lalu, mungkinkah kasus Novel benar-benar akan dibuka selebar-lebarnya dan tuah Iustitia benar-benar terjadi?

View this post on Instagram

Seperti novel, inilah kisah perjalanan Novel Baswedan.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀⠀ ⠀⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 29, 2019 at 11:07pm PST

Mengejar Persepsi Keadilan

Pasca penangkapan para terduga pelaku, memang banyak pihak yang menunjuk pada beberapa kejanggalan yang ada di seputaran kejadian tersebut.

Mulai dari soal Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke-3 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ke-10 yang menyebutkan bahwa pelaku penyerang Novel belum diketahui, hingga perbedaan soal status pelaku apakah “ditangkap” atau “menyerahkan diri”.

Sementara, beberapa pihak juga menuding polisi belum bisa membuktikan tindakan para tersangka yang ditangkap. Tim Advokasi Novel bahkan menyebutkan bahwa ketidakjelasan tersebut melahirkan spekulasi soal “pasang badan” dalam kasus ini.

Keraguan serupa dilontarkan Direktur Lokataru, Haris Azhar yang menyebut informasi yang disampaikan polisi tidak menunjukkan korelasi dengan fakta, keterangan dan kesaksian yang sudah ada.

Hal lain yang juga disoroti adalah terkait perbedaan sketsa terduga pelaku yang dirilis Polri. Penelusuran yang dibuat oleh Tempo misalnya, menyebutkan bahwa sketsa yang dibuat oleh Polri tak mirip dengan wajah kedua terduga pelaku.

Kemudian, terkait motif tersangka disebut berbeda dibandingkan hasil penelusuran Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF). Tersangka RB misalnya, menyebutkan bahwa dirinya tidak menyukai Novel yang disebutnya “pengkhianat”.

Hal ini berbeda dengan temuan TGPF yang menyebutkan bahwa kasus penyiraman pada Novel terjadi berhubungan dengan posisinya sebagai penyidik KPK dan kasus-kasus yang pernah ditanganinya.

Memang ada sejumlah kasus besar yang ditangani Novel, di antaranya kasus korupsi e-KTP, kasus korupsi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar, kasus korupsi mantan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung (MA) Nurhadi, kasus korupsi mantan Bupati Buol Amran Batalipu, dan kasus korupsi Wisma Atlet.

Haris Azhar menyebut motif “pengkhianat” yang disampaiakn RB justri menimbulkan kecurigaan karena biasa diutarakan kalau negara melakukan kejahatan terhadap warganya. Ia merujuk pada kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir, yang disebutnya punya nuansa yang sama.

Terlepas dari hal-hal tersebut, memang penangkapan terhadap para pelaku ini punya tujuan lain, terutama dalam konteks pembentukan opini publik. Selama beberapa waktu terakhir, kasus Novel ini seolah masuk dalam court of public opinion atau pengadilan opini publik.

Court of public opinion adalah penggunaan media massa dan pemberitaan untuk mempengaruhi jalannya sebuah kasus hukum. Jonathan M. Moses menyebutkan bahwa court of public opinion bisa menguntungkan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus hukum.

Selama 990 hari sejak Novel disiram air keras, pemberitaan media massa yang berseliweran memang secara tidak langsung melahirkan opini publik terkait arah kasus Novel. Hal ini memang membuat penegak hukum – dalam hal ini kepolisian – yang awalnya seolah “enggan” menangani kasus Novel, akhirnya dituntut untuk mengusut kasus tersebut.

Puncaknya adalah ketika Presiden Jokowi mewanti-wanti Polri agar kasus ini diselesaikan pada Desember 2019. Artinya, sorotan publik lewat media massa menjadi “pengadilan” dalam penyelesaian kasus ini.

Namun, perlu menjadi catatan bahwa jangan sampai penangkapan tersangka ini hanya berhenti pada “pemuasan” keadilan opini publik semata.

Kasus ini memang harus juga berkeadilan secara hukum dan disidang di pengadilan yang sesungguhnya, apalagi jika benar dugaan pertaliannya yang besar dengan kerja Novel mengungkap kasus-kasus korupsi besar yang melibatkan politisi dan elite di negeri ini.

View this post on Instagram

Di bawah pimpinan baru, KPK akan tunjuk juru bicara baru.⠀ ⠀ Simak artikel selengkapnya di https://pinterpolitik.com/⠀ ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #politikluarnegeri #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Dec 24, 2019 at 5:00am PST

Tak Mungkin Terang Benderang?

Sebagai filsuf dan pemikir ulung, Aristoteles pernah mengklasifikasikan “justice” atau keadilan dalam 5 golongan. Salah satunya adalah keadilan komutatif atau keadilan tanpa membeda-bedakan orang.

Keadilan jenis ini memang sudah ditunjukkan oleh kepolisian dengan menangkap terduga pelaku penyiraman air keras, sekalipun mereka adalah anggota polisi aktif.

Namun, konteks penyelesaian kasus Novel ini sepertinya masih akan berjalan panjang. Publik tentu ingat beberapa waktu lalu Novel justru dilaporkan ke kepolisian oleh politisi PDIP, Dewi Tanjung dengan tuduhan merekayasa kasus penyiraman air keras yang menimpanya.

Publik kala itu tentu bertanya-tanya, apa hubungannya PDIP dengan kasus ini?

Terlepas dari apa pun jawabannya, yang jelas hal ini menunjukkan nuansa politis di balik kasus. Bagaimanapun juga, kerja Novel sebagai penyidik KPK tentu bersinggungan dengan jabatan-jabatan publik yang ditempati orang-orang yang memenangkannya lewat proses politik.

Dengan demikian, nuansa politik akan terus terasa hingga akhir pengungkapan kasus ini.

Yang jelas, Novel telah kehilangan satu mata dan berharap mata Iustitia yang tertutup kain mampu memberikannya keadilan yang terang benderang.

Novel setidaknya telah memenangkan court of public opinion. Hal selanjutnya yang harus dikejar adalah memastikan efek kemenangan tersebut berlanjut ke meja hijau. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.