PinterPolitik.com

“We’ll run to the future, shining like diamonds, in a rocky world” – Frank Ocean, penyanyi R&B asal Amerika Serikat (AS)

Pandemi yang disebabkan oleh virus Corona (Covid-19) sepertinya tak akan kunjung usai. Tak hanya Indonesia, beberapa negara lain juga harus kewalahan dalam menangani pandemi global satu ini.

Amerika Serikat (AS) misalnya menjadi salah satu negara dengan jumlah kasus positif terbanyak di dunia. Di tengah pandemi ini, AS bahkan harus menghadapi gejolak sosio-politik akibat dugaan diskriminasi dan rasisme yang terjadi pada George Floyd.

Meski ancaman virus tetap ada, gejolak tersebut menunjukkan bahwa semangat masyarakat AS untuk menggugat rasisme dan diskriminasi tetap membara. Bahkan, gelombang protes serupa turut menyebar dan terjadi di negara-negara lain, seperti Inggris.

Mungkin, semangat inilah yang kini ingin dibawa oleh pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang hendak menerapkan kebijakan normal baru (new normal) dalam menghadapi pandemi Covid-19. Mantan Wali Kota Solo tersebut menyebutkan bahwa masyarakat harus hidup “berdamai” bersama Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.

Dokter Reisa Broto Asmoro secara resmi adalah TIM KOMUNIKASI PUBLIK GUGUS TUGAS Covid-19, sedangkan Dokter Yurianto adalah Jubir Covid-19. Keduanya memberikan informasi & edukasi ke publik. Tetap disiplin memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan & tidak berkerumun ~ FR pic.twitter.com/foADbLr5xc

— Fadjroel Rachman (@fadjroeL) June 9, 2020

Boleh jadi, pandemi yang bermula beberapa bulan lalu ini memang menjadi kewajaran yang baru bagi masyarakat Indonesia. Juru Bicara (Jubir) Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto (Yuri) misalnya mengisi layar televisi setiap harinya guna melaporkan perkembangan penanganan pandemi.

Kebiasaan inilah yang mungkin harus dilalui oleh masyarakat Indonesia. Tak jarang masyarakat semakin merasa resah dengan penambahan kasus yang cenderung fluktuatif.

Namun, guna menyongsong normal baru, pemerintah tampaknya menghadirkan sosok baru guna mendampingi Yuri kala melaporkan perkembangan kasus pada publik dan media. Orang baru tersebut adalah Dokter Reisa Broto Asmoro.

Sontak, banyak warganet membicarakan kehadiran Reisa bersama Yuri. Sebagian besar warganet justru menyambut bahagia kehadiran Reisa dalam konferensi-konferensi pers tersebut. Sebagian juga mempertanyakan mengapa beliau baru muncul sekarang.

Kabarnya, Reisa akan membantu Gugus Tugas Covid-19 untuk mengedukasi masyarakat dalam menerapkan adaptasi dan protokol kesehatan guna menyongsong kebijakan normal baru. Hal ini turut dikonfirmasi oleh Jubir Kepresidenan Fadjroel Rachman melalui cuitannya di Twitter.

Meski begitu, kehadiran Reisa ini menimbulkan beberapa pertanyaan. Mengapa pemerintah akhirnya menunjuk Reisa guna hadir memberikan edukasi pada publik dan media? Bukankah selama ini Yuri telah memberikan imbauan setiap harinya kepada masyarakat?

Modal Dokter Reisa

Pemilihan Dokter Reisa sebagai salah satu jubir dalam Tim Komunikasi Gugus Tugas Covid-19 oleh pemerintah bisa jadi bukan tanpa alasan. Bagaimana pun juga, guna memberikan edukasi kesehatan pada masyarakat, Reisa memerlukan keahlian yang mumpuni.

Sebagai seorang dokter, Reisa tentunya memiliki pengetahuan yang mumpuni di bidang kesehatan. Pengetahuan dan gelar pendidikannya inilah yang dapat menjadi modal bagi dirinya guna memberikan peran sebagai salah satu jubir Covid-19.

Kepemilikan modal semacam ini setidaknya dapat dijelaskan melalui pemikiran Pierre Bourdieu yang mengenalkan konsep modal sosial (social capital) dan modal kultural (cultural capital). Lebih lanjut lagi, konsep-konsep ini berusaha dijelaskan secara lebih luas oleh Kimberly L. Casey dari University of St. Missouri, St. Louis, dalam tulisannya yang berjudul Defining Political Capital.

Terdapat tujuh spesies modal utama yang dapat dimiliki oleh seseorang, yakni modal institusional, modal SDM, modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolis, dan modal moral.
Share on X

Guna menjelaskan modal politik (political capital), Casey membaginya menjadi tujuh spesies modal utama yang dapat dimiliki oleh seseorang, yakni modal institusional, modal sumber daya manusia (SDM) (human capital), modal sosial, modal ekonomi, modal kultural, modal simbolis, dan modal moral.

Secara umum, dokter bisa jadi memiliki modal yang tergolong dalam modal SDM. Mengacu pada penjelasan Casey, modal ini merupakan kombinasi atas kecakapan, keahlian, pengalaman, dan pendidikan.

Dalam hal pendidikan, Reisa lulus dari Studi Kedokteran Universitas Pelita Harapan (UPH). Setidaknya, melalui pendidikan ini, Reisa akan dibekali kecakapan dan keahlian di bidang kesehatan.

Selain itu, dalam hal pengalaman, Reisa memiliki rekam jejak ketika tergabung dalam tim identifikasi korban bencana (disaster victim identification) yang memproses investigasi atas korban aksi terorisme di Jakarta dan jatuhnya pesawat Sukhoi.

Tak hanya di bidang kesehatan, Reisa juga berpengalaman di dunia media dan komunikasi dengan menjadi pembawa acara (host) atas sebuah acara kesehatan di salah satu saluran televisi Indonesia. Jubir baru ini juga pernah menjadi Puteri Indonesia Lingkungan 2010.

Di luar pengalamannya yang banyak, Reisa juga bisa saja memiliki modal sosial dengan statusnya sebagai pasangan dari seorang pangeran Keraton Solo yang bernama Kanjeng Tedjodiningrat Broto Asmoro. Modal sosial sendiri – menurut Casey – merupakan modal yang mengakar pada relasi sosial dan ikatan personal.

Namun, tampaknya, tak hanya modal-modal ini saja yang membuat publik sontak ramai membicarakan kehadiran Reisa. Boleh jadi, kemunculan Reisa sebagai jubir Covid-19 merupakan bagian dari strategi pemerintah. Kira-kira, apa alasan pemerintah?

Halo Effect?

Meski memiliki modal-modal tersebut, banyak warganet justru mengomentari kecantikan yang dimiliki oleh Dokter Reisa. Tak sedikit justru memandang Reisa sebagai “penyegaran” dalam Tim Komunikasi Gugus Tugas Covid-19.

Bagaimana persepsi positif kepada Reisa ini datang dari masyarakat? Kecenderungan semacam ini biasa disebut sebagai halo effect. Gerald William Lucker dari University of Texas, El Paso, dan rekan-rekan penulisnya menjelaskan bahwa halo effect ini berhubungan dengan ketertarikan fisik (physical attractiveness).

View this post on Instagram

Ramai diperbincangkan jubir baru Covid-19, gimana pendapat kalian? #jubircovid #gugustugas #reisabrotoasmoro #achmadyurianto #corona #coronavirus #covid19 #pandemicorona #jagajarak #cegahcorona #cucitangan #tetapsehat #pakemasker #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jun 9, 2020 at 9:41pm PDT

Dalam tulisan mereka yang berjudul The Strength of the Halo Effect in Physical Attractiveness Research, Lucker dan rekan-rekannya menjelaskan bahwa persepsi atas atribut sifat (personality) seseorang kerap berbanding lurus dengan ketertarikan fisik orang tersebut.

Bila berbicara soal ketertarikan fisik, konsepsi masyarakat soal kecantikan dan estetika bukan tidak mungkin turut memengaruhi. Boleh jadi, dengan penilaian bahwa Reisa cantik, persepsi positif dari masyarakat menjadi timbul.

Secara filosofi, Crispin Sartwell dalam tulisannya yang berjudul Beauty dengan mengutip beberapa filsuf – seperti Aritoteles – menjelaskan bahwa kecantikan dan estetika kerap dikaitkan dengan nilai-nilai yang dianggap positif, seperti keadilan, kebenaran, dan kebaikan. Selain itu, kecantikan juga dikaitkan dengan harmoni, proporsionalitas, keseimbangan, dan integritas.

Persepsi akan nilai-nilai positif pada kecantikan seperti ini juga sejalan dengan tendensi masyarakat Indonesia. Sebagian besar masyarakat Indonesia dinilai kerap mengaitkan kecantikan dengan keberhasilan seseorang.

Dari sini, bukan tidak mungkin pemerintah berusaha menggunakan strategi komunikasi yang boleh jadi menarik persepsi positif dari publik. Lagi pula, pemerintah sendiri kini semakin tidak dipercaya publik, khususnya dalam hal penanganan pandemi Covid-19.

Setidaknya, kegunaan halo effect kala terjadi krisis reputasi ini turut dijelaskan oleh W. Timothy Coombs dan Sherry J. Holladay dari Eastern Illinois University, Amerika Serikat (AS) dalam tulisan mereka yang berjudul Unpacking the Halo Effect. Dalam tulisan itu, disebutkan bahwa halo dapat berperan sebagai tameng guna menghindari kerugian reputasi di kala krisis.

Hal yang mirip juga diterapkan oleh pemerintah Thailand. Seperti Reisa di Indonesia, penunjukkan Panprapa Yongtrakul juga memunculkan pembicaraan publik di negaranya.

Meski begitu, bukan tidak mungkin, kemunculan Dokter Reisa ini tak memberi banyak perubahan narasi dan pesan pemerintah soal tips-tips menjaga kesehatan yang biasa disampaikan oleh Yuri. Beberapa waktu lalu misalnya, jubir baru tersebut menjelaskan bahwa menghindari menyentuh area wajah perlu diterapkan – sesuatu yang lumrah telah diketahui masyarakat.

Lagi pula, masyarakat juga memerlukan informasi dan arahan yang jelas dan menenangkan terkait kebijakan normal baru yang kini menuai banyak kritik – apalagi peningkatan jumlah kasus positif terus bertambah. Bukan begitu? (A43)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Hadeh, gaes. Capek gak sih kalian melihat tingkah aneh para pejabat tinggi?

Bagaimana tidak? Di tengah kecemasan masyarakat, tiba-tiba tanpa ancang-ancang yang mapan, Achmad Yurianto, Juru Bicara Pemerintah dalam Penanganan Covid-19, melempar kalimat sederhana tapi mengandung makna penuh bahaya.

Begini ucapnya, “kemudian yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya. Ini menjadi kerjasama yang penting”

Coba kita cermati tuh. Alih-alih kelihatan seperti saran, justru muatannya bikin geli sendiri. Ini kalau sampai didengar Socrates bisa dimarahin sambil diteriakin, “pikirlah dulu, baru berkata.”

Kita tidak bisa berspekulasi tentang kondisi Pak Yuri sampai-sampai kepleset lidah kayak begini jadinya. Parahnya lagi, Pak Yuri ini kok ya gak ada takut-takutnya sama akibat yang ditimbulkannya di jagat nyata pun maya.

View this post on Instagram

Strategi Jokowi di tengah ancaman ekonomi dari #pandemicorona ? – #pinterpolitik #indonesialawancorona #indonesialawancovid19 #covid_19 #lawancovid19

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 28, 2020 at 7:00pm PDT

Gaduh semua. Geram. Pasalnya, secara retorika, pemilahan “kaya” dan “miskin” dalam soal virus Corona ini ambigu. Gak jelas banget.

Lagian, kalau ditelanjangi kalimat Pak Yuria ini, emang orang miskin penyebab merebaknya virus? Justru angka virus ini meninggi di kantong kota, tempat orang menengah ke atas leha-leha. Juga, menyentil orang kaya agar membantu subsidi kepada orang miskin seharusnya gak begitu cara mainnya.

Memang benar kata Napoleon Bonaparte, jenderal militer asal Prancis, bahwa “a leader is a dealer in hope.” Pemimpin itu penjual harapan. Pak Yuri dan pemimpin semuanya perlu deh kayaknya merenungkan kalimat ini.

Eits, tapi, jangan lama-lama merenungnya. Nanti gak jadi kerja.

Sebenarnya kita paham maksud Pak Yuri itu agar orang kaya memberi bantuan pangan ke orang miskin. Itu poinnya. Tapi barangkali Om Yurianto lagi grogi sehingga bikin omongannya gak enak didenger. Hehehe.

Ya, pada intinya, kita nih paham kalau Covid-19 sudah berhasil membuat imun tubuh kita tergonjang. Namun, jangan sampai si biang kerok Covid-19 ini memorak-porandakan masyarakat antara si kaya dan si miskin. Begitu. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

PinterPolitik.com

Jika merujuk pada hypodermic needle theory atau magic bullet theory, virus Corona (Covid-19) nampaknya telah menjadi “peluru ajaib” – magic bullet – atau konten pemberitaan yang sangat mumpuni karena ketenaran dan kontroversinya, sehingga dapat langsung bersarang di benak publik.

Teori itu sendiri menjelaskan bahwa pemberitaan di media massa dapat memiliki kekuatan yang dapat mengontrol pandangan pembaca. Artinya, tenarnya isu Covid-19, tidak salah lagi telah menciptakan efek kontrol, yang dalam artian itu telah membuat perhatian publik benar-benar tertuju padanya.

Atas dasar itu, tentu menjadi tidak mengherankan mengapa perkembangan kasus tersebut selalu dinanti-nantikan oleh berbagai pihak ataupun mendapat sorotan media massa.

Di Indonesia, pemberitaan tentang wabah Covid-19 nampaknya telah menjadi “palu godam” yang terus memukul kepercayaan publik terhadap pemerintah karena dinilai tidak melakukan langkah penanggulangan yang baik terhadap wabah tersebut.

Desiran ketidakpercayaan tersebut kemudian semakin menjadi-jadi setelah viralnya berbagai testimoni pasien terduga Covid-19 atau pasien dalam pengawasan (PDP) justru tidak mendapatkan pelayanan yang semestinya layaknya pasien khusus.

Kasus tersebut misalnya terjadi pada Z (37 tahun), warga Silandit, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Sumatera Utara yang mengaku tidak mendapatkan pelayanan yang baik di RSUD hingga Dinas Kesehatan Kota Padang Sidempuan.

Lalu ada pula video PDP yang mengaku ditelantarkan dan tidak diberikan pengawasan yang seharusnya ketika telah diberikan surat rujukan oleh Rumah Sakit (RS) Mitra Keluarga Bekasi. Padahal, jika mengacu pada protokol penangan yang ada, sudah seharusnya PDP tidak boleh dibiarkan sendiri tanpa pengawasan ataupun isolasi.

https://www.instagram.com/p/B93yahspzHu/?utm_source=ig_web_copy_link

Terlebih lagi, dengan video tersebut juga diunggah oleh presenter kenamaan Deddy Corbuzier di akun instagram pribadinya, sontak saja membuat berbagai pihak bertanya keheranan perihal keseriusan pemerintah dalam menangani wabah yang telah ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Guna untuk mendapatkan kejelasan atas video tersebut, Deddy kemudian mengundang juru bicara pemerintah untuk virus Corona, Achmad Yurianto di podcast pribadinya beberapa hari yang lalu. Podcast yang sudah ditonton sebanyak lebih dari 3 juta orang tersebut, tidak hanya membenarkan video tersebut, melainkan juga menguak fakta getir terkait penanganan Covid-19 di Indonesia.

Tutur Yuri, selain RS tersebut melanggar peraturan perundang-undang yang berlaku, video tersebut juga menguak fenomena RS yang telah menjadi komoditi bisnis di Indonesia. Jelasnya, pemerintah sebelumnya memang telah mengetahui fenomena bahwa terdapat RS yang menolak pasien Covid-19.

Akan tetapi, itu bukan karena alasan yang dapat diterima, seperti kurangnya kemampuan RS untuk menangani virus tersebut, melainkan karena alasan bisnis, yakni RS terkait takut diketahui merawat pasien Covid-19 karena dikhawatirkan akan mengurangi pengunjung pasien lainnya. Dengan fakta bahwa Covid-19 adalah virus yang sangat menular, tentu alasan tersebut sangat masuk akal.

Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari fenomena tersebut?

Suatu Fenomena yang Umum?

Tanpa bermaksud menjustifikasi lumrah tindakan RS yang menolak pasien Covid-19 tersebut, nyatanya kasus serupa juga ditemukan di berbagai negara.

Di negara maju seperti Jepang misalnya, bahkan terdapat laporan bahwa berbagai RS yang menolak menguji pasien Covid-19, sehingga banyak pasien diasingkan dari RS yang satu ke RS yang lainnya.
Atas fenomena tersebut seorang pejabat Pemerintah Metropolitan Tokyo menduga bahwa institusi medis seperti RS telah memiliki reaksi yang berlebihan atau begitu takut akan risiko infeksi yang dapat terjadi.

Kepala Lembaga Penelitian Tata Kelola Medis nirlaba, Masahiro Kami juga mengemukakan hal serupa bahwa ia hampir setiap hari melihat pasien yang diduga terdampak Covid-19 tetapi tidak dapat diuji karena gejalanya dinilai ringan.

Merujuk pada fenomena yang terjadi di Jepang tersebut, kasus video PDP yang diunggah Deddy, nampaknya terjadi karena adanya asumsi bahwa gejala virus masih dinilai ringan sehingga belum dirasa membutuhkan penanganan yang lebih serius.

View this post on Instagram

Opsi implementasi lockdown masih menjadi perdebatan. #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 16, 2020 at 10:13pm PDT

Lalu ditemukan pula kasus penolakan penangawan pasien Covid-19 yang terjadi di Pakistan, tepatnya di Provinsi Sindh. Kasus tersebut menimpa seorang warga Pakistan bernama Shahjeb Ali Rahuza yang baru kembali dari Wuhan, Tiongkok yang diketahui positif Covid-19. Namun getirnya, menurut saudaranya yang bernama Ershad, setelah melihat kondisi Shahjeb, dokter justru menguncinya di sebuah ruangan dan meninggalkannya begitu saja.

Tidak ketinggalan, di Amerika Serikat (AS), sebagaimana diakui oleh Wakil Presiden AS Mike Pence, memang terdapat pembatasan tes Covid-19 di sejumlah RS karena didasari oleh beberapa alasan, seperti kurangnya fasilitas medis.

Akan tetapi, kendati telah menjadi fenomena yang mungkin dapat disebut umum, penolakan tes ataupun perawatan pasien Covid-19 tentu saja tidak dapat dipandang sebagai hal yang lumrah.

Terlebih lagi, seperti yang diungkapkan oleh juru bicara pemerintah untuk virus Corona, Achmad Yurianto, alasan berbagai RS di Indonesia yang menolak pasien Covid-19 bukanlah alasan yang dapat diterima, seperti kurangnya fasilitas medis, melainkan bermotif bisnis, yakni adanya ketakutan akan terjadi penurunan pengunjung jika diketahui merawat pasien Covid-19.

Pemerintah Kurang Berpengaruh?

Pada titik ini, kuatnya motivasi bisnis tersebut dapat disimpulkan sebagai kepentingan pribadi – yang dalam konteks ini adalah bisnis – jauh lebih kuat dibandingkan kewajiban untuk memberikan pelayanan kesehatan. Singkat kata, itu adalah anti-tesis dari diktum utilitarianisme yang menyebutkan kepentingan untuk orang banyak lebih diprioritaskan daripada kepentingan pribadi.

Menganalisis fenomena tersebut menggunakan kacamata filsafat ekonomi, yakni konsep homo economicus atau manusia ekonomi. Pada dasarnya, konsep tersebut menerangkan dua intisari perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi, yakni mestilah rasional – mengambil keputusan berdasarkan untung-rugi – dan mestilah berprilaku egois atau self-interest.

Namun, perlu untuk digarisbawahi, asumsi rasional dan egois tersebut tidak dimaksudkan sebagai penjabaran antropologis atau menunjukkan bahwa manusia memang berprilaku demikian. Melainkan dua asumsi tersebut adalah bayangan figuratif semata, agar kalkulasi-kalkulasi ekonomi, seperti kapan harus membeli atau menolak barang dapat dilakukan.

View this post on Instagram

Bukan berasal dari Tiongkok, Zhao Lijian sebut virus Corona dibawa oleh Amerika Serikat. ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Mar 16, 2020 at 1:48am PDT

Singkat kata, merujuk pada homo economicus, seperti yang diungkapkan oleh Yuri, fenomena penolakan RS terhadap pasien Covid-19 memang merupakan persoalan bisnis dalam aktivitas ekonomi karena merujuk pada untung-ruginya suatu putusan. Dengan demikian, jika persoalan tersebut dipandang lumrah oleh pemerintah, maka dapat disimpulkan bahwa kepentingan pemerintah untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat telah kalah oleh motivasi bisnis institusi kesehatan.

Konteks tersebut juga semakin terasa dengan pemerintah yang lebih memilih solusi alternatif, yakni mengubah dua fasilitas milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu RS Pertamina Jaya dan Hotel Patra di Jakarta menjadi RS Khusus untuk menampung pasien dalam pengawasan (PDP) Covid-19.

Seperti yang diakui oleh Yuri, disadarinya fenomena bisnis RS tersebut memang membuat pemerintah akhirnya memutuskan mengubah dua fasilitas BUMN tersebut. Dengan kata lain, tanpa bermaksud mendiskreditkan solusi tersebut, itu tentu dapat dipahami sebagai pengakuan bahwa pemerintah nampaknya tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk menundukkan RS terkait.

Konteks pemerintah yang dinilai tidak mampu menundukkan kepentingan bisnis juga banyak disorot di sektor lainnya. Sebut saja bisnis pertambangan, reklamasi, ataupun pembukaan lahan kelapa sawit yang kendati dinilai dapat merusak lingkungan ataupun melanggar aturan lainnya, nyatanya pemerintah menempatkan berbagai alasan penolakan tersebut sebagai “anak tiri”.

Akan tetapi, merujuk pada wabah Covid-19 yang kasusnya terus meningkat, bahkan saat ini telah mencapai 227 kasus, tentu kita berharap pemerintah dapat memberikan langkah terbaiknya dalam menanggulangi wabah tersebut. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.