PinterPolitik.com

“Siapapun dan apapun yang Anda dukung, saya yakin untuk mendukung adanya keadilan terlebih dahulu.” ~ Jennette Mccurdy

[dropcap]B[/dropcap]ertubi-tubinya partai politik yang mulai memberikan dukungan pada Jokowi untuk maju kembali di Pilpres 2019, tentu membuat para pengusung dan penggemar Prabowo Subianto gemes. Gimana enggak gemes, orang yang ditunggu-tunggu untuk maju sebagai pembawa harapannya kok enggak muncul-muncul juga sih.

Membanjirnya dukungan partai ke Jokowi, memang masih belum menjamin kalau pertahana yang menjabat sebagai presiden sekarang ini akan kembali berkuasa. Biar bagaimanapun, keputusan tetap ada di tangan rakyat. Tapi kalau Prabowo yang diharapkan bakal jadi pesaing utama Jokowi masih tutup mulut juga, kan ga tahan juga.

Saking engga tahannya, akhirnya Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) pun akhirnya melakukan terobosan sebagai lembaga yang pertama kali mendeklarasikan diri sebagai pendukung Prabowo untuk maju nyapres di Pilpres tahun depan. Bagi mereka, Prabowo merupakan sosok ksatria yang paling pantas untuk menantang sang pertahana.

Dukungan ACTA ini, bisa dibilang sih enggak mengejutkan. Karena yang membacakan deklarasi aja Ketua Dewan Pembina ACTA, yaitu Habiburakhman yang enggak lain adalah Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra. Jadi wajar lah ya, kalau organisasinya juga dibawa untuk mendukung ketua umum partainya.

Semoga Sukses Terus untuk Rekan-rekan ACTA https://t.co/c2xTKIg1Ys

— ͡jula͜y ัั    ͡ * ͡* (@87_julay) February 28, 2018

Kayaknya sih, selain untuk mengimbangi deklarasi parpol yang dukung Jokowi, ACTA juga berniat untuk mendorong Prabowo agar segera menyatakan ketertarikannya sebagai capres. Soalnya, menurut Habiburakhman yang pernah “nyasar” di jalan lingkar Semanggi, Prabowo hanya mau nyapres lagi kalau banyak yang memintanya kembali.

Ow ow oow, apakah Prabowo selama ini santai-santai aja karena ingin melihat sejauh mana masyarakat menginginkannya? Tapi kalau Prabowonya diam-diam aja, pendukungnya tentu juga bakal diam-diam aja juga dong? Apa Habiburakhman ingin pendukung Prabowo teriak-teriak meminta supaya Prabowo jadi capres? Wew!

Kalau ternyata Prabowonya ogah, terus ternyata menjadi cawapresnya Jokowi terlihat lebih menarik gimana? Dari banyak survei, kemungkinan menangnya besar, lho. Oh tidak! Kalau itu terjadi, maka ACTA alias Habiburakhman yang akan pertama kali pasang badan menghalangi.

Karena selain deklarasi mendukung Prabowo jadi capres, ACTA juga melarang Prabowo untuk tergoda jadi cawapresnya Jokowi. Oloh oloh, deklarasi dukungan kok pake ngancam juga ya? Kalau ternyata Prabowonya mau gimana? Hmmm, tapi kayaknya sih susah ya? Walau mungkin bakal tentram negeri ini, tapi ya gitu deh. (R24)

PinterPolitik.com

[dropcap size=big]P[/dropcap]ada putaran kedua Pilkada DKI Jakarta, pasangan cagub, baik Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi, sama-sama melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui tema toleransi dan keberagaman. Seperti yang kita ketahui, isu SARA pada Pilkada DKI Jakarta, sudah memasuki tahapan yang mengkhawatirkan. Mulai dari sentimen terhadap masyarakat keturunan Tiongkok, penolakan menyolati warga yang memilih pasangan calon tertentu, hingga menggambarkan kelompok beragama tertentu sebagai pelaku kebrutalan.

Hal ini bisa jadi memiliki singgungan dengan identitas Ahok sebagai politisi keturunan Tionghoa beragama Kristen yang berada dalam tubuh birokrasi pemerintahan, dengan organisasi massa Islam asal Jakarta dan sekitarnya.

Tak hanya itu, pihak Ahok juga kembali menambah daftar kasus pelecehan agama dengan pelaporan yang dibuat pihak Advokat Cinta tanah Air (ACTA). Video kampanye bertajuk #beragamituBasukiDjarot, dianggap beberapa pihak menyerang kelompok agama tertentu karena menampilkan segerompolan orang berpeci dan bersorban membawa spanduk ‘Ganyang Cina’. AA Gym mengatakan kalau video tersebut mengandung fitnah keji.

Pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU), Dahlia Umar, memberikan pernyataan bahwa tidak ditemukannya usur SARA yang dilayangkan oleh ACTA kepada pihak Ahok-Djarot, “yang kami terima itu versi 30 detik, yang menurut ketentuan, maksimal memang harus begitu. Kami tidak menemukan unsur-unsur SARA dalam video itu.” (Baca: Cuit AA Gym, Upaya Eksis?)

Di samping tuduhan yang sudah ditangkis oleh pihak KPU tersebut, video kampanye kubu Ahok-Djarot menampilkan bersatunya tiap elemen masyarakat dari beragam suku, agama, dan lapisan sosial masyarakat. Proyeksi kekuatan sebuah pemerintahan yang maju, terletak pada bersatunya masyarakat dari berbagai etnis dan agama. Kesemuanya berada dalam satu payung persamaan dan cita-cita memajukan bangsa.

Maka dari itu, narasi, “jangan tanya dari mana asalmu, apa agamamu, namun apa yang sudah dilakukan untuk bangsa,” menjadi tagline video #beragamituBasukiDjarot. Sedangkan kubu Anies-Sandi mengeluarkan video bertajuk kebhinekaan yang dibagikan di akun Facebook.

Dalam video tersebut, Anies menampilkan hubungan serta kehangatan dengan semua komunitas, mulai dari anggota DPRD, pengusaha, anak muda milenial, pengemudi angkot, nelayan, hingga warga bantaran kali. Ia juga bernarasi bahwa akan menyediakan tempat berdialog dalam memulihkan kerukunan antar umat beragama.

Namun janji kampanye yang disuguhkan kedua belah pihak terhadap keberagaman dan merangkul seluruh golongan, apakah benar-benar sudah tergambar dalam tubuh tim suksesnya sendiri? Mari kita telisik bersama!

Telisik Keberagaman Kedua Sisi

Perbandingan dari sisi gender dan agama, dilakukan untuk melihat kubu manakah yang paling mendekati keberagaman dan merangkul semua pihak, seperti yang berusaha diwujudkan.

Tim Sukses Anies-Sandi memiliki beberapa divisi yang berisi 17 orang anggota, sedangkan tim sukses Ahok-Djarot, memiliki 113 orang anggota yang juga bergabung dalam divisi-divisi. Untuk mendapatkan hasil yang tidak ‘jomplang’, kami mengambil sampel masing-masing 17 anggota, baik dari tim sukses Ahok-Djarot maupun Anies-Sandi.

Metodologi penelitian dilakukan dengan mengolah data-data anggota tim pemenangan pihak Anies-Sandi dan Ahok-Djarot. Data-data ini, didapatkan dari data resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang dimasukan oleh pihak timses sendiri. Asumsi gender dan agama didasarkan pada nama, profil media sosial, rilisan media daring, serta keterangan yang dikeluarkan oleh masing-masing individu. Hasil survei yang dikeluarkan di bawah ini tidak bersifat konklusif.

Tim sukses Ahok-Djarot memiliki tingkat keberagaman lebih tinggi dari segi gender dibandingkan tim sukses Anies-Sandiaga yang hampir didominasi oleh laki-laki. Dalam 17 anggota timses Anies-Sandi, hanya terdapat dua perempuan dalam struktur organisasi. Walaupun juga masih rendah, dalam tubuh timses Ahok-Djarot terdapat 3 perempuan dalam 16 anggotanya.

Bagaimana dengan agama? Topik yang membuat Ahok terseret ke meja hijau akibat dugaan kasus pelecehan agama dan penyerangan terhadap kelompok agama tertentu, kini kita bandingkan.

Hasil komparasi menggambarkan kubu Ahok-Djarot memiliki keberagaman agama lebih tinggi, dibandingkan dengan kubu tim sukses Anies-Sandi. Agama Islam masih menempati agama mayoritas pada kedua tim, sedangkan Kristen menempati persentase sebanyak 31 persen di tim Ahok, sementara di tim Anies-Sandi hanya terdapat 7 persen.

Dengan begitu, dalam komparasi gender dan agama antara tim sukses Anies-Sandi dan Ahok-Djarot, keberagaman dan unsur kebhinekaan lebih banyak terdapat pada kubu timses Ahok-Djarot. Bisa dikatakan, kampanye #beragamituBasukiDjarot, lebih mungkin diwujudkan. Namun, tentu saja, usaha tersebut membutuhkan pekerjaan yang jauh lebih progresif dibandingkan mengisi penuh kuota perempuan atau pemeluk non-Muslim.

Permainan Politik Identitas

Data di atas sangat menarik jika coba dihubungkan dengan keadaan demografi agama serta pendidkan di DKI Jakarta. Menurut sumber yang dihimpun dari jakarta.go.id, Islam menempati agama yang paling banyak dianut oleh masyarakat Jakarta pada tahun 2014, yakni sebanyak 8,34 juta jiwa atau 83% dari total komposisi 10 juta jiwa. Diikuti agama Kristen sebanyak 862,9 ribu jiwa.

Anies-Sandi yang membawa identitas Muslim, bisa saja memiliki peluang besar menyaring pemeluk agama Islam DKI Jakarta. Tak hanya menjadi agama mayoritas masyarakat Jakarta, dalam tubuh tim pemenangan Anies-Sandi, sebanyak 72 persen anggotanya memeluk agama Islam.

Sedangkan anggota tim pemenangan Ahok-Djarot juga didominasi oleh agama Islam sebanyak 63 persen. Namun, pihaknya tidak membawa identitas muslim karena pihaknya secara empiris memiliki tingkat keberagaman yang lebih tinggi dibandingkan tim pemenangan Anies-Sandi, dari segi agama.

Walaupun demikian, terjerumus pada identitas adalah hal yang harus dihindari. Politik identitas hanya berpaku pada ras, etnis atau agama sebagai pengukur sistem pemerintahan yang baik. Padahal, ukuran tersebut tak pernah dapat menjelaskan atau bahkan menawarkan solusi terhadap struktur sosial yang timpang, keadilan yang tak merata, pendidikan yang tak meraih semua kalangan, dan lain sebagainya.

Perhelatan Pilkada DKI Jakarta, merupakan tontonan vulgar tentang bagaimana politik identitas dioperasikan. Dan gawatnya, hampir sukses. Pernyataan, “karena pemimpinnya bukan orang kita.” harus diinimalisir dan dihilangkan sama sekali. Karena betapapun banyaknya perbedaan kita, entah atas identitas agama atau ras, dengan pemilih atau pemimpin lain, perbedaan kita terhadap sistem pemerintahan jauh lebih nyata.

Dengan melihat tema kebhinekaan atau keberagaman yang coba diusung oleh kedua paslon, kira-kira yang mana akan dipilih oleh masyarakat? Tentu saja jawabannya baru dapat kita saksikan pada Rabu, 19 April 2017 nanti.

“The difference between you and your government is much bigger than the difference between you and me. And the difference between me and my government is much bigger than the difference between me and you. And our governments are very much the same” – Marjane Satrapi. (Berbagai Sumber/A27)

pinterpolitik.com

DKI JAKARTA – ACTA menuntut Ahok ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena usai masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), ia tetap meneruskan jabatannya sebagai Gubernur aktif DKI Jakarta. Walau saat kampanye, Ahok hanya cuti, namun ACTA beralasan kalau dirinya masih berstatus terdakwa di persidangan agama sehingga tidak diperbolehkan aktif sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Menurut organisasi ini, status Ahok yang terdakwa seharusnya sudah mendapatkan surat pemberhentian dari Pemerintah. Aturan pemberhentian sebagai gubernur ini telah diatur dalam Undang-undang Pemerintah Daerah Tahun 2014 dalam Pasal 83 ayat 1.

Namun bila merujuk dari UU tersebut, sebenarnya tuntutan ACTA juga agak terlalu dini untuk menjerat Ahok. Dalam undang-undang tersebut dikatakan, “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Sementara pada kasus penodaan agama yang menjerat Ahok, majelis hakim belum ketuk palu untuk memutuskan berapa lama masa hukuman untuknya. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Ahok belum diberhentikan karena menggunakan yurisprudensi atau keputusan-keputusan dari hakim terdahulu untuk kasus Ahok. Ia juga menambahkan kalau sejumlah kepala daerah yang dituntut di bawah lima tahun tapi tidak ditahan, tidak dapat diberhentikan.

Walau berbagai polemik dan komentar terus muncul mengenai status Ahok, namun keputusan tetap berada di tangan pemerintah. Mendagri sendiri telah menegaskan Ahok akan menduduki jabatannya hingga akhir masa tugas, yaitu Oktober mendatang. (Berbagai sumber/A15)

JAKARTA – Kelompok Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) dikabarkan mencabut gugatan perwakilan kelompok terhadap Gubernur DKI Jakarta non aktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Kuasa Hukum ACTA, Ali Hakim Lubis, membenarkan berita tersebut. Pencabutan itu terkait gugatan class action yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Dilansir dari viva.co.id, berikut pernyataan Ali, “Ya benar, untuk gugatan class action tersebut siang tadi kami cabut,” pada Kamis malam, 19 Januari 2017.

Kendati demikian, hingga saat ini gugatan tersebut belum juga dikabulkan oleh ketua sidang. Maka, ACTA memilih untuk tidak meneruskan gugatan tersebut.

“Ternyata sampai dengan saat ini, ketua sidang tidak mengabulkan permohonan gugatan kami untuk digabungkan pemeriksaannya dengan perkara pidana saudara Ahok. Sehingga keputusannya gugatan ini tidak perlu diteruskan. Sebab, dari awal kami sepakat tujuan dari gugatan perdata ini hanya untuk menguatkan dakwaan secara pidana,” ungkapnya.

Ia juga mengatakan, dicabutnya gugatan itu tidak akan berdampak apa-apa pada kasus pidana yang saat ini sedang dituduhkan kepada Ahok.

Lalu, simbol dua jari adalah simbol kampanye Ahok yang memperoleh nomor urut dua dalam pemilihan kepala daerah DKI 2017. Sontak saja, sejumlah anggota ACTA yang duduk di bangku persidangan memprotesnya. “Enggak boleh tuh!”

Ahok menyampaikan hal itu lantaran diprotes saat menjalankan sesi foto, sebelum persidangan dengan agenda mendengarkan putusan sela itu dimulai. Ketika itu, ketua majelis hakim Dwiyarso Budi Santiarto mengizinkan awak foto untuk mengabadikan sosok Ahok sebelum menjalani persidangan. Ahok pun melayani sesi foto itu sambil mengacungkan dua jari.

Anggota ACTA, Novel Chaidir Bamukmin, menganggap sikap Ahok yang mengacungkan dua jari sebagai bentuk kampanye. Karena itu, ia tidak terima dengan alasan Ahok bahwa simbol tersebut dimaksudkan sebagai kemenangan. “Itu victory (kemenangan),” kata Ahok ke arah anggota ACTA, sesaat sebelum meninggalkan ruang persidangan.

Menurut Novel, mestinya Ahok menunjukkan sikap netral dan tidak berbau kampanye, misal dengan tangan terkepal. Dia berujar, tindakan Ahok tersebut kemungkinan akan diproses lebih lanjut. “Bisa saya proses nanti. Bisa saya laporin lagi,” ujarnya.

“Dengan alasan begitu enggak bisa, karena itu kan ditujukan kepada umum. Enggak bisa,” kata Novel. (tmp/A11)

“Saya waktu itu kurang perhatiin karena kan saya tanda tangan, ada 6 lembar. Ya nggak mungkin, satu per satu huruf saya teliti,” ujar Novel Chaidir Hasan Bamukmin.

pinterpolitik.com – Rabu, 4 Januari 2017.

JAKARTA – Sidang kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok kemarin menyisakan sebuah fenomena baru di kalangan netizen. Hal itu akibat adanya kesalahan dalam penulisan riwayat hidup Sekjen Ketua Dewan Syuro DPP FPI Jakarta Novel Chaidir Hasan Bamukmin.

Dalam riwayatnya, Novel Chaidir Hasan Bamukmin atau yang akrab disapa Habib Novel menuliskan bahwa dirinya pernah bekerja di Fitsa Hats yang seharusnya ditulis Pizza Hut.

“Nama saksinya Habib Novel. Dia kerja dari tahun 92 sampai 95 di Pizza Hut. Tapi mungkin karena dia malu kerja di Pizza Hut karena itu punya Amerika, dia sengaja menuliskan Fitsa Hats,” ujar Ahok.

“Dia sengaja ubah. Ini saya kasih lihat. Saya sampai ketawa. Dia ngakunya nggak perhatikan, padahal dia tanda tangan semua,” sambung Ahok sembari memegang berkas identitas Novel.

Di tempat terpisah, Habib Novel menyanggah bahwa nama Fitsa Hats tersebut sengaja ditulisnya karena malu bekerja di perusahaan Amerika.

“Saya waktu itu kurang perhatiin karena kan saya tanda tangan, ada 6 lembar. Ya nggak mungkin, satu per satu huruf saya teliti,” ujarnya.

Novel menjelaskan nama tempat bekerjanya dahulu bukan ‘Fitsa Hats’, melainkan Pizza Hut, di wilayah Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Ia bekerja di restoran tersebut pada 1992-1995 sebagai maintenance mesin di dapur.

“Pizza Hut Park Royal, daerah Farmasi, Bendungan Hilir. Samping RSAL. Saat itu saya kuliah sambil kerja. Saya bekerja sebagai maintenance mesin di kitchen. Karena saya STM mesin, jadi maintenance produksi. Mesin yang menunjang kerja di dapur dan juga kendaraan operasional,” sambung Sekjen Ketua Dewan Syuro DPP FPI Jakarta itu.

Novel mengancam membawa persoalan ini ke ranah hukum dengan melaporkan Ahok. Ia sekarang sedang berkoordinasi dengan Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) apakah akan melanjutkan masalah itu ke ranah hukum. (dtk/A15)