Andai jika orang yang suka bicara dengan tajam dan blak-blakan diminta untuk menjadi ketua KPK. Apa yang sebenarnya akan berubah, dan apa yang justru tidak bisa berubah sama sekali?

PinterPolitik.com

Lebih dari seabad lalu, ilmuwan politik Robert Michels mengajukan gagasan yang terkenal sebagai iron law of oligarchy. Menurutnya, setiap organisasi pada akhirnya mengembangkan kepentingan untuk mempertahankan dirinya sendiri. Bagaimana jika masalah pemberantasan korupsi bukan lagi kekurangan orang yang ingin berubah, melainkan institusi yang terlalu sibuk mempertahankan keseimbangannya sendiri?

Pertanyaan itu muncul secara tak terduga di sebuah studio podcast. Seorang presenter melempar pertanyaan iseng kepada mantan gubernur yang baru setahun keluar dari penjara: Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Andai jadi presiden, apa yang pertama kali dilakukan?

Suasananya santai, tetapi jawabannya tidak terdengar seperti jawaban orang yang sedang bercanda.

“Langsung ada pemutihan dosa-dosa lama. Supaya rezim ke rezim itu tidak terus menjadikan ini semacam ATM,” kata Ahok. Ia lalu menambahkan bahwa setiap pejabat yang ingin maju dalam pemilu harus membuktikan asal-usul hartanya secara terbalik. Sebagai presiden, ia juga akan menggunakan hak pengampunan bukan untuk menghapus jejak kejahatan, melainkan untuk membuka lembaran baru sambil tetap mencatat semuanya.

Itu terdengar seperti sebuah cetak biru pemberantasan korupsi yang utuh: memutus siklus balas dendam politik, membalik beban pembuktian kekayaan pejabat, dan mengubah korupsi dari persoalan penindakan menjadi persoalan transparansi. Yang menarik, tidak satu pun gagasan itu pernah menjadi agenda utama partai politik atau ketua KPK mana pun. Karena itu, pertanyaan yang muncul bukan lagi bagaimana jika Ahok menjadi presiden. Pertanyaannya justru lebih menarik: bagaimana jika kendaraan bagi gagasan-gagasan itu bukan Istana Negara, melainkan kursi Ketua KPK?

Lupakan Sejenak Ahok si PDIP, sekarang Ahok si Ketua KPK

Bayangkan Ahok menjabat Ketua KPK pada hari Senin pagi. Apa yang pertama ia lakukan? Berdasarkan rekam jejak hampir dua dekade, jawabannya mungkin bukan rapat koordinasi atau konferensi pers besar. Ia pernah berkata sangat jelas: “Pimpinan KPK bisa apa? Kolektif. Kalau jadi Gubernur saya bisa memecat orang langsung, dan saya jadi model. Saya mending jadi Gubernur atau Presiden untuk berantas korupsi.”

Ia tahu apa yang terjadi, tetapi andai tetap masuk ke dalam sistem itu, arah reformasinya relatif mudah ditebak. Pembuktian terbalik harta pejabat, yang sudah ia suarakan sejak menjadi anggota DPRD Bangka Belitung. E-budgeting yang lebih menyeluruh, agar setiap perubahan anggaran meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri. Pembatasan transaksi tunai dalam urusan pemerintahan, untuk menghilangkan ruang gelap tempat rente politik biasanya tumbuh.

Hal yang paling mungkin terjadi, ia akan marah marah didepan awak media ketika konfresi pers penentuan tersangka. Marah-marah adalah hal yang paling ikonik bagi Ahok ketika ia menjabat di Gubernur Jakarta

Tidak ada satu pun gagasan itu yang benar-benar baru. Persoalannya bukan kekurangan ide, melainkan kekurangan insentif politik untuk menjalankannya. Ilmuwan politik George Tsebelis menyebut bahwa semakin banyak aktor yang memiliki hak menghambat perubahan, semakin sulit sebuah reformasi dijalankan. Tantangan Ahok bukan merancang kebijakan antikorupsi karena resepnya sudah tersedia. Tantangannya adalah menghadapi para veto player yang selama ini hidup dari celah-celah yang ingin ia tutup.

Ibarat Ahok Pegang Pisau di Tangan yang Terikat

Masalah terbesar Ahok di KPK bukan koruptor yang akan dihadapi. Masalah terbesarnya adalah arsitektur lembaga tempat ia akan berdiri.

KPK pasca revisi UU 2019 adalah titik mula dari segala ambiguitas penegakan korupsi di Indonesia. Penyidik yang bekerja di dalam gedung itu tidak sepenuhnya tunduk pada pimpinan KPK. Mereka membawa loyalitas institusional dari Polri, Kejaksaan, bahkan BIN. Agus Rahardjo, Ketua KPK periode 2015-2019, mengakui hal ini secara terbuka dalam sebuah diskusi ICW pada Mei 2024. Artinya, bahkan sebelum satu kasus pun dibuka, terdapat loyalitas ganda yang beroperasi di dalam tembok KPK sendiri.

Ahok tidak bisa memecat penyidik seperti saat memecat kepala dinas di Balai Kota. Ia tidak bisa mengubah arah lembaga tanpa persetujuan kolektif pimpinan lainnya. Di saat yang sama, keberadaan Dewan Pengawas membuat ruang geraknya semakin terbatas ketika berhadapan dengan status quo.

Di sinilah paradoksnya. Seluruh mekanisme pengaman yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan justru bisa menjadi penghalang bagi pemimpin yang ingin menggunakan kekuasaan itu untuk melakukan perubahan. Jika logika Robert Michels berlaku di KPK, maka tantangan Ahok bukan hanya melawan koruptor. Tantangannya adalah menghadapi kemungkinan bahwa institusi yang dibangun untuk memberantas korupsi telah menjadi terlalu sibuk menjaga keseimbangannya sendiri.

Pada akhirnya, ahok seperti pegang pisau yang bertujuan untuk menusuk segala “deep state” dengan tangan yang terikat.

Kemungkinan Ahok Terjebak di “Sistem”

Pisau dipegang dengan tangan terikat seolah tidak cukup untuk menggambarkan situasi apabila Ahok jadi ketua KPK.

Jadi andaiannya bukan tentang apakah Ahok akan berhasil atau gagal di KPK. Andaian ini mengungkap sesuatu yang lebih mengganggu: bahwa persoalan pemberantasan korupsi mungkin tidak lagi terletak pada kurangnya orang yang ingin berubah, melainkan pada kemampuan institusi menerima perubahan itu sendiri.

Filsuf Jerman Friedrich Hegel pernah menulis bahwa manusia memang membuat sejarah, tetapi tidak dalam keadaan yang mereka pilih sendiri. Seorang pemimpin boleh datang dengan gagasan, keberanian, dan niat untuk melakukan reformasi, tetapi ia selalu berhadapan dengan struktur yang telah ada jauh sebelum dirinya tiba. Apabila di benturkan dengan Hegel, bisa jadi Ahok akan gagal di pembuatan “antitesa” dalam bentuk melawan status quo

Hal itu didukung oleh pemikiran Michel Foucault kemudian menunjukkan bahwa kekuasaan modern tidak selalu bekerja melalui larangan atau paksaan. Ia bekerja lebih halus, yaitu dengan membentuk perilaku dan menentukan batas-batas tindakan yang dianggap mungkin. Dalam banyak kasus, sistem tidak perlu menolak seorang reformis. Sistem hanya perlu membuat reformasi menjadi semakin sulit dilakukan. 

Hal itu mungkin seperti Ahok seperti pegang pisau di tangan yang terikat dengan pasir hisap di bawahnya.

Dari sudut pandang itu, persoalan Ahok bukan lagi soal karakter. Ia bukan sedang diuji oleh koruptor yang ingin ia lawan, melainkan oleh institusi yang ingin ia pimpin. Sebab pertanyaan paling menarik dalam politik sering kali bukan apakah seseorang cukup kuat untuk mengubah sistem, melainkan apakah sistem yang ada cukup lentur untuk menerima perubahan yang dibawanya.

Karena itu, pertanyaannya bukan apakah Ahok bisa mengubah KPK. Pertanyaannya adalah apakah KPK masih memungkinkan seseorang seperti Ahok tetap menjadi Ahok setelah ia masuk ke dalamnya. (A99)

Ahok dan Purbaya mewakili arketipe pejabat yang menabrak kenyamanan birokrasi dengan cara yang sangat berbeda, namun memiliki DNA yang sama: keberanian untuk tidak populer.

PinterPolitik.com

Di Chicago tahun 1930-an, seorang agen federal bernama Eliot Ness menghadapi dilema eksistensial. Kepolisian kota tempat ia bekerja telah dikuasai oleh Al Capone—raja kejahatan yang menyuap hampir seluruh institusi penegak hukum. Ness punya dua pilihan: berenang searah dengan arus korupsi yang mengalir deras, atau membentuk tim kecil yang dijuluki “The Untouchables”—orang-orang yang tak tersentuh rayuan maupun ancaman—untuk melawan sistemnya sendiri dari dalam.

Hampir seabad kemudian, di Indonesia, kita menyaksikan fenomena serupa. Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa adalah wajah kontemporer dari “The Untouchables” versi Indonesia. Mereka adalah pejabat yang memilih melawan arus—bukan karena ingin menjadi pahlawan, tetapi karena paham bahwa arus birokrasi Indonesia selama ini memang mengalir ke arah yang salah.

Metafora biologis “ikan salmon” menjadi sangat tepat untuk menggambarkan mereka. Salmon adalah satu-satunya spesies ikan yang bermigrasi melawan arus sungai yang deras demi mencapai hulu untuk bereproduksi. Perjalanan ini melelahkan, berbahaya, dan sering berakhir dengan kematian.

Namun, salmon melakukannya agar generasi berikutnya bisa hidup di air yang lebih jernih. Dalam konteks politik Indonesia, pertanyaannya adalah: apakah sistem kita siap membiarkan para “salmon” ini bertelur, atau justru akan menjaring mereka sebelum sempat memberikan warisan?

Ahok dan Purbaya: Dua Salmon di Lautan Birokrasi

Ahok dan Purbaya mewakili arketipe pejabat yang menabrak kenyamanan birokrasi dengan cara yang sangat berbeda, namun memiliki DNA yang sama: keberanian untuk tidak populer.

Ahok, dalam masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, adalah personifikasi konfrontasi langsung. Ia berteriak soal pemborosan anggaran di hadapan publik, menggusur pedagang kaki lima yang melanggar aturan, dan menolak mengikuti “tata krama politik” yang lazim namun sarat kepentingan oligarki. Bagi pendukungnya, Ahok adalah simbol transparansi dan efisiensi. Bagi lawan-lawannya, ia adalah ancaman terhadap tatanan yang sudah mapan—orang yang tidak bisa “diatur” dalam permainan politik transaksional.

Purbaya Yudhi Sadewa, sebagai Menteri Keuangan di era Prabowo, mengambil pendekatan yang lebih teknis namun tak kalah mengganggu. Kebijakan fiskalnya yang ketat, audit pajak yang agresif terhadap konglomerasi, dan penolakannya untuk memberikan celah bagi praktik-praktik “business as usual” di Kementerian Keuangan membuatnya menjadi figur yang sama kontroversialnya. Jika Ahok adalah salmon yang melompat di atas air sehingga semua orang melihat, Purbaya adalah salmon yang berenang di kedalaman—lebih senyap, namun sama kuatnya melawan arus.

Keduanya menghadapi resistensi luar biasa. Melawan arus dalam birokrasi Indonesia bukan sekadar soal keberanian intelektual, tetapi juga keberanian eksistensial. Pejabat “Salmon” harus siap mengorbankan popularitas, karier, bahkan keselamatan pribadi. Mereka berhadapan dengan oligarki yang mapan, birokrasi yang telah nyaman dengan korupsi, dan tekanan politik dari berbagai pihak yang merasa kepentingannya terganggu. Tidak ada insentif institusional untuk menjadi “salmon”—hanya pilihan moral yang berbasis pada keyakinan bahwa sistem harus diperbaiki, apapun risikonya.

Seperti yang dikatakan Harvey Dent dalam The Dark Knight: “You either die a hero, or you live long enough to see yourself become the villain.” Pejabat Salmon sering kali terlihat seperti villain bagi mereka yang selama ini nyaman dengan arus. Mereka bersedia menjadi subjek kebencian agar sistem bisa tetap tegak.

Filosofi Disensus dan Virtù Politik

Untuk memahami signifikansi “Pejabat Salmon” secara lebih mendalam, kita perlu membongkar landasan filosofis dari fenomena ini. Ada tiga kerangka teoretis yang sangat relevan.

Pertama, Philosophy of Dissensus dari Jacques Rancière. Filsuf politik Prancis ini berpendapat bahwa politik yang sejati bukan soal konsensus atau kesepakatan, melainkan dissensus—ketidaksepakatan produktif yang mengganggu tatanan mapan. Dalam pandangan Rancière, ada perbedaan mendasar antara “politics” (politik sejati) dan “police” (tatanan yang mengatur distribusi peran dan posisi dalam masyarakat).

“Pejabat Salmon” seperti Ahok dan Purbaya tidak datang untuk “harmonisasi” yang semu. Mereka datang untuk mengganggu police order yang mapan—aturan-aturan informal yang telah menjadi “lazim tapi salah” dalam birokrasi Indonesia. Secara filosofis, keberadaan mereka adalah bukti bahwa sistem sedang bekerja melalui konflik untuk mencapai kualitas yang lebih baik.

Disensus adalah motor kemajuan, bukan ancaman bagi demokrasi. Ketika Ahok meneriakkan data anggaran yang tidak masuk akal di hadapan publik, atau ketika Purbaya menolak memberikan konsesi fiskal kepada kelompok kepentingan tertentu, mereka sedang melakukan dissensus—menciptakan ruang bagi suara yang selama ini tidak terdengar dalam distribusi kekuasaan yang sudah baku.

Kedua, konsep Machiavellian Virtù. Dalam The Prince, Niccolò Machiavelli bicara soal virtù—yang bukan sekadar “virtue” dalam pengertian moral, tetapi kekuatan, keberanian, dan kemampuan seorang pemimpin untuk beradaptasi dan melakukan apa yang diperlukan demi negara, meskipun itu tidak populer. Ahok dan Purbaya mewujudkan virtù ini: mereka siap menjadi “si jahat” di mata status quo demi bonum commune (kebaikan umum) yang lebih besar.

Machiavelli paham bahwa pemimpin yang efektif seringkali harus mengambil keputusan yang tidak menyenangkan. Ia menulis: “A prince must not mind incurring the charge of cruelty for the purpose of keeping his subjects united and faithful.” Dalam konteks modern, ini bukan tentang kekejaman literal, tetapi tentang kesediaan untuk tidak disukai demi kepentingan jangka panjang.

Ketika Purbaya memilih kebijakan fiskal yang ketat di tengah tekanan untuk stimulus ekonomi populis, atau ketika Ahok menggusur permukiman ilegal di bantaran sungai meski menuai protes, mereka sedang mempraktikkan virtù Machiavellian—menempatkan kepentingan negara di atas popularitas pribadi.

Ketiga, Teori Antifragilitas dari Nassim Nicholas Taleb. Taleb membedakan tiga jenis sistem: yang fragile (rapuh dan rusak oleh guncangan), yang robust (tahan terhadap guncangan), dan yang antifragile (justru menjadi lebih kuat karena guncangan). Sistem birokrasi Indonesia seringkali bersifat fragile—rapuh karena telah lama tidak mengalami guncangan yang berarti, sehingga korupsi dan inefisiensi mengakar dalam.

Kehadiran “Pejabat Salmon” memberikan guncangan (stressor) yang diperlukan. Secara filosofis, mereka adalah agen Antifragilitas: dengan memaksa sistem untuk melawan arus, mereka sebenarnya sedang menguatkan otot-otot birokrasi agar tidak lembek dan korup. Seperti otot yang harus dilatih dengan beban berat untuk tumbuh, institusi publik membutuhkan tekanan dari dalam untuk bisa berkembang menjadi lebih baik.

Ketiga kerangka filosofis ini menunjukkan bahwa “Pejabat Salmon” bukan sekadar anomali atau individu eksentrik—mereka adalah bagian integral dari evolusi institusional yang sehat. Tanpa mereka, sistem akan stagnan dalam konsensus palsu yang sebenarnya adalah kapitulasi terhadap status quo.

Dari Volcker hingga Salmon Indonesia

Fenomena “Pejabat Salmon” bukan unik Indonesia. Sejarah mencatat beberapa figur serupa yang menjadi ikon perlawanan terhadap arus di negara mereka masing-masing.

Paul Volcker, Ketua Federal Reserve Amerika Serikat di era 1980-an, adalah contoh paling ikonik. Saat inflasi AS menggila mencapai dua digit, Volcker mengambil keputusan yang sangat “melawan arus”: menaikkan suku bunga acuan secara drastis hingga mencapai 20%. Kebijakan ini dibenci oleh hampir semua politisi dan rakyat karena menyebabkan resesi jangka pendek, meningkatkan pengangguran, dan membuat kredit menjadi sangat mahal. Namun Volcker tidak peduli pada popularitas. Ia hanya peduli pada tugasnya “membersihkan” ekonomi dari inflasi kronis.

Hasilnya? Ia berhasil membunuh inflasi dan meletakkan fondasi kemakmuran Amerika Serikat selama dua dekade berikutnya. Seperti Ahok yang berteriak soal anggaran atau Purbaya yang menolak konsesi fiskal, Volcker adalah salmon yang rela dibenci untuk memastikan generasi berikutnya hidup lebih baik. Dalam biografinya, Volcker menulis: “It’s in the nature of our job to be unpopular. We have to take away the punchbowl just when the party is getting good.”

Pelajaran dari Volcker—dan juga dari Eliot Ness yang kita singgung di awal—adalah bahwa kemajuan besar seringkali tidak lahir dari pelukan, tapi dari tabrakan. Selama ini kita menganggap pejabat yang baik adalah yang bisa “merangkul semua pihak” dan menciptakan konsensus. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya: sistem yang sakit membutuhkan obat pahit, bukan permen yang manis.

Kita butuh “Pejabat Salmon” bukan karena mereka sempurna—Ahok pun pernah melakukan kesalahan, Purbaya bisa saja keliru dalam beberapa keputusan. Kita butuh mereka karena hanya mereka yang mampu membuktikan bahwa arus birokrasi kita selama ini memang mengalir ke arah yang salah. Mereka adalah indikator bahwa masih ada harapan untuk reformasi dari dalam, bahwa sistem belum sepenuhnya mati.

Salmon biologis yang berhasil mencapai hulu akhirnya akan mati setelah bertelur, namun ia memastikan generasi berikutnya hidup di air yang lebih jernih. Ini adalah takdir tragis namun mulia dari setiap “Pejabat Salmon”: mereka tahu perlawanan akan melelahkan, popularitas akan hilang, dan karier mungkin berakhir prematur. Namun mereka menemukan makna hidup justru di dalam perlawanan tersebut—seperti Sisyphus yang bahagia dalam interpretasi Albert Camus, yang menemukan kebebasan dalam tindakan perlawanan itu sendiri, bukan dalam hasilnya.

Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan sebagai warga negara adalah: apakah sistem kita siap membiarkan para “Salmon” ini bertelur dan mewariskan warisan integritas, atau kita justru akan menjaring mereka sebelum sempat memberikan warisan? Jawabannya akan menentukan apakah Indonesia akan terus berenang di air keruh yang sama, atau akhirnya mencapai hulu yang lebih jernih. (S13)

Pak Jokowi be like.. 

#ahok #pertamina #korupsi #rizachalid #pdip #jokowi #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Apakah kalain setuju dengan Pak Ahok soal Chromebook?

#ahok #nadiem #mendikbud #pinterpolitik #korupsi

Sejumlah warganet berharap Ahok diberi lebih banyak kesempatan oleh PDIP. Pandangan kalian sendiri bagaimana?

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #ahok #basukitjahajapurnama #pdip #megawatisoekarnoputri

Pramono Anung diusulkan warganet jadi capres 2034. Akankah resep khas PDIP mengantarnya ke panggung nasional?

PinterPolitik.com

“Tata kelola kota menjadi lebih dari sekadar struktur, termasuk juga gerakan sosial dan partisipasi warga.” – Ronald K. Vogel, Handbook of Urban Politics & Policy (2024)

Cupin berjalan pagi di kawasan Senen dan terhenti melihat papan baru bertuliskan Halte Jaga Jakarta. Ia terkekeh kecil, “Dari gosong jadi kinclong, ini jelas lebih dari sekadar halte.”

Perubahan nama halte dari Senen Sentral menjadi Jaga Jakarta bukan hanya soal cat baru. Gubernur Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa simbol ini adalah pengingat agar kerusuhan yang pernah merusak kota tidak lagi terulang.

Warga sekitar menyambut langkah itu dengan penuh optimisme. Cupin menirukan komentar @ainunnajib di X yang menulis, “Mas Pram for President 2034.”

Setiap hari, ribuan penumpang Transjakarta kembali merasakan kenyamanan. Mereka percaya bahwa halte yang terawat adalah cermin penghormatan terhadap hak publik.

Pemerintah provinsi menyiapkan anggaran hampir Rp 20 miliar untuk memperbaiki halte, jembatan penyeberangan, dan lift. Dana itu dianggap investasi penting untuk memastikan mobilitas warga tetap aman dan nyaman.

Cupin bersiul pelan mendengar kabar target rampung sebelum akhir 2025. “Kalau lancar tanpa drama, berarti gubernurnya memang serius,” ujarnya.

Halte ini akhirnya menjadi simbol baru tentang tanggung jawab kolektif. Dari ruang kecil itu, lahir narasi besar tentang kepemimpinan kota.

Namun, apakah pembangunan halte cukup untuk memoles reputasi politik? Ataukah ini sekadar pintu masuk menuju strategi lebih besar yang telah lama jadi resep PDIP?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Resep “Turun-temurun” PDIP?

Cupin penasaran mengapa PDIP gemar menjadikan kota sebagai panggung politik. Ia menemukan jawabannya dalam kisah para kader yang sukses menapaki jalan dari pasar hingga istana.

Dalam buku Governing Urban Indonesia, Edward Aspinall dan Amalinda Savirani menjelaskan bagaimana Joko Widodo (Jokowi) membangun reputasi politiknya di Solo. Jokowi berfokus pada revitalisasi pasar, pelestarian kota tua, dan pengelolaan ruang publik ramah lingkungan.

Pendekatan itu menciptakan kepercayaan warga sekaligus citra kepemimpinan yang sederhana. Cupin menyebutnya “politik obrolan di pasar,” karena dari gestur kecil lahir legitimasi besar.

Tri Rismaharini (Risma) di Surabaya menonjol dengan obsesinya pada taman kota dan pengelolaan sampah. Ia membuktikan bahwa kota bisa menjadi laboratorium kepemimpinan berbasis keberlanjutan.

Cupin membayangkan Risma berlari mengejar warga yang buang sampah sembarangan. Baginya, ketegasan itu justru memperlihatkan keberanian politik dalam menjaga ruang publik.

Basuki Tjahaja Purnama, atau Ahok, tampil dengan gaya tegas yang penuh kontroversi. Ia membenahi transportasi, menata ruang publik, dan memberantas korupsi di ibu kota.

Meski sering dikecam, langkahnya menunjukkan efektivitas urban planning sebagai instrumen politik. Cupin berkomentar, “Politik Jakarta kayak sinetron, tapi sinetron yang penuh data dan peta kota.”

Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi menambahkan variasi lain. Ia menggabungkan pengembangan ekowisata dengan urbanisasi sehingga daerah kecil bisa tampil di peta nasional.

Cupin mengenang liburannya di Banyuwangi yang penuh festival budaya dan ruang publik bersih. Baginya, itu bukti bahwa urban planning bisa mengangkat popularitas seorang pemimpin.

Ronald K. Vogel dalam Handbook of Urban Politics and Policy menegaskan kota sebagai arena politik krusial. Urban governance menurutnya adalah tentang legitimasi, bukan sekadar aspal dan beton.

Cupin lalu menyamakan kepala daerah dengan chef yang meracik resep kepemimpinan. “Bahan utamanya warga, bumbunya kebijakan, hasilnya kepercayaan,” ujarnya sambil tersenyum.

Pola PDIP tampak jelas: kader dibina lewat panggung kota sebelum melesat ke tingkat nasional. Cupin menamainya “politik halte, pasar, dan taman,” sebuah resep sederhana tapi manjur.

Namun, apakah strategi ini bisa terus dipakai tanpa variasi baru? Apakah warga tidak akan bosan dengan menu politik yang sama dari dekade ke dekade?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Pramono “Memasak” ala PDIP?

Pramono kini menapaki jalan yang sama dengan para pendahulunya. Dari halte Senen, ia melangkah ke proyek besar lain: pemugaran kawasan Blok M.

Blok M yang ikonik akan diremajakan bukan hanya secara fisik. Pramono mengintegrasikan transportasi, pedagang kaki lima, dan ruang publik yang lebih ramah warga.

Cupin menyambut rencana itu dengan nostalgia. “Blok M gue dulu penuh musik indie dan nasi goreng, semoga sekarang tetap hidup tapi lebih tertib,” katanya.

Pemugaran ini mengikuti paradigma urban regeneration. Tujuannya bukan sekadar cat baru, melainkan meningkatkan kesejahteraan sosial di kawasan padat.

Selain Blok M, Pramono memperluas rute Transjakarta. Kebijakan ini diarahkan untuk menjangkau distrik-distrik yang kurang terlayani transportasi publik.

Cupin yang sering terjebak macet untuk ke Bogor-pun menyambut kabar itu dengan gembira. “Akhirnya bisa pulang tanpa harus jual ginjal buat beli bensin,” celetuknya.

Penguatan transportasi umum bukan hanya soal mobilitas. Ia juga terkait dengan pengurangan polusi dan efisiensi perkotaan.

Setiap rute baru menjadi simbol kepedulian terhadap warga kelas menengah ke bawah. Cupin menafsirkan langkah ini sebagai “politik mobilitas” yang menambah elektabilitas.

Jakarta sebagai ibu kota adalah panggung besar penuh sorotan. Setiap keputusan gubernur di sini akan menjadi bahan perbincangan nasional.

Cupin menyebutnya ujian pamungkas bagi kader PDIP. “Kalau sukses di Jakarta, jalan ke Pilpres tinggal tunggu waktu,” ucapnya.

Namun keraguan tetap menggantung. Apakah Pramono benar-benar akan menjadi bintang besar pada 2034, atau hanya cahaya singkat yang redup di panggung ibu kota? (A43)

Ahok dan Mahfud MD muncul lantang di tengah riuh demonstrasi Agustus 2025 dan menarik sorotan publik. Apakah ini bentuk kepedulian tulus atau sekadar ikut nebeng bandwagon politik?

PinterPolitik.com

“We live in never-ending fear of missing out because deep down we feel inadequate and insecure about who we really are” – Desi Anwar

Cupin masih ingat betul, akhir Agustus 2025 itu rasanya seperti nonton film layar lebar tanpa jeda. Jalan-jalan di Jakarta mendadak penuh spanduk, teriakan, dan ribuan wajah yang marah. Dari mahasiswa, buruh, sampai para ojek online, semua turun ke jalan menolak tunjangan DPR yang dianggap tak masuk akal di tengah beban ekonomi yang makin berat.

Ketika kabar driver ojek online bernama Affan Kurniawan meninggal setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob di kompleks DPR, suasana semakin panas. Bentrokan pecah, gas air mata bertebaran, dan suasana berubah menjadi riuh tak terkendali. Cupin yang awalnya hanya penasaran menonton live streaming demo, akhirnya ikut merasa tercekik oleh atmosfer penuh ketegangan itu.

Di tengah hiruk pikuk, muncullah dua suara yang tak asing bagi publik: Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, dan Mahfud MD. Ahok dengan lantang mengkritik DPR dan pemerintah yang dianggap tuli terhadap jeritan rakyat. Ia bahkan menyamakan mereka dengan pedagang pajak yang hanya tahu menagih, tanpa peduli apakah rakyat masih punya cukup untuk makan.

Mahfud MD memilih jalur berbeda, tetapi tak kalah tajam. Ia menyebut demonstrasi sebagai hak konstitusional yang semestinya disambut dengan humanis, bukan dengan peluru gas air mata. Baginya, akar masalah ada di kebijakan yang tidak pernah sungguh-sungguh mendengar suara rakyat.

Cupin sampai manggut-manggut di depan layar. Namun, Cupin juga bertanya-tanya dalam hati: apakah Ahok dan Mahfud benar-benar sedang membela rakyat? Ataukah mereka sekadar memanfaatkan momen panas untuk kembali jadi sorotan politik?

Pertanyaan itu bikin Cupin penasaran. Kalau fenomena ini bukan hal baru, lalu apa penjelasan ilmiahnya? Mengapa banyak tokoh politik suka sekali muncul di tengah isu panas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Mengikuti Tren?

Cupin mencoba mencari penjelasan lebih serius. Ia menemukan buku karya Diana C. Mutz berjudul Impersonal Influence: How Perceptions of Mass Collectives Affect Political Attitudes. Buku itu membahas sesuatu yang disebut jump on the bandwagon effect, alias kecenderungan orang mengikuti arus mayoritas.

Mutz menjelaskan bahwa banyak keputusan politik tidak sepenuhnya rasional atau ideologis. Sebagian besar orang cenderung ikut pada apa yang mereka anggap sebagai sikap mayoritas. Kalau media menyiarkan bahwa suatu kandidat populer atau sebuah aksi banyak didukung, individu lain jadi lebih mudah ikut mendukung, agar tidak merasa asing atau ketinggalan zaman.

Bagi Cupin, penjelasan ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Ternyata, bandwagon effect bukan cuma soal massa pemilih biasa. Elite politik pun bisa terjebak, merasa perlu menyesuaikan diri agar tetap terlihat relevan. Dengan begitu, mereka tidak kehilangan pijakan di tengah arus opini publik yang terus bergerak.

Mutz juga menekankan peran media dalam menguatkan efek ini. Media yang menonjolkan siapa yang sedang “menang” dalam survei atau mendapat simpati publik akan memperbesar dorongan orang lain untuk ikut serta. Bandwagon pada akhirnya jadi strategi politik: siapa yang bisa menempel pada arus mayoritas, dialah yang lebih cepat mendapat simpati tambahan.

Namun, Cupin tidak berhenti di situ. Ia menemukan bahwa Mutz juga melihat sisi gelapnya. Demokrasi bisa tereduksi hanya menjadi kontestasi popularitas, bukan perdebatan substantif. Kalau semua orang ikut arus tanpa berpikir, kualitas demokrasi bisa merosot.

Cupin termenung. Kalau begitu, apakah Ahok dan Mahfud benar-benar sedang ikut bandwagon demi relevansi politik? Atau mereka memang sedang menjaga demokrasi dengan berpihak pada suara rakyat? Bagaimana cara kita menilai niat mereka di tengah kompleksitas politik?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Nebeng untuk Apa?

Kembali ke dunia nyata, Cupin membaca lagi pernyataan Ahok dan Mahfud. Kedua tokoh ini tidak hanya bicara soal demo, tapi juga menyentuh isu-isu sensitif, seperti kasus Silfester Matutina yang vonis 1,5 tahunnya tak kunjung dieksekusi. Mahfud menjadikannya sebagai panggung moral, menegaskan dirinya masih peduli pada keadilan hukum.

Ahok dengan gayanya yang khas memilih menegur keras DPR dan pemerintah. Kata-katanya mengingatkan publik pada masa ketika ia memimpin Jakarta: blak-blakan, penuh kontroversi, tapi dianggap membumi. Cupin merasa seakan sedang menonton pengulangan peran lama Ahok di panggung baru.

Jika mengikuti kerangka Mutz, keduanya tampak seperti sedang menempel pada arus besar opini publik. Media ramai memberitakan demo, opini rakyat sedang panas, dan mereka hadir tepat di tengah pusaran itu. Bagi publik, kehadiran mereka bisa terasa melegakan, seolah ada tokoh besar yang sejalan dengan keresahan masyarakat.

Namun, Cupin juga menyadari ada strategi politik di baliknya. Bandwagon effect memungkinkan mereka memperkuat citra, menjaga eksistensi, dan menyiapkan panggung jika sewaktu-waktu mereka ingin kembali lebih aktif dalam kancah politik nasional. Dengan kata lain, nebeng isu bisa jadi sekaligus peduli dan sekaligus oportunis.

Akhirnya, Cupin menarik napas panjang. Dari perspektif Mutz, fenomena ini bukan soal hitam-putih. Politik memang selalu penuh ambiguitas: tokoh bisa peduli pada rakyat sekaligus menjaga kepentingan pribadi. Bandwagon effect hanya memperjelas bagaimana mekanisme itu bekerja di depan mata.

Bagi Cupin, pelajaran paling berharga adalah ini: demokrasi sejati tidak berhenti pada popularitas. Rakyat perlu terus kritis, menimbang niat dan dampak, bukan hanya terpikat sorotan kamera. Pada akhirnya, kekuatan demokrasi ditentukan bukan oleh siapa yang paling lantang di tengah massa, tetapi oleh siapa yang konsisten membela keadilan meski arus tak lagi mendukung. (A43)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Pasca spill memiliki catatan bobrok Pertamina dan dipanggil Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk bersaksi, “kesucian” Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok seolah diuji. Utamanya, terkait pertaruhan apakah dirinya justru seharusnya bertanggung jawab atas skandal dan kasus rasuah perusahaan plat merah tempat di mana dirinya menjadi Komisasis Utama dahulu.

PinterPolitik.com

Sukar dibayangkan jika Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok harus kembali ke hotel prodeo karena, kali ini, misalnya, harus bertanggung jawab atas jabatannya sebagai Komisaris Utama (Komut) Pertamina (25 November 2019-1 Februari 2024).

Kemarin (13/3), Ahok memenuhi panggilan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan diperiksa selama sembilan jam sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Subholding Pertamina, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018-2023.

Kasus rasuah tersebut menjadi seksi dan memang sedang gencar diusut Kejagung. Terlebih, setelah pada awal Maret lalu, Ahok sendiri spill di beberapa media seputar bobrok di Pertamina. Menariknya, turut mengklaim memiliki bukti rekaman dan notulensi rapat selama menjabat sebagai Komut.

Tampil seperti sosok hero yang siap menguak bobrok perusahaan milik negara, Ahok memantik simpati dari mereka yang menaruh harapan di pundaknya.

Akan tetapi, di sudut yang lain, spill Ahok malah menimbulkan interpretasi bahwa dirinya tengah mengalami kegelisahan politik dan memainkan kartu hero terlebih dahulu sebelum “diseret” ke pusaran terlebih dahulu dan kehilangan momentum spill.

Hal itu kemudian memantik pertanyaan sederhana, apakah Ahok benar-benar se-suci itu? Serta bagaimana daya tawar Ahok, terutama secara politik-hukum di tengah partainya saat ini, PDIP, bukan lagi partai penguasa dan berada di luar pemerintahan?

Politisi, Tak Selalu Suci?

Sejak pertama kali muncul sebagai politisi di panggung pemerintahan, Ahok telah menciptakan citra dirinya sebagai sosok yang tegas, berani, dan most of the time, kontroversial.

Citra ini, terutama setelah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sangat kental dengan narasi “suci” atau “bersih” dari praktik-praktik korupsi.

Namun, seiring berjalannya waktu, terutama setelah terungkapnya berbagai dinamika dan intrik yang melibatkan dirinya, semakin jelas bahwa citra bersih dan suci itu bukanlah hal yang sepenuhnya dapat dipertahankan.

Ahok mungkin tidak dapat disangkal sebagai salah satu politisi yang paling berani dalam melawan korupsi. Namun, dalam dunia politik, kejujuran dan integritas sering kali berada dalam posisi atau tekanan yang berat.

Dalam konteks ini, Ahok harus menghadapi kenyataan bahwa sistem politik Indonesia, termasuk yang relate dengan ekonomi-politiknya dan dengan segala dinamika serta kepentingan yang beragam, bukanlah tempat yang mudah bagi orang dengan moralitas yang “bersih” seperti yang sering ia klaim.

Ketika Ahok mengungkapkan spill seputar praktik bobrok yang terjadi di dalam Pertamina, dia memang menciptakan kesan sebagai pahlawan yang berani melawan sistem yang korup.

Kendati demikian, tindakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari konteks politik dan tujuan pribadi. Pengungkapan yang dilakukan Ahok di awal waktu bisa jadi merupakan bagian dari kalkulasi politik untuk memperkuat posisinya di tengah ketidakpastian politik yang ia hadapi pasca rezim pemerintahan yang selama ini mendukungnya tak lagi berkuasa.

Kembali ke pertanyaan besar mengenai “kesucian” Ahok, harus diingat bahwa dunia politik bukanlah panggung tempat para pahlawan bersinar murni tanpa cela. Politik selalu menyentuh berbagai persoalan kompromi, tawar-menawar, dan bahkan manipulasi.

Ahok, meskipun tampak teguh pada prinsip anti-korupsi, adalah bagian dari dunia yang penuh dengan dinamika dan ketegangan politik. Dalam konteks ini, kemungkinan akan cukup sulit untuk mengatakan bahwa Ahok adalah sosok yang sepenuhnya “suci.”

Konsep “kesucian” dalam dunia politik sering kali harus disandingkan dengan realitas pragmatis, yakni bahwa moralitas dalam politik bisa menjadi fleksibel, dan kepentingan pribadi atau partai sering kali mendominasi.

Menurut Max Weber, politisi sering kali berada dalam dilema etis yang besar, antara apa yang ia anggap sebagai “etika tanggung jawab” dan “etika prinsip.”

“Etika prinsip” dikatakan saat seseorang berpegang teguh pada nilai-nilai moral tertentu tanpa kompromi. Sementara itu, “etika tanggung jawab” mengharuskan politisi untuk menimbang akibat jangka panjang dari tindakannya.

Dalam hal ini, meskipun Ahok sering kali tampak berpegang pada prinsip-prinsip moral yang kuat, ia juga harus menghadapi kenyataan politik yang menuntut perhitungan pragmatis.

Ia bukan hanya seorang pahlawan moral, tetapi juga seorang politisi yang harus memainkan permainan politik dengan cermat. Terlebih, saat dirinya berada dalam posisi politis sebagai Komut Pertamina dan harus berinteraksi dengan banyak kepentingan lain yang saling berkelindan.

Lantas, bagaimana daya tawar Ahok sesungguhnya dalam dinamika kasus rasuah Pertamina?

Ahok Sangat Rentan?

Dalam interpretasi yang direct, pijakan dari pertanyaan sebelumnya tentu terkait dengan posisi yang mana dirinya dan parpol tempatnya bernaung kini tidak lagi berada dalam kekuasaan, memiliki pengaruh politik yang signifikan, atau malah terjerat dalam situasi yang mengurangi kemampuan mereka untuk “bernegosiasi” secara efektif dalam bingkai politik-hukum.

Terlebih, sejak kejatuhannya setelah kasus penistaan agama, simpati dan reputasi terhadap Ahok seolah terbelah, baik secara politik maupun sosial.

Daya tawar Ahok, dalam konteks politik Indonesia saat ini sekilas memang sangat lemah. Tak lain, salah satu faktor utama yang mengurangi daya tawarnya adalah positioning PDIP yang masih ambigu dan kerap memantik intrik dengan kebijakan pemerintah saat ini.

Refleksi atas dinamika ini kiranya selaras dengan postulat sosiolog seperti Michel Foucault. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan bukan hanya dimiliki oleh individu atau institusi tertentu, tetapi tersebar dalam berbagai hubungan sosial dan struktur kekuasaan yang lebih kompleks.

Dalam hal ini, Ahok mungkin saja memiliki akses ke informasi dan fakta-fakta tertentu yang dapat memperkuat posisinya, namun ia tidak lagi memiliki kekuasaan politik yang dapat mendukung klaim-klaim tersebut.

Di sisi lain, Ahok mungkin masih memiliki basis pendukung yang cukup kuat, terutama dari kalangan mereka yang memandangnya sebagai simbol anti-korupsi.

Tetapi, pada akhirnya, pengaruh Ahok di dunia politik akan bergantung pada seberapa efektif ia dapat mengelola hubungan kekuasaan dalam konteks yang lebih besar. Tanpa kekuatan struktural yang jelas, daya tawarnya untuk “memengaruhi” dinamika kasus sangat terbatas.

Bagaimanapun, di titik ini, Ahok agaknya bukanlah sosok yang dapat dianggap sepenuhnya “suci” dalam konteks politik. Sebagai seorang politisi, ia harus beroperasi dalam ranah pragmatis, dengan kompromi yang mungkin mengurangi integritas moralnya di mata publik atau yang belum terlihat oleh publik.

Selain itu, tanpa kekuatan politik yang mendukungnya, dan dengan partainya yang kini berada di luar pemerintahan, Ahok harus menghadapi kenyataan bahwa pengaruhnya dalam intrik dan dinamika politik-hukum sangat bergantung pada faktor eksternal yang kemungkinan besar sulit diprediksi.

Kendati demikian, penjelasan di atas merupakan interpretasi semata yang berlandaskan variabel spesifik di atas meja analisis. Realitanya, semua pihak akan menanti ketegasan penegakan skandal Pertamina dan Ahok harus benar-benar membuktikan klaimnya. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Mega korupsi Pertamina menguak dan mulai terarah ke Menteri BUMN, Erick Thohir, dan sang kakak, Garibaldi atau Boy Thohir. Utamanya, terkait jejaring kepentingan personal dan politik yang bisa saja akan menjadi pertimbangan Presiden Prabowo Subianto kelak atas sebuah keputusan. Benarkah demikian?

PinterPolitik.com

Nama dua bersaudara yakni Menteri BUMN, Erick Thohir dan Direktur Utama Adaro Energy Indonesia Garibaldi atau Boy Thohir mulai tersebut dalam isu serta kasus rasuah di PT Pertamina Patra Niaga.

Nama sang Menteri BUMN menggema saat eks Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama dalam safari medianya, menyebut Erick di balik penunjukkan orang-orang “mencurigakan” dalam pembuat keputusan perusahaan.

Berjalan paralel, terdapat laporan terbaru di beberapa media saat keduanya disebut dalam praduga jejaring kepentingan yang melibatkan nama Febri Prasetyadi Suparta alias Mr. James dan R. Harry Zunardi sebagai orang kepercayaan.

Impor PT Pertamina Patra Niaga yang merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero), perusahaan plat merah BUMN disebut dikendalikan oleh dua orang kepercayaan itu.

Saat kini kepercayaan terhadap perusahaan BUMN berada di titik nadir, bukan hanya Pertamina, namun juga BUMN Karya, signifikansi Erick dan secara tak langsung Boy, di permukaan tampak terancam.

Selain jejaring kepentingan pribadi, dugaan aliran dana fantastis pun muncul di tengah upaya pemerintah memperbaiki kinerja birokrasi plus melakukan efisiensi anggaran negara.

Lalu, apakah nantinya Erick dan Boy Thohir akan tersingkir dari jajaran elite politik-pemerintah?

Usaha Carmuk Erick?

Pemerintahan 2024-2029 adalah periode kedua Erick dipercaya sebagai Menteri BUMN. Sepanjang perjalanannya, konflik kepentingan yang juga dinilai menguntungkan Boy Thohir tak hanya kali ini saja mengemuka. Satu yang cukup tampak adalah saat Telkom menyuntik dana total Rp6,3 triliun ke GoTo via pembelian saham di mana Boy adalah Komisaris Utamanya.

Sepanjang perjalanannya pula, Erick, yang bukan orang partai politik tulen, mengelola keseimbangan politik dengan menunjuk sejumlah elite politik dalam jajaran direktur utama, komisaris, dan posisi strategis di berbagai perusahaan BUMN.

Yang terbaru, Erick menunjuk adik Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Maroef Sjamsoeddin, menjadi Direktur Utama MIND ID, BUMN holding industri pertambangan.

Sebelumnya, entitas kunci yang tampak berupaya dikelola Erick adalah militer, khususnya Kopassus, dengan penunjukkan anggota aktif, yakni Mayjen TNI Novi Helmy Prasetyta sebagai Direktur Utama Bulog.

Pun dengan penunjukkan kader partai pemenang Pilpres 2024 Gerindra, yakni Mochamad Iriawan atau Iwan Bule sebagai Komisaris Utama Pertamina. Belum termasuk penunjukkan lain yang saat ditelaah secara politik dan kepentingan, dinilai memiliki tujuan tertentu.

Akan tetapi, saat keterpurukan popularitas Erick kian tak terbendung, resep bagi-bagi jabatan semacam itu kiranya mungkin tak lagi ampuh untuk meredam keputusan untuk menyingkirkan dirinya dari blantika birokrasi pemerintahan. Mengapa demikian?

Ditentukan Prabowo & Jokowi?

Terdapat beberapa variabel yang membuat Erick, plus Boy Thohir suatu saat boleh jadi dipandang tak lagi signifikan dalam kalkulasi politik dan simbiosis kepentingan dengan kekuasaan.

Terlebih variabel-variabel yang eksis di meja interpretasi bertendensi politis. Pertama, Presiden Prabowo Subianto kemungkinan tak terlalu membutuhkan Erick dan masih memiliki orang-orang kepercayaan yang cukup pantas berada di posisi strategis seperti Menteri BUMN.

Dalam sebuah praduga juga sempat muncul beberapa penafsiran bahwa signifikansi Erick dalam politik-pemerintahan semakin tergerus.

Salah satunya adalah tidak dipercayanya Erick menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran padahal lima tahun sebelumnya sukses mengampu posisi yang sama. Hal ini dikatakan karena tak direstui oleh Joko Widodo (Jokowi) maupun Prabowo.

Hal itu juga dikatakan sebagai residu persaingan pencawapresan Pilpres 2024 saat nama Erick dan Gibran bersaing.

Persaingan itu kemudian secara alamiah memantik konstruksi psikologi secara politik bahwa sosok-sosok yang bersaing untuk menjadi cawapres Prabowo itu saling berperang narasi, baik yang berada di level “putih” maupun “abu-abu”. Terlepas dari siapa dalang sebenarnya di balik kampanye atau peperangan narasi itu.

Salah satu di antaranya yang justru mendiskreditkan kandidat cawapres yang akhirnya terpilih, yakni Gibran, hingga dampak politiknya dianggap terasa hingga saat ini.

Lalu, tupoksi Erick mengelola dana BUMN juga seakan dikebiri dengan keberadaan Danantara. Meski didapuk sebagai Ketua Dewan Pengawas Danantara, kini Erick tak bisa lagi leluasa menggunakan dana perusahaan BUMN.

Kini tinggal dua hal yang dapat menentukan takdir Erick, plus korelasinya dengan dugaan irisan kepentingan Boy Thohir. Pertama, tentu dari sisi hak prerogatif Presiden Prabowo terhadap Erick dengan berbagai variabel yang telah dijelaskan di atas, plus Jokowi, ditambah dengan variabel minor lain  yang mungkin tak terlihat di meja analisis.

Kedua, nasib itu akan ditentukan oleh sejauh mana dan sampai kapan bargain Erick-Boy akan dibutukan. Mengingat saat dilihat  secara politik, gerbong atau kolega Presiden Prabowo, baik di Partai Gerindra maupun parpol koalisi yang memiliki simbiosis lebih besar kemungkinan besar menginginkan posisi yang saat ini diampu Erick. (J61)

Ruhut Sitompul join the fight sindir Pak Hotman dukung pelet 

#ahok #hotmanparis #erickthohir #komisarispertamina #basukitjahajapurnama #pertamina #bumn #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik