Agus Harimurti Yudhoyono – PinterPolitik.com

TNI AD “Kawah Candradimuka” Negarawan Indonesia

A99 — Mon, 04 May 2026 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tiga presiden, puluhan menteri, ratusan gubernur lahir dari satu institusi yang sama. Bukan universitas, bukan partai politik. Angkatan Darat masih menjadi “rahim” paling produktif bagi negarawan Indonesia, dan hingga hari ini belum ada satu pun institusi lain yang mampu menandinginya.

PinterPolitik.com

Ada satu fakta yang nyaris luput dibicarakan pada ruang diskusi demokrasi Indonesia. Dari delapan presiden yang pernah memimpin republik ini, tiga di antaranya adalah alumni satu institusi yang sama. Bukan Universitas Indonesia. Bukan Harvard. Melainkan Akademi Militer Magelang, dengan seragam loreng sebagai ijazah politiknya. Fakta ini bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi logis dari sebuah arsitektur kekuasaan yang dibangun selama lebih dari tujuh dekade, dan yang belum pernah benar-benar dibongkar sampai hari ini.

Rahim Negarawan: Mengapa AD, Bukan AL atau AU?

Untuk memahami dominasi Angkatan Darat dalam lanskap politik Indonesia, kita perlu kembali ke fondasi paling awal republik ini. Berbeda dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara yang karakter institusionalnya bersifat teknis dan terbatas pada domain spesifik, Angkatan Darat lahir dari revolusi yang bersifat terrestrial dan populis. Jenderal Sudirman bergerilya di tengah rakyat, bukan di atas kapal atau di kokpit pesawat. Dari sinilah founding myth terbentuk: “Tentara Rakyat, Tentara Pejuang.”

Mitos pendirian ini menghasilkan doktrin. Konsep “Jalan Tengah” yang dicetuskan Jenderal A.H. Nasution pada 1958 adalah titik nol dari seluruh bangunan politik militer Indonesia. Nasution berargumen bahwa tentara tidak boleh sekadar menjadi alat kekuasaan sipil, tetapi juga tidak boleh mengambil alih kekuasaan penuh layaknya junta militer. Posisinya ada di tengah: aktif dalam kehidupan sosial-politik sebagai penjamin stabilitas. Doktrin ini kemudian disempurnakan oleh Soeharto menjadi Dwifungsi ABRI, dan meskipun secara formal dihapus era Reformasi, DNA-nya tidak pernah benar-benar diangkat dari tubuh institusi.

Yang membuat Angkatan Darat benar-benar berbeda adalah satu kata: teritorialitas. TNI AD memiliki struktur komando yang persis sejajar dengan struktur pemerintahan sipil. Kodam di tingkat provinsi, Korem di kabupaten, Kodim di kecamatan, Koramil di kelurahan, hingga Babinsa di tingkat desa. Tidak ada institusi lain di Indonesia, termasuk partai politik manapun, yang memiliki kedalaman penetrasi seperti ini.

Seorang perwira AD yang berkarir dua dekade otomatis membangun jaringan sosial dan modal politik di setiap wilayah tempatnya bertugas. Ketika pensiun, ia tidak pulang dengan tangan kosong. Ia membawa political capital yang sudah matang. Jaringan inilah yang dalam konteks Pilpres 2004 menjadi social capital reservoir yang dipanen SBY sebagai figur paling dikenal publik dari institusi paling dipercaya rakyat.

Bandingkan dengan perwira AL yang seluruh karirnya dihabiskan di atas kapal, atau perwira AU yang dunianya adalah landasan pacu dan ruang radar. Keduanya profesional kompeten, tetapi tidak punya basis sosial organik di darat, tempat suara pemilih berada.

Faktor kedua adalah kepadatan jaringan alumni. Sistem angkatan di Akmil menciptakan fraternity politik yang sangat kohesif. Angkatan Akmil 74, misalnya, melahirkan Prabowo Subianto, Sjafrie Sjamsoeddin, dan Luhut Binsar Pandjaitan dalam satu generasi. Mereka saling mengenal sejak usia 18 tahun, berbagi trauma latihan yang sama, lalu menguasai kabinet dan peta kekuasaan Indonesia secara bersamaan.

Peristiwa 1965 menjadi akselerator yang paling menentukan. Soeharto tidak hanya mengalahkan PKI. Ia secara sistematis memarginalisasi dua matra lainnya. TNI AU, yang panglimanya Omar Dani dianggap terlibat G30S, dikucilkan selama 32 tahun. Foto Omar Dani bahkan sengaja dihapus dari Museum AU di Yogyakarta. TNI AL bernasib sedikit lebih baik, tetapi tetap tidak pernah mendapatkan akses ke jabatan politik puncak. Dalam tiga dekade Orde Baru, monopoli politik AD sudah terlalu dalam berakar untuk bisa dicabut hanya dalam dua dekade reformasi.

Apakah Kepercayaan Rakyat kepada TNI Sedang Diuji?

Selama lebih dari satu dekade, Lembaga Survei Indonesia secara konsisten mencatat TNI sebagai institusi paling dipercaya rakyat, dengan angka antara 80 hingga 90 persen. Angka ini luar biasa, terutama jika dikontraskan dengan sejarah yang tidak bersih: peristiwa 1965, Tanjung Priok 1984, Santa Cruz 1991, Semanggi 1998, hingga kasus pelanggaran kepada aktivis yang masih berlangsung.

Bagaimana institusi yang pernah menyakiti rakyatnya bisa tetap mendapat kepercayaan sebesar itu?

Jawabannya ada pada apa yang sosiolog Jeffrey Alexander sebut sebagai civil repair, yaitu kemampuan institusi merekonstruksi legitimasinya melalui kehadiran fisik yang positif. Operasi Bakti TNI, pengobatan gratis, pembangunan jembatan di pelosok, bantuan bencana, semuanya bukan sekadar program sosial. Ia adalah political branding yang terencana. Di daerah yang tidak pernah dijangkau ambulans atau truk sembako pemerintah daerah, truk loreng TNI AD hadir.

Ada pula dimensi psikologis kolektif yang bekerja. Bangsa Indonesia lahir dari revolusi bersenjata. Figur Sudirman yang bergerilya di atas tandu menjadi arketipe pemimpin yang rela berkorban dalam imajinasi kolektif nasional. Kepercayaan terhadap individu berseragam loreng yang hadir di tengah masyarakat sehari-hari menjadi jembatan kepercayaan terhadap institusinya secara keseluruhan, bahkan ketika institusi itu pernah berlaku buruk pada level tertingginya.

AHY, Pakistan, dan Pertanyaan yang Belum Terjawab

Perbandingan paling tajam untuk memahami posisi TNI AD adalah Pakistan. Hasan Askari Rizvi dalam Military, State and Society in Pakistan (2000) menyebut Pakistan sebagai garrison state, negara di mana militer adalah pemilik sesungguhnya dari arsitektur kekuasaan. Indonesia pasca-Reformasi berhasil menghindari jebakan ini. Namun Indonesia juga belum sepenuhnya menjadi civilian state. Yang ada adalah hybrid equilibrium, keseimbangan hibrida di mana TNI AD secara formal mundur ke barak, tetapi mempertahankan infrastruktur pengaruhnya melalui jaringan teritorial dan alumni yang mendominasi kabinet serta parpol.

Di titik inilah figur Agus Harimurti Yudhoyono menjadi argumen paling hidup bagi ketangguhan legacy Angkatan Darat. AHY adalah produk double legacy yang paling lengkap: mewarisi nama besar SBY sebagai presiden berlatar AD, sekaligus membawa rekam jejaknya sendiri sebagai perwira infanteri lulusan Akmil yang pernah bertugas di berbagai pos operasional. Ketika ia memilih melepas seragam dan menapaki jalur sipil melalui Partai Demokrat, ia tidak menanggalkan identitas AD-nya. Ia justru mentransformasi nilai-nilai pembentuk kepribadian militer itu menjadi modal kepemimpinan yang relevan, adaptif, dan kompetitif di setiap panggung yang dimasukinya.

Perjalanan AHY dari perwira infanteri ke Ketua Umum Partai Demokrat, lalu ke kursi Menko Infrastruktur di Kabinet Prabowo, memperlihatkan bahwa kawah candradimuka AD mampu mencetak pemimpin yang luwes menembus sekat-sekat arena kekuasaan. Disiplin komando yang dibentuk di barak, kapasitas membaca medan yang diasah dalam latihan tempur, serta jaringan kepercayaan yang terbangun dalam kultur kesatuan, semuanya menjadi bekal nyata yang terbawa ke mana pun ia ditempatkan oleh negara. AHY adalah bukti nyata bahwa legacy AD tidak berhenti di gerbang pensiun. Ia terus hidup, bekerja, dan berbuah di setiap pos politik yang dipercayakan kepadanya.

Kawah Candradimuka dalam mitologi Jawa menempa Gatotkaca menjadi satria sakti. TNI AD telah melakukan hal yang sama bagi republik ini selama tujuh dekade. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah Indonesia ingin terus menjadikan satu kawah tunggal sebagai satu-satunya yang sah, ataukah sudah waktunya membangun kawah-kawah baru: partai yang benar-benar mengkader, universitas yang benar-benar melahirkan pemimpin, dan masyarakat sipil yang benar-benar berdaulat.

Jawaban atas pertanyaan itulah yang pada akhirnya akan menentukan apakah Indonesia sedang menuju demokrasi yang benar-benar dewasa, atau sekadar terus berputar dalam orbit politik yang sama sejak 1945. (A99)

Memo: Warisan Paling Berharga AHY?

A43 — Thu, 30 Apr 2026 09:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Tragedi kereta di Stasiun Bekasi Timur ungkap sisi lain AHY. Dari mana empati itu berasal?

PinterPolitik.com

Cupin sedang menggulir timeline X ketika sebuah video menarik perhatiannya. Seorang pejabat berseragam rompi lapangan sedang berlutut di samping ranjang rumah sakit, mendengarkan cerita seorang perempuan yang lengannya diperban tebal.

Pejabat itu adalah Menteri Koordinator Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono. Ia berada di RSUD Bekasi, sehari setelah tragedi kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur yang merenggut setidaknya 15 nyawa pada Senin malam 27 April 2026.

Cupin kemudian mencari tahu kronologi lengkapnya. Sebuah taksi listrik mogok di perlintasan sebidang, memicu efek domino yang berakhir dengan KA Argo Bromo Anggrek menghantam KRL yang berhenti darurat, dan hampir seluruh korban tewas adalah perempuan pekerja di gerbong khusus wanita yang sedang dalam perjalanan pulang.

Yang membuat Cupin menaikkan alis adalah urutan langkah AHY di lapangan. Menko Infrastruktur itu tiba di Stasiun Bekasi Timur sekitar pukul 13.30 WIB, masuk ke ruang staf untuk berkoordinasi dengan jajaran KAI, dan baru berbicara ke media setelah memahami situasi secara utuh.

AHY kemudian meninjau langsung lokasi tabrakan dan memeriksa kondisi perlintasan liar sebelum bergerak ke RSUD Bekasi. Di sana, ia berdialog satu per satu dengan korban, menanyakan kondisi mereka, dan mencatat bahwa mayoritas adalah perempuan pekerja yang sekadar ingin pulang ke rumah.

Cupin memperhatikan bagaimana AHY menyusun pernyataan publiknya dalam tiga lapis. Lapisan pertama adalah empati terhadap korban dan keluarga, lapisan kedua adalah ketegasan menuntut investigasi KNKT yang transparan dan terbuka, dan lapisan ketiga adalah visi sistemik soal pembenahan 1.800 perlintasan sebidang yang belum terbenahi di Pulau Jawa.

Kemudian Cupin menemukan cuitan viral Fauzan Muhajir yang sudah ditonton 266 ribu kali. Isinya menyebut respons AHY sebagai “respon terbaik dari pemerintah saat ini” dan membandingkannya langsung dengan gaya SBY dalam merespons bencana.

Cupin pun bertanya dalam hati: mengapa publik langsung menghubungkan respons AHY dengan SBY? Dan apakah perbandingan itu menyembunyikan sesuatu yang justru lebih menarik?

Warisan dari Cikeas

Perbandingan AHY dengan SBY memang bukan tanpa dasar. SBY adalah presiden yang dianugerahi Global Champion of Disaster Risk Reduction oleh Sekjen PBB Ban Ki-moon pada 2012, sebuah pengakuan atas manajemen kebencanaan Indonesia sepanjang satu dekade yang dipenuhi bencana beruntun, dari tsunami Aceh 2004 hingga erupsi Merapi 2010.

Polanya pun serupa. SBY, ketika menerima kabar tsunami Aceh di Jayapura pada malam 26 Desember 2004, memilih terbang langsung ke Aceh keesokan harinya alih-alih kembali ke Jakarta, karena ia percaya bahwa pemimpin harus memahami situasi di lapangan sebelum mengambil keputusan. AHY di Bekasi melakukan hal yang sama dalam skala yang berbeda: koordinasi internal dulu, turun ke lokasi dulu, baru bicara ke publik.

Fenomena ini bukan khas Indonesia. Dalam sejarah politik Amerika Serikat, George W. Bush kehilangan legitimasi publik secara dramatis bukan karena kegagalan teknis penanganan Badai Katrina 2005, melainkan karena citra dirinya yang dianggap berjarak, termasuk foto dirinya memandang kerusakan dari jendela pesawat tanpa turun ke lapangan.

Arjen Boin dan Paul ‘t Hart dalam buku mereka The Politics of Crisis Management yang diterbitkan Cambridge University Press mengidentifikasi lima tugas strategis pemimpin saat krisis, yaitu memahami situasi, mengambil keputusan, memberi narasi, mengakhiri krisis, dan memetik pelajaran. AHY, dalam 24 jam pasca-tragedi Bekasi, menunjukkan kelima elemen itu dengan tingkat koherensi yang jarang terlihat dari pejabat setingkat menteri koordinator.

Pierre Bourdieu, sosiolog Prancis yang mengembangkan konsep habitus, menjelaskan bahwa cara seseorang bertindak dalam situasi tertentu bukan semata hasil pelatihan formal, melainkan produk dari paparan berulang terhadap praktik-praktik sosial dalam lingkungan formatifnya. AHY tumbuh besar menyaksikan ayahnya mengambil keputusan di tengah krisis demi krisis, dan pola itu terinternalisasi menjadi disposisi yang beroperasi secara naluriah.

Max Weber, sosiolog Jerman yang mencetuskan teori otoritas, membedakan antara otoritas yang melekat pada jabatan dan otoritas yang melekat pada kapasitas personal seseorang untuk menginspirasi kepercayaan di saat ketidakpastian. AHY secara jabatan adalah menteri koordinator, bukan presiden, namun respons Bekasi menunjukkan bahwa ia mampu mengoperasikan kedua jenis otoritas itu secara bersamaan.

Namun Cupin merasa ada sesuatu yang belum terjawab. Jika DNA krisis AHY hanya soal meniru SBY, mengapa register dominan yang muncul di Bekasi justru lebih bersifat empatik dan relasional ketimbang strategis-operasional? Dan bukankah ada sosok lain di Cikeas yang justru lebih menjelaskan dimensi itu?

Warisan dari Memo

Jawabannya mungkin tersimpan dalam sebuah lukisan. Pada Desember 2024, ketika memperingati 20 tahun tsunami Aceh, SBY ditemukan sedang menyelesaikan lukisan di studionya: seorang perempuan menangis sambil memeluk dua anak yang kehilangan kedua orang tuanya. Perempuan itu adalah Ani Yudhoyono, atau yang dipanggil keluarga dengan nama sayang, Memo.

Dalam wawancara di Metro TV saat itu, SBY mengungkapkan bahwa setiap kali mengunjungi daerah bencana, ia selalu mengajak Ani “supaya bisa ikut berempati, bisa ikut merasakan dan menyampaikan sesuatu kepada mereka.” Kalimat itu, jika dibaca dengan cermat, mengungkap sesuatu yang signifikan: SBY sendiri membutuhkan Ani untuk mengaktifkan dimensi empati dalam respons krisisnya.

Carol Gilligan, psikolog Harvard yang menulis In a Different Voice, berargumen bahwa tradisi moral Barat cenderung memprioritaskan penalaran keadilan, yaitu soal aturan, hak, dan prosedur, di atas penalaran kepedulian yang berorientasi pada relasi, konteks, dan kebutuhan konkret. Keduanya bukan hierarkis, melainkan komplementer, dan keduanya dibutuhkan dalam penanganan krisis.

SBY membawa penalaran keadilan: investigasi, komando, alokasi sumber daya, reformasi institusional seperti pembentukan BNPB dan UU Penanggulangan Bencana. Ani membawa penalaran kepedulian: pelukan di reruntuhan, organisasi doa di malam pertama tsunami, dialog langsung dengan korban, dan kehadiran yang mengayomi.

DNA Cikeas, dalam kerangka ini, bukan satu untai. Ia adalah double helix, dua pilin yang saling melengkapi: untai SBY dan untai Ani.

Martha Nussbaum, filsuf politik Universitas Chicago yang menulis Political Emotions: Why Love Matters for Justice, berargumen bahwa empati dan duka bersama bukan elemen irasional yang harus disingkirkan dari tata kelola. Sebaliknya, emosi-emosi ini adalah infrastruktur moral yang menopang kohesi sosial dan legitimasi pemimpin.

Nel Noddings, filsuf pendidikan Stanford yang mengembangkan Ethics of Care, membedakan antara caring about dan caring for. Caring about adalah kepedulian abstrak terhadap “korban bencana” sebagai kategori. Caring for adalah kehadiran langsung, memeluk anak yatim di reruntuhan, dan berdialog dengan pasien patah tulang di bangsal rumah sakit.

Ketika AHY di RSUD Bekasi mendengarkan cerita korban satu per satu dan mencatat bahwa “rata-rata kalau saya tanya tadi, mereka pulang kerja, hampir semua perempuan,” ia bukan sedang menjalankan protokol dari program MPA Harvard-nya. Ia sedang menjalankan pola yang ia serap dari menyaksikan ibunya memeluk anak-anak yatim di Aceh dua dekade lalu.

AHY menyebut Ani sebagai “pelita, sumber kekuatan, sumber semangat, juga kebahagiaan keluarga kami.” Di pemakaman ibunya pada 2019, ia menutup sambutan dengan kalimat: “Selamat jalan Memo, we love you and we will forever miss you.”

Memo telah pergi. Namun di Stasiun Bekasi Timur, ketika seorang menteri koordinator memilih berlutut untuk mendengarkan cerita perempuan pekerja yang terluka, warisan itu tampak hidup dalam bentuk yang paling konkret: sebuah kehadiran yang bukan sekadar terlihat, melainkan terasa. Apakah itu warisan paling berharga AHY? Waktu dan konsistensi yang akan menjawab. (A43)

Lincoln-isme: Jalan Politik AHY?

A43 — Sat, 25 Apr 2026 00:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

AHY mendorong pembangunan 14.000 km rel di luar Jawa. Mungkinkah ada strategi politik yang tersembunyi di balik ambisi triliunan itu?

PinterPolitik.com

Cupin sedang membaca berita pagi ketika satu angka membuatnya berhenti menggulir layar: nol kilometer. Itu adalah panjang total jaringan kereta api di Kalimantan — pulau terbesar kedua di dunia, penghasil batu bara dan sawit, dan kini lokasi ibu kota negara baru.

Angka itu muncul dalam liputan rapat koordinasi yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Stasiun Tanah Abang pada 22 April 2026. AHY memaparkan target pembangunan dan reaktivasi 14.000 kilometer rel kereta api di luar Jawa — mencakup Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi — dengan estimasi investasi Rp1.100 hingga Rp1.200 triliun sampai tahun 2045.

Cupin mencoba membayangkan skalanya. Sumatera memiliki sekitar 1.871 kilometer rel warisan kolonial yang belum terhubung utuh dan membutuhkan tambahan sekitar 7.800 kilometer, Kalimantan harus dibangun dari nol dengan target sekitar 2.700 kilometer, dan Sulawesi yang baru punya 109 kilometer membutuhkan lebih dari 3.200 kilometer tambahan.

Yang membuat Cupin semakin penasaran adalah konteks fiskalnya. Proyek ini membutuhkan sekitar Rp60 hingga Rp65 triliun per tahun selama dua puluh tahun — diumumkan justru di tengah kebijakan efisiensi anggaran paling ketat era Prabowo.

Cupin kemudian membandingkan satu data lagi: pada 2023, pemerintah mengalokasikan Rp86,9 triliun untuk jalan dan hanya Rp6,5 triliun untuk rel. Ketimpangan itu, yang berlangsung puluhan tahun, menjelaskan mengapa biaya logistik Indonesia masih sekitar 23 persen dari PDB — hampir tiga kali lipat Singapura.

Tapi Cupin, yang terbiasa membaca berita dengan skeptisisme sehat, langsung bertanya dua hal. Apakah ada preseden historis di mana seorang pemimpin membangun rel dalam skala monumental justru di saat negaranya sedang tertekan? Dan jika ada, apa motif sesungguhnya di balik keputusan itu?

Ketika Lincoln Bangun Rel di Tengah Perang

Ternyata ada, dan presidennya bernama Abraham Lincoln.

Pada 1 Juli 1862, tepat satu tahun setelah Perang Saudara Amerika pecah, Lincoln menandatangani Pacific Railway Act: undang-undang pembangunan rel lintas benua dari Missouri hingga Pasifik. Ini adalah proyek infrastruktur terbesar dalam sejarah Amerika saat itu, diluncurkan bukan setelah krisis selesai, melainkan di tengah-tengahnya.

Konteks politiknya membuat keputusan itu semakin mengejutkan. Lincoln memenangkan pemilu 1860 dengan hanya 39,8 persen suara nasional dan namanya tidak tercantum di satu pun kertas suara negara bagian selatan — ia adalah presiden minoritas dari partai yang baru berumur enam tahun.

Richard White dalam bukunya Railroaded: The Transcontinentals and the Making of Modern America menggambarkan bagaimana rel lintas benua bukan sekadar proyek transportasi, melainkan instrumen konsolidasi politik yang mengikat wilayah-wilayah barat yang belum terkunci ke dalam orbit Partai Republik. Lincoln memahami bahwa California, Nevada, dan Oregon — negara bagian yang baru bergabung — akan loyal kepada siapapun yang membawa pembangunan nyata ke tanah mereka.

Thaddeus Stevens, anggota Kongres dari faksi Republikan Radikal, mengatakannya secara eksplisit di ruang sidang: bangsa Romawi mengkonsolidasikan kekuasaan mereka dengan membangun jalan padat dari ibu kota ke provinsi-provinsi mereka. Stevens tidak sedang berbicara tentang efisiensi logistik — ia sedang berbicara tentang kekuasaan.

Michael Mann dalam artikelnya The Autonomous Power of the State di European Journal of Sociology menyebut fenomena ini sebagai infrastructural power: kapasitas negara untuk benar-benar menembus masyarakat sipil dan mengimplementasikan keputusan politik hingga ke seluruh wilayah kekuasaannya. Rel Lincoln adalah bentuk paling literal dari konsep itu — baja yang menembus padang rumput, gunung, dan gurun untuk menyatakan bahwa negara hadir di sana.

Yang paling menarik adalah teori policy windows dari John W. Kingdon dalam bukunya Agendas, Alternatives, and Public Policies: jendela kebijakan tidak menunggu kondisi sempurna, ia terbuka sebentar lalu menutup. Lincoln tahu bahwa jika ia menunggu perang selesai, negara-negara bagian selatan akan kembali ke Kongres dan debat soal rute rel akan macet lagi seperti satu dekade sebelumnya.

Cupin mulai melihat polanya. Tapi dua pertanyaan baru segera muncul di kepalanya. Apakah struktur yang sama — partai lemah, wilayah kosong, krisis fiskal, dan rel sebagai solusi — juga berlaku untuk AHY hari ini? Dan jika ya, apa yang sesungguhnya sedang dibangun AHY: infrastruktur untuk Indonesia, atau jalan politik untuk dirinya sendiri?

14.000 Kilometer Menuju 2029?

Kemiripan strukturalnya ternyata sangat spesifik. Lincoln memimpin partai berumur enam tahun tanpa satu kursi pun di selatan; AHY memimpin Demokrat yang anjlok dari 148 ke 44 kursi dengan 53,4 persen suaranya terkonsentrasi di Jawa — dan nyaris tak terlihat di luar Jawa.

Lincoln membangun rel ke wilayah barat yang belum terkunci oleh partai manapun. AHY mendorong rel ke Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi — wilayah yang dalam peta elektoral Indonesia adalah swing territories, tidak dikuasai secara permanen oleh PDIP, Gerindra, maupun Golkar.

Dan Slater dalam artikelnya Can Leviathan be Democratic? di jurnal Studies in Comparative International Development menjelaskan bagaimana pemilu yang kompetitif dapat mendorong perluasan teritorial institusi negara, termasuk melalui pembangunan partai massa ke wilayah-wilayah periferi. Apa yang dilakukan AHY — menggunakan jabatan Menko untuk membangun kehadiran di wilayah yang bukan basis Demokrat — adalah ilustrasi nyata dari mekanisme itu.

Susan Stokes bersama koleganya di Yale dalam buku Brokers, Voters, and Clientelism menunjukkan bahwa pemilih di negara berkembang merespons lebih kuat terhadap barang nyata seperti jalan, jembatan, dan infrastruktur dibandingkan janji programatik. Jika AHY berhasil meletakkan batu pertama rel di Kalimantan — pulau yang belum pernah memiliki kereta sepanjang sejarah kemerdekaan — dampak simbolisnya akan melampaui kalkulasi fiskal manapun.

Paul Pierson dalam artikelnya When Effect Becomes Cause di jurnal World Politics menyebut fenomena ini sebagai policy feedback: kebijakan yang sudah terbangun akan menciptakan konstituen baru yang berkepentingan mempertahankannya. Rel yang sudah terpasang di Kalimantan akan melahirkan pemilih, pekerja, dan komunitas bisnis yang secara rasional akan mendukung siapapun yang mengasosiasikan dirinya dengan pembangunan itu.

Tapi analogi yang jujur juga harus mengenali batasnya. Lincoln adalah kepala negara dengan mandat konstitusional penuh — ia menandatangani undang-undang dengan tangannya sendiri. AHY adalah Menteri Koordinator yang berpengaruh besar namun setiap keberhasilan proyeknya secara protokoler akan selalu lebih kuat dikaitkan dengan Presiden Prabowo.

Mungkin pertanyaan terpentingnya bukan soal motif, karena pemimpin paling efektif dalam sejarah hampir selalu adalah mereka yang berhasil menyatukan kepentingan personal dengan kepentingan nasional — Lincoln menyelamatkan Uni sekaligus mengunci wilayah barat untuk partainya, Roosevelt membangun New Deal sekaligus mesin elektoral Demokrat.

Pertanyaan yang lebih bermakna adalah apakah 14.000 kilometer itu akan benar-benar terwujud menjadi baja di atas tanah, karena rel yang sudah berdiri di Kalimantan tidak akan peduli siapa yang membangunnya atau untuk alasan apa — ia hanya akan berdiri, dan orang-orang yang naik di atasnya untuk pertama kalinya akan merasakan bahwa akhirnya seseorang membangun sesuatu untuk mereka. (A43)

SBY Effect: Jalan RI-2 AHY?

A43 — Tue, 08 Jul 2025 01:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah situasi ekonomi yang tidak menentu, kerinduan terhadap era SBY kembali mencuat di media sosial. Apakah nostalgia ini sekadar romantisasi masa lalu, atau justru pertanda arah baru dalam politik Indonesia?

PinterPolitik.com

Cupin baru saja pulang kerja ketika ia membuka media sosial sambil selonjoran di sofa. Tak sengaja, ia menemukan sebuah video TikTok berisi kompilasi berita lawas: harga BBM murah, kurs rupiah stabil, dan senyum khas Presiden SBY saat konferensi pers.

Scroll demi scroll, konten bernuansa nostalgia era kepemimpinan SBY terus berdatangan. Di kolom komentar, warganet menyebut masa itu sebagai “era cari duit gampang,” bahkan ada yang mengaku rindu masa bisa beli rumah dengan gaji tetap.

Tak hanya video nostalgia, ada juga unggahan grafis yang membandingkan pertumbuhan IHSG antar-presiden. Angka pertumbuhan 500% di era SBY membuat banyak orang terkejut, apalagi jika dibandingkan dengan Soeharto yang “hanya” 345%.

Cupin mulai mengingat kembali masa-masa saat ibunya bisa membuka usaha kecil dan menabung setiap bulan. Di saat yang sama, ia membandingkan dengan kini—teman-temannya banyak yang struggling, bahkan yang bergelar sarjana sekalipun.

Seseorang di Twitter menulis: “SBY bukan cuma puitis, tapi juga bikin ekonomi manis.” Cupin tersenyum geli, tapi tak bisa membantah bahwa narasi itu mulai terasa relevan di tengah situasi sekarang.

Semakin banyak yang mengidealkan masa lalu, semakin kuat pula gelombang nostalgia kolektif yang terbentuk. Bahkan, beberapa akun mulai memunculkan tagar-tagar politik yang berkaitan dengan Presiden SBY.

Cupin menatap layar ponselnya, termenung. Mengapa kini semua merindukan era SBY? Mungkinkah nostalgia ini punya konsekuensi politis di masa depan?

Era SBY: Sebuah Nostalgia Reflektif?

Cupin sedang membaca sambil mendengarkan hujan sore ketika ia menemukan kutipan menarik dari The Future of Nostalgia karya Svetlana Boym. Dalam buku itu, Boym membagi nostalgia menjadi dua jenis: reflektif dan restoratif.

Nostalgia restoratif, tulis Boym, berusaha mengembalikan masa lalu seutuhnya—utopis, konkret, bahkan politis. Sementara nostalgia reflektif lebih bersifat personal, merenungkan masa lalu tanpa perlu mengulangnya secara utuh.

Cupin teringat betapa seringnya ia melihat unggahan tentang era Presiden SBY belakangan ini. Video harga bensin Rp4.500 dan musik era 2000-an muncul beriringan dengan komentar, “Zaman cari kerja gampang.”

Bila mengikuti kerangka Boym, kerinduan terhadap era SBY ini tampaknya lebih mencerminkan nostalgia reflektif. Orang-orang tidak benar-benar ingin kembali ke tahun 2009, tetapi mereka merindukan perasaan aman, stabil, dan penuh harapan yang dulu pernah mereka rasakan.

Cupin merenung: kerinduan ini muncul di tengah kondisi ekonomi yang sulit, harga kebutuhan pokok naik, dan ketidakpastian kerja yang tinggi. Mungkin karena itu, era SBY yang dulu terlihat biasa saja, kini dikenang sebagai masa yang ideal.

Namun, bukan berarti nostalgia reflektif tak punya dampak nyata. Ketika perasaan ini dibagikan secara kolektif dan terus-menerus digaungkan, ia bisa berubah menjadi narasi politik yang kuat.

Cupin menutup bukunya dan menatap layar ponselnya yang masih menyala, menampilkan meme era SBY lengkap dengan lagu D’Masiv di latar. Lantas, bila memang sebagian masyarakat merindukan era SBY, mungkinkah ini akan berdampak terhadap dinamika politik ke depan?

Menuju Nostalgia Restoratif: SBY Effect untuk AHY?

Cupin kembali membuka catatan tentang The Future of Nostalgia karya Svetlana Boym. Ia menemukan satu gagasan menarik: nostalgia reflektif bisa berubah menjadi nostalgia restoratif ketika kerinduan itu mulai mencari bentuk konkret dalam realitas politik.

Awalnya, nostalgia reflektif hanya sebatas kenangan dan perasaan hangat tentang masa lalu. Namun, ketika kerinduan itu dibingkai ulang oleh narasi politik, ia bisa berubah menjadi dorongan restoratif yang ingin menghidupkan kembali “kejayaan” masa silam.

Dalam konteks Indonesia, kerinduan pada era SBY bisa saja mulai bergerak ke arah itu. Terlebih ketika figur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)—putra SBY—kini menempati posisi penting sebagai Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan dalam kabinet Prabowo Subianto.

Nama AHY pun mulai kembali dibicarakan dalam ruang-ruang politik sebagai calon wakil presiden potensial untuk Prabowo di Pilpres 2029. Dengan posisi strategis dan warisan nama besar ayahnya, AHY berada dalam jalur politik yang sangat terbuka.

Cupin melihat bahwa nostalgia era SBY tidak hanya berhenti pada soal ekonomi atau stabilitas sosial. Ia kini menjadi bagian dari kapital politik yang dapat dimobilisasi, khususnya oleh Partai Demokrat dan pendukung SBY.

Jika tren ini berlanjut, nostalgia reflektif bisa menjadi kendaraan restoratif bagi aktor-aktor politik yang ingin menghidupkan kembali nilai-nilai atau simbol kejayaan masa lalu. Dalam hal ini, nama SBY menjadi lebih dari sekadar kenangan—ia menjadi harapan baru.

Cupin menulis catatan kecil di bukunya: ketika nostalgia berubah menjadi arah politik, siapa pun yang mewarisi memori itu bisa saja mendapat momentum. Dan mungkin, itulah yang sedang dialami AHY hari ini. (A43)

Open Loker Cawapres 2029, Puan Maharani?

D74 — Fri, 28 Feb 2025 09:38:56 +0000

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi artificial intelligence.

Puan Maharani belakangan terlihat semakin melunak terhadap pemerintah dan khususnya terhadap Prabowo Subianto. Mungkinkah hal ini berujung pada kolaborasi politik menuju Pemilihan Umum 2029?

PinterPolitik.com

Terkadang, posisi jabatan di pemerintahan bisa dilihat seperti posisi pekerjaan pada umumnya, ia memiliki masa ketika posisinya tidak buka lowongan karena sudah diisi orang, tetapi begitu pengumuman lowongan dibuka, para kandidat langsung berlomba-lomba mengajukan lamaran.

Ada kandidat yang merasa berhak melamar karena berasal dari keluarga pendiri perusahaan. Ada pula yang mengandalkan pengalaman profesional mereka di bidang yang berbeda, berharap latar belakang unik bisa menjadi nilai tambah. Tak ketinggalan, ada kandidat muda yang baru naik daun, mengandalkan inovasi dan kedekatan dengan pemegang saham utama.

Nah, layaknya pembukaan lowongan pekerjaan pada umumnya, dalam menentukan siapa yang akan maju dalam Pemilihan Umum (Pemilu), para petinggi partai juga tentunya memiliki masa pertimbangan di mana mereka mencoba memilah-milah kandidat mana saja yang kira-kira paling cocok untuk dijadikan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden mereka.

Kendati Pemilu 2029 di Indonesia masih lama, tapi tampaknya Ketua Umum (Ketum) Partai Gerindra, sekaligus Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, mulai mencari-cari siapa yang cocok mendampingi dirinya jika ia nanti jadi kembali maju sebagai capres Pemilu 2029. Menariknya, berdasarkan pidatonya ketika Kongres VI Partai Demokrat kemarin, Prabowo sepertinya melempar sinyal bahwa dirinya mulai pertimbangkan Agus Harimurti Yudhyono (AHY), Gibran Rakabuming Raka, dan Puan Maharani, sebagai calon pendampingnya.

Hal tersebut tampak disiratkan ketika Prabowo menyebut para anak presiden yang duduk di depannya itu memang duduk bersampingan sekarang, tetapi di masa depan bisa saja mereka saling bersaingan.

Jika asumsi ini benar, tentu menarik untuk dipertanyakan: jika AHY, Gibran, dan Puan berpeluang menjadi cawapres Prabowo, kira-kira siapa yang paling menarik untuk dipilihnya?

Battle of the President’s Children?

AHY, Gibran, dan Puan sama-sama memiliki latar belakang politik yang kuat. Sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, AHY memiliki kendali atas mesin politik warisan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), termasuk dukungan kader dan logistik yang cukup solid.

Di sisi lain, Gibran mewakili kekuatan baru dalam lanskap politik Indonesia, dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo yang masih memiliki pengaruh besar di panggung politik nasional. Sementara itu, Puan Maharani membawa nama besar Sukarno dan kendali atas PDIP, partai terbesar di Indonesia saat ini.

Dengan kekuatan politik dan finansial yang dimiliki masing-masing kandidat, ketiganya layak masuk dalam pertimbangan sebagai pendamping Prabowo di 2029. Namun, ada perbedaan mencolok dalam kapasitas mereka untuk bernegosiasi dan membangun kekuatan politik di luar bayang-bayang keluarga mereka.

Namun, ada satu faktor kunci yang bisa menentukan siapa yang paling unggul: kemampuan untuk bergerak secara independen dari bayang-bayang orang tua mereka.

Dari ketiga kandidat, Puan memiliki peluang unik untuk bergerak lebih mandiri dibandingkan AHY dan Gibran. AHY tetap berada dalam bayang-bayang SBY, yang masih menjadi pengarah utama strategi politik Demokrat. Gibran, meskipun mulai membangun citra politiknya sendiri, tetap harus mengikuti garis politik Jokowi, yang sampai saat ini belum menunjukkan tanda-tanda akan benar-benar mundur dari panggung politik.

Sebaliknya, Puan memiliki kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri—tetapi dengan satu syarat: ia harus bisa menggeser dominasi Megawati Soekarnoputri di PDIP. Jika Puan berhasil mengonsolidasikan kekuatan di PDIP dan mengambil alih kendali penuh atas partai, ia bisa menjadi figur yang lebih fleksibel dalam menjalin koalisi, termasuk dengan Prabowo. Ini bisa menjadi faktor penentu dalam pertimbangan Prabowo saat memilih cawapresnya.

Akan tetapi, tidak dipungkiri bahwa pada akhirnya, pilihan Prabowo terhadap cawapresnya tidak hanya akan ditentukan oleh kekuatan politik dan finansial, tetapi juga oleh siapa yang bisa menawarkan keuntungan politik terbesar bagi dirinya. Di faktor ini, Puan bisa kembali jadi yang paling unggul, apalagi jika ia berhasil membawa PDIP sebagai sekutu Prabowo.

Sebaliknya, jika Puan tetap berada di bawah bayang-bayang Megawati dan PDIP terus berseberangan dengan Prabowo, maka AHY dan Gibran masih memiliki peluang lebih besar. AHY bisa menjadi opsi untuk memperkuat dukungan dari kelompok pemilih Demokrat yang selama ini lebih condong ke arah oposisi. Sementara itu, Gibran bisa menjadi jembatan bagi Prabowo untuk mempertahankan basis pemilih loyal Jokowi di 2029.

Bergantung Pada Siapa yang Bisa “Rayu” Prabowo?

Pertarungan antara AHY, Gibran, dan Puan menuju bursa cawapres Prabowo 2029 adalah persaingan politik yang kompleks dan menarik untuk ditunggu kelanjutannya. Dengan kekuatan politik dan finansial yang hampir seimbang, faktor yang paling menentukan adalah sejauh mana mereka bisa memenangkan hati Prabowo dan menawarkan keuntungan strategis yang paling besar.

Namun, perlu diingat bahwa dunia politik adalah dunia yang sangat dinamis, di dalam politik tidak ada yang benar-benar pasti hingga menit terakhir. Manuver politik, dinamika internal partai, dan perubahan lanskap elektoral bisa saja merombak perhitungan yang ada saat ini. Oleh karena itu, AHY, Gibran, dan Puan perlu terus memperkuat posisinya masing-masing sambil menjaga hubungan baik dengan Prabowo jika ingin mengamankan tiket sebagai cawapres di 2029.

Dan yang menariknya, besar kemungkinannya kubu dari ketiga tokoh ini sudah mulai memetakan kekuatan dan kelemahan masing-masing bahkan dari sekarang, maka dari itu, tidak heran bila ke depannya akan ada upaya dari kubu masing-masing agar para pesaingnya tidak mendapatkan keunggulan yang dominan.

Tetapi pada akhirnya, ini semua hanyalah prediksi belaka. Bisa saja, ke depannya mereka bertiga justru berkolaborasi. Bagaimanapun juga, akan sangat menarik untuk menunggu manuver-manuver politik dari para anak presiden ini ke depannya. (D74)

AHY, the New “Lee Hsien Loong”?

A43 — Mon, 21 Oct 2024 13:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Di tengah hebohnya sorotan publik terhadap para pejabat dan figur publik yang mendapatkan gelar akademis baru-baru ini, pujian justru diberikan kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

PinterPolitik.com

Erwin Smith, komandan Survey Corps di anime Attack on Titan (2013-2023), selalu memikirkan taktik dengan cermat sambil mempertimbangkan kepentingan kemanusiaan. Di tengah pertempuran melawan para Titan, dia tidak hanya memimpin dengan keberanian, tetapi juga dengan intelektualitas yang mendalam.

Dalam misi untuk merebut kembali Wall Maria, Erwin merancang strategi yang tampak mustahil. Dia tahu banyak tentaranya akan gugur, tetapi demi masa depan manusia, Erwin siap mengorbankan apa pun.

Satu hal yang mendorongnya adalah keinginannya untuk menemukan kebenaran tentang dunia di luar tembok. Namun, keinginan pribadinya untuk mencapai ruang bawah tanah di rumah Eren, di mana misteri besar mungkin terungkap, seringkali berkonflik dengan tanggung jawabnya sebagai pemimpin.

Pada saat yang paling kritis, ketika Beast Titan menyerang, Erwin membuat keputusan untuk memimpin serangan bunuh diri. Dia tahu serangan ini akan berakhir dengan kematiannya, tetapi tujuannya adalah memberi kesempatan pada Levi untuk menghancurkan musuh.

Dengan memberikan pidato penuh semangat kepada pasukannya, Erwin memimpin mereka menuju kematian dengan harapan mengubah jalannya sejarah. Dia membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak hanya ahli strategi di medan perang, tetapi juga seorang pemikir yang memahami konsekuensi lebih besar dari tindakannya.

Erwin adalah sosok yang selalu mengejar pengetahuan di tengah kekacauan perang. Meski ambisinya pribadi kuat, pengorbanannya demi umat manusia menunjukkan kedalaman moral dan intelektualnya.

Lantas, apa kaitannya kisah Erwin ini dengan dinamika politik di Indonesia? Mungkinkah ada sosok “Erwin” dalam perpolitikan Indonesia?

Menyoal Soldier-scholar

Bukan tidak mungkin, Erwin adalah seorang tentara yang bisa disebut sebagai soldier-scholar. Konsep soldier-scholar menggambarkan seorang prajurit yang tidak hanya ahli dalam tugas-tugas militer, tetapi juga memiliki pemahaman akademis yang mendalam.

Samuel P. Huntington dalam bukunya The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations menekankan bahwa seorang perwira militer harus memiliki kompetensi teknis sekaligus wawasan politik dan strategi yang luas. Huntington menyatakan bahwa seorang militer profesional harus terlibat dalam pemikiran intelektual tentang kebutuhan negara.

Selain itu, Morris Janowitz dalam The Professional Soldier: A Social and Political Portrait juga menjelaskan pentingnya keterlibatan intelektual bagi seorang perwira militer. Janowitz menyebut bahwa militer di era modern harus mampu memahami tantangan politik dan sosial di luar tugas militer mereka.

Kedua pemikir ini menekankan bahwa perwira militer yang baik harus memiliki kemampuan strategis dan intelektual untuk menghadapi kompleksitas zaman modern.

Di Amerika Serikat (AS), David Petraeus adalah contoh nyata seorang soldier-scholar. Petraeus, seorang jenderal yang memimpin pasukan di Irak dan Afghanistan, memiliki gelar Ph.D. dari Princeton dan menulis berbagai artikel tentang strategi militer dan keamanan internasional.

Di Britania (Inggris) Raya, terdapat juga Sir Michael Howard, yang mana merupakan seorang veteran Perang Dunia II dan dikenal sebagai sejarawan militer yang mendirikan Departemen Studi Perang di King’s College London.

Di negara-negara lain, seperti Prancis, Charles de Gaulle adalah figur yang merepresentasikan prajurit sekaligus intelektual. De Gaulle, yang menulis karya tentang strategi militer sebelum menjadi Presiden Prancis, menunjukkan bagaimana pemikiran strategis dapat berpengaruh dalam bidang politik dan militer.

Lantas, bagaimana dengan di Indonesia? Mungkinkah terdapat seorang soldier-scholar yang akhir-akhir ini mulai muncul dalam kancah perpolitikan?

AHY, “Lee Hsien Loong” Baru?

Di era modern, konsep soldier-scholar semakin penting karena pemimpin militer dituntut untuk tidak hanya menguasai taktik perang, tetapi juga memiliki wawasan akademis yang mendalam. Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah contoh dari prajurit yang memiliki kemampuan intelektual sekaligus militer yang mumpuni.

Sebelum memasuki dunia politik, AHY berkarier sebagai Mayor di Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan terlibat dalam berbagai operasi militer, termasuk misi perdamaian PBB di Lebanon. Selain karier militernya, AHY juga memiliki latar belakang akademis yang kuat, dengan gelar Master of Public Administration dari Harvard Kennedy School dan Master of Arts dalam Leadership and Management dari Webster University.

Seperti yang dijelaskan Huntington, penting bagi seorang perwira militer untuk memiliki keterampilan teknis sekaligus wawasan intelektual yang luas. Hal ini tampak dalam sosok AHY, yang tidak hanya mahir dalam tugas militer, tetapi juga memahami politik, kepemimpinan, dan kebijakan publik melalui pendidikan akademisnya.

Huntington menjelaskan bahwa seorang perwira yang profesional harus mampu berpikir kritis dan strategis untuk menghadapi tantangan global yang kompleks, sesuatu yang diimplementasikan oleh AHY dalam pengabdiannya kepada negara.

Jika dibandingkan dengan Lee Hsien Loong, Perdana Menteri (PM) Singapura, keduanya merupakan contoh soldier-scholar yang berasal dari keluarga tokoh besar. Lee Hsien Loong adalah putra Lee Kuan Yew, pendiri Singapura, dan AHY adalah putra mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Namun, baik AHY maupun Lee tidak sekadar mengandalkan warisan keluarga mereka. Seperti Lee yang berprestasi secara akademis di Universitas Cambridge dan Harvard, AHY juga menunjukkan kapasitas kepemimpinannya melalui latar belakang militer dan pendidikan. Mereka membuktikan bahwa kombinasi pengalaman militer dan kecakapan akademis sangat penting untuk memimpin di panggung nasional dan internasional. (A43)

AHY: the Soldier-Scholar

E95 — Mon, 21 Oct 2024 03:45:00 +0000

The soldier-scholar yang sangar kah Mas AHY ini? Gimana menurut kalian?

#AHY #AgusHarimurtiYudhoyono #menteriPrabowo #kabinetPrabowo #MenkoInfrastrukturdanPembangunanKewilayahan #soldierscholar #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

“Ketikung” Angela, Puan Nunggu 1000 Tahun?

E95 — Thu, 01 Aug 2024 06:00:00 +0000

Para pewaris tahta 👑

Setelah Hary Tanoesoedibjo menyerahkan posisi Ketua Umum Partai Perindo kepada sang anak, Angela Tanoesoedibjo, sorotan tertuju kepada regenerasi di parpol lain dengan karakteristik serupa. Utamanya, PDIP.

Salah satu dari dua nama, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo digadang menjadi suksesor Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDIP. Di saat bersamaan, AHY tampak kian lihai menimba pengalaman praktis sebagai Ketum Partai Demokrat. Namun di sisi berbeda, Prananda Paloh masih belum mendapat kepercayaan dari Surya Paloh untuk memimpin Partai NasDem.

PinterPolitik memohon maaf atas kesalahan penulisan nama Prananda Surya Paloh yang ditulis “Prananda Prabowo” 🙏

Gimana menurut kalian? Berikan pendapatmu yaa! 💬🙌🏻

#puan #ahy #prananda #paloh #tanoesoedibjo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini

Gibran, Utang Moral AHY ke Jokowi-Prabowo?

J61 — Sat, 09 Mar 2024 11:00:00 +0000

Dengarkan artikel ini:

Audio ini dibuat menggunakan AI.

Setelah dipercaya menjadi Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dinilai cukup menjanjikan dalam konteks kepemimpinan bangsa di masa mendatang. Namun, faktor karpet merah yang diberikan oleh Joko Widodo (Jokowi) kiranya akan membuat AHY “terikat” dalam gentleman’s agreement tertentu. Utamanya, yang terkait Gibran Rakabuming Raka. Di titik itu, Prabowo Subianto agaknya bisa menjadi “penyelamat” AHY. Mengapa demikian?

PinterPolitik.com

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menarik perhatian saat mengemban jabatan politik di pemerintahan perdananya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Gestur santun namun elegan sebagai pejabat hingga mayor rasa bintang empat menjadi beberapa bentuk apresiasi yang datang kepada sosok purnawirawan TNI itu.

Beberapa lainnya memuji sikap dan start bagus AHY dalam adaptasi pertamanya sebagai pemimpin di level pemerintah. Ihwal yang kemudian membuat mereka tak sedikit yang menaruh ekspektasi kepemimpinan bangsa mendatang di pundak AHY. Terutama, di 2029 nanti.

Media sosial, khususnya Instagram, menjadi platform andalan AHY untuk membagikan aktivitasnya sebagai menteri.

Terlepas dari kemungkinan yang dipengaruhi oleh halo effect atau stereotip daya tarik tertentu yang kasat mata, potensi AHY sendiri sama sekali tak bisa dipandang sebelah mata.

Karier militer apik dan ber-almamater dari universitas terkemuka dunia seperti Universitas Teknologi Nanyang Singapura hingga Universitas Harvard Amerika Serikat (AS) membuat kapasitas AHY begitu “legit”.

Akan tetapi, karier politik AHY agaknya akan dipenuhi lika-liku. Terutama karena eksistensinya kini di pemerintahan adalah berkat restu Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sosok yang mana sebelumnya kerap dikritik oleh AHY dan Partai Demokrat.

Merapatnya AHY ke pemerintah tak dapat dilepaskan dari dinamika menjelang Pilpres 2024 saat Partai Demokrat memutuskan mendukung duet Prabowo Subianto yang berpasangan dengan putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Berdasarkan konsep mendasar simbiosis politik yang berbanding dengan proyeksi karier politik AHY yang lebih baik setelah bergabung ke pemerintah, hipotesa yang muncul di meja analisis adalah AHY hampir pasti akan membalas budi Jokowi.

Hal itu termasuk yang terkait Gibran, tetapi bisa sangat dipengaruhi oleh Prabowo. Mengapa demikian?

AHY Utang Moral?

Sejak tahun 2014, AHY adalah menteri pertama Partai Demokrat di pemerintah. Menariknya, ini adalah pertama kalinya menteri asal PDIP dan Partai Demokrat berada dalam satu kabinet, mengingat kedua parpol adalah rival sejati di Pemilu dan Pilpres 2004 dan 2009.

Setidaknya AHY seakan sangat diuntungkan dengan dinamika politik menarik jelang kontestasi elektoral 2024. Mengalami “pengkhianatan” Anies Baswedan dan Partai NasDem serta ditikung Muhaimin Iskandar (Cak Imin sebagai) merupakan hook awal kisah baik AHY.

Di saat yang sama, momentum intrik Jokowi dengan PDIP karena keputusan merestui pencawapresan Gibran mendampingi Prabowo membuat AHY tak punya pilihan selain berada di gerbong paslon capres-cawapres yang kelak mendapat nomor urut 2 itu.

Pilihan yang terasa bukan pilihan itu nyatanya berbuah manis bagi AHY. Selain dirangkul Jokowi ke kabinet, Prabowo-Gibran yang kemungkinan besar menang di Pilpres 2024 membuat masa depan karier politik AHY tampak cerah.

Akan tetapi, karpet merah yang diberikan Jokowi kiranya tetap harus dan memang akan dibayar oleh AHY. Baik berupa kinerja terbaik sebagai menteri, maupun dalam dimensi politik.

Secara sederhana, praktik yang kerap dibingkai dalam idiom “no free lunch” atau “tidak ada makan siang yang gratis” seolah lumrah dalam politik.

Praktik tersebut merupakan semacam utang moral sosial-politik para aktor (socio-political debt) yang dapat memengaruhi dinamika politik. Sang “penerima makan siang” diharapkan atau berada dalam situasi yang wajib untuk mendukung kepentingan “pemberi makan siang” sebagai imbalan.

Dalam case AHY dan pemberian karpet merah oleh Jokowi, agaknya akan terkait dengan penerus Presiden ke-7 RI itu, yakni Gibran. Setelah Jokowi, plus Prabowo, yang lambat laun pasti akan purna tugas dan menepi dari hiruk pikuk politik, Gibran bisa saja menjadi lawan empuk bagi para rivalnya.

Saat itu terjadi, AHY bukan tidak mungkin diskenariokan menjadi salah satu political guardian bagi Gibran. Tentu agar trah Widodo dan Jokowi sendiri “aman”.

Dalam skenario lain yang terkait kepemimpinan selanjutnya, AHY tak menutup kemungkinan akan “mengalah” untuk Gibran.

Kendati demikian, skenario itu tentu akan sangat dipengaruhi oleh dinamika dan intrik politik berikutnya yang bisa saja berbalik menguntungkan AHY.

Mempertahankan Zeitgeist Militer?

Di titik di mana AHY seolah harus berhutang moral politik kepada Jokowi, Prabowo boleh jadi akan “memutihkannya” untuk AHY.

Akar dari postulat itu turut dianalisis oleh Salil Tripathi dalam How Will Prabowo Lead Indonesia?.

Tripathi mempertanyakan keberlanjutan aliansi Jokowi-Prabowo ke depan. Disebutkan, meski Prabowo tak mungkin menang tanpa dukungan Jokowi, Pangkostrad ke-22 itu tak perlu lagi bergantung padanya untuk menjalankan kekuasaan dan roda pemerintahan.

Jika itu terjadi, Prabowo mengaktualisasikan program andalannya di kampanye Pilpres 2024 yang, menariknya, merupakan antitesis idiom “no free lunch“, yakni “free lunch” atau “makan siang gratis”.

Prabowo mungkin menghapus, tak membiasakan, atau tak menekankan utang apapun dalam kultur politik dan kekuasaannya kelak. Hal ini tak menutup kemungkinan berlaku bagi Gibran maupun AHY yang selama ini tampak dipromosikan Prabowo pula sebagai pemimpin masa depan. Apalagi, AHY kemungkinan besar masuk ke dalam skenario pemerintahan Prabowo di 2024-2029.

Jika Prabowo secara objektif melihat Gibran tak menjanjikan jika dibandingkan dengan AHY, kemungkinan sosok Ketum Partai Demokrat itu akan diuntungkan.

Terlebih, Prabowo dan AHY sama-sama berlatar belakang militer. Prabowo dan ayah AHY, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pun belakangan menunjukkan kualitas persahabatan terbaik dalam sejarah relasi keduanya.

Roh zaman atau zeitgeist kepemimpinan berlatar belakang militer mungkin akan dipertahankan karena justifikasi relevansinya bagi kepentingan bangsa dan negara, tentu dalam perspektif politik.

Ketika dikomparasikan secara objektif, AHY pun memang tampak lebih unggul dibanding Gibran dari berbagai aspek. Termasuk komunikasi publik dan politik.

Saat skenario di atas terjadi, karier politik Gibran pun akan menjadi pertanyaan tersendiri. Apakah akan redup atau tetap dirangkul namun tak berada dalam posisi strategis.

Namun demikian, seperti yang dikatakan Tripathi, politik Indonesia sangat sukar diprediksi karena begitu banyak drama dan kepentingan di dalamnya.

Dengan spekulasi di atas pun, AHY agaknya tak akan bisa lepas dari frasa no free lunch begitu saja. Utamanya, yang terkait konsesi Partai Gerindra andai AHY menjadi aktor penerus dalam konsep sirkulasi elite Vilfredo Pareto kala benar-benar berada di puncak kekuasaan.

Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (J61)

Desain Politik Jokowi di Balik Pelantikan AHY?

D74 — Thu, 22 Feb 2024 11:53:39 +0000

Dengarkan artikel berikut

Pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tuai beragam respons dari publik. Kira-kira motif politik apa yang tersimpan di balik dinamika politik yang menarik ini?

PinterPolitik.com

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah resmi dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), pada tanggal 21 Februari 2024.

Kendati pada hari itu Hadi Tjahjanto juga dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), semua perhatian publik lebih tertuju kepada AHY. Tidak heran, hal ini karena pelantikan tersebut resmi menutup ‘puasa panjang’ Partai Demokrat dari posisi pemerintahan selama 10 tahun.

Menariknya, beberapa pihak menilai pengangkatan AHY sebagai menteri tidak lain hanya sebagai politik balas budi. Profesor Anang Sujoko, pengamat politik sekaligus Dekan FISIP Universitas Brawijaya, misalnya, menyebut ini merupakan bentuk hadiah politik dari Jokowi karena AHY dan Demokrat telah bergabung dan membantu memenangkan Koalisi Indonesia Maju dalam Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024).

Namun, sepertinya penunjukkan AHY lebih dari sekadar hal itu. Jika kita melihat persaingan politik para partai besar saat ini, bisa jadi hal ini hanya sebagian kecil dari suatu desain politik besar yang mungkin tengah dirajut Jokowi untuk AHY dan bagi dirinya sendiri. Apakah itu?

Menteri AHY dan Persepsi Publik

Pertama-tama, penting untuk kita maknai bersama bahwa pemilihan AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN adalah sebuah kemenangan yang cukup besar bagi Partai Demokrat, karena realita yang terjadi pada akhirnya melebihi ekspektasi dari rumor-rumor yang sebelumnya sempat muncul soal pemilihan AHY.

Beberapa bulan terakhir, khususnya mulai Maret 2023, sempat berhembus rumor bahwa AHY akan dijadikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), akan tetapi, kalaupun Demokrat mau menerima posisi tersebut, Kemenpora bisa dianggap bukanlah sebuah kementerian yang mampu mendongkrak pengalaman pemerintahan AHY (yang merupakan seorang ketua partai) secara signifikan.

Di sisi lain, walau posisi Menteri ATR/Kepala BPN kadang dipandang sebelah mata, realitanya mungkin justru sebaliknya. Hal ini karena kementerian tersebut sebetulnya merupakan salah satu komponen terpenting dalam memberantas permasalahan negara yang terbesar, yakni mafia tanah.

Tidak hanya itu, AHY sebagai Menteri ATR/Kepala BPN juga bertanggung jawab atas upaya pemerataan sosial ekonomi masyarakat dengan menjamin berjalannya kebersihan program reforma agraria, yang merupakan salah satu program prioritas Nawacita kabinet Jokowi periode kedua.

Namun, kekuatan Kementerian ATR/Kepala BPN bagi AHY bisa jadi lebih dari sekadar itu, yakni posisi ini sebetulnya juga seakan menjadi bagian desain besar bagi AHY agar selanjutnya ia bisa memegang jabatan menteri yang lebih strategis lagi. Mengapa bisa demikian?

Untuk memahami rasionalitasnya, mari kita lihat proses penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Menko Polhukam dengan mengadopsi perspektif simbolisme politik. Ini tidak hanya sekadar perubahan-menteri biasa, tapi juga membawa sebuah ‘pesan’ tersembunyi yang mencoba disampaikan kepada publik.

Dengan pandangan demikian, kita bisa berasumsi bahwa bisa jadi perpindahan Hadi dari posisi Menteri ATR/Kepala BPN ke Menko Polhukam sebetulnya menyimpan fondasi asumsi bahwa seorang Menteri ATR/Kepala BPN memiliki peluang yang besar untuk menempati posisi menteri se-strategis Menko Polhukam.

Sederhananya, ketika nanti kabinet baru sudah terbentuk, dan AHY akhirnya ditempatkan ke posisi yang lebih strategis seperti Menko Polhukam, publik mungkin tidak akan melihatnya sebagai sebuah kekeliruan, karena sebelumnya posisi Menko Polhukam memang diisi oleh orang yang sebelumnya menjabat di Kementerian ATR/Kepala BPN.

Persepsi ini bisa menjadi lebih kuat bila kinerja AHY selama menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN memang berjalan mulus selama delapan bulan ke depan, dan mungkin jujur saja, mengingat umur kabinet yang mendekati ‘uzur’, mungkin AHY tidak perlu melakukan banyak hal untuk membuktikan sesuatu. Setidaknya, AHY (hanya) perlu menjaga kementerian yang ia pimpin tetap bersih dan terhindar dari masalah.

Namun, sepertinya ada hal menarik lain yang juga perlu kita lihat di balik pengangkatan AHY sebagai menteri.

Tonjokkan Kuat Untuk PDIP?

Hal yang menarik dari pelantikan AHY kemarin adalah sebagian besar kepala lembaga/menteri dari PDIP tidak hadir. Bahkan, dari PDIP yang diketahui hadir hanya dua orang, yakni Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi (PAN/RB) Azwar Anas.

Dari hal ini, dan jika kita bercermin kepada ketegangan yang diasumsikan sedang terjadi antara kubu Jokowi dan PDIP, sebetulnya bisa jadi pengangkatan AHY kemarin juga merupakan semacam show of power atau unjuk kekuatan dari Jokowi bahwa dirinya sudah benar-benar lepas dari ‘belenggu’ PDIP.

Hal ini karena Demokrat dan Susilo Bambang Yudhyono (SBY) kerap dianggap sebagai salah satu ‘musuh bebuyutan’ politik Megawati Soekarnoputri dan PDIP oleh publik.

Namun, dengan mengangkat AHY, Jokowi seakan telah membuktikan bahwa dirinya kini memiliki dukungan, dan mungkin perlindungan, dari partai besutan Presiden ke-6 Indonesia. Tentunya,karena AHY sangat diuntungkan dengan manuver politik ini, bisa jadi hubungan yang terjalin sekarang antara kubu Presiden ke-7 dan kubu Presiden ke-6 kini sangatlah kuat.

Well, bagaimanapun juga, kembali lagi, ini hanyalah prediksi dan perkiraan semata. Tentunya, satu hal yang pasti bisa dari fenomena politik terkini adalah ke depannya kemungkinan dinamika yang terjadi akan semakin menarik. Pantas untuk kita simak bersama-sama. (D74)