Hmm, perlu ada rebranding baru lagi-kah?  

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Telah dua kali menyatakan enggan mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024, PKS kiranya sedang mempraktikkan strategi politik tertentu agar daya tawarnya meningkat. Namun di sisi lain, strategi itu juga bisa saja menjadi bumerang. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Setelah pada awal April lalu, Juru Bicara DPP PKS Ahmad Mabruri menyiratkan tak ingin “menurunkan derajat” Anies Baswedan dengan keengganan partai mengusungnya di Pilkada Jakarta 2024, kemarin, Presiden PKS Ahmad Syaikhu menegaskan hal serupa.

Sikap yang seolah menutup pintu rapat peluang kolaborasi ini tentu menarik karena PKS dan Anies seolah memiliki chemistry dan frekuensi yang sama, bahkan sejak Pilkada DKI Jakarta 2017.

Apalagi, saat berkaca pada Partai NasDem – rekan satu koalisi di Pilpres 2024 PKS – yang menyatakan masih terbuka untuk mengusung Anies di Jakarta, kendati memiliki kader potensial lain seperti Ahmad Sahroni.

Lalu, pertanyaan sederhananya adalah mengapa PKS mengambil sikap itu dan apakah sikap tersebut akan teguh dipertahankan?

PKS Terjebak Ilusi?

Satu kemungkinan yang terjadi adalah secara kolektif, PKS mengalami salah satu atau dua kondisi, yakni ilusi kendali (illusion of control) dan ilusi superioritas (illusory superiority).

Fenomena ilusi kendali merupakan bias yang terjadi ketika individu atau bahkan kumpulan individu dalam kelompok meyakini diri mereka memiliki kendali atas situasi yang berada di luar jangkauan pengaruhnya.

Serupa tapi tak sama, ilusi superioritas adalah kecenderungan untuk merasa lebih baik atau lebih kompeten daripada yang sebenarnya.

Hal itu agaknya dapat ditarik dari postulat di balik sikap PKS yang dikemukakan Ahmad Syaikhu. Dirinya menyatakan PKS adalah pemenang legislatif Jakarta 2024 dan menganggap selayaknya kader mereka pula yang memimpin mantan Ibu Kota Negara.

Memang, kemenangan PKS di legislatif Jakarta edisi 2024 bisa dikatakan cukup fantastis. Hanya berada di peringkat ketiga pada 2019, PKS menyalip Partai Gerindra dan PDIP sekaligus untuk menguasai jumlah kursi di Kebon Sirih.

Sayangnya, kader PKS yang muncul di internal sebagai kandidat Gubernur Jakarta adalah pendahulu Syaikhu, yakni Sohibul Iman.

Kendati merupakan politisi kawakan PKS yang dihormati, menyiapkan nama Sohibul Iman untuk bertarung di Jakarta kiranya cukup irasional dalam formula matematika politik apapun. Baik dari segi popularitas, tingkat kesukaan, maupun elektabilitas.

Di titik inilah ilusi kendali maupun ilusi superioritas bukan tidak mungkin dialami PKS. Karena bagaimanapun Jakarta adalah medan laga yang sangat berat, setidaknya sejak Joko Widodo (Jokowi) turun gelanggang di edisi 2012 silam.

Kendati demikian, kecil kemungkinan PKS tidak menyadari hal tersebut. Sesuatu yang turut menegasikan sebagian dari hipotesa ilusi kendali dan superioritas.

Lalu, apa yang sebenarnya ingin dituju PKS dari keengganan mengusung Anies di Jakarta?

Incar Kursi Cawagub?

Sekali lagi, dalam proses politik yang tengah memanas dan situasi serta keputusan masing-masing aktor yang dibuat dalam “ruang-ruang tertutup” atau yang beken dengan istilah smoke filled room, PKS bisa saja di panggung depan sengaja menampilkan keengganan mengusung Anies, atau kandidat lainnya sebagai DKI-1.

Motifnya utamanya tak lain adalah demi daya tawar politik tertinggi. Saat terus menyebut sebagai penguasa legislatif Jakarta dan memiliki kader yang mereka anggap mumpuni untuk memimpin Jakarta, tentu ada pesan yang ingin disampaikan PKS kepada para aktor politik lain.

Dengan presumsi bahwa mengusung Sohibul Iman, atau kader lain seperti Mardani Ali Sera, kurang logis secara matematika politik, PKS bisa saja telah menyiapkan skenario sesungguhnya di belakang panggung.

Opsi menguasai eksekutif dan legislatif Jakarta sekaligus masih bisa didapat PKS dengan menempatkan kadernya sebagai calon wakil gubernur. Tentu untuk mendampingi nama lain yang lebih berpeluang seperti Ridwan Kamil, Ahmad Sahroni, maupun Anies Baswedan pada akhirnya.

Memperkuat impresi daya tawar politik agaknya memang penting bagi PKS. Isu mengenai intrik saat “jatah” wakil gubernur DKI Jakarta yang dilepaskan Sandiaga Uno karena mengikuti Pilpres 2019 boleh jadi menjadi variabel saling terkait.

Kala itu, PKS seolah ditikung oleh Partai Gerindra yang menempatkan Ahmad Riza Patria sebagai DKI-2. Mengacu pada sejumlah faktor, kekalahan daya tawar politik dinilai menjadi kelemahan PKS hingga dengan mudah menerima ditikung oleh Partai Gerindra.

Well, penjabaran di atas merupakan interpretasi berdasarkan beberapa variabel yang telah eksis dan saling terkait. Namun, akan tetap menarik untuk menanti sikap sesungguhnya PKS di Pilkada Jakarta 2024, termasuk korelasinya dengan Anies Baswedan andai benar-benar maju sebagai petahana. (J61)

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terus terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih, di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

PinterPolitik.com

Kepiawaian manuver politik PKB di bawah komando Muhaimin Iskandar (Cak Imin) serta militansi kader serta simpatisan PKS beserta konsistensi ideologis mereka, agaknya akan membuat kedua partai itu menjadi dua kutub bagi pemilih Islam ke depan. Dalam hal ini, menyingkirkan semua parpol Islam pesaing.

Ya, di Pemilihan Legislatif (Pileg) nasional 2024, PKB mendulang prestasi dengan torehan lebih dari 16 juta suara atau 68 kursi parlemen. Padahal di 2019, mereka hanya meraih sekitar 13,5 juta suara dengan 58 kursi di DPR.

Sementara itu, PKS sukses bertengger sebagai parpol berhaluan Islam terkuat kedua dengan meraih 12.781.353 suara atau 53 kursi. Torehan itu meningkat dibanding edisi 2019 di mana PKS mendapat 11.493.663 suara atau 50 kursi parlemen.

Dengan karakteristik PAN yang seakan telah beralih dari haluan dan karakteristik Islam (korelasi dengan Muhammadiyah) ke nasionalis, PKB dan PKS sukses menjadi representasi pemilih Islam dari dua kutub yang berbeda, moderat dan konservatif.

Dapat dikatakan, baik partai besutan Cak Imin maupun Ahmad Syaikhu, sama-sama lolos “seleksi alam” parpol Islam di ajang Pemilu 2024.

Parpol berhaluan Islam lainnya, seperti PPP, Partai Ummat, dan PBB tampak menjadi penggembira karena gagal mendapatkan satu pun kursi di DPR periode 2024-2029. Takdir PPP menjadi yang paling tragis karena untuk pertama kalinya gagal ke parlemen setelah 50 tahun lebih eksis.

Lalu pertanyaannya, mengapa partai Islam menghadapi “seleksi alam” cukup signifikan di 2024? Serta, bagaimana masa depan PKB dan PKS dalam percaturan politik Indonesia ke depan?

“Hukum Alam” Untungkan PKS-PKB?

Secara kasat mata, tersingkirnya beberapa parpol berhaluan Islam di Pemilu 2024 dan hanya menyisakan PKB serta PKS dapat dipetakan, plus memang telah diprediksi sebelumnya. Setidaknya, hal itu dapat dijelaskan berdasarkan empat alasan.

Pertama, kendati mayoritas penduduk beragama Islam, tren kekinian menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia lebih tertarik pada lingkaran permainan dan gagasan partai nasionalis dan sekularis besar dalam konteks politik.

Fenomena itu ditambah dengan karakteristik party-id di Indonesia yang begitu lemah, yakni kondisi kedekatan atau interelasi pemilih dengan parpol tertentu, khususnya yang merepresentasikan Islam.

Kedua, kegagalan kaderisasi dan rekrutmen, ditambah inkonsistensi dan kebingungan ideologis dialami oleh sebagian besar parpol berhaluan Islam.

Bahkan, PKS pun dikatakan pernah mengalami hal itu, khususnya terkait dilema ideologi, sebagaimana yang disiratkan Sunny Tanuwidjaja dalam sebuah publikasi berjudul PKS post-Reformasi Indonesia. Sunny mengatakan PKS sempat tampak berusaha mempenetrasi batasan yang selama ini berlaku bagi parpol Islam, yakni sedikit masuk ke spektrum moderat-nasionalis.

Ketiga, keterbatasan logistik penggerak mesin partai di seluruh wilayah menjadi faktor determinan tak terpisahkan dari tersingkirnya parpol seperti PPP, Partai Ummat, dan PBB.

Keempat, konflik internal dan pilihan dilematis dalam berkoalisi jelang dan di Pemilu 2024 menjadi faktor lain, terutama yang spesifik tampak dialami oleh PPP.

Faktor-faktor itu lah yang tampak menjadi latar belakang terjadinya “seleksi alam”, yang mana dalam hal  ini dapat dijelaskan melalui Duverger’s law atau hukum Duverger.

Kendati menjadi refleksi sistem politik negara Barat secara umum, Duverger’s law yang berakar dari gagasan ilmuwan politik Prancis, Maurice Duverger, kiranya menyiratkan derajat kesamaan yang serupa dengan case nasib parpol-parpol Islam di Indonesia.

Duverger menyatakan bahwa ada dua mekanisme dalam sistem politik yang menyebabkan pemungutan suara dalam ceruk spesifik akan bermuara lebih sedikit partai yang lebih dominan dan mengerucut pada dua entitas saja.

Pertama, partai-partai – dalam hal ini parpol Islam – yang “lebih kecil” tidak diberi atau memiliki cukup insentif untuk mengembangkan diri karena mereka mengalami kesulitan besar dalam memenangkan kursi atau keterwakilan. Hal ini berkorelasi dengan empat alasan yang telah dijelaskan sebelumnya.

Kedua, para pemilih enggan memilih partai ”lebih kecil” – sekali lagi dalam konteks parpol Islam – yang sebenarnya cukup representatif. Dalam sebagian besar kasus, mereka tidak ingin menyia-nyiakan  suara untuk partai yang tidak mungkin memenangkan kontestasi di sistem dengan skala yang lebih besar. Dalam konteks ini, sistem multipartai dan multiideologi.

Oleh karena itu, pemilih cenderung menyalurkan suara ke salah satu dari dua partai besar (berhaluan Islam) yang lebih berpeluang, memenangkan pemilu (setidaknya lolos ambang batas parlemen), dan menyalurkan aspirasi mereka.

Hakikatnya, individu akan lebih mudah menentukan pilihan saat mengerucutkan pilihan kepada dua hal. Baik yang dilakukan melalui metode eliminasi maupun personal representation dan proximity.

Di titik ini, Duverger’s law kemudian tampak relevan dengan “seleksi alam” yang pada Pemilu 2024 memunculkan PKB dan PKS sebagai parpol yang merupakan representasi dan pilihan ceruk suara Islam.

Lantas, dengan karakteristik berbeda sebagai sesama parpol Islam, bagaimana masa depan PKB dan PKS di blantika politik tanah air ke depannya?

Mustahil Jadi Penguasa?

Torehan apik nan kompak PKB dan PKS agaknya memang berlatarbelakang dan didukung oleh kekuatan spesifik masing-masing serta dinamika politik kontemporer yang terjadi.

Bagi PKB, kesuksesan di Pemilu 2024 tak dapat dilepaskan dari kepemimpinan Cak Imin, plus pencawapresannya mendampingi Anies Baswedan.

Cak Imin dinilai berhasil mempertahankan dan mempertajam dukungan akar rumput Nahdlatul Ulama (NU), serta mereka yang dikategorikan NU struktural maupun kultural. Menariknya, PKB berhasil meraih prestasi itu di tengah intrik Cak Imin dengan elite-elite NU dan Yenny Wahid mengenai arah politik Nahdliyin.

Sekali lagi, walaupun gagal, ekspektasi pemilih NU kiranya telah direngkuh Cak Imin sejak dirinya mendapat kesempatan sebagai kandidat RI-2.

Kontrak sosial-politik Cak Imin dengan NU pun kiranya turut menjadi faktor. Greg Fealy dalam analisisnya yang berjudul Nahdlatul Ulama and the politics trap menyebut menjelang Pemilu 2014, Cak Imin khawatir PKB tak mampu memenuhi ambang batas parlemen 3,5 persen.

Dia kemudian merancang salah satu strategi cukup brilian untuk mengamankan dukungan NU, yakni “mengikat” ormas Islam terbesar di Indonesia itu dengan penyaluran dana dan aset.

Seluruh kader PKB yang duduk di DPR maupun DPRD diinstruksikan untuk memberikan dana rutin kepada NU untuk keperluan administrasi. Selain itu, posisi para kader di legislatif juga disebut-sebut diutilisasi untuk merengkuh dana bagi program sosial dan keagamaan NU.

Bahkan, Cak Imin juga menjamin jika PKB bubar atau dibubarkan, maka semua asetnya akan dilimpahkan ke NU.

Lalu, bergeser ke sudut lain, yakni PKS. Pada ajang Pemilu 2024, strategi PKS yang telah disusun dan dijalankan sebelumnya tampak cukup berhasil.

Impresi konsistensi PKS di DPR sebagai penyeimbang pemerintah kiranya mempertebal ekspektasi serta militansi kader dan simpatisan selama proses politik 2024.

Tak hanya di level legislatif nasional, PKS pun tampak unggul sebagai representasi pemilih Islam dalam pertarungan DPRD.

Kemenangan di Jakarta menjadi sampel bahwa PKS cukup diminati pemilih Islam perkotaan yang bukan basis NU. Hal ini kiranya juga didukung oleh tren “pemilih hijrah” yang menjadikan PKS sebagai pilihan politik mereka.

PKS pun tampak apik dalam hal rekrutmen kader, bahkan sejak 2020 silam. Tokoh daerah yang potensial dan relevan dengan nilai-nilai PKS turut berkontribusi bagi torehan suara PKS, salah satunya adalah Gamal Albinsaid di Jawa Timur yang sukses melenggang ke DPR di debut politiknya.

Akhirnya, Pemilu 2024 tampak membentuk pola dan takdir partai berhaluan Islam di Indonesia ke depan. PKB dan PKS kemungkinan besar akan menjadi dua representasi ceruk suara Islam dengan karakteristik masing-masing yang berhasil lolos “seleksi alam” dan akan terus bertahan mewarnai perpolitikan tanah air.

Kini, tantangan besar bagi keduanya adalah keluar dari middle party trap atau jebakan partai tengah yang selama ini menggelayuti parpol berhaluan Islam. Menarik untuk ditunggu kiprah dan langkah politik PKB dan PKS berikutnya. (J61)

Sebanyak 32 dari 45 anggota dewan pakar PKS yang dilantik pada 17 Oktober kemarin merupakan purnawirawan TNI-Polri berpangkat melati tiga hingga bintang tiga.

Terdapat mantan Danjen Kopassus Mayjen TNI (Purn.) Soenarko yang menjadi salah satu dari 32 eks abdi negara itu. Mereka ditugaskan memenangkan hati masyarakat untuk PKS serta pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Presiden PKS Ahmad Syaikhu menduga acara senam bersama harus pindah secara mendadak gegara adanya keikutsertaan bacapres Anies Baswedan.

Namun, Plt Wali Kota Bekasi Tri Adhianto mengatakan Stadion Patriot Candrabhaga akan dipakai untuk pertandingan sepakbola nasional pekan kelima Liga 1 BRI mempertemukan antara tuan rumah Bhayangkara Presisi dengan PSM Makassar Sabtu (29/7) malam.

Partai Demokrat membantah apabila disebut memaksakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres Anies Baswedan. Demokrat menegaskan bahwa mereka menyerahkan sembilan nama untuk menjadi pertimbangan cawapres Anies.

Dukungan PKS atas pencapresan Anies Baswedan disimbolkan dengan penyematan peci hitam oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Peci sendiri memiliki filosofi tersendiri di Indonesia. Bukan hanya simbol keagamaan, Presiden ke-1 RI Soekarno selalu mengenakannya sebagai simbol rakyat kecil dan perlawanan terhadap penjajah. Peci juga dipakai oleh banyak tokoh pergerakan nasional seperti HOS Cokroaminoto, Agus Salim, hingga M. Natsir. Kini, peci hitam menjadi simbol kebangsaan yang kerap dipakai pejabat negara.

PinterPolitik.com

“All lined up in a wedding group. Here we are for a photograph” – Tommy Steele, “Flash, Bang, Wallop” (1993)

Apakah kalian masih ingat dengan istilah “diplomasi nasi goreng”? Istilah ini muncul saat Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengundang Ketum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk makan nasi goreng masakannya.

Menarik nggak tuh? Kenapa akhirnya bisa disebut sebagai “diplomasi nasi goreng”? Apa gara-gara pertemuan dan tawar-menawar (bargaining) politik antara Bu Mega dan Pak Prabowo pada tahun 2019 terpusat pada nasi goreng sebagai hidangan utamanya?

Bisa jadi begitu sih. Soalnya, penamaan istilah diplomasi semacam ini nggak hanya sekali ini aja terjadi. Diplomasi yang terjadi saat Amerika Serikat (AS) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) melakukan normalisasi hubungan pada tahun 1970-an, misalnya, dijalankan dengan kegiatan olahraga tenis meja (ping-pong) – sampai-sampai disebut sebagai diplomasi ping-pong. 

Nah, kali ini, kita bisa punya istilah diplomasi yang baru nih untuk politik domestik Indonesia. Namanya bisa disebut sebagai “diplomasi kondangan”.

Lho, kenapa namanya “diplomasi kondangan”? Simple aja sih. Akhir-akhir ini, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghadiri sejumlah acara pernikahan anak-anak dari para elite politik.

Bulan lalu, misalnya, Anies menghadiri acara pernikahan anak dari politikus Partai NasDem. Terakhir, pada 16 Oktober 2022 lalu, Anies menghadiri acara pernikahan putri dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Hmm, terus kenapa harus disebut sebagai diplomasi? Nah, di sini nih yang menarik. Soalnya, dalam kondangan-kondangan tersebut, Pak Anies selalu bertemu dan duduk bersama dengan sejumlah elite politik yang disebut-sebut bakal jadi koalisi pengusungnya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Siapa aja tuh kalau boleh tahu? Nah, ada beberapa nama besar yang ditemui Anies, yakni Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) beserta dua putranya Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Wakil Ketum (Waketum) Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas),  Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Ketum NasDem Surya Paloh, dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu. 

Wah, mungkin inilah yang dinamakan diplomasi kondangan yang jadi andalan Pak Anies. Tampaknya, kondangan jadi tempat yang pas buat Pak Anies dan kawan-kawan untuk membahas kesempatan-kesempatan koalisi.

Mengacu pada penjelasan Naghmeh Nasiritousi dan Björn-Ola Linnér dalam tulisan mereka yang berjudul Open or Close Meetings?, arena informal semacam kondangan ini kerap digunakan untuk mefasilitasi diskusi dan tawar-menawar yang lebih mendalam.

Hmm, tapi nih, mungkin nggak ya kalau Pak Anies sekarang malah semacam nyari “panggung” – semacam musisi atau band yang biasanya nge–job – di kondangan-kondangan orang. Kan, usai menjabat, Pak Anies sekarang udah nggak punya “panggung” lagi tuh. Hehe. (A43)

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lagi-lagi bertemu dengan tokoh-tokoh politik – seperti Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK), Presiden PKS Ahmad Syaikhu, dan Ketum Partai NasDem Surya Paloh – di acara pernikahan.

Setelah sebelumnya bertemu pada September 2022 lalu di sebuah acara pernikahan anak dari politikus NasDem, kini giliran acara pernikahan putri dari Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri yang dijadikan tempat “pertemuan” oleh Anies dan kawan-kawan.

Jika acara kondangan kerap jadi tempat bertemu dengan teman-teman lama, tampaknya hal yang sama juga berlaku untuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Bagaimana tidak? Anies akhirnya bertemu dengan sejumlah politisi senior dan pimpinan partai di sebuah kondangan, yakni Jusuf Kalla (JK), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Surya Paloh, dan Ahmad Syaikhu.

Ada yang menduga bahwa pertemuan ini menjadi kesempatan untuk pembicaraan politik koalisi menuju pemilihan presiden (Pilpres) 2024. Anies sendiri pun mengaku hanya ngobrol-ngobrol soal resepsi pernikahan yang kemudian mengalir ke mana-mana (ngalor ngidul).