500 TKA Tiongkok – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com Suara Politik Milineal Indonesia Tue, 30 Jun 2020 00:20:25 +0000 id hourly 1 https://www.pinterpolitik.com/wp-content/uploads/2026/06/favicon-pinpol-150x150.png 500 TKA Tiongkok – PinterPolitik.com https://www.pinterpolitik.com 32 32 Menaker dan Benang Kusut TKA Tiongkok https://www.pinterpolitik.com/celoteh/menaker-dan-benang-kusut-tka-tiongkok/ Tue, 30 Jun 2020 00:17:33 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=80395 “Tenaga kerja ada sebelum dan tidak terikat pada modal” – Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika Serikat (AS)

PinterPolitik.com

Cuy, ada analogi menarik nih terkait kasus yang menimpa Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah saat mengatakan kalau tenaga kerja asing (TKA) dari Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia mengemban fungsi transfer of knowledge atau berbagi pengetahuan kepada tenaga kerja lokal.

Padahal nih, ombudsman kita sudah bilang dalam investigasinya bahwa sebagian besar TKA tersebut datang ke Indonesia cuma jadi pekerja kasar. Analogi kasus itu begini, cuy: tahu Alexandre Pato kan? Anak bola pasti tahu lah.

Doi sangat fenomenal di masanya apalagi saat di AC Milan. Namun, seiring perjalanan kariernya, performanya menurun. Bisa dibilang sudah habis skill magisnya di lapangan hijau deh.

Namun, entah bisikan dari mana, tiba-tiba di tahun 2016, saat Pato benar-benar sudah tidak nyaring dielu-elukan oleh fans. Hal ini terjadi ketika si Biru London – sebutan Chelsea – mendatangkannya dari Corinthians.

Awalnya sih, Pato sempat menjawab keraguan dengan menyumbangkan satu gol kala melawan Aston Villa. Dan, ternyata itu jadi gol pertama dan terakhirnya bersama Chelsea. Kayak menyesal, Chelsea pun akhirnya mendepaknya balik ke Corinthians lagi.

Maka, tidak heran deh kalau pembelian Pato ini dianggap sebagai ‘hanya kepanikan Chelsea’. Ya kasihan Pato, sih, tapi lebih kasihan Chelsea deh, cuy. Pasalnya, ini menyangkut kesuksesan komunal bukan individual.

Ya, hampir sama dengan kasus Pato dan Chelsea, Indonesia soal TKA Tiongkok ini dikhawatirkan juga begitu. Soalnya nih, kedatangannya TKA saja sudah menggambarkan seakan Indonesia lagi panik ekonomi.

Bayangkan lho di tengah pandemi bukannya manfaatkan tenaga lokal, eh, malah TKA. Sudah gitu, alih-alih seperti Bu Menaker berharap TKA ini bisa jadi media untuk transfer knowledge, eh, lha kok dilihat dari investigasi Ombudsman pun, komposisi tenaganya justru kebanyakan diisi pekerja kasar.

Ya, mimin sih jujur aja nggakpapa kalau Menaker mendatangkan TKA – asal dari unsur tenaga ahli lah, biar serius gitulho transfer pengetahuannya. Kalau cuma tenaga kasar, yang lokalan sudah melimpah ruah. Tahan banting pula.

Mimin curiga deh ada kepentingan di belakang ini. Bau-baunya tercium saat mimin melihat aktor yang nyaring suaranya justru Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut B. Panjaitan. Ini ketika doi meminta agar berbicara soal TKA Tiongkok dalam rapat dengan tiga menteri lainnya, yakni Yasonna Laoly (Menteri Hukum dan HAM), Ida Fauziah (Menaker), dan Retno Marsudi (Menteri Luar Negeri).

Itu aneh, cuy, soalnya yang layak bicara nih justru ketiga menteri yang memilih diam itu. Kecurigaan mimin bertambah apalagi Yasonna menyebut bahwa Pak Luhut diberi waktu bicara lebih banyak soalnya ini berkaitan dengan investasi.

Lha kalau memang investasi, otomatis kan ada hukum ‘kalau bagus, ya dilanjut’. Terus andai benar, buat apa pernyataan Bu Ida soal durasi kontrak dan hanya transfer of knowledge? Jujur saja deh, kalau ternyata nanti memuaskan, pastinya lanjut kan? Hadeuh. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Haruskah Luhut Belajar ke Trump? https://www.pinterpolitik.com/celoteh/haruskah-luhut-belajar-ke-trump/ Sat, 27 Jun 2020 12:30:01 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=80323 “Semua kebijakan dapat diukur dengan keadilan” – Aristoteles, Filsuf Yunani

PinterPolitik.com

Kadang kala, memang kita perlu pakai logika perbandingan deh, cuy – bahkan terhadap pihak yang kurang kita suka. Benar nggak? Tentu saja iya, biar buat motivasi sih, seperti dengan membandingkan kerja keras kita dengan kekasih si mantan. Meski menjengkelkan dan sakit, itu bisa sekadar buat pemacu saja sih.

Nah, barangkali logika seperti itu yang ada di benak Pak Fadli Zon saat berkomentar mengenai tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok yang baru datang ke Indonesia. Fadli bertanya-tanya kenapa pemerintah kita justru malah membuka akses buat TKA asing. Padahal, tenaga kerja kita sendiri lagi kelabakan di tengah pandemi ini.

Dengan gaya khasnya yang ‘melete’ atau kelewat percaya diri, Pak Fadli Zon lempar sindirAn begini, cuy, “(Presiden AS) Trump membatasi pekerja asing agar pekerja AS tidak menganggur. RI mendatangkan pekerja RRT sementara banyak orang Indonesia masih menganggur. Lebih nasionalis mana?”

Ya, mimin sih sepakat sama beliau kok, soalnya memang banyak kejanggalan dalam hal ini. Contoh saja, sebenarnya kan, kalau toh memang pemerintah sudah nggak bisa menahan untuk membuka akses bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) ke Indonesia, jadwal kedatangan mereka bukan di bulan Juni, tapi bulan Juli.

Itu jadwal yang dibilang sama Pak Luhut kok, jadi mimin nggak ngada-ngada. Kenapa jadwal ini penting? Sebab kalian tahu kan, cuy, itu juga menjadi biang kerok kemarahan para demonstran yang menggeruduk Bandara Haluole Kendari.Bahkan, aksi ini sampai berujung bentrok karena mereka merasa ditipu oleh aparat di bandara yang ternyata mengangkut TKA Tiongkok via pintu belakang. Duh duh duh, ini kok jadi bentrok antar anak negeri hanya gegara TKA sih?

Lagian nih, gengs, dengan enteng, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah menyebut kalau TKA ini didatangkan supaya bisa terjadi transfer of knowledge antara mereka dengan tenaga lokal. Hmm, tapi nih, di tengahmusim pandemi begini, Menaker mungkin juga perlu tuh mempertimbangkan kebutuhan tenaga lokal terhadap pendapatan ekonomi.

Apa jangan-jangan masih terkait investasi ya? Uppss. Soalnya nih, seingat mimin, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly pernah bahas soal kedatangan TKA Tiongkok beberapa bulan lalu lho. Kata beliau, kedatangan mereka sempat dibahas oleh beberapa pejabat, seperti Menko Marves Luhut, Menaker Ida, dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Lagi pula, kalau memang pemerintah Indonesia ada keinginan untuk membatasi kedatangan TKA dari Tiongkok, pasti akan memerintahkan kedutaan besar Indonesia di Tiongkok agar tidak mengeluarkan izin atau visa. Tapi kalau ternyata kejadiannya seperti ini, berarti kan pemerintah Indonesia memang belum ada keinginan untuk menghentikan kedatangan mereka.

Hmm, emangnya nggak mau kah Indonesia meniru ketegasan Trump buat melindungi kesehatan dan ekonomi tenaga lokal? Mimin tahu Trump sangat menjengkelkan tetapi namanya manusia pasti kadang ada benarnya, cuy. Semoga pemerintah terbuka hatinya ya, buat mencontoh kebijakan AS untuk ketahanan pekerja Indonesia. Hehehe. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> TKA Tiongkok, Trump Perlu Ditiru? https://www.pinterpolitik.com/in-depth/tka-tiongkok-trump-perlu-ditiru/ Sat, 27 Jun 2020 09:54:04 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=80313 Kedatangan gelombang pertama TKA Tiongkok di Kendari baru-baru ini telah disambut oleh demonstrasi dari masyarakat setempat. Sejak awal, kebijakan pendatangan ini memang menuai banyak sorotan minor dari berbagai pihak. Lantas, haruskah pemerintah Indonesia meniru kebijakan Presiden AS Donald Trump dalam masalah ini?

PinterPolitik.com

Tentu berat membayangkan posisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat ini. Bayangkan saja, bahkan sebelum dirinya dilantik sebagai presiden terpilih pada Oktober tahun lalu, gelombang demonstrasi terbesar sejak kejatuhan Soeharto harus dirasakan. Setelah itu, kapal yang dinahkodai sang presiden nyatanya terus mengalami goncangan dahsyat yang silih berganti.

Mulai dari kasus Jiwasraya yang jamak dicurigai berkorelasi dengan Pilpres 2019, hingga yang terbaru, terkait pandemi virus Corona (Covid-19) yang memporak-porandakan perekonomian nasional. Terkhusus persoalan pandemi, ini tidak hanya memberikan bencana kesehatan dan ekonomi, melainkan juga semakin meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap Presiden Jokowi.

Salah satu bukti keras atasnya adalah, di tengah peningkatan angka pengangguran akibat pandemi, rencana pemerintah untuk mendatangkan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Kendari, Sulawesi Tenggara menuai kecaman keras berbagai pihak karena dinilai tidak peka dengan situasi masyarakat saat ini.

Jika kondisinya normal, mungkin pendatangan itu tidak begitu merusak secara politik karena telah lama kebijakan semacam ini dilakukan. Akan tetapi, dengan situasi saat ini, kedatangan gelombang pertama TKA Tiongkok ke Kendari – 152 dari 500 TKA – bahkan sampai disambut oleh demonstrasi masyarakat.

Di belahan bumi yang berbeda, tepatnya di Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump mengeluarkan kebijakan yang dinilai tepat untuk merespon meningkatnya angka pengangguran domestik akibat pandemi Covid-19.

Kendati mendapatkan berbagai penolakan dari pelaku bisnis, Trump nyatanya tetap memberlakukan pembekuan sementara visa TKA yang ingin bekerja di AS. Alasannya? Ini untuk membuka setidaknya 525 ribu pekerjaan agar pekerja domestik AS dapat diserap.

Di luar kontroversi Trump, tentu kita dapat melihat bahwa kebijakan tersebut begitu positif, dan tampaknya dapat ditiru oleh Presiden Jokowi. Lantas, seberapa besar sekiranya kemungkinan Presiden Jokowi untuk meniru kebijakan Trump tersebut?

Nasionalisme Ekonomi

Telah menjadi pengetahuan umum (common sense) bahwa dengan jargon America First-nya, Trump secara terang-terangan telah menerapkan nasionalisme ekonomi. Konsep ekonomi ini menekankan pada intervensi negara terhadap mekanisme pasar. Ini misalnya dengan kebijakan kontrol domestik atas ekonomi, tenaga kerja, pembentukan modal, hingga pada pengenaan tarif dan pembatasan lainnya tentang pergerakan tenaga kerja, barang, dan modal – kerap disebut sebagai proteksionisme.

Kebangkitan nasionalisme ekonomi sendiri dapat dipahami sebagai respon keraguan atas pasar bebas terkait sejauh mana sistem ini membawa keuntungan. Sebagaimana diketahui dalam sejarah, sistem pasar bebas telah berulang kali dipercaya berkonsekuensi pada terjadinya krisis moneter global.

Pada prinsipnya, nasionalisme ekonomi menempatkan posisi pasar berada di bawah negara, dan harus melayani kepentingan negara. Alih-alih untuk mewujudkan kebaikan bersama seperti yang disebutkan oleh Adam Smith, nasionalisme ekonomi justru berposisi “realistis” dengan ingin mendapatkan keuntungan terbesar bagi dirinya sendiri.

Mengacu pada Mehmet Akif Okur dalam tulisannya Economic Nationalism: Main Concepts And Recent Trends, nasionalisme ekonomi AS sebenarnya bukan hal yang baru. Sebelum Trump, praktik ekonomi ini, di mana AS kerap melakukan proteksionisme telah masif terlihat. Itu misalnya terlihat jelas ketika perusahaan minyak Tiongkok, China National Offshore Oil Company (CNOOC) akhirnya membatalkan rencananya untuk menawar perusahaan minyak AS, Unocal karena mendapatkan tekanan yang keras dari politisi AS pada 2005 lalu.

Akan tetapi, kendati terlihat begitu menguntungkan, seperti yang ditulis oleh Adam S. Posen dalam The Cost of Trump’s Economic Nationalism: A Loss of Foreign Investment in the United States, nasionalisme ekonomi Trump sebenarnya memiliki risiko ekonomi tersendiri.

Posen misalnya mencontohkan, sejak Trump menerapkan konsep ekonomi ini, investasi masuk ke AS dari perusahaan mutinasional telah jatuh hampir mendekati nol. Menurutnya, itu akan berdampak pada berkurangnya pertumbuhan pendapatan jangka panjang, mengurangi jumlah pekerjaan bergaji baik yang tersedia, dan mempercepat pergeseran perdagangan global menjauh dari negeri Paman Sam.

Konteks side effects seperti yang ungkit Posen ini jelas terlihat pada gejolak yang diterima Trump ketika memberlakukan pembekuan sementara visa TKA yang ingin bekerja di AS. Seperti yang disebutkan sebleumnya, kebijakan ini telah membuat Trump mendapatkan berbagai kritik dari industri yang membutuhkan TKA. Akan tetapi, apabila kembali merujuk pada nasionalisme ekonomi, kebijakan Trump tersebut tentunya dapat dibenarkan.

Terlebih lagi, kebijakan ini juga dapat mendatangkan dampak positif secara politik. Seperti yang diketahui, saat ini Trump tengah berjuang di Pilpres AS. Dengan menerapkan kebijakan proteksionis semacam itu, tentunya itu dapat meningkatkan kesan di tengah masyarakat bahwa jargon America First Trump bukanlah bualan semata.

Lantas, jika kebijakan ala nasionalisme ekonomi dapat berdampak positif bagi Trump, haruskah Presiden Jokowi menirunya?

Jokowi Alami Dilema?

Jika menyebut Presiden Jokowi tidak peka atas peningkatan pengangguran di tengah pandemi sehingga memperbolehkan pendatangan TKA Tiongkok ke Kendari sepertinya kurang tepat. Hal tersebut misalnya dapat disimpulkan dalam pemaparan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia Rhenald Kasali yang dikenal dekat dengan sang presiden di Podcast Deddy Corbuzier pada 7 Mei lalu.

Tuturnya, adalah persoalan ekonomi yang menjadi halangan terbesar Presiden Jokowi untuk menerapkan lockdown. Lanjutnya, mantan Wali Kota Solo tersebut sangat risau perihal nasib masyarakat yang mengandalkan penghasilan harian jika lockdown diberlakukan.

Lantas, jika pernyataan Rhenald Kasali benar, mengapa kebijakan pendatangan TKA tetap diteruskan?

Jawabannya mungkin karena Presiden Jokowi telah berada di posisi dilematis. Jika merujuk pada AS yang telah lama menjadi aktor utama di aktivitas ekonomi global, menerapakan nasionalisme ekonomi atau proteksionisme adalah hal yang wajar. Pasalnya, dengan posisi tawar yag kuat, negara-negara lainnya mau tidak mau harus mengikuti atau toleran terhadap negara Paman Sam.

Beda halnya dengan Indonesia yang sampai saat ini belum menempatkan dirinya sebagai pemain utama. Kasarnya, posisi tawar Indonesia tidaklah mencukupi untuk meniru AS. Hal tersebut misalnya terlihat dari Indonesia yang masih tergantung pada impor. Pun begitu pada ketergantungan Indonesia pada investasi Tiongkok.

Pada pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan misalnya, terlihat jelas bagaimana sang jenderal secara implisit menyebutkan bahwa posisi Indonesia begitu tidak sebanding dengan Tiongkok.

“Ekonomi Tiongkok ini hampir 18 persen pengaruhnya ke ekonomi global, kalau Amerika Serikat 25 persen. Anda suka tidak suka, senang tidak senang, mau bilang apapun, Tiongkok ini merupakan kekuatan dunia yang tak bisa diabaikan”, tegas Luhut pada 5 Juni lalu.

Tidak hanya dari pernyataan Luhut, posisi yang begitu tidak simetris juga terlihat jelas dari pernyataan gamblang Konselor Bidang Ekonomi dan Bisnis Kedubes Tiongkok untuk Indonesia Wang Liping. Tuturnya pada 24 Juni lalu, pekerja lokal (Indonesia) kebanyakan kurang terampil dan hanya menjadi pekerja biasa, sehingga membuat pekerja lokal memiliki gaji yang lebih rendah dari pekerja Tiongkok.

Pernyataan terbuka Liping tersebut tentu saja dapat dibaca bahwa ia merasa dapat menyatakan sesuatu, kendatipun itu tidak “mengenakkan” bagi tuan rumah. Ini tentunya menunjukkan bahwa Liping memiliki kuasa yang cukup untuk bertindak demikian.

Apabila kita bertamu ke suatu rumah, tentunya kita akan menjaga sopan santun agar nantinya tidak diusir oleh tuan rumah bukan? Akan tetapi, bagaimana jika tamu tidak diusir meskipun telah melakukan tindakan sesuka hati? Tentunya itu menunjukkan ia memiliki pengaruh yang mampu menundukkan tuan rumah bukan?

Analogi sederhana ini dapat kita gunakan untuk memahami posisi Presiden Jokowi saat ini. Suka atau tidak, investasi Tiongkok telah jamak disebut menancap dengan dalam di republik ini. Meskipun itu berdampak pada berhasilnya Presiden Jokowi menjalankan ambisi proyek-proyek infrastrukturnya. Namun, secara politik, semakin menancapkan investasi Tiongkok, itu berbanding lurus terhadap berkurangnya pengaruh Indonesia terhadap negeri Tirai Bambu.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan, kendatipun pembatalan pendatangan TKA Tiongkok dapat meningkatkan kepuasan publik terhadap Presiden Jokowi. Namun, dengan posisi tawar Indonesia saat ini yang dinilai tidak mencukupi, itu membuat kebijakan tersebut sulit untuk diambil.

Terlebih lagi, kebijakan pendatangan tersebut tentunya bertolak dari kontrak kerja sama yang telah disetujui sebelumnya. Pemutusan kontrak sepihak boleh jadi akan membuat investor menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintah Indonesia. Tentunya ini bukanlah hal yang diinginkan Presiden Jokowi di tengah ambisisnya untuk menyerap investor sebanyak mungkin.

Yah, bagaimanapun, kita lihat saja bagaimana Presiden Jokowi bersikap atas masalah ini. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]> Di Balik Polemik 500 TKA Tiongkok https://www.pinterpolitik.com/in-depth/di-balik-polemik-500-tka-tiongkok/ Wed, 06 May 2020 03:19:26 +0000 https://www.pinterpolitik.com/?p=78070 Menkomarves Luhut Binsar Pandjaitan kembali menuai sorotan karena disebut mendukung pendatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Sulawesi Tenggara. Menyibak lebih dalam polemik tersebut, tampaknya terdapat persoalan filsafat bahasa yang menjadi akar dari kebijakan yang disebut untuk kepentingan ekonomi tersebut.

PinterPolitik.com

Entah disengaja atau tidak, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan kerap menempatkan dirinya sebagai episentrum pemberitaan. Bak selebriti, setiap tindak laku Luhut memang kerap mencuri perhatian. Cukup beralasan memang, selaku sosok yang dilabeli sebagai menteri segala urusan, ataupun the real president RI, berbagai kebijakan kontroversial pemerintah kerap diasosiasikan kepada politisi senior Partai Golkar tersebut.

Terbaru, nama Luhut kembali memancing keributan karena disebut-sebut mendukung pendatanganan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke wilayah Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya di PT Virtue Dragon Nickel Industry dan PT Obsidian Stainless Steel. Hal tersebut misalnya disebutkan oleh Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa yang mengaku pernah dijanjikan sesuatu oleh Luhut agar 500 TKA Tiongkok tersebut diizinkan untuk masuk ke wilayahnya.

Sontak saja, pengakuan tersebut membuat publik geram dan menilai Luhut adalah biang keladi atas kisruh tersebut. Terlebih lagi, dengan adanya pandemi virus Corona (Covid-19), publik tentu menilai aneh, mengapa pemerintah mendatangkan ratusan TKA di tengah upaya pemerintah dalam memerangi pandemi tersebut.

Juru bicara (Jubir) Menkomarves Jodi Mahardi dalam tanggapannya menyebutkan bahwa tidak terdapat kepentingan pribadi Luhut dalam pendatangan tersebut. Lanjutnya, kebijakan dilakukan karena perusahaan tengah mengalami darurat tenaga kerja. Masalahnya, tenaga kerja lokal dinilai belum memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan sehingga harus mendatangkan TKA.

Lalu, ada pula pernyataan dari pelaksana tugas (Plt) Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Aris Wahyudi yang menyebutkan bahwa pihak Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tidak dapat melarang kedatangan 500 TKA tersebut karena memiliki payung hukum.

Di sini, Aris merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 pasal 3 ayat (1) huruf f yang menyebutkan orang asing yang akan bekerja pada proyek strategis nasional tidak dilarang masuk Indonesia selama pandemi Covid-19.  Dan memang benar, 500 TKA tersebut direncanakan akan terlibat dalam pembangunan smalter Konawe, yang mana pembangunan smelter merupakan salah satu dari 26 proyek strategis nasional.

Akan ketapi, kendatipun terdapat pembenaran di balik pendatangan 500 TKA Tiongkok tersebut, kegeraman publik nyatanya tetap menyeruak kepada pemerintah, khususnya kepada Luhut. Lantas, hal apakah yang dapat dimaknai dari hal tersebut?

Pemerintah Tidak Sensitif?

Melihat begitu banyaknya luapan penolakan dan kegeraman publik terkait kebijakan tersebut, sebenarnya tidak mengherankan jika kita mengacu pada banyaknya sentimen yang menyelimuti.

Selain karena adanya kekecewaan masyarakat yang diharuskan disiplin menjaga physical distancing di tengah pandemi Covid-19, namun pemerintah justru mendatangkan TKA Tiongkok, pemerintah juga tentu menyadari bagaimana sentimen anti-Tiongkok telah lama menggema di tengah masyarakat.

Kemudian, pemerintah juga seolah menutup mata atas terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terjadi selama pandemi dengan adanya pendatangan TKA tersebut.

Anggota Komisi X DPR RI Saleh Partaonan Daulay bahkan sampai menyebutkan bahwa kedatangan TKA Tiongkok di tengah pandemi Covid-19 merupakan indikasi yang menunjukkan pemerintah Indonesia sangat inferior jika berhadapan dengan investor asal Tiongkok.

Tidak hanya mendapat penolakan dari masyarakat biasa, pendatangan TKA tersebut nyatanya juga ditolak oleh kepala daerah dan pihak berwenang terkait di Sultra. Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh bahkan menegaskan bahwa dirinya akan memimpin aksi penolakan jika 500 TKA tetap dipaksakan datang ke Sultra.

Terkait kisruh tersebut, relevan bagi kita untuk melihat tulisan Richard D. French yang berjudul Policymaking Requires Sensitivity to Emotion, Publicity and Performancea as Much as it Does to Knowledge and Principles. Menurut French, dalam pembuatan kebijakan publik, politisi harus memiliki kepekaan atas emosi masyarakat karena kebijakan terkait tidak akan dinilai layak apabila masyarakat menolaknya.

Bertolak dari temuan berbagai psikolog, French menyebutkan bahwa pada dasarnya masyarakat memiliki asumsi bahwa politisi yang bertengger di institusi publik merupakan wakil rakyat yang sudah seharusnya mengaktualisasikan keinginan atau harapan masyarakat ke dalam kebijakan publik.

Mengacu pada French, mudah bagi kita untuk memahami bahwa kebijakan pendatangan 500 TKA Tiongkok tersebut mendapatkan penolakan dari masyarakat luas karena dinilai tidak sesuai dengan harapan atau sentimen yang ada di masyarakat. Persis seperti yang disebutkan oleh Bupati dan DPRD Konawe, penolakan tersebut terjadi karena saat ini pihaknya tengah memprioritaskan penanganan pandemi Covid-19.

Tentu dapat dibayangkan, apabila kebijakan tersebut disetujui, kemungkinan besar masyarakat akan kecewa sehingga tidak mematuhi protokol physical distancing yang diterapkan oleh pemerintah. Konteksnya mirip dengan kasus masyarakat yang masih melaksanakan shalat berjamaah di masjid karena kecewa pada pemerintah yang justru masih membuka mall atau pusat perbelanjaan.

Hal tersebut misalnya diungkapkan oleh Ustadz Abdul Somad dalam acara Indonesia lawyers Club (ILC) dengan menyebutkan terdapat kemarahan masyarakat karena mall ataupun bandara justru dibuka di tengah pelarangan shalat berjamaah di masjid.

Bahasa yang Tidak Sama?

Di luar persoalan kurangnya kepekaan pemerintah terhadap sentimen yang ada di tengah masyarakat, terdapat persoalan yang lebih dalam yang terjadi dalam kisruh pendatangan 500 TKA Tiongkok tersebut.

Jika kita mengacu pada kasus di Amerika Serikat (AS), yang mana keinginan Presiden Donald Trump untuk melonggarkan lockdown (karantina wilayah) agar aktivitas ekonomi kembali berjalan mendapat sambutan hangat dari masyarakat AS yang juga menginginkan hal serupa. Kita dapat melihat bahwa terdapat bahasa yang sama antara Trump dengan masyarakat AS, yang mana persoalan ekonomi menjadi suatu prioritas.

Namun, beda halnya dengan di Indonesia, kendati pemerintah juga menunjukkan gelagat memprioritaskan persoalan ekonomi, suara publik sepertinya masih menginginkan akar masalah, yakni pandemi Covid-19 diselesaikan terlebih dahulu.

Rasa-rasanya, semua kita tentu memahami rasionalisasi dari pemerintah, yang mana persoalan ekonomi tentu saja sangat vital bagi suatu negara. Apalagi, dengan adanya pandemi Covid-19 yang membutuhkan banyak bantuan sosial, keuangan negara yang sehat tentu saja sangat diperlukan.

Akan tetapi, pertanyaannya, kendati terdapat pemahaman umum bahwa ekonomi itu penting, mengapa kesamaan suara atau bahasa seperti yang terjadi di AS justru tidak terjadi di Indonesia. Pada kasus pendatangan 500 TKA Tiongkok misalnya, mungkin mudah dipahami bahwa alasan kualifikasi tenaga kerja menjadi vital, namun mengapa tetap terjadi penolakan?

Pada titik ini, kita perlu menggunakan pisau bedah filsafat bahasa, khususnya terkait intelligibility atau kejelasan dalam suatu bahasa. Mengacu pada salah satu filsuf bahasa dan logika terbesar Ludwig Wittgenstein dalam bukunya Tractatus Logico-Philosophicus, dijelaskan bahwa suatu percapakan dapat terjadi apabila pihak-pihak terkait memiliki kesamaan pemahaman dalam konteks persoalan yang tengah dibahas. Pasalnya, apabila kejelasan bahasa tidak terjadi, maka akan tercipta ambiguitas, yang menurut filsuf Britania Julian Baggini akan mengakibatkan kesalahpahaman dan terjadinya kesalahan penalaran atas objek bahasan terkait.

Artinya, pada kasus kisruhnya pendatangan TKA Tiongkok, di sana terjadi ketidaksamaan pemahaman antara pemerintah dengan masyarakat terkait mengapa kebijakan yang hanya seolah mementingkan persoalan ekonomi tersebut justru diambil di tengah pandemi Covid-19.

Dengan kata lain, di sisi pemerintah, terdapat pemahaman bahwa tidak masalah mendatangkan TKA di tengah pandemi, namun di sisi masyarakat, menjadi tidak masuk akal untuk mendatangkan TKA di tengah pandemi. Tidak hanya itu, kebijakan tersebut juga semakin menegaskan bahwa pemerintah lebih mementingkan persoalan ekonomi daripada bencana kesehatan.

Dalam hal ini, kita sepertinya harus setuju pada pernyataan Rocky Gerung yang menyebutkan memang menjadi tugas pemerintah untuk membahasakan suatu kebijakan agar dinilai adil oleh masyarakat.

Dalam berbagai kebijakan pemerintah, seperti revisi UU KPK, Omnibus Law, hingga pada pendatangan 500 TKA Tiongkok, terlihat jelas terdapat langkah yang dilewati oleh pemerintah, yakni kurangnya pelibatan masyarakat dalam konstruksi ataupun penetapan kebijakan tersebut.

Artinya, sedari awal, boleh jadi pemerintah memang tidak memiliki upaya untuk membuat masyarakat memiliki bahasa yang sama dengan pemerintah agar kebijakan yang diambilnya mendapatkan dukungan. Seperti kata Rocky, itu telah membuat masyarakat merasakan ketidakadilan dalam kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

Pada akhirnya, mungkin dapat disimpulkan bahwa kisruhnya pendatangan 500 TKA Tiongkok terjadi karena pemerintah memang tidak peka terhadap sentimen masyarakat. Pun begitu dengan pemerintah tidak berusaha untuk membahasakan rasionalisasinya agar diterima oleh masyarakat sehingga kebijakan tersebut mendapatkan dukungan. Tentu kita berharap agar ke depannya pemerintah dapat memperbaiki kemampuannya dalam membahasakan suatu kebijakan publik. (R53)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

]]>