PinterPolitik.com

“Just because you do not take an interest in politics doesn’t mean politics won’t take an interest in you”.

:: Pericles (495-429 SM), negarawan Yunani Kuno ::

Pasca pengumuman putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan sengketa Pemilu yang diajukan oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, sorotan memang terarah pada pencapain Tim Kuasa Hukum Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin yang dianggap berjasa dalam persidangan tersebut.

Terlepas dari konteks kubu Prabowo-Sandi yang dianggap tidak mampu menyertakan bukti yang memadai untuk memperkuat tuduhan mereka terkait kecurangan Pemilu 2019 yang disebut terstruktur, sistematis dan masif (TSM), peran Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin yang diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra memang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Bahkan, jasa Yusril bagi kubu petahana boleh jadi sangat terasa jika kita menyaksikan sidang MK dari awal sampai terakhir, katakanlah misalnya ketika pria bergelar Datuk Maharajo Palinduang ini mengintoregasi beberapa saksi dari kubu Prabowo-Sandi, terutama terkait kualifikasi saksi ahli yang diajukan kubu pemohon tersebut.

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Yusril kala itu membuat saksi tersebut – meminjam kata-kata Bambang Widjojanto sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Sandi – merasa “ditelanjangi”. Momen tersebut tentu saja mempengaruhi keputusan dan penilaian hakim pun persepsi publik yang menyaksiskan persidangan, terhadap apa yang ditampilkan oleh kubu pemohon.

Kini, setelah kemenangan berhasil dikukuhkan, banyak pertanyaan muncul terkait apa “imbalan” atau posisi yang akan didapatkan oleh Yusril dari Jokowi. Beberapa hari lalu, ia bahkan telah bertemu dan berbicara empat mata dengan Jokowi.

Saat diminta keterangan terkait apa yang menjadi topik pembicaraannya, Yusril hanya menyebut membicarakan seputar konstitusi negara. Namun, sulit untuk tidak melihat hal lain di balik pertemuan tersebut.

Pasalnya, beberapa waktu sebelumnya, beredar kabar bahwa Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) itu siap jika mendapatkan tawaran untuk masuk ke dalam pemerintahan Jokowi, terutama di posisi yang berhubungan dengan bidang keahliannya. Santer kemudian beredar bahwa posisi yang diincar tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).

Konteks tersebut memang kemudian melahirkan perdebatan baru terkait apakah hal inilah yang sebenarnya menjadi motif awal Yusril memutuskan untuk bergabung dengan kubu Jokowi, sekalipun mendapatkan tentangan dari banyak pihak.

Jika publik ingat, Yusril sempat “berseteru” dengan banyak pihak yang semula berada satu garis politik dengannya, misalnya dengan Front Pembela Islam (FPI), terkait keputusannya mendukung Jokowi. Pertanyaannya adalah apakah Yusril akan mampu merengkuh posisi yang diinginkannya tersebut?

View this post on Instagram

REVISI : Yusril Ihza Mahendra Yusril siap jadi Menkumham Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #yusril #menkumham #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 1, 2019 at 3:12am PDT

Jalan Politik Sang Datuk

Jabatan Menkumham yang disebut-sebut siap diemban Yusril bukanlah posisi sembarangan. Jika melihat tugas-tugas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2015, Kemenkumham secara spesifik memiliki tugas yang berhubungan dengan perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia, serta beberapa fungsi dan tugas lainnya.

Kemudian, salah satu tugasnya juga yang berkaitan dengan persoalan lembaga pemasyarakatan dan urusan tentang narapidana. Konteks terakhir menjadi menarik karena beberapa bulan lalu, Yusril sempat mencuri perhatian atas usahanya untuk membebaskan terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir.

Kala itu, Yusril yang telah menyatakan dukungannya untuk Jokowi menyebutkan bahwa dirinya diminta oleh sang presiden untuk mengupayakan pembebasan bagi Ba’asyir karena alasan kesehatan dan kemanusiaan.

Sekalipun hal tersebut kemudian melahirkan polemik dan disorot oleh banyak negara tetangga, posisi Yusril tetap menjadi sentral dalam kebijakan yang kemudian dibatalkan tersebut.

Hubungan Yusril dan Ba’asyir pun menjadi hal yang menarik. M. Kholid Syeirazi dalam tulisannya yang berjudul Siapakah itu Abu Bakar Ba’asyir di portal Nahdlatul Ulama (NU) menyebutkan bahwa pada tahun 1970, Ba’asyir dan Abdullah Sungkar yang merupakan pengurus Al-Irsyad Solo, direkrut oleh Mohammad Natsir menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) cabang Solo.

Natsir sendiri merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Partai Masyumi – partai yang dilarang dan dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960 karena dituduh mendukung pemberontakan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Adapun menurut Syeirazi, DDII berperan besar menyebarkan idelogi salafi jihadi ke Indonesia.

Dalam konteks Yusril, hal ini menjadi menarik karena sang Datuk pun merupakan orang yang cukup dekat dengan M. Natsir. Yusril juga sempat menjadi pengurus DDII dan PBB yang diketuainya merupakan partai yang didirikan oleh sisa-sisa pengikut Masyumi yang didirikan oleh Natsir.

Artinya, pertalian Yusril dan Ba’asyir sangat mungkin terikat lewat garis masa lalu tersebut. Jika demikian, apakah jika sang Datuk menjadi Menkumham, maka pembebasan Abu Bakar Ba’asyir bisa menjadi lebih mulus?

Bisa jadi. Namun, masih sulit untuk melihat hal tersebut sebagai satu-satunya alasan Yusril berpindah haluan politik dan mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Yang jelas, track record-nya dalam kasus-kasus hukum beberapa waktu terakhir memang tidak bisa dianggap remeh.

Yusril adalah pengacara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang dibubarkan oleh pemerintah karena dianggap anti Pancasila dan ingin mendirikan khilafah. Ini tentu menarik, mengingat HTI dibubarkan karena dianggap menjadi bagian dari upaya merongrong ideologi Pancasila – hal yang tentu saja diperangi oleh Presiden Jokowi.

Yusril juga sempat menjadi pengacara Firza Husein – perempuan yang dituduh terlibat dalam kasus chat tak senonoh dengan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab. Peran Rizieq memang besar sebagai kubu yang selalu berseberangan dengan Presiden Jokowi.

Akibatnya, saat Yusril menjadi bagian dari koalisi yang mendukung Jokowi, ia pun sempat diserang habis-habisan oleh tokoh-tokoh FPI, termasuk dalam konteks hal-hal yang berkaitan dengan Habib Rizieq.

Memang bisa dimaklumi bahwa ketika Yusril menjadi pengacara, ia sebetulnya menempatkan diri sebagai seorang profesional yang menjalankan bisnis dari keahlian yang dimilikinya. Namun, dalam konteks spektrum politik, cukup aneh untuk melihat mantan penulis pidato Presiden Soeharto itu kini berseberangan dengan beberapa pihak yang titik ujung perjuangannya ada pada garis yang sama.

View this post on Instagram

Nasdem ingin Gerindra tetap oposisi untuk menjaga jalannya demokrasi Nantikan artikel selengkapnya di Pinterpolitik.com #suryapaloh #nasdem #gerindra #koalisi #oposisi #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on Jul 2, 2019 at 12:33am PDT

Strategi Politik Jokowi

Memang tidak dapat dipungkiri, dari sudut pandang Jokowi, sang presiden butuh sosok seperti Yusril untuk memainkan perimbangan kekuasaan di semua kubu politik yang ada di Indonesia. Pasalnya, pola kekuasaan Jokowi di periode keduanya terlihat mengupayakan adanya eliminasi terhadap oposisi.

Wacana cohabitation atau pembentukan pemerintahan bersama dengan Prabowo misalnya, adalah contoh nyata eliminasi oposisi tersebut. Prabowo memang dikabarkan ditawarkan untuk menduduki jabatan sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).

Hal serupa ini pun tampaknya akan berlaku pula dalam konteks Yusril, sekalipun sang Datuk telah lebih dahulu ditarik ke barisan petahana sebelum Pilpres.

Indonesianis asal Amerika Serikat (AS) Dan Slater dalam salah satu tulisannya di East Asia Forum menyinggung hal ini. Menurutnya, demokrasi di Indonesia punya kecenderungan yang berujung pada bagi-bagi kekuasaan kepada semua spektrum tanpa pandang afiliasi politiknya.

Ia memang mengistilahkannya sebagai kartelisasi partai politik, di mana partai politik bersedia untuk berbagi kekuasaan eksekutif dengan semua pihak lain terlepas dari afiliasi politik. Konteks ini juga berlaku pada individu sentral partai tertentu yang dianggap punya pengaruh cukup besar.

Sosok seperti Yusril punya pengaruh yang cukup besar, terutama di sisa-sisa kelompok yang punya afiliasi dengan aliran politik seperti Masyumi. Ia juga menjadi sentral di PBB, sekalipun keputusannya masuk ke kubu Jokowi sempat mendatangkan polemik di internal partai. Bagi Jokowi, memiliki sosok seperti Yusril di kubunya sangat penting.

Sementara, bagi Yusril, dengan masuk kekuasaan, ia akan punya akses yang lebih besar terhadap kekuasaan. Jika terpilih menjadi Menkumham misalnya, kewenangan Yusril tentu akan bersinggungan dengan banyak hal, termasuk seperti dalam kasus Ba’asyir.

Pada akhirnya, keputusannya akan kembali ke Jokowi. Sang petahana tentu punya pertimbangan politik tersendiri mengapa ia ingin sosok seperti Yusril ada di dalam kekuasaannya. (S13)

PinterPolitik.com

Ditolaknya gugatan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) memang menjadi kemenangan untuk Yusril Ihza Mahendra. Pria yang bergelar Datuk Maharajo Palinduang ini mungkin menjadi salah satu yang berbahagia karena kerjanya sebagai kuasa hukum Jokowi-Ma’ruf Amin pada akhirnya membuahkan hasil.

Ibaratnya, Yusril adalah Legolas dalam film The Lord of The Rings, yang memanah dengan sangat jitu, dan ada di barisan depan untuk menghalau musuh. Untungnya Datuk Yusril nggak gondrong kayak Legolas. Banyak yang bisa naksir, Tuk. Hehehe.

Nah, pasca putusan MK itu, mulai banyak yang menanyakan, kira-kira Yusril akan dapat “imbalan” apa nih atas jasanya itu. Sidang sampai jam 5 pagi itu nggak mudah loh ya. Yusril sudah mempertaruhkan kesehatan dan potensi terkena masuk angin demi mengikuti sidang MK itu. Upps. Hehehe.

Jadi wajarlah jika banyak yang kemudian mempertanyakan seperti apa balas jasa yang akan diberikan oleh Jokowi.

Yusril sendiri menyebut dirinya akan siap membantu jika diminta, tetapi di bidang yang sesuai dengan keahliannya, yaitu hukum dan HAM.

Hmm, fix, Pak Yusril ngincer kursi Menteri Hukum dan HAM alias Menkumham ini mah pastinya.

Jabatan ini nggak main-main loh. Soalnya, kewenangannya banyak. Mulai dari yang berhubungan dengan Undang-Undang dan peraturan pemerintah, hingga yang soal hukum dan narapidana.

Publik pasti ingat, Yusril pernah jadi tokoh utama yang mengupayakan pembebasan terdakwa kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir. Kalau Yusril dapat jabatan Menkumham, Ba’asyir bisa jadi beneran dibebaskan.

Bilangnya berobat tapi malah jalan jalan

Follow dulu instagramnya ya @coretanpolitik ya pic.twitter.com/prrx2dBiAs

— Pinterpolitik.com (@pinterpolitik) June 25, 2019

Apalagi, beberapa sumber emang menyebut Ba’asyir pernah direkrut sama M. Natsir, sang pendiri Partai Masyumi. Yusril kan emang dekat sama Natsir. Jadi ada dong relasinya ke sana.

Lalu, Yusril juga pernah jadi pengacara untuk Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Apakah nasib HTI akan berbalik kalau Yusril duduk di kursi Menkumham? Nggak ada yang tahu pasti juga ya. Soalnya udah ada putusan pengadilan. Bahkan kasasi di Mahkamah Agung (MA) juga ditolak.

Doi juga pernah loh jadi pengacaranya Firza Husein dalam kasus Habib Rizieq Shihab. Walaupun belakangan Yusril sama ormasnya Rizieq, Front Pembela Islam (FPI) juga saling serang satu sama lain.

Hmm, tapi kalau instingnya Sherlock Holmes, jangan-jangan Yusril ini emang kubu sebelah yang sengaja ingin masuk ke kekuasaan ya? Kan bisa jadi tuh, Yusril emang sengaja bergabung dengan Jokowi demi tetap memperjuangkan kepentingan kelompok konservatif.

Tapi nggak tahu juga ya. Yang jelas, jika Yusril jadi Menkumham, semoga Papa Setnov ditahan di penjara yang ketat. Kalau bisa di tengah hutan di pulau terpencil yang banyak buayanya. Biar Papa Setnov nggak jajan Nasi Padang melulu. Hehehe. (S13)

PinterPolitik.com

 “The Master of Whisperers must be sly and obsequious and without scruple.”

:: Lord Varys, dalam Game of Thrones ::

[dropcap]B[/dropcap]agi penikmat Game of Thrones (GoT) tentu familiar dengan tokoh dan karakter-karakter yang ada di serial fiksi tersebut. Sebut saja si ksatria Jon Snow, sang ratu Daenerys Targaryen, si diplomat ulung Tyrion Lannister atau si oportunis Cersei Lannister. Nama-nama tersebut adalah sebagian dari banyak karakter yang menghidupi cerita GoT.

Namun, ada satu tokoh yang kerap dilupakan, padahal perannya cukup krusial di serial yang ditayangkan oleh HBO tersebut. Dia adalah Lord Varys, si pembisik (Master of Whisperer).

Varys adalah penasihat raja yang kerap memberikan masukan atau bisikan yang bisa mengubah kebijakan raja atau ratu. Ia sudah beberapa kali memanipulasi teman dan musuh-musuhnya dengan kecerdasannya di atas sikapnya yang seolah berkemauan lemah dan sederhana.

Selain itu, keahliannya membaca keadaan mengangkat reputasi baiknya, sehingga meski tampuk kuasa berganti, Lord Varys tetap bertahan.

Kisah tentang peran Lord Varys ini nampaknya memiliki relevansi dengan perpolitikan di Indonesia. Konteks keberadaan pembisik di politik kekuasaan sering menyimpan cerita di balik pengambilan keputusan oleh sang penguasa.

Salah satunya adalah terkait kasus yang saat ini sedang ramai dibicarakan, yakni batalnya pembebasan Abu Bakar Ba’asyir, ustaz konservatif sekaligus narapidana kasus pelatihan kelompok militan di Aceh tahun 2011.

Ba’asyir yang tengah melalui masa hukumannya ini rencananya akan dibebaskan karena alasan kemanusiaan dan telah menjalani dua per tiga masa hukuman. Presiden Joko Widodo (Jokowi) semula menyetujui hal itu, namun Ba’asyir dikabarkan tidak mau menandatangi kesepakatan untuk taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Pancasila. Hal ini diduga menjadi alasan Jokowi tidak jadi membebaskan pimpinan Ansharud Tauhid tersebut.

Berdasarkan yang diberitakan sebelumnya, cerita ini bermula ketika Yusril Ihza Mahendra membesuk Ba’asyir. Abdul Rohim Ba’asyir atau putra Ba’asyir menceritakan bahwa karena kondisi kesehatan ayahnya yang memprihatinkan, lantas membuat Penasihat Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin itu tergerak untuk melobi Presiden Jokowi.

Hingga akhirnya, pada kunjungannya yang kedua, Yusril menyampaikan kepada keluarga Ba’asyir bahwa ia sudah berhasil meyakinkan Jokowi. Ia juga menyampaikan hal itu melalui siaran pers. Sementara Jokowi mengonfirmasi hal tersebut saat mengunjungi Pondok Pesantren Darul Arqam di Garut, Jawa Barat.

Pada waktu itu, Yusril “sang pembisik” yakin sebenarnya pembebasan murni dapat dilakukan selama Presiden, Kapolri dan Menkum HAM bisa sependapat satu sama lain.  Namun, seperti yang publik ketahui, Jokowi tidak jadi membebaskan Ba’asyir setelah melakukan rapat dan mendapatkan masukan dari berbagai menteri terkait.

Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan saat ini adalah mengapa Yusril melakukan “bisikan” kepada Jokowi untuk membebaskan Ba’asyir? Apakah hanya sebatas alasan kemanusiaan, atau ada alasan politis lain?

Yusril adalah Lord Varys yang gagal.
Share on X

Bisikan Yusril, Pertalian Sejarah

Sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf, Yusril memiliki kemewahan untuk memberikan masukan kepada Jokowi secara langsung. Hal itu terlihat dari keseriusannya untuk mengeluarkan Ba’asyir dari penjara. Dalam hal ini, Yusril seolah bergerak sendiri tanpa ada koordinasi yang jelas baik dengan menteri terkait, maupun dengan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf.

Hal itu salah satunya disampaikan oleh Kepala Kantor Staf Presiden, Moeldoko yang menyebut bahwa kabar pembebasan Ba’asyir merupakan pernyataan sepihak dari Yusril dan belum menjadi keputusan persiden. Meski begitu, Moeldoko tidak mau menyimpulkan apakah Yusril jalan sendiri atau tidak dalam kasus ini.

Yusril adalah salah satu tokoh Islam sekaligus tokoh politik yang suka melakukan manuver. Hal itu bisa dilihat sejak aktivisme dirinya bermula saat menjadi mahasiswa di Universitas Indonesia (UI). Selama kuliah di UI, ia kerap berseberangan dengan pemerintahan Soeharto.

Ia juga mengaku sangat dekat dengan tokoh-tokoh Petisi 50 – salah satunya M. Natsir – yang terbit pada 1980, yang isinya memprotes asas tunggal Pancasila yang digunakan Soeharto untuk menjatuhkan lawan-lawan politiknya.

Namun, pada 1994, Yusril tiba-tiba membuat kejutan dengan menerima tawaran untuk bekerja di Sekretariat Negara yang tugasnya menyiapkan naskah-naskah presiden, seperti korespondensi presiden, pidato-pidato presiden, dan mencatat hasil sidang kabinet.

Kondisi serupa juga masih ditunjukkan oleh Yusril saat ini. Ia sebelumnya rajin mengkritisi kebijakan pemerintahan Jokowi, di antaranya terkait dengan Undang-Undang Ormas dan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Namun, di saat persoalan ini belum benar-benar selesai, Yusril mengejutkan banyak pihak dengan memutuskan menjadi Penasihat Hukum Jokowi-Ma’ruf Amin untuk Pilpres 2019. Meski posisi Yusril “hanya” sebagai penasihat hukum, tapi sebagai pimpinan partai politik – dalam hal ini Partai Bulan Bintang (PBB) – langkah tersebut tentu saja bermuatan politik, apalagi banyak simpatisan partainya tersebut cenderung mendukung Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang adalah lawan Jokowi.

Lantas, kenapa Yusril berinisiatif untuk melobi Jokowi?

Persoalan bisikannya untuk membebaskan Ba’asyir bisa jadi karena dua alasan. Yang pertama karena alasan pribadi dan yang kedua adalah alasan politik elektoral.

Untuk alasan pertama, peran Yusril untuk membebaskan Ba’asyir tidak bisa dipisahkan dari konteks sejarah di antara tokoh-tokoh Islam tersebut. Yusril dan Ba’asyir bisa dikatakan memiliki kesamaan ideologi dalam payung besar Masyumi.

Menurut John T. Sidel dalam artikelnya berjudul Riots, Pogroms, Jihad: Religious Violence in Indonesia, pada tahun 1970 Ba’asyir direkrut mantan Ketua Masyumi, M. Natsir untuk menjadi pimpinan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) Cabang Solo.

DDII adalah organisasi Islam yang memiliki peran besar menyebarkan idelogi salafi jihadi ke Indonesia. Pada tahun 1970-an itu pula Ba’asyir bersama sahabatnya Abdullah Sungkar mendirikan Pesantren Al-Mukmin di Sukoharjo, Jawa Tengah. Setelah itu aktivisme Ba’asyir semakin militan.

Sementara, Greg Fealy dan Bernhard Platzdasch dalam tulisan berjudul The Masyumi Legacy: Between Islamist Idealism and Political Exigency menyebut bahwa Yusril adalah salah satu anak tokoh Masyumi yang diharapkan bisa tampil sebagai tokoh yang mengemban nilai dan cita-cita Masyumi.

Maka, atas dukungan terutama dari DDII, PBB dibentuk dengan Yusril sebagai ketua. Dengan demikian, PBB merupakan partai yang dianggap sebagai reinkarnasi Masyumi dan karenanya juga dianggap sebagai anak sah dari partai yang dibubarkan oleh Soekarno itu.

Kesamaan ideologi ini bisa jadi adalah alasan yang menuntun Yusril untuk membebaskan Ba’asyir. Sebetulnya, ungkapan untuk membebaskan Ba’asyir tidak hanya keluar dari Yusril, namun juga dari tokoh Islam lain, termasuk cawapres Jokowi, Ma’ruf Amin. Seperti yang diberitakan belum lama ini, Ma’ruf mengaku pernah meminta Jokowi untuk memberikan keringanan hukuman kepada Ba’asyir.

Sementara itu, keputusan yang bersifat ideologis ini memiliki korelasi dengan alasan yang kedua, yaitu kepentingan elektoral. Yusril sedang mengalami kondisi dilematis, dan harus berpikir bagaimana membuat citra dirinya naik dan di saat yang bersamaan menyelamatkan partainya yang terancam tidak lolos ke parlemen.

Banyak yang menyimpulkan bahwa keputusan Yusril bergabung bersama Jokowi adalah untuk mendapatkan efek ekor jas atau coattail effect bagi PBB. Bagaimanapun juga, PBB saat ini sedang terengah-engah berjuang di pertarungan legislatif.

Meskipun belum memutuskan dukungan ke Jokowi atau Prabowo, namun rasanya sulit jika partai tersebut akhirnya berbeda aliran dengan Yusril. Sebab, mau tidak mau PBB akan mengandalkan ketokohan Yusril.

Dalam konteks ini, Yusril sangat mungkin sedang memainkan politik dua kaki. Sebab, bagaimanapun juga antara pendukung Jokowi – yang nasionalis – memiliki irisan berbeda dengan pendukung PBB – yang Islamis cenderung konservatif – sehingga ia perlu bermanuver di antara isu-isu yang potensial.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno yang menyebut bahwa reaksi dari Yusril akan tampak ke permukaan setelah menjalankan perannya sebagai penasihat hukum Jokowi-Ma’ruf. Setelah itu, Yusril bisa mengkalkulasi kecenderungan pemilih dan pendukung tradisional partainya.

Oleh karena itu, membebaskan Abu Bakar Ba’asyir akan dianggap sebagai prestasi tersendiri bagi Yusril atau credit point di mata pendukung Islamnya – terutama kelompok Islam konservatif yang kini tengah diperebutkan. Membebaskan Ba’asyir dapat menjadi nilai jual yang berbeda dibandingkan partai-partai lain yang tidak mampu melakukan hal itu.

Pada titik ini, memang hal-hal itu bisa dipakai sebagai variabel untuk melihat alasan Yusril melakukan “bisikan” kepada Jokowi untuk membebaskan Ba’asyir. Namun, tidak ada yang tahu pasti apakah Yusril melancarkan inisiatif ini sendirian atau ada kongsi dengan pihak lain yang berkepentingan dalam kasus ini, termasuk Jokowi sendiri yang disebut-sebut punya “kepentingan terselubung”.

Prof @mohmahfudmd: Yang Bilang Ba'asyir Bebas Murni Bukan Presiden, Tapi Media Massa yang Ngutip Pak Yusril
https://t.co/Ul2ox4o98o

Cc Monaslimin ?

— Mohamad Guntur Romli (@GunRomli) January 22, 2019

Jokowi Selamat?

Beberapa analis politik menyebut polemik Ba’asyir ini memiliki dampak elektoral terhadap Jokowi. Tarik ulur kasus Ba’asyir membuat masyarakat bingung dan menilai Jokowi tidak tegas dengan pendapatnya sendiri.

Kritik bahkan datang dari para pendukungnya sendiri serta dari negara-negara luar seperti Australia yang mendesak Jokowi mempertimbangkan rencana pembebasan tersebut.

Tidak ketinggalan, narasi ini dimanfaatkan oleh kubu lawan untuk merongrong citra Jokowi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai pemerintahan Jokowi amatir dalam melakukan manuver politik untuk menaikkan elektabilitas.

Namun, dengan respon yang cukup cepat terhadap “bola panas” yang terlanjur menggelinding di ruang publik, setidaknya polemik ini mengendur. Alasan bahwa Ba’asyir tidak mau berjanji setia pada NKRI dan Pancasila kemudian dipakai sebagai “pembenaran” terhadap keputusan yang oleh John McBeth dalam tulisannya di Asia Times disebut sebagai kebijakan yang flip-flop atau grasak-grusuk.

Langkah cepat antar kementerian dengan memberikan masukan ke Jokowi tentunya bisa menyelamatkan sang presiden dari potensi tergerusnya suara Jokowi di kalangan pendukungnya. Karena, meskipun Jokowi menggunakan alasan kemanusiaan untuk membebaskan Ba’asyir, namun nyatanya cara itu bukanlah kebijakan populer, apalagi masih banyak yang menganggap Ba’asyir sebagai tokoh yang berbahaya.

Dengan demikian, pada titik ini Jokowi terselamatkan dari bisikan yang bisa menjerumuskan dirinya, sekalipun publik tentu menduga ada kepentingan lain dari mantan Wali Kota Solo itu. Sementara Yusril gagal berperan sebagai Lord Varys si Master of Whisperer itu. (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]eputusan pembebasan Abu Bakar Ba’asyir masih tarik-ulur hingga saat ini. Ya, nasibnya persis seperti hubungan aku dan kamu, tak jelas bagaimana ujungnya. Hufffttt…

Ehh, tapi kali ini eik lagi nggak mau bergalau-galau ria, biar Presiden Joko Widodo aja, galau menentukan arah kepentingan politiknya. Hiya, hiya, hiya.

Kalau dipikir-pikir, presiden kita ini memang suka aneh bin ajaib dalam menentukan keputusan. Kemarin bilang A, sekang bilang B. Sekarang setuju, besok belum tentu. Welehhh, begini amat sih Pakde.

Sekarang soal pembebasan Ba’asyir, pengacara TKN Jokowi-Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Mahendra pernah bilang, kalau Ba’asyir tuh sebenarnya bisa saja bebas tanpa syarat. Namun, Jokowi tiba-tiba mengatakan, kalau Ba’asyir harus bebas dengan syarat berikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sayangnya, Ba’asyir menolak. Pokoknya negara berideologi Islam udah yang paling bener menurutnya.

Gara-gara Jokowi bilang Ba’asyir harus berikrar dulu, perkembangan pembebasan bersyarat Ba’asyir menjadi abu-abu. Sedangkan Menkopolhukam Wiranto mengatakan kalau hingga kini pemerintah yang berkepentingan masih mengkaji ulang keputusan hukum untuk Ba’asyir. Masih dirembukkan.

Hukum nggak bisa dilandaskan dengan kepercayaan, tapi keadilan....
Share on X

Sekretaris Umum DPP Front Pembela Islam (FPI) Munarman angkat bicara soal pembebasan Ba’asyir. Menurutnya, kalau pengajuan syarat pengucapan ikrar itu merupakan bentuk kalau pemerintah nggak percaya sama rakyatnya sendiri. Ba’asyir itu kan warga negara Indonesia juga.

Moon maap nih, mungkin pemerintah bukannya nggak percaya, hanya berhati-hati. Keinginan membebaskan sih pasti mau, apalagi bentar lagi pilpres kan ya, lumayan untuk mengambil peluang dapat suara dari umat Islam golongan Bang Munarman, pecinta ulama garis keras. Edededeh…

Tapi kalau Bang Munarman bilang, harusnya para elite penjual aset bangsa yang melakukan ikrar kesetiaan pada NKRI, eik setuju tuh.

Bener juga. Orang-orang macam itu juga perlu dipertanyakan kesetiaannya pada nusa dan bangsa ya. Ehh, tapi Ba’asyir juga harus. Kalau nggak gitu, nanti pengikutnya tetap beringasan menjadi teroris gimana? Bukankah hal tersebut juga nggak kalah menakutkan?

Terus yang harus Bang Munarman maklumi, ikrar setia pada NKRI untuk Ba’asyir itu bukan karena doi warga negara yang sedang melalui proses naturalisasi. Kayak pemain bola aja. Ba’asyir itu bukan hanya ulama, bukan cuma WNI, tapi juga teroris. Teroris! Please deh… (E36)

PinterPolitik.com 

[dropcap]A[/dropcap]bu Bakar Ba’asyir tidak jadi dibebaskan. Keputusan itu didapat setelah Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Jenderal (Purn) Wiranto menyampaikannya di hadapan pewarta.

Isu tentang pembebasan Ba’asyir yang menggelinding sejak Jumat lalu memang belakangan menjadi bola liar. Akhirnya bola itu berhenti setelah pernyataan Wiranto disampaikan ke hadapan publik.

Bola liar ini bermula ketika Yusril Ihza Mahendra sebagai Penasihat Hukum pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin mendatangi Lapas Gunung Sindur, Bogor. Yusril disebut sedang mengkaji dan mempersiapkan pembebasan Ba’asyir.

Tak lama berselang, berita tentang pembebasan Ba’asyir tersebut beredar luas. Jokowi pun sempat menyinggung hal tersebut saat sedang berkunjung di Garut. Wacana ini pada akhirnya mendapat tanggapan beragam dari publik. Namun, mayoritas publik heran dengan keputusan Jokowi tersebut.

Tidak sedikit yang menyampaikan kritik karena Ba’asyir dianggap masih berbahaya. Hal itu salah satunya disuarakan oleh Perdana Menteri (PM) Australia, Scott Morrison. Ia menilai Ba’asyir merupakan tokoh yang berbahaya dan mereka berharap Jokowi memperhatikan “perasaan” Australia sebagai negara yang mayoritas warganya menjadi korban Bom Bali tahun 2002 lalu. Ba’asyir memang dianggap sebagai salah satu tokoh yang bertanggung jawab terhadap tragedi tersebut.

Kritik serupa dilontarkan oleh pengamat terorisme sekaligus pegiat studi konflik, Sidney Jones. Bahkan Jones menilai Jokowi menunjukan tabiat politik Machiavellian – aliran politik yang dianggap mengabaikan moralitas.

Namun, akhirnya Jokowi membatalkan pembebasan Ba’asyir tersebut. Terlepas apakah hal ini akibat adanya tekanan dari pihak tertentu atau tidak, nyatanya publik dibuat bingung.

Ada apa sebenarnya dengan langkah Jokowi tersebut? Apakah karena Ba’asyir yang bersikukuh tidak ingin bersetia dengan Pancasila seperti yang dijelaskan oleh Wiranto atau ada pihak lain yang mendesak Jokowi untuk menarik keputusan tersebut?

Manuver Rebut Islam Konservatif

Ada anggapan bahwa kontestasi Pilpres 2019 kental diwarnai dengan dimensi agama dan ekonomi. Hal itu misalnya disampaikan oleh peneliti dari S. Rajaratman School of International Studies (RSIS), Alexander Raymond Arifianto yang memprediksi isu agama akan menjadi hal yang menonjol selama masa Pilpres berlangsung.

Lebih lanjut Alexander menyebut bahwa Jokowi sudah mengantisipasinya dengan memilih ulama konservatif Ma’ruf Amin sebagai wakilnya.

Dalam hal ini, pembebasan Ba’asyir bisa dianggap sebagai manuver lanjutan dari Jokowi untuk menggaet suara kelompok Islam konservatif yang dianggap masih jauh berpihak dari dirinya.

Namun, pembebasan Ba’asyir bukanlah sesuatu yang sederhana dan memiliki nilai politis yang tinggi.

Ba’asyir, bagaimanapun masih dianggap sebagai sosok yang berbahaya dalam kapasitasnya untuk menyebarkan ajaran jihad. Hal itu seperti yang dicemaskan oleh pengamat baik di dalam maupun luar negeri.

Pada titik ini, jika Jokowi memang menginginkan pembebasan seperti yang disampaikan sebelumnya, maka ada kontra posisi antara kebijakan yang diusulkan ini dengan pandangan yang beredar. Hal itu tentu menimbulkan tanda tanya besar.

Apakah Jokowi memang serius ingin memberikan keringanan hukuman kepada tokoh yang dipersepsikan dunia internasional sebagai “evil mastermind” dari aksi teror Bali 2002 silam?

Jokowi memang diberitakan sudah sejak lama ingin membebaskan Ba’asyir karena alasan kemanusiaan. Namun, pertanyaannya kemudian adalah kenapa hal itu benar-benar dilakukan saat ini di mana kontestasi politik tengah berlangsung?

Apalagi dilihat dari konteks hukum, ada kejanggalan dari rencana Jokowi tersebut. Misalnya seperti pendapat pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar yang menyebut rencana membebaskan Ba’asyir tidak memiliki landasan hukum.

Oleh karena itu, bisa dinilai bahwa rencana Jokowi ini lebih kepada langkah politik untuk merebut suara kelompok Islam, terutama Islam konservatif.

Bagi Jokowi, membebaskan Ba’asyir akan membantunya memperbaiki citra politiknya di hadapan kelompok Islam. Jokowi mungkin sadar jika posisinya saat ini masih jauh dari kelompok Islam konservatif.

Apalagi, Ba’asyir masih dianggap sebagai salah satu pendakwah berpengaruh, pimpinan Ansharut Tauhid dan pendiri Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) yang masih memiliki pengikut yang setia.

Secara politik, langkah Jokowi terhadap Ba’asyir akan menentukan posisi politiknya. Hal ini sejalan dengan pendapat dari pengamat politik dari Universitas Indonesia, Hurriyah yang menyebut pembebasan “tanpa syarat” kepada Ba’asyir dilakukan Jokowi karena sang presiden tengah menyasar pemilih muslim konservatif.

Tapi apakah benar demikian? Tidak ada yang tahu pasti.

Namun, Jokowi tentu juga berhitung bahwa cara ini berpotensi menggerus suara pemilih ideologis Jokowi karena kecewa dengan strategi elektoralnya yang menargetkan suara pemilih Islam konservatif atau garis keras.

Ada Manuver Australia?

Salah satu pendapat dari batalnya rencana pembebasan Ba’asyir adalah karena ada peran Australia di balik keputusan Jokowi. Hal ini salah satunya ditulis oleh The Guardian yang menyebut pernyataan Jokowi diambil setelah PM Scott Morrison menyampaikan keberatannya dan menghubungi pemangku kebijakan di Jakarta.

Sangat mungkin keberatan yang disampaikan oleh Scott Morrison tersebut menjadi salah satu faktor penentu rencana pemerintah ini. Australia menganggap Ba’asyir sebagai tokoh yang bertanggungjawab dalam tragedi Bom Bali dan harus tetap menerima konsekuensi hukum atas tindakan tersebut.

Konteks kepentingan tersebut juga makin kompleks mengingat hingga saat ini, Australia masih menjadi salah satu sponsor utama pendanaan gerakan kontra-terorisme di Indonesia. Pendirian Detasemen Khusus 88 (Densus 88) juga merupakan salah satu sumbangsih Australia bersama sekutunya Amerika Serikat (AS).

Dalam cakupan yang lebih luas, pasca Bom Bali I, isu keamanan memang menjadi fokus utama kepentingan Australia di Indonesia. Hal ini berpengaruh pada alokasi anggaran bantuan, misalnya lewat AusAID. Densus 88 diperkirakan menerima bantuan sekitar US$ 200 juta (sekitar Rp 2,8 triliun) dari berbagai negara, dengan salah satu yang terbesar berasal dari Australia.

Indonesia juga masih menjadi negara penerima bantuan terbesar dari Australia. Antara 2008-2012 misalnya total bantuan dari Negeri Kanguru tersebut mencapai US$ 1 miliar (sekitar Rp 13 triliun), dengan salah satunya berfokus pada gerakan kontra-terorisme.

Bahkan, Adi Cahya Fahadayna dari Universitas Airlangga Surabaya menyebut Densus 88 mendapatkan pelatihan dari FBI, CIA, US Secret Service dan US Diplomatic Security Services (DSS) karena fasilitasi Australia dalam hubungannya dengan pemerintah Amerika Serikat.

Pada tahun 2006, Indonesia dan Australia juga menyepakati Lombok Treaty yang berisi kesepakatan pertukaran informasi intelijen di antara kedua negara.

Kepentingan keamanan Australia itu tentu berimplikasi terhadap kepentingan mereka yang lainnya. Di antaranya adalah pariwisata dan perekonomian Australia di Indonesia.

Australia adalah salah satu negara yang paling banyak mendatangkan warganya ke Indonesia. Hal itu setidaknya tergambar pada pariwisata di wilayah Bali. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Bali pada bulan Januari hingga Agustus 2018 mencapai 4,09 juta kunjungan.

Dari jumlah itu, 763 ribu kunjungan di antara berasal dari Australia. Hal ini menempatkan Australia sebagai penyumbang wisman kedua terbanyak setelah Tiongkok dengan 962 ribu kunjungan.

Kunjungan pariwisata ini tentu memerlukan iklim keamanan yang kondusif. Dengan banyaknya jumlah wisatawan asal Australia di Indonesia, tentu mereka berkepentingan untuk memastikan kondisi keamanan di Indonesia terjamin. Apalagi, peristiwa Bom Bali 2002 dan 2005 merupakan momok traumatis yang dialami oleh warga Australia karena menjadi negara yang warganya menjadi korban terbanyak.

Selain itu, kerjasama ekonomi juga menjadi isu lain yang penting bagi kedua negara, khususnya untuk Indonesia. kerjasama yang termaktub dalam kerangka Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) merupakan kesepakatan terbaru yang dinilai memberikan arti penting.

Selanjutnya, dilihat dari data perdagangan kedua negara, Indonesia dan Australia merupakan mitra yang penting. Data Kementerian Perdagangan mencatat bahwa perdagangan Indonesia-Australia sepanjang Januari-Juni 2018 mencapai US$ 4,07 miliar setara Rp 58,55 triliun.

Ada Australia di balik batalnya pembebasan Ba'asyir?
Share on X

Sementara nilai investasi asing Australia ke Indonesia hingga semester I tahun 2018 mencapai US$ 295,5 juta atau setara Rp 4,26 triliun. Angka tersebut meningkat 43,45 persen dari semester I tahun sebelumnya sebesar US$ 206 juta.

Berdasarkan catatan-catatan tersebut, tentu Australia memiliki kepentingan yang besar di Indonesia. Apalagi persepsi masyarakat Australia terhadap Islam di Indonesia kurang baik. Artinya, rencana pembebasan Ba’asyir yang ditentang keras oleh Australia ini bisa membuat hubungan kedua negara semakin renggang yang bisa berakibat pada berbagai kerja sama yang telah terjalin.

Memang, hubungan Indonesia-Australia seringkali dihadapkan pada pasang surut. Menurut Tim Lindsey dan Dave McRae, terlalu banyak perbedaan di antara kedua entitas negara ini, sehingga hubungan yang terbangun kerap kali bergolak dan tidak mudah diprediksi.

Dalam konteks pembebasan Ba’asyir, sangat mungkin implikasi yang ditimbulkan bisa benar-benar serius seandainya pemimpin Ansharud Tauhid itu benar-benar dibebaskan.

Pada titik ini, Jokowi mengalami dilema politik. Posisinya kini menjadi serba tidak menguntungkan. Di satu sisi langkah tidak populisnya itu bertujuan untuk meraih simpati dari kelompok Islam konservatif – meski di sisi yang sama berpotensi mendapatkan kekecewaan dari kelompok nasionalis – sementara di pihak lain ada kepentingan Australia yang tidak ingin Abu Bakar Ba’asyir dibebaskan.

Lantas pertanyannya adalah apabila presidennya bukan Jokowi, apakah yang bersangkutan akan mengambil kebijakan serupa? (A37)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen mah bebas! Mau jadi diktaktor seperti Mustafa Kemal Ataturk, Joseph Stalin, atau Benito Mussolini juga boleh. Eh sebentar cuy! Eyke cuman bilang boleh loh ya, bukan menganjurkan atau nuduh presiden kita, Jokowi itu diktaktor!

Terus juga gengs, alasan eyke bilang “presiden mah bebas” itu karena belakangan ini banyak banget nih yang bilang Jokowi sebagai presiden yang kerap kali memanfaatkan kekuasan untuk mencapai tujuannya.

Nah, eyke yang dengar banyak orang bilang begitu jadi kesel sendiri gengs. Kenapa? Iya jelas lah kesel, soalnya  bukannya memang begitu ya kalau sudah jadi presiden? Kan presiden memang harus menggunakan kekuasaannya untuk mencapai tujuan. Coba deh kalian bayangin kalau seandainya ada presiden yang tidak menggunakan kekuasaan untuk mencapai tujuannya, apa pun itu. Kan kocak! Jadi kayak presiden boneka cuy. Upps, wkwkwk.

Memang sih presiden tidak boleh seenaknya menggunakan kekuasaan untuk mencapai kepentingan pribadi. Tapi gengs, apa mungkin Jokowi tidak pernah menggunakan kekuasaannya selama ini untuk kepentingan pribadi? Kalau menurut eyke enggak deh, sekalinya ada juga paling seperti apa yang dibilang Prabowo saat debat kemarin:

“Ya, paling sedikit-sedikit, gapapa lah”. Wkwkwk.
Share on X

Oh iya cuy, terkait nyinyiran kekuasaan ayng disalahgunakan Jokowi itu salah satunya datang dari Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Kota Binjai, Ustadz Sani Abdul Fatah. Kata doi, Presiden Jokowi jangan tanggung-tanggung lah dalam mencari simpati umat Islam. Upaya merebut hati umat tidak boleh sekedar putus pada pembebasan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba’asyir saja. Hiya hiya hiya.

Dia juga sempat menantang Jokowi agar melanjutkan tren tersebut dengan membebaskan ulama lain yang dikriminalisasi. Selain itu, Jokowi juga harus berani menyatakan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai organisasi yang tidak terlarang. Hmmm, bisa jadi bisa jadi! Wkwkwk.

Intinya gengs, apa yang disampaikan Sani bisa kita artikan bahwasanya Jokowi adalah sosok presiden yang seenaknya saja menggunakan kekuasan. Jokowi dengan seenaknya memilih siapa yang bisa bebas dan siapa yang harus dibelenggu. Hiya hiya hiya.

Hmm, menurut kalian gimana gengs, apa benar Jokowi itu seenaknya menggunakan kekuasaan saat jadi presiden? Kalau menurut eyke sih wajar saja lah, soalnya kan kapan lagi jadi presiden? Wkwkwk. Tapi kasihan juga ya, Ba’asyir kayaknya bisa batal bebas tuh gengs. Lagi di-review wacana pembebasannya akibat tekanan dari negara-negara luar.

Ah, memang ya, presiden mah bebas. (G35)

PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Joko Widodo makin lama makin ada-ada aja polahnya. Ya nyukur rambut di bawah pohon rindanglah, ya beli sabun Rp2 miliarlah, ya gratisin tol Suramadulah, dan yang sekarang sedang jadi pertanyaan besar, tiba-tiba doi mengatakan akan membebaskan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT), Abu Bakar Ba’asyir. Moon maap jadi ini maksudnya apa sihh?

Ya, katanya hal yang doi lakukan semata-mata hanya demi kemanusiaan. Udah dipertimbangkan sejak lama dan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan.

Jokowi tuh kasihan sama Ba’asyir sudah sepuh dan sakit-sakitan. Umurnya 81 tahun, say. Harusnya jadi umur yang asik untuk dinikmati bersama anak cucu. Tapi masa sih cuma gara-gara itu?

Kalau emang cuma karena kemanusiaan, kita punya banyak narapidana udzur, yang bahkan dipenjara hanya karena melakukan hal kecil, yang dengan permintaan maaf juga harus kelar. Terus kenapa Abu Bakar Ba’asyir? Orang yang udah jelas-jelas radikal, bahkan nggak mau mengakui Pancasila.

Btw, tahun lalu membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia alasannya karena apa ya? Bukannya karena dianggap mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila? Kok sekarang malah ingin membebaskan orang keras kepala yang meyakini kalau syariat Islam adalah satu-satunya ideologi bernegara terbaik?

Pakde Jokowi, please deh. Kok dirimu macam anak ABG labil gini sih? Kemarin bilang A, sekarang bilang B. Sekarang bilang sayang, besok udah jalan sama yang lain. Eeehhh…

Masa demi kepentingan politik kau rela menggadaikan kedamaian negeri ini, Pak Jokowi?
Share on X

Menurut eik, akan sangat keterluan kalau memang benar pembebasan Abu Bakar Ba’asyir ini hanya untuk kepentingan politik. Hanya untuk meraih suara para Muslim konservatif yang selama ini konon bersarang di lumbung suara Prabowo-Sandi. Ihhh parah banget, bakal kecewa banget akutuh…

Lagi pula, seberapa besar sih keuntungan elektoral yang bisa didapat dengan membebaskan Ba’asyir? Kalau dipikir-pikir, kalau Abu Bakar Ba’asyirnya aja nggak mau mengakui Pancasila, terus apa kabar pengikutnya? Yakin Ba’asyir dan pengikutnya bakal nyoblos tanggal 14 April mendatang?

Nanti bukannya dapat tambahan suara dari Islam konservatif, malah jadi ditinggal pemilih nasionalis gimana hayooo? Apalagi menurut survei Median suara Prabowo-Sandi sudah mulai mendekat loh. Harusnya sih mulai was-was ya. Hihiw… (E36)