Ribuan motor listrik berlogo BGN viral di gudang raksasa. Siapa di balik motor-motor listrik baru dan masih berplastik ini?

PinterPolitik.com

“A lack of transparency results in distrust and a deep sense of insecurity.” – Dalai Lama

Cupin baru saja selesai menggulir layar ponselnya ketika satu video TikTok membuatnya berhenti mengunyah sarapan. Deretan motor listrik bergaya trail, masih terbungkus plastik, berjajar rapi di sebuah gudang raksasa — setiap unit menempel logo Badan Gizi Nasional (BGN).

Narasi dalam video itu mengklaim jumlahnya mencapai 70.000 unit, khusus untuk Jawa Barat. Cupin, yang sudah biasa menyaksikan kontroversi pengadaan pemerintah, langsung merasakan rasa déjà vu yang amat familiar.

Kepala BGN Dadan Hindayana merespons cepat pada 7 April 2026, meluruskan bahwa jumlah sesungguhnya adalah 21.801 unit yang terealisasi dari pesanan 25.000 unit dalam anggaran 2025. Motor-motor itu, katanya, diperuntukkan bagi setiap Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menunjang operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Cupin menghargai koreksi angka itu, tetapi justru di situlah pertanyaan baru bermunculan. Motor yang teridentifikasi adalah Emmo JVX GT, motor listrik adventure seharga sekitar Rp49,9 juta hingga Rp56,8 juta per unit — artinya total pengadaan 25.000 unit bisa menyentuh angka Rp1,2 triliun hingga Rp1,4 triliun.

Bagi Cupin, konteksnya tidak bisa diabaikan: ini terjadi nyaris bersamaan dengan polemik PT Agrinas Pangan Nusantara yang mengimpor 105.000 pikap dan truk dari India senilai Rp24,66 triliun untuk Koperasi Desa Merah Putih. Dua program sosial berskala raksasa, dua pengadaan kendaraan dalam volume masif, dan dua gelombang pertanyaan publik yang belum tuntas dijawab.

Cupin pun bertanya-tanya: mengapa pola pengadaan kendaraan berskala besar terus terulang di balik program-program populis — dan siapa sebenarnya yang menentukan merek serta spesifikasi motor ini?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Motor “Kejutan” BGN?

Cupin mulai menggali lebih dalam, dan yang ia temukan justru menambah kernyitan dahinya. Pengadaan ini bukan sekadar soal jumlah — melainkan soal cara.

Di katalog elektronik pemerintah (INAPROC), motor Emmo JVX GT dijual oleh PT Yasa Artha Trimanunggal, sebuah perusahaan logistik dan pengadaan yang berdiri sejak 2016 dengan profil LinkedIn menyebut diri sebagai “jasa pengurusan logistik dan distributor obat dan alat kesehatan.” Sementara itu, pemilik sertifikat TKDN motor tersebut adalah PT Adlas Sarana Elektrik, entitas yang namanya tercantum di INAPROC sebagai pemegang sertifikasi produk Emmo Electric Micro Mobility.

Cupin menemukan fakta menarik lainnya: alamat kantor Emmo Mobility di Karang Asem Timur, Citeureup, Kabupaten Bogor, ternyata identik dengan lokasi pabrik PT Kaisar Motorindo Industri — perusahaan otomotif yang sudah berdiri sejak 2005. Merek Emmo sendiri baru mendaftarkan hak paten desain industrinya pada Oktober 2025, sementara brosur produk baru diunggah di situs resminya pada Februari 2026 — hanya dua bulan sebelum motor-motor itu muncul di gudang dalam jumlah puluhan ribu.

Fakta-fakta ini mengingatkan Cupin pada apa yang ditulis Steven Kelman dalam bukunya Procurement and Public Management: The Fear of Discretion and the Quality of Government Performance, bahwa ketakutan birokrasi terhadap diskresi sering kali justru menciptakan celah bagi aktor-aktor yang memahami seluk-beluk sistem pengadaan untuk bermanuver tanpa pengawasan publik yang memadai. Kelman menyoroti bahwa masalah terbesar bukan terletak pada apakah pengadaan mengikuti prosedur formal, melainkan apakah prosedur itu benar-benar melindungi kepentingan publik.

Pola “pengadaan kejutan” ini juga disinggung oleh Mihaly Fazekas dan Elizabeth David-Barrett dalam riset mereka yang bertajuk Are Emerging Technologies Helping Win the Fight Against Corruption? di mana keduanya menemukan bahwa pengadaan pemerintah yang minim kompetisi dan berlangsung dalam kecepatan tinggi cenderung menghasilkan harga lebih mahal dan kualitas lebih rendah. Cupin melihat polanya: motor listrik dari merek yang baru seumur jagung, dijual melalui perusahaan logistik yang core business-nya bukan otomotif, untuk program yang inti mandatnya adalah memberi makan anak sekolah.

Paralel dengan Agrinas semakin terang. Toyota Indonesia mengonfirmasi pernah diajak berdiskusi oleh Agrinas soal pengadaan pikap, namun negosiasi tidak menemui titik temu soal harga — dan akhirnya kontrak jatuh ke pabrikan India yang rekam jejaknya di pasar domestik nyaris nihil. Dalam kasus BGN, Indonesia memiliki sederet produsen motor listrik lokal seperti Gesits, Tangkas, Viar, dan Selis dengan TKDN di atas 40% — namun yang terpilih justru merek yang baru lahir kemarin sore.

Cupin juga mencatat temuan investigasi Project Multatuli yang mengungkap bahwa total belanja BGN untuk kendaraan — termasuk sewa mobil dan pembelian motor listrik — mencapai Rp1,39 triliun, menjadikannya pos belanja terbesar di luar bahan baku pangan. Angka itu bahkan melampaui anggaran pembangunan dapur MBG sebesar Rp1,26 triliun.

Dua pertanyaan menggantung di benak Cupin: bagaimana mungkin sebuah merek motor yang baru didirikan pada 2025 dan baru mendaftarkan paten pada Oktober 2025 sudah memenangkan kontrak puluhan ribu unit di bulan Desember tahun yang sama — dan mengapa pos kendaraan operasional bisa mengalahkan pos pembangunan infrastruktur inti program gizi?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Bukan Hanya Soal Motornya…

Cupin memahami bahwa program MBG memiliki niat baik dan dampak nyata bagi jutaan anak Indonesia. Justru karena itulah ia merasa kasus motor BGN tidak boleh dianggap sepele.

Dalam survei OECD Trust in Public Institutions tahun 2024, terdapat temuan bahwa warga negara yang percaya pemerintahnya memberikan penjelasan jelas atas kebijakan cenderung memiliki tingkat kepercayaan institusional yang jauh lebih tinggi. Sebaliknya, ketika kebijakan dirumuskan di balik pintu tertutup, yang tumbuh bukan dukungan melainkan kecurigaan sistemik.

Cupin teringat bagaimana Brasil belajar dari pengalaman pahitnya. Skandal Petrobras — yang dikenal sebagai Operasi Lava Jato — bermula dari pengadaan korporasi negara yang tertutup dan melibatkan kartel kontraktor, menghasilkan kerugian puluhan miliar dolar dan menghancurkan kepercayaan publik terhadap seluruh kelas politik. Sebagaimana ditulis oleh CSIS dalam analisisnya mengenai transparansi pengadaan publik, kasus Brasil membuktikan bahwa skandal pengadaan tidak hanya soal uang — ia merusak kontrak sosial antara rakyat dan pemerintah.

Di sisi lain, Rwanda dan Georgia menunjukkan jalan berbeda. Kedua negara berhasil menurunkan tingkat korupsi dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi setelah menerapkan kebijakan pengadaan yang transparan dan terbuka bagi pengawasan publik. Inggris bahkan melangkah lebih jauh sejak 2010 dengan mewajibkan publikasi seluruh data belanja pemerintah pusat secara granular, menjadikannya pemimpin dunia dalam transparansi pengadaan.

Cupin membayangkan sebuah analogi sederhana. Program MBG ibarat sebuah restoran yang mendapat reputasi luar biasa karena masakannya yang lezat dan murah — tetapi suatu hari pelanggan menemukan bahwa di belakang dapur, sang pemilik diam-diam membeli armada mobil mewah atas nama “operasional.” Makanannya mungkin tetap enak, tetapi kepercayaan pelanggan sudah retak.

Seperti yang ditegaskan Sangeeta Khorana dan Nripendra Rana dalam riset mereka bertajuk Measuring Public Procurement Transparency with an Index, sistem pengadaan elektronik memang mampu meningkatkan transparansi — tetapi hanya jika didukung oleh kerangka institusional yang kuat dan budaya akuntabilitas yang nyata. Teknologi e-Katalog yang digunakan BGN seharusnya menjadi alat transparansi, bukan sekadar mekanisme administratif yang mempermudah transaksi tanpa pengawasan substansial.

Cupin tahu bahwa menuntut transparansi bukan berarti menolak program. Justru sebaliknya: pengawasan yang ketat adalah bentuk dukungan tertinggi agar program yang baik tidak digerogoti dari dalam.

Pada akhirnya, Cupin menutup layar ponselnya dengan satu kesadaran yang sederhana namun penting. Sebuah program sosial yang lahir dari mandat rakyat seharusnya mampu mempertanggungjawabkan setiap rupiahnya di hadapan rakyat yang sama — bukan karena rakyat tidak percaya, melainkan justru karena rakyat ingin terus percaya. (A43)

Negara menyita jutaan hektare lahan dan menyerahkannya ke Agrinas. Apakah ini sekadar kebijakan ekonomi atau strategi baru di bawah Prabowo?

PinterPolitik.com

“C’est la soupe qui fait le soldat.”  – Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis (1804-1814)

Sore itu, di sebuah kedai kopi Jakarta Selatan yang riuh, Cupin duduk terdiam menatap layar tabletnya dengan kening berkerut. Matanya terpaku pada laporan Bloomberg yang menyoroti langkah agresif pemerintah Indonesia menyita lahan seluas empat juta hektare, sebuah wilayah yang setara dengan luas negara Swiss.

Angka empat juta hektare tersebut bukanlah sekadar statistik acak di atas kertas laporan tahunan. Bagi Cupin, luasan tanah masif yang diambil dari sektor perkebunan dan tambang ini adalah pernyataan kekuasaan yang tak terbantahkan dari Presiden Prabowo Subianto.

Pembersihan lahan ini bermula secara intensif sejak bulan Maret, menyasar aset-aset taipan yang terjerat kasus korupsi hingga tumpang tindih kawasan hutan. Namun, yang membuat Cupin tertegun adalah fakta bahwa operasi raksasa ini dikomandoi langsung oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, sahabat lama sang Presiden dari masa dinas militer.

Kehadiran figur pertahanan di garis depan penertiban ekonomi mengirimkan sinyal yang sangat spesifik kepada publik. Ini bukan lagi sekadar penegakan hukum administratif biasa, melainkan sebuah operasi pengamanan aset negara yang dijalankan dengan presisi komando.

Cupin menggeser layar tabletnya ke bawah untuk mencari tahu ke mana muara dari jutaan hektare tanah yang telah “dibebaskan” tersebut. Laporan menyebutkan bahwa aset-aset sitaan itu diserahkan pengelolaannya kepada Agrinas Palma Nusantara, sebuah badan usaha yang kini memegang peran sentral dalam strategi baru ini.

Agrinas bukanlah perusahaan pelat merah sembarangan yang lahir tanpa arah tujuan yang jelas. Cupin tersenyum kecil saat membaca bahwa entitas ini dipimpin oleh jajaran purnawirawan perwira militer, termasuk Agus Sutomo yang menjabat sebagai Presiden Direktur.

Pola kepemimpinan ini mengingatkan Cupin pada narasi besar yang sering didengungkan Prabowo tentang bahaya kebocoran kekayaan nasional. Sang Presiden kerap mengkritik keras perilaku elite dan asing yang ia sebut mempraktikkan “greedy-nomics” atau ekonomi rakus yang merugikan rakyat banyak.

Dengan menyita lahan dari swasta nakal dan menyerahkannya ke Agrinas, negara seolah sedang mengambil alih kendali “kue” ekonomi secara paksa namun legal. Agrinas kini tercatat memegang portofolio lahan seluas 1,7 juta hektare, menjadikannya salah satu pemain terbesar di dunia dari segi penguasaan area.

Ambisi di balik pengambilalihan ini ternyata jauh melampaui sekadar retorika penyelamatan aset negara yang mangkrak. Agrinas memiliki target strategis untuk menyuplai sepertiga kebutuhan minyak goreng nasional dan mulai memproduksi biodiesel pada tahun 2029.

Bagi Cupin, ini adalah indikasi bahwa negara tidak lagi ingin menjadi wasit yang hanya meniup peluit dari pinggir lapangan. Negara kini memutuskan untuk masuk ke tengah gelanggang, merebut bola, dan bertekad menjadi pemain inti dalam industri pangan dan energi.

Langkah ini tentu menimbulkan perdebatan teoretis yang menarik di benak Cupin mengenai arah kebijakan ekonomi Indonesia ke depan. Apakah sentralisasi aset di bawah komando orang-orang pertahanan ini adalah kelahiran model ekonomi baru yang belum pernah kita lihat sebelumnya?

Lalu, di tengah sorotan investor global yang mulai was-was, apakah strategi mengambil alih lahan produktif ini benar-benar solusi jitu atau justru bom waktu bagi iklim investasi? Dua pertanyaan itu menggantung di benak Cupin, menuntut jawaban yang lebih dalam dari sekadar permukaan berita.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Tiga “Matra” BUMN ala Prabowo?

Lamunan Cupin berlanjut ke ranah pemikiran yang lebih abstrak, mencoba membedah fenomena ini dengan pisau analisis ekonomi politik. Apa yang dilakukan pemerintahan Prabowo dengan Agrinas sebenarnya memiliki jejak teoretis yang kuat dalam konsep command economy atau ekonomi komando.

Cupin teringat pada buku The End of the Free Market yang ditulis oleh ilmuwan politik Ian Bremmer. Dalam narasi bukunya, Bremmer menjelaskan kebangkitan fenomena state capitalism di mana negara menggunakan perusahaan milik pemerintah sebagai instrumen utama kekuasaan.

Argumen Bremmer sangat relevan: di abad ke-21, negara berkembang tidak lagi percaya sepenuhnya pada mekanisme pasar bebas untuk sektor vital. Alih-alih membiarkan swasta mendikte pasar, negara mengambil alih kendali strategis demi memastikan stabilitas politik dan ekonomi domestik terjaga.

Namun, Cupin menangkap nuansa unik dalam kasus Indonesia yang membedakannya dari model kapitalisme negara lainnya. Struktur Agrinas yang terbagi ke dalam fokus spesifik seperti sawit dan pangan sangat mirip dengan struktur organisasi militer yang dikenal sang Presiden.

Dalam doktrin pertahanan, kekuatan militer selalu dibagi menjadi tiga matra utama: Darat, Laut, dan Udara. Prabowo tampaknya sedang menduplikasi doktrin “Tri Matra” ini ke dalam strategi ekonominya untuk mengamankan logistik negara.

Matra pertama bisa disebut sebagai “Matra Darat” atau Agrinas Pangan, yang bertugas mengamankan logistik perut rakyat. Matra kedua adalah “Matra Energi” yang diemban Agrinas Palma Nusantara, fokus mengelola 1,7 juta hektare lahan untuk bahan bakar biodiesel.

Secara implisit, Cupin juga membayangkan adanya “Matra Laut” atau Agrinas Jaladri dalam visi besar ini. Ketiga matra ekonomi ini bekerja di bawah satu komando untuk memastikan kedaulatan sumber daya tidak bocor ke tangan asing.

Mengapa negara harus mengambil risiko besar mengelola lahan yang sebagian masih berupa hutan atau tanah terlantar? Cupin menemukan jawabannya dalam pemikiran Mariana Mazzucato lewat bukunya yang terkenal, The Entrepreneurial State.

Mazzucato menarasikan bahwa negara sering kali harus menjadi aktor utama yang berani mengambil risiko “mission-oriented” yang dihindari swasta. Swasta mungkin enggan merestorasi lahan rusak karena hitungan profit, tapi negara melakukannya demi misi keamanan pasokan atau security of supply.

Penunjukan purnawirawan di jajaran Agrinas dan kepemimpinan Menhan di Satgas mempertegas bahwa ekonomi kini diperlakukan sebagai operasi militer. Logika yang dipakai bukan lagi sekadar efisiensi pasar, melainkan ketahanan logistik layaknya persiapan menghadapi perang panjang.

Seperti kata pepatah Napoleon Bonaparte yang melegenda, tentara berbaris di atas perutnya, begitu pula sebuah negara. Prabowo paham betul bahwa kedaulatan modern mustahil tegak jika perut rakyat dan tangki energi bangsa masih bergantung pada belas kasihan impor.

Dengan menguasai “Tiga Matra” ekonomi ini, Agrinas didesain menjadi buffer strategis saat pasar global bergejolak. Namun, sentralisasi semacam ini tentu memiliki tantangan manajemen yang tidak bisa dianggap enteng oleh siapa pun.

Mampukah para jenderal ini bertransformasi menjadi CEO yang lincah mengelola bisnis raksasa di tengah pasar yang dinamis? Dan apakah konsentrasi kekuasaan ekonomi ini tidak akan memicu resistensi balik dari pasar yang merasa ruang geraknya semakin sempit?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Benteng Kedaulatan di Tengah Turbulensi?

Cupin meletakkan tabletnya di meja dan memandang ke luar jendela kedai kopi, melihat langit Jakarta yang mulai gelap. Ia sadar bahwa langkah Prabowo menyita jutaan hektare lahan tidak bisa dilihat dalam ruang hampa domestik semata, melainkan respons terhadap dunia yang berubah.

Pikirannya melayang pada buku The New Map: Energy, Climate, and the Clash of Nations karya Daniel Yergin. Yergin menggambarkan dengan brilian bagaimana peta energi dan geopolitik dunia sedang digambar ulang oleh persaingan antarnegara adidaya.

Salah satu tesis utama Yergin adalah tentang fragmentasi global yang membuat rantai pasok menjadi senjata atau weaponization of supply chains. Negara yang bergantung total pada impor pangan dan energi dari luar berada dalam posisi yang sangat rentan untuk didikte.

Indonesia, sebagai eksportir utama minyak sawit, nikel, dan timah, memegang kartu kunci dalam percaturan sumber daya global ini. Membiarkan aset strategis ini dikuasai secara liar tanpa kendali negara sama saja dengan membiarkan pintu gerbang benteng pertahanan terbuka lebar bagi musuh.

Cupin mulai memahami benang merah di balik manuver “Land Grab” yang dilaporkan Bloomberg tersebut. Penertiban empat juta hektare lahan sawit dan tambang sejatinya adalah upaya membangun benteng logistik sebelum badai krisis benar-benar datang.

Teori Economic Security yang dipopulerkan oleh Barry Buzan juga sangat relevan untuk membedah situasi ini. Buzan menyatakan bahwa keamanan ekonomi adalah bagian integral dan tak terpisahkan dari keamanan nasional sebuah negara.

Jika pasokan biodiesel dan minyak goreng dikuasai oleh Agrinas, maka negara memiliki kendali penuh atas “tombol” stabilitas sosial. Prabowo tampaknya tidak ingin mengulang sejarah kelam kelangkaan komoditas yang pernah mengguncang stabilitas politik dalam negeri di masa lalu.

Dengan target produksi biodiesel pada 2029, Agrinas Palma Nusantara dipersiapkan menjadi sekoci penyelamat energi nasional. Ini adalah pertaruhan besar yang menggunakan modal politik dan sumber daya negara demi sebuah visi kemandirian.

Apa yang dilihat Cupin hari ini adalah sebuah eksperimen besar dari seorang pemimpin berlatar belakang militer. Prabowo sedang mencoba membuktikan bahwa di tengah dunia yang chaotic, pendekatan tangan besi dalam menata sumber daya alam adalah sebuah keniscayaan.

Strategi ini mungkin membuat investor ketar-ketir, seperti yang dicatat oleh para analis pasar. Namun bagi negara, kepemilikan aset riil adalah jaminan keamanan yang jauh lebih berharga daripada sekadar sentimen pasar sesaat.

Sebagai simpulan, strategi “Tiga Matra” BUMN melalui Agrinas bukanlah sekadar upaya bisnis negara mencari untung semata. Ini adalah doktrin pertahanan semesta yang diterjemahkan ke dalam kebijakan ekonomi untuk menghadapi masa depan yang tak pasti.

Prabowo sedang mengirim pesan bahwa Indonesia tidak akan lagi menjadi penonton pasif dalam perebutan sumber daya. Lewat Agrinas, Indonesia menyatakan diri sebagai pemain inti yang memegang kendali penuh atas nasib pangan dan energinya sendiri. (A43)

From cor-coran to tanam-tanaman 

#Prabowo #PrabowoSubianto #Jokowi #JokoWidodo #Agrinas #pinterpolitik #infografis #politikindonesia #beritapolitik #beritapolitikterkini