Agus Gumiwang Kartasasmita justru yang pertama lepas Jepang. Warisan ayah dulu membangun jembatan, kini sang anak yang meruntuhkannya?

PinterPolitik.com

“The sun also rises, and the sun goes down, and hastens to the place where it arose.” – Ecclesiastes 1:5

Cupin, seorang pegawai swasta di Bekasi, melewati bekas diler Honda di pinggir jalan yang kini berganti spanduk merek China suatu pagi awal April 2026. Ia tidak terlalu terkejut — sudah beberapa bulan terakhir pemandangan serupa muncul dari Pondok Pinang hingga Surabaya, dari Bandung hingga kotanya sendiri.

Yang membuat Cupin lebih tertegun adalah pernyataan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang ia baca di ponselnya: bahwa fenomena tutupnya diler-diler Jepang itu adalah “challenge untuk brand Jepang” yang “harus bisa menyesuaikan keinginan market.” Kalimat itu terdengar wajar jika diucapkan oleh menteri mana pun — tetapi bukan oleh sosok yang menjabat Wakil Ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang sejak 2006 dan menerima gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Hiroshima atas kontribusinya pada industri otomotif Jepang.

Cupin tahu bahwa ayah Agus, Prof. Dr. Ginandjar Kartasasmita, adalah arsitek utama hubungan ekonomi Indonesia-Jepang sebagai Menko Ekuin di era Soeharto. Selama beberapa dekade, nama Kartasasmita adalah jaminan bahwa jembatan bilateral itu akan terawat baik. Tapi kini, sang pewaris justru yang pertama berkata: jembatan itu tidak lagi cukup.

Apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik pernyataan itu — sebuah bacaan arah angin yang jujur, atau pengakuan sunyi bahwa warisan yang diemban sudah tidak lagi berdaya? Dan apakah nasib Agus Gumiwang hanyalah cermin dari dilema yang lebih luas yang dihadapi seluruh generasi “anak Orba” di Indonesia?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Warisan Orba dan Relevansinya

Cupin bukan tidak familiar dengan pola seperti ini. Di kantor tempatnya bekerja, ia kerap menyaksikan anak-anak pimpinan yang direkrut bukan karena kompetensi, melainkan karena nama belakang. Dalam politik Indonesia, pola itu jauh lebih sistemik — dan “anak Orba” di kabinet Prabowo adalah versi terbesarnya.

Dalam literatur ilmu politik, fenomena ini telah lama mendapat perhatian serius. Larry Diamond dalam The Spirit of Democracy mencatat bahwa salah satu perangkap demokratisasi di negara-negara pasca-otoriter adalah ketika jaringan patronase lama bertransformasi menjadi dinasti elektoral — bukan melalui pemaksaan, melainkan melalui modal sosial yang dikonversi menjadi tiket politik. Indonesia adalah salah satu laboratorium terbaik untuk proposisi itu.

Di antara “anak Orba” yang kini berpengaruh, Airlangga Hartarto dan Agus Gumiwang Kartasasmita mewakili dua model pewarisan yang kontras. Airlangga, putra Hartarto Sastrosoenarto yang membangun basis industri Indonesia selama tiga periode sebagai menteri Soeharto, tidak langsung menjadi politisi setelah lulus kuliah — ia membangun PT Fajar Surya Wisesa, membawa perusahaan kemasan kertas itu ke lantai bursa, dan baru masuk Golkar pada 2003 dengan modal ganda: jaringan ayah dan rekam jejak bisnis sendiri.

Agus Gumiwang menempuh jalur yang berbeda secara mendasar. Selepas pendidikan sarjana di Pacific Western University, ia langsung menjadi Presdir perusahaan keluarga di usia 24 tahun, lalu anggota MPR di usia 28, lalu DPR, lalu menteri — sebuah trajektori yang hampir sepenuhnya bertumpu pada relational capital, bukan knowledge capital yang dibangun dari pengalaman eksekusi nyata.

Perbandingan ini bukan tanpa preseden di luar negeri. Di Filipina, Ferdinand Marcos Jr. mewarisi jaringan kolosal dari sang ayah diktator tetapi menghadapi pertanyaan serupa tentang kapasitas teknis ketika harus merespons krisis ekonomi dan iklim. Di India, dinasti Gandhi-Nehru terbukti semakin kehilangan resonansi elektoral tepat ketika tantangan pembangunan membutuhkan teknokrasi, bukan sekadar genealogi. Soren Mau dalam Mute Compulsion mengingatkan bahwa kapital — termasuk kapital politik — mengalami devaluasi struktural ketika kondisi akumulasinya berubah. Warisan Ginandjar diakumulasi dalam konteks Orde Baru yang stabil dan terpusat; kondisi itu sudah tidak ada.

Agus menjabat Menperin sejak 2019 — salah satu masa jabatan terpanjang di kementerian itu — dan dalam rentang waktu itu kontribusi manufaktur terhadap PDB turun dari 19,7% ke 18,67%, sementara PMI manufaktur mengalami kontraksi berturut-turut pada 2024 untuk pertama kalinya dalam tiga tahun. Airlangga, di sisi lain, setidaknya bisa menunjuk pada pemulihan ekonomi pasca-Covid yang relatif cepat dan negosiasi perdagangan dengan AS sebagai indikator kinerja yang terukur — meski juga bukan tanpa kritik.

Lalu apakah defisit kinerja Agus semata-mata soal kapasitas individual, ataukah ada sesuatu yang lebih struktural dalam cara warisan Ginandjar diwariskan dan digunakan? Dan apakah modal relasional yang menjadi inti warisan itu masih bisa diselamatkan, atau memang sudah memasuki fase terminal?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Kehilangan “Warisan” Ginandjar Kartasasmita?

Cupin akhirnya sampai di kantor, meletakkan helm, dan masih memikirkan satu hal: mengapa seorang menteri yang paling terhubung dengan Jepang justru tampil sebagai orang yang paling cool melepaskan Jepang? Mungkin itulah ironisnya — hanya orang yang paling dalam terbenam dalam sebuah warisan yang bisa paling jernih melihat batas warisan itu.

Ginandjar Kartasasmita membangun jembatan Indonesia-Jepang bukan sekadar melalui kunjungan diplomatik, melainkan melalui arsitektur kebijakan yang konkret: investasi otomotif, transfer teknologi industri, dan jaringan bilateral yang melembaga dalam forum-forum resmi. Itu adalah kerja dekade yang menghasilkan institutional legacy — bukan hanya nama yang dikenal, melainkan struktur yang berjalan. Dalam kerangka yang dikembangkan Joel Migdal dalam Strong Societies and Weak States, warisan semacam itu memiliki daya tahan justru karena tertanam dalam institusi, bukan hanya dalam individu.

Masalahnya, yang diwariskan ke Agus adalah lapisan relasionalnya — PPIJ, forum bilateral, gelar kehormatan — tanpa kemampuan memproduksi ulang lapisan institusionalnya. Ketika BYD membangun pabrik senilai US$1,3 miliar di Jawa Barat dengan kapasitas 150.000 unit per tahun; ketika penetrasi EV di Indonesia melompat ke 15,2% dalam hitungan kuartal; ketika 80% pasar EV Indonesia dikuasai pabrikan China — dalam konteks ini, jabatan Wakil Ketua PPIJ tidak memiliki exchange value yang setara dengan tantangan yang dihadapi.

Hal ini selaras dengan apa yang dijelaskan Pierre Bourdieu dalam The Forms of Capital: kapital sosial hanya fungsional jika medan (field) tempat ia beroperasi masih menghargai aturan pertukaran yang sama. Ketika medan bergeser — dari proteksionisme berbasis hubungan personal ke kompetisi terbuka berbasis inovasi produk — kapital sosial yang tidak dikonversi menjadi kapital pengetahuan akan terdepresiasi. Agus mewarisi kapital sosial kelas satu, tetapi tidak memiliki mekanisme konversi yang memadai untuk medan yang sudah berubah.

Yang menarik adalah bahwa Agus sendiri, dalam pernyataannya pada 9 April 2026, secara implisit mengucapkan diagnosa itu dengan lantang. Ia memberitahu Jepang untuk beradaptasi dengan pasar yang berubah — tetapi di bawah kepemimpinannya, Indonesia tidak memiliki satu pun pemain EV domestik yang signifikan. Semua pabrik EV yang berdiri di Indonesia adalah investasi asing: BYD, Wuling, Chery, Hyundai, VinFast. Vietnam punya VinFast; Indonesia punya kebijakan TKDN yang belum menghasilkan national champion.

Pada akhirnya, kisah Agus Gumiwang bukan semata kisah tentang seorang menteri yang kinerjanya bisa diperdebatkan. Ini adalah kisah tentang batas struktural dari model pewarisan politik yang bergantung pada relational capital di era yang menuntut execution capital — sebuah dilema yang tidak unik untuk Indonesia, tetapi paling terasa menggigit ketika jendela peluang bangsa sedang menyempit. 

Generasi ayah membangun dengan tangan; generasi anak mewarisi dengan nama. Pertanyaan yang tersisa bagi Indonesia bukan siapa yang pantas mewarisi kekuasaan, melainkan apakah kekuasaan itu masih akan digunakan untuk membangun — atau hanya untuk diwariskan kembali. (A43)

Menurut kalian apakah investasi Apple di Indonesia ini sudah sepadan?

Wih, emang harus ada pengaturan yang detail soal produk-produk yang direlaksasi impornya. Jangan sampai malah membuat industri dalam negeri jadi gulung tikar dan sebabkan banjir pengangguran. Share pendapat kalian di kolom komentar ya! 

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita terima gelar Doktor Honoris Causa dari Hiroshima
University

Pemerintah resmi memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik sebesar Rp7 juta kepada 200 ribu unit motor dan 35.900 unit mobil. Namun, kebijakan itu mendapat banyak kritik, salah satunya dari anggota DPR Achmad Baidowi yang mengatakan subsidi kurang tepat karena pemilik mobil listrik cenderung kelas menengah ke atas.

Selain itu, subsidi dapat semakin membebani APBN dan kendaraan konvensional tetap akan digunakan mengingat keterbatasan teknis dan infrastruktur kendaraan listrik.

Kementerian Perindustrian berencana akan memberikan subsidi pembelian kendaraan listrik. Untuk mobil listrik sebesar Rp80 juta, dan untuk motor listrik sebesar Rp8 juta. Dalam diskursus terbaru, DPR menyebut usulan itu terlalu memberatkan dan perlu dihitung ulang. Diusulkan, untuk mobil listrik subsidi sebesar Rp40 – 46 juta, dan untuk motor listrik sebesar Rp3,2 – 5,4 juta. Namun, meskipun usulan subsidi sudah bergulir dan menjadi pembahasan. Dalam APBN 2023 ternyata belum ada anggaran untuk subsidi pembelian kendaraan listrik.

Nyatanya, industri semiconductor ini menjadi semacam intisari atau otaknya teknologi di abad ke-21 ini. I mean, nama Silicon Valley itu sendiri asalnya dari silicon yang merupakan salah satu bahan utama teknologi semiconductor. Jadi, kalau komponen yang satu ini mengalami kelangkaan, maka tentu saja akan berfek pada produksi banyak barang, mulai dari otomotif, hingga perangkat teknologi dan elektronik. Hal inilah yang mungkin membuat Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita berencana untuk membuka ruang bagi para investor Indonesia untuk mendirikan pabrik dan melakukan kerja sama dengan produsen chip semiconductor yang saat ini juga sedang berkembang di beberapa negara. Inisiasi ini tidak lepas dari adanya krisis chip secara global yang berdampak terhadap beberapa sektor, seperti otomotif, smartphone, video game dan lain sebagainya. Nah, Indonesia juga merasakan imbas dari krisis chip global. Hal ini terbukti dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo yang mencatat bahwa ada penurunan produksi di sektor otomotif, di mana bulan Maret 2021 mencapai 102.637 unit, sedangkan April hanya 90.618 unit. Pertanyaannya tentu saja adalah mungkin nggak sih Indonesia bikin chip sendiri seperti yang dikemukakan Pak Agus? Lalu, seberapa penting industri chip ini bagi posisi Indonesia di mata dunia? Yuk Simak Video Selengkapnya!

PinterPolitik.com

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita berencana untuk membuka ruang bagi para investor Indonesia untuk mendirikan pabrik dan melakukan kerja sama dengan manufacturing chip yang saat ini juga sedang berkembang di beberapa negara. Inisiasi ini tidak lepas dari adanya krisis chip secara global yang berdampak terhadap beberapa sektor, seperti otomotif, smartphone, video game dan lain sebagainya.

Krisis yang terjadi ini ternyata dipengaruhi oleh ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok terkait perang dagang. Pada era pemerintahan Donald Trump, tepatnya pada tahun 2020, terdapat larangan terhadap Huawei Technologies Co. untuk mencegah mengakses chip yang tersedia secara komersial.

Intinya, tindakan tersebut bertujuan untuk membatasi Tiongkok memperoleh chip atau semikonduktor tanpa lisensi khusus yang dikembangkan atau diproduksi teknologi AS. Bahkan, pemerintahan AS juga melarang 38 afiliasi Huawei di 21 negara pada daftar larangan ekonomi. Jumlahnya bertambah hingga 152 afiliasi sejak Huawei pertama kali dimasukkan pada daftar sejak Mei 2019.

Larangan dari AS terhadap Tiongkok untuk memperoleh chip ternyata cukup membuat negeri Tirai Bambu ini khawatir khususnya di sektor impor. Mengingat pada tahun 2019, total impor chip Tiongkok mencapai USD306 miliar atau 15 persen dari total keseluruhan impornya.

Meski demikian, Tiongkok akhirnya bergerak untuk mengantisipasi hal tersebut dengan membangun pabrik pembuatan chipset pertama di Wuhan, Tiongkok. Pabrik ini merupakan basis pengembangan dan riset terbesar Huawei di Tiongkok karena menjadi pusat optik internal, pusat riset dan pengembangan, serta beberapa teknologi lainnya.

Salah satu alasan terealisasinya basis pengembangan chip tidak lepas juga dari keinginan Presiden Xi Jinping untuk memenuhi ambisinya untuk swasembada teknologi pembuatan chip – mengingat eksistensi chip atau semikonduktor akan menjadi sektor penting di era informasi dan bisa memacu pembangunan ekonomi.

Alhasil, Tiongkok terus berupaya mandiri agar mampu bersaing dengan negara lain seperti AS dalam hal teknologi. Namun, persaingan antar kedua negara ini ternyata berimbas pada negara lain. Pembatasan pasokakan bahan baku ke perusahaan besar produsen semikonduktor asal Tiongkok yaitu Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC) mengakibatkan produksi chip terbatas dan produsen mobil di AS juga terdampak.

Baca Juga: Jokowi dan Ancaman Perang Teknologi

Indonesia juga merasakan imbas dari krisis chip global. Hal ini terbukti dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) yang mencatat bahwa angka produksi otomotif pada bulan Maret 2021 mencapai 102.637 unit, sedangkan April mencapai 90.618 unit.

Penurunan produksi ini dinilai cukup mengkhawatirkan karena berkaitan dengan sejumlah aspek penting dalam dunia otomotif seperti manajemen baterai, sistem bantuan pengemudi, platform konektivitas, dan fitur hiburan di kendaraan roda empat. Lantas, apakah ini merupakan dampak dari ketergantungan Indonesia terhadap perekonomian negara lain? Perlukah Indonesia membangun industri chip dalam negeri?

Efek Ketergantungan Indonesia?

Menurut data Gaikindo, terdapat empat pabrik ternama Indonesia yang mengalami penurunan jumlah produksi yakni Honda, Toyota, Mitsubishi Motors, dan Suzuki. Penurunan produksi ini tidak lepas dari kondisi serupa yang terjadi di negara lain seperti AS, Jepang, dan Tiongkok – mengingat, produsen otomotif yang ada di Indonesia mayoritas berasal dari negara luar, bukan produksi asli Indonesia.

Tidak hanya dalam industri otomotif saja, beberapa industri lainnya yang menggunakan chip juga belum bisa dikuasai Indonesia – misalnya bahan baku elektronik yang akhirnya mengalami peningkatan harga. Kondisi ini disebabkan karena adanya kelangkaan komponen chip atau semikonduktor seiring dengan tingginya permintaan industri teknologi 5G dan kendaraan listrik.

Menurut Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perusahaan Elektronik (GABEL) Oki Widjaya, hal tersebut mengakibatkan kinerja industri elektronika dan alat-alat rumah tangga turun kurang lebih sekitar 40 persen jika dibandingkan tahun 2019. Bahkan, dampak krisis chips global ini juga berpotensi mengancam sektor lainnya, seperti kesehatan dan keamanan negara.

Hal ini juga dikemukakan oleh salah satu pengajar di Institut Teknologi Bandung (ITB), yaitu Irman Idris. Intinya, kelangkaan semikonduktor juga bisa mempengaruhi alutsista seperti radar yang umumnya digunakan secara terus-menerus sehingga membutuhkan pergantian chip power amplifier radar.

Melihat dampak yang cukup signifikan di berbagai sektor karena kelangkaan chip, dapat diamati bahwa beberapa industri di Indonesia – khususnya elektronika dan otomotif – masih banyak terpengaruh pada kondisi perekonomian negara lain. Momentum kelangkaan chip secara global ini juga bisa membuat sektor bahan baku otomotif dan elektronika lokal semakin terpuruk karena Indonesia belum memiliki industri chip yang berdiri di dalam negeri.

Kondisi ini mengacu dari pernyataan Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Alat-alat Mobil dan Motor (GIAMM) Hadi Surjadipraja bahwa 90 persen komponen otomotif masih mengandalkan impor. Sama halnya dengan pernyataan Ketua GABEL Oki Widjaja, 40-80 persen komponen untuk infrastruktur elektronika berasal dari Tiongkok.

Kebijakan untuk mengimpor yang masih diandalkan serta minimnya industri komponen lokal termasuk chip semakin menunjukkan bahwa Indonesia masih bergantung secara ekonomi. Mengacu pada Teori Ketergantungan menurut Raul Prebisch dalam tulisan berjudul Depencency Theory: An Introduction karya Vincent Ferraro, perkembangan ekonomi di negara maju tidak selalu akan berdampak yang sama dengan negara miskin. Maka, Prebisch menyarankan supaya negara miskin bisa menghasilkan barang substitusi atau pengganti sehingga tidak perlu lagi membeli bahan baku atau produk dari negara yang lebih kaya.

Baca Juga: Luhut dan Bayangan Teknologi Tiongkok

Dalam hal ini Indonesia sebagai negara dengan tingkat ekonomi menengah sepatutnya tidak terus menerus mengandalkan impor untuk mendapatkan bahan chip atau semikonduktor – mengingat, akibatnya cukup signifikan karena menyasar ke beberapa sektor seperti elektronika dan otomotif. Maka, menyadari hal ini, Menperin Agus menegaskan akan membangun dan mengembangkan industri lokal untuk memproduksi chip agar mampu mengantisipasi krisis chip global. Namun, apakah mungkin Indonesia bisa mengembangkan bahan baku tersebut?

Tidak Mungkin Produksi Chip?

Menperin Agus menyatakan bahwa pengembangan industri lokal diperuntukkan agar Indonesia bisa memproduksi chip atau semikonduktor. Namun, untuk merealisasikan hal tersebut, solusinya masih terbatas untuk menarik investasi.

Penyebabnya mencakup kualitas sumber daya manusia dan proses produksi barang tersebut. Hal ini tidak lepas dari iklim Indonesia yang masih belum memadai untuk menciptakan sebuah teknologi secara mandiri.

Apabila Indonesia ingin mencetak sebuah teknologi mutakhir, ada beberapa faktor yang harus menjadi fokus agar mampu menciptakan teknologi secara mandiri. Dalam tulisan berjudul The Secrets of Successful Silicon Valley Startups karya Larry Alton, dijelaskan bahwa terciptanya Silicon Valley sebagai pusat inovasi AS bukanlah sebuah proses yang singkat. Terdapat beberapa aspek penting yang turut mempengaruhi terbentuknya Silicon Valley, yaitu mulai dari keseriusan pemerintah, adanya ketertarikan investor, sebuah karakter yang pantang menyerah dari sumber daya manusia yang bekerja di lokasi, serta rencana jangka panjang.

Dalam hal ini, semua elemen memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya sehingga Silicon Valley dinilai cukup mustahil untuk diterapkan di negara-negara lain – seperti halnya jika Indonesia ingin menciptakan industri lokal yang menghasilkan chip buatan dalam negeri. Sebenarnya, keinginan itu bukan tidak mungkin untuk diwujudkan. Akan tetapi, mimpi itu akan memakan waktu yang lama apabila ingin mengadakan sebuah wilayah layaknya Silicon Valley untuk menciptakan semikonduktor mandiri.

Jika ingin perlahan membangun sebuah industri yang berorientasi dalam pembuatan chip, sebaiknya Indonesia bisa terlebih dahulu memulihkan ketergantungannya terhadap negara lain dalam hal ekonomi. Mengacu pada tulisan berjudul The Political Economy of South Korea: Economic Growth, Democratization, and Financial Crisis karya Uk HEO, Houngcheoul, Hayam KIM dan Okjin KIM, dijelaskan bahwa perjalanan Korea Selatan menuju negara yang mandiri dalam hal perekonomian, memerlukan keseriusan pemerintah dalam menjaga industri lokalnya untuk jangka panjang.

Namun, hal tersebut bisa dicapai jika tidak mengubah arah kebijakan meski beberapa kali mengalami pergantian kepemimpinan. Apabila mata rantai ketergantungan terhadap negara lain bisa diputus, setidaknya Indonesia bisa mulai bermimpi untuk menjadi negara yang mampu menciptakan chip atau semikonduktor secara mandiri. (G69)

Baca Juga: Ekonomi Digital Jokowi, Mungkinkah?

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Kita semua pasti punya kartun favorit. Ya kan, gengs? Sekarang kalau mimin ditanya kartun favoritnya apa, mimin pasti menjawab: buanyak. Salah satunya ya SpongeBob Squarepants.

Nah, dalam seri kartun yang berlatar belakang di negeri imajinasi bernama Bikini Bottom itu, ada sosok yang paling bikin mimin gemes, yakni Tuan Krab. Bahkan, menurut mimin, Tuan Krab adalah sosok yang lebih sadis dibanding Plankton, cuy, kalau soal usaha cari untung.

Nah, kayaknya nih, watak seperti juga sedikit banyak dimiliki oleh orang-orang Indonesia. Beberapa waktu lalu, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang membuat rumusan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) masker berbahan kain.

Tentu saja mimin pahamlah maksud Pak Agus tuh pengen biar masyarakat benar-benar terjamin perlindungannya. Nggak asal-asalan dalam memakai protokol kesehatan.

Sebenarnya, mimin sedikit lega dan menaruh sepakat dalam hati nurani, sob, ketika ketentuan ini bersifat sukarela. Namun, mimin nih ketar-ketir juga buat produsen yang kesulitan memenuh standar. Hehehe.

Bayangkan saja, dengan adanya peraturan ber-SNI ini, tentu membuat pedagang kecil yang sudah lama menjajakan masker tuh pontang-panting. Bahkan, mimin yakin kerepotan ini juga dirasakan oleh pihak produsen.

Secara, nanti kan pasti pedagang dituntut untuk mengurus izin SNI toh, cuy. Dan, kalian tahu nggak sih biaya pengurusan SNI tuh berapa? Mencapai sekitar Rp 14,2 juta lho.

Ya, mungkin, maksudnya baik agar penggunaan masker yang berstandar membantu pencegahan penularan virus Corona yang jadi biang di balik Covid-19. Namun, coba tengok nasib produsen kecil dan para pedang yang sudah terlanjur kulakan barang – pasti mereka langsung meradang. Hmm. (F46)

PinterPolitik.com

“Cross yo sun just like a dragon. The Japanese know what’s happening” – Ab-Soul, penyanyi rap asal Amerika Serikat (AS)

Pandemi Covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona (SARS-Cov-2) bisa dibilang telah merugikan banyak orang. Bagaimana tidak? Di saat jumlah kasus positif yang terus meningkat, banyak orang juga turut mulai kehilangan sanak keluarganya akibat penyakit menular ini.

Tidak sedikit dari mereka harus menahan tangis tanpa mengucapkan sepatah dua kata saat berpisah dengan keluarga mereka yang gugur melawan Covid-19 – baik pasien maupun tenaga kesehatan. Semua serasa datang secara tiba-tiba tanpa mampu diantisipasi atau dideteksi terlebih dahulu.

Di saat banyak nyawa yang melayang, situasi kehidupan ekonomi juga terus membuat banyak masyarakat Indonesia semakin sesak. Tidak sedikit juga dari kita harus menguatkan rasa sabar akibat hilangnya pekerjaan dan berkurangnya pendapatan.

Harapan akan uluran tangan dari pemerintah juga tampaknya tidak mampu menyelesaikan semua persoalan yang diakibatkan oleh pandemi ini. Bantuan sosial (bansos) yang digadang-gadang oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) malah harus menghadapi sejumlah hambatan seperti terbatasnya data kependudukan yang dimiliki oleh Kementerian Sosial (Kemensos).

Tidak hanya untuk masyarakat kecil, sebagian pengusaha dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) juga harus bertahan agar operasi bisnisnya tetap berjalan. Lagi-lagi, insentif dan stimulus untuk mereka yang berharap tetap memperkerjakan karyawannya juga harus terhambat oleh sejumlah hal.

Namun, di tengah polemik tersebut, drama demi drama malah ditunjukkan oleh para pejabat pemerintahan – mulai dari aksi marah Presiden Jokowi hingga tangis dan sujud Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini (Risma). Di saat sensitif seperti ini, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita akhirnya mengusulkan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) agar pajak industri otomotif dapat memperoleh relaksasi hingga nol persen. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati pun merespons bahwa usul tersebut akan dikaji lebih lanjut.

Usulan itu tentu menimbulkan pertanyaan. Pasalnya, industri otomotif juga tidak akan bisa hidup kembali seperti sebelum pandemi meski relaksasi berlaku. Pasalnya, sulitnya ekonomi di masyarakat akan membuat mereka lebih memilih memenuhi kebutuhan dasar terlebih dahulu daripada membeli mobil.

Bila benar ekonomi kini lebih cenderung berbasis pada kebutuhan, khususnya kebutuhan dasar, mengapa Menperin lantas mengusulkan relaksasi pajak tersebut? Apa mungkin terdapat landasan yang berpusar pada dinamika politik di baliknya?

Politik Otomotif ala Jepang

Boleh jadi, usulan dari Agus Gumiwang tersebut menguntungkan sejumlah pihak. Pasalnya, industri otomotif di Indonesia 90 persen lebih didominasi oleh salah satu negara produsen, yakni Jepang.

Pada tahun 2018, misalnya, Jepang mendominasi sekitar 97,53 persen pasar otomotif di Indonesia. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Katadata, pangsa pasar ini jauh lebih besar dibandingkan merek-merek otomotif asal negara lain, seperti Tiongkok (1,61 persen), Eropa (0,41 persen), Amerika Serikat (AS) (0,22 persen), dan lain-lain (0,22 persen).

Dominasi pasar otomotif ini juga bukan tidak mungkin berhubungan dengan penguasaan teknologi. Pasalnya, berdasarkan analisis Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo), terdapat sejumlah alasan mengapa otomotif Jepang mendominasi, seperti pemeliharaan dan konsumsi bahan bakar yang lebih efisien.

Hal yang serupa juga diakui oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan beberapa waktu lalu. Bahkan, Luhut menganggap bahwa teknologi mobil Indonesia dijajah oleh Jepang.

Apa yang diklaim oleh Luhut bisa jadi benar. Pasalnya, penguasaan teknologi ini telah terjadi sejak lama. Bahkan, ini bisa juga menjadi salah satu faktor mengapa Indonesia belum juga memiliki produk mobilnya sendiri.

Christopher H. Dale dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s National Car Projected menjelaskan bahwa Jepang mengambil sejumlah peran untuk mencegah berlanjutnya proyek mobil nasional yang dijalankan oleh pemerintahan Soeharto melalui kerja sama antara Timor Putra Nasional (TPN) dan Kia.

Kala itu, TPN memilih untuk bekerja sama dengan Kia karena kesediaan perusahaan asal Korea Selatan tersebut untuk melakukan transfer pengetahuan dan transfer teknologi pada Indonesia. Keputusan Kia ini berbeda dengan Jepang yang dianggap lebih memilih untuk menyimpan teknologinya untuk negaranya sendiri karena tidak bersedia untuk melakukan transfer teknologi.

Bahkan, Jepang bersama sejumlah negara lain berupaya untuk melaporkan proyek Timor tersebut ke World Trade Organization (WTO). Laporan tersebut bisa saja berujung pada kemelut proses penyelesaian sengketa di organisasi internasional tersebut.

Dominasi teknologi otomotif oleh Jepang semacam inilah yang akhirnya disebut-sebut menimbulkan perdebatan politik di pemerintahan Jokowi. Pasalnya, Luhut kini dikabarkan tengah mendorong pembangunan industri mobil listrik di Indonesia – dengan menggandeng sejumlah investor nikel dari negara-negara lain seperti Tiongkok dan AS.

Bila memang benar Jepang menjalankan politik otomotif di Indonesia, pertanyaan lanjutan pun timbul. Apakah ada dinamika politik tertentu yang mendasari usulan pajak nol persen? Lantas, apakah dinamika tersebut berkaitan juga dengan persaingan antarnegara di baliknya?

Meraba Proxy Jepang

Bukan tidak mungkin, apa yang diusulkan oleh Menperin dapat menguntungkan Jepang. Pasalnya, dengan dominasinya yang besar, Indonesia menjadi pasar yang perlu dipertahankan oleh negara tersebut.

Belum lagi, Agus Gumiwang disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Jepang. Hal ini terlihat dari bagaimana Menperin pernah memiliki pengalaman yang erat terkait relasinya dengan negara tersebut.

Menperin tercatat pernah menjadi anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Indonesia-Jepang. Tidak hanya itu, Agus Gumiwang juga pernah menjadi wakil ketua Perhimpunan Persahabatan Indonesia-Jepang (PPIJ).

Agus Gumiwang juga memiliki kedekatan secara keluarga dengan Jepang. Ayahnya yang pernah menjadi Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS (1993-1998) pada era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita, merupakan penasihat bagi Japan International Cooperation Agency (JICA).

Tidak hanya Agus Gumiwang, sejumlah menteri lain disebut-sebut juga memiliki pengalaman yang dekat dengan Jepang. Beberapa di antaranya adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Lantas, bila para menteri ini pernah memiliki kedekatan dengan Jepang, apakah mungkin mereka dapat memengaruhi jalannya pemerintahan Jokowi?

Mungkin, secara langsung, Jepang tidak akan dapat memengaruhi dalam hal kebijakan. Namun, melalui nama-nama tersebut, bukan tidak mungkin negara tersebut dapat memperoleh pengaruh politik terhadap pemerintahan Jokowi.

Damien D. Cheong, Stephanie Neubronner, dan Kumar Ramakrishna dalam tulisan mereka yang berjudul Foreign Interference in Domestic Politics menjelaskan bahwa campur tangan asing bisa saja memengaruhi dinamika politik domestik. Campur tangan asing ini bisa saja dilakukan dengan mempererat hubungan dengan politisi lokal.

Selain itu, asumsi serupa juga dijelaskan oleh Assaf Moghadam and Michel Wyss dalam tulisan mereka yang berjudul The Political Power of Proxies. Meski lebih berfokus pada isu keamanan, Moghadam dan Wyss menyebutkan bahwa negara lain dapat memiliki proxy – atau political ancillaries (penyokong politis) – di tingkat domestik dengan menggandeng sejumlah aktor sub-negara.

Menariknya, Jepang bisa jadi bukan satu-satunya negara yang memiliki proxy di pemerintahan Jokowi. Luhut, misalnya, kerap dianggap memiliki kedekatan dengan Tiongkok.

Bukan tidak mungkin, usul pajak nol persen dan upaya untuk mendorong industri mobil listrik merupakan laga antara dua negara yang memang kerap bersaing tersebut. Selain itu, Jokowi sendiri disebut ingin mengimbangi dominasi Jepang – baik secara politik maupun ekonomi – dengan menggandeng Tiongkok.

Asumsi ini dijelaskan oleh René L. Pattiradjawane dalam tulisannya yang berjudul The Indonesian Perspective Toward Rising China. Menurut Pattiradjawane, Jokowi ingin mengimbangkan dua kekuatan tersebut untuk menciptakan stabilitas guna menjaga pembangunan nasional Indonesia.

Bahkan, pemerintahan Jokowi baru-baru ini juga mengajak Jepang untuk menggabungkan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan proyek Jakarta-Bandung yang dikelola oleh badan hasil kerja sama Indonesia-Tiongkok. Bukan tidak mungkin, ini adalah upaya pemerintah untuk mengimbangkan dua kekuatan tersebut.

Namun, bagaimana pun juga, gambaran kemungkinan di atas belum tentu benar adanya. Mungkin, memang hanya beberapa pihak yang benar-benar tahu bagaimana perimbangan kekuatan ini berjalan.

Bisa jadi, seperti kutipan lirik rapper Ab-Soul di awal tulisan, para aktor politik Jepang bisa saja mengetahui sesuatu – entah sesuatu tersebut berkaitan dengan geopolitik atau tidak. Mari kita nantikan saja kelanjutan laga dua negara besar Asia ini. (A43)