PinterPolitik.com

Perang daya tawar antara Partai Demokrat-Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan PKS-Ahmad Heryawan (Aher) sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan bisa saja berakhir antiklimaks. Terlebih nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa bisa menjadi kuda hitam setelah pensiun tak lama lagi.

Ya, perseteruan tak kasat mata antara Partai Demokrat dan PKS masih terus terasa meskipun seolah tidak terlalu ditajamkan oleh masing-masing elitenya. Itu misalnya terlihat dari perkara munculnya spanduk Anies-Aher di Tangerang Selatan dan Bandung yang langsung dikomentari Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Renanda Bachtar.

Menurutnya, dukungan dan aspirasi juga terus mengalir untuk duet Anies-AHY. Dia mengatakan relawan duet Anies dan sang Ketua Umum (Ketum) partai bintang mersi telah bermunculan dan mendeklarasikan diri.

Tidak hanya di Jakarta dan kota-kota besar, Renanda menyebut dukungan itu juga telah datang dari luar Pulau Jawa seperti Pontianak, Kalimantan Barat dan Ambon, Maluku.

Kendati demikian, seperti presumsi yang telah disebutkan di atas, Renanda tampak tak terlalu mempertajam aroma persaingan politik yang ada di embrio poros koalisi Partai NasDem-Partai Demokrat-PKS yang diberi tajuk “Koalisi Perubahan” itu.

Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa kemunculan dukungan, baik terhadap Aher maupun AHY sebagai cawapres Anies merupakan tanda banyak masyarakat yang punya harapan besar ke koalisi.

Selain itu, inisiatif dan gelombang dukungan juga disebut menjadi indikator pendorong agar Koalisi Perubahan memang semestinya diaktualisasikan menyongsong kontestasi elektoral 2024.

Namun, ambisi Partai Demokrat dan PKS agaknya akan kandas untuk mengusung cawapres jagoannya, apalagi saat sosok Jenderal Andika telah purna tugas dari dinas kemiliteran.

Ya, setelah memasuki masa pensiun pada tanggal 21 Desember 2022, Jenderal Andika secara resmi berhak menentukan peran politiknya secara aktif. Nama mantan Komandan Paspampres itu bahkan ada di tiga besar nama calon presiden (capes) yang akan diusung dan muncul di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem pada medio Juni lalu.

Akhir cerita pencarian pendamping Anies pun bisa saja akan membuat harapan Partai Demokrat-AHY dan PKS-Aher pupus. Namun, benarkah demikian?

Andika Lebih Pantas?

Saat membicarakan komposisi cawapres, aspek komplementer yang menjadi penyempurna sang capres kiranya akan menjadi prioritas logika koalisi partai politik (parpol). Duet sipil-militer, nasionalis-agamis, hingga birokrat-teknokrat dan sebaliknya tampaknya kerap menjadi paket menarik di hadapan pemilih.

Lebih spesifik lagi dan berkorelasi dengan ketidakpastian global saat ini, menyoroti peran sosok berlatar belakang militer sebagai pendamping Anies sebagai calon pemimpin negara boleh jadi lebih ideal untuk dibawa ke meja analisis.

Eric Chewning, David Chinn, Elizabeth Young McNally, dan Scott Rutherford dalam publikasi yang diterbitkan di McKinsey berjudul Lessons from the military for COVID-time leadership menyebutkan pemimpin militer lebih terampil dalam menangani berbagai krisis, mulai dari perang hingga mengorganisir situasi tanggap darurat.

Meski tak selalu demikian, orang berlatar belakang militer dianggap menjadi kebutuhan negara untuk memimpin rakyatnya bertahan dan keluar dari berbagai terpaan dampak krisis dunia. Mulai dari dampak multiaspek pandemi global, ekses perang terbuka negara di Eropa (Rusia-Ukraina), hingga bayang-bayang resesi ekonomi.

Di titik ini, AHY seolah berada di atas angin dibanding Aher karena dia adalah mantan prajurit.

Namun, AHY kiranya tak boleh terlalu percaya diri berlebihan karena mungkin saja Anies sedang menanti sosok dengan pengalaman militer lain untuk mendampinginya, yang tak lain adalah Jenderal Andika.

Itu dikarenakan, Anies tentu akan melakukan perhitungan komprehensif mulai dari restu politik parpol-parpol koalisi, potensi kontribusi dan sentimen suara pemilih terhadap sang cawapres, hingga modal yang dimiliki si calon RI-2.

Jika memposisikan diri sebagai Anies yang telah diberi Accedere (Acc.) oleh Partai NasDem untuk menentukan cawapresnya, perhitungan “modal” yang dimiliki oleh Jenderal Andika dan AHY kiranya akan dikedepankan.

Intelektual Eropa yang juga sosiolog asal Prancis Pierre Bourdieu mendeskripsikan modal sebagai sekumpulan sumber kekuatan dan kekuasaan yang benar-benar dapat diutilisasi.

Artinya, istilah “modal” digunakan Bourdieu untuk memetakan hubungan-hubungan kekuatan dan kekuasaan dalam masyarakat, termasuk dalam politik.

Terdapat beberapa jenis modal yang disebutkan Bourdieu dalam bukunya yang berjudul The Forms of Capital, salah satunya adalah modal sosial, yang mungkin juga dijadikan indikator oleh Anies sebelum memilih Andika ataupun AHY.

Dalam pemikiran Bourdieu, modal sosial adalah properti individual yang bersumber dari status sosial seseorang. Modal sosial kemudian dapat dimanfaatkan untuk memperoleh kekuasaan atas sekumpulan orang atau individu yang menguasai sumber daya.

Jika dikomparasikan, modal sosial antara Andika dan AHY agaknya dapat dibandingkan berdasarkan impresi kinerja keduanya saat menjabat di militer.

Dalam hal ini, secara kasat mata hasil akhir komparasi agaknya dapat dengan mudah dilihat saat mengacu pada pencapaian dan prestasi hingga pangkat terakhir masing-masing.

Selain persoalan usia, AHY yang tampak “terpaksa” pensiun dini dengan pangkat Mayor boleh jadi memang telah tertinggal dari Jenderal Andika sejak awal.

Ditambah, pencapaian profesional Jenderal Andika di bidang keprajuritan lagi-lagi menjadi tolok ukur yang mustahil dilampaui AHY.

Pengalaman komplit Jenderal Andika di aspek tempur, intelijen, teritorial, doktrin dan pendidikan, hingga memimpin pasukan tiga divisi saat menjabat Pangkostrad, naik sebagai KSAD hingga Panglima TNI membuat portofolio militer AHY seolah tak berarti.

Terlebih, AHY langsung terjun ke dunia politik saat pensiun dini. Sebuah realitas yang membuat setiap manuvernya hampir pasti memantik tanggapan kontra, saat Partai Demokrat yang dipimpinnya kerap mengkritik pemerintah di tengah koalisi parpol pemerintah yang begitu besar dan kuat.

Atas rekam jejak tersebut, impresi pemilih kelak boleh jadi akan lebih positif menaungi Jenderal Andika dibandingkan AHY.

Keunggulan modal sosial Jenderal Andika itu pun dapat dikonversi menjadi modal politik sebagaimana dijelaskan Regina Birner dan Heidi Wittmer dalam Converting Social Capital into Political Capital. Persis seperti frasa “memperoleh kekuasaan” yang dikemukakan Bourdieu.

Lalu, akankah Anies benar-benar memilih Andika nantinya sebagai cawapres?

Anies-Andika Duet Matang?

Secara momentum politik, kemungkinan munculnya nama cawapres Anies kiranya memang akan mengemuka beriringan dengan periode masa pasca pensiun Jenderal Andika di awal tahun 2023.

Dalam dunia politik, timing atau momentum menjadi hal yang cukup krusial untuk menganalisis mengapa sebuah aksi-reaksi para aktor politik dikemukakan, sebagaimana dijabarkan Luis Rubio dalam publikasinya Time in Politics.

Menurut Rubio, ketepatan timing sangat esensial dalam komunikasi dan manuver politik. Preferensi timing yang dipilih dapat menentukan perbedaan output yang cukup signifikan dari sebuah interaksi politik.

Sementara itu, dalam Political Timing: A Theory of Politicians’ Timing of Events, John Gibson menyatakan bahwa momentum tertentu dalam politik dapat digunakan untuk memaksimalkan benefit politik atau meminimalkan risiko dan biaya sang aktor politik.

Berkaca pada alotnya persaingan berebut cawapres di antara Partai Demokrat- AHY dan PKS-Aher hingga detik ini, kemungkinan mendengar nama cawapres Anies tampaknya cukup kecil terjadi di tahun ini.

Karena jika serta merta dimunculkan, probabilitas terjadinya turbulensi Koalisi Perubahan bisa saja meningkat dan membubarkan mufakat politik di tengah jalan.

Apalagi, Anies masih memiliki waktu paling tidak mulai awal tahun 2023 untuk mengambil sikap menentukan cawapres yang mendapat restu parpol-parpol pengusungnya.

Selain secara momentum bertepatan dengan Jenderal Andika yang telah pensiun, nama sang mantan KSAD juga agaknya dapat menjadi alternatif sekaligus peredam perang daya tawar Partai Demokrat dan PKS.

Di momentum itu pula, Jenderal Andika akan tampak menjadi “buah yang matang” jika dibandingkan dengan sosok berlatar belakang militer lain, yakni AHY untuk mendampingi Anies, yang kebetulan juga telah matang sebagai Gubernur di Jakarta dan siap naik kelas ke level nasional.

Namun demikian, penjabaran di atas tentu masih mungkin untuk berubah dengan mengacu pada dinamisnya ekosistem politik Indonesia plus serangkaian kejutan yang kerap terjadi.

Yang jelas, jika Andika benar-benar akan menjadi cawapres Anies, dampak politik lanjutannya terhadap Partai Demokrat dan PKS dalam koalisi akan cukup menarik untuk dinantikan. (J61)

PinterPolitik.com

Siapa bilang memilih lebih mudah dibandingkan menjadi orang yang dipilih? Dilema dari realitas sehari-hari ini juga terwujud dalam situasi politik – tepatnya saat seorang bakal calon presiden (capres) dituntut untuk memilih bakal calon wakil presiden (cawapres)? 

Hal ini terlihat pada sosok bakal capres Partai NasDem Anies Baswedan yang belum menentukan pilihan siapa yang akan menjadi bakal cawapres untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. 

Langkah Anies seolah mulai lambat dalam konteks memilih cawapres. Padahal, sudah ada dua tokoh yang digadang-gadang akan mendampinginya, yaitu Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher). 

Bahkan, di awal deklarasi, Ketua Umum (Ketum) NasDem Surya Paloh memberi keleluasaan kepada Anies untuk memilih pendamping – dengan harapan Anies bisa menemukan pasangan yang bisa berkontribusi baik untuk pemenangan maupun pada saat bila terpilih sebagai presiden. 

Merespons hal ini, Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedy Kurnia Syah mengatakan bahwa AHY jauh lebih menguntungkan Anies dibandingkan maju berdampingan dengan Aher. 

Bagi Dedi, AHY berpeluang lebih besar untuk menyumbangkan suara bagi Anies dalam kontestasi Pilpres 2024. Tentu, peluang AHY ini diikuti perannya yang bisa menjadi vote-getter bagi Anies. 

Jika kita sandingkan keuntungan AHY sebagai vote-getter dengan kriteria cawapres Anies yang pernah disampaikan – yakni seorang yang mampu berkontribusi dalam proses kemenangan, maka, dengan menggunakan logika marketing politik, posisi AHY sangatlah menjual dibandingkan Aher. 

Jennifer Lees-Marshment dalam bukunya Political Marketing: A Comparative Perspective memberikan gambaran bahwa logika marketing menjadi napas dari sebuah strategi sampai keputusan politik seorang kandidat. 

Political marketing tidak hanya terbatas pada bagaimana menjual produk/gagasan saja. Lebih dari itu, pemasaran politik dengan logika pasar dapat menjadi kompas untuk kandidat dapat memenangkan persaingan. 

Anyway, sebenarnya PKS tidak kalah penting dibandingkan dengan Demokrat dari kontribusi suara, apalagi kader PKS sering disebut sebagai kader politik yang paling loyal terhadap partainya. 

Namun, pertumbuhan loyalis PKS cenderung melambat – ditambah lepasnya sebagian kader yang saat ini membentuk Partai Gelora. Sebaliknya, Partai Demokrat bisa mendatangkan dukungan pemilih yang tak terjangkau PKS karena fleksibilitas partai yang berasaskan nasionalis. 

Hmm, jangan-jangan munculnya dua bakal capres dari Demokrat dan PKS ini hanyalah bagian dari strategi agar koalisi NasDem, Demokrat, dan PKS terkesan dinamis. 

Kesan dinamis ini diperlihatkan dengan munculnya capres dari NasDem yakni Anies, Begitu juga nama-nama bakal cawapres dari Demokrat – yaitu AHY – dan PKS dengan nama yang muncul belakangan – yaitu Aher. Wajar jika sebagian menilai nama Aher hanya pajangan karena nama cawapres hampir pasti ke AHY. 

Tiba-tiba keinget aturan sepakbola terkait laga tidak dapat bermula atau berlanjut apabila sebuah tim mempunyai kurang dari tujuh pemain di lapangan, termasuk penjaga gawang. 

Dalam sebuah laga kompetisi resmi, ditetapkan jumlah pemain cadangan sebanyak tiga hingga 12 orang. Biasanya ada cadangan mati yang sengaja dipilih hanya untuk memenuhi kuota pemain. 

Nah, agak sedih juga ya kalau Aher seolah-olah hanya dijadikan “cadangan mati” untuk memenuhi kuota pemain agar bisa sebuah klub bisa berlaga. Semoga strategi untuk membuat koalisi ini seolah dinamis tidak berujung pada blunder. Uppss. Hehehe. (I76)

PinterPolitik.com

Kediaman bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan menjadi “tongkrongan” baru elite Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS saat tim kecil masing-masing partai bersua di sana pada Selasa (25/10) kemarin.

Selain tuan rumah, terdapat tokoh partai politik (parpol) prominen yang ikut nongkrong, mulai dari Sugeng Suparwoto, Willy Aditya, M. Sohibul Iman, Pipin Sofian, M. Kholid, Iftitah, Benny K Harman, hingga Sudirman Said.

Willy sebagai Ketua DPP Partai NasDem mengatakan pertemuan tim kecil itu sebagai kelanjutan pembicaraan soal pematangan koalisi pencapresan Anies. Menurutnya, pembahasan tim kecil sudah pada tahap pendalaman kriteria dan mekanisme penentuan calon wakil presiden (cawapres) yang pantas mendampingi Anies.

Akan tetapi, Willy membocorkan satu kendala, yakni pembahasan berlangsung alot lantaran ketiga parpol belum mendekati kata sepakat soal nama cawapres

Partai Demokrat yang santer akan mengusung sang Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendapat semacam tantangan dari PKS belum lama ini.

Ya, PKS tiba-tiba memunculkan nama Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Ahmad Heryawan atau Aher sebagai kandidat pendamping Anies. Inilah yang disiratkan Willy menjadi pemantik alotnya pembicaraan soal bakal cawapres.

Manuver PKS memang tampak cukup mengejutkan. Dimunculkannya nama Aher yang tak memiliki elektabilitas mumpuni di level nasional dianggap menimbulkan deadlock atau jalan buntu saat mencerminkan ambisi masing-masing parpol untuk memajukan cawapres.

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno membeberkan kengototan Partai Demokrat dan PKS sebenarnya dapat dipahami.

Menurutnya, Partai Demokrat dan PKS cukup memahami situasi bahwa Anies tidak akan bisa maju jika salah satu dari partai ini angkat kaki dari potensi koalisi pengusung. Selain itu,  kedua parpol disebut Adi pasti akan mengharapkan efek ekor jas di Pemilu 2024.

Adi mengatakan dari segi hasil Pileg 2019, ketiga partai itu tidak ada yang dominan, NasDem 59 kursi, Demokrat 54 kursi, dan PKS 50 kursi. Menurutnya, jika salah satu dari 3 partai ini lepas, maka pencalonan Anies sebagai capres 2024 bisa gagal karena tak memenuhi ambang batas presiden.

Namun, ada satu skenario buruk yang dianalisis oleh Adi, yakni potensi bubarnya koalisi saat setiap parpol terlalu ngotot mengusung cawapres jagoannya.

Memang, PKS yang memunculkan nama Aher sekilas memperkeruh koalisi penyokong Anies yang masih sebatas embrio karena belum resmi dideklarasikan. Kemungkinan bubarnya rencana koalisi di tengah jalan juga tak dapat dipungkiri dipantik oleh manuver mendadak PKS itu.

Oleh karenanya, timbul pertanyaan mengapa PKS begitu percaya diri mengusulkan nama cawapres Anies? Apakah itu bermakna bahwa PKS menjadi penghambat laju Anies menuju Pilpres 2024 mendatang?

PKS Sedang Berakting?

Dua kata kunci di balik usungan nama Aher oleh PKS adalah terkait daya tawar dan drama politik semata.

Sampai detik ini, manuver AHY yang kerap tampil bersama Anies dalam sejumlah kesempatan membuat konstruksi cawapres pendamping mantan Gubernur DKI Jakarta itu kian menguat.

Bersamaan dengan itu, peran PKS dalam koalisi seolah berada dalam bayang-bayang karena AHY merupakan Ketum Partai Demokrat. Dalam embrio koalisi, Ketum Partai NasDem sebelumnya telah aktif menjadi inisiator pendeklarasian Anies sebagai capres 2024.

Praktis, dalam perspektif sinisme, PKS sekilas hanya tampak sebagai pelengkap syarat presidential threshold koalisi Anies. Oleh karena itu, selain tak ingin dipandang sebelah mata, PKS tampaknya juga menginginkan tujuan lain terkait persaingan daya tawar dalam koalisi yang kebetulan dibalut dengan “drama” usulan nama Aher.

Drama atau dramaturgi (dramaturgy) merupakan konsep yang dipopulerkan oleh sosiolog Kanada  Erving Goffman. Konsep ini mengadopsi istilah di teater atau drama terkait adanya panggung depan atau front stage dan panggung belakang atau backstage untuk menjelaskan interaksi sosial.

Dalam politik, dramaturgi kerap diadopsi untuk menjelaskan bagaimana semunya realitas politik. Front stage atau apa ditampilkan di hadapan publik seringkali berbeda dengan apa yang sebenarnya terjadi (backstage).

Goffman menyebut tindakan drama dapat diistilahkan sebagai impression management atau manajemen impresi.

Lalu, impresi seperti apa kiranya yang sedang dimainkan PKS?

Pertama, mengenai daya tawar. Sebagai parpol yang memiliki karakteristik spesifik, PKS agaknya merasa berhak untuk mendapat “jatah” lebih dalam koalisi andai menang di Pilpres 2024.

Paul Sniderman dalam Taking Sides: A Fixed Choice Theory of Political Reasoning menyebutkan dalam logika kontestasi, aktor politik memang seharusnya memegang teguh nilai yang selama ini dianutnya.

Reputasi menjadi output esensial dari penalaran politik (political reasoning) demi mempertahankan serta memperluas ceruk suara dan tujuan politik sang aktor.

Meski kerap dipandang kontroversial, PKS agaknya memang setia bertahan dengan karakteristiknya sebagai partai beraliran Islam yang cenderung konservatif. Mereka disebut-sebut memiliki basis massa yang loyal.

Selain karena citra Islam yang melekat, PKS juga kerap dirasakan manfaatnya oleh masyarakat saat menjadi entitas politik pertama yang kerap hadir saat terjadi bencana alam dan lain sebagainya.

Postulat itu tampak menemui relevansinya saat menengok sejumlah survei di mana menempatkan PKS sebagai parpol yang cukup diperhitungkan di 2024.

Survei terbaru Litbang Kompas pada Oktober 2022, misalnya, PKS berhasil meraup 6,3 persen suara. Mereka unggul dua persen suara dari parpol pengusung Anies, yakni Partai NasDem dalam survei tersebut.

Tak hanya itu, berdasarkan survei Populi Center di DKI Jakarta pada 9 sampai 16 Oktober 2022, parpol dengan elektabilitas tertinggi memang masih dipegang PDIP dengan 18,3 persen.

Namun, tanpa diduga, PKS berada di urutan kedua dengan 14,7 persen, jauh di atas Partai Demokrat (8,7 persen) dan Partai NasDem (5,2 persen).

Maka dari itu, PKS boleh jadi merasa berhak menampilkan drama, tidak hanya mengenai daya tawar, tetapi juga sebagai manajemen impresi bahwa potensi koalisi tiga parpol pengusung Anies berjalan dinamis.

Meski muncul dengan usulan nama Aher, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyebut keputusan sosok yang nanti dipilih untuk menjadi cawapres Anies akan diterima oleh partainya.

Dia menambahkan, PKS akan legawa menerima hasil musyawarah dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem terkait nama cawapres.

Skenario dalam frasa “bubar” hingga “deadlock” ketika menilai dinamika potensi koalisi Partai NasDem, Partai Demokrat, dan PKS belakangan ini kemudian tampaknya hanya sekadar bahasa “framing” pengamat dan media.

Selain itu, adakah hal lain yang mungkin membuat PKS tetap akan berada dalam koalisi pengusung Anies?

Anies-PKS Mustahil Lekang?

Meskipun ada yang menilai usulan nama Aher sebagai cawapres membuat PKS seperti memperkeruh situasi, kecenderungannya justru mengatakan karier politik Anies tanpa eksistensi partai yang dahulu bernama Partai Keadilan (PK) itu mungkin tak bisa seperti saat ini.

Dalam kolaborasi terakhir kedua aktor di Pilgub DKI Jakarta 2017, hanya PKS yang memenangkan sekaligus menjadi benteng politik Anies selama menjabat sebagai gubernur dalam potensi koalisi 2024.

Saat itu, Partai NasDem berada di barisan pendukung duet Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat. Sementara, Partai Demokrat mengusung AHY sebagai lawan politik Anies di kontestasi politik Ibu Kota lima tahun silam.

PKS diketahui memiliki soliditas yang unik. Di akar rumput hingga politik kampus, bukan rahasia lagi bahwa PKS memiliki basis massa yang kuat. Inilah yang membuat partai besutan Ahmad Syaikhu itu tetap bersatu meski di level elite terkadang terjadi pembelahan suara.

Di DKI Jakarta sepeninggal Sandiaga Uno sebagai cawapres 2019, contohnya, jatah cagub semestinya diberikan kepada PKS. Akan tetapi, menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, elite PKS tidak kompak dalam memperjuangkan calon internal mereka sendiri.

Akibatnya, Ahmad Riza Patria yang merupakan kader Partai Gerindra naik sebagai DKI-2.

Untungnya, seperti yang dijelaskan di atas, level non-elite PKS cukup solid. Selama dikritik lawan politiknya di Jakarta, Anies kerap mendapat sokongan kontra narasi dari aktor-aktor politik PKS.

Oleh karena itu, cukup sulit kiranya untuk membayangkan pencapresan Anies tanpa dukungan PKS, terlepas dari karakteristik kontroversial yang dimiliki partai urutan ke-7 Pemilu 2019 itu.

Apalagi, basis massa yang loyal tentu akan menjadi pertimbangan lain bagi parpol koalisi penyokong Anies untuk memberikan ruang dan “jatah” bagi PKS.

Namun, penjabaran di atas masih sebatas interpretasi semata. Begitu dinamisnya panggung belakang politik nasional jelang 2024 bisa saja memberikan kejutan yang saat ini masih tak dapat dikalkulasi. (J61)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]KS sebut punya tugas khusus untuk Ahmad Heryawan (Aher) dan memintanya mundur dari pendaftaran caleg di Pemilu 2019. Weleh-weleh, ada apa tuch?

Aihh, apa jangan-jangan Aher mau dijadikan wagub DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno? Soalnya eike denger dari Fadli Zon, kalau kursi wagub DKI akan diberikan kepada PKS. Ya, kalau begitu sudah pasti kader PKS yang dipilih. Prinsipnya selalu begitu, perjuangkan kader sendiri sampai titik darah penghabisan. Wkwkwkwk.

Ehh, tapi mungkin juga sih, Aher mundur pileg untuk diangkat menjadi timses pasangan Prabowo-Sandi? Kan Pak Aher udah lumayan canggih tuh, pernah menang pilkada dua kali gitu loch…

Hm… sayangnya dari PKS belum ada yang memberikan keterangan pasti soal itu. Biasa, biar jadi kejutan. Politik pragmatis macam gini mah biasa, tadinya A jadi B, terus berubah lagi jadi C. Gagal maju Pilpres eh akhirnya jadi wagub DKI. Hehehe.

Tapi apa mungkin ya Aher yang pernah duduk sebagai gubernur selama dua periode mau turun pangkat jadi wakil gubernur? Jadi wakil gubernur seorang Anies Baswedan yang masih minim pengalaman lagi. Yaa, bisa aja sih. Kalau eike inget-inget, PKS emang suka gitu.

Misalnya aja Hidayat Nur Wahid, yang pernah menjabat sebagai ketua MPR, sekarang turun pangkat menjadi Wakil Ketua MPR. Ada juga Nur Mahmudi Ismail yang sebelumnya menjabat Menteri Kehutanan dan Perkebunan Indonesia pada 1999-2001, kemudian turun pangkat jadi Wali Kota Depok. Jadi, mungkin aja kan kalo Aher juga bakal turun pangkat? Hehe.

Nah, sebagai warga DKI Jakarta, kalian setuju nggak kalo Aher yang menggantikan Sandi? Yah, walau pun agak kurang muda, tapi setidaknya Aher sudah punya banyak pengalaman dalam memimpin Provinsi Jabar.

Coba deh kalian lihat-lihat lagi banyak juga loh beberapa program kerja Aher yang terlaksa ketika doi menjabat sebagai gubernur. Jadi, bisa kali bantuin Pak Anies mewujudkan program-programnya. Kan, sampe sekarang masih belum bisa memuaskan tuh, kali kalo dapet wakil yang bener bisa lebih kerja nyata.

Eh, eike nggak bermaksud bilang kerja Pak Gubernur kurang nyata loh. Cuma ya, agak instan aja gitu. Kalau bisa nanti-nanti bisa melaksana program kerja yang emang benar-benar solutif untuk jangka panjang. Semoga aja ya gaes… (E36)

PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]elalu ada kisah-kisah menarik dari Fahri Hamzah soal PKS yang asyik buat dikulik. Kalo dipikir-pikir si Bapak peduli banget sama partai satu ini. Benci tapi cinta, ya? Cieee..cieee…

Hm, kali ini celetukan apa lagi yang dilontarkan politisi yang baru aja putus cinta dari PKS ini? Jeng…jeng…

Kalian masih ingat dengan pemberitaan soal kebijakan penandatangan surat kesiapan pengunduran diri tanpa tanggal bagi kader PKS yang maju ke Pileg 2019 nggak sih gengss? Sepertinya PKS mulai merasakan dampaknya, deh. Apa itu? Ya, kehilangan kader tercinta pastinyaaaa…

Maksud hati ingin mendapatkan kader terbaik, eh malah ditinggalkan. Apa jangan-jangan kader PKS ternyata bukan kader yang baik? Oh belum tentu!

Yaa, seperti yang pernah eike bilang, peraturan soal surat kesiapan pengunduran diri itu emang aneh banget. Hal tersebut juga sempet menjadi kontroversi, karena terlihat banget nggak demokratisnya, sangat mencoreng nama baik PKS yang katanya partai kader. Oligarki abisss!!! Duhhh…

Setelah kehilangan banyak anak ayam, PKS dipaksa harus memutar otak agar bisa memenuhi kuota pencalegan di setiap daerah pemilihan (dapil). Kalian tahu nggak apa yang mereka lakukan?

Ngajakin artis tanah air jadi kader? Bukan!

Mendengar dari cerita Fahri, banyak pengurus PKS yang memasukkan nama suami, istri, hingga anak-anak dari kader PKS demi memenuhi kuota pencalegan, contohnya saja pasangan suami istri Ahmad Heryawan (Aher) dan Netty Prasetiyani.

Hmm, nganu, berarti wacana Aher nyapres sudah terkubur dong ya? Lha wong partainya aja kehabisan kader buat nyaleg kok. Wadidaww, kadang politik itu memang suka gurih-gurih menyakitkan ya. Emmm…

Kalau begitu, mari kita telaah perkataan dari Ahmad Jilul Qurani Farid soal masalah kaderisasi di PKS ini. Menurutnya, oligarki seperti ini tumbuh karena sistem kaderisasi mereka sendiri yang sarat akan nilai senioritas.

Menurut Farid, jenjang kaderisasi yang ada pad akhirnya melahirkan praktik oligarki dalam tubuh PKS. Mustahil seorang kader di level lebih bawah mampu menggeser kader lebih tinggi. Bahkan semakin tinggi jenjang kaderisasi seorang anggota, semakin luas pula kekuasaannya: ia bisa mengatur kader di bawahnya.

Hoo seperti ituhh… (E36)

PinterPolitik.com

Sambil menunggu kepastian jadi maju pilpres atau nggak, daftar jadi caleg aja dulu. Jadi, kalo misalnya nggak kepilih jadi capres atau cawapres kan masih ada kesempatan jadi anggota dewan gitu ya. Ok sip, leh uga strateginya.

Dikabarkan Mantan Gubernur Jawa Barat ini akan bertarung memperebutkan kursi DPR RI di daerah pemilihan (Dapil) Jabar II, Kabupaten Bandung. Tapi emangnya tawaran jadi cawapres atau capres kemarin nggak serius-serius amat ya? Beneran serius nanya aku tuh. Soalnya kan ngeliat kandidat capres dan cawapres lain kan pada fokus-fokus banget gitu.

Terus ya, apa gak turun kelas dari capres kok tiba-tiba jadi caleg? Apa gak malu ya PKS nawarin Pak Aher jadi capres, terus jadinya malah jadi caleg?

Denger-denger dari berita yang beredar, katanya masalah pencalonan Aher masih digodok sama DPP PKS. Kira-kira mendidih kapan, Pak? Jangan kelamaan digodok, air aja bisa habis menguap kalo digodok kelamaan. ya khaann?

Apa karena tiba-tiba muncul nama Anies Baswedan dari PKS jadi galau lagi, maju nggak maju nggak? Apa mau maju mundur syantikk.. syantikk.. yaudah nyaleg aja gitu?

Wah, padahal Pak Aher udah sempet roadshow ke beberapa daerah. Apa itu cuma sekadar jalan-jalan sekaligus roadshow promosi lagu #2019gantipresiden, ya? Hehe.

Sebenarnya kalau dilihat-lihat, Aher layak juga lho maju di pilpres 2019. Buktinya kemarin bisa memimpin Jawa Barat selama dua periode. Padahal awal-awal elektabilitasnya kan sempat diragukan. Kalau sampai terpilih lagi, berarti kemampuannya dalam pemerintahan cukup diperhitungkan, tho?

Hmm, tapi nggak apa-apa sih kalo akhirnya nanti jadi anggota dewan. Semoga saja hal baik bisa dilakukan untuk negeri ini dari pada tidak sama sekali, emmm? Apalagi pemilihan kali ini barengan sama istri juga, kan? Uncchh, makin spesyell dong harusnya.

Eh tapi pendaftaran pilpres 2019 kan masih beberapa minggu lagi. Kalau kata Tan Malaka, “Berpikir besar kemudian bertindak.” Nah, kan Pak Aher sudah berpikir besar ingin menjadi pemimpin bangsa nih, jadi ditunggu tindakan nyatanya  yaa.. Tapi itu juga kalo masih minat. Hehe. (E36)

PinterPolitik.com

“The future doesn’t belong to the fainthearted; it belongs to the brave.”

:: Ronald Reagan (1911-2004), mantan Gubernur California dan Presiden ke-40 Amerika Serikat ::

[dropcap]K[/dropcap]isah-kisah karir politik pemimpin lokal yang menjadi presiden memang menjadi lembaran-lembaran menarik untuk dibahas dalam buku-buku sejarah. Jalur waktu membentang dua abad lebih sejak Gubernur Virginia, Thomas Jefferson menjadi Presiden ke-3 Amerika Serikat (AS), hingga pengusaha mebel dan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih kursi Presiden Republik Indonesia.

Nama terakhir mungkin menjadi kebaruan kisah jenjang karir politik itu di republik ini. Namun, jika berkaca pada AS sebagai patokan demokrasi, negara itu sudah menempatkan 18 orang gubernur sebagai kepala negaranya. Itu artinya 42 persen dari 45 presiden yang pernah menduduki Gedung Putih sebelumnya menjabat sebagai gubernur di negara-negara bagian.

Kisah-kisah itu mungkin yang menjadi inspirasi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) untuk maju pada kontestasi perebutan kursi RI-1 dan RI-2. Tentu saja kemunculan nama keduanya baru sekedar wacana.

Prabowo – AHY
Anies Baswedan – Aher
Jokowi – Mahfud MD

Hotel – Trivago

— Agus Mulyadi (@AgusMagelangan) July 9, 2018

Nama Anies misalnya, belakangan mencuat ke permukaan sebagai salah satu tokoh pontesial untuk menjadi capres maupun cawapres. Meskipun belum genap setahun menjabat sebagai Gubernur Ibu Kota, Anies seolah ingin mengikuti jejak Jokowi yang meniti karier hingga ke jenjang tertinggi setelah sebelumnya juga menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Perbincangan yang mengemuka kemudian adalah posisi mana yang cocok untuk cucu AR Baswedan ini? Beberapa lembaga survei memang menempatkan Anies sebagai sosok terkuat untuk menjadi cawapres bagi Prabowo Subianto.

Namun, wacana tersebut berpotensi tidak disetujui oleh koalisi pendukung oposisi. PKS merupakan salah satu partai yang mengemukakan hal tersebut – tentu saja karena partai itu ingin posisi cawapres jatuh ke tangan kadernya. Tarik menarik posisi cawapres di kubu oposisi inilah yang disebut-sebut menjadi salah satu alasan mulai goyahnya ikatan Gerindra dengan PKS.

PKS kemudian muncul dengan usulan baru untuk memajukan nama Anies sebagai capres dan memasangkannya dengan Aher yang tentu saja adalah kadernya.

Pertanyaan yang kemudian timbul adalah seberapa kuat posisi politik Anies? Apakah mungkin koalisi yang kuat seperti pada Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu dapat kembali terwujud mengingat di belakang Anies berdiri Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) sebagai oligark politiknya? Atau usulan Anies-Aher ini hanya gertak politik PKS agar Prabowo segera menentukan pilihan politiknya?

Prabowo Terjepit, PKS Ambil Momentum

Dalam beberapa minggu terakhir, pemberitaan dihiasi oleh aksi Anies Baswedan yang melakukan safari politik ke banyak tokoh nasional. Ia tampil bersama Wapres JK dalam beberapa kesempatan, lalu mengunjungi Ketua MPR sekaligus Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, serta bertemu dengan Prabowo Subianto. Manuver Anies ini disebut-sebut sebagai upayanya menggalang dukungan politik untuk maju bukan sebagai cawapres, tetapi sebagai capres.

Harian Suara Pembaruan dalam salah satu kolomnya pada Senin 9 Juli 2018 juga memberitakan adanya gerakan politik untuk menyukseskan pencapresan Anies. Dengan Wapres JK sebagai tokoh utamanya, partai-partai seperti PKS, PAN dan Demokrat – bahkan juga PKB – sedang dijajaki untuk menyukseskan terbentuknya koalisi dukungan pencalonan Anies ini.

Dalam tulisan yang sama, Prabowo disebut-sebut sedang berada dalam posisi yang terjepit akibat manuver politik ini karena berpotensi untuk ditinggal partai-partai koalisinya.

PAN misalnya sedang dalam kepercayaan diri tinggi pasca menang di 10 provinsi pada Pilkada 2018, sehingga punya posisi tawar di hadapan Prabowo untuk mengusung cawapres dari kadernya.

Lain lagi dengan Partai Demokrat yang punya beberapa tokoh yang ditawarkan sebagai kandidat cawapres, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Chairul Tanjung. Namun, partai ini juga makin kelihatan lebih cenderung mengarahkan pilihan koalisi kepada Jokowi jika diharuskan membuat pilihan.

Sementara itu, PKS yang mulai “galau” karena tak satupun kadernya dilirik Prabowo sebagai kandidat cawapres, mulai menghitung posisi dan melihat peluang. PKS melihat terjepitnya Prabowo dengan wacana Anies sebagai capres ini sebagai kesempatan untuk “menekan” Gerindra jika ingin benar-benar bersama-sama membentuk koalisi.

Keinginan PKS memang tidak muluk-muluk, yakni agar kadernya ditempatkan sebagai cawapres Prabowo. Secara matematis, dengan 73 kursi di DPR, praktis Gerindra hanya butuh 39 kursi lagi untuk mencapai 112 kursi atau syarat 20 persen kursi di parlemen dalam presidential threshold. PKS punya 40 kursi di parlemen, sehingga mencukupi kebutuhan Gerindra.

Namun, entah karena secara finansial belum mencukupi atau alasan belum ada tokoh yang cocok – roman-romannya cenderung berat ke alasan pertama – sampai sekarang Prabowo belum juga menentukan siapa yang akan ia pilih sebagai pendamping. Maka, wacana PKS yang ingin memasangkan Anies dengan Aher boleh jadi adalah “ancaman” politik bagi Prabowo. Apalagi, Aher bukanlah tokoh sembarangan karena memimpin provinsi lumbung suara, Jawa Barat dalam dua periode.

Artinya, jika tidak segera mengambil keputusan terkait masa depan koalisi bersama PKS, maka partai dakwah itu berpotensi untuk meninggalkan Gerindra sendirian. Pilihan politik meninggalkan Gerindra dan mengusung Anies juga akan sangat tergantung dari gerbong partai yang ikut dalam koalisi tersebut, mengingat posisi Anies sangat mungkin hanya didukung oleh JK seorang diri.

Dukungan JK memang menjadi salah satu faktor penting, mengingat pada Pilkada Jakarta 2017 lalu, justru JK-lah yang mengusulkan Anies sebagai pendamping Sandiaga Uno. Majalah Tempo bahkan secara khusus mengulas skenario politik JK untuk Pilpres 2019 nanti, yang salah satunya berpeluang besar menjadi king maker.

Menguatnya nama Anies tidak lepas dari citra politiknya yang walaupun belum setahun menjadi gubernur Jakarta, tetapi dianggap – oleh oposisi – telah berhasil melaksanakan janji-janji kampanyenya. Sebut saja janji penutupan Alexis, janji rumah DP 0 rupiah yang mulai dibangun, janji penghentian reklamasi yang sudah dijalankan, program Oke Oce yang sudah berjalan, dan lain sebagainya.

Semua program tersebut membuat Anies dinilai telah berhasil mencuri hati rakyat. Bekal rekam jejak Anies yang dianggap cerdas, punya garis darah dari salah satu pejuang kemerdekaan dari kakeknya AR Baswedan, dan latar karier politik sebagai seorang gubernur yang dianggap sama seperti Jokowi, membuat dirinya optimis mampu menjadi calon presiden.

Persoalannya tinggal dari sisi elektabilitas. Tingkat keterpilihan Anies memang masih tertinggal sangat jauh dari Jokowi. Sebagai capres, SMRC memberi angka 0,5 persen pada akhir Juni 2018, Median memberi angka 4,5 persen pada Februari 2018, Indo Barometer memberi angka 2,4 persen pada Mei 2018, Populi Center memberi angka 1,9 persen, dan Poltracking memberi angka 3,4 persen.

sang jendral di tinggalin lg…
therlalu kamu fekaes

— wu zhen c s (@wuzhencs) July 6, 2018

Bandingkan dengan elektabilitas Jokowi yang rata-rata ada di atas 40-50 persen. Jika ingin diusung menjadi capres, parpol-parpol pengusung Anies harus bekerja keras mengerek tingkat keterpilihan sang gubernur.

Tapi, apakah mungkin? Atau majunya Anies adalah karena dukungan eksternal yang menurut salah satu dokumen Wikileaks disebut sebagai “Sahabat Amerika Serikat”? Tidak ada yang tahu pasti.

Anies dan Tuah Career Path

Terlepas dari pertarungan koalisi dan terjepitnya pilihan politik Prabowo, sejak Jokowi terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2014 lalu, fenomena pemimpin daerah yang mencuat ke kontestasi politik nasional terus bermunculan. Walaupun demikian, memang belum ada satupun yang mampu menandingi kekuatan politik Jokowi.

Yang jelas, pasca Pilkada serentak beberapa waktu lalu, nama-nama seperti Ridwan Kamil di Jawa Barat, Nurdin Abdullah di Sulawesi Selatan, hingga Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Jakarta – bahkan setelah dirinya dipenjara – muncul ke permukaan sebagai nama-nama calon kontestan untuk gelaran Pilpres 2024.  Pilpres 2019 saja belum dimulai, namun roman-romannya semua partai dan tokoh sudah melompati waktu dan pasrah bahwa sangat sulit mengalahkan Jokowi atau Prabowo di Pilpres kali ini.

Secara umum, fenomena kelahiran pemimpin nasional dari tingkat lokal ini memang sering terjadi di negara-negara demokrasi. Seorang gubernur dinilai telah memiliki rekam jejak membuat kebijakan publik yang memungkinkannya untuk menjadi kepala negara. Di AS misalnya masih ada perdebatan terkait mana yang lebih baik: seorang senat atau gubernur yang menjadi presiden.

Mantan Gubernur Texas, Rick Perry menyebut seorang gubernur lebih layak menjadi presiden dibanding politisi di parlemen karena gubernur tidak hanya berpidato, tetapi juga memikirkan kebijakan politik riil.

Jacob Weisberg dalam tulisannya di New York Times pada 1999 juga menyebut bahwa seorang gubernur punya kemampuan untuk mengatasi segala persoalan yang muncul ketika ia menjabat sebagai kepala negara, mulai dari persoalan alokasi anggaran, hingga tetek bengek kebijakan sosial masyarakat.

Dua calon yang berani dan pro rakyat juga taat hukum dan aturan, sama sama berprestasi luarbiasa saat memimpin daerahnya. Keren ?

— Firman Damopolii (@firmandamopoli) July 4, 2018

Tuah career path ini juga pernah disinggung oleh Larry J. Sabato menjelang Pilpres AS 2016 lalu, ketika ia menyebut gubernur-gubernur punya kemampuan lebih ketika memimpin dibandingkan politisi parlemen.

Dalam kaitannya dengan Anies, akankah tuah jabatan gubernur Jakarta untuk menjadi presiden akan terjadi lagi? Jika wacana memasangkan Anies dan Aher terwujud, maka pertarungan politik di 2019 menjadi sangat menarik karena melibatkan pemimpin-pemimpin di konteks lokal. Persoalannya tinggal ukuran keberhasilan apa yang dipakai untuk menilai pencapaian mereka.

Pada akhirnya jika poros ketiga memang benar-benar serius digarap, maka Prabowo harus berpikir keras untuk mengamankan pencalonannya.

Bagaimanapun juga, tuah career path gubernur menuju presiden bukanlah hal yang sembarangan dan seperti kata mantan Gubernur California yang jadi Presiden ke-40 AS, Ronald Reagan di awal tulisan ini, masa depan adalah milik orang-orang yang berani. Apakah Anies telah cukup berani dan mungkin telah mendapatkan dukungan politik eksternal dari AS untuk Pilpres kali ini? (S13)

PinterPolitik.com

P[dropcap]P[/dropcap]olemik soal impor beras masih berbuntut panjang. Rata-rata semua provinsi di daratan Jawa menolak kebijakkan pemerintah tersebut. Jawa Tengah misalnya, melalui Gubernurnya Ganjar Pranowo menolak impor beras lantaran stok beras masih melimpah. Begitu pula dengan Jawa Timur, melalui Gubernurnya Sukarwo turut menyatakan penolakkan terhadap beras impor.

Sementara itu,Gubernur DKI Jakarta juga kelihatannya menolak kehadiran beras impor. Soalnya hari ini (23/1), ia mengikuti panen raya di daerah Banjir Kanal Timur (BKT), Cakung, Jakarta Timur. Banten juga nggak mau ketinggalan. Melalui Kepala Dinas Pertanian setempat, Agus M Tauchid menyatakan bahwa Banten juga menolak kehadiran beras impor karena saat ini sedang berlangsung panen padi di hampir seluruh daerah Banten.

Aksi senada juga dilakukan oleh Jawa Barat. Melalui Gubernurnya, Ahmad Heryawan alias Aher menolak kehadiran beras impor. Ia menolak lantaran stok beras di Jabar masih melimpah. Nah, kalau kayak gini ngapain impor beras? Au ah, ucing ala uwe mikirinnya.

Lha….kalo pada nolak,trus itu beras impor mo dikemanain?buat apa di impor?https://t.co/XoZ5D1mZ8v

— E D S (@Edison_Nst) January 22, 2018

Duh, duh, kasian amat nasib si beras impor, belum menjejakkan kaki di Indonesia, udah mendapat penolakkan di mana-mana. Hm, nasibnya udah kayak anak yang kelahirannya tak diinginkan, ya? Ckckckckck.

Tentu saja ini menjadi masalah serius, sebab mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Ditambah lagi,  beras sudah mejadi makanan pokok di negeri ini. Bukankah akan jauh lebih bijak, kalau manfaatin hasil panen para petani lokal dari pada harus impor kan? Yah, itung-itung ikut melestarikan produk lokal, atau gimana?

Tapi, semua kembali kepada pemerintah sendiri sih. Apakah akan tetap lanjut impor beras atau malah urung karena sudah mendapat penolakkan di seluruh daerah Jawa? Yang pasti, pemerintah perlu meninjau ulang rencana tersebut. Apakah beras impor memang tengah dibutuhkan di Indonesia atau malah akan mubazir karena masuknya bertabrakan dengan panen raya di nusantara? Untung saya bukan Jokowi ya. (K-32)