Hmm, kalau pandangan kalian soal ini bagaimana? Share di kolom komentar ya

#infografis #Pinterpolitik #politikindonesia #suryapaloh #aceh #nasdem #banjirsumatra #ekonomi #kemanusiaan

Dengan adanya bantuan bencana di provinsi-provinsi terdampak, sejumlah warganet berharap faktor pengawasan penyaluran anggaran juga ikut ditingkatkan.

#infografis #pinterpolitik #politikindonesia #bencanasumatra #banjirsumatra #bantuanbencana #sumatrautara #aceh #sumatrabarat #muzakirmanaf #bobbynasution

Dear Danantara,

Satset boleh asal buat kepentingan rakyat dan koordinasi tuh diingetin sama Presiden. Semoga meringankan dan masyarakat terdampak bencana mudah mengakuisisi huniannya ya 

#danantara #aceh #huntara #prabowo #donnyoskaria #rosanroeslani #pandusjahrir #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Yuk optimis 2026 bangkit bersama 

#prabowo #tapanuliselatan #aceh #jumbo #infografis #politikindonesia #beritapolitik #pinterpolitik

Banjir yang menenggelamkan Sumatra hari ini bisa jadi cermin masa depan Papua esok jika deforestasi sawit terus dibiarkan. Akankah kita mengulang kesalahan yang sama?

PinterPolitik.com

Dalam film Interstellar karya Christopher Nolan, bumi digambarkan sedang sekarat. Bukan karena perang nuklir, melainkan karena blight—wabah yang menyerang tanaman pangan akibat eksploitasi lahan yang berlebihan dan hilangnya biodiversitas. Manusia di film itu dipaksa memilih: terus mengeruk tanah yang kian tandus demi sisa-sisa jagung, atau mencari rumah baru di bintang-bintang karena rumah lama mereka sudah tidak lagi sanggup bernapas.

Indonesia hari ini sedang memainkan peran dalam skrip yang mirip. Banjir bandang yang menenggelamkan Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada Desember 2025 adalah “sinyal radio” dari alam yang sedang mengalami glitch. Namun, alih-alih memperbaiki sistem, kebijakan kita justru bergeser ke Timur, ke arah Papua—sebuah benteng terakhir yang kini terancam diubah menjadi hamparan monokultur raksasa. Jika Aceh adalah trailer dari sebuah film bencana, maka Papua adalah babak finalnya.

Desember 2025 mencatat tragedi kemanusiaan yang seharusnya membuat Indonesia tersentak: banjir bandang melanda Aceh Tamiang dan wilayah sekitarnya, menenggelamkan ribuan rumah, merenggut puluhan nyawa, dan memaksa ribuan keluarga mengungsi. Air bah datang dengan kecepatan mengerikan, mengubah sungai-sungai menjadi monster yang menelan pemukiman warga dalam hitungan jam. Namun, ini bukan sekadar bencana alam biasa—ini adalah konsekuensi ekologis yang telah lama diperingatkan para ahli.

Di tengah duka Aceh, ada pertanyaan mendesak yang harus dijawab Indonesia: Akankah Papua mengalami nasib serupa? Pertanyaan ini bukan sekadar spekulasi, melainkan alarm berbasis data. Saat Aceh tenggelam, rencana pembukaan lahan perkebunan sawit skala raksasa di Papua terus berjalan.

Papua Selatan kini memiliki 97.770 hektar lahan sawit—terluas di Papua—disusul Papua Barat (48.330 hektar), Papua (42.170 hektar), Papua Barat Daya (38.420 hektar), dan Papua Tengah (9.370 hektar). Grup-grup raksasa seperti Salim Group melalui Indogunta, Sinar Mas lewat Sinar Indah Persada, POSCO Group asal Korea Selatan, hingga Tunas Sawa Erma (TSE) yang dulunya bagian dari Korindo, kini menguasai ratusan ribu hektar lahan di Papua.

Narasi pemerintah sederhana: proyek sawit Papua diperlukan untuk memenuhi kebutuhan etanol dalam negeri, mendukung ketahanan energi, dan membuka lapangan kerja. Namun, di balik narasi pembangunan itu, tersimpan pertaruhan eksistensial: mengorbankan hutan primer—paru-paru terakhir Indonesia—demi keuntungan ekonomi jangka pendek yang akan menciptakan “utang ekologis” tak terbayar bagi generasi mendatang.

Pelajaran Mahal dari Sumatra yang Diabaikan

Bencana Aceh, Sumut dan Sumbar bukanlah anomali. Secara saintifik, banjir tersebut terbukti diperparah oleh hilangnya tutupan hutan di Kawasan Ekosistem Leuser akibat alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Hutan yang seharusnya berfungsi sebagai “spons” penyerap air hujan, kini berubah menjadi “lapangan licin” yang mengalirkan air langsung ke pemukiman warga. Ketika hujan deras turun, tidak ada lagi sistem akar pohon raksasa yang menahan air, tidak ada lagi lapisan gambut yang menyimpan cadangan air, yang tersisa hanya tanah terbuka yang membiarkan air mengalir bebas membawa malapetaka.

Dr. Samuel Robinson, ahli biogeokimia tanah asal Inggris, telah memperingatkan: “Sangat penting bagi kita untuk menyadari konsekuensi ekologis dari hilangnya hutan secara cepat di Asia Tenggara akibat produksi minyak sawit.” Peringatannya bukan retorika kosong. Data menunjukkan bahwa Sumatra telah kehilangan hampir 70 persen tutupan hutannya dalam lima dekade terakhir, dan perkebunan sawit adalah kontributor utama deforestasi ini.

Pola yang sama terulang di Kalimantan, di mana tambang batubara dan perkebunan sawit telah mengubah wilayah yang dulunya “aman” menjadi langganan banjir tahunan. Kabut asap musiman yang mengganggu pernapasan jutaan orang adalah bonus tragis dari pembangunan ekonomi eksploitatif. Biaya pemulihan bencana—yang mencapai triliunan rupiah—jauh melampaui pajak dan devisa yang dihasilkan dari ekspor sawit. Indonesia, tanpa sadar, sedang “memakan modal” alih-alih menikmati bunga investasi.

Yang lebih mencemaskan, Papua adalah “The Last Frontier”—benteng terakhir hutan tropis Indonesia. Jika Sumatra dan Kalimantan sudah terlanjur hancur, Papua adalah kesempatan terakhir untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Namun, alih-alih belajar dari tragedi, Indonesia justru tampak siap mengulang sejarah kelam deforestasi dengan skala yang lebih besar.

Paradoks Pembangunan: Ekonomi Hari Ini, Bencana Esok Hari

Argumen ekonomi untuk pembukaan lahan sawit di Papua memang tampak masuk akal di permukaan: swasembada pangan dan energi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan daerah. Namun, argumen ini mengabaikan satu variabel krusial: biaya tersembunyi yang akan muncul 10-20 tahun ke depan.

Narasi pemerintah tentang bioetanol dan swasembada energi adalah contoh dari “Technological Solutionism”—keyakinan bahwa masalah lingkungan bisa diselesaikan hanya dengan inovasi teknologi (seperti biofuel) tanpa mengubah pola konsumsi dan ekstraksi.

Namun, secara filosofis, kebijakan ini menabrak prinsip Keadilan Antargenerasi (Intergenerational Justice) yang dikembangkan oleh Edith Brown Weiss. Weiss berargumen bahwa setiap generasi memegang planet ini dalam “perwalian” (trust) untuk generasi mendatang. Dengan membabat hutan Papua demi sawit, kita sebenarnya sedang melakukan pencurian terhadap hak-hak anak cucu kita untuk mendapatkan air bersih dan udara segar.

Keuntungan dari ekspor sawit mungkin terlihat mengesankan dalam laporan APBN hari ini. Namun, mari kita hitung biaya yang akan datang: pemulihan infrastruktur yang hancur akibat banjir (triliunan rupiah), biaya kesehatan masyarakat akibat penurunan kualitas udara dan air, hilangnya sumber pangan lokal yang selama ini menjadi jaminan ketahanan pangan masyarakat adat Papua, konflik sosial antara pendatang dan masyarakat lokal, serta kerusakan biodiversitas yang nilainya tidak terhitung. Belum lagi kerugian tak kasat mata: hilangnya pengetahuan tradisional, punahnya spesies endemik, dan perubahan iklim mikro yang akan mengubah pola cuaca regional.

Ini adalah contoh klasik dari apa yang oleh para ekonom ekologi disebut sebagai “The Resource Curse”—kutukan sumber daya alam. Wilayah yang kaya sumber daya alam justru sering mengalami pembangunan yang lambat dan konflik berkepanjangan karena eksploitasi yang tidak berkelanjutan. Papua, dengan kekayaan alamnya yang luar biasa, berisiko menjadi korban kutukan ini.

Prof. Polly Higgins, pengacara dan aktivis lingkungan asal Inggris, telah memperkenalkan konsep “Ecocide”—penghancuran ekosistem dalam skala masif yang dilakukan secara sadar demi keuntungan ekonomi. Apa yang terjadi di Aceh dan rencana pembukaan lahan sawit di Papua dapat dikategorikan sebagai ecocide, sebuah bentuk “bunuh diri ekologis” jika tidak ada mitigasi ketat dan perubahan paradigma pembangunan.

Bayangkan Papua sebagai Pandora dalam film “Avatar” karya James Cameron. Pohon-pohon raksasa di Papua bukan sekadar kayu bernilai ekonomi, melainkan sistem saraf bagi iklim Indonesia dan bahkan dunia. Perusahaan sawit dan pemerintah, dalam analogi ini, adalah RDA Corporation yang datang dengan alat berat, menyebut hutan sebagai “lahan tidur” yang harus dikonversi menjadi uang. Aceh adalah “Bumi” yang sudah hancur dalam film tersebut. Pesan moralnya sederhana namun menohok: jika kita menghancurkan “Pohon Jiwa” (Hutan Papua), tidak akan ada teknologi atau uang sawit yang bisa mengembalikan keseimbangan alam saat banjir datang menerjang.

Jalan Lain yang Mungkin: Belajar dari Kesuksesan Global

Pertanyaan yang sering muncul adalah: apakah pembangunan ekonomi harus selalu mengorbankan lingkungan? Jawabannya: tidak. Beberapa negara telah membuktikan bahwa pembangunan berkelanjutan bukan sekadar jargon, melainkan kebijakan nyata yang bisa diimplementasikan.

Brasil, negara dengan hutan Amazon yang sering disebut sebagai “paru-paru dunia,” berhasil menurunkan deforestasi hingga 80 persen melalui moratorium ketat sejak 2012. Pemerintah Brasil menerapkan sistem monitoring satelit real-time, penegakan hukum yang tegas terhadap penebangan ilegal, dan insentif ekonomi bagi petani yang menjaga hutan. Hasilnya mengesankan: ekonomi tetap tumbuh, namun hutan Amazon tidak lagi menjadi korban pembangunan.

Kosta Rika memberikan contoh yang lebih spektakuler. Negara Amerika Tengah ini berhasil membalikkan deforestasi dari hanya 26 persen tutupan hutan menjadi 52 persen melalui program “Pembayaran Jasa Lingkungan” (Payment for Ecosystem Services). Pemerintah Kosta Rika membayar petani dan pemilik lahan yang menjaga dan memulihkan hutan. Program ini didanai dari pajak bahan bakar dan pariwisata ekologi yang berkembang pesat. Kini, Kosta Rika menjadi salah satu destinasi ekowisata terpopuler di dunia, menghasilkan devisa yang jauh lebih besar dan berkelanjutan dibanding industri ekstraktif.

Indonesia sebenarnya memiliki pilihan serupa untuk Papua. Pemerintah bisa menerapkan moratorium permanen terhadap pembukaan lahan sawit baru di Papua, mengalihkan investasi ke intensifikasi produktivitas lahan sawit yang sudah ada di Sumatra dan Kalimantan, mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat adat di Papua, dan menciptakan sistem pembayaran jasa lingkungan bagi masyarakat Papua yang menjaga hutan.

Tragedi Aceh adalah cermin yang seharusnya membuat Indonesia berkaca. Kita sering menyebut Papua sebagai “paru-paru terakhir,” namun cara kita memperlakukannya lebih mirip “asbak terakhir”—tempat pembuangan untuk ambisi ekonomi jangka pendek yang akan meninggalkan abu penyesalan bagi generasi mendatang.

Membangun Papua tidak harus dengan membabatnya. Karena saat hutan terakhir tumbang, kita baru akan sadar bahwa uang sawit tidak bisa diminum saat kekeringan melanda, dan terpal bantuan tidak bisa menggantikan rumah yang hanyut saat banjir datang.

Seperti yang dikatakan Margaret Mead, antropolog legendaris Amerika: “We won’t have a society if we destroy the environment.” Kita tidak akan memiliki masyarakat jika kita menghancurkan lingkungan. Pertanyaannya sekarang: apakah Indonesia akan terus menuju jurang yang sama, atau memilih jalan berbeda untuk Papua?

Sumatra hari ini adalah peringatan. Papua esok adalah pilihan kita. (S13)

Tsunami Aceh 2004 meninggalkan luka yang tak terhapuskan dalam sejarah Indonesia. Lebih dari 230.000 nyawa melayang, infrastruktur hancur total, dan jutaan orang kehilangan tempat tinggal. Namun di tengah kehancuran itu, muncul sosok yang mengubah bencana menjadi masterclass kepemimpinan krisis—Jusuf Kalla.

PinterPolitik.com

Dua dekade berlalu, nama JK kembali ramai dipergunjingkan saat banjir bandang melanda Sumatera. Bukan tanpa alasan. Kisah kecepatan tanggap JK di Aceh menjadi standar emas yang kontras dengan lambatnya respon pemerintah saat ini. Ini bukan sekadar nostalgia, tapi bedah anatomi keputusan seorang pemimpin yang berani mengambil risiko.

Saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih berada di Papua, JK sudah mengambil alih kemudi. Ia meminta Menteri Komunikasi dan Informatika Sofyan Djalil terbang ke Aceh menggunakan pesawat pribadinya.

Ketika Sofyan kembali dengan laporan sambil menangis—korban diperkirakan mencapai 50.000 jiwa—JK tidak membuang waktu untuk rapat koordinasi berhari-hari. Tengah malam itu juga, ia mengumpulkan enam menteri dan Panglima TNI dengan satu perintah tegas: obat dan makanan harus sampai Aceh esok hari, apapun caranya.

“Tembak Saja Gemboknya”: Prosedur vs Nyawa

Kisah paling legendaris dari malam itu adalah konfrontasi JK dengan seorang pejabat Kementerian Kesehatan. “Tapi Pak, kan sudah malam. Semua gudang penyimpanan barang sudah dikunci, dan kami tidak tahu yang pegang kunci tinggal di mana,” ujar sang pejabat dengan nada birokratis yang khas.

Apa yang terjadi selanjutnya menjadi pelajaran kepemimpinan yang diajarkan di berbagai sekolah manajemen krisis. JK menggebrak meja. Amarahnya bukan tanpa alasan—ini soal hidup mati ribuan orang, bukan soal laporan administrasi.

“Sekarang berikan alamat gudang-gudang penyimpanan itu. Tidak usah cari yang pegang kunci gembok. Ambil pistol, tembak gembok itu,” perintah JK dengan tegas. “Keluarkan uang malam ini dan bawa besok pagi-pagi ke Medan. Di sana saudara beli mie dan langsung bawa ke Aceh.”

Kalimat berikutnya adalah jaminan yang jarang diberikan pemimpin modern: “Saya adalah Wapres dan saudara adalah pegawai negeri. Saudara jalankan perintah ini. Saya yang bertanggung jawab atas segala persoalan yang akan timbul di kemudian hari. Saya yang masuk penjara, bukan saudara. Kalau Saudara menolak perintah ini, letakkan jabatan Saudara sekarang juga.”

Inilah yang disebut filsuf politik Carl Schmitt sebagai “decisionism”—kemampuan untuk memutuskan dalam keadaan pengecualian. Schmitt pernah menulis, “Sovereign is he who decides on the exception” (Penguasa berdaulat adalah dia yang bisa memutuskan dalam keadaan darurat). JK mewujudkan teori ini dalam aksi nyata: mengambil dosa administrasi—mencairkan dana tanpa persetujuan DPR, mendobrak prosedur pengadaan, membuka wilayah Daerah Operasi Militer Aceh untuk tentara asing—demi menyelamatkan nyawa.

Filsuf Max Weber menyebutnya sebagai “Ethics of Responsibility” (Etika Tanggung Jawab), yang berbeda dari “Ethics of Conviction” (Etika Keyakinan). JK tidak peduli pada ketaatan prosedur kaku, ia fokus pada hasil akhir: menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa. Pemimpin sejati, kata Weber, diuji saat ia berani mengambil risiko personal untuk kepentingan publik.

Perbandingan Global: JK, Giuliani, dan LKY

Kepemimpinan JK dalam Tsunami Aceh bukan fenomena terisolasi. Sejarah mencatat beberapa pemimpin dunia yang menunjukkan kecepatan tanggap serupa dalam krisis.

Rudy Giuliani, Walikota New York saat tragedi 9/11, memiliki kemiripan striking dengan JK. Saat menara kembar World Trade Center runtuh, Presiden George W. Bush masih berada di Air Force One, terisolasi dari ground zero. Giuliani langsung turun ke jalan berdebu, mengambil alih komando, dan menjadi wajah ketenangan di tengah kekacauan. Seperti JK, ia tidak menunggu instruksi dari atas—ia menjadi instruksi itu sendiri. Keputusan cepatnya mengevakuasi Lower Manhattan dan mengkoordinasikan tim penyelamat menyelamatkan ribuan nyawa.

Namun ada perbedaan fundamental: Giuliani beroperasi dalam sistem demokrasi liberal yang mapan dengan infrastruktur krisis yang sudah terlatih. JK, sebaliknya, harus bertarung dengan birokrasi Indonesia yang kaku, korup, dan saat itu masih ada konflik GAM. Pencapaian JK secara relatif jauh lebih impresif.

Lee Kuan Yew, pendiri Singapura modern, juga menawarkan perbandingan menarik. Gaya JK sangat LKY: pragmatis, otoriter-efisien, dan tidak peduli diplomasi basa-basi. Keputusan JK memanggil tentara asing—Amerika Serikat, Australia, bahkan Israel—masuk Aceh mirip gaya LKY yang mengundang tentara Israel melatih pasukan Singapura meski diprotes negara-negara Muslim tetangga. Yang penting bagi keduanya: survival dan efektivitas, bukan opini publik atau protokol diplomatik.

Bahkan ada yang menyebut JK sebagai “Indonesia’s LKY”—seorang pragmatis dengan latar belakang bisnis yang memahami bahwa dalam krisis, yang menang bukanlah yang paling demokratis, tapi yang paling cepat dan efisien.

Winston Churchill dalam Perang Dunia II juga menunjukkan sikap serupa. Saat Inggris hampir terlindas Nazi, Churchill membuat keputusan-keputusan kontroversial: menenggelamkan armada Prancis di Mers-el-Kébir untuk mencegahnya jatuh ke tangan Hitler, membiarkan Coventry dibom tanpa evakuasi untuk menjaga rahasia Enigma. Keputusan-keputusan brutal ini menyelamatkan Inggris, tapi membuatnya dihantui sepanjang hidup. JK menghadapi dilema moral yang sama: melanggar hukum untuk menyelamatkan nyawa.

Warisan yang Belum Terlampaui: Pelajaran untuk Indonesia Masa Depan

Dua dekade setelah Tsunami Aceh, Indonesia belum menghasilkan pemimpin dengan kecepatan tanggap seperti JK. Fenomena ini bukan kebetulan, tapi hasil sistemik dari perubahan lanskap politik dan hukum Indonesia.

Hari ini, pejabat Indonesia lebih takut pada Komisi Pemberantasan Korupsi daripada rakyat yang kelaparan. Paradoks ini lahir dari trauma era reformasi: setiap keputusan cepat tanpa prosedur lengkap dicurigai sebagai korupsi. Akibatnya, dalam bencana, pejabat lebih memilih lambat tapi aman secara legal daripada cepat tapi berisiko diperiksa.

Kasus JK mengajarkan tiga hal krusial untuk penanganan bencana masa depan. Pertama, di masa krisis, kecepatan mengalahkan kesempurnaan. Menunggu semua dokumen lengkap berarti membiarkan orang mati. Kedua, pemimpin harus berani mengambil risiko personal untuk kepentingan publik. Jaminan “saya yang masuk penjara” dari JK adalah bentuk kepemimpinan yang langka hari ini. Ketiga, prosedur dibuat untuk masa damai—dalam darurat, prosedur bisa jadi pembunuh.

Indonesia butuh reformasi sistem yang melindungi pejabat yang berani mengambil keputusan cepat dalam bencana. Perlu ada klausul “keadaan darurat” yang jelas dalam hukum keuangan negara, yang memungkinkan pencairan dana cepat tanpa risiko pidana jika dilakukan dengan itikad baik. Moral courage harus dilembagakan, bukan dikriminalisasi.

Yang juga patut dicatat adalah masterstroke geopolitik JK: ia menggunakan Tsunami sebagai katalis perdamaian Aceh. Bencana itu “memaksa” kedua kubu duduk di meja perundingan Helsinki. Ini adalah masterstroke sesungguhnya: menukar tragedi dengan perdamaian.

Kini, saat Indonesia menghadapi bencana demi bencana—banjir Sumatera, erupsi vulkanik, gempa bumi—pertanyaannya mendesak: siapa yang akan berani bilang “tembak saja gemboknya”? Siapa yang akan mengambil risiko personal untuk menyelamatkan rakyat? Atau apakah kita akan terus terjebak dalam birokrasi yang membunuh dengan sopan?

Albert Einstein pernah berkata, “In the middle of difficulty lies opportunity.” JK membuktikan bahwa di tengah kehancuran Tsunami, terbuka kesempatan untuk menunjukkan kepemimpinan sejati. Warisan itu menunggu direplikasi—atau selamanya menjadi standar yang tak terlampaui dalam sejarah Indonesia. (S13)

PinterPolitik.com

Wacana menaikkan status Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menjadi kementerian bukan hal baru. Ide ini mencuat hampir setiap kali Indonesia dilanda bencana besar—dari tsunami Aceh 2004, gempa Lombok 2018, hingga pandemi COVID-19. Argumen pendukungnya terdengar masuk akal: dengan status kementerian, lembaga penanggulangan bencana akan memiliki akses anggaran lebih besar, wewenang setara dengan menteri lain, dan posisi politik lebih kuat dalam kabinet.

Namun, pertanyaan krusial justru jarang diajukan: Apakah menambah kursi jabatan benar-benar akan mengurangi jumlah peti mati?

Indonesia memiliki pola yang nyaris prediktif dalam merespons krisis: membentuk institusi baru. Ketika korupsi merajalela, lahirlah KPK. Ketika terorisme mengancam, munculah BNPT. Ketika pandemi melanda, terbentuklah satgas COVID-19. Pola ini mencerminkan apa yang oleh sosiolog C. Northcote Parkinson disebut sebagai “Parkinson’s Law”—sebuah teori yang menyatakan bahwa dalam birokrasi, jumlah pejabat akan terus bertambah tanpa melihat apakah beban kerja efektif benar-benar meningkat.

Parkinson menjelaskan bahwa ekspansi birokrasi sering kali lebih menguntungkan birokrat itu sendiri daripada rakyat yang seharusnya dilayani. Membentuk kementerian baru berarti anggaran baru, gedung baru, logo baru, seragam baru, dan yang paling penting: pelantikan pejabat eselon I dan II yang baru. Sementara energi 1-2 tahun pertama habis untuk urusan administratif ini, rakyat yang kebanjiran di pelosok Aceh tetap menunggu perahu karet yang tak kunjung datang.

Ini bukan soal niat baik atau buruk. Ini soal watak alamiah birokrasi yang cenderung tumbuh ke dalam (memperbesar dirinya sendiri) ketimbang tumbuh ke luar (memperluas dampak bagi rakyat).

Sindrom Shin Godzilla: Ketika Protokol Mengalahkan Nyawa

Untuk memahami bahaya birokratisasi bencana, kita bisa belajar dari film Jepang Shin Godzilla (2016). Film yang disutradarai Hideaki Anno ini bukan sekadar film monster—ia adalah satire tajam terhadap birokrasi Jepang. Ketika Godzilla menyerang Tokyo, pemerintah justru sibuk dengan prosedur: pindah dari satu ruang rapat ke ruang rapat lain, mengganti rompi seragam baru, berdebat tentang siapa yang memiliki otoritas memberi perintah tembak, dan mengurus protokol hukum.

Hasilnya? Ribuan warga tewas bukan karena kekuatan Godzilla, tetapi karena lambatnya birokrasi mengambil keputusan.

“Sindrom Shin Godzilla” inilah yang mengancam Indonesia jika BNPB diubah menjadi kementerian. Kita akan memiliki menteri yang gagah di podium, ruang rapat yang mewah, dan logo kementerian yang elegan. Tapi saat tsunami setinggi 10 meter menerjang, kita akan sibuk menunggu Surat Keputusan turun—sementara air sudah naik ke atap rumah penduduk.

Bencana tidak mengenal jam kerja birokrasi. Bencana tidak peduli apakah Anda eselon I atau II. Bencana membutuhkan komando lapangan yang cepat, fleksibel, dan berani kotor—bukan menteri yang harus menghadiri Rapat Dengar Pendapat di Senayan setiap minggu.

Belajar dari Negara Lain

Perbandingan internasional memberikan pelajaran penting. Jepang, negara dengan tingkat kesiapsiagaan bencana tertinggi di dunia, tidak memiliki “Kementerian Bencana” yang berdiri sendiri. Penanggulangan bencana langsung berada di bawah Kantor Perdana Menteri melalui Cabinet Office. Model ini menjamin kecepatan pengambilan keputusan tanpa harus melewati birokrasi berlapis.

Rusia memang memiliki EMERCOM (Ministry for Emergency Situations), sebuah kementerian khusus yang sangat powerful. Namun, perlu dicatat bahwa EMERCOM bersifat militeristik—dipimpin oleh jenderal, diisi oleh personel dengan latar belakang militer, dan beroperasi dengan disiplin tempur. Apakah Indonesia siap mengadopsi model ini? Apakah masyarakat sipil siap jika penanganan bencana “di-militer-kan”?

Amerika Serikat menawarkan cerita peringatan. FEMA (Federal Emergency Management Agency) adalah lembaga federal yang menangani bencana, tetapi statusnya “hanya” agensi di bawah Department of Homeland Security, bukan kementerian. FEMA justru sering dikritik keras karena birokrasinya yang gemuk dan lambat. Kegagalan FEMA dalam menangani Badai Katrina (2005) menjadi simbol kegagalan birokratisasi bencana: ribuan warga New Orleans telantar selama berhari-hari karena FEMA terjebak dalam red tape.

Pelajaran dari ketiga negara ini konsisten: yang efektif bukanlah struktur birokrasi yang besar, melainkan kedekatan pengambilan keputusan dengan pusat kekuasaan tertinggi dan fleksibilitas dalam eksekusi.

Koordinasi, Bukan Institusi

Sosiolog bencana Enrico Quarantelli menegaskan bahwa dalam penanggulangan bencana, masalah utama bukanlah lack of resources (kekurangan sumber daya), melainkan coordination problem (masalah koordinasi). Indonesia sebenarnya memiliki cukup banyak alat: TNI punya helikopter, Polri punya personel, Kementerian Sosial punya anggaran bansos, Kementerian PUPR punya alat berat, dan pemerintah daerah punya pengetahuan lokal.

Yang hilang adalah mekanisme koordinasi yang cepat dan efektif. Membentuk Kementerian Bencana justru berisiko menciptakan “silo baru”—tembok pemisah yang membuat koordinasi dengan TNI, Polri, dan pemda makin rumit. Alih-alih satu komando, kita akan punya lebih banyak pihak yang harus “rapat koordinasi” terlebih dahulu.

Ahli manajemen Henry Mintzberg membedakan antara bureaucracy (struktur kaku dan hierarkis) dan adhocracy (struktur cair dan fleksibel). Bencana membutuhkan adhocracy—tim cepat tanggap yang bisa bergerak tanpa menunggu persetujuan berlapis. Kementerian adalah simbol bureaucracy. Menjadikan manajemen bencana sebagai kementerian mungkin justru membunuh fleksibilitas yang seharusnya menjadi kekuatan BNPB.

Ada dimensi politik yang tidak boleh diabaikan. Kabinet Prabowo Subianto sudah “gemuk”—59 kementerian dan lembaga setingkat menteri. Wacana Kementerian Bencana muncul di tengah tren kabinet jumbo yang dikritik habis-habisan oleh publik. Pertanyaannya: Apakah ini benar-benar solusi teknis, atau sekadar cara mengakomodasi jatah partai koalisi yang belum kebagian kursi?

Membentuk kementerian dengan dalih “kemanusiaan” adalah strategi politik yang cerdas sekaligus berbahaya. Siapa yang berani menolak jika alasannya untuk menyelamatkan nyawa? Namun, di balik retorika kemanusiaan, bisa jadi yang sebenarnya terjadi adalah institutional branding—menciptakan kementerian baru sebagai komoditas politik yang bisa diperjualbelikan dalam negosiasi koalisi.

Rakyat tidak bodoh. Mereka tidak butuh menteri bencana yang gagah di televisi. Mereka butuh negara yang hadir—dengan perahu karet, tenda darurat, air bersih, dan obat-obatan—dalam 24 jam pertama setelah bencana terjadi.

Gedung atau Budaya?

Menaikkan status BNPB menjadi kementerian adalah solusi yang terdengar elegan di atas kertas. Tapi dalam realitas, bencana tidak bisa ditaklukkan dengan mengganti plang nama atau menambah anggaran gedung. Bencana ditaklukkan dengan kecepatan, koordinasi, dan keberanian mengambil keputusan di lapangan.

Seperti yang pernah dikatakan oleh Jenderal Dwight D. Eisenhower: “In preparing for battle I have always found that plans are useless, but planning is indispensable.” Institusi tanpa eksekusi hanyalah rencana di atas kertas. Yang Indonesia butuhkan bukan Kementerian Bencana, melainkan budaya sadar bencana yang tertanam di setiap lini pemerintahan—dari presiden hingga lurah.

Pertanyaannya sederhana: Apakah kita ingin membangun gedung penanggulangan bencana, atau membangun budaya sadar bencana?

Karena kalau cuma ganti plang nama, banjir di Aceh kemarin tidak akan surut lebih cepat. Dan korban yang terbaring di peti mati tidak peduli apakah yang datang terlambat itu “Kepala Badan” atau “Yang Terhormat Bapak Menteri.” (S13)

Sorotan publik terhadap kerusakan lingkungan di Sumatera semakin deras setelah terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Mengapa ini momentum ‘Green Leviathan’ untuk Prabowo?

PinterPolitik.com

“Lewat Satgas PKH, Prabowo membalikkan peta kekuasaan ekonomi yang selama ini dikendalikan kelompok non-negara” – Amir Hamzah, pengamat intelijen dan geopolitik

Cupin selalu bilang bahwa sebuah bencana sering datang seperti tamu tak diundang: tiba-tiba muncul, meninggalkan kekacauan, lalu memaksa kita menatap cermin lebih lama dari biasanya. Itulah yang terjadi ketika banjir bandang dan longsor besar melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat di penghujung 2025, menghapus perkampungan, merenggut ratusan nyawa, dan meninggalkan jejak luka ekologis yang tak mudah sembuh.

Yang membuat Cupin tertegun bukan hanya air bahnya, tetapi ribuan batang kayu gelondongan yang meluncur seperti proyektil dan menghantam apa saja di jalurnya. Dalam salah satu video, ia menunjuk layar sambil berbisik, “Bang, ini bukan banjir biasa, ini banjir yang bawa sejarah buruk dari hulu.” Kayu-kayu itu seperti arsip hidup dari deforestasi yang selama puluhan tahun dibiarkan tumbuh dalam senyap.

Para ahli lingkungan segera mengonfirmasi kecurigaan Cupin. Greenpeace Indonesia mencatat bahwa antara 1990 hingga 2024, hutan alam Sumatera Utara mengalami konversi masif ke sawit, pertanian lahan kering, dan perkebunan kayu, termasuk 70.000 hektare area Batang Toru yang hilang sejak 1990, menyisakan hanya separuh tutupan hutan yang tersisa. Yang lebih berat, hampir sepertiga wilayah tangkapan air Batang Toru kini terikat pada izin ekstraktif yang terus merangsek tanpa henti.

Bayu Dwi Apri Nugroho dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa banjir Sumatera berbeda secara kualitatif dari banjir di Thailand, Vietnam, atau Filipina. Ia menekankan bahwa di negara-negara tetangga itu, tingkat kerusakan hulu DAS tidak sedalam di Indonesia sehingga volume debris seperti di Sumatera hampir tidak pernah muncul. “Ini bukan cuma banjir, ini balasan dari hulu,” gumam Cupin, menirukan para peneliti yang ia baca.

Presiden Prabowo Subianto sendiri mengakui bahwa bencana ini merupakan alarm perubahan iklim yang semakin keras. Namun, Cupin bertanya dengan nada bercampur cemas: “Kalau kita sudah tahu bencananya sebesar ini, masihkah kita cukup mengandalkan pendekatan biasa-biasa saja?” Pertanyaan itu menggantung seperti kabut di antara reruntuhan desa-desa yang luluh lantak.

Dua pertanyaan utama kemudian mencuat di tengah publik. Pertama, apakah Indonesia perlu menengok model negara lain yang berhasil melakukan transformasi ekologis secara drastis melalui peran negara yang kuat? Kedua, apakah bencana Sumatera dapat menjadi titik balik yang menjustifikasi pendekatan lebih tegas terhadap oligarki ekstraktif yang selama ini dianggap terlalu dominan dalam pengelolaan hutan?

Cupin menyebut dua pertanyaan itu sebagai “duet maut” karena keduanya menuntut jawaban yang tidak sekadar teknokratis, tetapi politis. Ia berkisah bahwa tragedi besar sering kali menjadi awal dari konsensus baru, dan mungkin—katanya sambil menatap peta Sumatera—“kita sedang berada di mulut gua konsensus itu sekarang.”

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Ecological Civilization ala Tiongkok

Cupin suka mengibaratkan Tiongkok sebagai pemain catur yang pikirannya selalu lima langkah ke depan, terutama dalam urusan ekologi. Ia bilang, “Bang, mereka itu dulu rusak-rusakan, tapi sekarang model transformasinya bisa bikin orang geleng-geleng,” lalu menunjukkan setumpuk jurnal tentang konsep Ecological Civilization yang kini menjadi fondasi pembangunan negeri tersebut.

Konsep ini mulai dibahas dalam ranah akademik sejak 1980-an, namun baru mendapat bobot politik ketika diusulkan pada Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok tahun 2007. Sejak 2012, Xi Jinping mendorongnya menjadi paradigma nasional dan pada 2018 memasukkannya ke dalam konstitusi negara sebagai strategi pembangunan jangka panjang. Cupin berkomentar, “Kalau sudah masuk konstitusi, itu bukan slogan; itu niat besar.”

Dalam artikelnya, Hongwei Li menjelaskan bahwa pemikiran Xi tentang peradaban ekologis berakar pada falsafah harmoni antara manusia dan alam, sebuah gagasan yang menolak dikotomi keras antara ekonomi dan ekologi. Cupin menggambar dua gunung—satu hijau dan satu emas—lalu berkata bahwa Xi menganggap keduanya bukan musuh, tetapi pasangan yang harus diseimbangkan melalui dialektika. Ia sering menyebut analogi itu sambil menggoyang-goyangkan tangannya seperti menimbang dua benda.

Penelitian Sam Geall dan Adrian Ely dari Universitas Sussex yang dipublikasikan dalam China Quarterly menunjukkan bahwa kekuatan naratif berperan besar dalam membentuk jalur keberlanjutan Tiongkok. Mereka menemukan bahwa negara menggunakan narasi pembangunan hijau bukan hanya sebagai retorika, tetapi untuk menggerakkan inovasi, investasi, dan perubahan kebijakan secara sistematis. Cupin menyebutnya “orchestrated sustainability,” semacam orkestra raksasa yang digerakkan negara.

Penelitian lain yang terbit melalui PubMed Central menjelaskan bahwa Tiongkok juga mendirikan lembaga riset khusus untuk memperkuat basis ilmiah transformasi ekologinya, seperti Institut Peradaban Ekologis di bawah Akademi Ilmu Sosial Tiongkok. Cupin melihat ini sebagai bukti bahwa transformasi ekologis tidak bisa mengandalkan heroisme seorang pemimpin saja, tetapi membutuhkan birokrasi yang diperkuat oleh ilmu pengetahuan.

Yang paling membuat Cupin kagum adalah sistem enforcement Tiongkok yang disiplin dan terukur. Mereka menjadikan Ecological Civilization sebagai kompas dalam rencana lima tahunan, indikator penilaian pejabat, serta mekanisme akuntabilitas lintas pemerintah. Cupin pernah berkata, “Kalau gunung sudah masuk sistem penilaian pejabat, ya mereka pasti jaga gunung.”

Namun ia tidak menelan mentah-mentah pendekatan Tiongkok tersebut. Cupin menekankan bahwa model terpusat dan top-down tidak serta-merta bisa ditiru oleh negara demokrasi seperti Indonesia, yang memiliki spektrum aktor jauh lebih plural dan sistem checks and balances yang berbeda. Ia seperti mengingatkan kita bahwa mengadopsi semangat bukan berarti menyalin seluruh instrumen politiknya.

Meski begitu, Cupin percaya bahwa Indonesia perlu menimbang aspek enforcement dari model Tiongkok tanpa harus mengorbankan nilai demokratis. Baginya, pertanyaan kuncinya adalah bagaimana negara dapat memimpin transformasi ekologis secara kuat, tegas, tetapi tetap akuntabel. “Kalau tidak ada enforcement,” katanya, “kita hanya akan jadi negara yang pandai membuat rencana, tetapi miskin pelaksanaan.”

Bagi Cupin, pembelajaran terbesar dari Tiongkok adalah keberanian untuk memosisikan krisis ekologis sebagai isu eksistensial. Ia berkata bahwa selama Indonesia masih melihat kerusakan hutan sebagai masalah administratif semata, perubahan besar tidak akan pernah terjadi. Maka, pemimpin harus berani menetapkan visi jangka panjang, bahkan ketika visi itu menuntut negara mengambil peran yang lebih dominan.

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Prabowo dan Momentum “Green Leviathan”

Cupin tiba-tiba mengetuk meja ketika membaca capaian Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Ia berkata, “Bang, ini bukan operasi biasa; ini operasi yang niatnya merombak peta kekuasaan ekonomi di hutan.” Satgas PKH, yang dibentuk melalui Perpres Nomor 5 Tahun 2025 dan dipimpin Letjen (Purn) Sjafrie Sjamsoeddin, diberi mandat untuk menertibkan aktivitas ilegal di kawasan hutan.

Dalam delapan bulan, Satgas PKH menguasai kembali 3,4 juta hektare hutan dan menyelematkan aset negara lebih dari Rp150 triliun. Cupin mencatat bahwa 1,5 juta hektare kini dikelola PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) untuk kegiatan produktif, sebuah langkah yang menurutnya “bukan hanya merapikan tanah, tetapi merapikan kepemilikan.” Ia menilai bahwa angka ini adalah indikasi nyata bahwa negara sedang menancapkan kembali otoritasnya.

Di sinilah Cupin memperkenalkan kita pada konsep “Green Leviathan,” sebuah ide yang berakar dari teori sekuritisasi Barry Buzan, Ole Wæver, dan Jaap de Wilde dalam buku Security: A New Framework for Analysis. Mereka menjelaskan bahwa isu bisa menjadi persoalan keamanan jika aktor sekuritisasi meyakinkan publik bahwa ancaman tersebut bersifat eksistensial. Cupin berkata, “Kalau hutan kita hancur dan rakyat mati, itu ancaman eksistensial.”

Trombetta, dalam artikelnya di Security Dialogue, juga menjelaskan bahwa sekuritisasi lingkungan dapat mengubah logika keamanan suatu negara. Cupin merasa teori itu “klik” dengan situasi Indonesia pasca-banjir Sumatera karena kerusakan hutan telah menyebabkan hilangnya nyawa, ancaman ketahanan pangan, dan kerentanan ekonomi. Ia menyebut bahwa negara berhak mengambil tindakan luar biasa dalam situasi seperti ini.

Presiden Prabowo, menurut Cupin, berada pada posisi unik untuk menjadi Green Leviathan Indonesia. Latar belakang militernya membuat ia memiliki pola pikir komando yang cocok untuk menghadapi kerusakan lingkungan yang kompleks. Namun Cupin mengingatkan bahwa Leviathan ini bukan makhluk otoriter, melainkan “penjaga hutan yang punya kekuatan, tetapi tetap terikat hukum.”

Perpres Nomor 45 Tahun 2025 memberikan Satgas PKH kewenangan luas, termasuk pemblokiran rekening perusahaan hingga pencegahan pelaku keluar negeri. Cupin berkata bahwa pendekatan ini bukan upaya menakut-nakuti, tetapi mekanisme untuk menyeimbangkan kekuatan negara dengan kekuatan oligarki yang selama ini menguasai nikel, sawit, batu bara, dan emas. Ia menyebutnya “rebalancing of power,” sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah sumber daya alam Indonesia.

Amir Hamzah, pengamat intelijen, menyebut Satgas PKH sebagai manuver untuk menghajar oligarki yang menguasai hutan. Cupin menyebut komentar itu “pedas tapi tidak salah,” karena memang selama beberapa dekade, aktor non-negara memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan arah pemanfaatan hutan. Ia menambahkan bahwa bencana Sumatera kini menjadi landasan moral bagi negara untuk mengambil langkah lebih tegas.

Yang menarik bagi Cupin adalah respons publik terhadap Satgas PKH yang cenderung positif, seperti apresiasi FSPI yang menyebutnya sebagai wujud keberanian Presiden Prabowo. Hal ini menunjukkan bahwa publik siap menerima negara yang lebih kuat selama tindakan tersebut berpihak pada kepentingan rakyat. Cupin menyebutnya “legitimasi ekologis,” sebuah modal politik yang sangat penting.

Pembelajaran dari Tiongkok menunjukkan bahwa perubahan ekologis membutuhkan institusi kuat, sistem monitoring efektif, dan keberlanjutan political will. Cupin melihat Satgas PKH sebagai embrio institusi tersebut, meski ia mengingatkan bahwa Indonesia harus tetap menjaga transparansi dan akuntabilitas agar Leviathan tidak berubah menjadi monster kekuasaan.

Cupin menutup catatannya dengan kalimat yang sederhana tetapi tajam: “Kalau negara tidak melindungi hutan, maka tidak ada yang akan melindunginya.” Baginya, Green Leviathan bukan sekadar konsep, melainkan kebutuhan strategis untuk memastikan bahwa bencana Sumatera tidak menjadi bab yang terus berulang dalam sejarah Indonesia. Ia percaya bahwa masa depan ekologis Indonesia bergantung pada keberanian negara untuk bertindak kini, sebelum semuanya terlambat. (A43)

Pencegatan kendaraan berplat Aceh di Sumatera Utara kembali memicu panasnya hubungan dua provinsi. Apakah seruan “keep calm” Mualem cukup untuk meredam api konflik ini?

PinterPolitik.com

“Biarlah kita diam saja, sabar saja. Biar orang lain yang berkicau” – Muzakir “Mualem” Manaf, Gubernur Aceh (30/9/2025)

Cupin duduk di warung kopi kecil di Banda Aceh, menatap layar ponselnya yang penuh notifikasi berita. Di depannya, gelas kopi tubruk yang sudah setengah dingin hanya jadi alasan untuk berlama-lama membaca isu terbaru tentang Sumatera Utara yang menghentikan kendaraan berplat “BL”.

Ia menggeleng pelan, merasa déjà vu dengan konflik lama antara Aceh dan Sumatera Utara yang dulu pernah heboh soal empat pulau. Sekarang persoalannya berbeda, tetapi rasanya sama panasnya, seolah percikan kecil bisa memantik api besar di antara dua provinsi.

Di tengah situasi ini, muncul Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualem dengan ajakan agar masyarakat tetap tenang. Bagi Cupin, suara itu seperti angin sejuk yang berembus di antara panasnya perdebatan karena ia menyadari ajakan ini bukan sekadar kata-kata kosong melainkan strategi politik yang matang.

Cupin teringat cerita kakeknya tentang masa-masa konflik dulu dan bagaimana satu kata bisa memancing ribuan reaksi. Ia merenung apakah kali ini masyarakat Aceh dan Sumatera Utara akan memilih untuk saling menenangkan atau justru memperbesar pertikaian.

Bagaimana warganet Aceh dan Sumatera Utara bereaksi di media sosial ketika melihat isu ini menggelinding? Seberapa besar sebenarnya pengaruh suara Mualem untuk mengendalikan emosi publik yang sedang panas?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

Narasi “Us vs. Them”?

Cupin menggulir linimasa Twitter dan Instagram yang penuh komentar dari kedua kubu. Setiap unggahan foto kendaraan “BL” yang disetop terasa seperti bensin yang disiram ke api karena komentar warganet semakin mempertebal batas “kami” dan “mereka”.

Menurut teori social identity yang dirumuskan Henri Tajfel dan John Turner, manusia punya kecenderungan alami untuk membagi diri dalam kelompok tertentu lalu membandingkan kelompoknya dengan kelompok lain. Identitas ini memang memberi rasa kebersamaan, tetapi sekaligus membuka jalan bagi stereotip dan diskriminasi.

Plat nomor “BL” yang tadinya hanya tanda administratif kini menjelma simbol kebanggaan sekaligus batas wilayah. Tindakan pencegatan kendaraan dari Aceh dianggap pembatasan oleh kelompok sendiri dan dipahami sebagai provokasi oleh kelompok lain.

Cupin membaca komentar seperti “kami tidak akan tunduk” atau “kami jaga kedaulatan daerah” yang berseliweran di media sosial. Ia menghela napas panjang karena pola ini mengingatkannya pada bagaimana konflik sosial bisa tumbuh hanya dari narasi dan simbol yang terus digoreng.

Fenomena ini membentuk peta mental pembeda yang menempel di kepala banyak orang sehingga integrasi sosial makin sulit terwujud. Media sosial bukan lagi sekadar ruang komunikasi tetapi arena simbolik yang menegaskan jarak antardaerah.

Lalu bagaimana Mualem mampu menggeser narasi yang sedang terpolarisasi ini? Pendekatan seperti apa yang dapat menjelaskan strategi Mualem dalam membangun makna “tenang” supaya publik tidak semakin terbakar amarahnya?

View this post on Instagram

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik)

“Keep Calm” ala Mualem

Cupin menonton potongan video Mualem di ponselnya. Suara Mualem terdengar pelan tetapi mantap, mengimbau masyarakat untuk menahan diri dan mengedepankan dialog.

Pendekatan ini bisa dijelaskan melalui symbolic interactionism, sebuah teori yang dipelopori George Herbert Mead dan dikembangkan Herbert Blumer yang memandang bahwa makna dibentuk melalui interaksi simbolik. Dengan mengucapkan “keep calm”, Mualem sedang mengirim simbol yang mengandung pesan pengendalian emosi, kestabilan, dan harmoni sosial.

Blumer dalam bukunya Symbolic Interactionism: Perspective and Method menulis bahwa makna tidak lahir begitu saja tetapi hasil interpretasi dalam konteks sosial tertentu. Melalui simbol ketenangan, Mualem berusaha merekonstruksi konflik Aceh dan Sumatera Utara agar dilihat sebagai peluang dialog, bukan perang identitas.

Cupin yang kini lebih sering mengirim pernyataan Mualem ke grup WhatsApp temannya merasa pesan itu membuat orang berhenti sejenak sebelum berkomentar. Ia menyadari bahwa strategi Mualem bukan hanya mengatur kata-kata tetapi juga mengatur citra Aceh sebagai pihak yang rasional dan bijak.

Strategi simbolik ini menenangkan banyak orang dan mengajak mereka melihat konflik dari sudut pandang lebih konstruktif daripada menambah kebencian. Cupin merasakan perubahan kecil di sekitarnya: diskusi yang tadinya panas mulai berubah jadi obrolan tentang solusi.

Dengan demikian ajakan “keep calm” Mualem bukan sekadar seruan moral tetapi strategi komunikasi yang nyata di tengah dinamika konflik antardaerah. Ia menunjukkan bahwa kepemimpinan tidak selalu berarti bicara keras tetapi justru menghadirkan ketenangan yang menstabilkan masyarakat.

Sebagai penutup Cupin menatap kembali layar ponselnya yang kini lebih banyak berisi tautan berita positif. Ia tersenyum kecil karena menyadari bahwa konflik yang kompleks pun bisa diredam melalui kekuatan simbol dan interaksi sosial yang tepat. (A43)

Om Putin sampai tepuk tangan waktu Pak Prabowo cerita soal relasinya dengan Mualem. Gimana tuh menurut kalian?