Audio ini dibuat menggunakan AI.

Duet simbolik “Prabowo–Subiyanto” bukan sekadar similaritas fonetik, melainkan metafora harmoni sipil-militer di era Presiden Prabowo Subianto sebagai seorang living legend.

PinterPolitik.com

Diskursus mengenai sosok penerus Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Jenderal TNI Agus Subiyanto kiranya tak keliru dikemukakan dalam ruang politik dan keamanan Indonesia.

Menariknya, kedua nama ini jika digabungkan membentuk satu pelafalan yang mirip dengan nama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto. Similaritas fonetik ini kiranya bukan sekadar kebetulan linguistik, melainkan membuka ruang tafsir politik yang menarik — tentang kontinuitas kekuasaan, loyalitas institusional, dan konstruksi simbolik stabilitas nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.

Namun, wacana mengenai regenerasi kepemimpinan di tubuh TNI dan Polri sebenarnya tidak lagi sekadar perkara usia pensiun atau hak prerogatif presiden.

Berdasarkan revisi Undang-Undang TNI, usia purna bakti bagi perwira tinggi berbintang empat kini mencapai 63 tahun, bahkan bisa diperpanjang hingga 65 tahun untuk jabatan fungsional tertentu.

Dengan demikian, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto yang saat ini berusia 58 tahun masih memiliki horizon pengabdian yang panjang.

Di sisi lain, usia pensiun bagi anggota Polri ditetapkan 60 tahun, dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang kini 56 tahun masih memiliki ruang waktu serupa.

Artinya, dari perspektif kelembagaan, baik TNI maupun Polri kini berada dalam kondisi kepemimpinan yang relatif stabil, tidak terdesak oleh faktor struktural yang mengharuskan rotasi segera.

Namun, stabilitas bukan sekadar produk waktu, karena ia adalah konstruksi politik. Dalam konteks ini, baik Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus menunjukkan loyalitas institusional dan politik yang sinkron dengan visi kepemimpinan nasional.

Keduanya tampil komplementer — Jenderal Sigit dengan pendekatan moderat dan modernisasi serta transformasi Polri, Jenderal Agus dengan citra profesional dan fokus pada integrasi kekuatan pertahanan.

Mereka tampak ciamik dalam mendukung agenda besar nasional: mulai dari sinergi penegakan hukum yang terkait, Makan Bergizi Gratis (MBG), hingga keberpihakan pada visi Presiden Prabowo dalam menciptakan Indonesia yang kuat, sejahtera, dan berdaulat.

Lalu, bagaimana proyeksi masa depan duet Prabowo-Subiyanto ini?

Segitiga Politik, Angkatan Bersenjata, dan Kepolisian

Kedua jenderal, baik Listyo Sigit maupun Agus Subiyanto, memiliki posisi strategis dan unik dalam lanskap politik Indonesia kontemporer.

Mereka tidak menunjukkan afiliasi politik yang tegas — tidak seperti Gatot Nurmantyo, Andika Perkasa, atau Moeldoko yang kerap dikaitkan dengan kalkulasi elektoral, ataupun Tito Karnavian yang membawa spirit reformis-progresif di Polri sebelum beralih ke ranah sipil.

Baik, Jenderal Sigit maupun Jenderal Agus juga lambat laun sama-sama tidak memiliki afiliasi politik yang kental meski sempat eksis isu “Geng Solo” maupun “Perwira Istana”.

Justru dalam ketenangan inilah muncul kekuatan baru yang mungkin relevan dengan visi Presiden Prabowo, yakni stabilitas dan kesetiaan pada agenda negara, bukan pada faksi politik.

Secara praktis, baik Agus maupun Sigit sama-sama menampilkan performa yang “ciamik” dalam mendukung program nasional seperti penguatan sinergi penegakan hukum, MBG, dan upaya memperkuat dukungan terhadap visi kamtibmas, serta pertahanan dan keamanan Presiden Prabowo.

Dalam bahasa teori politik, ini adalah bentuk dari elite cohesion, keterpaduan antarelite keamanan dan elite politik dalam menjaga arah kebijakan nasional.

Ketika elite pertahanan, keamanan dan elite politik saling memperkuat legitimasi satu sama lain, negara akan menikmati periode stabilitas yang panjang, bahkan di tengah dinamika kompetisi elektoral.

Dalam konteks Polri, kandidat penerus Jenderal Sigit seperti Komjen Pol. Dedi Prasetyo (Wakapolri), Komjen Pol. Suyudi Ario Seto (Kepala BNN), hingga Irjen Pol. Rudi Darmoko (Kapolda NTT) — yang menariknya merupakan putra dari pelatih militer Prabowo semasa di Kopassus — menunjukkan ragam opsi yang mengakar secara profesional maupun simbolik.

Sementara pada tubuh TNI, nama-nama seperti Jenderal TNI Tandyo Budi Revita (Wakil Panglima TNI), Jenderal TNI Maruli Simanjuntak (KSAD), hingga Laksamana Madya TNI Erwin Aldhedharma (Wakasal) menawarkan keseimbangan antarmatra serta potensi loyalitas yang tinggi pada garis komando nasional.

Secara konseptual, dinamika ini menandakan dua hal. Pertama, transisi kepemimpinan keamanan tidak lagi berbasis perimbangan politik atau “jatah matra,” melainkan pada konsistensi terhadap arah kebijakan presiden.

Kedua, pemerintahan Prabowo tampaknya mengedepankan institusionalisasi loyalitas, bukan personifikasi. Artinya, siapa pun yang menjadi penerus nanti, orientasinya adalah menjaga kesinambungan grand strategy pertahanan dan keamanan nasional — bukan membangun agenda pribadi.

Dengan demikian, “Prabowo–Subiyanto” dapat dibaca bukan sekadar similaritas fonetik, tetapi sebagai simbol integrasi sipil-militer yang utuh.

“Prabowo” sebagai otoritas sipil tertinggi sekaligus mantan militer, dan “Subiyanto” sebagai representasi militer aktif yang loyal, membentuk satu kesatuan naratif: stabilitas nasional berbasis profesionalisme dan kesetiaan institusional.

Menjaga Kontinuitas Negara

Menatap horizon Pemilu dan Pilpres 2029, Indonesia menghadapi dua tantangan strategis: menjaga stabilitas keamanan (kamtibmas) dan memastikan pertahanan nasional tetap solid di tengah kompetisi politik yang kian intens.

Dalam konteks ini, peran Kapolri dan Panglima TNI menjadi krusial, bukan sekadar penjaga keamanan, melainkan penjamin transisi kekuasaan yang damai dan terkontrol.

Sosok Kapolri dan Panglima TNI yang solid, sinergis, dan bebas kepentingan politik akan menjadi pilar fundamental ketahanan negara menuju 2029.

Mereka harus mampu menjalankan dua misi besar, yakni menjamin netralitas dan stabilitas aparat keamanan di tengah polarisasi politik elektoral, dan mendukung agenda nasional Presiden Prabowo dalam memperkuat sistem pertahanan menyeluruh berbasis rakyat, teknologi, dan kemandirian industri pertahanan.

Dalam konfigurasi ini, figur seperti Jenderal Agus dan Jenderal Sigit agaknya telah membangun preseden positif: harmoni komando, keselarasan narasi, dan sinergi lintas institusi. Mereka berdua mencerminkan apa yang disebut bureaucratic loyality and  professionalism, sebuah kondisi ketika institusi keamanan tidak lagi menjadi alat politik, tetapi bagian integral dari nation-building.

Simbolisme “Prabowo–Subiyanto” ternyata lebih dalam daripada sekadar permainan pelafalan nama. Ia merepresentasikan model baru hubungan sipil-militer Indonesia: disiplin tanpa doktrinalisme, loyalitas tanpa kultus individu, dan stabilitas tanpa stagnasi.

Baik di Polri maupun TNI, kepemimpinan yang lahir dari matriks profesionalisme dan kesetiaan terhadap agenda negara agaknya akan menjadi penentu arah republik ini lima tahun ke depan.

Dalam dunia politik yang cair dan elektoral yang semakin kompetitif, keberadaan Kapolri dan Panglima TNI yang solid, netral, dan visioner bukan hanya penting — melainkan vital bagi kontinuitas negara. (J61)

Janji harus ngeri? 

Pembentukan TNI Angkatan Siber sebagai matra baru angkatan bersenjata Indonesia kian dikaji serius. Presiden Jokowi telah mengamanatkan kepada Prabowo Subianto untuk mengaktualisasikan rencana tersebut untuk memperkuat pertahanan siber Indonesia di tengah tantangan kekinian.

Selain sumber daya manusia yang disebut akan diisi personil sipil dan anggota TNI potensial di bidang siber, pembentukan matra baru ini nantinya akan mengubah UUD 1945, hingga berbagai peraturan turunannya yang terkait.

Kejelasan tupoksi dan sinergi dengan lembaga terkait yang sudah ada seperti BSSN, BIN, dan Dirtipidsiber Bareskrim Polri juga harus diatur agar implementasi memperkuat pertahanan dan keamanan siber dapat berjalan maksimal.

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 

#angkatansiber #tni #prabowo #jokowi #panglimatni #siber #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Akhirnya resmi juga Pak Maruli jadi KSAD 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) yang baru Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menggantikan Jenderal TNI Agus Subianto yang menjadi Panglima TNI.

Maruli merupakan lulusan akademi militer tahun 1992 yang sebelumnya menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad).

#ksad #marulisimanjuntak #luhutbinsarpandjaitan #pelantikanksad #infografis #pinterpolitik #politikindonesia #beritapolitik

PinterPolitik.com

Satu hal yang tidak diinginkan dari implementasi visi-misi Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI adalah terjebak dalam buzzword berupa “artificial intelligence (AI)”.  

Ya, dalam salah satu visi-misi yang dipaparkan di depan DPR kemarin, Jenderal Agus menyinggung modernisasi alutsista angkatan bersenjata dengan menggunakan kecerdasan buatan alias AI. 

“Dalam rangka mewujudkan percepatan modernisasi alutsista di tubuh TNI, maka pemanfaatan kemajuan teknologi artificial intelligence atau kecerdasan buatan dan informatika harus dilakukan secara terprogram serta berorientasi pada  integrated based system,” kata Jenderal Agus di Gedung DPR hari Senin 13 November 2023. 

Sayangnya, skeptisisme dari para pemerhati militer, khususnya di lini masa, muncul terhadap rencana Jenderal Agus. 

Frasa “AI” dinilai hanya embel-embel kosakata yang cenderung latah saat berkaca pada alutsista Indonesia sendiri yang tampak belum kompatibel untuk melakukan lompatan teknologi tersebut. Tentu saat berbicara realita di lapangan. 

Kekhawatiran itu sendiri muncul dari jumlah alutsista “sepuh” yang dimiliki TNI di tiga matranya, masih rendahnya operational readiness alutsista, serta pemerataan dan interoperabilitas yang masih harus dimaksimalkan lagi. 

Pada September lalu, misalnya, Kadispenad saat itu Brigjen TNI Hamim Tohari mengatakan telah mengusulkan peremajaan alutsista karena usianya yang sudah sangat tua. 

Salah satunya, Brigjen Hamim menyebutkan meriam buatan Yugoslavia tahun 1948 masih digunakan oleh salah satu Batalyon Artileri Medan (Yon Armed) TNI AD. 

Brigjen Hamim menambahkan, saat ini seluruh tiga matra TNI masih membutuhkan peremajaan dan penambahan alutsista. 

Lalu, benarkah utilisasi AI dalam TNI dalam visi-misi Jenderal Agus sebagai Panglima TNI nantinya hanya akan menjadi sekadar jargon yang cukup sulit diimplementasikan? 

Sedikit-Sedikit AI? 

Sebelum larut dalam skeptisisme, akan cukup bijak untuk menelaah apa yang benar-benar dimaksud oleh Jenderal Agus dalam visi-misi AI-nya bagi alutsista TNI. 

Salah satu sampel konkret yang disebutkan Jenderal Agus mengenai pemanfaatan AI maupun teknologi siber di TNI, adalah dengan mengembangkan dan mengoptimalkan pasukan siber. 

Sebagai catatan, rencana membentuk pasukan atau angkatan siber sebelumnya sempat diusulkan oleh Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) untuk melengkapi tiga matra TNI lainnya. 

Akan tetapi, aktualisasi pemanfaatan AI dan teknologi siber di bidang pertahanan adalah sesuatu yang begitu kompleks. Karena kepalang disebutkan oleh Jenderal Agus, hal itu kini berkelindan dengan proyeksi pertahanan selama ini kerap luput dari hal yang terabaikan atau istilahnya silent evidence.  

Istilah itu sendiri dicetuskan oleh Nassim Nicholas Taleb dalam bukunya The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. 

Taleb menjelaskan mengenai bahaya silent evidence atau bukti bisu yang kerap dilupakan ketika menyimpulkan sesuatu yang dapat bermuara pada kesalahan tindakan.  

Penilaian terhadap sebuah aspek dikatakan perlu dan harus memikirkan bahwa hal itu ditentukan secara secara multikausalitas, termasuk faktor perilaku dan dinamika interaksi manusia sebagai instrumen utama di dalamnya. 

Multikausalitas sendiri adalah konsep yang menegaskan bahwa dalam sebuah peristiwa, baik politik, sejarah, dan sosial memiliki rangkaian yang tidak sederhana dan tunggal. 

Dan yang terpenting, kembali, sering kali terdapat silent evidence yang tidak diketahui atau diabaikan. 

Ini yang kemudian disebut sebagai bukti bisu. Bukan tidak mungkin, kesimpulan atas sebuah persoalan selama ini bertumpu pada informasi yang begitu kecil atau “sengaja” membatasi informasi. 

Padahal, terdapat bukti-bukti yang mungkin tidak pernah diketahui atau “sengaja-tak sengaja diabaikan”.  

Dalam konteks penilaian dan proyeksi kebijakan pertahanan, konteks yang tidak statis dalam pembangunan pertahanan dan perencanaannya juga menentukan. 

Mulai dari ketersediaan anggaran, dinamika lingkungan strategis, birokrasi, hingga faktor politik. 

Selain jenis dan teknologi alutsista yang terus berkembang, kemampuan alutsista dan awaknya, kesiapan tempur, logistik, interoperabilitas, keberpihakan sekutu pertahanan, serta kesiapan moral prajurit kiranya juga menjadi silent evidence yang tak jarang luput dari kalkulasi.  

Belum lagi soal birokrasi dan aspek politik. Selama ini, porsi anggaran pertahanan Indonesia kerap “berdesakan” dengan alokasi dan prioritas kementerian lain, plus political will para aktor terkait. 

Lalu, mungkinkah ada pengaruh spesifik tertentu atau yang bersifat subjekltif sehingga memengaruhi visi-misi AI Jenderal Agus yang tampak cukup pelik untuk diwujudkan itu? 

Jangan Pesimis Dulu? 

Masih terkait dengan konteks AI, pasca resmi menjabat sebagai Panglima TNI nanti, Jenderal Agus menyebut akan mendorong pengembangan ketahanan siber untuk menghadapi berbagai tantangan dan ancaman pertahanan.

Sekali lagi, menurutnya, modernisasi alutsista RI berbasis digital perlu dilakukan, termasuk dalam mendukung pengamanan jalur logistik dan maritim. 

Terdapat satu telaah kritis menarik saat disebutkan bahwa Jenderal Agus bisa sampai pada visi-misi AI-nya itu, yakni karena berlatar belakang pasukan khusus yang terbiasa dengan sokongan senjata dan peralatan lebih canggih dibanding pasukan reguler lain. 

Oleh karenanya, Jenderal Agus dianggap kurang peka terhadap esensi kebijakan makro bagi pemerataan dan kesiapan operasional alutsista di tiga matra dan kecabangan-kecabangan spesifik yang juga penting di dalamnya. 

Namun, semestinya telaah itu dapat terbantahkan dan semoga tidak benar-benar demikian. 

Jenderal Agus sendiri adalah sosok yang pengalamannya cukup komplet di berbagai posisi strategis, mulai dari pasukan tempur, doktrin dan pendidikan, hingga teritorial. 

Dengan pengalaman itu, literasi secara makro atas visi-misinya nanti sebagai Panglima TNI semestinya memiliki dasar yang kuat, termasuk konteks pemanfaatan AI bagi alutsista. Itu yang diharapkan bersama demi progresivitas TNI kebanggaan Indonesia. (J61) 

Komisi I DPR RI menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto untuk menjadi Panglima TNI.

PinterPolitik.com

Baru diangkat menjadi KSAD, Jenderal TNI Agus Subiyanto diusulkan Presiden Jokowi untuk menjadi Panglima TNI. Pengusulan itu mengangkat kembali narasi soal Geng Solo. Saat Jokowi menjadi Wali Kota Solo pada 2005-2012, Agus menjabat sebagai Komandan Kodim Surakarta.

Aris Santoso dalam tulisannya Jokowi dan Jejaring Perwira Solo menyebutkan bahwa dalam menentukan posisi di TNI dan Polri, ada kecenderungan Jokowi memilih kolega-koleganya yang dulu berdinas di Solo. 

Aris mencontohkan promosi Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai KSAU, kemudian sebagai Panglima TNI. Menurut Aris, promosi itu ditopang berkat hubungan baik keduanya yang terjalin sejak sama-sama berdinas di Solo. Pada periode 2010-2011 ketika Jokowi menjadi Wali Kota Solo, Hadi adalah Komandan Lanud Adi Soemarmo, Solo.

Atas kedekatan itu, terdapat kekhawatiran atas pengusulan Agus sebagai Panglima TNI. Beredar isu bahwa TNI bisa tidak netral di Pemilu 2024. Apalagi, Jokowi sudah secara terbuka mengaku akan cawe-cawe di Pemilu 2024.

Lantas, apakah TNI akan tidak netral alias melakukan intervensi politik apabila Jenderal Agus menjadi Panglima TNI?

Isu Musiman

Melihat sejarahnya, isu netralitas TNI selalu keluar menjelang pemilu. Namun, faktanya setelah Reformasi tidak pernah TNI melakukan intervensi politik di pemilu. Ini pula yang digarisbawahi oleh pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi. 

“Saya kira netralitas TNI sudah teruji sepanjang pemilu setelah Reformasi,” ungkap Fahmi (2/11/2023). 

Kasusnya dapat kita lihat pada Pilpres 2019 ketika Panglima TNI dijabat oleh Hadi Tjahjanto. Meskipun Hadi merupakan Geng Solo yang dekat dengan Jokowi, nyatanya TNI tidak melakukan intervensi politik di Pilpres 2019.

Apabila melihat situasi TNI setelah Reformasi, TNI sebenarnya tidak memiliki potensi untuk melakukan intervensi politik. Alasannya karena TNI tidak memiliki kewenangan hukum. TNI tidak bisa menyelidiki perkara, apalagi memenjarakan pihak sipil.  

Sekarang pertanyaannya, dengan adanya fakta itu, kenapa isu netralitas TNI tetap menggema? Dengan tidak memiliki kewenangan hukum, bagaimana TNI bisa melakukan intervensi politik? 

Trauma Masa Lalu

Ada dua hipotesis yang dapat dibangun untuk menjawab kenapa sentimen itu terus muncul. Hipotesis pertama, terjadi kekeliruan karena menyamakan institusi TNI dengan purnawirawan TNI. 

Sebagaimana diketahui, ada banyak purnawirawan TNI yang terjun ke politik memiliki karier yang mentereng. Sebut saja nama Luhut Binsar Pandjaitan, Wiranto, Prabowo Subianto, Hendropriyono, dan seterusnya.

Nah, entah bagaimana, mungkin karena sakin kuatnya pesona para purnawirawan Jenderal TNI tersebut, banyak pihak kemudian menyebutnya sebagai intervensi TNI itu sendiri. Apalagi, beredar isu di masyarakat bahwa peta politik ditentukan oleh nama-nama besar itu.

Kekeliruan itu disebut dengan category mistake. Ini adalah bias kognitif yang terjadi ketika kita keliru dalam menentukan atau membuat kategorisasi dalam suatu fenomena. 

Dalam kasus isu netralitas TNI, terjadi kekeliruan dalam menyamakan antara institusi TNI dengan karier politik para purnawirawan TNI. Kita harus menyadari bahwa purnawirawan TNI telah menjadi masyarakat sipil. Artinya, institusi TNI dengan purnawirawan TNI adalah dua kategori yang berbeda. 

***

Sekarang kita lanjut ke hipotesis kedua. Besar kemungkinan ini karena trauma masa lalu soal dwifungsi ABRI. Kita semua mengetahui bahwa pemerintahan Orde Baru membawa trauma besar atas keterlibatan TNI di ranah sipil, terutama dalam politik.

Meskipun dwifungsi sudah dihapuskan, harus disadari bahwa trauma itu begitu besar dan tertanam di benak masyarakat luas.

Singkatnya, kekhawatiran atas netralitas TNI sebenarnya adalah tarikan ingatan sejarah. Ingatan publik soal dwifungsi ABRI bercampur dengan narasi Geng Solo, khususnya kedekatan Jenderal Agus dengan Presiden Jokowi.

***

Sebagai penutup, dapat dikatakan dengan cukup meyakinkan bahwa TNI tidak netral alias melakukan intervensi politik di Pilpres 2024 adalah kekhawatiran yang dapat dimentahkan. (R53)

Setelah diusulkan menjadi Panglima TNI, praktis posisi Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai KSAD sangat cepat dikarenakan November ini, petahana Laksamana Yudo Margono telah pensiun.

Di era Reformasi, terdapat dua rotasi cepat para jenderal yang bahkan hanya dalam hitungan hari menempati posisi strategis seperti yang terjadi kepada Jenderal Pol. (Purn) Timur Pradopo dan Marsekal TNI (Purn.) Agus Supriatna